PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU JL R.E Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu, Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Telp/fax (0736) 52011 Website : www.ptun-bengkulu.go.id Email : [email protected], [email protected]

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2015 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2015 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2015.

Harapan kami semoga LAKIP ini dapat digunakan untuk mengetahui kinerja Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2015.

Bengkulu,

Februari 2016

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu,

HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H. NIP. 19560619 198703 2 001

ii

EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Ditengah berlangsungnya sistem manajemen pemerintahan dengan paradigma baru, Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah berusaha untuk melaksanakan peran dan posisi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang dituangkan dalam Rencana Strategis Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Rencana Strategis meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. Visi Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan sejumlah misi yaitu : 1.

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2.

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan

3.

Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di lingkungan Peradilan

4.

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Dalam upaya mencapai misi tersebut, telah diupayakan melaksanakan kegiatankegiatan yang telah diprogramkan dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan kegiatan yang sifatnya crash program sesuai dengan petunjuk dan kebijakan Mahkamah Agung. Untuk kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2015 telah dilakukan evaluasi mandiri, jujur dan seksama untuk menilai apakah usaha-usaha yang dilakukan berhasil atau gagal dalam mencapai misi. Hasil penilaian program menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan yang dicapai dengan kategori baik. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA No 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya

URAIAN a.

Penyelesaian perkara

Persentase

sisa

TARGET perkara

yang

Peningkatan aksepbilitas

100%

100%

86,1 %

86,1 %

100%

100%

diselesaikan b.

Persentase perkara yang diselesaikan

75 %

c.


100%

a.

putusan Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan

CAPAIAN (%)

100%

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 2.

REALISASI

Persentase

perkara

yang

tidak

mengajukan upaya hukum:

a.

-

Banding

70%

51,61%

51,61%

-

Kasasi

80%

83,87%

83,87%

-

Peninjauan Kembali

90%

93,54%

93,54%

100%

100%

100%

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim

penyelesaian perkara

iii

b.

Persentase

100%

100%

100%

100%

100%

100%

putusan

100%

100%

100%

diunggah

100%

100%

100%

Meningkatnya kepatuhan

Persentase permohonan eksekusi atas

100%

0%

0%

terhadap putusan

putusan perkara tata usaha negara yang

pengadilan.

berkekuatan

masyarakat

100%

0%

0%

Persentase temuan hasil pemeriksaan

100%

0%

0%

90%

100%

100%

75%

100%

100%

Belanja

90%

99,78%

99,78%

Belanja

90%

97,04%

97,04%

Belanja

90%

0%

0%

Belanja

75%

100%

100%

Keuangan

100%

100%

100%

banding, kembali

berkas kasasi

yang

yang dan

diajukan peninjauan

disampaikan

secara

lengkap c.

Persentase

pemberitahuan

pemanggilan sidang tepat waktu d.

Persentase

pemberitahuan

tepat waktu 4.

Peningkatan aksesibilitas

Persentase

putusan

masyarakat terhadap

(upload) ke website.

yang

peradilan (acces to justice)

5.

hukum

tetap

yang

ditindaklanjuti. 6.

Meningkatnya kualitas

a.

pengawasan

Persentase

pengaduan

yang ditindaklanjuti b.

eksternal yang ditindaklanjuti. 7.


a.

SDM

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

b.

Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

8.

Terwujudnya

a.

akuntabilitas dan transparansi keuangan

Persentase

Penggunaan

Pegawai (Pagu DIPA 01) b.

Persentase

Penggunaan

Barang (Pagu DIPA 01) c.

Persentase

Penggunaan

Modal (Pagu DIPA 01) d.

Persentase

Penggunaan

Barang (Pagu DIPA 05) e.

Persentase

Penggunaan

Biaya Perkara dari pihak Ketiga

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk Tahun 2015.

iv

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL............................................................................................ KATA PENGANTAR ......................................................................................... EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ................................. DAFTAR ISI ........................................................................................................

i ii iii v

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. A. Latar Belakang ................................................................................... B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi ............................................... C. Struktur Organisasi ............................................................................. D. Sistematika Penyajian ........................................................................

1 1 1 3 3

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ............................ A. Rencana Strategis ............................................................................... B. Tujuan ................................................................................................. C. Indikator Kinerja Utama ..................................................................... D. Rencana Kinerja Tahun 2015 ............................................................. E. Penetapan Kinerja Tahun 2015 ...........................................................

4 4 5 5 6 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 .................................. A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 ......................................... B. Analisis Capaian Kinerja .................................................................... C. Penetapan Kinerja Tahun 2015 ..........................................................

9 9 10 24

BAB IV P E N U T U P ........................................................................................ A. Kesimpulan......................................................................................... B. Penutup ...............................................................................................

26 26 27

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) 3. SK Rencana Strategis 2015-2019 4. SK Indikator Kinerja Utama 5. SK Rencana Kinerja 2015 6. SK Rencana Kinerja 2016 7. SK Rencana Kinerja 2017 8. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2016 9. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2015

v

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan terjadinya perubahan yang memberikan jaminan tanggung jawab bagi kekuasaan kehakiman dengan terjadinya Reformasi Demokrasi untuk mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efisien, efektif, dan bebas dari KKN, serta mendapatkan kepercayaan publik dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Program kerja pembaharuan peradilan terlaksana dan terus menuju cita-cita yang diimpikan warga peradilan termasuk program independensi organisasi dan keuangan Mahkamah Agung dalam peningkatan SDM. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah Pengadilan tingkat pertama yang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimana wilayah hukum jangkauannya sangat luas yaitu mencakup seluruh wilayah Kabupaten dan Kota Bengkulu. Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu harus mempertanggung jawabkan kinerja kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat Teknis maupun Administrasi melaksanakan Program - Program secara transparan. Bahwa dengan adanya satu atap empat peradilan yang langsung bertanggung jawab ke Mahkamah agung RI, maka Mekanisme Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sampai peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara perubahan itu tidak mengganggu

terhadap masyarakat pencari keadilan dalam proses sengketa Tata Usaha

Negara, merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang menyelenggarakan peradilan dengan undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah dicabut dan diganti dengan undang-undang No.4 Tahun 2004.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 1. KEDUDUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-

