STANDAR PELAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SE - WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

STANDAR PELAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SE - WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Hasil Rumusan Di Pulau Batam Tgl. 5 – 8 J u l I 2012

1 www.pttun-medan.go.id address : Jl. Peratun Medan - Estate Medan – Sumatera Utara Telp 061-6617552 Fax 061-6617552

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN N o m o r : W1-TUN/KT-43/OT.01.3/VII/2012 T E N T A N G PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA WILAYAH PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Menimbang

:

1.

2.

3.

Mengingat

:

Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya; Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui SK Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor W1-TUN/42/KT.01/VI/2012 tanggal 29 Juli 2012 telah menetapkan Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Peradilan Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; Bahwa hasil rumusan segenap unsur pimpinan di jajaran wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah menghasilkan beberapa kebijakan dalam pelayanan peradilan dengan tersedianya Standar Pelayanan Peradilan pada Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan; 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu; 10. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;


KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

M E M U T U S K A N Menetapkan Pertama

: :

Kedua

:

Supaya seluruh pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberlakukan Standar Pelayanan Peradilan pada Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : M e d a n Pada Tanggal : 24 Juli 2012 K E T U A, H. ARPANI MANSUR, SH., MH. NIP. 19560327 198403 1 002


''Bunga Rampai'' STANDAR PELAYANAN PERADILAN Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Batam, (Peratun Se-Sumatera)– Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan kewajiban kepada tiap-tiap lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun Standar Pelayan Publik. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang membawahi seganap Pengadilan Tata Usaha Negara se-wilayah Sumatera sangat menyadari kebutuhan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan yang berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik. Untuk menjalankan dan memenuhi kewajiban tersebut, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada 9 Februari 2012. Kebijakan Mahkamah Agung RI ini perlu ditindaklanjuti oleh segenap Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan melaksanakan Penyusunan Standar Pelayanan Peradilan yang akan menjadi acuan oleh pengadilan-pengadilan di tingkat pertama dan banding dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik kepada segenap lapisan masyarakat. Untuk melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.026/KMA/SK/II/2012, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui SK Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:W1-TUN/42/KT.01/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 menetapkan Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Peradilan Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan TA.2012 yang dilaksanakan di Pulau Batam dari tanggal 5 S/d tanggal 8 Juli 2012, maka segenap Ketua, Wakil Ketua serta para Panitera dijajaran wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta para Hakim Tinggi PTTUN Medan berkumpul di Pulau Batam untuk merumuskan dan menyatukan persepsi tentang apa saja yang menjadi Pedoman bagi PTTUN Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding serta segenap PTUN se-Sumatera sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan standar pelayanan peradilan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan kepada publik. Secara umum, hasil rumusan dari pertemuan segenap unsur pimpinan dijajaran wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ini telah menghasilkan beberapa kebijakan dalam menyediakan pelayanan yang meliputi: pelayanan administrasi persidangan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan dan pelayanan permohonan informasi sebagaimana telah diatur dalam UU No.25 Tahun 2009 Jo SK Ketua MA. RI No.026/KMA/SK/II/2012. Kebijakan tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Pengadilan yang berlaku pada PTTUN Medan dan PTUN se-Sumatera ini dihasilkan melalui proses yang cukup panjang, dengan rangkaian tanya jawab sesama peserta, serta pembahasan di dalam kelompok kerja dari tiap-tiap PTUN pada Pengadilan sewilayah PTTUN Medan yang dipandu secara bergantian oleh Bapak H. Arpani Mansur, SH, MH (Ketua PTTUN Medan, H. Iskandar, SH (Wakil Ketua PTTUN Medan),


Yosran, SH, M.Hum (Hakim Tinggi PTTUN Medan) . Adapun Standar Pelayanan Pengadilan pada Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memuat dasar hukum, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu, biaya atau tarif, produk pelayanan, sarana prasarana dan kompetensi pelaksana. Dengan telah tersedianya Standar Pelayanan Pengadilan bagi Pengadilan sewilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ini, maka diharapkan agar segenap satuan kerja dapat melaksanakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya serta akan tercipta peningkatan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat sehingga turut meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Wassalam….., H. Arpani Mansur, SH., MH (Admin/Kahumas PTTUN Medan; Falentius Tarihoran /Joe Frizer Sipayung*)

-------oooOOooo-------


STANDAR PELAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SE - WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN I. KETENTUAN UMUM A. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4 . Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2009. 5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009. 7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku III); 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan. 10. Keputusan Ketua Mahkama Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. B. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat. 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. C. Maksud 1. Sebagai bagian dari komitmen pcngadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. 2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan. 3. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan dalam penyelenggaraan pelayanan. D. Ruang Lingkup 1. Pelayanan pengadilan yang diatur di dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan pengadilan pada pengadilan di tingkat pertama pada PTUN Se – Wilayah


Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. 2. Standar Pelayanan ini memuat: a. Dasar hukum, b. Sistem Mekanisme dan Prosedur c. Jangka Waktu d. Biaya atau tarif e. Produk Pelayanan f. Sarana Prasarana g. Kompetensi Pelaksana 3. Secara umum pcngadilan menyediakan pelayanan sebagai berikut: a. Pelayanan Administrasi Persidangan b. Pelayanan Bantuan Hukum c. Pelayanan Pengaduan a. Pelayanan Permohonan Informasi 4. Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang berkaitan dengan Putusan pengadilan bukanlah obyek dari pelayanan pengadilan dan oleh karenanya tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan pengadilan yang dapat diadukan oleh masyarakat. E. Pengertian 1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 2.

Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

3. Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik. 4. Penyelenggara pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap satuan kerja yang melakukan kegiatan pelayanan pengadilan. 5.

Pelaksana pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau


serangkaian tindakan pelayanan pengadilan. 6.

Masyarakat adalah seluruh pihak, balk warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pengadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

7.

Hari adalah hari kerja kecuali disebutkan lain dalam ketentuan

F. Pejabat Penanggung Jawab Pelayanan Pengadilan 1.

Pejabat penanggung jawab pelayanan pengadilan terdiri dari: a. Penyelenggara pelayanan pengadilan b. Pelaksana pelayanan pengadilan.

2.

