Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 38- 46
9 Pages
PENGAWASAN TUGAS HAKIM PENGADILAN NEGERI OLEH N HAKIM PENGAWAS PENGADILAN TINGGI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh) Mukhtari 1, Faisal A Rani2, Dahlan Ali3 1) Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Email:
[email protected]. 2) 3) Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract: Article 39 (1) and (3) of the Act Number 48, 2009 regarding the Justice Power states that the monitoring of trial at all courts under the Supreme Court including the internal monitoring on judge behaviors. The monitoring is also ruled in the decision of the Head of MARI Chief Number: KMA/080/SK/VIII/2006 regarding the Guidance of Court Monitoring. However, the monitoring towards judges of the First Instance Court by the High Court Judges appointed in the Jurisdiction of the Hight Court of Aceh is not accordance with the existing laws. Keywords: Monitoring and the First Instance Court Judges Abstrak: Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk dalam hal ini pengawasan internal atas tingkah laku hakim. Pengawasan terhadap hakim juga diatur dalam Keputusan Ketua MARI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pengawasan Peradilan. Namun kenyataan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap hakim pengadilan negeri oleh hakim tinggi pengawas yang ditunjuk di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata kunci: Pengawasan dan Hakim Pengadilan Negeri
Kehakiman). Pasal 1 angka 5 jo Pasal 10 ayat (1)
PENDAHULUAN Di Indonesia Kekuasaan Kehakiman sejak awal
kemerdekaan juga
diniatkan sebagai
cabang kekuasaan yang terpisah dari lembagalembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden. Dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum perubahan, ditentukan “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya
terlepas
dari
pengaruh
kekuasaan
pemerintah. Oleh karena itu, kemudian jaminan terhadap kedudukan lebaga kehakiman dalam
UU Kehakiman menyebutkan bahwa : Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
undang-undang tentang kekuasaan kehakiman.” Keberadaan hakim dalam sistem peradilan saat ini diatur dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan
Kehakiman
(UU
Hasil penelitian diketahui di Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi
Aceh
juga
dilakukan
pengawasan oleh hakim pengawas terhadap pelaksanaan tugas hakim di pengadilan negeri Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 38
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala belum
sepenuhnya
berjalan
sebagaimana
kekuasaan
yaitu
legislatif,
eksekutif
dan
mestinya. Hasil penelitian sementara diketahui
yudikatif, dimana ketiga jenis kekuasaan itu
bahwa dalam periode tahun 2010 sampai dengan
mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai
tahun 2013 hanya 10 orang hakim dilaporkan ke
tugas
Mahkamah Agung karena menyalahi ketentuan
perlengkapan (orgaan) yang melakukannya.
yang berlaku. Terhadap hakim dimaksud telah
Menurut
dikenakan
dibenarkan
sanksi
atas
pelanggaran
yang
(functie)
maupun
ajaran
mengenai
Montesquieu
adanya
campur
ini
alat
tidak
tangan
atau
dilakukannya padahal dalam praktik dan laporan
pengaruh-mempengaruhi antara kekuasaan yang
masyarakat
satu dengan yang lainnya yang kemudian
ditemukan
berbagai
bentuk
pelanggaran yang dilakukan hakim baik berupa pelanggaran
kode
maupun
dalam
Perkembangan konsep negara
Jumlah
hakim
hukum merupakan produk dari sejarah, sebab
dimaksud relative lebih rendah dibandingkan
rumusan atau pengertian negara hukum itu terus
dengan wilayah lain Indonesia. Namun demikian
berkembang mengikuti sejarah perkembangan
dapat saja rendahnya jumlah hakim yang nakal
umat manusia. Karena itu dalam rangka
dan melanggar ketentuan yang berlaku ini
memahami secara tepat dan benar konsep negara
disebabkan karena kurangnya pengawasan yang
hukum,
dilakukan.
gambaran sejarah perkembangan pemikiran
penyelenggaraan
etik
dikenal dengan pemisahan kekuasaan.
peradilan.
perlu
terlebih
dahulu
diketahui
politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum (S.F.
