PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Page 1 of 29

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN BIDANG TEKNIS YURIDIS NO. 1.

PERMASALAHAN PTTUN MEDAN Dalam

Hal

kemudian banding.

gugatan tergugat

Berarti

dikabulkan, menyatakan

Tergugat

disebut

PEMECAHAN MASALAH

USUL PEMECAHAN PTTUN MEDAN

OLEH MAHKAMAH AGUNG RI

Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat yaitu :

Setuju dengan usul pemecahan angka 1 :

1. Tergugat

Tergugat

II

menyatakan

Intervensi banding,

tidak

pada

tingkat

sebagai

Turut

II

menyatakan

Intervensi banding,

yang

tidak

pada

tingkat

sebagai

Turut

sebagai Pembanding. Apa sebutan

banding

terhadap Tergugat II Intervensi yang

Terbanding

tidak menyatakan banding ?, Apakah

Intervensi/Turut Terbanding), sehingga

Turut Terbanding), sehingga dia tidak

Tergugat II Intervensi/Pembanding II

dia tidak di bebankan membayar biaya

di bebankan membayar biaya perkara.

atau

perkara.

Tergugat

II

Intervensi/Turut

Terbanding ?. Apabila disebut sebagai Tergugat

II

Intervensi/Pembanding,

2. Tergugat

disebut

yang

(Tergugat

II

menyatakan

Intervensi banding,

yang pada

II

tidak tingkat

ternyata dia berada sebagai pihak

banding disebut sebagai Pembanding II

yang

(Tergugat II Intervensi / Pembanding II)

kalah,

membayar yang

tentu

biaya

dibebankan

perkara.

bersangkutan

tidak

Apabila bersedia

membayar biaya perkara karena tidak pernah menyatakan banding, lalu …

karena kepentingannya paralel dengan Tergugat.

banding Terbanding

disebut

(Tergugat

II

Intervensi/

Page 2 of 29

NO.

PERMASALAHAN PTTUN MEDAN …kepada

siapa

biaya

PEMECAHAN MASALAH



perkara

tersebut dibebankan. 2.

Dalam

Hal

gugatan

Tergugat II Intervensi

dikabulkan, -

Penyebutan Pembanding I, Pembanding II

lebih dahulu

dst... harus disesuaikan dengan urutan

daripada

saat siapa yang lebih dahulu menyatakan

penyebutan

banding. Apabila Tergugat II Intervensi

terhadap Tergugat II Intervensi dan

lebih dahulu menyatakan banding, maka

Tergugat tersebut ? Apakah Tergugat

dia

II

dan

(Tergugat II Intervensi/Pembanding I )

atau

dst....

menyatakan Tergugat.

banding Bagaimana

Intervensi

Tergugat

/Pembanding

/Pembanding

I II

disebut

sebagai

Tergugat II Intervensi/Pembanding II dan Tergugat /Pembanding I ?

Pembanding

I

Setuju dengan pemecahan dari PTTUN

Page 3 of 29

NO. 3.

PERMASALAHAN PTTUN MEDAN Apakah eksepsi yang menyatakan



Dalam hal ini ada 2 pendapat :

keputusan TUN obyek sengketa tidak

1. Termasuk

memenuhi unsur KTUN sebagaimana

karena

dimaksud Pasal 1 butir 9 UU Nomor

perkara,

51 Tahun 2009 di kualifikasi sebagai

bersamaan dengan pokok perkara.

eksepsi absolut atau eksepsi lain-lain.

PEMECAHAN MASALAH

dalam

sudah

lain-lain

menyangkut

sehingga

2. Termasuk

eksepsi

dalam

harus eksepsi

pokok diputus absolut

(Pasal 77 ayat 1 UU Nomor 5 /1986), karena berdasakan pasal 47 UU No 5 Tahun 1986 jis Pasal 1 butir 10 dan Pasal 1 butir 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, kewenangan absolut Peradilan TUN hanyalah mengadili keputusan TUN : a. Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN b. Keputusan TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang bersifat konkrit , individual

dan

final

yang

menimbulkan akibat hukum bagi…..

Setuju dengan pemecahan PTTUN nomor 2.

Page 4 of 29

NO.

PERMASALAHAN PTTUN MEDAN

PEMECAHAN MASALAH

USUL PEMECAHAN PTTUN MEDAN …seseorang

atau

badan


hukum

perdata. 4.