1

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu terletak di jalan R.E Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu, Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu. Adapun wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Meliputi beberapa Kabupaten yaitu :

1. Kota Bengkulu 2. Kabupaten Bengkulu Utara 3. Kabupaten Bengkulu Selatan 4. Kabupaten Rejang Lebong 5. Kabupaten Seluma 6. Kabupaten Kapahiang 7. Kabupaten Lebong 8. Kabupaten Kaur 9. Kabupaten Muko-Muko 10. Kabupaten Bengkulu Tengah

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan

tata

usaha

negara,

termasuk sengketa

kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama. 2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi Pengadilan lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan TUN (umum, kepegawaian dan

keuangan kecuali biaya perkara).

2

C. STRUKTUR ORGANISASI

Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu dipimpin oleh Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : 1. Majelis Hakim 2. Panitera/Sekretaris membawahi : A. Sekretaris yang membawahi : -

Kasubbag Kepegawaian

-

Kasubbag Keuangan

-

Kasubbag Umum

B. Wakil Panitera yang membawahi : -

Sub Kepaniteraan Perkara Panitera Muda Perkara

-

Sub Kepaniteraan Hukum Panitera Muda Perkara

-

Kelompok Fungsional Kepaniteraan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam tahun 2015. Capaian kinerja 2015 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2016, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Tata Usaha Negara untuk periode tahun 2016-2019 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk Tahun 2016. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2015. Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2015, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

3

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2014 merupakan tahun Kelima dari Rencana Strategis (Renstra)

yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung

RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ” Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 - 2035. Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif. 2. Didukung

pengelolaan

anggaran

berbasis

kinerja

secara

mandiri

yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil. 5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

4

Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 6 (enam) program prioritas. Pembaruan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu. 2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik. 3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik. 4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan. 5. Pelayanan Publik yang prima. 6. Pengawasan. Keenam program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

B. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya

pelayanan

hukum

yang

berkeadilan

kepada

masyarakat

pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. 4. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat sebagai berikut : No 1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Penyelesaian

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

perkara

b. Persentase perkara yang diselesaikan c.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: -

Banding

-

Kasasi

-

Peninjauan Kembali

5

3.

Peningkatan efektifitas

a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan

pengelolaan penyelesaian perkara

ke Majelis Hakim b. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap c.

Persentase pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu

d. Persentase pemberitahuan putusan tepat waktu 4.


Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5.


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tata

terhadap putusan pengadilan.

usaha

negara

yang

berkekuatan

hukum

tetap

yang

ditindaklanjuti. 6.


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

pengawasan

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

7.

Meningkatnya kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

8.

Terwujudnya akuntabilitas

a. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01)

dan transparansi keuangan

b. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 01) c.

Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01)

d. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05) e. Persentase Penggunaan Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga

D. RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2014

NO 1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya penyelesaian


100%

perkara

b. Persentase perkara yang diselesaikan

75%

c.

100%


2.

Peningkatan aksepbilitas putusan

a. Persentase perkara yang tidak mengajukan

Hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

upaya hukum: -

Banding

70%

-

Kasasi

80%

-

Peninjauan Kembali

90%

a. Persentase berkas yang diregister dan siap

100%

didistribusikan ke Majelis Hakim b. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi

dan

peninjauan

kembali

100%

yang

disampaikan secara lengkap

6

c.

Persentase

pemberitahuan

pemanggilan

100%

sidang tepat waktu d. Persentase

pemberitahuan

putusan

tepat

100%


Persentase putusan yang diunggah (upload) ke

100%

masyarakat terhadap peradilan

website.

waktu 4.

(access to justice) 5.


Persentase permohonan eksekusi atas putusan


perkara tata usaha negara yang berkekuatan

100%

hukum tetap yang ditindaklanjuti. 6.


a. Persentase

yang

100%

pemeriksaan

100%

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis

90%

pengawasan

pengaduan

masyarakat

ditindaklanjuti b. Persentase

temuan

hasil

eksternal yang ditindaklanjuti. 7.


yudisial. b. Persentase pegawai yang lulus diklat non

75%

yudisial 8.

Terwujudnya akuntabilitas dan

a. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai

transparansi keuangan

100%

(Pagu DIPA 01) b. Persentase

Penggunaan

Belanja

Barang

100%

Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu

100%

(Pagu DIPA 01) c.

DIPA 01) d. Persentase

Penggunaan

Belanja

Barang

100%

Biaya

100%

(Pagu DIPA 05) e. Persentase

Penggunaan

Keuangan

Perkara dari pihak Ketiga

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sebagai berikut:

7

NO 1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET



100%

perkara


75%

c.

100%


2.

3.

Peningkatan aksepbilitas putusan

Persentase perkara yang tidak mengajukan

Hakim

upaya hukum:


-

Banding

70%

-

Kasasi

80%

-

Peninjauan Kembali

90%



100%


dan

peninjauan

kembali

100%

yang

disampaikan secara lengkap c.

Persentase pemberitahuan pemanggilan sidang

100%

tepat waktu

4.

d. Persentase pemberitahuan putusan tepat waktu

100%



100%


website.





perkara tata usaha negara yang berkekuatan hukum

100%

tetap yang ditindaklanjuti. 6.


a. Persentase

yang

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal

100%

pengawasan

pengaduan

masyarakat

ditindaklanjuti

yang ditindaklanjuti. 7.



