Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
8 Pages
ISSN 2302-0180 pp. 29- 36
PUTUSAN SERTA MERTA DAN PELAKSANAANNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Muhammad Husni 1, Ilyas Ismail 2, Muzakkir Abubakar2 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract: A sentence form court can be executed if it has legal provision. Articles 180 HIR and 191 R.Bg. warrant that district cour prosecutor may sentence a verdict which can be executed even if it doesn’t have any legal provisions. This thesis was written to explain role factors why judges stiil tend to sentence immediately inforceable verdict even though appeals or cassation are on process, execution of district court’s sentences which are immediately inforceable (uitvoerbaar bij voorraad), and effort made by judges if Appellate Court or Supreme Court revoke District Court’s sentences. The data used in this thesis was abtained through library research and field research was done by studying books or literatures, scientific journals, legislation that have to do with the obiect under study. Field research was conducted by interviewing the renpondents and informans. Result from the sdudy shows that factors that are considered by the judges on sentencing immediately enforceable verdict are freedom of the judges in reaching decisions, strong legal basis, and demands were granted. The executions of immediately enforceable verdict in banda Aceh Court District mus comply with the provision of Articel 191 R.Bg and Indonesian Supreme Court orders in its Circular Namber 3 of 2000 and olso must be approved by The High Court. Efforts are being made if the Court of appeal and Cassation Court overturned the verdict is Chairman of the District Court asking for bail money or good, and the restoration of the executed objects. It’s recommended to then District Court in its verdict that can be exesuted in advance should be careful considering the consequences that will arise later when the verdict was overtuned on appeal and cassation level. To the Chairman of Court of Appeal and Charman of Supreme Couis, it is suggested that prioritize examination of the cases which have been decided by the District Court with immediately enforceable verdict. Chaiman of the District Court requires security prior to the implementation of the plaintiffs who appealed the decision immediately. Keyword: Immediately Enforceable Verdict Abstrak: Suatu putusan pengadilan dapat dilaksanakan bila telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 R.Bg membenarkan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang sifatnya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun putusan itu belum berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan hakim cenderung menjatuhkan putusan serta merta, pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang Uit Voebaar Bij Voorraad, dan Upaya yang dilakukan oleh hakim jika pengadilan tingkat banding maupun kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Metote penelitian yang dipergunakan adalah melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai para responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan serta merta adalah adanya kebebasan hakim dalam memberikan keputusan, adanya dasar hukum yang kuat, dan adanya tuntutan provisi yang dikabulkan. Disarankan kepada hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan yang sifatnya dapat dijalankan lebih dahulu hendaknya harus berhati-hati mengigat akibat-akibat yang akan timbul di kemudiannya manakala putusan itu dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi. Kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung, agar memprioritaskan pemeriksaan perkara yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Ketua Pengadilan Negeri meminta jaminan lebih dahulu kepada penggugat yang memohon pelaksanaan putusan serta merta. Kata Kunci: Putusan Serta Merta
29 -
Volume 2, No. 2, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala PENDAHULUAN Pasal 10 ayat
Penyelesaian (1)
Undang-undang
Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Pengadilan tidak boleh menolak
untuk memeriksa atau
mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim
untuk
suatu peristiwa atau fakta yang diajukan dan
kemudian
menentukan
hukumnya. Apabila hukum sudah jelas dan tegas, maka hakim harus memberi putusan
yang hidup dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor. 48 Tahun 2009, “Hakim sebagai Penegak hukum dan keadilan wajib menggadili, mengikuti dan memahami nilaiyang
hukum
yang
diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri kemudian banding pada Pengadilan Tinggi dan
Kasasi
hidup
dalam
Rechtsreglement
Voor
de
Buiten
Gewesten (R.Bg) dan Pasal 178 ayat (2) Herziene Inlands Reglement (HIR) bahwa hakim dilarang memutus hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Dengan demikian terlihatlah kebebasan bagi seorang hakim, kebebasan itu meliputi
kewenangan
untuk
menyelesaikan sengketa yang dikemukakan oleh
para
putusan.