METODE PENELITIAN Penelitian pendekatan
ini
menggunakan
yuridis
empiris
metode
dan
guna
Marbun, 1997 : 9). Ditinjau
dari
perspektif
historis
memperoleh data sekunder dilakukan penelitian
perkembangan pemikiran filsafat hukum dan
kepustakaan
peraturan
kenegaraan gagasan mengenai Negara Hukum
perundang-undangan, buku-buku teks, teori-teori
sudah berkembang semenjak 1800 Sebelum
yang berkaitan dengan
pengawasan terhadap
Masehi. (J.J. von Schmid, 1988, hlm. 7). Akar
pembebasan
Sedangkan
untuk
terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran
memperoleh data primer dilakukan penelitian
Negara Hukum adalah pada masa Yunani kuno.
lapangan dengan mewawancarai para responden
Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie gagasan
dan informan yang terkait.
kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari
dengan
mempelajari
bersyarat.
tradisi Romawi, sedangkan tradisi Yunani kuno KAJIAN KEPUSTAKAAN
menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (2002,
(Jimly Asshiddiqie, 1994 : 11).
141) mengutip pendapat Montesquieu, dalam setiap 39 -
pemerintahan
terdapat
tiga
Volume 3, No. 1, Februari 2015
jenis
Sebagai sebuah sistem, hukum di suatu Negara
terdiri
dari
elemen
yaitu
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Kelembagaan (institutional), Kaedah aturan
Pada akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 29
(instrumental) dan perilaku para subyek hukum
September 2009, DPR RI telah mengesahkan
yang menyandang hak dan kewajiban yang
Undang-Undang
ditentukan oleh norma aturan itu (elemen
Kehakiman. Yaitu Undang-Undang No 48 Tahun
subyektif dan kultural) (Asshiddiqie Jimly, 2005:
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
21). Kemudian ketiga elemen sistem hukum
Undang
di
Undang
Bidang
Kekuasaan
Kekuasaan
Kehakiman
tersebut juga mencakup berbagai kegiatan dalam
tersebut perlu dikaji dan dipahami secara kritis
penyelenggaraan
kegiatan
oleh masyarakat terkait dengan bagaimana masa
dimaksud menurut Asshiddiqie Jimly (2005: 21).
depan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada
adalah mencakup :
tahun 2010 dan di masa depan. Ini di karenakan
negara.
Adapun
a. kegiatan pembuatan hukum (law making)
masyarakat
b. kegiatan
kekuasaan
pelaksanaan
hukum
atau
penerapan hukum (law administrating) c. kegiatan
peradilan
atas
mendambakan kehakiman
agar
itu
pelaku
merdeka
dan
independen sehingga keadilan dan kebenaran
pelanggaran
bisa ditegakkan dengan konsisten dan setiap
hukum (law adjudicating) atau dalam arti
warga negara harus diperlakukan secara sama di
sempit disebut penegakan hukum (law
depan hukum.
enforcement)
Menurut Moch. Koesnoe dengan melihat
d. pemasyarakatan dan pendidikan hukum (law socialization and law education) e. pengelolaan
informasi
hukum
konstruksi kekuasaan seperti yang terdapat dalam UUD 1945 ini menarik kesimpulan
(law
information management).
bahwa tatanan kekuasaan dalam negara RI adalah sebagai berikut :
Kelima kegiatan dalam sistem hukum
1. Kekuasaan
terbagi dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan
kedaulatan.
negara, (Faiz Mohammad Pan, 2007) yaitu : 1. fungsi legislasi dan regulasi
Primer
yang
dinamakan
2. Kekuasaan Subsidair. 3. Kekuasaan
melakukan kedaulatan itu
2. fungsi eksekutif dan administratif
oleh Hukum Dasar atau UUD 1945
3. fungsi yudikatif atau judisial.
(Koesnoe Moch, 1997: 9).