Sejauhmana

kewajiban

memberikan

nasihat

hakim Ada 2 pendapat yaitu : kepada 1. Hakim

hanya

diwajibkan

berhubungan

dengan Karena dalam sengketa Tata Usaha Negara

Penggugat untuk menyempurnakan

nasihat

gugatannya sebagaimana diatur pada

formalitas gugatan sebagaimana diatur bahwa : - Salah pihak, pada pasal 56 UU Nomor 5 /1986

Pasal 63 ayat 1 UU Nomor 5/1986 ?

yang

memberikan -Setuju dengan Pemecahan PTTUN No. 2

- Salah obyek, dan yang lainya Hal tersebut adalah sebagai kelalaian Majelis kesempurnaan surat gugatan, Hakim Hakim dalam sidang persiapan sebagai harus juga memberikan nasihat yang Konpensasi terhadap posisi tidak seimbang antara Penggugat dengan Tergugat. berhubungan dengan subjek, objek, -Pemeriksaan persiapan hendaknya cukup sekali. kepentingan dan tenggang waktu

Apakah Hakim hanya memberikan 2. Selain pendapat pertama diatas, untuk nasihat-nasihat

kepada

Penggugat

sebatas kepada formalitas gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 UU Nomor 5/1986 saja ? Ataukah Hakim harus memberikan nasihat juga tentang

subjek,

objek

apabila kesimpulan akhir dari Majelis Hakim

gugatan,

kepentingan, tenggang waktu ?

Page 5 of 29

NO. 5.

PERMASALAHAN PTTUN MEDAN Untuk

mengoptimalkan


PEMECAHAN MASALAH OLEH MAHKAMAH AGUNG RI

dan Mohon Mahkamah Agung segera memenuhi

memaksimalkan pelaksanaan teknis kebutuhan sarana IT, terutama tenaga teknis

- Setuju dengan pemecahan dari PTTUN.

yuridis pengadilan sesuai dengan visi IT (Informasi Teknologi) yang cukup, atau

- Lebih jau tenaga IT non Sarjana Hukum harus diberi struktur yang sama dengan tenaga teknis peradilan.

dan misi Mahkamah Agung, sangat mengangkat segera pegawai honor yang ditunjang oleh ketersediaan sarana ditugaskan dibagian IT menjadi PNS. dan

tenaga

teknis

IT

- Kedua-duanya diperlukan menuju Peradilan Modern

(Informasi

Teknologi). Pada umumnya disetiap pengadilan masih kekurangan sarana dan

tenaga

Teknologi),

teknis

IT

(Informasi

sehingga

untuk

memenuhi kebutuhan tenaga teknis IT diberdayakanlah pegawai honor.

Page 6 of 29

PERMASALAHAN TEKNIS YURIDIS SERTA USUL PEMECAHANNYA PTUN SEWILAYAH HUKUM PT TUN MEDAN I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN No. 1.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN PTUN

USULAN PEMECAHAN MASALAH

PTUN MEDAN

MEDAN

PT.TUN MEDAN

Jika ada sebuah gugatan yang diajukan

oleh

sekelompok

masyarakat, dimana Tergugatnya terdiri dari beberapa orang. Ditengah berjalannya persidangan

ternyata

perkara

uang

panjar

kurang,

karena

beberapa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah

dipanggil

secara

patut,

sehingga Majelis memerintahkan Penggugat

untuk

menambah

uang panjar perkara, akan tetapi para

penggugat

tidakmau

menambah uang panjar perkara dengan alasan mereka tidak

USULAN PEMECAHAN MASALAH OLEH MAHKAMAH AGUNG RI

Page 7 of 29

No.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN PTUN


PTUN MEDAN

MEDAN

PT.TUN MEDAN

mampu.

Kemudian

para

Penggugat

mengajukan

per-

mohonan

berperkara

secara

(prodeo)

kepada

cuma-cuma


Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

dengan

melampirkan

syarat-syarat untuk berperkara secara cuma-cuma. Pertanyaan : Ø Apakah mengajukan berperkara

dimungkinkan Ø Pada prinsipnya permohonan Ø Apabila ternyata penggugat dapat Setuju dengan pemecahan dari permohonan secara

untuk

berperkara

secara

mengajukan

syarat-syarat

cuma-

cuma-cuma hanya dibolehkan

berperkara

cuma ditengah-tengah jalan-

diajukan pada saat pengajuan

kepada ketua pengadilan, sekalipun

nya proses persidangan ?

gugatan

ditengah-tengah

Pengadilan

dimasukkan Tata

ke

Usaha

secara

untuk PTTUN.

cuma-cuma

berjalannya

per-

sidangan, maka ketua pengadilan

Negara, sehingga ketika para

harus

pihak memajukan permoho-

untuk berperkara secara cuma-cuma,

nan berperkara secara Cuma-

karena pasal 60 ayat 2 UU Nomor

Cuma

5/1986

ditengah-tengah

berjalannya pesidangan,

mengabulkan

tidak

melarang

permohonan

pengajuan

permohonan beracara secara cuma..