Mahkamah
Agung.
eksekusi oleh pihak yang menang dalam perkara itu, yang biasanya memerlukan waktu
bagi para pencari keadilan, ditambah lagi dengan masalah biaya-biaya perkara yang harus dikeluarkan selama proses perkara itu berlangsung, belum lagi beban psikologis yang
dialami
oleh
pihak-pihak
yang
berperkara. Menurut kehakiman
undang-undang,
merupakan
suatu
kekuasaan fundamen
sebagai asas bahwa peradilan itu harus dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, namun kenyataannya asas ini sering
kali
dilupakan
dan
kurang
diperhatikan. Dengan adanya putusan pengadilan
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 189 ayat
hanya
kepada
Terakhir dengan diajukannya permohonan
masyarakat”.
(3)
perdata
dimulai dari tingkat pertama pada saat
yang selaras bedasarkan atas kenyataan sosial
nilai
perkara
yang cukup lama. Hal ini sangat merugikan
berkewajiban
mempertimbangkan tentang benar tidaknya
kepadanya
suatu
pihak kemudian
menjatuhkan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) terhadap perkata perdata maka tujuan dari para pencari keadilan telah terpenuhi. Hal ini karena melalui putusan pengadilan itu dapatlah diketahui hak dan kewajiban dari masingmasing pihak yang berperkara, namun hal itu bukan berarti tujuan akhir dari para pihak yang
berperkara
tersebut
telah
selesai
terutama bagi pihak yang menang, hal ini disebabkan
pihak
yang
menang
tidak
mengharapkan kemenangannya itu hanya di Volume 2, No. 2, November 2013
- 30
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala atas
kertas
belaka
tetapi
harus
ada
pelaksanaan dari putusan tersebut.
pengadilan
yang
demikian
bukan
tidak
mungkin nantinya, di tingkat pengadilan yang
Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat
lebih tinggi, putusan yang dijatuhkan itu
(1) R.Bg memberikan kewenangan bagi
amarnya akan berbeda dengan amar putusan
hakim untuk menjatuhkan putusan serta-
Pengadilan
merta,
demikian halnya, maka akan mengalami
namun
dalam
prakteknya
untuk
Negeri
semula.
melaksanakan kewenangan tersebut masih
hambatan-hambatan
simpangsiur sehingga sering menyimpang
disebabkan
dari patokan undang-undang.
dieksekusikan terlebih dahulu pada tingkat
Mahkamah Agung sebagai badan yang berwenang
untuk
mengawasi
jalannya
dalam
Kalaulah
objek
pelaksanannya
terpekara
telah
Pengadilan Negeri sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan banyak
penerapan peraturan hukum telah banyak
Kasus
perkara
perdata
yang
belum
menaruh perhatian terhadap putusan serta-
mempunyai kekuatan hukum tetap, namun
merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang sering
hakim dalam putusannya menyatakan bahwa
menimbulkan banyak kesulitan. Oleh karena
putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih
itu Mahkamah Agung mengeluarkan instruksi
dahulu meskipun terjadi verzet, banding,
dan beberapa surat edaran yang ditujukan
maupun kasasi.
kepada hakim Pengadilan Negeri agar jangan secara mudah menjatuhkan putusan sertamerta.
METODE PENELITIAN Penelitian
Untuk
dapat
mengabulkan
ini
bersifat
deskriptif
tuntutan
analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif
permohonan putusan serta-merta, para hakim
analisis adalah penelitian dengan mencari
wajib memperhatikan beberapa Surat Edaran
ketentuan hukum yang belum jelas dan
Mahkamah Agung (SEMA) tetapi di samping
tersebut dalam beberapa peraturan yang ada.
itu juga perlu dipenuhinya syarat-syarat
Dengan demikian penelitian ini bersifat
seperti yang tercantum dalam Pasal 180 ayat
menjelajah untuk mencari
(1) HIR/Pasal 191 ayat (1) R.Bg.
diperlukan.
