LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI Semester I (Januari – Juni 2014)
Oleh :TIM PENGAWAS HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA POLEWALI
DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengawasan ........................................................................ 1 B. Dasar Hukum Pengawasan.......................................................................... 1 C. Maksud, Tujuan dan Fungsi Pengawasan.................................................... 2 D. Prinsip Pengawasan ..................................................................................... 3 E. Ruang Lingkup Pengawasan ....................................................................... 3 F. Pelaksanaan Pengawasan ............................................................................ 5 BAB II : TEMUAN HASIL PENGAWASAN A. Bidang Manajemen Peradilan .................................................................... 7 B. Bidang Administrasi Perkara ..... ............................................................. 9 C. Bidang Administrasi Persidangan . ............................................................. 10 D. Bidang Administrasi Umum........................................................................ 12 E. Bidang Kinerja Pelayanan Publik ............................................................... 13 BAB III: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A.Kesimpulan
............................................................................................... 15
B.Rekomendasi ................................................................................................ 15 Lampiran – lampiran: 1. SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang. 2. Surat Tugas Pengawasan. 3. Daftar Berkas Perkara Putus Belum Masuk Box Arsip
No
: 02/Kord.Bid/VIII/2014
Hal
:Laporan Hasil Pengawasan Semester I (Januari – Juni 2014)
Polewali, 26 Agustus 2014.
Kepada Yth. Bpk.Ketua Pengadilan Agama Polewali Di Polewali.
Assalamu ‘alaikum wr.wb. Bersama ini kami sampaikan rangkuman laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim pengawas bidang semester I (Januari – Juni 2014) dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Pengawasan didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali tanggal 04 Maret 2014 Nomor: W 20-A22/23/SK/PS.00/III/2014 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang. 2. Menindak lanjuti SK Ketua Pengadilan Agama Polewali tersebut di atas koordinator pengawasan menerbitkan Surat Tugas Pengawasan tertanggal 03 Juni 2014, No. 01/Kord.Bid/V/2014 tentang penugasan
hakim pengawas yang ditunjuk agar
melakukan pengawasan mulai tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 dan membuat laporan hasil pengawasannya paling lambat tanggal 07 Juli 2014. 3. Pelaksanaan pengawasan mengikuti tata laksana pengawasan Buku IV Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan format laporannya berdasarkan model yang dibuat oleh Badan Pengawasan MARI.. Demikian laporan ini disampaikan, semoga menjadi maklum. Wassalamu ‘alaikum wr.wb. Koordinator Pengawas/Wakil Ketua
H. A. ZAHRI, S.H, M.HI Tembusan : 1. Yth. Bpk. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar. 2. Arsip.
BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pengawasan Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal. Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundanga-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.
B. Dasar Hukum Pengawasan : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/013/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; 6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor . KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
1
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan; 8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali tanggal 04 Maret 2014 Nomor: W 20-A22/23/SK/PS.00/III/2014 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang:
C. Maksud, Tujuan, dan Fungsi Pengawasan 1. Maksud Pengawasan Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk : a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan. c. Menilai kinerja. 2. Tujuan Pengawasan Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan. 3. Fungsi Pengawasan Fungsi Pengawasan meliputi : a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
2
c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.
D. Prinsip Pengawasan Pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip- prinsip : 1. Independensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan lembaga peradilan, tanpa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya; 2. Objektivitas, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang antara lain adalah : hukum acara, peraturan perundang-undangan yang terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung, kode etik dan Code of Conduct hakim; 3. Kompetensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang jelas; 4. Formalistik, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan; 5. Koordinasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya Over-Lapping; 6. Integrasi dan Sinkronisasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melakukan pengawasan; 7. Efisien, Efektif dan Ekonomis dalam pengertian bahwa pengawasan harus dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal.
E. Ruang Lingkup Pengawasan Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang tingkat pertama adalah terhadap organesasi kepaniteraan dan kesekretariatan terhadap objekobjek pemeriksaan yang meliputi : 1. Manajemen Peradilan : a. Program kerja.
3
b. Pelaksanaan/pencapaian target. c. Pengawasan dan pembinaan. d. Kendala dan hambatan. e. Faktor-faktor yang mendukung. f. Evaluasi kegiatan. 2. Administrasi Perkara : a. Prosedur penerimaan perkara. b. Prosedur penerimaan permohonan banding. c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi. d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali. e. Keuangan perkara. g. Pemberkasan perkara dan kearsipan. h. Pelaporan. 3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan : a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim. b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara. c. Minutasi perkara. d. Pelaksanaan putusan (eksekusi). 4. Administrasi Umum: a. Kepegawaian. b. Keuangan. c. Inventaris. d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran. 5. Kinerja pelayanan publik : a. Pengelolaan manajemen. b. Mekanisme pengawasan. c. Kepemimpinan. d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. e. Pemeliharaan/perawatan inventaris. f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan. g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara. h. Tingkat pengaduan masyarakat.
