PROGRAM KERJA PENGADILAN TINGGI SURABAYA TAHUN 2012

Program Kerja Pengadilan Tinggi Surabaya 2012

PROGRAM KERJA PENGADILAN TINGGI SURABAYA TAHUN 2012 Program Kerja Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2012 ini adalah merupakan Rencana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Surabaya yang meliputi 4 (Empat) dimensi, yaitu : A. Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Satuan Kerja (satker). B. Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Voorpost Mahkamah Agung di daerah. C. Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W). D. Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Perwakilan Kekuasaan Kehakiman atau Lembaga Yudikatif di daerah.

A. PROGRAM KERJA SATUAN KERJA (SATKER) Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Satuan Kerja (Satker), Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Pengguna Barang Milik Negara (BMN). Pelaksanaan anggaran tahun 2012 tersebut adalah sebagaimana yang dialokasikan di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 dengan Pagu sebesar : a. DIPA Badan Urusan Adminsitrasi (01)

: Rp. 20.026.964.000,-

b. DIPA Badan Peradilan Umum (03)

: Rp.

Jumlah Pagu DIPA Th. 2012

BAB

IV – Program Kerja

688.241.000,-

+

: Rp. 20.715.205.000,-

156-


A. 1. PROGRAM PENANGANAN PERKARA Pengadilan Tinggi Surabaya adalah pengadilan tingkat banding yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan banding. Pada tahun 2011 keadaan perkara yang diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya adalah sebagai berikut :

No.

Perkara

1

Pidana Pidana Khusus/Tipikor

2 3

Perdata

Sisa Tahun 2010 73

Masuk Tahun 2011 908

981

Putus Tahun 2011 894

Sisa Tahun 2011 87

-

150

150

136

14

90,67 %

168

824

992

774

218

78,02 %

Jumlah

Persentase Putus 91,13 %

Perkiraan tahun 2010, pertambahan perkara masuk untuk tahun 2011 mencapai 15 % ternyata perkara masuk tahun 2011 hanya bertambah sebesar 10 %, demikian pula perkara banding yang dapat diselesaikan tahun 2011 diperkirakan mencapai 90 %, ternyata hanya dapat diselesaikan sebesar 87,57 %, hal tersebut disebabkan oleh hal – hal berikut : 1. Perkara yang masuk pada bulan Desember 2011 berjumlah ± 164 perkara dan baru selesai pada tahap register dan penetapan majelis. 2. Masih terdapat Majelis Hakim / Panitera Pengganti yang menangani perkara melebihi 60 – 90 hari (sesuai SOP), walaupun tidak lebih dari 6 bulan (sesuai SEMA No. 6 Tahun 1992). Diperkirakan perkara banding yang masuk ke Pengadilan Tinggi Surabaya ada kenaikan sekitar 10%. Proses penanganan banding yang masuk Pengadilan Tinggi Surabaya untuk tahun 2012 dengan berpedoman pada alur jalannya perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya dan Standard Operating Procedure (SOP), penanganan Banding Pengadilan Tinggi BAB


157-


Surabaya diprogramkan tingkat penanganan dan penyelesaian perkara banding dapat mencapai 90%, antara lain sebagai berikut : No.

Perkara

1

Pidana Pidana Khusus/Tipikor

2 3

Perdata

Sisa Tahun 2011 87

Masuk Tahun 2012 999

1086

Putus Tahun 2012 977

Sisa Tahun 2012 109

14

165

179

161

18

90 %

218

906

1124

1012

112

90 %

Jumlah

Persentase Putus 90 %

A. 2. PROGRAM KERJA SUB KEPANITERAAN PERDATA 1. Proses Penanganan dan penyelesaian Perkara Perdata Banding yang diterima Pengadilan Tinggi Surabaya sejak kelengkapan berkas Perkara Banding lengkap dan diregister dapat diselesaikan dalam tenggang waktu 60 hari sampai dengan 90 hari sudah dapat dikirim dan diterima kembali kepada dan oleh Pengadilan Negeri Pengaju, setidak-tidaknya tidak melampaui jangka waktu 6 bulan (SEMA No. 6 Tahun 1992) 2. Memacu meningkatkan kemampuan, kesadaran, tanggung jawab, dan etos kerja para Petugas Kepaniteraan Perdata dan para Panitera Pengganti dalam proses penanganan dan penyelesaian Perkara Perdata sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP). 3. Memilah berkas – berkas Perkara Perdata dan surat – surat yang inaktif dan segera menyerahkannya ke Kepaniteraan Hukum untuk diarsipkan agar lemari-lemari atau tempat penyimpanan berkas-berkas Perkara Perdata dapat dimanfaatkan untuk berkasberkas baru yang masih aktif sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP).

BAB


158-


4. Mempercepat penelitian kelengkapan atau syarat formal Perkara Perdata Banding, proses penyelesaian Perkara Perdata Banding, dan surat – surat, penyelesaian minutasi secara tepat waktu dan akurat dan pengiriman kembali Berkas Perkara Banding ke Pengadlan Negeri Pengaju dan surat – surat ke Pengadilan Negeri dan para pihak terkait sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP). 5. Memperbanyak buku register perkara perdata, buku jurnal (KIIA.1), buku induk keuangan Perkara Perdata (KII-A.2), buku penerimaan hak-hak kepaniteraan (KII-A.3) sesuai kebutuhan 6. Mengadakan buku folio bergaris isi 500 lembar, isi 200 lembar, buku kwarto bergaris isi 100 lembar, buku ekspedisi 100 lembar, map putusan perdata dan ordner - ordner sesuai kebutuhan 7. Mengadakan ATK Perkara Perdata sesuai kebutuhan. 8. Mengelola biaya Perkara Banding sesuai dengan Perma No. 02 Tahun 2009 tentang biaya banding dan surat keputusan panitera Mahkamah Agung RI no. 15A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 1 September 2009 tentang biaya perkara. 9. Membuat dan menyajikan laporan-laporan Perkara Perdata kepada kepaniteraan hukum dengan tepat waktu dan akurat 10. Menginventarisasi, menyusun dan meyimpan surat-surat, blanko – blanko, penetapan - penetapan yang sifatnya rutinitas ke dalam flashdisk

/

cd-rw

dan

digandakan

agar

memudahkan/

mempercepat proses surat – menyurat dan penetapan – penetapan. 11. Mempersiapkan dan menyajikan data, informasi dan dokumentasi sedemikian rupa.

