Kata Pengantar. Kerja dan Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2012 ini. Program

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Program Kerja dan Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2012 ini. Program kerja merupakan rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan, sedangkan Rencana kerja dapat diartikan sebagai suatu rancangan/konsep/rangka yang akan dikerjakan, suatu kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat dilakukan secara terencana, terarah, terukur dan akuntabel. Dengan perencanaan kerja yang baik maka diharapkan kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai salah satu lembaga peradilan memiliki akuntabilitas yang tinggi di masyarakat, khususnya para pencari keadilan Dalam Program Kerja dan Rencana Kerja ini juga dilengkapi dengan matrik rencana kerja dan matrik penetapan rencana kerja sebagai kontrol dari pelaksanaan program kerja agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kepada Wakil Ketua, seluruh Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris, para pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kami mengucapkan terima kasih atas kerja samanya sehingga Program Kerja dan Rencana Kerja ini dapat tersusun dengan baik. Kami menyadari bahwa Program Kerja dan Rencana Kerja ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan dan akan dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Program Kerja dan Rencana Kerja tahun yang akan datang.

Jakarta, 11 Juni 2012 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta TTD ISTIWIBOWO, S.H.,M.H. NIP. 195710111985031001

Renstra 2012 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...................................................................................................

1

Daftar isi .............................................................................................................

3

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta .............. tentang Program Kerja dan Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2012 .........................................................................................................

4

Surat Penetapan Kinerja Tahun 2012 ................................................................

6

Bab I

: Pendahuluan ...................................................................................

7

A. Pandangan Umum ......................................................................

7

B. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta ..............................

9

C. Tujuan dan Sasaran .....................................................................

9

Bab II

: Program Kerja dan Rencana Kerja ..................................................

11

Bab III

: Kegiatan-Kegiatan lain .....................................................................

17

Bab IV : Penutup ............................................................................................ Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 .........................................

19

Matrik Penetapan Kinerja (PKK) Tahun 2012 ....................................................

26

Matrik Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2012 .............................................

28

Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010 – 2014 ........

30

Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) DIPA BUA Semester I (Satu) ................. Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) DIPA BUA Semester II (Dua) ................. Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) DIPA Ditjen.Peradilan Militer dan TUN Semester I (Satu) .................................................................................................................. Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) DIPA Ditjen.Peradilan Militer dan TUN Semester II (Dua)


RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

A.

Pendahuluan Reformasi yang telah lama bergulir hingga kini masih menyisakan sejumlah agenda, termasuk reformasi di dunia peradilan. Banyaknya keluhan masyarakat akan lambannya reformasi peradilan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat kita pungkiri keberadaannya. Peradilan sebagai lembaga terhormat yang seyogyanya harus dihormati masyarakat kerap mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan, integritas, kualitas dan kinerja lembaga peradilan dipertanyakan oleh sebagian pihak. Ditengah derasnya sorotan dan kritikan-kritikan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki konsep dan pendirian untuk berbuat dari hal yang terkecil menuju suatu paradigma baru, terlepas dari semua permasalahan yang ada di dunia peradilan, berpendirian bahwa segala upaya yang telah dilakukan maupun yang sedang dilakukan sekarang ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu kerja keras berbagai pihak dari Ketua Pengadilan sampai unsur terkecil dibawahnya dituntut untuk lebih ditingkatkan dimasa-masa mendatang, peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tetap menjadi prioritas sebagai salah satu wujud layanan prima yang ditekankan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah Pengadilan Tingkat Banding yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruhpengaruh lain serta selalu melakukan pengawasan kepada hakim-hakim dan pegawai baik di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sendiri maupun di

Pengadilan Tingkat

Pertama pada wilayah hukumnya yang terdiri : 1.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

2.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

3.

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

4.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

5.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

6.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya

7.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Mahkamah Agung R.I dalam Rencana Strategisnya telah menetapkan visi dan

misinya. Visi yang dimaksud adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Mahkamah Agung R.I. Visi Mahkamah Agung R.I adalah ” Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ”. Renstra 2012 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu kepada visi Mahkamah Agung R.I sebagai kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu : B. Visi Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah “Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung” C. Misi : Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dirumuskan sebagai berikut : 1.

Menciptakan kemandirian Lembaga Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

2.

Meningkatkan pelayanan prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan (justisiabel).

3.