90%


75%

yudisial 8.


a. Persentase

Pegawai

90%

b. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu

90%


Penggunaan

Belanja

(Pagu DIPA 01)

DIPA 01) c.


90%

DIPA 01) d. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu

75%

DIPA 05) e. Persentase

Penggunaan

Keuangan

Biaya

100%


8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

NO 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya

a. Persentase

penyelesaian perkara

TARGET (%)

REALISASI (%)

CAPAIAN (%)

yang

100%

100%

100%

perkara

yang

75%

86,1 %

86,1 %

perkara

yang

100%

100%

100%

INDIKATOR KINERJA sisa

perkara

diselesaikan b. Persentase diselesaikan c.

Persentase

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 2.

Peningkatan

a. Persentase

aksepbilitas putusan Hakim

3.

Peningkatan

perkara

yang

tidak

mengajukan upaya hukum: -

Banding

70%

51,61%

51,61%

-

Kasasi

80%

83,87%

83,87%

-

Peninjauan Kembali

90%

93,54%

93,54%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase berkas yang diregister

efektifitas

dan siap didistribusikan ke Majelis

pengelolaan

Hakim

penyelesaian

b. Persentase berkas yang diajukan

perkara

banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap c.

Persentase

pemberitahuan

pemanggilan sidang tepat waktu d. Persentase pemberitahuan putusan tepat waktu 4.

Peningkatan

Persentase putusan

aksesibilitas


yang diunggah

masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

9

5.

6.

Meningkatnya


kepatuhan

putusan perkara tata usaha negara

terhadap putusan

yang berkekuatan hukum tetap yang

pengadilan.

ditindaklanjuti.

Meningkatnya

a. Persentase pengaduan masyarakat

kualitas

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

yang ditindaklanjuti

pengawasan

b. Persentase pemeriksaan

temuan

hasil

eksternal

yang

ditindaklanjuti. 7.

Meningkatnya

a. Persentase

yang

lulus

90%

100%

100%

yang

lulus

75%

100%

100%

Belanja

90%

99,78%

99,78%

Belanja

90%

97,04%

97,04%

Belanja

90%

0%

0%

Belanja

75%

100%

100%

e. Persentase Penggunaan Keuangan

100%

100%

100%

kualitas SDM

pegawai

diklat teknis yudisial. b. Persentase

pegawai

diklat non yudisial 8.

Terwujudnya

a. Persentase

akuntabilitas dan transparansi

Penggunaan

Pegawai (Pagu DIPA 01) b. Persentase

keuangan

Penggunaan

Barang (Pagu DIPA 01) c.

Persentase

Penggunaan

Modal (Pagu DIPA 01) d. Persentase

Penggunaan

Barang (Pagu DIPA 05)

Biaya Perkara dari pihak Ketiga

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA. Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam tahun anggaran 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah menetapkan 8 (delapan) sasaran selanjutnya

diukur

yang

akan

dicapai.

Kedelapan sasaran

tersebut

dengan mengaplikasikan 21 (dua satu) indikator kinerja. Realisasi

pada akhir tahun menunjukkan bahwa ada 16 (enam belas) indikator yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 1 (satu) indikator belum tercapai dengan hasil baik. Indikator yang belum tercapai adalah a) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding. Sedangkan 4 (empat) realisasi indikatornya 0 % karena tidak ada kegiatan yang masuk yaitu a) Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti, b) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, c) Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang diti ndaklanjuti, d) Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01).

10

TABEL PERKARA GUGATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU BULAN JANUARI- DESEMBER 2014 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KASUS PERKARA

PERTANAHAN PERUMAHAN KEPEGAWAIAN PERBURUHAN PERIZINAN LISTRIK KOPERASI BANK TELEPON PAM GAS LELANG TENDER ASURANSI KEWARGANEGARAAN PERTOKOAN MEREK CATATAN SIPIL AKTA NIKAH PIUTANG YAYASAN NOTARIS HAK PENGELOLAAN HUTANG KAPAL PERLAWANAN PENDIDIKAN KESEHATAN PAJAK KARTU TANDA PENDUDUK TARIF LURAH/ KADES KETERANGAN DAN LAIN-LAIN JUMLAH

SISA PERKARA

MASUK

DISMISSAL

CABUT

PUTUS

SISA

BANDING

KASASI

PK

2 1 -

3 4 -

-

-

3 1 1 -

2 3 -

3 1 -

5 1 1 -

1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 5

3 10

-

-

4 9

1 6

1 5

1 8

1

11

SASARAN 1: Meningkatnya Penyelesaian Perkara

1. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100 %

100 %

100

Sisa perkara untuk tahun 2014 = 5 perkara Perkara yang diputus untuk Sisa perkara tahun 2014 yang ditangani = 5 perkara Persentase realisasi = 5/5 x 100 = 100 (100 %) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 /100 x 100 = 100 %

Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara tahun 2014 dengan perkara yang diputus untuk sisa perkara tahun 2014. Persentase sisa perkara Tata Usaha Negara Bengkulu ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2014, yaitu perkara Tata Usaha Negara sejumlah 5, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

Persentase Penyelesaian Perkara

75 %

60 %

60

Perkara yang ditangani tahun 2015 = sisa tahun 2014 + perkara masuk tahun 2015 Perkara yang ditangani tahun 2015 = 5 + 10 = 15 perkara Perkara Dismissal tahun 2015 = 0 perkara Perkara Cabut tahun 2015 = 0 perkara Perkara yang diputus tahun 2015 = 9 + 0 (Dismissal) + 0 (Cabut) = 9 perkara Persentase realisasi = 9/15 x 100 = 60 (60 %) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 60/100 x 100 = 60 %