BAB


159-


A. 3. PROGRAM KERJA SUB KEPANITERAAN PIDANA 1. Proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana banding yang diterima Pengadilan Tinggi Surabaya sejak kelengkapan berkas perkara lengkap dan sejak perkara pidana banding diregister, dapat diselesaikan dalam tenggang waktu 60-90 hari sudah dapat dikirim dan diterima kepada dan oleh Pengadilan Negeri Pengaju setidak-tidaknya tidak melampaui waktu 6 bulan (SEMA No. 6 tahun 1992); 2. Memacu, meningkatkan kemampuan, kesadaran, tanggung jawab, dan etos kerja para petugas kepaniteraan pidana dan para panitera pengganti dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan Standard Operating

Procedure

(SOP); 3. Memilah-milah berkas perkara dan surat-surat yang inaktif dan segera

menyerahkannya

ke

kepaniteraan

hukum

untuk

diarsipkan agar lemari-lemari atau tempat penyimpanan berkasberkas perkara pidana dapat dimanfaatkan untuk berkas-berkas baru yang masih aktif sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); 4. Mempercepat penelitian kelengkapan atau syarat format perkara pidana banding, proses penyelesaian perkara pidana banding, dan surat-surat, penyelesaian minutasi secara tepat waktu dan akurat dan pengiriman kembali berkas perkara banding dan surat-surat ke Pengadilan Negeri dan para pihak terkai sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); 5. Untuk

menghindari

ketidaktepatan

Penahanan

kapan

berakhirnya, disamping ditulis di Papan “Daftar nama-nama BAB


160-


terkdakwa yang ditahan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya” juga data tersebut oleh Petugas Penahanan dimasukkan dalam data base Penahanan di dalam komputer dan di update setiap saat agar data terakhir dapat diketahui setiap saat; 6. Memperbanyak

buku

register

pidana

dan

ordner-ordner,

mencetak map-map putusan pidana dan ATK pidana sesuai kebutuhan dan Pagu Anggaran ATK Pidana yang tersedia di DIPA; 7. Membuat dan menyajikan laporan-laporan perkara pidana kepada kepaniteraan hukum dengan tepat waktu dan akurat sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); 8. Menginventarisasi,

menyusun

dan

menyimpan

surat-surat,

blanko-blanko, penetapan-penetapan yang sifatnya rutinitas kedalam flashdisk / CD-RW dan digandakan sebagai blangko surat agar memudahkan / mempercepat proses surat-menyurat dan membuat penetapan; 9. Mempersiapkan dan menyajikan data, informasi dan dokumentasi sedemikian rupa.

A. 4. PROGRAM TIPIKOR

KERJA

KEPANITERAAN

PIDANA

KHUSUS/

1. Proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana Tipikor banding yang diterima Pengadilan Tinggi Surabaya sejak kelengkapan berkas perkara lengkap dan sejak perkara pidana banding diregister, dapat diselesaikan dalam tenggang waktu 60 hari sudah dapat dikirim dan diterima kepada dan oleh Pengadilan Negeri Pengaju. 2. Memacu, meningkatkan kemampuan, kesadaran, tanggung jawab, dan etos kerja para petugas kepaniteraan pidana Tipikor dan para BAB


161-


panitera pengganti perkara Tipikor dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); 3. Memilah-milah berkas perkara dan surat-surat yang inaktif dan segera

menyerahkannya

ke

kepaniteraan

hukum

untuk

diarsipkan agar lemari-lemari atau tempat penyimpanan berkasberkas perkara pidana Tipikor dapat dimanfaatkan untuk berkasberkas baru yang masih aktif sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); 4. Mempercepat penelitian kelengkapan atau syarat format perkara pidana Tipikor banding, proses penyelesaian perkara pidana banding, dan surat-surat, penyelesaian minutasi secara tepat waktu dan akurat dan pengiriman kembali berkas perkara banding dan surat-surat ke Pengadilan Negeri dan para pihak terkai sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); 5. Untuk

menghindari

ketidaktepatan

Penahanan

kapan

berakhirnya, disamping ditulis di Papan “Daftar nama-nama terkdakwa yang ditahan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya” juga data tersebut oleh Petugas Penahanan dimasukkan dalam data base Penahanan di dalam komputer dan di update setiap saat agar data terakhir dapat diketahui setiap saat; 6. Memperbanyak buku register pidana khusus Tipikor dan ordnerordner, mencetak map-map putusan pidana Tipikor dan ATK pidana khusus Tipikor sesuai kebutuhan dan Pagu Anggaran ATK Pidana yang tersedia di DIPA; 7. Membuat dan menyajikan laporan-laporan perkara pidana khusus Tipikor kepada kepaniteraan hukum dengan tepat waktu dan akurat sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); BAB


162-


8. Menginventarisasi,

menyusun dan menyimpan surat-surat,

blanko-blanko, penetapan-penetapan yang sifatnya rutinitas kedalam flashdisk / CD-RW dan digandakan sebagai blangko surat agar memudahkan / mempercepat proses surat-menyurat dan membuat penetapan; 9. Mempersiapkan dan menyajikan data, informasi dan dokumentasi sedemikian rupa.