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut: a. adil dan tidak diskriminatif; b. cermat; c. santun dan ramah; d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; e. profesional; f. tidak rnempersulit; g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar; h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara; i.

tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;

j.

terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;

k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; sesuai dengan kepantasan; dan n. tidak menyimpang dari prosedur. G. Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan 1.

Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik pengadilan dalam hal: a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau rnelanggar larangan; dan b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

2. Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan pengadilan.


3.

Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja penyelenggara pelayanan pengadilan yaitu Pimpinan satuan kerja penyelenggara pelayanan pengadilan yang memuat: a. nama dan alamat lengkap; b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanam c. permintaan penyelesaian yang diajukan; d. tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu.

4.

Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.

5.

Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib memberikan tanda terima pengaduan yang sekurang-kurangnya memuat: a. Identitas pengadu secara lengkap; b. Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pengadilan; c. Tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan d. Tanda tangan serta nama pejabat pegawai yang menerima pengaduan.

6.

Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling larnbat 14 (empat betas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurangkurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 3.

7.

Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.

8.

Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

9.

Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

10. Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut. 11. Setiap

Penyelenggara

Pelayanan

Pengadilan

wajib

mengumumkan

Rekapitulasi

penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang rnasuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.


H. Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan 1.

Pengadilan wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.

2.

Dalam

memeriksa

materi

pengaduan,

penyelenggara

wajib

berpedoman

pada

prinsip independen, nondiskrirninasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. 3.

Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah.

4.

Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.

5.

Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

6.

Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

I. Ketentuan Sanksi 1. Pimpinan satuan kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik, berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan standar pelayanan pengadilan dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku 3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan didasarkan pada ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di lingkungan badan peradilan. J. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik 1. Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pengadilan pada satuan kerjanya secara secara terstruktur dan berkala. 2. Mahkamah Agung melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh satuan kerja secara terstruktur dan berkala. 3. Penilaian kinerja pelayanan pengadilan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang akan disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan standar pelayanan pengadilan.


K. Pelaksanaan Standar Pelayanan pada Semua Badan Peradilan 1 . Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan ini mempertimbangkan luas wilayah hukum, modal transportasi, kebutuhan masyarakat dan kemampuan pengadilan, terutama dalam menentukan waktu, besaran biaya dan sarana prasarana yang disediakan. 2. Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan ini dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan. 3. Penyusunan standar pelayanan pengadilan ini dilakukan dengan berpedoman pada UU Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Pengadilan. II. STANDAR PELAYANAN UMUM A. Pelayanan Persidangan 1. Sidang Pengadilan dimulai pada jam 9.00. Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum. 2. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian; 3. Pengadilan wajib mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada papan pengumuman, situs resmi pengadilan dan media lainnya yang mudah dilihat masyarakat. 4. Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai; atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim. 5. Pengadilan wajib memutus dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak gugatan didaftarkan oleh Penggugat. 6. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui meja informasi, situs pengadilan atau media informasi lainnya.


B. Biaya Perkara 1.

Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan.

2.

Besarnya panjar biaya perkara ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan dan wajib diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media informasi lain yang mudah diketahui masyarakat.

3.

Besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau Penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.

4.

Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara tata usaha negara didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ketempat para piltak yang dipanggil serta biaya administrasi, yang dipertanggungjawabkan dalam putusan.

5.

Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada bank. Pegawai pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).

6.

Pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi.

7.

Pengadilan wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).

8.

Pengadilan menctapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor pos, ongkos kirim berkas dan biaya pernberitahuan berkas perkara kepada para pihak.

9.

Penyelenggara Layanan Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.

10. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BRI Cabang Veteran - JI. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat; Rekening Nomor 31. 46.0370.0 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan. 11. Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh


Ketua Mahkamalt Agung, biaya pengiriman uang melalui bank, ongkos kirim berkas, biaya pemberitahuan. C. Pelayanan Bantuan Hukum (SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum) 1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan. 2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh piliak-pihak yang tidak mampu. 3. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut: a. bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum; b. bantuan pernbuatan dokumen hukum; c. advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya d. rujukan kepada Ketua Pengadilan untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku; e. rujukan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku. 4. Pengadilan memberikan layanan pernbebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihakpihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Majelis Hakim. 5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas. 6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan: a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. 7. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka pennohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.


8. Prosedur permohonan berperkara secara prodeo: a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung. b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon. c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak. d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja. e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum. 9. Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses. D. Pelayanan Pengaduan 1. Dasar Hukum: a. SK KMA Nomor: 076/KMA/SK/V1/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan lembaga Peradilan b. SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VI11/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan 2. Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pclayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30


(tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan. 3.

Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, mis:situs Pengadilan (http://www.ptun.palembang.go.id) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.

4.

Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat

digunakan

oleh

pelapor

untuk

mendapatkan

informasi

mengenai

status

pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda. 5.

Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak menclapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalain hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.

6.

Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.

E. Pelayanan Informasi 1. Dasar Hukum: a.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

b.

SK KMA Nomor 144/KMA/SK/111/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan

c.

SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan

2. Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai: a.

hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;

b.

tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;

c.

hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;

d. tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan; e.

informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi publik.


3. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan. 4. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi. 5. Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja. 6. Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan. 7. Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya. 8. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi. 9. Pengadilan akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya. III. STANDAR PELAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN. A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 3Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara B. Pelayanan Gugatan 1. Pengadilan Tata Usaha Negara menerima gugatan dan gugatan perlawanan terhadap penetapan pemeriksaan pendahuluan (dismissal process). Surat gugatan tersebut diajukan oleh penggugat kepada petugas pada Meja Pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana penggugat bersengketa. 2. Gugatan TUN hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari (kalender) sejak objek sengketa diketahui oleh penggugat atau diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 3. Penggugat dapat mendaftarkan gugatan melalui pengadilan sebagai berikut: a. Pengadilan TUN di tempat kedudukan tergugat; b. Pengadilan TUN terdekat sesuai dengan domisili penggugat. Pengadilan tersebut akan mengirimkan berkas gugatan kepada Pengadilan TUN di tempat kedudukan