Apabila
dilihat
dari
penyelenggaraan
Kemudian
apabila
ditelaah
dari
teori
lembaga peradilan yang merupakan pelaksanaan
kewenangan dan pengawasan dapat dijelaskan
kekuasaan dibidang kehakiman dalam sebuah
bahwa apabila dikaitkan dengan kewenangan,
negara hukum, maka negara hukum dimaksud
maka
adalah negara yang menempatkan kekuasaan
penyelenggara
kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka,
Indonesia. Herry Chambel Black yang dikutip
menghormati hak asasi manusia dan prinsip due
Faisal A. Rani, mengatakan bahwa kata “fungsi”
process of law (Hamdan Zoelfa, 2013).
berasal dari bahasa Latin “functus”, asal dari
fungsi dan tugas hakim sebagai kekuasaan
kehakiman
Volume 3, No. 1, Februari 2015
di
- 40
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kata kerja “fungor”, yang artinya cara untuk
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Hal ini
melakukan (to perform), melaksanakan (execute),
sesuai dengan pendapat Faisal A. Rani (2009 :
menjalankan (administer) (Faisal A. Rani,
15) bahwa kedudukan Mahkamah Agung dapat
2009 : 13-14).
dikemukakan:
Padmo Wahjono, yang juga dikutip
(1) Kedudukan dalam pengertian letak atau
Faisal A. Rani (2009 : 14).mengatakan bahwa
tempat Mahkamah Agung dalam susunan
fungsi adalah sesuatu pekerjaan yang tetap
kekuasaan Negara.
dalam organisasi, yang diselenggarakan atau
(2) Kedudukan dalam arti hubungan Mahkamah Agung, baik hubungan dengan Lembaga
diemban oleh seseorang (pelaku). Fungsi adalah
Tertinggi Negara maupun hubungan dengan
tetap sifatnya sedang pelakunya dapat bergantiganti. Sedangkan Bintan R. Saragih (1991:58), dalam disertasinya mengartikan fungsi adalah tugas dan wewenang. Dalam penelitian ini, yang dimaksud tugas hakim pada pengadilan negeri adalah menyangkut tugas dalam hal adminitrasi pengadilan dan juga tanggung jawab untuk mematuhi kode etik profesi hakim.
dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, maka kata “kedudukan” antara lain diartikan ialah letak(nya), tempat(nya); tinggi rendah pangkat dalam jabatan; tingkatan; martabat; yang
sebenarnya
tentang
sesuatu
perkara dan sebagainya; status (keadaan atau tingkatan orang, badan Negara). Status adalah kedudukan yang mengikatkan akibat hukum tertentu. Kata “kedudukan juga mempunyai arti adalah level, peringkat, kedudukan sesuatu, khususnya dalam tatanan hirarkhis (W.J.S. Poerwadarminta, 1966: 215-216). batasan pengartian tentang kata “kedudukan” dalam penelitian ini sebagai bentuk kedudukan sebagai
kekuasaan 41 -
perpanjangan
Mahkamah
dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu konstruksi
(Rusadi Kantaprawira,
subyek-kewajiban
1998: 39).
Menurut
Phillipus M. Hadjon, (tt 203) jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Ateng Syafrudin (2000:22) berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.
Dengan
demikin,
terdapat
perbedaan antara kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid). Apabila dikaitkan dengan teori pengawasan, maka pelaksanaan tugas hakim pengadilan negeri juga menjadi objek dari pengawasan oleh hakim pengawasan dari pengadilan tinggi yang
Berdasarkan uraian di atas, konsep atau
hakim
Agar kekuasaan dapat dijalankan maka
berdasarkan
Apabila dilihat dari kedudukan hakim
keadaan
Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
tangan
Agung
Volume 3, No. 1, Februari 2015
dari dalam
melaksanakan kewenangan Mahkamah Agung dalam
pengawasan.
Sujamto
(1986
:
2)
mengatakan bahwa : Pengawasan dimaksud merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tujuan manajemen itu sendiri. Pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.
di bawah Mahkamah Agung RI, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pedoman Pengawasan Peradilan yang diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/080/SK/VIII/2006
Pedoman HASIL PENELITIAN
Negeri
dalam
Mewujudkan
Independensi Hakim.