Page 8 of 29

No.

2.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN PTUN


PTUN MEDAN

MEDAN

PT.TUN MEDAN

maka ketua Pengadilan harus

…cuma

menolak

sedang

nya

karena

ditengah-tengah berjalan,

sehingga


proses pasal

dianggap Penggugat mampu

tersebut harus di terapkan secara

berperkara

fleksibel dan kasuistis.

Jika ada sebuah sengketa Tata Usaha

Negara

pembatalan

mengenai

sebuah

Sertifikat

Hak Milik (pihak ketiga) ternyata tanah

diatas

tersebut

objek

sudah

kepemilikannya lain,

akan

sengketa

dijual

beralih

kepada

tetapi

Setuju dengan PTUN dan PTTUN. Prinsip :

pihak

- Pihak ke III yang beritikad baik

sertipikat

harus dilindungi dalam hukum

tersebut belum balik nama.

Tata Usaha Negara, Perdata

Pertanyaan :

maupun Pidana.

Ø Siapakah yang seharusnya Ø Sebaiknya Kedua Pihak (baik Ø Setuju

- Perkara jenis ini yang harus

menjadi pihak ketiga dalam

pihak yang namanya tertera

diselesaikan lebih dahulu secara

sengketa tersebut ?

dalam

Sertipikat

perdata, sebelum Hakim TUN

orang

yang sudah membeli

maupun

menguji

tanah diatas objek sengketa

kebasahan

Obyek Sengketa.

tersebut) dipanggil oleh…...

KTUN

Page 9 of 29

No.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN PTUN


PTUN MEDAN

MEDAN

PT.TUN MEDAN

….Pengadilan,

kemudian

dipersidangan

ditanyakan


apakah mereka mau masuk sebagai pihak ketiga dalam sengketa tersebut. 3.

Tentang pengajuan PK dengan alasan telah ditemukan surat bukti baru (Novum). Menurut

Setuju.

ketentuan pasal 69 (b) Undangundang No. 14 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 ditentukan bahwa “ditemukannya surat bukti harus sumpah

dinyatakan dan

dibawah

disahkan

oleh

pejabat yang berwewenang”

Page 10 of 29

No.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN PTUN


PTUN MEDAN

MEDAN

PT.TUN MEDAN

Pertanyaan : Ø Apakah Prinsipal memberi

USULAN PEMECAHAN MASALAH OLEH MAHKAMAH AGUNG RI Setuju dengan pemecahan dari

dibenarkan (in kuasa

pihak Ø Pelaksanaan sumpah tidak

persoon) kepada

Ø Setuju

boleh dikuasakan kepada orang lain.

penasehat hukumnya untuk mengucapkan

sumpah

tentang ditemukannya surat bukti baru tersebut.

PTTUN

Page 11 of 29

II. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

No. 1.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN PEKANBARU

PTUN PEKANBARU

PT.TUN MEDAN


BERKAITAN DENGAN PASAL 97

AYAT

5

UNDANG

–

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 yaitu; Apabila

dalam

Musyawarah

Majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara

terakhir

Hakim

Ketua

Majelis yang Menentukan; Permasalahan Hukumnya Ø Dalam

Prakteknya

Musyawarah

Penyelesaiannya;

dalam Ø Pada terjadi

saat

dilakukan

musyawarah Ø Dalam masalah tsb maka keputusan Setuju dengan Pemecahan dari sebaiknya

musyawarah sesuai dengan pasal 97 PTTUN.

perbedaan pendapat dalam

diupayakan

tahap eksepsi menyangkut

semaksimal sehingga terjadi

suara mufakat dengan bulat, maka tiga, maka pendapat ketua

masalah

kesepakatan yg bulat dalam

keputusan

Usaha Negara atau bukan

mengambil

terbanyak.

objek

dalam perkara ini bukan …….