Tergugat untuk dilakukan pemeriksaan; c. Pengadilan Tinggi TUN, dalam hal perkara telah dilakukan Banding Administratif 4. Surat gugatan dapat dikirimkan melalui pos. Dalam hal ini, Panitera akan memberitahukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada penggugat yang menginformasikan tenggang waktu pembayaran panjar perkara selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberitahukan. Jika penggugat tidak melakukan pembayaran setelah melewati jangka waktu tersebut, maka gugatan tidak dapat didaftarkan 5. Untuk mendaftarkan gugatan, penggugat harus menyertakan dokumen sebagai berikut : a. Surat Gugatan atau Surat Gugatan Perlawanan minimal 5 (lima) rangkap b. Surat Kuasa Khusus dari penggugat kepada Kuasa Hukumnya (bila penggugat menggunakan Kuasa Hukum) Dalam hal penggugat tidak memiliki objek gugatan, maka Hakim akan meminta kepada tergugat untuk menyerahkan objek gugatan tersebut pada saat pemeriksaan selanjutnya 6. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat jika terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak. Permohonan tersebut disampaikan dalam Surat Gugatan, dan Ketua Pengadilan menetapkan dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut dalam 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan. 7. Penggugat dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa jika terdapat keadaan sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan. Permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan tersebut dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. 8. Petugas Meja Pertama akan menghitung panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara yang diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara. 9. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan TUN (Iihat bagian II.0 tentang Pelayanan Bantuan Hukum). 10. Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari Petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar. Penggugat melakukan pembayaran panjar melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan. 11. Penggugat menyerahkan SKUM dan bukti pembayaran kepada Petugas Meja Pertama untuk didaftarkan dan menerima tanda lunas beserta Surat Gugatan yang sudah


dibubuhi cap tanda pendaftaran dari petugas pada hari yang sama atau selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja. 12. Pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi. Penambahan panjar biaya perkara dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan. 13. Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada petugas Meja Kedua untuk diberikan nomor register. C. Pelayanan Administrasi Persidangan 1. Dalam hal dilakukan proses dismissal, Pengadilan harus menyampaikan pemanggilan secara tertulis kepada para pihak. 2. Pengadilan melakukan pemanggilan sidang pertama selambat-lambatnya 6 (hari) sebelum sidang pertama. 3. Pengadilan wajib menyelenggarakan sidang Pengadilan di ruang sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam hal perkara menyangkut ketertiban umum atau keselamatan Negara, kecuali dalam hal dilakukan pemeriksaan setempat. 4. Pengadilan wajib memutus perkara TUN termasuk melakukan diminutasi dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak gugatan didaftarkan oleh Penggugat. 5. Pengadilan wajib menyediakan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, termasuk para pihak yang tidak hadir pada sidang pernbacaan putusan, paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan.

D. Pelayanan Upaya Hukum 1. Pelayanan Administrasi Banding a. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Panitera Muda Perkara pada Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir. b. Pemohon banding harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pengadilan meregister perkara dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas. c. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding. d. Pengadilan

wajib

memberikan

kesempatan

kepada

kedua

belah

untuk

mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi.


e. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada Pengadilan (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditanda tangani oleh pembanding dengan menyertakan akta panitera. f. Pengadilan (Pengadilan Tinggi TUN) wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan termasuk proses minutasi (SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara). g. Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan kepada PTUN untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju. 2. Pelayanan Administrasi Kasasi a. Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Pengadilan Panitera Muda Perkara pada Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir. b. Pemohon kasasi harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pengadilan akan meregister perkara dan memberikan Akta Pernyataan Kasasi kepada Pemohon Banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas. c. Memori kasasi disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi. d. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditanda tangani oleh pernohon kasasi dengan menyertakan akta panitera. e. Mahkamah Agung wajib melakukan pemeriksaan perkara kasasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan termasuk proses minutasi (SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara). f. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan, salinan putusan kepada PTUN untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju. 3.

Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali a. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Panitera Muda perkara pada Meja Pertama di pengadilan TUN b. Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pernyataan peninjauan kembali dapat diterima bila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas. c. Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali.


d. Dalam hal perkara telah diputus oleh MA, salinan putusan dikirimkan kepada PTUN untuk diberitahukankan kepada para pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju. 4.

Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap a. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberitahukan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera dalam waktu 14 hari kerja. b. Apabila dalam waktu 60 hari kerja putusan tersebut diterima oleh Tergugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan TUN, maka Keputusan TUN yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. c. Dalam hal Tergugat diwajibkan melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (9 ) huruf b dan c Undang-Undang Peradilan TUN dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan waktu 90 hari, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar Pengadilan memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan tersebut, dengan penetapan, tanpa atau dengan didahului pemanggilan para pihak. d. Dalam hal pejabat yang bersangkutan tetap tidak bersedia melaksanakan isi putusan maka kepada pejabat yang bersangkutan dapat dikenai upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan atau sanksi administratif, atas permohonan Penggugat apabila dalam amar putusan dicantumkan tentang kewajiban tersebut. e. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan dapat diumumkan di media massa cetak setempat, atas permohonan Penggugat. f. Disamping di umumkan di media massa cetak setempat, atas permohonan Penggugat Ketua Pengadilan harus mengajukan hal tersebut kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

5. Pelayanan Administrasi Penundaan Pelaksanakan KeputusanTUN yang menjadi objek Sengketa. a. Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan keputusan TUN ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. b. Permohonan tersebut dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan atau secara tersendiri dan dapat diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa atau bersama-sama dengan pokok sengketa.


c. Permohonan Penundaan tersebut dapat dikabulkan : 1. Terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan. 2. Pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. IV. Standar Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Wilayah Tata Usaha Negara Medan

Pengadilan Tinggi

A. Prosedur Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Peradilan Tingkat Pertama. No.

JENIS & URAIAN KEGIATAN

BATAS WAKTU Hari / Hari Jam Kerja

PELAK SANA

PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN 1.

PENELITIAN ADMINISTRASI : 1.

Penelitian awal surat gugatan

2.