A. 5. PROGRAM KERJA KEPANITERAAN HUKUM 1. Memproses dan menyelesaikan serta menyajikan laporan-laporan bulanan, laporan kegiatan hakim dan laporan tahunan perkaraperkara pidana/perdata banding Pengadilan Tinggi Surabaya dan mengirimkannya ke instansi terkait secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); 2. Menyusun dan menyajikan statistik Perkara Banding Pengadilan Tinggi Surabaya 3. Meneliti dan memilah arsip-arsip, laporan-laporan perkara dari daerah dimasukkan dalan bok atau ordner disusun dengan rapi sesuai tahun dan klasifikasinya di dalam rak yang telah disediakan dengan rapi dan tertib sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); 4. Pengadministrasian yang baik terhadap surat - surat pengaduan/ laporan-laporan

masyarakat

atau

surat-surat

perintah

klarifikasi/pemeriksaan baik dari Badan Pengawas maupun dari Komisi Yudisial (KY) dan instansi – instansi terkait. 5. Mengirimkan

dengan

segera

hasil-hasil/

rekomendasi

-

rekomendasi/ klarifikasi tim pemeriksa yang ditunjuk kepada instansi terkait. BAB


163-


6. Meneliti : a. Laporan-laporan bulanan Perkara Perdata/pidana b. Laporan-laporan 4 bulanan Perkara Banding c. Laporan-laporan 6 bulanan kegiatan Hakim d. Laporan-laporan tahunan Perkara Perdata/pidana e. Laporan-laporan perkara tindak pidana khusus Dan melaporkannya secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP); 7. Meneliti

dan

membuat

klarifikasi

penanganan

Perkara

Perdata/Pidana yang melebihi waktu 6 bulan tapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi. 8. Meningkatkan koordinasi intern dengan Panitera Muda Perdata dan Pidana tentang laporan-laporan penanganan perkara dan pengarsipan perkara-Perkara Perdata dan pidana. 9. Menginventarisasi, menyusun, dan menyimpan format surat – surat, blanko – blanko, surat penetapan yang sifatnya rutinitas dan laporan-laporan ke dalam flashdisk atau CD-RW agar memudahkan proses pembuatan surat – surat rutin yang sejenis dan laporan-laporan. 10. Melaksanakan SK Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14.U/458/KP.11.01/XI/2011 tentang Struktur, Tugas dan Tanggung

Jawab

Pelaksanaan

Pelayanan

Informasi

dan

Dokumentasi pada Pengadilan Tinggi Surabaya. 11. Meningkatkan etos kerja dan kinerja Sub Kepaniteraan Hukum sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan ketentuan yang berlaku.

BAB


164-


A. 6. PROGRAM KERJA YANG BERHUBUNGAN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA (DIPA)

DENGAN

 Anggaran Belanja (DIPA) Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2012 adalah sebagai berikut : a. DIPA Badan Urusan Administrasi (01) - Belanja Pegawai (51) :

Rp 9.599.592.000,-

- Belanja Barang (52)

:

Rp 4.996.067.000,-

- Belanja Modal (53)

:

Rp 5.431.305.000,- +

Jumlah

Rp 20.026.964.000,-

b. DIPA Badan Peradilan Umum (03) - Belanja Barang (52)

:

Rp 688.241.000,-

Jumlah DIPA BUA (01) + Jumlah DIPA Badilum (03) = Rp 20.026.964.000,- + Rp 688.241.000,=

Rp 20.715.205.000,-

 Rencana Pembiayaan Anggaran Belanja (DIPA) Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2013 diharapkan ada kenaikan ± 10 % dengan rincian sebagai berikut : a. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

BAB

- Belanja Pegawai (51) :

Rp 10.559.551.200,-

- Belanja Barang (52)

:

Rp

5.495.673.700,-

- Belanja Modal (53)

:

Rp

5.974.435.500,- +


165-


Jumlah

Rp 22.029.660.400,-

b. DIPA Badan Peradilan Umum (03) - Belanja Barang (52)

:

Rp

757.065.100,-

Jumlah DIPA BUA (01) + Jumlah DIPA Badilum (03) = Rp 22.029.660.400,- + Rp 757.065.100,=

Rp 22.786.725.500,-

 Anggaran Pendapatan Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun Anggaran 2011 adalah: PAJAK - Gaji dan Tunjangan (PPh 21) : Rp 372.439.524,- PPN

: Rp 493.244.444,-

- PPh 22

: Rp

21.569.132,-

- PPh 23

: Rp

76.071.750,-

- PPh Pasal 4 (2)

: Rp

2.341.360,-

Jumlah I

Rp 987.235.342,-

PNBP - Biaya Redaksi Perkara

: Rp

3.880.000,-

- Sewa Rumah Dinas

: Rp

4.422.600,-

- Pengembalian Perskot Gaji

: Rp

19.671.980,-

Jumlah II Jumlah I + Jumlah II BAB


Rp

27.974.580,-

= Rp 987.235.342,- + Rp 27.974.580,166-


= Rp 1.015.209.922,

Perkiraan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2012 diharapkan dapat naik sekitar 10 % dengan uraian sebagai berikut:

PAJAK - Gaji dan Tunjangan (PPh 21) : Rp

409.683.476,-

- PPN

: Rp

544.850.000,-

- PPh 22

: Rp

23.275.000,-

- PPh 23

: Rp

84.850.000,-

- PPh Pasal 4 (2)