Keputusan sengketa,

Tata Ketua

musyawarah

keputusan

apabila tidak dapat dicapai dengan Kecuali perbedaan pendapat ada

dan

diambil

pada

suara majelis yang pakai.

Page 12 of 29

Majelis tidak sependapat…. No.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN PEKANBARU

PTUN PEKANBARU

PT.TUN MEDAN

…dengan

pendapat

anggotan

yang

objek

2

orang

menyatakan

sengketa

adalah

…pendapat yang

dipakai

yang

pendapat

Ketua

Keputusan

adalahobjek

tidak

merupakan

alasannya

berpendapat Tata

anggota

yang

dan ketika masuk pada pokok

sama,

sehingga

perkara,

sengketa

anggota

1

berpendapat Gugatan diterima

Keputusan

dan

Negara;

Hakim

berpendapat

anggota

2

tentang Usaha

Negara ada 2 orang hakim

Keputusan Tata Usaha Negara:, Hakim

Majelis Ø

karena pada tahap eksepsi

KeputusanTataUsahaNegara, Majelis

Ketua

berpendapat

dianggap Tata

objek tetap Usaha

gugatan ditolak,

jika dikaitkan dengan pasal 97 ayat 5 diatas apakah dalam putusan suara

tetap terakhir

menggunakan yaitu

Ketua

Majelis bahwa diputus bukan KeputusanTataUsaha Negara


Page 13 of 29

No. 2

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN PEKANBARU

PTUN PEKANBARU

PT.TUN MEDAN

Pihak ketiga dipanggil

tidak Penyelesaiannya;

pernah

surat Ø Pihak

datang

panggilan kantor Pos;

dan

dikembalikan

dari

ketiga

yang Ø Setuju

berkepentingan dengan objek sengketa

harus

USULAN PEMECAHAN MASALAH OLEH MAHKAMAH AGUNG RI Ø Setuju. Ø Kenyataan

dipanggil

tentang

manggilan

pe-

secara

secara patut dan maksimal,

sungguh-sungguh

kalau

terhadap pihak ketiga yang

perlu

dilakukan

pemanggilan melalui kantor

berkepentingan

desa

tercatat

dengan

domisili pihak ke 3 tersebut

dalam

berita

atau dilakukakn pemanggilan

persidangan.

atau

kantor

melalui

media

media

elektronik,

pada

batas

lurah

cetak

atau

sampai

pembuktian

perkara; Mengacu pada SEMA tentang hakim dalam

aktif

dan

maksimal

pemanggilan

pihak

ketiga;

harus jelas acara

Page 14 of 29

No. 3

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN PEKANBARU

PTUN PEKANBARU

PT.TUN MEDAN

Mengenai

eksepsi

pasal


77 Penyelesaiannya

Undang – Undang nomor 5 Ø Eksepsi dapat diputus diawal Ø Sesuai dengan pasal 77 ayat 1 UU -Setuju dengan pemecahan dari tahun 1986 tentang absolut, jika

perkara berjalan dan harus

Nomor 5 Tahun 1986 bahwa eksepsi PTTUN

ada

diputus

kewenangan absolut tersebut harus

eksepsi

bagaimanakah

tersebut

berdasarkan

bukti-

seharusnya

bukti yang diajukan oleh para

Majelis Hakim bersikap, apakah

pihak yang bisa mendukung

perkara harus diputus diawal

Majelis

persidangan

Mengambil keputusan;

eksepsi, pemeriksaan

saja atau sampai

pokok perkara?

terhadap

Hakim

dilakukan Ø Putusan ketahap

kasuistis,

dilihat tetap

diputus terlebih dahulu.

dalam secara dilanjutkan

ketahap pembuktian sampai akhir, hal ini untuk mencegah adanya pengembalian perkara dari

PT

objek

untuk sengketa

memeriksa secara

lengkap; Ø Ketua Pengadilan Harus teliti dan

cermat

menganalisa sehingga

perkara

dalam perkara bisa

di

Page 15 of 29

dismissal atau di lanjutkan.. No.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN PEKANBARU

PTUN PEKANBARU

PT.TUN MEDAN

..ke

Pemeriksaan


perkara

dengan Majelis 4.