Memang tindakan hakim menjatuhkan
Hasil
perhimpunan
dari
terhadap
sumber yang rangkaian
atau
peraturan-peraturan
putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu,
yang berhubungan dengan putusan pengadilan
tidak dilarang oleh ketentuan hukum acara
tersebut dipresentasikan sebagaimana adanya
perdata. Akan tetapi terkesan bahwa putusan
(deskriptif).
Pengadilan Negeri yang demikian, seakan-
tersebut dilalui maka data akan dianalisis
akan telah ada kepastian tentang kebenaran
dengan
dan keadilan bagi pihak-pihak sulit untuk
tentang teori hukum yang bersifat umum
diukur secara pasti. Di samping itu putusan
kemudian
31 -
Volume 2, No. 2, November 2013
Setelah
tidak
keluar
dijelaskan
kedua
dari
pendekatan
permasalahan
berdasarkan
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala seperangkat
data
menunjukkan
suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan
komparasi data yang ada hubungan dengan
terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan
seperangkat
ini
tersebut dilakukan upaya hukum Banding,
menggambarkan
Kasasi dan Perlawanan oleh pihak yang kalah
data
dimaksudkan pelaksanaan
atau
yang
lain.
untuk putusan
Hal
Pengadilan
Negeri
Banda Aceh.
Pada prinsipnya putusan Pengadilan baru
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan
atau pihak ketiga yang merasa berhak.
yuridis
apabila
putusan telah
Pendekatan
berkekuatan hukum tetap, akan tetapi undang-
yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan
undang yaitu Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal
cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan
191 ayat (1) RBg memberikan kewenangan
kepustakaan hukum yang relevan dengan
kepada hakim untuk menjatuhkan putusan
permasalahan
melihat
dengan perintah putusan dapat dilaksanakan
pelaksanaan putusan pengadilan dari aspek
terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding.
yuridis. Selanjutnya dengan pendekatan analitis
Kewenangan
akan
eksepsional, oleh karena itu hakim dalam
yang
dilihat
pula
analitis.
dapat dilaksanakan
diteliti.
Jadi
pelaksanaan
putusan
pengadilan dari aspek kenyataan. Data
sekunder
hakim
tersebut
bersifat
memeriksa dan memutus perkara perdata yang untuk
didalamnya terdapat petitum gugatan tentang
menjawab permasalahan-permasalahan yang
putusan serta merta sebelum memutuskan untuk
diolah
menolak atau mengabulkan harus memahami
dan
Kemudian
digunakan
dianalisis primer
kualitatif. dalam
sifat penggunaan atau penerapan lembaga
menjawab permasalahan-permasalahan yang
putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad).
dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil
Penerapan Pasal 180 ayat (1) HIR atau
penelitian
data
secara
lapangan
digunakan
tersebut
selanjutnya
Pasal 191 ayat (1) RBg bersifat fakultatif bukan
dilakukan pembahasan secara yuridis dengan
imperatif,
cara mengkomparasikan data terhadap teori-
mengabulkannya
teori maupun ketentuan-ketentuan yang ada
mengabulkan.
dalam hukum dengan metode berfikir deduktif dan induktif.
hakim
tidak akan
wajib tetapi
untuk dapat
Putusan serta merta adalah putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun masih ada upaya hukum banding ataupun
KAJIAN KEPUSTAKAAN
kasasi. Istilah hukum yang dipergunakan
Tinjauan Umum Tentang Putusan Serta
berkaitan dengan putusan serta merta ini, ada
Merta Dalam Perkara Perdata
yang menyebut putusan pelaksanaan terlebih
Uitvoerbarr bij voorrad atau dalam bahasa
indonesianya
sering
diterjemahkan
dengan putusan serta merta, adalah merupakan
dahulu. Subekti mempergunakan istilah ini sebagai
terjemahan
dari
bahasa
aslinya
uitvoerbaar bij voorraad. Volume 2, No. 2, November 2013
- 32
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Maksudnya
hakim
berwenang
menjatuhkan putusan akhir yang mengandung
dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak professional.
amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan
tersebut,
dijalankan
atau
HASIL PEMBAHASAN
dilaksanakan lebih dahulu, meskipun : Putusan
Faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim
itu belum berkekuatan hukum tetap (res
Menjatuhkan Putusan Serta Merta
judicata), terhadap
putusan itu diajukan
perlawanan atau banding.
Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang
menyebabkan
hakim
menjatuhkan
Berdasarkan ketentuan yang digariskan
putusannya yang dapat dijalankan lebih
Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg dan Pasal 54
dahulu perlu dikaji dasar hukum dapat
Rv, pemberian wewenang kepada hakim
tidaknya dijatuhkan putusan itu dalam hukum
untuk
acara perdata dewasa ini.
menjatuhkan
putusan
yang
berisi
diktum memerintahkan pelaksanaan lebih
Dalam ketentuan
Pasal 180 HIR dan
dahulu putusan, meskipun belum mempunyai
191 RBg. tercantum kata-kata “dapat” yang
kekuatan
berarti bahwa kata tersebut dapat atau tidak
hukum
eksepsional.
tetap
mengandung suatu keharusan atau bukanlah
dimaksud, tidak bersifat generalisasi, tetapi
berarti “harus”. Akan tetapi mengandung
bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat
makna “bolehlah”.
sangat
Pasal
bersifat HIR
yang
Penerapan
adalah
khusus.
180
Karakter
yang
Di
samping itu kata “dapat” juga
memperbolehkan eksekusi atas putusan yang
mengandung pengertian bahwa jika salah satu
berisi amar dapat dijalankan lebih dahulu
syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal
sekalipun
belum
180 HIR/191 RBg telah terpenuhi bedasarkan
tetap,
fakta-fakta yang terungkap di persidangan,
merupakan ciri eksepsional yakni sebagai
maka terserah kepada kebijakan hakim yang
pengecualian
mengadili
putusan
memperoleh
tersebut
kekuatan
yang
hukum
sangat
terbatas
perkara
dimaksud
untuk
berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan
menjatuhkan putusan dengan ketentuan dapat
undang-undang.
dimaksud
dijalankan lebih dahulu atau putusan dalam
kebolehan
bentuk yang biasa.
merupakan
Syarat-syarat pembatasan
menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan
Sebagaimana telah dijelaskan dalam
lebih dahulu. Pelanggaran atas batas-batas
bab-bab terdahulu, bahwa tindakan hakim
yang
itu,
menjatuhkan putusannya dengan ketentuan
mengandung
dapat dijalankan terlebih dahulu, merupakan
pelanggaran hukum atau melampaui batas
tindakan yang dibenarkan Undang-undang.
wewenang yang diberikan undang-undang
Namun pada prinsipnya suatu putusan baru
digariskan
mengakibatkan
syarat-syarat putusan
kepada hakim, sehingga tindakan hakim itu 33 -
Volume 2, No. 2, November 2013
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dapat dijalankan apabila setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Sebagaimana halnya dalam bab terdahulu telah dikemukakan bahwa dengan adanya suatu putusan Pengadilan, maka akan melahirkan suatu hubungan hukum yang harus berlaku dan
Pelaksanaan Putusan Serta Merta Dasar
Hukum
Pemeriksaan
perkara
ditaati
oleh
kedua
belah
pihak
yang
memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi
bersengketa. Hubungan hukum yang timbul
dengan dijatuhkan putusan saja belumlah
dalam sebuah putusan pengadilan merupakan
selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat
tujuan akhir yang didambakan oleh pihak-pihak
dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan
yang bersengketa dan bila perlu putusan itu
pengadilan tidaklah ada artinya apabila tidak
segera dapat diwujudkan dalam kenyataan,
dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan
sehingga mampu memberi nilai.
hakim harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan apa yang
Upaya Yang Dilakukan Jika Pengadilan
ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh
Tingkat
alat-alat negara.