Meningkatkan profesionalisasi aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.

4.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.

5.

Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi.

D. Tujuan :

E.

1.

Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

2.

Meningkatkan kualitas sumber daya dan sarana Aparatur Peradilan;

3.

Meningkatkan pengawasan yang efektif dan efisien;

4.

Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;

5.

Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen Peradilan;

6.

Meningkatkan sarana dan prasarana Peradilan;

7.

Mewujudkan manajemen Peradilan yang modern.

Sasaran : Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah : 1.

Peningkatan tingkat kesejahteraan dan disiplin pegawai.

2.

Peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas SDM.

3.

Peningkatan pembinaan dan pengawasan,konsultasi dan koordinasi.

4.

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

5.

Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran.


PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat Telp. 021-31926163

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Nomor : W2.TUN/01/SK/VI/2012 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Menimbang

: 1 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M/PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekratariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; 2 Bahwa dengan berakhirnya Masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);

Mengingat

: 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5 Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 6 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktural Organisasi, dan Tata Kerja; 7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;


MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA;

Pertama

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009;

Kedua

:

Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Satuan Kerja dan disampaikan kepada MENPAN;

Ketiga

:

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, setiap Pimpinan Sub. Bagian diberikan tugas untuk: a. Melakukan Review atas capaian kinerja setiap Sub.Bagiannya dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan

: Jakarta

Pada tanggal

:

04 Juni 2012.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

ISTIWIBOWO, S.H.,M.H. NIP. 195710111985031001


LAMPIRAN : 1 Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN/01/SK/V/2012 Tanggal : 04 Juni 2012 1. 2. 3.

Nama Departemen/Lembaga Satuan Kerja Nama Sub. Organisasi Organisasi

4.

Tugas

5.

Fungsi

: MAHKAMAH AGUNG R.I : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta : Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta : Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dengan memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada aparatur peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan pengadilan : a. Menerima dan Memproses administrasi pendaftaran perkara b. Menyiapkan dan Mengatur rencana persidangan perkara c. Menyelenggarakan Administrasi Persidangan d. Mendokumentasikan berkas perkara dan pengarsipan e. Menyampaikan putusan pengadilan kepada pihak-pihak f. Menerbitkan dokumen putusan pengadilan.

MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPANITERAAN No

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

1.

Peningkatan Penyelesaian Perkara : a. tingkat banding

a. Jumlah perkara yang diterima

dan

diselesaikan dengan

sesuai

SOP

yang

Penanggung Jawab

Penjelasan Perbandingan

antara

perkara yang

diterima

Majelis Hakim

Sumber Data Laporan Bulanan dan

dan jumlah perkara yang

Laporan

diputus

Tahunan.

ditetapkan

b. tingkat pertama

a.

Jumlah perkara yang

Perbandingan

antara

diterima

perkara yang

diterima

dan

diselesaikan dengan

sesuai

SOP

yang

Majelis Hakim

Laporan Bulanan dan

dan jumlah perkara yang

Laporan

diputus

Tahunan.

ditetapkan

b. Jumlah

sisa

perkara

yang diselesaikan

Perbandingan

antara

Majelis Hakim

Laporan

jumlah perkara Sisa tahun

Bulanan dan

sebelumnya

Laporan

jumlah

perkara

dengan yang

Tahunan.

diputus

2.

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara :

a.

Jumlah

berkas

diregister

dan

yang siap

Perbandingan berkas


perkara

antara yang

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan

a. banding

disidangkan ke Majelis

b.

Jumlah

penyampaian

fotocopy kepada

putusan para

pihak

tepat waktu (Pasal 51 A

diterima dengan berkas

Laporan

perkara yang disidangkan

Tahunan.

Perbandingan

antara

Panitera/Sekretaris

Laporan

berkas

perkara

yang

semester dan

diputus

dengan

yang

laporan

diminutasi

tahunan

UU Peratun)

2

b. tingkat pertama

a.

Jumlah

berkas

yang

dan

siap

diregister

disidangkan ke Majelis

b. Jumlah

Penyampaian

berkas

antara

perkara

sidang

Panitera/Sekretaris

yang

Laporan Bulanan dan

diterima dengan berkas

Laporan

perkara yang disidangkan

Tahunan.

