PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU JL R.E Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu, Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Telp/fax (0736) 52011 Website : www.ptun-bengkulu.go.id Email : [email protected], [email protected]

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: FATMA N.M. SIMBOLON, S.H.,M.H.

Jabatan

: PANITERA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama

: Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.

Jabatan

: KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Bengkulu, Januari 2017 Pihak Pertama

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H. NIP. 19660927 198903 2 002

FATMA N.M. SIMBOLON, S.H.,M.H. NIP. 19621223 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2017 No

Sasaran Program /

Indikator Kinerja

Target

Menimgkatnya

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100 %

penyelesaian perkara

b. Persentase perkara yang diselesaikan

80 %

Kegiatan 1.

c. Persentase perkara yang diselesaikan

100%

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2.

Peningkatan aksepbilitas a. Persentase putusan Hakim

perkara

yang

tidak

mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan

efektifitas a. Persentase perkara yang diregister dan pengelolaan penyelesaian siap didistribusikan ke Majelis Hakim. perkara b. Persentase berkas yang yang diajukan

70 % 85 % 100 % 100 %

100 %

banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap. c. Persentase pemberitahuan pemanggilan

100%

sidang tepat waktu. d. Persentase pemberitahuan putusan tepat

100%

waktu. 4.

Peningkatan aksesibilitas Persentase putusan yang diunggah (upload) masyarakat peradilan

100 %

terhadap ke website (acces

to

justice)

5.

Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas terhadap putusan putusan perkara tata usaha negara yang pengadilan

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100 %

6.

Meningkatnya

kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang

pengawasan.

100 %

ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan

100 %

eksternal yang ditindaklanjuti.

7.

Terwujudnya

a. Persentase Penggunaan belanja Barang

akuntabilitas dan

80 %

(Pagu DIPA 05).

transparansi keuangan

b. Persentase Penggunaan Keuangan Biaya

100 %

Perkara dari pihak ketiga.

Jumlah Anggaran Kegiatan (DIPA 05) yaitu Rp. 29.150.000,-

Ketua

Bengkulu, Januari 2017 Panitera


FATMA N.M. SIMBOLON, S.H.,M.H. NIP. 19621223 199203 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: LASMIATI, S.H.

Jabatan

: SEKRETARIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama

: Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.

Jabatan

: KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



LASMIATI, S.H. NIP. 19640930 198603 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 UNIT KERJA : Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No

Sasaran Program /

Indikator Kinerja

Target

Kegiatan 1.

Menimgkatnya

kualitas 1. Mengoreksi

SDM dan Managemen Perencanaan

dan

menandatangani

Laporan LAKIP dan Laporan Tahunan.

Informasi 2. Mengoreksi dan menandatangani data

Teknologi dan Pelaporan

2 Laporan

2 Laporan

untuk bahan penyusunan RKAKL. 3. Mengoreksi

dan

menandatangani

8 Laporan

pengajuan Revisi Anggaran. 4. Mengoreksi

dan

menandatangani

1 Berkas

RKAKL dan Data dukung. 5. Mengoreksi

dan

menandatangani

2 Semester

menandatangani

12 Buah

Laporan SIMAK BMN. 6. Mengoreksi

dan

Laporan Sistem Akuntansi Instansi Basic Acrual (SAIBA). 2.

Terwujudnya

layanan

Administrasi Pegawai

1. Memantau Jumlah Data Pegawai yang di Update.

20 Pegawai

2. Memantau Jumlah Arsip Pegawai yang Digitalisasi (Scan Arsip Pegawai)

3.

Terwujudnya Kesejahteraan

Layanan

1. Memantau

dan

mengikuti

Pembangunan Pegawai.

Jumlah

Pegawai

Pembinaan

20 Pegawai

yang Bidang

jumlah

Pegawai

yang

mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah

Terwujudnya Mutasi Pegawai

Layanan

8 Hakim

0 Hakim 1 Pegawai

Kepegawaian; 2. Memantau

4.