Pemberitahuan Nomor Rekening dan Besarnya Panjar Biaya Perkara kepada Calon Penggugat 3. Penyerahan Bukti Pembayaran Panjar Biaya Perkara oleh Penggugat 4. Pembuatan SKUM 5. Pemberian Nomor Perkara 6. Pencatatan ke Buku Register Induk Perkara 7. Petugas Meja II menyerahkan Berkas ke Panmud Perkara 8. Menerima dan mencatat Surat Kuasa dari Kuasa Hukum pihak yang bersengketa dalam buku bantu pendaftaran Surat Kuasa. 9. Mengagendakan Surat Kuasa ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa. 10. Menarik PNBP dari legalisasi surat kuasa 11. Panmud Perkara membuat Daftar Periksa (check list) kelengkapan berkas perkara dan Formulir Penetapan Majelis 12. Panmud Perkara menyerahkan berkas perkara ke Wakil Panitera (Wapan) 13. Wapan menyerahkan berkas perkara ke Panitera 14. Panitera melakukan penelitian berkas perkara untuk diserahkan kepada KPTUN 15. Panitera menyerahkan berkas kepada KPTUN 2.

10 menit

Panmud Perkara

10 menit 10 menit

Meja I

10 menit 10 menit 60 menit 10 menit 15 Menit 15 menit

Meja II 1 hk

15 menit

Kepaniteraan Hukum Bendahara Penerima

30 menit 15 menit

Panmud Perkara

15 menit

Wapan

1 jam

1 hk

Panitera Panitera

DISMISSAL PROCESS 1.

KPTUN menerima berkas dari Panitera

1 jam

2.

KPTUN mempelajari berkas perkara dan menentukan sikap apakah men-dismissal perkara atau tidak. Apabila menurut penilaian KPTUN perkara hendak di dismissal proses, KPTUN memerintahkan kepada Panitera untuk membuat & mengirimkan Surat Panggilan kepada pihak yang berperkara Pengucapan Penetapan Dismissal dalam ruang yang telah ditentukan Panitera mengumumkan penetapan dismissal melalui website

2 hk

3.

4. 5.

KPTUN 14 hari

1 hk

Panitera

1 hk

KPTUN

1 jam

Panitera


6. 3.

pada hari itu juga Penyampaian Salinan Penetapan Dismissal

1 hk

PERLAWANAN 1. 2.

Penerimaan dan Penelitian gugatan perlawanan Pengembalian berkas perkara yang belum lengkap kepada pengugat dengan melampirkan daftar periksa 3. Penomoran gugatan plw sama dengan nomor perkara pokok dengan menambah kode “Plw” 4. Menyiapkan blanko penetapan Susunan Majelis Hakim, kemudian menyerahkan kepada Panitera melalui Wapan 5. Penyerahan berkas gugatan plw kepada KPTUN melalui Panitera. 6. KPTUN menetapkan majelis hakim, selanjutnya menyerahkan berkas perkara ke Panitera 7. Panitera menerima berkas gugatan yang telah ditunjuk Susunan MH oleh KPTUN 8. Panitera menunjuk PP 9. Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Kepaniteraan Perkara untuk dicatat susunan Majelis Hakim ke dalam buku Register Induk Perkara 10. Panmud Perkara menyerahkan berkas perkara gugatan plw kepada KMH yang ditunjuk 11. KMH menetapkan hari persidangan dengan perintah kepada PP untuk memanggil para pihak; 12. PP mengetik penetapan dan surat panggilan untuk memanggil para pihak 13. PP melaporkan kepada Panmud Perkara tentang jadwal persidangan untuk dicatat dalam buku register induk perkara dan ditayangkan di tv scroll dan website 14. Setiap penundaan persidangan gugatan plw, PP melapor kepada Kepaniteraan Perkara tentang jadwal penundaan tersebut, untuk dicatat dalam register perkara dan ditayangkan di tv scroll dan website 15. Berita acara persidangan gugatan perlawanan telah siap ditandatangani oleh KMH

2 jam 10 menit 10 menit

15 menit

27. Panmud Perkara menerima berkas perkara yang telah diminutasi dari PP dan mencatat amar putusan dalam Register

Panmud Perkara Meja I

1 hk

15 menit

Panmud Perkara Panitera

1 hk

KPTUN

1 hk

Panitera

1 hk

Panmud Perkara

1 jam 1 jam

1 jam 2 jam 1 jam

KMH 1 hk

PP

1 jam PP + Petugas 1 jam

Pada hari itu juga 1 hk sebelum sidang berikutnya 1 hk

16. Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan

17. Pengucapan putusan Plw (Konsep Putusan Nett) 18. PP memberitahukan amar putusan kepada Kepaniteraan Perkara 19. Kepaniteraan Perkara mencatat putusan plw dalam buku register induk perkara 20. Petugas Kepaniteraan Perkara melaporkan kepada Kepaniteraan Hukum untuk menayangkan dalam TV Scroll dan website 21. Pengetikan putusan plw 22. Koreksi putusan oleh MH 23. Pengetikan kembali hasil koreksi 24. Penandatanganan putusan 25. Pengiriman salinan putusan kepada para pihak. 26. Apabila gugatan plw ditolak, PP meminutasi berkas perkara sejak putusan diucapkan

1 hk

KMH dan PP

MH

1 hk

MH

15 menit

PP

2 jam

1 hk

Kepaniteraan Perkara

2 jam

Kepaniteraan Hukum

3 hk 2 hk 1 hk 2 hk 1 hk

14 hk

PP MH PP MH + PP Panitera

30 h

PP

5 hk

Panmud Perkara


Induk Perkara 28. Apabila gugatan perlawanan dikabulkan, PP melaporkan Pada hari kepada Panmud Perkara untuk disiapkan blanko penetapan putusan penunjukan majelis hakim. diucapkan 29. Panmud Perkara menyerahkan berkas putusan plw kepada 1 hk KPTUN melalui Panitera untuk menetapkan MH yang akan 1 jam memeriksa perkara 30. Panitera menyerahkan berkas perkara ke pada KPTUN untuk 1 jam menunjuk MH yang baru 1 hk 31. KPTUN menetapkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa 1 jam perkara gugatan yang bersangkutan dengan majelis yang sama 32. Panitera menetapkan PP 1 jam 1 hk 33. Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Panmud Perkara 1 jam 34. Panmud Perkara mencatat Majelis Hakim, PP dalam register 1 jam perkara 1 hk 35. Panmud Perkara menyerahkan berkas perkara ke KMH untuk 1 jam diserahkan kepada PP Catatan : - Selanjutnya pemeriksaan dilakukan dangan acara biasa - Pemeriksaan gugatan plw 3 bulan - Bagi yang belum tersedia TV Scroll maka dicatat dalam Papan Jadwal Persidangan - Terhadap putusan perlawanan yang ditolak tidak ada upaya hokum 4.