4
F. Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan pengawasan, dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 1. Pertemuan awal dengan objek pemeriksaan. 2. Mempelajari data-data dan melakukan prosedur pemeriksaan dengan analisaanalisa/tehnik-tehnik pemeriksaan. 3. Evaluasi pengendalian intern/sistem manajemen objek pemeriksaan. 4. Pengujian lapangan tentang validitas (keabsahan), keakuratan nilai/data dari kegiatan-kegiatan objek pemeriksaan. 5. Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku. 6. Pembuatan Lembar Temuan dan Penandatanganan Kontrak Kinerja. 7. Seluruh temuan dituangkan pada lembar temuan. 8. Lembar temuan berisi kondisi, kriteria, akibat, sebab dan tanggapan objek pemeriksaan atas temuan. 9. Dalam hal adanya perbaikan-perbaikan yang memerlukan jangka waktu tertentu, maka pejabat obyek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa ia bersedia untuk melakukan perbaikan dalam waktu tertentu. Kontrak kinerja tersebut akan digunakan apabila diadakan kembali pengawasan rutin. 10. Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014, dengan susunan Tim Pengawas Bidang sebagai berikut :
H. A. Zahri, S.H, M.H.I ( Koordinator Pelaksana Pengawas Bidang);
Drs. H. Makka A ( Pengawas Bidang Manajemen Peradilan);
Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI ( Pengawas Bidang Administrasi Perkara);
Siti Zaenab Pelupessy, S.HI, M.H (Pengawas Bidang Administrasi Persidangan)
5
Sudirman M, S.HI (Pengawas Bidang Administrasi Umum);
Zulkifli, S.EI (Pengawas Bidang Pelayanan Publik);
6
BAB II : TEMUAN HASIL PENGAWASAN
A. Bidang Manajemen Peradilan 1. Sub Bidang Program Kerja dan Pencapaian Target a. Kondisi: -
Kalau yang dimaksud program kerja itu Rentra dan RKK/L telah ada, baik Renstra 2010 – 2014 maupun 2015 – 2019, tapi untuk Renja atau Program Kerja Tahunan belum ada;
-
Penyusunannya belum mengikut sertakan wakil ketua, para hakim, pejabat fungsional dan struktural lainnya;
-
Belum dilakukan pengukuran kinerja;
-
Belum dilakukan evaluasi pencapaian target;
-
Belum dibuat uraian tugas untuk tahun 2014, sehingga pejabat dan pegawai belum maksimal dalam bekerja;
b. Kreteria: -
Selain Renstra dan RKK/L harus dibuat Renja/Program Kegiatan yang melibatkan semua stakeholder, sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 jo Perpres No.05 Tahun 2010 dan petunjuk mahkamah Agung RI;
-
Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun
2014 tentang
Sakip dan peraturan
pelaksanaan lain seharusnya dibuat pengukuran kinerja, evaluasi pencapaian target, juga uraian tugas tiap tahun; c. Sebab: Kurang adanya pemahaman dari pejabat terkait atau kurang fokus; d. Akibat: - Rentra tahun 2010 – 2014 dan tahun 2015 – 2019 tidak singkron, demikian pula tampilan visi misi di wesite PA Polewali; - Banyak kegiatan yang dilaksanakan kurang terarah dan sering bersifat spontanitas;
7
2. Sub Bidang Pengawasan dan Pembinaan a. Kondisi: -
Hakim pengawas bidang belum melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dengan maksimal;
-
Laporang hasil pengawasan dibuat sedikit terlambat dan belum memenuhi kreteria;
b. Kriteria: - Berdasar Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan pengawasan dan pembinaan harus maksimal; - Laporan hasil pengawasan bila ada temuan dituangkan dalam LTP (Lembar Temuan Pengawasan) yang meliputi: temuan, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi; c. Sebab: -
Ada kejenuhan dari hakim pengawas karena hasil temuannya tidak segera ditindak lanjuti oleh pejabat/petugas yang berwenang;
-
Ada perbedaan pendapat dalam pembinaan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah antara satu dengan lainnya;
