PROFIL PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Cekli Setya Pratiwi | PROFIL PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN TINGGI SURABAYA Copyright cekli pratiwi [email protected] http://ceklipratiwi.staff.umm.ac.id/2012/01/31/profil-putusan-hakim-di-pengadilan-tinggi-surabaya/

PROFIL PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN TINGGI SURABAYA PENELITIAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI SURABYA (Kajian Terhadap Putusan Hakim Nomor: 180/Pid.2006/PT. SBY Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Sistem Budi Daya Tanaman Dengan Terdakwa Budi Purwo Utomo)

Oleh

Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M. (Peneliti Putusan Hakim Pusat Studi Hak Asasi Manusia (satuHAM) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (email:[email protected])

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Abstract

Following Indonesia ratification towards Trips (Trade Related on Intellectual Property Aspect) have been implemented juridically only but not be supported by law enforcement in fact. The research shows that as a case have been faced by Budi Purwo, the judge of High Court of Surabaya through the Judge Decision Number: 180/Pid. 2006/ PT Sby seems un professional and did not well educated about the Intellectual Property Laws specially of The Act Number 12 Year 1992 about Plant System and The Act Number 29 Year 2000 about The Plant Variety Protection so they made some mistakes when try to give a meaning about ‘seeds illegal certivication’ and failed to proof ‘schuld’ factors that have been done by Budi Purwo. These caused a fatal error and the judges failed to implement the principle of fairness and quality before the law on making decision.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

page 1 / 5


I. PENDAHULUAN

1.1. Kasus Posisi

Bahwa perkara yang dikualisifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran Sistem Budidaya Tanaman dengan Terdakwa Budi Purwo Utomo, SH. Bin Sugito Jeowono yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Hakim Nomor: 180/Pid.2006/PT. SBY ini merupakan upaya hukum yang ditempuh oleh Terpidana atas putusan pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 2 Pebruari 2006 Nomor: 516/Pid.B/2005/PN.Kdi., yang menyatakan bahwa pertama, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa ijin; Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Ketiga, menetapkan terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain; Keempat, menyatakan barang bukti berupa: Foto-toto lahan tanaman jagung milik petani tetap terlampir dalam berkas perkara; Kelima, menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-01/Tlung/ Ep.1/01/2005.pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti akan tetapi sekitar bulan Agustus 2004 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya di dalam Tahun 2004 dirumah Jumidi Ds. Jabang, Kec. Kras, Kab. Kediri atau disuatu tempat setidak-tidaknya masih menjadi daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, terdakwa melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa ijin dalam hal melakukan pembenihan jagung varietas Bisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menyuruh saksi Jumidi untuk menjadi koordinator penanaman benih jagung varietas unggul dengan memberikan /menyerahkan benih jagung jenis inhibrida jantan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kilogram dan benih jagung jenis hibrida betina kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) kilogram untuk ditanam guna menghasilkan benih jagung varietas hibrida, yang dilakukan dengan cara saksi Jumidi mengkoodinir beberapa

page 2 / 5


petani diantaranya saksi Kusen Bin Danuri diatas lahan seluas 250 Ru, saksi Dawam Bin Danuri di atas lahan seluas 80 Ru dan saksi Slamet Riyadi Bin Tukiran diatas lahan seluas 80 Ru untuk memproduksi benih jantan varietas Bisi dengan cara menyediakan benih jagung induk kepada para petani tersebut diatas yang awalnya berasal dari terdakwa, untuk ditanam dilahannya masing-masing dengan cara/tehnik penanaman yaitu satu baris tanaman jagung jenis jantan dan empat baris jenis tanaman jagung betina dicabut dan terjadi perkawinan silang selanjutnya setelah masa proses penyerbukan, tanaman jagung jenis jantan dibabat, hasil pembenihan dari para petani dengan cara-cara tersebut diatas dijanjikan akan dibeli oleh terdakwa melalui saksi Jumidi selaku Koordinator lapangan dengan harga Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per-kilogram glondong basahnya, padahal cara pembenihan jagung dengan cara/teknik tersebut adalah milik PT. Benih Inti Subur (BISI) yang telah mendapatkan hak Patent dan sewaktu terdakwa menyuruh lakukan pembenihan jagung kepada para petani melalui saksi Jumidi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 61 ayat (1) huruf b UU RI No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. Bunyi selengkapnya pasal-pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

a) Pasal 55 (1) ke-1 KUHP merumuskan sebagai berikut:

”Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”.

b) Pasal 61 Ayat (1) huruf b UU RI No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman merumuskan sebagai berikut :

1. 2. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memutus perkara ini tidak membuat pertimbangan hukumnya sendiri melainkan menyatakan menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih seluruhnya menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara ini. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

page 3 / 5


1. Menimbang, bahwa Terdakwa diadukan ke Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Terdakwa telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa ijin dalam hal melakukan pembenihan jagung varietas BISI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut. Perbuatan melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan yang diatur dalam pasal 55 ayat ke-1 KUHP adalah termasuk delik penertaan atau tindak pidana penertaan. Delik penertaan merupakan perluasan berlakunya ketentuan deli. Dengan demikian tidak hanya pelaku sendiri yang dapat dikenai ketentuan delik, tetapi orang yang melakukan atau orang yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan juga dapat dihukum berdasarkan ketentuan ini.

3. Menimbang, bahwa oleh karena itu maksud Jaksa Penuntut Umum menggunakan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 61 ayat (1) huruf B Undang-Undang No. 12 Tahun 1991 dalam dakwaannya adalah untuk memperluas berlakunya ketentuan delik dalam pasal 61 ayat (1) huruf B Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tersebut.

4. Menimbang, bahwa oleh karena itu yang perlu dibuktikan lebih dahulu unsur tindak pidana pernyataan adalah UNSUR ORANG YANG MELAKUKAN, atau MENYURUH LAKUKAN, atau TURUT SERTA MELAKUKAN.

1.3. Putusan Pengadilan Tinggi

Melalui Putusan Hakim Nomor: 180/Pid.2006/PT. SBY, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada intinya hanya menguatkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebelumnya dengan bunyi putusan sebagai berikut:

page 4 / 5


1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa tersebut diatas.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 2 Pebruari 2006 No.516/Pid.B/2005/PN.Kdi. yang dimohonkan banding tersebut.

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

----------------------------------------

Hasil penelitian selengkapnya dapat dihubungi email Peneliti: [email protected]

page 5 / 5

PROFIL PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Recommend Documents