12

Sisa Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2014 adalah sebanyak 5 perkara sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2015 adalah sebanyak 10 perkara, sehingga jumlah total perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah sebanyak 15 perkara. Dalam tahun 2015 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah memutus perkara sebanyak 9 perkara (Dismisal 0 dan Cabut 0). Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2014 dan perkara tahun 2015 adalah 60 %. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini sudah mencapai target, yaitu 86,1 % dari target yang telah ditetapkan. 3. Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu Maksimal 6 Bulan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %


100 %

100 %

100

dalam jangka waktu maksimal 6 Bulan

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) Bulan yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Ini menggambarkan bahwa perkara yang diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berjalan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

SASARAN 2 : Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

1. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

Persentase Perkara yang Tidak

70%

51,61%

51,61

Mengajukan Upaya Hukum Banding Jumlah perkara yang diputus tahun 2015 = 9 perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2015 = 4 perkara Persentase realisasi = 4/9 x 100 = 44,44 (44,44 %) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 44,44/100 x 100 = 44,44 %

13

Jumlah perkara yang diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2015 adalah sebanyak 9 perkara sedangkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2015 adalah sebanyak 4 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah 44,44 %. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target, yaitu 44,44 % dari target yang telah ditetapkan.

2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %


80%

83,87%

83,87

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Jumlah perkara yang diputus tahun 2015 = 9 perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2015 = 7 perkara Persentase realisasi = 7/9 x 100 = 77,77 (77,77 %) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 77,77/100 x 100 = 77,77%

Jumlah perkara yang diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2015 adalah sebanyak 15 perkara sedangkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2015 adalah sebanyak 7 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah 77,77%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target, yaitu 83,87% dari target yang telah ditetapkan.

3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan

90%

93,54%

93,54

Upaya Hukum Peninjauan Kembali

14

Jumlah perkara yang diputus tahun 2015 = 9 perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tahun 2015 = 8 perkara Persentase realisasi = 8/9 x 100 = 88,88 (88,88%) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 88,88/100 x 100 = 88,88%

Jumlah perkara yang diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2015 adalah sebanyak 9 perkara sedangkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tahun 2015 adalah sebanyak 8 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah 88,88%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target, yaitu 88,88% dari target yang telah ditetapkan.

SASARAN 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

1. Persentase Berkas yang Diregister dan Siap Didistribusikan Ke Majelis Hakim

Indikator Kinerja Persentase berkas yang diregister dan

Target 100%

Realisasi

Capaian

100%

% 100

siap didistribusikan ke Majelis Hakim

Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diregister dan sikap diditribusikan ke Majelis tahun 2015 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2015 semua berkas dapat didistrbusikan kepada Majelis.

15

2. Persentase Berkas yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang Disampaikan Secara Lengkap.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %


100%

100%

100

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Indikator ini ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya berkas perkara yang telah disampaikan secara lengkap pada tahun 2015 sebanyak 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang diajukan banding, kasasi maupun PK yang disampaikan secara lengkap, yaitu dengan melakukan perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK.

3. Persentase Pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

Persentase pemberitahuan pemanggilan

100%

100%

100

sidang tepat waktu Perkara yang didaftarkan oleh Penggugat kemudian di register, selanjutnya setelah siap disidangkan maka dilakukan pemanggilan sidang melalui surat tercatat, target yang ingin dicapai dalam hal ini adalah terpenuhinya pemanggilan sidang terhadap perkara yang telah didaftarkan seluruhnya atau target 100 %, dari perkara yang didaftarkan sebanyak 15 perkara telah dilakukan pemanggilan sidang sebesar 100%, indikasinya adalah tidak adanya komplain dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang berpekara mengenai pemanggilan sidang dari awal sidang sampai putusan.

4. Persentase Pemberitahuan Putusan Tepat Waktu

Indikator Kinerja Persentase pemberitahuan putusan tepat

Target 100%

Realisasi

Capaian

100%

% 100

waktu

16

Terhadap putusan maupun penetapan terhadap suatu perkara disampaikan kepada pihak penggugat maupun tergugat dapat dilaksanakan 100 % dari target yang ditetapkan.

SASARAN 4 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access To Justice)

-

Persentase Putusan yang Diunggah (Upload) ke Website.

Indikator Kinerja Persentase

putusan

yang

Target diunggah

100 %

Realisasi 100 %

Capaian % 100


Perkara putus tahun 2015 (Termasuk sisa Perkara tahun 2014) = 15 perkara Putusan yang di upload di website = 15 putusan (15 /15 x 100 = 100%) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%

Pada tahun 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah memutus sebanyak 15 perkara (Termasuk sisa Perkara tahun 2014), sedangkan jumlah putusan tahun 2015 yang diunggah ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 15 perkara atau sebanyak 100%. Dengan demikian untuk indikator kinerja ini sudah mencapai target, yaitu 100% dari target yang telah ditetapkan.

SASARAN 5 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

-

Persentase Permohonan Eksekusi Atas Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %


100 %

0%

0

putusan perkara tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

17

Jumlah permohonan eksekusi yang diterima = 3 Jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti = 3 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 3/100 x 100 = 3 %

Pada tahun 2015 tidak ada permohonan eksekusi atas putusan perkara tata usaha negara yang yang masuk didaftarkan ke Pengalian Tata Usaha Negara Bengkulu, sehingga realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk permohonan eksekusi atas putusan perkara tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 adalah 3%. Hal itu dikarenakan tidak adanya kegiatan untuk Indikator Kinerja tersebut.