: Rp

2.610.000,-

Jumlah I

Rp 1.065.268.476,-

PNBP - Biaya Redaksi Perkara

: Rp

4.268.000,-

- Sewa Rumah Dinas

: Rp

4.864.860,-

- Pengembalian Perskot Gaji

: Rp

21.639.178,-

Jumlah II

Rp

Jumlah I + Jumlah II

30.772.038,-

= Rp 1.065.268.476,- + Rp 30.772.038,= Rp 1.096.040.514,-

 Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun Anggaran 2011 hanya dapat terserap 90,44% dengan rincian sebagai berikut : “ JENIS BELANJA

PAGU

REALISASI JUMLAH

PROSENTASE

DIPA BUA (01) Belanja Pegawai (51) BAB


9.459.918.000

8.918.561.581

94,28%

167-


Belanja Barang (52)

2.919.590.000

2.310.172.810

79,13%

Belanja Modal (53)

5.584.534.000

4.999.218.200

89,52%

17.964.042.000

16.227.952.591

90,34%

866.251.000

801.436.685

92,52%

18.830.293.000

17.029.389.276

90,44%

JUMLAH DIPA BADILUM (03) Belanja Barang (52) TOTAL

 Perkiraan Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun Anggaran 2012 diharapkan dapat terserap sekitar 95 % dengan rincian sebagai berikut : JENIS BELANJA

REALISASI

PAGU

JUMLAH

PROSENTASE

DIPA BUA (01) Belanja Pegawai (51)

9.599.592.000

9.190.000.000

95,73%

Belanja Barang (52)

4.996.067.000

4.750.000.000

95,07%

Belanja Modal (53)

5.431.305.000

5.200.000.000

95,74%

20.026.964.000

19.140.000.000

95,57%

688.241.000

675.000.000

98,08%

20.715.205.000

19.815.000.000

95,65%

JUMLAH DIPA BADILUM (03) Belanja Barang (52) TOTAL

A. 7. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG Kegiatan Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Aministrasi - Pembayaran Gaji dan tunjangan Dimintakan ke KPPN setiap bulan untuk dibayarkan kepada pegawai. BAB


168-


- Penyelenggaraan

Opersional

dan

Pemeliharaan

Perkantoran a. - Pengadaan Obat-obatan untuk seluruh pegawai pengadaan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2012 - Pembayaran Honor Dokter dibayarkan setiap bulan. b. Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja Pegawai sebanyak 1 (satu) stel untuk pengadaannya dilaksanakan pada bulan April 2012 c. Pengadaan Pakaian Kerja untuk Tenaga Cleaning Service, Satpam

dan

sopir

sebanyak

1

Stel

pengadaannya

dilaksanakan pada bulan April 2012 d. Perawatan Gedung Kantor, kegiatan dilaksanakan tiap bulan untuk perawatan taman, dan Triwulan untuk Perawatan Gedung. e. Perawatan Rumah Negara sebanyak 3 (tiga) Unit Rumah Dinas kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2011. f. Perawatan Kendaraan Dinas Roda -4 kegiatan dilaksanakan secara rutin tiap bulan sekali. g. Perawatan Kendaraan Dinas Roda -2 kegiatan dilaksanakan secara rutin tiap bulan sekali. h. Perawatan Sarana Gedung Kantor kegiatan dilaksanakan secara rutin tiap bulan sekali. i. Pembayaran langganan Daya dan Jasa

yang terdiri dari

Listrik, Telepon dan Air dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan tagihan rekening. j. Pengiriman Jasa Pos/Giro/sertifikasi dilaksanakan setiap hari dan unutk anggaran biaya dimintakan setiapa bulan.

BAB


169-


k. Kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan yang terdiri dari Pembelian ATK yang dilaksanakan tiap triwulan, keperluan perkantoran, honor satpam, cleaning service, sopir, operasional internet

dan pembayaran honor

pengelolah keuangan dilaksanakan setiap bulan. - Operasional Pengadilan Ad Hoc Tipikor a. Kegiatan

Pelantikan/Pengambilan

Sumpah

Jabatan

dilaksanakan jika ada Hakim Ad Hoc Tipikor baru. b. Kegiatan pengadaan Pakaian Dinas Hakim Ad Hoc Tipikor dan Sopir dilaksanakan bulan April 2012 c. Kegiatan Delegasi/jamuan Tamu dilaksanakan pada saat dibutuhkan d. Kegiatan Perawatan Inventaris Kantor dilaksanakan setap bulan e. Kegiatan Pengadaan Inventaris kantor berupa keperluan perkantoran sehari- hari dilaksanakan stiap bulan f. Kegiatan Perawatan Kendaraan Roda-4 dilaksanakan setiap bulan g. Kegiatan Perawatan Kendaraan Roda-2 dilaksanakan setiap bulan h. Kegiatan pengiriman Pos dilaksanakan stiap hari dan untuk permintaan Anggarannya dibayarkan setiap bulan. i. Kegiatan pembinaan /konsultasi/Koordinasi

dilakukan

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan - Belanja Sewa Kegiatan Sewa Rumah Dinas Hakim Ad Hoc Tipikor dilaksanakan pada bulan Januari dalam 1 Tahun - Pembinaan dan Konsultasi BAB