Mengenai pasal 116 undangundang nomor 51 tahun 2009; Permasalahan hukum;

Penyelesaiannya;

Ø Apabila putusan yang telah Ø Ketua Pengadilan Melakukan Ø Mengenai hal tersebut sudah cukup berkekuatan

hukum

tetap

Persuratan

kepada

Pihak

jelas, agar mengacu kepada

pasal

Ø Setuju dengan pemecahan dari PTTUN.

akan tetapi pihak tergugat

Terkait atau atasan Tergugat

116 undang-undang nomor 51 tahun

tidak melaksanakan putusan

agar

2009;

pengadilan tersebut apakah

kepada instansi bawahannya

secara

tindakan

yang

harus

untuk melaksanakan putusan

mohon Eksekusi menga-

dilakukan

oleh

pihak

Peradilan

jukan

pengadilan;

melakukan

yang

perintah

telah

Ø Sebelum

jalan

keluar

secara administratif ada, sosiologis,

Pe-

gugatan

berkekuatan hukum tetap dan

Onrechtmatige Overheids

jika tidak dilakukan sebaiknya

Daads

ada sanksi bagi pejabat yang

Umum terhadap Termohon

tidak melaksanakan putusan

Eksekusi (Pejabat).

tersebut;

ke

Peradilan

Page 16 of 29

No. 5.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN PEKANBARU

PTUN PEKANBARU

PT.TUN MEDAN

Tentang tidak dilaksanakannya Ø Agar oleh

Tergugat

Pengadilan

yang

Putusan mempunyai

kekuatan hukum tetap.

diusulkan

pemerintah

kepada Ø Setuju

untuk

mengeluarkan

segera Peraturan

pelaksanaan tentang upaya paksa

berupa

sejumlah

upaya

MASALAH OLEH MAHKAMAH AGUNG RI

penerbitan

Ø Pasal

116

2004

UU

No.9

Tahun

paksa tersebut

sebagai norma yang gagal. yang

paksa

Eks

peraturan pelaksanaan tentang uang

Ø Hendaknya

pembayaran

uang

atas

USULAN PEMECAHAN

dipandang

dicarikan

lebih

tepat

Undang-Undang

pola dalam

Admminis-

dan/atau sanksi administratif

trasi Pemerintahan sebagai

sebagaimana

alat Rekayasa Sosial (Pejabat

yang

diatur

Pasal 116 ayat 4 Undang – Undang

Nomor

51

Patuh Hukum)

Tahun

2009

Page 17 of 29

III. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG No. 1.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN PADANG

PTUN PADANG

PT.TUN MEDAN

Dalam permohonan keberatan

pemohon

keberatan, apabila petitumnya

kesempatan

tidak sesuai dengan Peraturan

memperbaiki

Mahkamah Agung Nomor 2

keberatan

Tahun 2011 tentang Tata Cara

jawaban dari pihak termohon

kepada

Ketua

Penyelesaian

keberatan

pejabat

yang

Informasi

Publik

diberikan untuk

dapat

memerlukan pemeriksaaan persiapan.

permohonan

sebelum

Untuk

adanya

pemohon

Di

informasi publik tidak terdapat pemeriksaan

persiapan,

dimana

dimungkinkan menyulitkan

akan majelis

hakim

dalam menyusun amar putusan apabila

putusannya

berbeda

dengan

petitum

yang

kesempurnaan dapat

dimohonkan?

keberatan

dikonsultasikan

PTUN ditunjuk

permohonan di register.

sengketa

lembaga

AGUNG RI

bersangkutan telah sesuai dan tidak PTTUN

Pengadilan, mengingat dalam pemeriksaan

MASALAH OLEH MAHKAMAH

Ø Perlu petunjuk teknis supaya Ø Apa yang diatur dalam peraturan yang Setuju dengan pemecahan dari

yang diajukan oleh pemohon

Sengketa

USULAN PEMECAHAN

atau

pada

sebelum

Page 18 of 29

No. 2.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN PADANG

PTUN PADANG

PT.TUN MEDAN

USULAN PEMECAHAN MASALAH OLEH MAHKAMAH

Terhadap Permintaan berkas

Ø Mengingat adanya beberapa

dari Panitera Pengadilan Tata

bukti yang didalam berkas

masalah PTUN Padang karena Hakim PTTUN

Usaha Negara kepada Komisi

Komisi

Informasi, yang tidak dikirimkan

dikirimkan,

secara lengkap sebagaimana

dapat

diatur dalam Pasal 6 ayat (1)

bukti-bukti

Peraturan Mahkamah Agung

dijadikan bukti di Pengadilan

Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Tata Usaha Negara.