Perbandingan

antara

persidangan

pemberi-tahuan pemanggilan

Perbandingan

Panitera/Sekretaris

dengan

Laporan Bulanan

pemanggilan

tepat waktu

c. Jumlah

penyampaian

pemberitahuan

relaas

putusan tepat waktu,

Perbandingan

antara

putusan

Panitera/Sekretaris

dan

Laporan Bulanan

pemberitahuan putusan

tempat dan para pihak d. Jumlah

berkas

yang

Perbandingan

diajukan kasasi yang

berkas

disampaikan

kasasi (terdiri dari Bundel

secara

lengkap

yang

antara

Panitera/Sekretaris

diajukan

Laporan Bulanan

A dan Bundel B) dengan jumlah

berkas

yang

dikembalikan

oleh

Mahkamah Agung.

e. Jumlah

berkas

diajukan

yang

Perbandingan

yang

berkas yang diajukan PK

secara

(terdiri dari Bundel A dan

PK

disampaikan lengkap

antara

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan

Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung.

f.

Jumlah eksekusi tepat

Perbandingan

waktu

permohonan

antara eksekusi

Ketua Pengadilan

Laporan Bulanan

Ketua Pengadilan

Laporan

dengan eksekusi

3.

Peningkatan pembinaan pengawasan

kualitas dan

jumlah pelaksanaan

Perbandingan jumlah

pembinaan dan

temuan yang

Bulanan dan

pengawasan ke satker

ditindaklanjuti dengan

Laporan

pengawasan internal

Tahunan.

b. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang


ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

c. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

Perbandingan

jumlah

Ketua Pengadilan

Laporan

temuan

yang

Bulanan dan

ditindaklanjuti

hasil

Laporan

pengawasan internal (Tim Pengawasan Tingkat

Tahunan.

Pengadilan

Pertama

dan

Badan Pengawasan) dan eksternal

(Badan

Pemeriksa dengan

Keuangan) temuan

yang

dilaporkan

4.

Peningkatan

Prosentase

penyelesaian

Perbandingan prosentase

aksesibilitas

perkara

yang

putusan

masyarakat terhadap

dipublikasikan

peradilan justice)

(acces

to

dapat

perkara

yang

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan

sudah dapat didownload

Laporan

di website (Sesuai SK KMA

Tahunan

No 1-144 Th 2011 tentang Keterbukaan peradilan)

informasi dengan

perkara yang diputus.


LAMPIRAN : 2 Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN/........../SK/V/2012 Tanggal : 04 Juni 2012

1. Nama Departemen/Lembaga 2. Satuan Kerja 3. Nama Sub. Organisasi Organisasi 4. Tugas

5.

Fungsi

: MAHKAMAH AGUNG R.I : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta : Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta : Menyelenggarakan Koordinasi dan Pembinaan Dukungan Teknis Administrasi Organisasi dan Financial kepada seluruh unsur dilingkungan Pengadilan : a. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Pembinaan Administrasi b. Pembinaan dan Pelaksanaan Perencanaan, c. Perlengkapan dan Ketatausahaan Pengadilan .

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) TAHUN 2012 No 1 1

Kinerja Utama 2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) 3 a. Prosentase usul kenaikan pangkat regular dan kenaikan pangkat Pilihan b. Prosentase usulan penyesuaian Ijazah c. Prosentase usulan Karpeg, karsu, Askes dan Taspen d. Prosentase usulan promosi dan Mutasi e. Prosentase usulan Diklat perpanjangan f. Prosentase SPMT, SPMJ yang diterbitkan g. Prosentase usulan pensiun h. Prosentase kenaikan gaji berkala i. Prosentase usulan mendapat penghargaan ( Satya lencana karya satya ) j. Prosentase DP3 diberikan pada pegawai k. Prosentase Surat izin cuti diterbitkan i. Prosentase pembuatan Susunan pegawai ( Bezetting ) l. Prosentase Pembuatan Laporan Bulanan Kepegawaian m. Prosentase Perekapan Absensi n. Prosentase Surat Tugas yang diterbitkan o. Prosentase Pembuatan Usul

Penjelasan

Penanggung Jawab

4 5 Untuk Mengukur 1 Panitera / Ketertiban Sekretaris Administrasi Pengadilan Tingkat. Banding


2. KaSubag Kepegawaian

Sumber Data 6 Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2

3

4.

Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran

Belanja Pegawai

Jabatan Struktural / Fungsional p. Prosentase Pembuatan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tenaga Non Teknis Gol.Ruang.II/d kebawah q. Prosentase Peroses pembuatan Surat Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan psl 55 Tahun 2010 r. Prosentase hasil Putusan Pertimbangan Jabatan/kepangkatan s. Prosentase Pembuatan Surat Usul Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah a. Prosentase pengadaan pakaian dinas pegawai b. Prosentase Gedung dan Bangunan Kantor terpelihara c. prosentase kendaraan roda 4 terpelihara d. prosentase kendaraan roda 2 terpelihara e. prosentase tenaga honor dan supir f. Prosentase tenaga honor satpam g. Prosentase Barang Inventaris Kantor yang terpelihara h. Prosentase Surat Masuk dan Keluar diproses i. Prosentase asset BMN ysng terdata dalam SIMAK j. Prosentase pengadaan fasilitas dan peralatan kantor Terpenuhinya Hak Para Pegawai

Untuk Mengukur 1 Panitera / Ketertiban Sekretaris Administrasi Pengadilan Tingkat. Banding 2. KaSubag Umum

Pembayaran Gaji , 1 Panitera / Uang Makan, Sekretaris Lembur dan Pengadilan Remunerasi Para Tingkat. Pegawai Banding 2. KaSubag Keuangan Penyelenggaraan Penyerapan Anggaran Meningkat, Realisasi Operasional dan Terpenuhinya Standart Laporan Penyerapan pemeliharaan Pelaksanaan Anggaran Anggaran yang Perkantoran Akuntabel

5.

Pembinaan Sosialisasi

6.

Peralatan

dan Meningkatkan SDM 8 ( delapan ) Mengadakan satker sewilayah hukum Pengadilan Sosialisasi Baik Tinggi TUN Jakarta Teknis Maupun Non Teknis Untuk Peningkatan SDM Pegawai dan Meningkatkan Semua Fasilitas Menyediakan


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Fasilitas Perkantoran

Sarana dan Prasarana Kebutuhan Belanja Barang dan Kantor dan Para Pegawai Modal untuk kebutuhan Kantor


PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : H. B A H R I, SH Jabatan : Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : ISTIWIBOWO, S.H.,M.H Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Pebruari 2012

Menyetujui Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Panitera Sekretaris

ISTIWIBOWO, SH,MH NIP. 195710111985031001

H. B A H R I,SH NIP. 195609291985031005


PENETAPAN KINERJA TAHUNAN ( P K T ) KEPANITERAAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2012 No. 1.

KINERJA UTAMA Peningkatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyelesaian a. Jumlah perkara yang diterima dan

Perkara :

diselesaikan sesuai dengan SOP yang

a. tingkat banding

ditetapkan

b. Jumlah perkara yang diselesaikan

TARGET 300 perkara

280 perkara 40

b. tingkat pertama

a. Jumlah Perkara yang diterima

perkara 27

b. Jumlah perkara yang diselesaikan

2.


a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan majelis

perkara

300 perkara

a. banding b. Jumlah penyampaian fotocopy putusan kepada para pihak tepat waktu (Pasal

280 perkara

51 A UU Peratun) c. jumlah pengembalian berkas perkara ke pengadilan pengaju a. Jumlah berkas yang diregister dan siap b.pertama

disidangkan ke Majelis b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu

c. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu d. Jumlah berkas yang diajukan kasasi yang

250 perkara 40 perkara 40 perkara

40 perkara 100%

disampaikan secara lengkap e. Jumlah eksekusi tepat waktu

3.

Peningkatan

kualitas a. jumlah pelaksanaan pembinaan dan

pembinaan dan pengawasan

pengawasan ke Satker


100%

100%

b. Prosentase pengaduan yang

100%

ditindaklanjuti

4.

Peningkatan

c. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

100%

d. Optimalisasi penggunaan anggaran

100%

aksesibilitas Prosentase penyelesaian perkara

masyarakat terhadap peradilan

yang

90%

dapat dipublikasikan

(acces to justice) 5.

Dukungan

Manajemen a. optimalnya penyerapan anggaran

96%

Pelaksaan Tugas Teknis Lainnya b. tersajinya kualitas laporan keuangan yang

sesuai

dengan

pemerintah ( SAP)


sistem

akutansi

100%

Matriks Rencana Strategis 2010 - 2014 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2010 - 2014 Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Misi

1. 2. 3. 4.