Panmud Perkara

KPTUN

Panitera Panmud Perkara + PP

LOLOS DISMISAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.

PP

Apabila KPTUN tidak mengeluarkan penetapan dismissal, maka perkara dianggap lolos dismissal (tanpa penetapan) KPTUN menetapkan susunan MH Penyerahan berkas oleh KPTUN kepada Panitera Panitera menunjuk PP Panitera menyerahkan berkas kepada Panmud Perkara Panmud Perkara mencatat susunan Majelis Hakim dan PP dalam register perkara Panmud Perkara menyerahkan berkas kepada KMH untuk diserahkan kepada PP

1 jam 30 menit 15 menit 15 menit 2 jam

KPTUN 14 h

Panitera Panmud Perkara + PP

30 menit

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN ACARA BIASA 1.

KMH memerintahkan PP membuat penetapan pemeriksaan persiapan 2. KMH memerintahkan PP untuk memanggil para pihak (kepada Tergugat agar melampirkan gugatan) 3. PP memanggil pihak-pihak yang berperkara pada hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditentukan 4. Acara Pemeriksaan persiapan dilakukan secara tertutup untuk umum 5. Setelah pemeriksaan persiapan selesai, KMH memerintahkan PP mengetik Penetapan Hari Persidangan Terbuka untuk umum 6. PP mempersiapkan Penetapan Persidangan untuk ditanda tangani KMH 7. KMH memerintahkan PP untuk memanggil pihak yang tidak hadir 8. Sidang Pembacaan Gugatan + Penundaan 9. Sidang Pembacaan Jawaban Tergugat/Intervenient + Penundaan 10. Sidang Pembacaan Replik Penggugat + Penundaan 11. Sidang Pembacaan Duplik Tergugat/Intervenient + Penundaan

10 menit

KMH 1 hk

60 menit

PP 30 Hari

MH + PP

60 menit

KMH

30 menit

PP

1 hari

1 hk 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari

KMH + PP MH MH MH MH


12. Selama persidangan pihak ketiga dapat mengajukan Intervensi 13. Sidang Pemeriksaan Bukti-Bukti Para Pihak + Penundaan 14. Sidang Pemeriksaan Saksi-Saksi + Penundaan 15. Sidang Penyampaian Kesimpulan Para Pihak + Penundaan untuk putusan 16. Musyawarah Putusan 17. Pembacaan Putusan (Konsep Nett) 18. PP memberitahukan amar putusan kepada Panmud Perkara, agar di publikasi melalui website 19. Pengetikan putusan 20. Koreksi putusan 21. Pengetikan koreksi 22. Koreksi terakhir 23. Penanda tangan putusan 24. Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan 25. Minutasi perkara oleh PP dan penyerahan berkas perkara kepada panmud perkara

15 menit 5 hk 2 hk 1 hk 1 hk 1h 1 hari

Sebelum bukti 7 hari 7 hari

Pihak Ketiga

7 hari

MH

7 hari

MH KMH

1 hari

14 hari 30 hari

MH MH

PP PP MH PP MH MH + PP Panitera KMH + PP

Catatan : - Pemeriksaan perkara diputus tidak lebih dari 6 bulan sejak perkara didaftar di PTUN - Khusus sengketa Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor :8 Tahun 2012 tentang Partai Politik diputus dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 6.

PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA CEPAT

1.

2.

Panitera menerima dan memeriksa gugatan yang disertai permohonan acara cepat (diajukan tersendiri atau dalam gugatan) Selanjutnya Panitera menyerahkan permohonan / gugatan kepada Panmud Perkara untuk meneliti kelengkapan berkas

3.

Pemberitahuan Nomor Rekening dan Besarnya Panjar Biaya Perkara kepada Calon Penggugat 4. Penyerahan Bukti Pembayaran Panjar Biaya Perkara oleh Penggugat 5. Pembuatan SKUM 6. Pemberian Nomor Perkara 7. Pencatatan ke Buku Register Induk Perkara 8. Petugas Meja II menyerahkan Berkas ke Panmud Perkara 9. Menerima dan mencatat Surat Kuasa dari Kuasa Hukum pihak yang bersengketa dalam buku bantu pendaftaran Surat Kuasa. 10. Mengagendakan Surat Kuasa ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa. 11. Menarik PNBP dari legalisasi surat kuasa 12. Panmud Perkara membuat Daftar Periksa (check list) kelengkapan berkas perkara dan Formulir Penetapan Majelis 13. Panmud Perkara menyerahkan berkas perkara ke Panitera melalui Wapan (yang sudah dilengkapi blangko penetapan MH) 14. Panitera melakukan penelitian berkas perkara dan diserahkan kepada KPTUN 15. Apabila permohonan pemeriksaan dengan acara cepat dikabulkan, KPTUN menetapkan Hakim tunggal yang akan memeriksa perkara gugatan yang bersangkutan. 16. Apabila permohonan pemeriksaan dengan acara cepat ditolak, KPTUN menetapkan susunan majelis dengan acara biasa. 17. Ketua menyerahkan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk PP

60 menit

Panitera

10 menit Meja I

10 menit 10 menit 10 menit 60 menit 10 menit 15 menit

1 hk

Meja II Panmud Hukum

15 menit 15 menit

Bendahara Penerima Panmud Perkara Panmud Perkara

60 menit 15 menit

1 jam

1 hk

Panitera

1 hk

14 h

Ketua


18. Panitera menyerahkan berkas perkara ke Panmud Perkara setelah menunjuk PP 19. Panmud Perkara menerima, mencatat Hakim dan PP ke dalam buku Register Induk Perkara. 20. Panmud Perkara menyampaikan berkas perkara gugatan kepada hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dengan acara cepat. 21. Hakim menetapkan hari persidangan 22. Hakim memerintahkan kepada PP untuk memanggil para pihak; 23. PP mengetik Penetapan hari Persidangan & Panggilan sidang kepada Para Pihak dan menyerahkan Penetapan hari persidangan kepada Hakim Tunggal untuk ditanda tangani 24. PP melaporkan kepada Panmud Perkara tentang jadwal persidangan untuk dicatat dalam buku register induk perkara dan ditayangkan di tv scroll dan website;