8 Hakim

1. Memantau

Jumlah

Penyelesaian

Administrasi Usulan kenaikan Pangkat

0 Hakim 3 Pegawai

1 Hakim 2 Pegawai

Pegawai; 2. Memantau

Jumlah

Penyelesaian

5 Hakim

administrasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai;

9 Pegawai

3. Memantau

Jumlah

Penyelesaian

Administrasi Promosi Jabatan Pegawai. 4. Memantaui

Jumlah

Penyelesaian

Administrasi Pemindahan Pegawai; 5. Memantau

Jumlah

0 Hakim 3 Pegawai 3 Hakim 1 Pegawai

Penyelesaian

Administrasi Bagi Jabatan Struktural

0 Hakim 3 Pegawai

dan Fungsional (SPP, SPMJ, SPMT, SPMMJ). 5.

6.

Terwujudnya

Layanan Memantau Jumlah Surat Izin cuti Tahunan,

Kesejahteraan Pegawai

Cuti Sakit, Cuti Alasan penting

Terwujudnya

Layanan

1. Memantau dan Paraf Jumlah Surat

Tata Usaha Kepegawaian.

Tugas Perjalanan Dinas baik didalam

28 Surat

45 Surat

kota maupun diluar kota dan Surat Bebas Tugas. 2. Menyusun dan mengoreksi DUK dan

2 Berkas

Bazzeting Pegawai. 3. Menandatangani

Laporan

17 Laporan

Bulanan,Triwulan dan Tahunan; 4. Mengoreksi Jumlah Pengusulan Karpeg,

3 Kartu

Karsu, dan Taspen; 5. Mengoreksi dan menandatangani Daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS;

8 Hakim 20 Pegawai

6. Jumlah Surat Keputusan Kepegawaian yang diterbitkan yang ditandatangani

11 Surat

oleh Sekretaris dan Ketua; 7. Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar

200 Surat

yang dikelola. 7.

Terwujudnya

Layanan

Tata Usaha Umum

1. Mengoreksi Surat Masuk dan Surat Keluar; 2. Menandatangani SK Rumah Dinas, SK Kendaraan Dinas Roda 2 dan SK

298 Surat 8 Unit 14 Unit

Kendaraan Dinas Roda 4; 3. Menilai

dan

Menandatangani

SKP

terhadap Kasub-Kasub dan Staf; 4. Memantau pendataan keperluan belanja

8 Orang 2 Semester

persediaan dan perlengkapan keperluan sehari-hari perkantoran; 5. Memantau dan penyelesaian pendataan

-

buku perpustakaan; 6. Memantau dan mendata Barang Rusak

1 Berkas

Berat; 8.

Terwujudnya

Layanan

penyediaan perlengkapan ruangan

dalam

Jumlah

Pembenahan ruangan :

acara

-

Penyusunan tata ruang

dan

seremonial

-

Sound System

Terwujudnya

layanan

formal

pekerjaan 12 Bulan/Kegiatan Acara

penyelesaian

lainnya.

9.

pendataan Daftar Barang

Jumlah penyelesaian pekerjaan Pendaftaran 2 Kegiatan dan Laporan Daftar Barang Ruangan

Ruangan (DBR) 10. Terwujudnya kegiatan gedung

layanan

pemeliharaan dan

Jumlah penyelesaian pekerjaan halaman 1 Tahun 1 Kegiatan dan gedung Kantor/Rumah Dinas

halaman

- Kebersihan

kantor termasuk rumah

- Pengecatan

dinas

Gedung/Rumah

dan

pagar

11. Terwujudnya

layanan

Jumlah penyelesaian pekerjaan belanja alat

kegiatan

belanja

tulis kantor

keperluan

4 Kegiatan

sehari-hari

perkantoran dengan alat tulis. 12. Terwujudnya kegiatan

layanan perbaikan

inventaris kantor.

Memelihara pekerjaan perbaikan inventaris

1 Tahun

kantor berupa ; - Perbaikan AC - Pemeliharaan Laptop - Perbaikan Printer Komputer - Perbaikan

Jaringan

Layanan

Telekomunikasi 13. Meningkatnya SDM

dan

Keuangan

kualitas Manajemen

1. Membuat Perencanaan Kerja Bagian

95 %

Keuangan Tahun 2017 2. Meneliti dan Mengelola Surat Masuk dan

Keluar

Bagian

Umum

dan

95%

keuangan. 3. Melaporkan kegiatan Bidang Keuangan

95%

Kepada Sekretaris 4. Melakukan Pembinaan dan Pemberian

95%

SKP pada Kasub dan Staf sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Sub bagian Umum dan Keuangan. 5. Membantu Hakim Pengawas di Bidang Keuangan

sewaktu-waktu

95%

ada

Pemeriksaan Keuangan. 6. Menandatangani

Laporan-Laporan

95%

Bulanan, Semesteran. 7. Melakukan

Monitoring

terhadap

95%

kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. acara-acara

95%

9. Menyusun dan Menandatangani Standar

95%

8. Memantau

perlengkapan

kantor (dokumentasi).