SASARAN 6 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang

Target 100 %

Realisasi

Capaian

0%

% 0

ditindaklanjuti Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima = 0 Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti = 0 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100 = 0 % Pada tahun 2015 tidak ada pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sehingga realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 adalah 0%. Hal itu dikarenakan tidak adanya kegiatan untuk Indikator Kinerja tersebut. 2. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Ditindaklanjuti Indikator Kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan

Target 100 %

Realisasi

Capaian

0%

% 0

eksternal yang ditindaklanjuti

Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang diterima = 0 Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti = 0 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100 = 0 %

18

Pada tahun 2015 tidak ada temuan hasil pemeriksaan eksternal yang diterima oleh Pengalian Tata Usaha Negara Bengkulu, sehingga realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 adalah 0 %. Hal itu dikarenakan tidak adanya kegiatan untuk Indikator Kinerja tersebut.

SASARAN 7 : Meningkatnya kualitas SDM

1. Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat

90 %

100%

100

Teknis Yudisial. Jumlah Pegawai yang Ikut Diklat Teknis Yudisial tahun 2015 = 10 Orang Jumlah Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial tahun 2015 = 10 Orang Persentase realisasi = 10/10 x 100 = 100% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini sudah mencapai target, yaitu 100% dari target yang telah ditetapkan.

2. Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Non Yudisial.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

Persentase Pegawai yang Lulus Diklat

75 %

100 %

100

Non Yudisial Jumlah Pegawai yang Ikut Diklat Teknis Yudisial tahun 2015 = 1 Orang Jumlah Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial tahun 2015 = 1 Orang Persentase realisasi = 1/1 x 100 = 100 % Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100 %

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target, yaitu 100 % dari target yang telah ditetapkan.

19

SASARAN 8 : Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan

Biaya Operasional

untuk semua kegiatan

adalah bersumber

dari Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). a. Anggaran Rutin Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut : 1). Membuat

Petunjuk

Operasional

Kegiatan

DIPA

tahun

anggaran

2015

untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; 2). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2015 untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; 3). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu (a). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; (b). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Bengkulu untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honorhonor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal; (c). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. b. Pelaporan Keuangan Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah sebagai berikut : 1). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ; 2). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Ada pun Rincian perhitungan Target yang tercapai adalah sebagai berikut : 1. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01)

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

Persentase Penggunaan Belanja Pegawai 95 %

99,59%

99,59

(Pagu DIPA 01)

20

Jumlah Penerimaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01) pada tahun 2015 = Rp. 4.353.978.000,Jumlah Realisasi Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01) pada tahun 2014 = Rp. 4.336.061.896,Persentase realisasi = 4.336.061.896/4.353.978.000 x 100 = 99,59% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 99,59/100 x 100 = 99,59%

Pagu DIPA untuk belanja pegawai yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tahun 2015 adalah Rp. 4.353.978.000,-. Selama tahun anggaran 2 0 15 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menggunakan

dana untuk belanja

pegawai sebanyak Rp. 4.353.978.000,-. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 99,59%.

2. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 01)

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

Persentase Penggunaan Belanja Barang

90 %

94,29%

94,29

(Pagu DIPA 01) Jumlah Penerimaan Belanja Barang (Pagu DIPA) pada tahun 2015 = Rp. 711.419.000,Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA) pada tahun 2015 = Rp. 670.779.668,Persentase realisasi = 670.779.668/711.419.000 x 100 = 94,29% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 94,29/100 x 100 = 94,29%

Pagu DIPA untuk belanja barang yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tahun 2015 adalah Rp. 711.419.000,-. Selama tahun anggaran 201 5 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menggunakan

dana untuk belanja barang

sebanyak Rp. 670.779.668,-. Dengan demikian untuk indikator ini sudah mencapai target yaitu 94,29%.

21

3. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01).

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

Persentase Penggunaan Belanja Modal

90 %

99,72%

99,72

(Pagu DIPA 01) Jumlah Penerimaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01) pada tahun 2015 = 215.000.000,Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01) pada tahun 2015 = 214.400.000,Realisasi Indikator Kinerja Utama = 214.400.000/215.000.000 x 100 = 99,72%

PAGU DIVA untuk belanja modal yang diterima oleh Pengadilan tata Usaha Negara Bengkulu pada Tahun 2015 adalah Rp. 215.000.000,- selama Tahun Anggaran 2015 PTUN Bengkulu menggunakan dana untuk belanja modal sebanyak Rp. 214.400.000,Dengan demikian untuk indikator ini sudah mencapai target 99,72%

4. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05)

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

Persentase Penggunaan Belanja Barang

75 %

100%

100

(Pagu DIPA 05) Jumlah Penerimaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05) pada tahun 2014 = Rp. 29.150.000,Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01) pada tahun 2014 = Rp. 18.558.000,Persentase realisasi = 18.558.000/29.150.000 x 100 = 63,66% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 63,66/100 x 100 = 63,66%

Pagu Belanja Barang (Pagu DIPA 05) yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tahun 2015 adalah Rp. 29.150.000,-. Selama tahun anggaran 2 0 15 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menggunakan

dana untuk Belanja

Barang (Pagu DIPA 05) sebanyak Rp. 18.558.000,-. Dengan demikian untuk indikator ini belum mencapai target yaitu 63,66%.

22

5. Persentase Penggunaan Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian %

Persentase Penggunaan Keuangan Biaya

100%

100%

100

Perkara dari Pihak Ketiga DAFTAR TABEL KEUANGAN BIAYA PERKARA DARI PIHAK KETIGA PADA TAHUN 2014 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU No

Bulan

Jumlah Dana yang

Jumlah Dana yang

Diterima

Dipakai/Digunakan

1.