170-


a. Kegiatan pembinaan sertifikasi pengadaan barang/jasa akan dilaksanakan pada bulan Maret 2011 dengan peserta 100 orang dari Pengadilan Umum, TUN dan Militer b. Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran

akan

dilaksanakan bulan Juni dan Agustus 2012.  Pertemuan/delegasi/Jamuan Kegiatan Pertemuan seluruh pegawai tiap 3 (tiga) bulan sekali.  Pembinaan dan Konsultasi a. Kegiatan Pengawasan akan dilaksanakan pada bulan September – Oktober 2012 b. Kegiatan Pembinaan dilaksanakan secara berkala setiap bulan.  Penyelenggaraan perpustakaan / kearsipan, perpustakaan dan Dokumentasi Kegiatan perpustakaan untuk pembelian bahan perpustakaan dilaksanakan bulan Meret dan Juni 2012.  Rakerda untuk Peradilan Umum, TUN dan Militer Kegiatan Rakerda yang meliputi Peradilan Umum, TUN dan Militerakan dilaksanakan bulan Oktober 2012  Pembinaan dan Sosialisasi a. Pembinaan Sistem Akuntasi Instansi Kegiatan pembinaan Sistem Akuntasi Instansi dilaksanakan bulan Mei 2012 yang diikuti 72 orang peserta dari Lingkungan Peradilan Umum di Jawa Timur b. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

BAB


171-


Kegiatan pembinaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilaksanakan bulan Juli 2012 yang diikuti 72 orang peserta dari Lingkungan Peradilan Umum di Jawa Timur c. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Perlengkapan Kegiatan

Pembinaan

Pengelolaan

Administrasi

Perlengkapan dilaksanakan bulan Juli 2012 yang diikuti 72 orang peserta dari Lingkungan Peradilan Umum di Jawa Timur d. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dilaksanakan bulan Mei 2012 yang diikuti 72 orang peserta dari Lingkungan Peradilan Umum di Jawa Timur e. Sosialisasi Alih Fungsi/Penghapusan BMN Kegiatan

Sosialisasi

Alih

Fungsi/Penghapusan

BMN

dilaksanakan bulan Juli 2012 yang diikuti 72 orang peserta dari Lingkungan Peradilan Umum di Jawa Timur f. Pembinaan dan Sosialisasi Korwil Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Korwil dilaksanakan bulan Juli dan bulan Oktober 2012 yang diikuti 158 orang peserta dari Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, TUN dan Militer di Jawa Timur g. Pembinaan Monitoring Anggaran Kegiatan Pembinaan Monitoring Anggaran dilaksanakan bulan Mei,September dan Oktober 2012 h. Konsolidasi dan Asistensi SAKIP untuk Peradilan Umum, Militer dan TUN

BAB


172-


Kegiatan Konsolidasi dan Asistensi SAKIP yang diikuti peserta dari Peradilan Umum, TUN dan Militer akan dilaksanakan bulan Pebruari 2012 Output Laporan Pelaksanaan Anggaran



- Penyusunan Anggaran Kegiatan untuk perjalanan dinas

ke Jakarta dalam rangka

Penyusunan Anggaran yang dilaksanakan bulan Agustus, Oktober dan Nopember 2012 Output Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah Tingkat



Korwil Pelaksanaan Anggaran Pembayaran honor kegiatan pengelolah Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Tingkat Korwil dilaksanakan setiap bulan.

A. 8. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama  Output Bangunan Gedung Kantor -

Pembangunan Gedung Kantor Tipikor Kegiatan Pembangunan Gedung Tipikor dimulai dengan proses pelelangan perencanaan bulan Januari 2012.

-

Sarana Lingkungan Kegiatan sarana lingkungan gedung tipikor dimulai dengan proses pelelangan perencanaan bulan Januari 2012

 Output Kendaraan BAB

Pengadaan Kendaraan Roda-2


173-


Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda-2 yang terdiri dari pengadaan 3 (tiga) Unit Kendaraan Roda-2 dilaksanakan pada bulan Pebruari 2012 dengan proses pengadaan langsung.  Output Alat Pengolah Data -

Pengadaan Alat Pengolah Data Kegiatan Pengadaan Alat Pengolah Data yang terdiri dari pengadaan 2 (dua) Scanner Dokumen Arsip, 3 (tiga) UnitKomputer lengkap, 2 (dua) unit lapto, 5 (lima) Unit Printer, 1 (satu) unit Printer All in One, I (satu) Unit Server Mount Rack, 1 (satu) unit LED TV 42”, 2 (dua) unit LED TV 32”, 3 (tiga) unit handy talk, 1 (satu) unit PABX 16 lines, 4 (empat) unit CCTV IP Camera Dome, 2 (dua) Unit CCTV IP Motorized proses pelelangan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2012.

 Output Peralatan Kantor/Inventaris -

Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor) Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor yang terdiri dari pengadaan 4 (empat) Unit AC Split, 2 (Dua) unit Stand Mic (Berdiri), 4 (empat) Unit Stand Mic (Meja), 2 (Dua) unit Wireless Mic, 8 (delapan) unit Almari besi (Mobile File), 5 (lima) unit Almari Kaca Besi, 1 (satu) unit Pemotong Kertas, 1 (satu) unit Alat Penghitung uang, 9 (Sembilan) Unir Jam Dinding, 2 (dua) unit Stand salon, 1 (satu) Unit Sice akan dilaksanakan bulan pada bulan Maret 2012

A. 9. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM BAB


174-


Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  Output Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu -

Operasional persidangan peradilan a. Operasional Peradilan Kegiatan operasional peradilan berupa pengadaan ATK perkara dilaksanakan setiap triwulan dan transport pengiriman berkas dilaksanakan setiap hari untuk biaya anggran dilaksanakan setiap bulan, Konsumsi untuk Pengaman sidang dilaksanakan pada saat ada kegiatan sidang yang memerlukan tenaga pengamanan. b. Bimbingan Teknis Hakim dan Sosialisasi PPH Kegiatan Bimbingan Teknis Hakim dan Sosialisasi PPH yang diikuti oleh 36 satker terdiri dari 2 peserta masing – masing dari Pengadilan Tk. Pertama dan Banding yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2012 c. Bimbingan Teknis Panitera Pengganti Kegiatan Bimbingan Teknis Panitera Pengganti yang diikuti oleh 36 satker terdiri dari 2 peserta masing - masing dari Pengadilan Tk. Pertama dan Banding yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2012. d. Bimbingan Teknis Juru Sita Kegiatan Bimbingan Juru Sita yang diikuti oleh 36 satker terdiri dari 2 peserta masing - masing dari Pengadilan Tk. Pertama dan Banding yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2012

A. 10.PROGRAM KERJA SUB BAGIAN UMUM BAB


175-


1.