Operasional

Prosedur

(SOP)

sesuai

bidang tugas. 14. Terwujudnya Tata Usaha Keuangan

1. Menandatangani SK Keuangan.

95%

2. Mengoreksi SPM dan SPP.

95%

3. Menandatangani Laporan Pemeriksaan Kas. 4. Menandatangani Laporan Buku Kas.

95% 95%

Jumlah Anggaran Kegiatan (DIPA 05) yaitu Rp. 29.150.000,-

Pihak Kedua



LASMIATI, S.H. NIP. 19640930 198603 2 002


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU JL R.E Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu, Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Telp/fax (0736) 52011 Website : www.ptun-bengkulu.go.id Email : [email protected], [email protected]



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : W1.TUN8/ 151 /OT.01.2/ I /2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

:

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025 2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014; 3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025: 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 ; 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SWI120L0 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Pertama

:

Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua

:

Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut;

Ketiga

:

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Pada Tanggal

: BENGKULU : Januari 2017

KETUA

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H. NIP. 19660927 198903 2 002 Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan; 2. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO 1.

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Persentase

sisa

perkara

yang

diselesaikan.(Perjenis perkara)

2. Persentase perkara yang diselesaikan. (Perjenis perkara)

3. Persentase perkara yang diselesaikan

2.

Peningkatan putusan Hakim

aksepbilitas

PENANGGUNG

PENJELASAN

JAWAB

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan

Majelis Hakim dan

Laporan

dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Panitera

Laporan Tahunan.

Perbandingan antara perkara yang ditangani

Majelis Hakim dan

Laporan

dengan perkara yang diputus

Panitera

Laporan Tahunan.

Majelis Hakim dan

Laporan

Panitera

Laporan Tahunan.

Perbandingan perkara yang tidak mengajukan

Majelis Hakim dan

Laporan

upaya hukum Banding dengan perkara telah

Panitera

Laporan Tahunan.


Majelis Hakim dan

Laporan

upaya hukum Kasasi dengan perkara telah

Panitera

Laporan Tahunan.

Perbandingan

perkara

yang

diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6

dalam jangka sebelum 6 bulan dengan perkara

bulan. (Perjenis perkara)

yang harus diselesaikan maksimal 6 bulan

1. Persentase

perkara

yang

tidak

mengajukan upaya hukum Banding

SUMBER DATA Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

dan

dan

dan

dan

yang diputus

2. Persentase

perkara

yang

tidak

mengajukan upaya Hukum Kasasi

Bulanan

dan

yang diputus

3. Persentase mengajukan

perkara upaya

Peninjauan Kembali

yang

tidak


Majelis Hakim dan

Laporan

hukum

upaya hukum Peninjauan Kembali dengan

Panitera

Laporan Tahunan.

perkara telah yang diputus

Bulanan

dan

3.

Peningkatan

efektifitas

1. Persentase berkas yang diregister

Perbandingan antara berkas perkara yang

pengelolaan

penyelesaian

dan siap didistribusikan ke Majelis

diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara

Hakim

yang didistribusikan ke Majelis

perkara

2. Persentase berkas yang diajukan banding,

kasasi

dan

peninjauan

kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari

kembali yang disampaikan secara

bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang

lengkap

diajukan Kasasi dan PK

3. Persentase

pemberitahuan

pemanggilan sidang tepat waktu

tepat waktu Peningkatan

aksesibilitas Persentase

putusan

Perbandingan sidang yang tepat waktu dengan

Panitera/Sekretaris

diunggah

masyarakat terhadap peradilan (upload) ke website.

Bulanan

dan

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Panitera/Sekretaris

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Perbandingan pemberitahuan putusan tepat

Panitera/Sekretaris

waktu dengan yang tidak tepat waktu yang

Laporan

Laporan Tahunan.

yang tidak tepat waktu

4. Persentase pemberitahuan putusan

4.