Januari

Rp. 4.125.000

Rp. 1.548.600

2

Februari

Rp. 4.125.000

Rp. 7.201.500

3

Maret

Rp. 500.000

Rp. 2.250.900

4

April

Rp. 3.750.000

Rp. 2.049.300

5

Mei

Rp. 3.500.000

Rp. 1.003.700

6

Juni

Rp. 2.000.000

Rp. 1.675.900

7

Juli

-

Rp. 3.030.700

8

Agustus

Rp. 2.154.900

Rp. 2.936.800

9

September

Rp. 2.000.000

Rp. 3.264.800

10

Oktober

Rp. 1.000.000

Rp. 1.600.000

11

November

Rp. 2.750.000

Rp. 1.802.700

12

Desember

Rp. 2.250.000

Rp.763.500

Rp. 28 154 900,-

Rp. 29.228.600,-

Total

Sisa keuangan biaya perkara dari pihak ketiga Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2014 adalah sebanyak Rp. 8.621.000,- sedangkan keuangan biaya perkara dari pihak ketiga yang diterima pada tahun 2015 adalah sebanyak Rp. 28 154 900,- sehingga jumlah keuangan biaya perkara dari pihak ketiga Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tahun 2014 adalah sebanyak Rp.36.775.900,-. Pada tahun 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah melakukan pengeluaran keuangan biaya perkara dari pihak ketiga sebanyak Rp. 29.228.600,-. Sehingga sisa dana tersebut pada tahun 2015 adalah sebanyak Rp. 7.547.300,-. Untuk sisa dana dari biaya perkara pihak ketiga sebesar Rp. 7.547.300,-, selanjutnya akan segera dikembalikan ke pihak ketiga atau dikembalikan ke negara. Sehingga Realisasi

23

Indikator untuk penggunaan keuangan biaya perkara dari pihak ketiga sudah mencapai target sebesar 100%. E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015.

TABEL PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2015

NO 1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET



100%

perkara


100%

c.

100%


2.

3.

Peningkatan aksepbilitas

Persentase perkara yang tidak mengajukan

putusan Hakim

upaya hukum:


-

Banding

75%

-

Kasasi

80%

-

Peninjauan Kembali

90%



100%


dan

peninjauan

kembali

100%

yang

disampaikan secara lengkap c.

Persentase

pemberitahuan

pemanggilan

100%

sidang tepat waktu d. Persentase

pemberitahuan

putusan

tepat

100%



100%


website.

waktu 4.





perkara tata usaha negara yang berkekuatan

100%

hukum tetap yang ditindaklanjuti. 6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase

pengaduan

masyarakat

yang

100%

ditindaklanjuti

24

b. Persentase

temuan

hasil

pemeriksaan

100%


90%

eksternal yang ditindaklanjuti.

7.



75%

yudisial 8.


a. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai


99.59%

(Pagu DIPA 01) b. Persentase

Penggunaan

Belanja

Barang

94.29%


99.72%

(Pagu DIPA 01) c.

DIPA 01) d. Persentase

Penggunaan

Belanja

Barang

63.66%

(Pagu DIPA 05) e. Persentase

Penggunaan

Keuangan

Biaya

100%


25

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2015 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. 3. Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 5 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 10 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berjumlah 15 perkara, dari jumlah sebanyak 15 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 9 perkara (60%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2015 sebanyak 6 perkara (40%).

26

B. PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2015;

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya se-optimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun;

Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

Bengkulu,

Januari 2015

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu,


27

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU KETUA Henriette S. Putuhena, S.H., M.H. WAKIL KETUA -

Majelis Hakim 1. Rahmi Afriza, S.H., M.H. 2. Fajar Shiddiq Arfah, S.H. 3. Sahibur Rasid, S.H., M.H. 4. Muhammad Ali, S.H. 5. Riki Yudiandi, S.H.,M.H 6. Andi Hendra Dwi Bayu Putra, S.H. 7. Andini, S.H. 8. Ulia Alba, S.H., M.H.

PANITERA Fatma Nochris M. Simbolon, S.H., M.H. WAKIL PANITERA SEKRETARIS Suhendra, S.H. Lasmiati, S.H

Sub Kepaniteraan Perkara Panmud Perkara Ari Prabowo, S.H

Sub Kepaniteraan Hukum Panmud Hukum Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.

Garis Koordinasi Garis Tanggung Jawab

Kasub.bag Perencanaan & Pelaporan IT Junida Hafni, S.E. Kelompok Fungsional Kepaniteraan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Martadinata, SH.,M.H Bambang H.C, SH Sri Sumirat, S.H. Lidya Febriani, S.H. Heny Prawasti, A.Md. Pismawati, SH

(PP) (PP) (PP) (PP) (PP) (PP)

7.

Rustam

(JSP)

Kasub.bag Ortala & Kepegawaian

Kasub.bag Umum & Keuangan

Eka Septianingsih, ST

Yenni Syafniar, S.Pd.

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : W1.TUN8/332/OT.01.2/II/2015 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2014

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2014, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut;

Mengingat :

1. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Laporan; 2. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara No.

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikasi Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 4. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No.20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

:

Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2014;

Kedua

:

Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2014;

Ketiga

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; SALINAN / TINDASAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya . Ditetapkan di : BENGKULU Pada Tanggal : 2015 KETUA


Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan; 2. Yang bersangkutan; 3. Arsip.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU JL. RE. MARTADINATA NO. 1 Telp/fax. ( 0736 ) 52011 DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Nomor : W1.TUN8/332/OT.01.2/II/2015 Tanggal : 27 Februari 2015

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2014

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10 11.