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri
Suatu putusan pada asasnya dapat dilaksanakan
apabila
telah
Banding
Maupun
Kasasi
Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191
memperoleh
ayat (1) R.Bg diundangkan pada tahun 1848,
kekuatan hukum yang tetap. Pelaksanaan
dimana kondisi dan paradigma masyarakat pada
putusan ditunda bila terjadi upaya hukum
waktu itu jauh berbeda dengan kondisi dan
perlawanan,
paradigma masyarakat saat ini, khususnya
banding
dan
kasasi
yang
menyebabkan perkaranya mentah kembali.
dalam
Pengecualian dari asas ini adalah bila dalam
Mahkamah Agung yang mengatur mengenai
petitum terdapat tuntutan agar putusan dapat
putusan serta merta timbul karena biasanya
dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij
terdapat keinginan dari pihak penggugat untuk
voorraad), meskipun terhadap putusannya
memohon dan meminta kepada majelis hakim
dilakukan upaya hukum serta majelis hakim
agar ditetapkan putusan serta merta agar obyek
mengabulkan
bij
sengketa tersebut tidak musnah atau tidak
voorraad tersebut. Namun harus dipahami
dinikmati oleh pihak tergugat. Hal ini kemudian
bahwa hukum acara perdata sifatnya formil,
menjadi masalah tersendiri ketika hakim sudah
di mana hakim bersifat menunggu maka
mengabulkan putusan serta merta tersebut,
hakim secara ex officio (tanpa diminta) tidak
ternyata dikemudian hari dalam upaya hukum
dapat
yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan
putusan
tuntutan
memutuskan serta
dan
merta
uitvoerbaar
memerintahkan, (uitvoerbaar
penegakan
hukum.
Surat
Edaran
bij
ternyata pada pengadilan tingkat atasnya, yaitu
voorraad) dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
banding dan kasasi dimenangkan. Hal ini
Volume 2, No. 2, November 2013
- 34
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
pada empat faktor yaitu: Adanya kebebasan
proses pemberian putusan serta merta tersebut.
hakim dalam memberikan putusan; Adanya
Upaya
yang
dilakukan
untuk
mengantisipasi adanya putusan banding yang membatalkan
Kedua, Untuk menjatuhkan putusan
Banda Aceh sehingga pihak tereksekusi
serta merta, dalam praktek di Pengadilan
ternyata menjadi pihak yang dimenangkan,
Negeri Banda Aceh haruslah dilihat secara
sebagai berikut :
kasuistis, selain harus memenuhi ketentuan
Pengadilan
provisi yang dikabulkan.
Negeri
putusan
dasar hukum yang kuat, Adanya tuntutan
Ketua Pengadilan Negeri Meminta
dalam pasal 191 R.Bg dan SEMA Nomor 3
Jaminan Uang Atau Barang.
Tahun 2000, harus ada syarat-syarat lain yang
Pemulihan
Kembali
Obyek
Eksekusi
harus dipenuhi oleh pihak yang dimenangkan sebelum putusan itu dieksekusi sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan
KESIMPULAN DAN SARAN
dengan baik. Menjatukan putusan serta merta
Kesimpulan
dalam
Berdasarkan uraian dan analisis pada laporan sebelumnya, maka dapatlah ditarik beberapa
kesimpulan
dan
diajukan
saran
sebagai berikut : Pertama,
harus
memenuhi
dari Pengadilan Tinggi. Ketiga, Untuk mengantisipasi dibatalkan Pengadilan
Negeri
yang
dapat
putusan
dijalankan lebih dahulu oleh Pengandilan
Pengadilan baru dapat dilaksanakan apabila
Tinggi atau melaksanakan amar putusan yang
putusan telah berkekuatan hukum tetap, akan
dapat dijalankan lebih dulu, hakim lebih dulu
tetapi undang-undang yaitu Pasal 180 ayat (1)
meminta
HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg memberikan
menyerahkan jaminan baik berupa benda
kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan
maupun dalam bentuk uang, hal ini dilakukan
putusan
dapat
untuk tidak mempersulit upaya pemulihan
dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada
kembali bila putusan verzet, banding dan kasasi
verzet ataupun banding. Meskipun tindakan
saling bertolak.