Perbandingan antara berkas yang diajukan

Panitera/Sekretaris

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Perbandingan antara perkara yang diputus

Panitera/Sekretaris

dengan upload putusan di website

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

(access to justice) 5.

Meningkatnya

kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas

terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya pengawasan

kualitas

perkara

perdata

yang

putusan perkara tata usaha negara yang

ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara

berkekuatan

perdata

hukum

tetap

yang

ditindaklanjuti.

6.

Perbandingan

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

yang

belum

Panitera/Sekretaris

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Perbandingan dilaporkan

jumlah oleh

pengaduan

masyarakat

yang

mengenai

perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Panitera/Sekretaris

Laporan

Bulanan

Laporan Tahunan.

dan

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Perbandingan

jumlah

temuan

hasil

Panitera/Sekretaris

pemeriksaan eksternal mengenai perilaku

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 7.

Meningkatnya kualitas SDM

1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

Perbandingan jumlah pegawai yang mengikuti

Panitera/Sekretaris

diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai

Laporan

Data

Kepegawaian

yang lulus diklat teknis yudisial.

2. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial


Panitera/Sekretaris

diklat teknis non yudisial dengan jumlah

Laporan

Data

Kepegawaian

pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial. 8.

Terwujudnya akuntabilitas dan Persentase Penggunaan Belanja Pegawai Perbandingan transparansi keuangan

(Pagu DIPA 01)

antara

Jumlah

Penerimaan

Panitera/Sekretaris

Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01) dengan

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01) Persentase Penggunaan Belanja Barang Perbandingan (Pagu DIPA 01)

antara

Jumlah

Penerimaan

Panitera/Sekretaris

Belanja Barang (Pagu DIPA 01) dengan

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 01) Persentase Penggunaan Belanja Modal Perbandingan (Pagu DIPA 01)

antara

Jumlah

Penerimaan

Belanja Modal (Pagu DIPA 01) dengan Realisasi Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01)

Panitera/Sekretaris

Laporan

Bulanan

Laporan Tahunan.

dan

Persentase Penggunaan Belanja Barang Perbandingan (Pagu DIPA 05)

antara

Jumlah

Penerimaan

Panitera/Sekretaris

Laporan


Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05) Persentase Penggunaan Keuangan Biaya Perbandingan Perkara dari pihak Ketiga

antara

Jumlah

Penerimaan

Panitera/Sekretaris

Laporan

Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga dengan

Jumlah

Realisasi

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Penggunaan

Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga

Bengkulu,

Januari 2017

Ketua,

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H. NIP. 19660927 198903 2 002


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU JL R.E Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu, Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Telp/fax (0736) 52011 Website : www.ptun-bengkulu.go.id Email : [email protected], [email protected]



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : W1.TUN8/ 224 /OT.01.2/ II /2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU


a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

:

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Mengingat :


Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Pertama

:

Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua

:


Ketiga

:



: BENGKULU : 2015

KETUA

HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H. NIP. 19560619 198703 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan; 2. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO 1.

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Persentase

sisa

perkara

yang

diselesaikan.(Perjenis perkara)

2. Persentase perkara yang diselesaikan. (Perjenis perkara)

3. Persentase perkara yang diselesaikan

2.

Peningkatan putusan Hakim

aksepbilitas

PENANGGUNG

PENJELASAN

JAWAB

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan

Majelis Hakim dan

Laporan

dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Panitera

Laporan Tahunan.

Perbandingan antara perkara yang ditangani

Majelis Hakim dan

Laporan

dengan perkara yang diputus

Panitera

Laporan Tahunan.

Majelis Hakim dan

Laporan

Panitera

Laporan Tahunan.


Majelis Hakim dan

Laporan

upaya hukum Banding dengan perkara telah

Panitera

Laporan Tahunan.


Majelis Hakim dan

Laporan

upaya hukum Kasasi dengan perkara telah

Panitera

Laporan Tahunan.