NAMA/NIP HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H. NIP. 19560619 198703 2 001 SETYOBUDI, S.H., M.H. NIP. 19630625 199203 1 003 FATMA NOCHRIS M. SIMBOLON, S.H., M.H. NIP. 19621223 199203 1 001 SUHENDRA, S.H. NIP. 19680525 199203 1 006 H. AGUSTAM EFFENDI, S.H., M.H. NIP. 19640813 198903 1 005 RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H. NIP. 19790820 199903 2 002 ARI PRABOWO, S.H. NIP. 19731030 199803 1 002 YENNI SYAFNIAR, S.Pd. NIP. 19660603 198603 2 002 JUNIDA HAFNI, S.E. NIP. 19610611 199003 2 001 WANSERI, S.H. NIP. 19680805 199003 1 004 ROBERT BOUZEN, S.T. NIP. 19870606 201101 1 010

PANGKAT/GOL. RUANG

JABATAN

JABATAN DI KOMITE

PEMBINA UTAMA MADYA ( IV/d )

KETUA

PENGARAH

PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c )

WAKIL KETUA

PENANGGUNG JAWAB

PEMBINA TK. I ( IV/b )

PANITERA/SEKRETARIS

KETUA TIM

PENATA TK. I ( III/d )

WAKIL PANITERA

WAKIL KETUA

PEMBINA ( IV/a )

WAKIL SEKRETARIS

SEKRETARIS


PANMUD PERKARA

ANGGOTA


PANMUD HUKUM

ANGGOTA


KASUB BAG KEPEGAWAIAN

ANGGOTA


KASUB BAG KEUANGAN

ANGGOTA


KASUB BAG UMUM

ANGGOTA

PENATA MUDA TK. I ( III/b )

STAF SUB KEPEGAWAIAN

ANGGOTA

Bengkulu, Ketua,

2015


PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : W1.TUN8/ 103 /OT.01.2/ I /2014 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU


a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembuatan, penyusunan dan penyampaian informasi dalam Bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan, maka perlu di bentuk tim penyusunan RENSTRA di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran-lampiran ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

1. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 5. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

No.20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 7. SK Ketua MARI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan;

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

:

Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 20152019 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua

:

Tugas Tim adalah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 20152019 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Ketiga

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; SALINAN / TINDASAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya . Ditetapkan di : BENGKULU Pada Tanggal : Januari 2014 KETUA


Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan; 2. Yang bersangkutan; 3. Arsip.

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2015 – 2019. Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memenuhi butir 1 dan 2 di atas

TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019


100%

100%

100%

100%

100%


75%

75%

80%

80%

80%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

100%

100%

100%

100%

100%

- Banding

70%

70%

70%

70%

70%

- Kasasi

80%

80%

85%

90%

90%

- Peninjauan Kembali

90%

90%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

jangka waktu maksimal 6 bulan 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim b. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap c. Persentase pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu d. Persentase pemberitahuan putusan tepat waktu

4. Peningkatan aksesibilitas


100%

100%

100%

100%

100%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tata

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

100%

100%

100%

100%

100%

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

90%

90%

90%

90%

90%

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

75%

75%

80%

80%

85%


90%

90%

95%

95%

95%

b. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 01)

90%

90%

90%

90%

90%

c. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01)

90%

95%

95%

95%

95%

d. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05)

75%

75%

80%

80%

85%

e. Persentase Penggunaan Keuangan Biaya Perkara dari

100%

100%

100%

100%

100%

masyarakat terhadap peradilan (access to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

usaha

negara

yang

berkekuatan

hukum

tetap

yang

ditindaklanjuti. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

ditindaklanjuti. 7. Meningkatnya kualitas SDM

8. Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan

pihak Ketiga

Bengkulu, Januari 2014 Ketua,


SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : W1.TUN8/ 334 /OT.01.2/ II /2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU


a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

:

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025 2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014; 3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025: 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 ; 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SWI120L0 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Pertama

:

Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua

:

Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut;

Ketiga

:

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Pada Tanggal

: BENGKULU : 2015

KETUA


Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan; 2. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO 1.

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Persentase

sisa

perkara

yang

diselesaikan.(Perjenis perkara)

2. Persentase perkara yang diselesaikan. (Perjenis perkara)

3. Persentase perkara yang diselesaikan

2.

Peningkatan putusan Hakim

aksepbilitas

PENANGGUNG

PENJELASAN

JAWAB

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan

Majelis Hakim dan

Laporan

dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Panitera

Laporan Tahunan.

Perbandingan antara perkara yang ditangani

Majelis Hakim dan

Laporan

dengan perkara yang diputus

Panitera

Laporan Tahunan.

Majelis Hakim dan

Laporan

Panitera

Laporan Tahunan.

Perbandingan perkara yang tidak mengajukan

Majelis Hakim dan

Laporan

upaya hukum Banding dengan perkara telah

Panitera

Laporan Tahunan.


Majelis Hakim dan

Laporan

upaya hukum Kasasi dengan perkara telah

Panitera

Laporan Tahunan.

Perbandingan

perkara

yang

diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6

dalam jangka sebelum 6 bulan dengan perkara

bulan. (Perjenis perkara)

yang harus diselesaikan maksimal 6 bulan

1. Persentase

perkara

yang

tidak

mengajukan upaya hukum Banding

SUMBER DATA Bulanan

Bulanan

Bulanan

Bulanan

dan

dan

dan

dan

yang diputus

2. Persentase

perkara

yang

tidak

mengajukan upaya Hukum Kasasi

Bulanan

dan

yang diputus

3. Persentase mengajukan

perkara upaya

Peninjauan Kembali

yang

tidak


Majelis Hakim dan

Laporan

hukum

upaya hukum Peninjauan Kembali dengan

Panitera

Laporan Tahunan.

perkara telah yang diputus

Bulanan

dan

3.