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, maka dituntut
untuk
di
untuk pengawasan internal juga telah dibentuk Tim Pengawasan Disiplin Hakim dan Pegawai Negeri
Berkaitan dengan tugas pengawasan dalam
hakim
Pengawasan
Lingkungan Lembaga Peradilan. Selain itu
Sistem Pengawasan Internal Terhadap Hakim Pengadilan
Pelaksanaan
tentang
menjunjung
tinggi
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Dalam praktik pengawasan terhadap pelaksanaan tugas hakim di pengadilan negeri secara internal dilakukan oleh Mahkamah Agung yang dilaksanakan dengan melakukan penunjukan hakim tinggi pengawasa daerah. Hal yang sama juga dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh, di mana pengawasan seara internal oleh hakim pengawas terhadap pelaksanaan tugas hakim di pengadilan negeri. Pelaksanaan pengawasan terhadap tugas hakim dan adminitrasi pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh di Banda Aceh sebagai salah satu badan peradilan
yang
bentuk
sebagai
dasar
dari
Ketentuan pasal 7 Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 035/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua MARI Nomor : 071/KMA.SK/V/2008
Tentang
Ketentuan
Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan. Bentuk meliputi
pengawasan pengawasan
yang
dilaksanakan
internal,
pengawasan
melekat, pengawasan rutin/reguler, pengawasan keuangan dan
penanganan
pengaduan.
Pengawasan dilaksanakan dengan maksud: a. Memperoleh
informasi
penyelenggaraan
tehnis
apakah peradilan,
pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku. b. Memperoleh kebijaksanaan,
umpan
balik
bagi
perencanaan
dan
pelaksanaan tugas-tugas peradilan. c. Mencegah terjadinya penyimpangan, maladministrasi,
dan
ketidakefisienan
penyelenggaraan peradilan. d. Menilai kinerja. Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 42
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala hanya 10 orang hakim dilaporkan ke Mahkamah Hambatan yang dihadapi dalam Pengawasan
Agung karena menyalahi ketentuan yang berlaku.
Internal Terhadap Hakim Pengadilan Negeri
Terhadap hakim dimaksud
di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh
sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya
Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim
tinggi
ditunjuk
padahal dalam praktik dan laporan masyarakat
dengan
ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang
berkoordinasi dengan Wakil Ketua Pengadilan
dilakukan hakim baik berupa pelanggaran kode
Tinggi/Tipikor Aceh di Banda Aceh selaku
etik maupun dalam penyelenggaraan peradilan.
koordinator pengawasan, meliputi:
Jumlah hakim dimaksud relatif lebih rendah
a. Menjaga
yang
telah dikenakan
agar
pelaksanaan
tugas
dibandingkan dengan wilayah lain Indonesia.
pengadilan negeri sesuai dengan rencana
Namun demikian dapat saja rendahnya jumlah
dan
hakim yang nakal dan melanggar ketentuan yang
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku. b. Mengendalikan peradilan
berlaku
agar
dikelola
sebagaimana
mestinya,
administrasi secara
tertib
dan
aparat
ini
disebabkan
karena
kurangnya
pengawasan yang dilakukan. Berdasarkan
hasil
penelitian
tersebut
menunjukkan bahwa pelaksanaan diketahui
peradilan melaksanakan tugasnya dengan
bahwa
sebaik-baiknya.
terhadap hakim pengadilan negeri di Wilayah
c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik
Hukum
pelaksanaan
Pengadilan
Tinggi
Aceh
masih
mengalami
meliputi:
waktu
hambatan yang dihadapi dalam pengawasan
penyelesaian perkara yang cepat, dan
internal terhadap hakim pengadilan negeri antara
biaya berperkara yang murah.
lain kurang keterbukaan dan transparansi,
Kemudian
berdasarkan
putusan,
keterangan
hambatan.
internal
yang baik bagi para pencari keadilan yang kualitas
berbagai
pengawasan
Adapun
yang
adanya kesan menutupi guna menjaga nama baik,
diperoleh dari salah hakim tinggi yang ditunjuk
kurang lengkapnya metode pengawasan dan
selaku hakim pengawas diketahui bahwa bentuk
tidak dijalankannya metode pengawasan yang
pengawasan terdiri atas :
ada secara efektif dan kelemahan sumber daya
a. Pengawasan langsung, yaitu dengan cara
manusia, karena penentuan seseorang menjadi
melakukan pemeriksaan;
pengawas tidak jelas dan tidak melibatkan
b. Pengawasan
tidak
langsung, yaitu
partisipasi publik dan rumitnya birokrasi yang
dilakukan dengan melakukan pengujian
harus dilalui untuk melaporkan/ mengadukan
atau penilaian atas laporan atau isi
perilaku
dokumen.
menutupi
Hasil penelitian diketahui bahwa dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 43 -
Volume 3, No. 1, Februari 2015
hakim
yang
menyimpang
untuk
kelemahan
pengawasan
oleh
Mahkamah Agung.