Tujuan Strategis

SASARAN Peningkatan Penyelesaian Perkara : a. tingkat banding

Menjaga kemandirian badan peradilan. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan THN I THN II THN IV THN V THN VI INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 2014 a. Jumlah perkara yang diterima dan 278 275 300 300 300 diselesaikan sesuai dengan SOP yang

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

35

94

50

50

50

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

33

33

35

55

35

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

ditetapkan b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan c. Jumlah perkara yang diterima dan b. tingkat pertama

diselesaikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan


d. Jumlah sisa perkara yang

6

15

25

10

15

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

278

275

300

300

300

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

243

181

250

250

250

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

243

181

250

250

250

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

33

33

35

55

35

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan

33

33

35

55

35

pemanggilan sidang tepat waktu

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

27

20

10

40

20

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

d. Jumlah berkas yang diajukan kasasi

14

21

19

25

20

yang disampaikan secara lengkap

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

e. Jumlah berkas yang diajukan PK yang

30

7

10…

15

10

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

diselesaikan


a. Jumlah berkas yang diregister dan

a. banding

siap disidangkan ke Majelis b.

Jumlah

penyampaian

fotocopy

putusan kepada para pihak tepat waktu (Pasal 51 A UU Peratun) c. jumlah pengembalian berkas perkara ke pengadilan pengaju b. tingkat pertama

a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

c. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

disampaikan secara lengkap


f. Jumlah eksekusi tepat waktu

Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan

a. jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ke Satker

b.

Prosentase

pengaduan

yang

…….

1

1

5

6

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

2x

2x

2x

2x

2x

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

50%

80%

100%

ditindaklanjuti c. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap Prosentase penyelesaian perkara yang

peradilan (acces to justice)

dapat dipublikasikan

Meningkatnya kuantitas,kualitas dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran

a. Tercukupinya gaji pegawai b. Terlaksananya operasional perkantoran c. Terlaksananya layanan prima Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Alat pengolah data sebagai pendukung dalam pekerjaan a. Terlaksananya Bimbingan Teknis b. Tersedianya Operasional Persidangan

Meningkatnya efektifitas dan kenyamanan pelaksanaan kerja Penyelenggaraan Operasional Persidangan Peradilan dan Sosialisasi


109,27 %

90,50 %

83,43 %

100 %

100 %

95,67 %

90,97 %

52,41 %

100 %

100 %

86,33 %

95,16 %

39,40 %

100 %

100 %

78,50 %

89,50 %

71,45 %

100 %

100 %

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN ( P K T ) KESEKTARIATAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2012 NO 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Manajemen Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintah Penyelenggaraan Operasioanal dan Pemeliharaan Perkantoran

Pembinaan Konsultasi

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai

13 Bln

Dukungan 4.483.859.000,Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung

Tersedianya Obat-obatan

1 thn

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung

Pelantikan Sumpah Jabatan & Purnanabkti Tersedianya Seragam Dinas Pertemuan/Jamuan/Delegasi Perawatan Gedung Kantor Perawatan Rumah Negara Menunjang Kegiatan Kantor Perawatan Kendaraan Roda - 4 Perawatan Kendaraan Roda - 2 Perawatan Inventaris Kantor Langganan Daya dan Jasa Jasa Pos dan Giro Kebutuhan Perkantoran dan Rapat Koordiansi antar TK.Banding/MA/Intern

1 thn

7.500.000,-

66 Stel 1 Thn 640 M2 2 Unit 68 OT 5 Unit 10 Unit 92 Unit 1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 thn

93.620.000,5.760.000 44.800.000 8.000.000 61.200.000 90.000.000 32.000.000 27.594.000 108.000.000 36.000.000 369.480.000 242.053.000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung

3.000.000,-

Pengawasan/Pembinaan/Rakor da Penyusunan Program dan Anggaran Bintek Sertifikasi Barang dan Jasa Rakernas Penyediaan Buku- Kebutuhan barang-barang buku Perpustakaan Perpustakaan

1 Thn

210.000.000

1 Thn

86.700.000

1 Thn

156.190.000

5.

Pembinaan Sosialisasi

dan Bintek-Bintek Menunjang SDM

1 Thn

6.

Sewa Kantor

Gudang Kebutuhan dana sewa Gudang Kantor

1 Thn

4.