Tata

Cara

Ø Setuju dengan usulan pemecahan Setuju dengan pemecahan dari

Informasi

tidak

aktif sesuai dengan azas dominuslitis

Majelis

Hakim

berpedoman pasal 85 jo 107 dapat

meminta tersebut

kembali

meminta bukti yang diperlukan.

untuk

Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Apakah

Majelis

Hakim dapat meminta buktibukti kembali dengan cara di materai

yang

dahulu

AGUNG RI

telah

diajukan di komisi informasi?

Page 19 of 29

No. 3.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN PADANG

PTUN PADANG

PT.TUN MEDAN

Mengenai

permohonan

dan Ø Untuk

keseragaman

Ø Sebaiknya dibuat

sebaiknya diatur mengenai

register

perkara

penomoran perkara.

perkaranya permohonan.

Informasi,

tersendiri

mengingat

apakah perlu dibuat penomoran Ø Sementara digabung, dan

Contoh :

khusus untuk keseragaman atau

dicatat dengan buku register

Nomor :...../P/IP/...../...../2012

cukup

pada

perkara biasa, kedepannya

Keterangan : P

penomoran seperti biasa, dan

perlu dibuat buku register

untuk

tersendiri.

berpedoman pencatatan

di

buku

AGUNG RI sifat PTTUN.

= Permohonan

IP = Informasi Publik

register perkara. Apakah perlu dibuat buku register khusus atau cukup dicatat bergabung dengan buku register perkara biasa?

MASALAH OLEH MAHKAMAH

nomor dan buku Setuju dengan pemecahan dari

Pencatatan buku register pada Komisi

USULAN PEMECAHAN

Page 20 of 29

IV. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI No. 1.

2.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN JAMBI

PTUN JAMBI

PT.TUN MEDAN

Apabila pihak meminta putusan Ø Dalam berita acara

Ø Setuju,

namun

untuk

kebutuhan -Sependapat dengan PTTUN

praktek dan keterbukaan informasi

bagaimana

dalam

majelis?

pelayanan

publik

dapat

kepada

pihak

yang

Apakah harus dibuat putusan

diberikan

sela atau cukup dalam berita

berkepentingan

acara?

Ketua Pengadilan.

Apakah permohonan penundaan Ø Kasuistis, bila pihak pemohon Ø Setuju yang

ditolak

harus

penetapan tertulis juga?

dibuat

mendesak

dikeluarkannya

atas


sela tentang kompetensi absolut, sikap

USULAN PEMECAHAN

persetujuan Ø Penolakan Penundaan

Permohonan berlebihan,

penetapan, maka dibuat saja

patuhi saja asas Hukum

penetapan tersebut.

“Prae Causa”

Sumptio

Iustae

Page 21 of 29

V. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG No. 1.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN PALEMBANG

PTUN PALEMBANG

PT.TUN MEDAN

Berkaitan dengan Pasal 68 UU

Ø Sebaiknya disediakan 2 (dua)


Ø Tidak perlu disediakan penetapan

No. 5 Tahun 1986

formulir Penetapan Pengganti

cadangan , jika memang ada hakim

Bagaimana Pergantian Anggota

Hakim bagi yang tidak bisa

berhalangan biar pun sementara

Majelis Hakim yang tidak bisa

ikut sidang baik untuk

ataupun tetap harus dikeluarkan

ikut sidang baik sementara

sementara ataupun tetap,

penetapan pengganti oleh ketua

(karena cuti atau izin) ataupun

sehingga setiap ada Hakim

pengadilan TUN

tetap (karena alasan mutasi atau

yang tidak bisa ikut sidang

yang lainnya).

sudah langsung dapat

Setuju PTTUN

dikeluarkan Penetapan Ketua PTUN. 2.