d. Akibat: Banyak temuan hakim pengawas sebelumnya yang menjadi temuan pengawasan berikutnya sehingga tidak ada kemajuan yang berarti; 3. Sub Bidang Kendala dan Hambatan a. Kondisi: -
Kurangnya sarana dan prasana antara lain: ruang mediasi tidak representatif, tidak ada ruang pertemuan khusus pimpinan dsb;
-
Anggaran kurang memadai, personil kurang mencukupi dsb;
b. Kriteria: Ruang mediasi, ruang rapat pimpinan, jumlah tenaga hakim dan pegawai belum memenuhi ketentuan Buku I yang dibuat Mahkamah Agung RI
8
c. Sebab: Kebijakan penentuan pagu anggaran dan wewenang rekrutmen pegawai, menempatan hakim dsb menjadi wewenang MA RI; e. Akibat: Banyak sarana dan prasarana yang kurang dan beban pegawai yang melebihi ketentuan; 4. Sub Bidang Faktor Pendukung dan Evaluasi Kegiatan a. Kondisi: -
Tenaga honor yang ada belum dimaksimalkan;
-
Evaluasi kegiatan belum berdampak positif;
b. Kriteria: -
Seharusnya tenaga honor dimaksimalkan dengan pembagian tugas yang jelas;
-
Dalam sistem menejemen yang baik setiap evaluasi harus menghasilkan perbaikan;
c. Sebab: -
Kesulitan memaksimalkan tenaga honor karena mereka semua sarjana dan uang honor tiap bulan yang mereka terima masih dibawah UMR kab Polman;
-
Sistem organesasi belum berjalan dengan baik;
d. Akibat: Banyak kegiatan yang belum berjalan dengan baik;
B. Bidang Administrasi Perkara 1. Sub Bidang Pemberkasan Perkara dan Kearsipan. a. Kondisi: -
Banyak perkara yang telah diputus belum masuk box arsip berkas perkara;
-
Jumlah berkas perkara yang belum masuk box arsip berdasarkan Panitera Penggantinya adalah : Ahmad Tasit = 09, HM. Najib T = 20 perkara, H. Hamzah A. = 23 perkara, H. Sudarno = 09 perkara, Hj. Hasnawiyah 28 perkara, Hj. Najmah N.= 39 perkara, Hj. St Rukiya = 38 perkara, M. As’ad = 99 perkara, Sayadi = 17 perkara dan Syafrudin. S = 28 perkara;
9
b. Kreteria:Berdasarkan
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
RI
Nomor:
KMA/013/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan berkas yang telah diminutasi harus disimpan di box arsip berkas perkara; c. Sebab: Kurang adanya pemahaman dari pejabat terkait atau kurang fokus; d. Akibat: Pencarian arsip berkas perkara tidak bisa dilaksanakan dengan mudah dan cepat;
C. Bidang Administrasi Persidangan 1. Sub Bidang Sistem Pembagian Perkara dan Penentuan Majlis Hakim a. Kondisi: Masih ada pembagian perkara yang belum diketahui anggota majlis karena salinan gugatan tidak diberikan kepadanya; b. Kreteria: Seharusnya ada petugas yang ditunjuk Pansek untuk menyerahakan salinan dimaksud kepada anggota majlis; c. Sebab: Petugas khusus yang ditunjuk tidak ada/ ada tapi tidak melaksanakan tugas dengan benar; d. Akibat: Angggota majlis yang akan sidang tidak tahu ada perkara baru yang ditangani atau belum sempat membaca gugatan/permohonan sebelum sidang; 2. Sub Bidang Ketepatan Waktu Pemeriksaan dan Penyelesaian perkara a. Kondisi: -
Masih ada/sering perkara yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu karena relaas panggilan belum masuk berkas pada waktu hari persidangan, terutama relaas panggilan tabayun;
-
Belum tersedia intrumen amar putusan dan penundaan sidang;
10
b. Kreteria: petunjuk Buku II relaas panggilan harus masuk berkas sehari sebelum persidangan dilaksanakan dan instrumen persidangan harus tersedia di ruang sidang; c. Sebab: Di PA yang bersangkutan belum ditunjuk petugas khusus menangani tabayun atau sistem Bindalmin tidak jalan; d. Akibat: -
Perkara tidak bisa selesai tepat waktu dan
hakim sering menghadapi
komplain dari para pihak dan menjelekkan citra pengadilan; -
Karena ketiadaaan instrumen tindak lanjut penyelesaian perkara tidak tepat waktu dan akurat mis. pencacatan di buku register, panggilan dsb.