Pengecatan gedung kantor Pengadilan Tinggi Surabaya

2.

Melakukan perawatan/pembersihan AC sesuai kebutuhan.

3.

Melakukan pembersihan (pengurasan) sumur setiap 6 (enam) bulan sekali.

4.

Melaksanakan system pencatatan dan pelaporan persediaan secara

lebih

memadai

antara

lain

dengan

melakukan

inventarisasi fisik (Stock Opname) dan rekonsiliasi antar bagian/ Satker. 5.

Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan dan pengadministrasian persediaan.

6.

Menginstruksikan para petugas dalam melaksanakan kompilasi data BMN / Persediaan untuk melakukan cross-check data apabila ditemukan data yang berindikasi tidak wajar.

7.

Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan inventaris dan revaluasi asset tetap pada seluruh Satker di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

8.

Melakukan inventaris atas asset tetap dengan kondisi rusak berat pada seluruh Satker di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk dilakukan penghapusan dan dilaporkan sebagai aktiva lain – lain.

9.

Melakukan inventarisasi atas seluruh pungutan dan/ atau kegiatan pengelolaan BMN untuk diselaraskan dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

10. Melakukan sertifikasi atas BMN berupa tanah atas nama Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan

BAB


176-


Nasional Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan BMN berupa Tanah. 11. Melakukan penginputan data Berita Acara Hasil Penertiban BMN serta melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi data dengan Direktorat BMN I/II, Kanwil DJKN dan/ atau KPKNL setempat. 12. Melakukan koreksi dalam aplikasi SIMAK – BMN dan apabila terjadi perbedaan harus dijelaskan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) dan dalam catatan atas Laporan BMN. 13. Melaksanakan Laporan Barang Persediaan berdasarkan Stock Opname setiap akhir periode pelaporan (setiap semester), sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan. 14. Melakukan perbaikan atas saldo negatif (minus) baik pada asset tetap maupun asset lancar dan mengirimkan kembali Laporan BMN secara berjenjang dengan disertai Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN. 15. Melaksanakan rekonsiliasi data secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER7/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 16. Meningkatkan penertiban atas pengelolaan asset Mahkamah Agung RI dengan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) dan Kebijakan Akuntansi. 17. Meningkatkan kualitas SDM para operator SIMAK. 18. Melengkapi sarana dan prasarana operator.

BAB


177-


19. Meningkatkan kesejahteraan bagi para pelaksana dan operator SIMAK. 20. Menghindari adanya pemutasian para operator dalam kurun waktu tertentu atau sebelum tedapat penggantinya dengan kapasitas yang sama. 21. Menginventarisasi, menyusun dan menyimpan format surat – surat yang sifatnya rutinitas dan sejenis, serta laporan – laporan (model laporan) ke dalam flash disk atau compact disk (CD) dan menggandakannya agar memudahkan proses pembuatan surat – surat dan laporan – laporan selanjutnya. 22. Menambah 2 (dua) orang Satpam, 1 (satu) orang Sopir sehingga jumlah Satpam menjadi 5 (lima) orang, Sopir 5 (lima) orang, Cleaning service 7 (tujuh) orang, Dokter 1 (satu) orang. Dengan banyaknya tugas Sub Bagian Umum, maka dalam melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan Program Kerja Tahunan yang direncanakan sebagaimana tersebut di bawah ini: 1. Untuk setiap bulan : a. Mengerjakan administrasi persuratan. b. Mengerjakan administrasi berkas perkara banding untuk dikirim ke KPT/Pansek dan mendistribusikannya kepada Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Pidana. c.

Mengerjakan administrasi Barang Persediaan dalam Aplikasi Persediaan.

d. Menyusun Laporan SIMAK-BMN dan mengirimkan ke SAKPA. e. Menyusun laporan bulanan administrasi dan kegiatan. f.

Rekonsiliasi internal dengan Sub Bagian Keuangan untuk SIMAK – BMN dan SAKPA.

g. Mempersiapkan tempat dan konsumsi untuk SKJ. BAB


178-


h. Membuat jadwal petugas piket honorer dan jadwal petugas SATPAM. i.

Mengkoordinir pelaksanaan tugas tenaga kebersihan.

j.

Pada Jumat terakhir melaksanakan kerja bhakti bersama untuk membersihkan ruangan khusus Sub Bagian Umum.

2. Untuk setiap tiga bulan : a. Menyusun

perencanaan

kebutuhan

Barang

Persediaan

perlengkapan kantor. b. Mengadakan

pembelian

mendistribusikannya

ke

Barang

Persediaan

masing-masing

Bagian

dan sesuai

kebutuhan untuk operasional pelaksanaan tugas sehari-hari perkantoran. c.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas tenaga kebersihan.

d. Mengadakan pertemuan bersama staf untuk berdiskusi mengevaluasi kinerja Sub Bagian Umum. 3. Untuk setiap enam bulan : a. Membuat laporan SABMN untuk Satker Pengadilan Tinggi Surabaya. b. Membuat laporan Persediaan untuk Satker Pengadilan Tinggi Surabaya. c.