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Konsekwensi Terhadap Hakim Pengadilan Tinggi
Oleh karena tidak terlaksana kewajibannya dalam pengawasan tersebut mengakibatkan yang
yang Tidak Melaksanakan Pengawasan Apabila dilihat dari profesi hakim sebagai
bersangkutan
berpotensi
dikenakan
sanksi.
penyelenggara kekuasaan kehakiman terdapat
Terhadap hakim tinggi pelaksana pengawasan
tiga unsur pokok yang terkait langsung dengan
yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan
pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu tugas
Ketua
yang
terlaksananya
merupakan
kewajiban
yang
harus
Pengadilan
Tinggi
kewajiban
akibat
tidak
pengawasan
yang
dilaksanakan untuk kemudian diperinci lebih
menjadi tanggung jawabnya dapat saja dicap
lanjut tentang cara melaksanakannya, aparat
tidak berhasil melakukan proses pengawasan
sebagai pelaksana tugas tersebut yang terdiri
dan pembinaan bagi hakim rekan seprofesi
atas komponen pelaksana, pendukung, dan
karena tidak dapat menjalin kerja sama dan
penunjang serta lembaga, yaitu wadah (struktur
koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam
dan organisasi) beserta sarana dan prasarana
penyelenggaran
tempat para aparat melaksanakan tugasnya.
tanggung jawabnya.
Dalam hal ini termasuk pula dalam hal ini hakim tinggi
yang
ditunjuk
sebagai
pelaksana
pengawasan
yang
menjadi
Bagi hakim tinggi pengawas apabila tidak melaksanakan kewajibannya atau melalaikan
pengawasan di daerah, di mana ia melaksanakan
kewajiban
tugas sebagai kewajibannya sebagai aparat dari
tugas/pekerjaannya
lembaga pemegang kekuasaan kehakiman.
pengawasan pembebasan bersyarat. Sanksi yang dapat
dalam termasuk
diterapkan
sampai
menjalankan dalam
pada
proses
tingkat
Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas
pemberhentian dari tugas fungsional secara tidak
dan fungsi hakim tingi pengawas yang menjadi
hormat. Namun demikian, sampai saat ini
objek penelitian ini, maka bagi hakim pengawas
terhadap
selain harus melaksanakan tugas dan fungsi
melalaikan tugas pengawasan di lingkungan
sebagai hakim dan etika profesi hakim juga
Pengadilan Tnggi/Tipikor Aceh di Banda Aceh
bertanggung jawab atas jalannya pengawasan
sanksi yang pernah dikenakan berupa sanksi
terhadap rekan seprofesi. Besarnya tanggung
teguran dan pernyataan tidak professional dalam
jawab tersebut karena dalam proses pelaksanaan
menjalankan tugas yang berpengaruh pada kredit
pengawasan tidak mengurangi kebebasan hakim
poin kenaikan pangkat hakim dan sanksi
dalam
indikasi
tertinggi yang pernah diterapkan adalah hakim
terkadang
tinggi yang bersangkutan dikenakan sanksi
menimbulkan rasa sungkan antar sesama rekan
pernyataan sebagai hakim non palu (nonjob),
seprofesi
sehingga
kecuali
perbuatan
ditemukan
tercela.
sehingga
Kondisi
hakim
adanya ini
tinggi
tidak
hakim
tinggi
pengawas
yang
walaupun berstatus hakim yang
sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsi
bersangkutan
tidak
dapat
melaksanakan
pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
fungsinya sebagai hakim selama masa hukuman. Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 44
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Hal ini seperti yang pernah diterapkan terhadap
dijalankannya metode pengawasan yang ada
2 orang hakim tinggi pengawas pada tahun 2012
secara efektif, kelemahan sumber daya manusia,
dan 5 orang hakim tinggi pengawas pada tahun
karena penentuan seseorang menjadi pengawas
2013.