dengan
prinsipnya
putusan
babarapa syarat dan mendapat persetujuan
Putusan Pada
suatu
perintah
putusan
kesanggupan
penggugat
untuk
hakim telah dibatasi oleh Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, namun dalam praktek di pengadilan masih
Saran Pertama,
Disarankan
Pengadilan
dahulu.
putusan yang sifatnya dapat dijalankan lebih
faktor-faktor
yang
dahulu
dapat dijalankan lebih dahulu adalah didasarkan
mengingat akibat-akibat yang akan timbul di
Volume 2, No. 2, November 2013
harus
menjatuhkan
menyebabkan hakim menjatuhkan putusan yang
35 -
hendaknya
dalam
hakim
terdapat putusan yang dapat dijalankan lebih Adapun
Negeri
kepada
berhati-hati
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kemudian dibatalkan
hari dalam
manakala tingkat
putusan
itu
pemeriksaan
banding dan kasasi. Kedua,
Disarankan
kepada
Ketua
Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung, untuk memperioritaskan pemeriksaan perkara yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Berhubung benda terperkara itu telah di eksekusikan sebelum putusan itu berkekuatan hukum tetap. Ketiga, Kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri meminta jaminan lebih dahulu kepada penggugat yang memohon pelaksanaan putusan serta merta, disarankan hendaknya sikap itu harus dipertahankan untuk memudahkan upaya pemulihan kepada keadaan semula. DAFTAR KEPUSTAKAAN Abdulkadir, M., 1988. Hukum Acara. Perdata Indonesia. Bandung: Alumni. Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 1978. Hukum dan Keadilan. Bandung: Alumni. Acmad, I., Hukum Perdata I. B, 1986. Jakarta: Pembimbing Masa. Andi, H., 1986. Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Liberty. Arief. S (ed), Kamus Hukum Edisi Lengkap, Surabaya: Pustaka Tirta Mas, Ateng, A., 1983. Melaksanakan Putusan Hakim Perdata. Bandung: Alumni. Chidir Ali, 1981. Seri Hukum Perdata Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pembuktian. Bandung: Bina Cipta. Engelbrecht, 1992. Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI. Jakarta: Internusa. Indriyanto, S. A., Menuju Peradilan yang Independen, Suatu Tela’ah Problematik. Kansil, C. S. T, 1986. Kitab Undang-undang Kehakiman dan Penjelasan. Jakarta: Bina Angkas. Kansil, C. S. T, 1984. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
Mahkamah Agung, Rangkuman Yurisfrudensi tanggal 3 Desember 1974. Mahadi, 1980. Majalah Hukum. BPHN. Mulya Lubis, T., 1982. Hak Asasi Manusia dan Kita, Jakarta: Sinar Harapan. Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE. Pitlo. A. , 1986. Pembuktian dan Daluarsa. Jakarta: PT. Inter Masa. Rubini. I., 1974. Pengantar Hukum Acara Perdata, Bandung: Alumni. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Deripkartawinata, 1988. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Alumni. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001. Subekti. R., 1977. Hukum Acara Perdata. Bandung: Bina Cipta. Subekti. R., 1987. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradya Paramita. Sudikno, M., 1988. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Sunaryati, H., 1975. Peranan Peradilan dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional. Jakarta: Bina Cipta. Soepomo. R., 1972. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradya Paramita. Susilo. R., 1979. RIB/HIR Dengan Penjelasannya. Bandung: Politia. Sugeng, B., 2009. Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Jakarta. Suwardi, 2012. Penggunaan Lembaga Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad). Suatu Paparan pada Rakernas Mahkamah Agung RI. Manado. Tresna. R., 1975. Komentar HIR. Jakarta: Pradya Paramita. Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Wantjik, S., , 1981. Hukum Acara Perdata RBg/ HIR. Jakarta: Ghalia Indonesia. Wirjono, P., 1970. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: Sumur. Wirjono, P., 1988. Asas- asas Ilmu Negara dan Politik. Bandung: Eresco. Wahyu, A., 1981. Hakim dan Penegak Hukum. Bandung: Alumni. Yahya, H. M., 2005. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Volume 2, No. 2, November 2013
- 36