Perbandingan

perkara

yang

diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6

dalam jangka sebelum 6 bulan dengan perkara

bulan. (Perjenis perkara)

yang harus diselesaikan maksimal 6 bulan

1. Persentase

perkara

yang

tidak

mengajukan upaya hukum Banding

SUMBER DATA Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

dan

dan

dan

dan

yang diputus

2. Persentase

perkara

yang

tidak

mengajukan upaya Hukum Kasasi

Bulanan

dan

yang diputus

3. Persentase mengajukan

perkara upaya

Peninjauan Kembali

yang

tidak


Majelis Hakim dan

Laporan

hukum

upaya hukum Peninjauan Kembali dengan

Panitera

Laporan Tahunan.

perkara telah yang diputus

Bulanan

dan

3.

Peningkatan

efektifitas

1. Persentase berkas yang diregister

Perbandingan antara berkas perkara yang

pengelolaan

penyelesaian

dan siap didistribusikan ke Majelis

diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara

Hakim

yang didistribusikan ke Majelis

perkara

2. Persentase berkas yang diajukan banding,

kasasi

dan

peninjauan

kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari

kembali yang disampaikan secara

bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang

lengkap

diajukan Kasasi dan PK

3. Persentase

pemberitahuan

pemanggilan sidang tepat waktu

tepat waktu Peningkatan

aksesibilitas Persentase

putusan

Perbandingan sidang yang tepat waktu dengan

Panitera/Sekretaris

diunggah

masyarakat terhadap peradilan (upload) ke website.

Bulanan

dan

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Panitera/Sekretaris

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Perbandingan pemberitahuan putusan tepat

Panitera/Sekretaris

waktu dengan yang tidak tepat waktu yang

Laporan

Laporan Tahunan.

yang tidak tepat waktu

4. Persentase pemberitahuan putusan

4.

Perbandingan antara berkas yang diajukan

Panitera/Sekretaris

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Perbandingan antara perkara yang diputus

Panitera/Sekretaris

dengan upload putusan di website

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

(access to justice) 5.

Meningkatnya

kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas


Meningkatnya pengawasan

kualitas

perkara

perdata

yang

putusan perkara tata usaha negara yang

ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara

berkekuatan

perdata

hukum

tetap

yang

ditindaklanjuti.

6.

Perbandingan

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

yang

belum

Panitera/Sekretaris

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Perbandingan dilaporkan

jumlah oleh

pengaduan

masyarakat

yang

mengenai

perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Panitera/Sekretaris

Laporan

Bulanan

Laporan Tahunan.

dan

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Perbandingan

jumlah

temuan

hasil

Panitera/Sekretaris

pemeriksaan eksternal mengenai perilaku

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 7.


1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.


Panitera/Sekretaris

diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai

Laporan

Data

Kepegawaian

yang lulus diklat teknis yudisial.

2. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial


Panitera/Sekretaris

diklat teknis non yudisial dengan jumlah

Laporan

Data

Kepegawaian

pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial. 8.

Terwujudnya akuntabilitas dan Persentase Penggunaan Belanja Pegawai Perbandingan transparansi keuangan

(Pagu DIPA 01)

antara

Jumlah

Penerimaan

Panitera/Sekretaris

Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01) dengan

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01) Persentase Penggunaan Belanja Barang Perbandingan (Pagu DIPA 01)

antara

Jumlah

Penerimaan

Panitera/Sekretaris


Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 01) Persentase Penggunaan Belanja Modal Perbandingan (Pagu DIPA 01)

antara

Jumlah

Penerimaan

Belanja Modal (Pagu DIPA 01) dengan Realisasi Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01)

Panitera/Sekretaris

Laporan

Bulanan

Laporan Tahunan.

dan

Persentase Penggunaan Belanja Barang Perbandingan (Pagu DIPA 05)

antara

Jumlah

Penerimaan

Panitera/Sekretaris

Laporan


Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05) Persentase Penggunaan Keuangan Biaya Perbandingan Perkara dari pihak Ketiga

antara

Jumlah

Penerimaan

Panitera/Sekretaris

Laporan

Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga dengan

Jumlah

Realisasi

Bulanan

Laporan Tahunan.

Penggunaan

Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga

Bengkulu,

Januari 2015

Ketua,


dan


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU JL R.E Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu, Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Telp/fax (0736) 52011 Website : www.ptun-bengkulu.go.id Email : [email protected], [email protected]



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : W1.TUN8/ 152 /OT.01.2/ I /2017 TENTANG RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2018


a. Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur pada tahun 2017 perlu adanya Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan pada tahun 2017; b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2017.