Penentuan

Tenggang

waktu Ø Sebaiknya

surat Ø Apabila jurusita telah menyampaikan Setuju PTTUN

bahwa Putusan telah Inkracht

pemberitahuan

putusan

pemberitahuan /pemanggilan, maka

(telah berkekuatan hukum tetap)

kepada

pihak

pemanggilan tidak perlu lagi dilakukan

terhadap pihak yang tidak hadir

diberikan/diantar

langsung

melalui surat tercatat sesuai dengan

pada waktu sidang putusan Tk.

oleh Juru Sita, sehingga bisa

pasal 59 jo 65 UU Nomor 5 Tahun

Pertama

diketahui

1986

dan

juga

terhadap

Surat Pemberitahuan Putusan

kapan

Tingkat Banding kepada para

diterima.

para

dengan

mudah

pemberitahuan

Page 22 of 29

pihak yang akan menyatakan…. No.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN PALEMBANG

PTUN PALEMBANG

PT.TUN MEDAN


…Kasasi. Dalam formulir pemberitahuan

Ø Mohon

untuk

diterbitkan Ø Dibuat

Penetapan,

tetapi

kadang-

Putusan baik tingkat Pertama

aturan yang jelas agar ada

kadang agak terlambat karena belum

maupun

kepastian hukumnya

ada formulirnya.

Banding dihitung sejak

pemberitahuan diterima.

sampai waktu 3 bulan para pihak tidak ada yang mengajukan upaya hukum barulah berkas dinyatakan Inkracht berkasnya

diserahkan

ke

Pankum. Dan juga kami lakukan dengan

mengecek

Indonesia,

Website

apakah

Pos surat

pemberitahuan sudah diterima atau belum. Sedangkan untuk putusan Tk. Banding mengacu pada bunyi formulir yang dimuat dalam Buku II yaitu sejak pemberitahuan diterima.

perkara

dinyatakan

inkracht apabila upaya hukum tidak dimungkinkan lagi, yaitu

Ø Untuk putusan Tk.Pertama ditunggu

dan

Ø Suatu

ketentuan eks pasal 123 UU Peratun dan eks pasal 146 ayat 1 UUMA.

Page 23 of 29

VI. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

No. 1.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN BANDAR LAMPUNG

PTUN BANDAR LAMPUNG

PT.TUN MEDAN

Berdasarkan Pasal 51 A UU Ø Mohon

petunjuk

Nomor 51 Tahun 2009 jo. SEMA

mana

Nomor

dilaksanakan

2

Tahun

2010

kewajiban

ada

yang

peraturan Ø Agar Mahkamah Agung menegaskan harus

aturan mana yang dilaksanakan

pengadilan

USULAN PEMECAHAN MASALAH OLEH MAHKAMAH AGUNG RI Ø Karena biaya

menyangkut pengadilan

sementara

belum

pengaturan

lebih

biaya(PNBP), ada lanjut,

menyampaikan salinan putusan

supaya diikuti SEMA No. 1

dalam jangka waktu empat belas

tahun 2011

hari setelah putusan diucapkan. Sementara itu telah terbit SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan

terhadap

SEMA

Nomor 2 Tahun 2010. Dalam SEMA dianjurkan hanya menyediakan apabila

putusan

diminta

dikenakan Sedangkan

oleh

biaya UU

yang pihak PNBP.

menyebutkan

pengadilan wajib menyampaikan

Page 24 of 29

salinan putusan tanpa diminta… No.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN BANDAR LAMPUNG

PTUN BANDAR LAMPUNG

PT.TUN MEDAN

..oleh

para

pihak.


Ketentuan

mana yang harus dilaksanakan? 2.

Sesuai

dengan

asas

(Erga Ø Asas hukum pada prinsipnya Ø Sehubungan

dengan

telah -Setuju dengan pemecahan dari

Omnes) maka terhadap putusan

tanpa diatur lebih lanjut dalam

dihapuskan pasal 118 maka pihak PTTUN.

Pengadilan

peraturan

yang berkepentingan dalam sengketa -Pihak diluar sengketa tidak bisa

mempunyai

yang kekuatan

telah

perundang-

hukum

undangan, sehingga semua

tersebut seharusnya masuk sebagai mengajukan eksekusi.

tetap, dapat atau tidak pihak

pihak taat asas. Namun demi

pihak

ketiga

yang

kepastian hukum dan agar

pasal 83 UU Nomor 5 /1986

bersengketa untuk mengajukan

supaya ada pegangan agar

eksekusi.

Mahkamah Agung membuat

diluar

pihak

Juklak dan Juknis. Ø Selama

ini

Lampung

PTUN hanya

Bandar terhadap

pihak-pihak yang terkait saja didalam bersengketa

gugatan

atau

yang

dapat

mengajukan eksekusi tersebut

intervenient

sesuai

dengan

Page 25 of 29

No. 3.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN BANDAR LAMPUNG

PTUN BANDAR LAMPUNG

PT.TUN MEDAN

Belum

25ersedianya

dana Ø Biaya/dana

pelayanan Ø Sehubungan

informasi agar direalisasikan

informasi

mencakupi

dalam DIPA

dan dimasukkan dalam DIPA.