tidak jelas, tidak melibatkan partisipasi publik
Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa
serta rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk
konsekwensi terhadap hakim pengadilan tinggi
melaporkan/mengadukan perilaku hakim yang
yang tidak melaksanakan pengawasan yang
menyimpang
untuk
menutupi
menjadi tanggung jawabnya sebagai hakim dan
pengawasan
oleh
Mahkamah
hakim
yang
Konsekwensi terhadap hakim pengadilan tinggi
bersangkutan dapat dikenakan penjatuhan sanksi
yang tidak melaksanakan pengawasan yang
berupa teguran tertulis berupa pernyataan tidak
menjadi tanggung jawabnya sebagai hakim dan
professional
hakim
tinggi
pengawas
dalam
adalah
menjalankan
tugas,
tinggi
pengawas
kelemahan
adalah
Agung.
yang
pemberhentian sementara (hakim tanpa palu)
bersangkutan dapat dikenakan penjatuhan sanksi
dan pemberhentian dari kedinasan apabila
berupa teguran tertulis berupa pernyataan tidak
terhadap yang bersangkutan tidak lagi dapat
professional
dilakukan pembinaan.
pemberhentian sementara (hakim tanpa palu)
dalam
menjalankan
tugas,
dan pemberhentian dari kedinasan apabila KESIMPULAN
terhadap yang bersangkutan tidak lagi dapat
Sistem pengawasan internal terhadap hakim
dilakukan pembinaan.
pengadilan negeri dilaksanakan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Keputusan
Ketua
MARI
Nomor
SARAN
:
Disarankan kepada hakim tinggi pengawas
KMA/080/SK/VIII/2006. Selain itu, di Wilayah
agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya
Hukum Pengadilan Tinggi Aceh pelaksanaan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
pengawasan dilakukan melalui
dapat menerapkan berbagai ketentuan hukum
penunjukan
hakim pengawasan melalui SK Ketua PT Aceh Nomor
60/SK/KPT-BNA/IV/2014
Tentang
Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Hambatan
dalam
pengawasan
internal
terhadap hakim pengadilan negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh antara lain
agar
sesuai dengan tempatnya. Disarankan
kepada
hakim
dengan
kedudukannya sebagai kunci dalam upaya penegakan hukum agar dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan hukum. Disarankan agar Mahkamah Agung dan
kurangnya keterbukaan dan transparansi dalam
Komisis Yudisial
penanganan perkara, adanya kesan menutupi
adanya koordinasi dalam penegakan hukum
guna
terhadap pelaku penyelenggaraan kekuasaan
menjaga
nama
baik
korps,
kurang
lengkapnya metode pengawasan dan tidak 45 -
Volume 3, No. 1, Februari 2015
kehakiman.
agar dapat mengupayakan
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala DAFTAR PUSTAKA Ahsin Thohari, A., Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Elsam, 2004. Asshiddiqie Jimly, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005. Bruggink, J.J.H., Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie, Edisi Indonesia : Refleksi tentang Hukum, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Faisal A. Rani, Fungsi dan Kedudukan Makamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang Ssesuai dengan Paham Negara Hukum, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2009. Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994. Marbun, S.F., Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4 – 1997. Nazir, Mohd, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983 Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007. Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2001. Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011. Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, 1986. Von Schmid, J.J., Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, Pembangunan, Jakarta, 1988. Wuisman, J.J. M., Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, Penyunting, M. Hisyam, UI Press, Jakarta, 1996. Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, Disampaikan dalam
Simposium Nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, 2003. Hamdan Zoelfa, Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945, Artikel, www.setneg.go.id, Diakses 26 November 2013. Faiz Mohammad Pan, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (New Delhi India : 19 Maret 2007), website http://panmohamadfaiz.blogspot.com Bintan Regen Saragih, Peranan DPR-GR Periode 1965-1971 Dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, Unpad, Bandung, 1991. Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998. Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.. Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000. Sonny Pungus, Teori Kewenangan, http://sonnytobelo.blogspot.com/html Diakses Maret 2013 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Volume 3, No. 1, Februari 2015
- 46