Membuat

laporan

Stock

Opname

Fisik

untuk

Satker

Pengadilan Tinggi Surabaya. d. Menerima pengiriman laporan SABMN dari Satker 4 Lingkungan Peradilan se-Jawa Timur untuk di-input ke laporan tingkat wilayah (KORWIL) dan selanjutnya dikirim ke Mahkamah Agung RI. C.q. Biro Perencanaan sebagai laporan tingkat KORWIL Peradilan se-Jawa Timur. e. Melaksanakan pengecekan Daftar Inventaris Ruangan (DIR). BAB


179-


f.

Melakukan rekonsiliasi Laporan SIMAK Tingkat Satker Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.

4. Untuk setiap akhir tahun : a. Menyusun laporan SIMAK-BMN untuk Pengadilan Tinggi Surabaya. b. Menerima pengiriman laporan SABMN dari Satker 4 Lingkungan Peradilan se-Jawa Timur untuk di-input ke laporan tingkat wilayah (KORWIL) dan mengirimkan ke Mahkamah Agung RI. C.q. Biro Perencanaan sebagai laporan tingkat KORWIL Peradilan se-Jawa Timur. c.

Menyusun Laporan Tahunan Peradilan Umum se-Jawa Timur untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI.

d. Melaksanakan pengecekan Daftar Inventaris Ruangan (DIR). e. Melakukan rekonsiliasi Laporan SIMAK Tingkat Korwil Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. 5. Untuk Semester I : a. Melanjutkan pensertifikatan 17 (tujuh belas) unit rumah dinas yang masih dalam proses pengurusannya di instansi terkait. 6. Untuk Semester II : a. Melanjutkan

tugas

Semester

I

apabila

belum

selesai

dilaksanakan. b. Mempersiapkan data – data laporan akhir tahun. c.

Melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan tugas – tugas Sub Bagian Umum sebagai data pelaksanaan tugas tahun berikutnya.

BAB


180-


d. Mempersiapkan

dan

menyajikan

data,

informasi

dan

dokumentasi sedemikian rupa.

A. 11.PROGRAM KERJA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN 1. Melaksanakan tugas Sub Bagian Kepegawaian dengan sebaik – baiknya secara tepat waktu dan akurat sesuai Standard Operating Procedure (SOP). 2. Menata arsip kepegawaian Pengadilan Tinggi Surabaya dan seluruh Pengadilan Negeri se – Jawa Timur, diseragamkan di dalam box – box dan memperbaiki serta menyajikan Daftar Urut Kepegawaian

(DUK), sehingga mudah disusun dengan cepat

apabila terdapat pembaharuan/ mutasi data kepegawaian Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri se –Jatim. 3. Mengusulkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas, antara lain : - Cetak blanko sertifikat dan SK pangkat. - Caterige printer HP laser jet 1020 4. Menambah pengetahuan, keterampilan, dan wawasan pegawai dengan mengikutsertakan dalam Diklat dan bimbingan teknis bidang komputer, kepegawaian, kearsipan, administrasi umum, administrasi BMN, administrasi keuangan, SAI, SAKPA, dan RKA – KL. 5. Mengoptimlakan Team Baperjakat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagai bahan masukan dan pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mengusulkan/ menetapkan tentang mutasi jabatan, promosi jabatan dan penjatuhan hukuman disiplin para Hakim, Pejabat

BAB


181-


Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf seluruh jajaran Peradilan Umum se – Jawa Timur. 6. Mengoptimalkan tugas – tugas dan tanggung jawab staf, khususnya tanggung jawab terhadap wilayah karisidenan – karisidenan yang telah ditunjuk/ ditetapkan. 7. Mengoptimalkan 3 (tiga) orang Petugas Absensi dalam rangka remunerasi dan penegakan disiplin. 8. Mengoptimalkan tugas Team Pengawas Penegakan Disiplin Kerja dalam hal pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tinggi Surabaya di bawah Pimpinan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. 9. Mengusulkan penambahan Hakim Tinggi sehingga mencapai 26 (dua puluh enam) orang. 10. Mengusulkan penambahan Hakim Ad Hoc Tipikor sehingga mencapai jumlah 4 (empat) orang. 11. Mengusulkan tambahan Panitera Pengganti sehingga berjumlah 50 (lima puluh) orang. 12. Mengusulkan tunjangan/uang kehormatan untuk Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Pengganti Tipikor. 13. Mengusulkan usia pensiun tenaga kesekretariatan dan pegawai lainnya agar dapat disesuaikan. 14. Menyusun, menginventarisasi dan menyimpan format surat – surat rutin, SK Kepanitiaan, SK Kenaikan Pangkat ,maupun laporan – laporan ke dalam flash disk atau compact disk (CD) dan menggandakannya agar memudahkan proses pembuatan surat – surat, SK dan laporan – laporan selanjutnya. 15. Mempersiapkan dan menyajikan data, informasi dan dokumentasi sedemikian rupa. BAB


182-


A. 12.PROGRAM KERJA SUB BAGIAN KEUANGAN 1. Mengusulkan penambahan kenaikan anggaran belanja melalui rencana pengajuan DIPA. 2. Melaksanakan rencana program pelaksanaan dan penyerapan anggaran belanja (DIPA) secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat sasaran. 3. Meningkatkan disiplin kerja, kemampuan kerja dan etos kerja sesuai dengan bidang masing – masing sesuai Standard Operating Procedure (SOP) di Sub Bagian Keuangan. 4. Pelaporan Keuangan ke Tingkat Wilayah maupun ke Eselon I lebih tepat waktu baik secara manual maupun Aplikasi. 5. Setiap bulan : Bendahara Gaji menyiapkan gaji untuk dibagikan kepada seluruh karyawan Pengadilan Tinggi Surabaya. Bendahara Pengeluaran melakukan rekonsiliasi ke KPPN untuk dilaporkan ke KORWIL. Bendahara Penerima merekap PNBP dari seluruh Satker untuk dilaporkan

ke

KepalaBadanUrusanAdministrasiC.q.