(informasi

teknologi)


dengan

operasional layanan informasi di

USULAN PEMECAHAN

layanan Perjuangkan dalam daftar usulan bidang dan

IT kegiatan meja Badilmiltun

informasi dan kedua hal tersebut perlu didukung dana dari DIPA. Oleh karena itu pendapat tersebut didukung.

DIPA

oleh

Dirjend.

Page 26 of 29

VII. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

No. 1.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN TANJUNG PINANG

PTUN TANJUNG PINANG

PT.TUN MEDAN

Tentang

Acara


Pemeriksaa

Sengketa Informasi : Dalam Pemeriksaan sengketa Ø Sebaiknya digunakan acara Ø Hukum Acara harus sesuai dengan Setuju informasi di Pengadilan Tata

sederhana

Usaha Negara, acara apakah

tanggapan

yang

keberatan,

digunakan

?

apakah

dengan acara biasa ataukah

kepada

dengan

kesempatan

acara

sebagaimana

sederhana

dari

para

ada

selanjutnya pihak

diberi untuk

mengajukan bukti baru jika

pasal 7 ayat (1) Peraturan MA

ada. Setelah itu baru Majelis

Nomor 2 Tahun 2011 ?

hakim

yang

digunakan

adalah

PERMA 02 Tahun 2011.

termohon

dalam

JIka

tersebut

setelah

memutus

sengketa

tersebut.

Acara Sederhana, maka demi keseragaman

dalam

penyelesaian sengketa informasi di

pengadilan

bagaimanakah

TUN, mekanisme

rincinya ?

PTTUN

dengan

pemecahan

Page 27 of 29

No. 2.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN TANJUNG PINANG

PTUN TANJUNG PINANG

PT.TUN MEDAN


Tentang Pembuktian sengketa informasi Berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan : “Pemeriksaan dilakukan

atas

Bukti hal-hal

hanya yang

dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim, maka : Ø JIka

para

pihak

tidak Ø Otomatis diterapkan dengan Ø Setuju

membantah bukti dan tidak

mencantumkan

mengajukan

dalam putusan

bukti

baru,

daftar

bukti

-Setuju dengan pemecahan dari PTTUN

apakah bukti dalam sengketa informasi di komisi informasi secara otomatis diterapkan dalam sengketa di peradilan TUN, dan dalam putusan….

Page 28 of 29

No.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN TANJUNG PINANG

PTUN TANJUNG PINANG

PT.TUN MEDAN

......PTUN

tidak


perlu

mencantumkan daftar bukti tersebut

?

ataukah

mencantumkan

tetap dalam

putusan ? Ø Jika

bukti

dileges

tersebut oleh

Informasi,

tidak Ø Sebaiknya bukti-bukti dileges Ø Setuju Komisi

apakah

tersebut

bukti

di

materai

sesuai

dengan

Setuju dengan pemecahan dari PTUN

Undang-Undang Bea Materai

harus

dileges/dinazegelan

sesuai

ketentuan UU Bea Materai ? 3.

Tentang

Amar

Putusan

Sengketa Informasi : Berkaitan

dengan

pencarian Ø Terkait dengan amar putusan Ø Setuju

“Kebenaran Materill” dan Asas

sengketa informasi bisa di

dominuslitis di Peradilan TUN,

“NO” (tidak diterima) sesuai

apakah

dengan Hukum Acara TUN

dimungkinkan

adanya

Setuju dengan pemecahan dari PTUN

Putusan tidak dapat diterima (NO) dalam sengketa informasi di Pengadilan TUN, misalnya …

Page 29 of 29

No.

PERMASALAHAN

USUL PEMECAHAN


PTUN TANJUNG PINANG

PTUN TANJUNG PINANG

PT.TUN MEDAN

…berkenaan

dengan

legal

standing Permohonan Keberatan ? ataukah amar Putusan hanya berupa

dikabulkan

atau

ditolaknya

Permohonan

Keberatan

sebagaimana

dimaksud dalam pasal 49 UU 14/2008 jo. Pasal 10 Perma Nomor 2/2011

-----------------ooOoo-----------------


PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Recommend Documents