Peningkatan

efektifitas

1. Persentase berkas yang diregister

Perbandingan antara berkas perkara yang

pengelolaan

penyelesaian

dan siap didistribusikan ke Majelis

diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara

Hakim

yang didistribusikan ke Majelis

perkara

2. Persentase berkas yang diajukan banding,

kasasi

dan

peninjauan

kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari

kembali yang disampaikan secara

bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang

lengkap

diajukan Kasasi dan PK

3. Persentase

pemberitahuan

pemanggilan sidang tepat waktu

tepat waktu Peningkatan

aksesibilitas Persentase

putusan

Perbandingan sidang yang tepat waktu dengan

Panitera/Sekretaris

diunggah

masyarakat terhadap peradilan (upload) ke website.

Bulanan

dan

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Panitera/Sekretaris

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Perbandingan pemberitahuan putusan tepat

Panitera/Sekretaris

waktu dengan yang tidak tepat waktu yang

Laporan

Laporan Tahunan.

yang tidak tepat waktu

4. Persentase pemberitahuan putusan

4.

Perbandingan antara berkas yang diajukan

Panitera/Sekretaris

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Perbandingan antara perkara yang diputus

Panitera/Sekretaris

dengan upload putusan di website

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.


Meningkatnya

kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas


Meningkatnya pengawasan

kualitas

perkara

perdata

yang

putusan perkara tata usaha negara yang

ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara

berkekuatan

perdata

hukum

tetap

yang

ditindaklanjuti.

6.

Perbandingan

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

yang

belum

Panitera/Sekretaris

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Perbandingan dilaporkan

jumlah oleh

pengaduan

masyarakat

yang

mengenai

perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Panitera/Sekretaris

Laporan

Bulanan

Laporan Tahunan.

dan

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Perbandingan

jumlah

temuan

hasil

Panitera/Sekretaris

pemeriksaan eksternal mengenai perilaku

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 7.


1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

Perbandingan jumlah pegawai yang mengikuti

Panitera/Sekretaris

diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai

Laporan

Data

Kepegawaian

yang lulus diklat teknis yudisial.

2. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Perbandingan jumlah pegawai yang mengikuti

Panitera/Sekretaris

diklat teknis non yudisial dengan jumlah

Laporan

Data

Kepegawaian

pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial. 8.

Terwujudnya akuntabilitas dan Persentase Penggunaan Belanja Pegawai Perbandingan transparansi keuangan

(Pagu DIPA 01)

antara

Jumlah

Penerimaan

Panitera/Sekretaris

Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01) dengan

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01) Persentase Penggunaan Belanja Barang Perbandingan (Pagu DIPA 01)

antara

Jumlah

Penerimaan

Panitera/Sekretaris

Belanja Barang (Pagu DIPA 01) dengan

Laporan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 01) Persentase Penggunaan Belanja Modal Perbandingan (Pagu DIPA 01)

antara

Jumlah

Penerimaan

Belanja Modal (Pagu DIPA 01) dengan Realisasi Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01)

Panitera/Sekretaris

Laporan

Bulanan

Laporan Tahunan.

dan

Persentase Penggunaan Belanja Barang Perbandingan (Pagu DIPA 05)

antara

Jumlah

Penerimaan

Panitera/Sekretaris

Laporan

Belanja Barang (Pagu DIPA 05) dengan

Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05) Persentase Penggunaan Keuangan Biaya Perbandingan Perkara dari pihak Ketiga

antara

Jumlah

Penerimaan

Panitera/Sekretaris

Laporan

Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga dengan

Jumlah

Realisasi

Bulanan

Laporan Tahunan.

Penggunaan

Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga

Bengkulu,

Januari 2015

Ketua,


dan

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : W1.TUN8/ 107 /OT.01.2/ I /2014 TENTANG RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2014


a. Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun perlu adanya Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan dalam tahun 2014; b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2014.

Mengingat :


Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TENTANG RENCANA KINERIA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2014.

Pertama

:

Membuat Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua

:


Ketiga

:



: BENGKULU : Januari 2014

KETUA



RENCANA KINERJA TAHUN 2014 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU No 1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target



100%

perkara


75%


100%

jangka waktu maksimal 6 bulan 2.


3.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding

70%

- Kasasi

80%


90%


a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim

100%


b. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang

100%


4.


c. Persentase pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu

100%


100%


100%


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tata usaha negara yang

100%


berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.


5.

6.

7.

8.



100%

pengawasan


100%



90%


75%



90%



90%


90%


75%

e. Persentase Penggunaan Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga

100%



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : W1.TUN8/ 108 /OT.01.2/ I /2014 TENTANG RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2015


a. Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur pada tahun 2015 perlu adanya Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan pada tahun 2015; b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2015.

Mengingat :


Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TENTANG RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2015.

Pertama

:


Kedua

:


Ketiga

:



: BENGKULU : Januari 2014

KETUA




SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target



100%

perkara


75%


100%



3.


70%

- Kasasi

80%


90%



100%



100%


4.



100%


100%


100%



100%




5.

6.

7.

8.



100%

pengawasan


100%



90%


75%



90%



90%


90%


75%


100%



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : W1.TUN8/ 333 /OT.01.2/ II /2015 TENTANG RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2016


a. Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur pada tahun 2016 perlu adanya Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan pada tahun 2016; b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2016.

Mengingat :


Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TENTANG RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2016.

Pertama

:


Kedua

:


Ketiga

:



: BENGKULU : 2015

KETUA




SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target



100%

perkara


75%


100%



3.


70%

- Kasasi

80%


90%



100%



100%


4.



100%


100%


100%



100%




5.

6.

7.

8.



100%

pengawasan


100%



90%


75%



90%



90%


90%


75%


100%



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Recommend Documents