3. Sub Bidang Minutasi Perkara a. Kondisi: Masih banyak perkara yang minutasi tidak tepat waktu; b. Kreteria: petunjuk Buku II halaman 34 minutasi paling lambat 14 hari sejak putusan diucapkan dan kriterianya disamping perkara sudah masuk box juga sudah diupload di direktori putusan MA; c. Sebab: PP lambat membuat berita acara atau perbaikan berita acara sidang, PP dibebani menjahit berkas perkara; d. Akibat: Laporang minutasi ke PTA dan Badilag tidak sama dengan yang riil; 4. Sub Bidang Pelaksanaan Eksekusi a. Kondisi: Sejak tahun 2010 – 2014 ada 4 perkara yang sudah mengajukan permohonan eksekusi belum dilaksanakan eksekusi, yaitu perkara No. 261/Pdt.G/2009/PA. Pwl, No. 231/Pdt.G/2011/PA. Pwl , No. 04/Pdt.G/2012/PA. Pwl dan No.155/Pdt.G/2008/PA. Pwl; b. Kreteria: petunjuk Buku II dan Pola Bindalmin bila telah diajukan eksekusi harus segera ditindak lanjuti, tenntu setelah pemohon membayar panjar biaya eksekusi; c. Sebab: Untuk perkara No. 261/Pdt.G/2009/PA. Pwl terkait putusan Derden Verzet No. 127/Pdt.G/2011/PA. Pwl yang masih dalam proses kasasi dan untuk
11
perkara No. 04/Pdt.G/2012/PA. Pwl dan No.155/Pdt.G/2008/PA. Pwl terkendala biaya karena belum bayar panjar/panjar yang dibayar belum cukup; d. Akibat: PA Polewali dalam laporannya punya tunggakan perkara permohonan eksekusi;
D. Bidang Administrasi Umum 1. Sub Bidang Pengelolaan Surat Menyurat a. Kondisi: Nomor surat keluar sebagian tidak diregister, surat yang masuk tidak diparaf di unit pengelola, surat penting hanya disimpan di tempat khusus akan tetapi tidak aman dari pencurian dan bencana; b. Kriteria: Seharusnya semua surat keluar diregister, surat masuk harus dibaca dengan teliti kemudian diparaf unit pengelola, surat penting disimpan di tempat yang aman dan terkunci; c. Sebab: Pejabat yang berwenang dalam mengelola surat kurang serius dan fokus dalam tugasnya; d. Akibat: Nomor surat keluar tidak berurutan bahkan ada yang kosong, kalau dibutuhakn sulit ditemukan kembali; 2. Sub Bidang Iventaris a. Kondisi: -
Barang iventaris yang ada di ruangan tidak sesuai lagi dengan DIR (Daftar Iventaris Ruangan);
-
Barang inventaris yang yang tercantum dalam KIB tidak sesuai dengan kenyataan (barang iventaris tidak diberi kode, nomor dsb);
-
Mutasi barang hanya tercatat di laptop tidak punya registrasi khusus;
-
Laporan iventaris barang dibuat ketika ada permintaan saja tidak dibuat berkala;
2. Kreteria: DIR harus sesuai dengan barang yang ada, KIB harus ditindaklanjuti dengan pemberian kode barang, mutasi barang harus tercatat dalam catatan khusus, laporan barang iventaris harus berkala;
12
3. Sebab: Menejemen pengeloloaan barang iventaris belum berjalan baik, kurangnya pemahaman petugas terkait dalam pengelolaan barang iventaris; 4. Akibat: Barang iventaris tidak terurus dengan baik sehingga bisa rusak, hilang dsb. 3. Sub Bidang Perpustakaan a. Kondisi: Perpustakaan dikelola Kaur Umum, tidak ada petugas khusus perpustakaan (pustakawan), tidak ada buku register perpustakaan; b. Kriteria: Seharusnya ada petugas khusus yang menangani perpustakaan, ada register perpustakaan, katalog, buku peminjaman dsb; c. Sebab: Tidak ada tenaga yang diberi tugas mengurus perpustakaan; d. Akibat: Perpustakaan tidak terurus, buku hilang, rusak dsb;
E. Bidang Kinerja Pelayanan Publik 1. Sub Bidang Mekanisme Pengawasan a. Kondisi: Hasil pengawasan tahun 2013 belum semua ditindaklanjuti; b. Kriteria: Seharusnya hasil pengawasan ditindak lanjuti sebelum priode pengawasn berikutnya; c. Sebab: Kurang fokus dan kemauan dari pejabat terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan; d. Akibat: Kegiatan pengawasan oleh hakim pengawas kurang greget dan menjadi hal rutinitas belaka; 2. Sub Bidang Pengembangan SDM a. Kondisi: Belum semua hakim mendapat pembinaan dari Pengadilan Tingkat Banding dan MA serta dampak dari hasil pembinaan belum optimal; b. Kreteria: Seharusnya semua hakim mendapat pembinaan secara bergiliran dan berjenjang dan manfaat pembinaan bisa dirasakan maksimal; c. Sebab: Anggaran Pengadilan Tingkat Banding dan MA terbatas;