25. Panmud Perkara mencatat jadwal penundaan persidangan dan ditayangkan di tv scroll dan website;

1 jam 60 menit

30. Pencatatan putusan dan penayangan dalam website

1 hk

Panmud Perkara

7 hari setelah di tunjuk

Hakim Tunggal

10 Menit

60 menit

60 menit

Hakim + PP 1h

60 menit

60 menit

26. Berita acara persidangan telah siap ditandatangani oleh Hakim

27. Setelah pemeriksaan selesai, Hakim Tunggal menetapkan untuk putusan 28. Hakim Tunggal mengucapkan putusan 29. PP melaporkan hari, tanggal dan amar putusan ke Kepaniteraan perkara untuk dicatat dalam Register bantu dan register induk perkara

Panitera

Saat sidang Sehari sebelum sidang berikutnya

1–2 minggu 1 hari Pada hari putusan diucapka n Saat itu juga

3 hk 2 hk

33. Pengetikan kembali hasil koreksi 34. Penandatanganan putusan

1 hk 60 menit

35. Pengiriman salinan putusan kepada para pihak setelah putusan diucapkan. (Pasal 51 A UU PERATUN) 36. PP meminutasi berkas perkara sejak putusan diucapkan 37. PP menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panmud Perkara 38. Panmud Perkara mencatat dalam Register Induk Perkara.

PP

60 menit 30 hari 10 menit 60 menit

PP Hakim Tunggal

14 hk 31. Pengetikan putusan 32. Koreksi putusan

PP + Panmud Perkara + Panmud Hukum Panmud Perkara + Panmud Hukum

Panmud Perkara + Panmud Hukum PP Hakim Tunggal PP Hakim Tunggal + PP Panitera + Jurusita H + PP PP Panmud Perkara

Catatan : Dalam Acara Cepat tidak ada pemeriksaan persiapan Panggilan pertama kepada Tergugat dengan melampirkan gugatan Bagi pengadilan yang belum memiliki tv scroll dan website maka tahapan penyelesaian perkara dimuat dalam court calender/ Papan Jadwal Persidangan.


7.

PROSEDUR PERMOHONAN KASASI 1. 2.

Panitera menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Panitera menyerahkan kepada Panmud Perkara untuk meneliti kelengkapan syarat-syarat formal permohonan kasasi. 3. Apabila telah memenuhi syarat-syarat formal, selanjutnya membuat SKUM biaya kasasi dan memerintahkan pemohon kasasi untuk membayar biaya kasasi melalui Bank yang ditunjuk. 4. Berkas permohonan kasasi yang telah lengkap dilampiri resi pembayaran biaya kasasi dari Bank yang ditunjuk. 5. Setelah pemohon kasasi membayar biaya perkara kasasi, Panmud Perkara mempersiapkan akta kasasi untuk ditanda tangani Panitera 6. Panitera menyerahkan akta kasasi ke Panmud Perkara untuk dicatat dalam register kasasi 7. Apabila permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal selain yang dimaksud pasal 45a UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA Panitera membuat surat keterangan, dicatat dalam buku bantu register kasasi dan berkas tidak dikirim ke MA RI. 8. Apabila permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud pasal 45a UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA (berdasarkan SEMA No. 11 Tahun 2010) Panitera membuat surat keterangan untuk disampaikan kepada KPTUN sebagai pertimbangan membuat penetapan pembatasan kasasi. 9. Panitera memberitahukan pernyataan kasasi kepada termohon kasasi. 10. Panitera menerima dan membuat tanda terima memori kasasi dan softcopy 11. Panitera menyerahkan memori kasasi kepada Panmud Perkara untuk membuat pengantar pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi kepada termohon kasasi untuk ditandatangani oleh Panitera. 12. Pengiriman pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi kepada termohon kasasi 13. Panitera menerima dan membuat tanda terima kontra memori kasasi dan softcopy

60 menit 10 menit

14.

60 menit

Panitera menyerahkan kontra memori kasasi kepada Panmud Perkara untuk membuat pengantar pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi untuk ditandatangani oleh Panitera. 15. Pengiriman pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi 16. Sebelum berkas perkara dikirim ke MA RI, Panitera membuat surat pemberitahuan kepada Para Pihak untuk mempelajari berkas perkara (inzage). 17. Panmud Perkara menyiapkan berkas kasasi yang akan dikirimkan ke MA RI berupa bundel a dan b disertai softcopy putusan Tingkat I, banding, memori kasasi dan kontra memori kasasi. 18. Panmud Perkara membuat surat pengantar pengiriman berkas ke MA RI

1 hk

10 menit

Panitera

Panmud Perkara

10 menit 60 menit

30 menit

1 hari

Panitera

60 menit

1 hari

Panitera

2 hk

Panitera + KPTUN

30 menit

7 hari

60 menit

1 hk

60 menit

60 menit 60 menit

1 hk

Panmud Perkara

60 menit 60 menit

30 hari

5 hk

60 hari setelah pernyata an kasasi 1 hk

60 menit

Panmud Perkara Panitera

Panitera

Panmud Perkara


19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

27. 28.

29.

Pengiriman biaya kasasi dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke MA RI Panmud Perkara menyerahkan berkas kepada Kasub Bag Umum untuk dikirim ke MA RI Sub Bag Umum mengirim berkas kasasi ke MA RI dengan surat tercatat Setelah Panitera menerima nomor registrasi kasasi kemudian mencatat nomor perkara kasasi dalam register kasasi, Menerima salinan resmi putusan kasasi dan berkas bundel a dari MA RI Penyerahan salinan putusan kasasi dari sub umum ke KPTUN dengan dilampiri lembar disposisi Penyerahan salinan putusan kasasi dan berkas bundel a dari KPTUN ke Panitera Menerima salinan putusan kasasi dan berkas bundel a dari KPTUN dan menyerahkan ke Panmud Perkara agar mencatat putusan dalam register perkara Membuat surat pemberitahuan dan penyerahan fotocopy salinan putusan kasasi kepada Para Pihak Surat Pemberitahuan dan penyerahan salinan putusan kasasi yang ditanda tangani Panitera dicatat dalam register perkara dan di kirim kepada Pihak-Pihak yang berperkara melalui Sub Bag Umum Sub Bag Umum mengirim surat pemberitahuan dan penyerahan salinan putusan kasasi kepada Para Pihak yang berperkara dengan surat tercatat.