1 Thn 1 Thn

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung

50.260.000 5.000.000

685.156.000

1.098.365.000

7.

Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan TK. Banding dan TK. Pertama

Peningkatan kualitas SDM

Bangunan Gedung Kantor

2.500 M2

Perangkat Pengolah Data 7 Unit Peralatan Fasilitas Perkantoran 14 Unit a. Jumlah pegawai yang telah 7 satker mengikuti bimbingan teknis b. Jumlah pegawai yang telah

7 satker

mengikuti bimbingan non teknis Peningkatan pengelolaan informasi kepegawaian yang lebih efektif Peningkatan penyelesaian kenaikan pangkat, gaji berkala, promosi jabatan dan mutasi pegawai

Jumlah pegawai yang sudah terdaftar dalam SIMPEG

Jumlah

kenaikan

100%

pangkat,

kenaikan gaji berkala, promosi jabatan, dan mutasi pegawai

]


100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

12.162.660.000

70.340.000 57.000.000

RENCANA KINERJA TAHUN 2012 ( R K T ) PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No. 1.

KINERJA UTAMA Peningkatan Penyelesaian Perkara : a. tingkat banding

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET 300

c. Jumlah perkara yang diterima

perkara

dan

diselesaikan

sesuai

dengan SOP yang ditetapkan 50 d. Jumlah

sisa

perkara

yang

perkara

diselesaikan 35 b. tingkat pertama

c. Jumlah perkara yang diterima dan

diselesaikan

perkara

sesuai

dengan SOP yang ditetapkan 25 d. Jumlah

sisa

perkara

yang

perkara

diselesaikan

2.

Peningkatan Tertib Administrasi

b. Jumlah berkas yang diregister

Perkara :

dan

siap

a. banding

Majelis

disidangkan

ke

b. Jumlah penyampaian fotocopy putusan kepada para pihak

300 perkara

250 perkara

tepat waktu (Pasal 51 A UU Peratun) c. jumlah pengembalian berkas perkara ke pengadilan pengaju b. tingkat pertama

g. Jumlah berkas yang diregister dan

siap

disidangkan

ke

250 perkara 35 perkara

Majelis h. Jumlah pemberitahuan

Penyampaian

35

pemanggilan

perkara

sidang tepat waktu i. Jumlah

penyampaian

pemberitahuan relaas putusan

….. perkara

tepat waktu, tempat dan para pihak j. Jumlah berkas yang diajukan kasasi Renstra 2012 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

yang

disampaikan

……. perkara

secara lengkap k. Jumlah berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara

…… perkara

lengkap l. Jumlah eksekusi tepat waktu

……. perkara

3.

Peningkatan kualitas pembinaan dan a. jumlah pelaksanaan pembinaan pengawasan

…….%

dan pengawasan ke Satker b. Prosentase pengaduan yang

100%

ditindaklanjuti d. Prosentase temuan yang

100%

ditindaklanjuti

4.

5.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat Prosentase penyelesaian perkara terhadap peradilan (acces to justice)

yang dapat dipublikasikan

Peningkatan kualitas SDM

a. Jumlah pegawai yang telah

50%

7 satker

mengikuti bimbingan teknis

b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti

bimbingan

7 satker

non

teknis 6.

Peningkatan

pengelolaan

informasi Jumlah

kepegawaian yang lebih efektif 7.

Peningkatan

penyelesaian

pegawai

yang

sudah

100%

pangkat,

100%

terdaftar dalam SIMPEG

kenaikan Jumlah

kenaikan

pangkat, gaji berkala, promosi jabatan kenaikan gaji berkala, promosi

8.

dan mutasi pegawai

jabatan, dan mutasi pegawai

Meningkatnya kuantitas,kualitas dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran

a. b. c.

9.

Meningkatnya efektifitas kenyamanan pelaksanaan kerja

dan

10.

Penyelenggaraan Operasional Persidangan Peradilan dan Sosialisasi


Tercukupinya gaji pegawai Terlaksananya operasional perkantoran Terlaksananya layanan prima Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Alat pengolah data sebagai pendukung dalam pekerjaa Terlaksananya Bimbingan Teknis Panitera Pengganti

100% 100% 100% 100%

100 %



Kata Pengantar. Kerja dan Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2012 ini. Program

Recommend Documents