Mengingat :


Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TENTANG RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2018.

Pertama

:

Membuat Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua

:


Ketiga

:



: BENGKULU : Januari 2017

KETUA



RENCANA KINERJA TAHUN 2018 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU No 1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target

Meningkatnya penyelesaian


100%

perkara


75%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

100%

jangka waktu maksimal 6 bulan 2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: -

Banding

70%

-

Kasasi

80%

-

Peninjauan Kembali

90%

Peningkatan efektifitas

a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim

100%

pengelolaan penyelesaian perkara

b. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang

100%

disampaikan secara lengkap

4.

Peningkatan aksesibilitas

c. Persentase pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu

100%

d. Persentase pemberitahuan putusan tepat waktu

100%

Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

100%

Meningkatnya kepatuhan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tata usaha negara yang

100%


berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

5.

6.

7.

8.

Meningkatnya kualitas

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

pengawasan

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%


a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

90%

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

90%

Terwujudnya akuntabilitas dan

a. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01)

90%


b. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 01)

90%

c. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01)

90%

d. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05)

75%

e. Persentase Penggunaan Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga

100%

Bengkulu, Januari 2017 Ketua,






SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : W1.TUN8/ 225 /OT.01.2/ II /2016 TENTANG RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2017



Mengingat :


Menetapkan


Pertama

:


Kedua

:


Ketiga

:



: BENGKULU : 2015

KETUA




SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target



100%

perkara


75%


100%



3.


Banding

70%

-

Kasasi

80%

-

Peninjauan Kembali

90%



100%



100%


4.



100%


100%


100%



100%




5.

6.

7.

8.



100%

pengawasan


100%



90%


75%



90%



90%


90%


75%


100%







SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : W1.TUN8/ 333 /OT.01.2/ II /2015 TENTANG RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2016



Mengingat :


Menetapkan


Pertama

:


Kedua

:


Ketiga

:



: BENGKULU : 2015

KETUA




SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target



100%

perkara


75%


100%



3.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding

70%

- Kasasi

80%

- Peninjauan Kembali

90%



100%



100%


4.



100%


100%


100%



100%




5.

6.

7.

8.



100%

pengawasan


100%



90%


75%



90%



90%


90%


75%


100%




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU JL R.E Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu, Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Telp/fax (0736) 52011 Website : www.ptun-bengkulu.go.id Email : [email protected], [email protected]


KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : W1.TUN8/

/OT.01.2/ II /2015

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2015-2019


a. Bahwa dalam rangka mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis; b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2015-2019

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014; 3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 004/SEK/SWI1200L0 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA UDAHA NEGARA BENGKULU

TENTANG

PENETAPAN

RENCANA

STRATEGIS

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2015-2019.

Pertama

:

Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini;

Kedua

:

Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut;

Ketiga

:

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : BENGKULU Pada Tanggal : Januari 2014 KETUA


Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan; 2. Arsip;

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2015 – 2019. Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memenuhi butir 1 dan 2 di atas

TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019


100%

100%

100%

100%

100%


75%

75%

80%

80%

80%


100%

100%

100%

100%

100%

jangka waktu maksimal 6 bulan 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


Banding

70%

70%

70%

70%

70%

-

Kasasi

80%

80%

85%

90%

90%

-

Peninjauan Kembali

90%

90%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim b. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap c. Persentase pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu d. Persentase pemberitahuan putusan tepat waktu

4. Peningkatan aksesibilitas


100%

100%

100%

100%

100%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tata

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

100%

100%

100%

100%

100%


90%

90%

90%

90%

90%


75%

75%

80%

80%

85%


90%

90%

95%

95%

95%


90%

90%

90%

90%

90%


90%

95%

95%

95%

95%


75%

75%

80%

80%

85%

e. Persentase Penggunaan Keuangan Biaya Perkara dari

100%

100%

100%

100%

100%

masyarakat terhadap peradilan (access to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

usaha

negara

yang

berkekuatan

hukum

tetap

yang

ditindaklanjuti. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

ditindaklanjuti. 7. Meningkatnya kualitas SDM

8. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan

pihak Ketiga



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Recommend Documents