Panitera 30 menit

Panmud Perkara Sub Bag Umum Meja II

60 menit 30 menit 30 menit

1 hk Sub Bag Umum

30 menit 30 menit

1 hk

60 menit

1 hk

KPT.TUN Panitera

60 menit

1 hk

Panmud Perkara

30 menit

1 hk

Sub Bag Umum

30 menit

Catatan : - Pengiriman berkas kasasi ke MA RI dilakukan dalam jangka/ tenggang waktu 60 (enampuluh) hari setelah pernyataan kasasi dengan menyertakan softcopy. - Setiap proses kegiatan penyelesaian perkara kasasi dicatat dalam buku register induk perkara dan buku register kasasi.

8.

PROSEDUR PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori PK dan softcopy dari pemohon PK Panitera menyerahkan berkas permohonan PK & softcopy untuk diteliti kelengkapan dan syarat-syarat formil permohonan PK Memerintahkan pemohon PK untuk membayar biaya PK melalui Bank yang ditunjuk. Pembuatan SKUM biaya PK setelah menerima resi pembayaran biaya PK Membuat akta permohonan PK. Memberitahukan permohonan PK kepada termohon PK dengan melamPIrkan memori PK. Meneliti alasan permohonan PK yang terkait dengan novum.

8. 9. 10. 11.

Memanggil penemu novum untuk disumpah Penyumpahan penemu novum Pembuatan Berita Acara penyumpahan Menerima dan membuat tanda bukti penerimaan kontra memori PK dan softcopy dari termohon PK. 12. Memberitahukan dan menyerahkan kontra memori PK kepada pemohon PK. 13. Menyetor biaya PK ke rekening Bank yang ditunjuk oleh MA RI 14. Pemberkasan berkas PK yang akan dikirim ke MA RI

60 menit

Panitera

30 menit 10 menit

1 hk Panmud Perkara

10 menit 60 menit 60 menit 120 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 60 menit 120 menit

1 hk 2 hk

Panitera

6 hari 1 hk

KPTUN Panitera

1 hk Panitera 1 hk 5 hk

Panmud Perkara


15. Membuat surat pengantar berkas PK ke MA RI. 16. Mengirim berkas PK ke MA RI.

30 menit 60 menit

1 hk

Panitera Sub Bag Umum Panitera Panmud Perkara Panitera

17. Menerima dan mencatat nomor register PK dari MA RI 60 menit 18. Mencatat amar putusan PK dalam buku register induk perkara 60 menit 1 hk dan buku register perkara PK. 19. Memberitahukan kepada Para Pihak salinan putusan PK. 60 menit 1 hk Catatan: - Setiap proses kegiatan penyelesaian perkara PK, dicatat dalam buku register induk perkara dan buku register PK. 9.

PROSEDUR PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI). 1. KPTUN memerintahkan kepada Panitera dengan suatu penetapan, untuk mengirim salinan putusan yang bersifat comdemnatoir dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Pengiriman salinan oleh Panitera. 3. Menerima dan meneliti permohonan eksekusi 4. KPTUN memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Para Pihak 5. KPTUN mempertemukan Para Pihak untuk menGUpayakan pelaksanaan putusan dengan membuat Berita Acara. 6. KPTUN memerintahkan kepada tergugat dengan suatu penetapan untuk melaksanakan putusan. 7. KPTUN memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan penetapan kepada tergugat 8. KPTUN mengeluarkan surat yang menyatakan obyek gugatan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dalam hal amar putusan bersifat declaratoir sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat (9) huruf a UU tentang peratun . 9. KPTUN memerintahkan Panitera untuk memanggil Para Pihak guna menentukan kompensasi dalam hal ada permohonan eksekusi yang menyangkut sengketa kepegawaian yang tidak dapat atau tidak sempurna melaksanakan rehabilitasi (pasal 97 ayat (11). 10. Pemanggilan Para Pihak 11. KPTUN mengupayakan Para Pihak untuk menyepakati suatu kompensasi, apabila tidak tercapai suatu kompensasi berupa sejumlah uang atau kompensasi lain maka KPTUN menetapkan sejumlah uang atau kompensasi lain. 12. Apabila sejumlah uang atau kompensasi lain yang ditetapkan oleh KPTUN tidak diterima oleh Para Pihak atau salah satu Pihak, KPTUN memberitahukan kepada Para Pihak untuk mengajukan ke MA guna ditetapkan kembali. 13. Apabila di dalam amar putusan memuat upaya paksa, KPTUN memerintahkan dengan surat kepada tergugat untuk melaksanakan putusan dan bila tidak dilaksanakan dikenakan upaya paksa. 14. Mengirimkan surat pelaksanaan putusan dengan upaya paksa 15. KPTUN membuat penetapan untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mengumumkan di media massa cetak setempat atas permohonan dan biaya dari penggugat. 16. Panitera / jurusita mengumumkan melalui media massa cetak setempat bahwa tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 17. KPTUN mengirimkan surat kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan dan lembaga perwakilan rakyat

60 menit

60 menit 120 menit 60 menit 120 menit 60 menit 60 menit 120 menit

KPTUN 1 hk 1 hk 1 hk 1 hk

Panitera KPTUN + Panitera KPTUN + Panitera KPTUN

1 hk

Panitera

1 hk

KPTUN

60 menit 1hk 60 menit

120 menit

KPTUN

Panitera

1 hk KPTUN

120 menit

60 menit 60 menit

1 hk

1 hk

Panitera KPTUN

120 menit

1 hk

Panitera

60 menit

1 hk

KPTUN


(DPR/DPRD) dalam fungsi pengawasan. Catatan : Setiap tahapan pelaksanaan eksekusi dicatat dalam buku register perkara dan buku register eksekusi.