13
d. Akibat: Belum terbangun persepsi yang sama antara hakim satu dengan yang lainnya dalam kasus-kasus tertentu; 3. Sub Bidang Kebersihan dan Kedisiplinan a. Kondisi: kebersihan belum terjaga secara kontinu, waskat belum berjalan optimal, absensi hanya manual tidak ada finger scan, anda pengenal pegawai belum merata, masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan tepat waktu sesuai SOP, misalnya: juru sita lambat menyerahkan relaas, PP lambat menyelesaikan BAS dsb; b. Kreteria: Kebersihan harus selalu terjaga setiap waktu, pengawasan melekat dari atasan langsung harus terus menerus dan optimal, absensi harus menggunakan dua model manual dan elektrik, pekerjaan harus diselesaiakan sesuai SOP; c. Sebab: Petugas kebersihan merengkap tugas lain, atasan kurang fokus mengawasi bawahan, finger scan rusak, SOP kurang tersosialisasi; d. Akibat: Keadaan kantor sering terlihat koror, pekerjaan banyak yang tidak selesai tepat waktu, pegawai datang terlambat bisa dimanipulasi datang tidak terlambat;
14
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan Bahwa pengelolaan menejemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum dan kinerja pelayanan publik
pada umumnya telah
berjalan dengan baik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih ada temuan kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki dan disempurnakan bersama. B. Rekomendasi Dari
hasil
temuan
pengawasan
ada
beberapa
rekomendasi
yang
perlu
ditinndaklanjuti oleh pemangku kepentingan/stakeholder untuk perbaikan jalannya peradilan sesuai dengan aturan main yang berlaku demi menggapai visi dan misinya, yaitu: 1. Bahwa Perlu dibentuk tim perbaikan Rentra Tahun 2015 – 2019 , pembuatan Renja atau Program Kerja Tahun 2015, penyusunan AKIP, perbaikan uraian pembagian tugas, evaluasi SOP dan sosialisasinya dan SKP; 2. Bahwa tim dimaksud sekaligus mempersiapkan LAKIP tahun 2014. Anggota tim terdiri dari Wasek , Wapan, Pansek dan unsur hakim. Hasil kerja tim diserahkan pimpinan untuk dievaluasi dan ditetapkan; 3. Bahwa untuk penyelesaian temuan kearsipan perkara diserahkan kepada majlis hakim masing-masing, terutama kepada ketua majlis dan PP-nya dibawah pengawasan Pimpinan dan Pansek dan untuk berkas perkara yang ketua majlisnya dan atau PP-nya sudah tidak ada diambil alih Panmud Hukum dan Pansek; 4.
Bahwa Perlu ditunjuk seorang petugas khusus yang bertugas menyampaikan isntrumen/salinan dll. kepada pimpinan, majlis hakim dibawah kendali Wapan atau PP ybs.;
5. Bahwa petugas khusus tabayun diserahkan kepada salah seorang Juru Sita yang bertugas memantau permintaan tabyun dari PA Polewali kepada PA lain dan sebaliknya dan apabila terjadi permaslahan dikomunikasikan oleh Pansek bahkan oleh Pimpinan;
15
6. Bahwa permohonan eksekusi yang belum lunas membayar panjar biaya tidak boleh didaftar di register permohonan eksekusi; 7. Bahwa dipandang mendesak untuk dibuat SK penunjukan pengelola perpustakaan; 8. Bahwa perlu dilakukan pembenahan pengelolaan barang iventaris, terutama klasifikasi barang: baik, rusak dan rusak berat untuk dilanjutkan dengan penghapusan; 9. Bahwa perlu mengiventerisir hakim dan tenaga tehnis lainnya yang belum mengikuti pelatihan dan pembinaan di PTA maupun MA untuk diusulkan kepada PTA untuk diprioritaskan dalam pembinaan dan pelatihan; 10. Bahwa
perlu
menunjuk
pertugas
khusus
menangani
kebersihan,
segera
mengusahakan absensi elektrik; Polewali, 26 Agustus 2014 Koordinator Pengawas Bidang Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali H. A. ZAHRI, SH. M.HI
16