Biro

Keuangan Mahkamah Agung RI setiap Bulan. 6. Setiap 3 bulan: Bendahara Penerima merekap PNBP dari seluruh Satker untuk dilaporkan ke Kepala Badan Urusan Administrasi C.q. Biro Keuangan Mahkamah Agung RI setiap Triwulan. Laporan SAI dilaporkan ke KORWIL untuk direkap lalu dilakukan rekonsiliasi ke Kanwil Anggaran untuk dilaporkan ke Kepala Badan Urusan Administrasi C.q. Biro Keuangan Mahkamah Agung RI setiap Triwulan. BAB


183-


7. Setiap 6 bulan: Bendahara Penerima melaporkan PNBP setiap semester ke Kepala Badan Urusan Administrasi C.q. Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. Laporan SAI dari seluruh Satker 4 lingkungan Peradilan yang ada direkap KORWIL untuk direkonsiliasikan / pencocokan dengan KORWIL Anggaran dan dikirim ke Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. Rekonsiliasi tentang SIMAK-BMN baik Satker maupun KORWIL. 8. Mengusulkan dan memproses tunjangan kinerja Pengadilan Tinggi Surabaya dan 35 Pengadilan Negeri se – Jawa Timur untuk diajukan ke Mahkamah Agung RI setiap tiga bulan sekali secara tepat waktu dan akurat. Menyusun, menginventarisasi dan menyimpan Usulan Anggaran dari Pengadilan Negeri kedalam flash disk atau compact disk (CD).

A. 13.PROGRAM KERJA PERJALANAN DINAS

YANG

BERHUBUNGAN

DENGAN

1. Untuk membiayai perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi dengan Ketua, Wakil Ketua, Panitera / Sekretaris , Wakil Sekretaris, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Operator dalam masalah Tupoksi (Tugas Pokokdan Fungsi), masalah kebijakan serta masalah anggaran. 2. Untuk perjalanan dinas kedaerah dalam rangka pembinaan yang dilaksanakan oleh Ketua, Panitera/Sekretaris dan Hakim pengawas Bidang Wakil Panitera maupun Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Surabaya.

BAB


184-


3. Untuk perjalanan dinas kedaerah dalam rangka pembinaan yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua, 2 orang Hatiwasada, 1 orang pendampingdan 1 orang staf. 4. Perjalanan Dinas untuk kegiatan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan

oleh

Ketua,

Wakil

Ketua,

Hakim

Tipikor,

Panitera/Sekretaris, Panmud Pidana Khusus, maupun Panitera Pengganti Tipikor. 5. Untuk

perjalanan

dinas

lainnya,

dalam

rangka

percepatan

penyampaian berkas-berkas perkara pidana dan surat – surat ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 6. Untuk Monitoring pelaksanaaan Anggaran yang dilaksanakan Wakil Sekretaris, Kasub Umum, Kasub Kepegawaian, Kasub Keuangan maupun operator SAI dan SIMAK BMN

A. 14.PROGRAM KERJA LAINNYA 1. Memberikan pelayanan informasi di Pengadilan yang berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 dan sesuai dengan

SK Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

W14.U/458/KP.11.01/XI/2011

tentang

Struktur,

Tugas

dan

Tanggung Jawab Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tinggi Surabaya. 2. Petugas informasi dan dokumentasi yang telah ditetapkan dalam SK Ketua

Pengadilan

Tinggi

Surabaya

Nomor

W14.U/458/

KP.11.01/XI/2011 tentang Struktur, Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tinggi Surabaya bertugas sebagai : a. Menyimpan, memelihara, serta mengelola informasi secara utuh dan baik. BAB


185-


b. Memberikan pelayanan informasi kepada pemohon secarat epat, sederhana dan biaya ringan.

B. PENGADILAN TINGGI MAHKAMAH AGUNG RI

SURABAYA

SELAKU

VOORPOST

Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Voorpost Mahkamah Agung di Daerah dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya. C. PENGADILAN TINGGI SURABAYA SELAKU UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA – W) 1. Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Unit Akuntansi Wilayah (UAW) yang bertugas menghimpun Laporan Tahunan Realisasi Anggaran dan Neraca seluruh Satuan Kerja ke Empat Lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara yang meliputi: a. Pengadilan Tinggi Surabaya b. Pengadilan Negeri se-Jawa Timur c. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya d. Pengadilan Agama se-Jawa Timur e. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya f.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya

g. Pengadilan Militer III-13 Madiun h. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya i.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

2. Melaksanakan dan meningkatkan koordinasi dengan semua pihak/ instansi terkait. BAB


186-


3. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani tugas UAPPA – W. D. PENGADILAN TINGGI SURABAYA SELAKU PERWAKILAN KEKUASAAN KEHAKIMAN/ LEMBAGA YUDIKATIF DI DAERAH Pengadilan

Tinggi

Surabaya

selaku

perwakilan

kekuasaan

Kehakiman / Lembaga Yudikatif di daerah yang secara protokoler berada dalam Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Plus (MUSPIDA Plus) yang melaksanakan tugas antara lain : a. Apabila diminta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat hukum kepada instansi pemerintah di Jawa Timur. b. Melakukan interaksi dan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan instansi lainnya di Jawa Timur. c. Mensosialisasikan SEMA – SEMA, peraturan – peraturan Mahkamah Agung, keputusan – keputusan Mahkamah Agung dan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung.

BAB


187-

PROGRAM KERJA PENGADILAN TINGGI SURABAYA TAHUN 2012

Recommend Documents