Daftar Singkatan: KPTUN KPT.TUN KM MH PP SKUM Panmud Perkara Panmud Hukum Subbag Umum PERATUN PNBP PPID PI PJI KPA PPK SPP SPM KI

: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara : Ketua Majelis : Majelis Hakim : Panitera Pengganti : Surat Kuasa Umum Membayar : Panitera Muda Perkara : Panitera Muda Hukum : Sub Bagian Umum : Peradilan Tata Usaha Negara : Penerimaan Negara Bukan Pajak : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Pengelola Informasi : Penanggung Jawab Informasi : Kuasa Pengguna Anggaran : Pejabat Pembuat Komitmen : Surat Perintah Pembayaran : Surat Perintah Membayar : Komisi Informasi


B. Prosedur Penyelesaian Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

NO

JENIS & URAIAN KEGIATAN 1. 2. 3.

4. 5.

6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13. 14.

15.

16. 17. 18. 19. 20. 21.

22.

Sub Bag Umum menerima berkas dari PTUN pengaju Sub Bag Umum mencatat penerimaan berkas banding dalam buku surat masuk Sub Bag Umum menyerahkan berkas perkara banding kepada KPT.TUN melalui Panitera dengan melampirkan daftar disposisi KPT.TUN mendisposisi berkas perkara ke Panitera Panitera mendisposisikan berkas perkara banding ke Panmud Perkara melalui Sub Bag Umum untuk meneliti kelengkapan berkas perkara banding Meneliti kelengkapan berkas perkara banding Apabila berkas tidak lengkap, meminta kelengkapannya kepada pengadilan tata usaha negara pengaju. Berkas perkara yang diteliti kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap, diberi nomor perkara banding dan meregister ke dalam buku register banding. Mengirim pemberitahuan registrasi banding melalui Sub Bag Umum ke PTUN pengaju dengan tembusan pada Para Pihak Menyerahkan berkas perkara yang dilengkapi dengan blangko penunjukan MH kepada Wapan untuk diserahkan pada KPT.TUN melalui Panitera untuk penunjukan majelis hakim KPT.TUN menunjuk MH Ketua menyerahkan berkas perkara yang telah ditunjuk MH kepada Panitera Panitera menunjuk PP Panitera menyerahkan berkas perkara ke Panmud Perkara melalui Wapan untuk mencatat MH dalam register perkara banding Panitera menyerahkan penetapan penunjukkan MH dan PP yang telah ditanda tangani KPT.TUN dan Panitera kepada Panmud Perkara Panmud Perkara mencatat dalam register banding susunan MH dan PP Panmud Perkara mempublikasikan perkara yang telah ditetapkan majelis hakimnya Panmud Perkara menyerahkan berkas perkara banding kepada ketua majelis (KM) KM menyerahkan berkas perkara kepada PP untuk melakukan pengecekan kembali kelengkapan berkas perkara, Setelah PP mengecek kelengkapan berkas PP menyerahkan kembali berkas perkara kepada KM KM menentukan urutan pembaca berkas. KM menyerahkan berkas perkara kepada pembaca pertama untuk dipelajari. Pembaca pertama mempelajari berkas

23. Setelah pembaca pertama mempelajari berkas perkara selanjutnya mengembalikan berkas kepada KM untuk diserahkan kepada pembaca kedua.

BATAS WAKTU Hari/ Jam Hari Kerja 10 menit 60 menit

PELAKSANA

1 hk

Sub Bagian Umum

60 menit

1 hk

KPT.TUN

30 menit

1 hk

Panitera

10 menit

60 menit Panmud Perkara

1 hk 1 hk

3 hk

Meja I

60 menit

Panitera

15 menit

Panmud Perkara

60 menit 60 menit

3 hk

KPT.TUN

60 menit

Panitera

60 menit

60 menit

60 menit 30 menit

5 hk

Panmud Perkara

15 menit 30 menit

KM

60 menit

PP KM + PP

60 menit 14 hk

Pembaca Pertama

60 menit


24. Pembaca kedua mempelajari berkas 25. Setelah pembaca kedua mempelajari berkas, mengembalikan berkas perkara kepada KM untuk diserahkan kepada pembaca ketiga. 26. Pembaca ketiga mempelajari berkas 27. Setelah pembaca ketiga mempelajari berkas perkara mengembalikan kepada KM untuk menentukan musyawarah 28. KM menentukan hari musyawarah 29. MH bermusyawarah 30. KM memerintahkan PP untuk membuat konsep penetapan hari sidang pengucapan putusan 31. PP membuat konsep penetapan hari sidang pengucapan putusan 32. PP menyerahkan konsep penetapan hari sidang kepada KM untuk ditetapkan dan ditanda tangani 33. Pembacaan putusan (konsep nett) 34. PP memberitahukan amar putusan kepada Panmud Perkara untuk dicatat dalam register banding dan di publikasikan melalui Website oleh Panmud Hukum 35. Pengetikan putusan 36. Koreksi putusan 37. Pengetikan koreksi 38. Koreksi terakhir 39. Penanda tangan putusan 40. Pemberitahuan/penyampaian salinan putusan 41. Panitera pengganti meminutasi berkas perkara untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Perkara 42. Kepaniteraan Perkara memberkas perkara, dan membuat pengantar, pemberkasan berkas banding untuk dikirim ke PTUN pengaju, melalui Sub Bagian Umum 43. Sub Bagian Umum mengirim berkas ke PTUN pengaju Catatan: -

60 menit

14 hk

Pembaca Kedua

60 menit

14 hk

Pembaca Ketiga

1 hk

KM KM + ha I + ha II

7 hk 10 menit

1 hk

KM PP

60 menit

60 menit 5 hk 2 hk 1 hk 1 hk 1h 1 hari

1 hk

1 hari

14 hari

KM KMH PP + Panmud Perkara + Panmud Hukum PP MH PP MH MH + PP Panitera KMH + PP

30 hari 60 menit

Panmud Perkara Sub Bag Umum

Secara kasuistis dalam perkara-perkara tertentu, tenggang waktu tersebut diatas hanya dapat disimpangi karena tingkat kesulitannya, tetap harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambatlambatnya 6 bulan sejak perkara diregister.

-

Dalam hal perkara yang menarik perhatian masyarakat, sudah harus diputus dan diselesaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak perkara diregister.

-------oooOOooo------Salam Pengadilan Tinggi TUN Medan -------oooOOooo-------

-The End-


STANDAR PELAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SE - WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Recommend Documents