PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA Jalan : Bung Tomo Nomor : 136 Telp. 0541- 262062, 260659 SAMARINDA SEBERANG, KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2015
Wibsite : www.ptun-samarinda.go.id. E-mail : ptun.samarinda @gmail.com
Samarinda, 05 Januari 2015
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur atas ridho dan karunia Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjukNya pada akhirnya tersusunlah Laporan Tahunan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untukTahun Anggaran 2OL4 vang pada intinya memuat Program kegiatan selama kurun waktu l(Satu) tahun Anggaran 2014 baik Program kegiatanTeknis maupun Non Teknis.
Dalam penyusunan Laporan
ini
merupakan perwujudan transparasi
dan
akuntabilitas Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan disusunnya Laporan Tahunan 20L4 ini merupakan tindak lanjut Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 315-1/SEK/KU.0ULL/20L4 tanggal 07 Nopember 2014 dan surat Ketua Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Rl
20!4; Didalam penyusunan Laporan Tahunan ini berpedoman pada program kegiatan yang tercantum dalam DIPA dan Penetapan Program Kerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tahun 2014 yang menjadi prioritas semoga untuk di tahun-tahun berikutnya dapat tersusun dengan sempurna baik pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari, dan dengan harapan saran dan masukkan yang sifatnya membangun akan kami terima. Pada akhirnya dengan telah disusunnya Laporan Tahunan 2014 ini dapat dijadikan evaluasi /koreksi baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan Program Kerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Samarinda, 05 Januari
19510928 198603 1 002
Daftar isi Pengantar ----------------------------------------------------------------------------------------------
1
BAB. I PENDAHULUAN --------------------------------------------------------------------------
2
A.
Kebijakan Umum Peradilan ------------------------------------------------------
2
B.
Visi dan Misi -------------------------------------------------------------------------
6
BAB. II. STRUKTUR ORGANISASI -----------------------------------------------------------
8
A. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) -
Eselon II ( Ketua ) --------------------------------------------------------------
8
-
Eselon II ( Wakil Ketua ) -----------------------------------------------------
10
-
Eselon III (Panitera/Sekretaris) ---------------------------------------------
10
-
Eselon III ( Wakil Panitera ) -------------------------------------------------
12
-
Eselon III ( Wakil Sekretaris ) -----------------------------------------------
13
-
Eselon IV ( Panitera Muda Perkara ) ---------------------------------------
13
-
Eselon IV (Panitera Muda Hukum) ----------------------------------------
16
-
Eselon IV (Kasubbag. Kepegawaian) --------------------------------------
-
Eselon IV (Kasubbag. Keuangan) ------------------------------------------
-
Eselon IV (Kasubbag Umum ) ------------------------------------------------
-
Staf --------------------------------------------------------------------------------
-
Fungsional -----------------------------------------------------------------------
17
-
Hakim ---------------------------------------------------------------------
17
-
Cakim ----------------------------------------------------------------------
18
-
Panitera Pengganti -------------------------------------------------------
19
-
Juru Sita Pengganti ------------------------------------------------------
20
B. Sasaran Kinerja Pegawai
BAB. III. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A.
Sumber Daya Manusia -
Rekruitmen ------------------------------------------------------------ 59
-
Nama-nama pegawai dan honorarorium -------------------------- 59
-
Mutasi -----------------------------------------------------------------
62
112
B.
C.
-
Promosi -------------------------------------------------------------
62
-
Pelantikan ----------------------------------------------------------
63
-
Pensiun -------------------------------------------------------------
65
Keadaan Perkara -
Perkara masuk tahun 2014 --------------------------------------
65
-
Sisa Perkara tahun 2014 ----------------------------------------
66
-
Peenyelesaian sisa perkara tahun 2013 -----------------------
67
-
Perkara yang dimohonkan Banding Tahun 2014 -----------
67
-
Perkara yang dimohon Kasasi tahun 2014 ------------------
68
-
Perkara yang dimohonkan Kasasi tahun 2014 --------------
69
Pengelolaan Sarana dan Prasarana -
Tanah -------------------------------------------------------------
69
-
Gedung Kantor --------------------------------------------------
70
-
Rumah Dinas ----------------------------------------------------
70
-
Kendaraan bermotor -------------------------------------------
71
-
Penghapusan Barang Milik Negara --------------------------
72
-
Kendaraan bermotor lainnya ----------------------------------
73
-
Usul Penghapusan Barang Milik Negara --------------------
95
D.
Pengelolaan Keuangan ----------------------------------------------
102
E.
Dukungan Teknologi Informasi -----------------------------------
105
F.
Regulasi Tahun 2014 -----------------------------------------------
106
BAB. IV. PENGAWASAN A.
Internal --------------------------------------------------------------
109
B.
Evaluasi -------------------------------------------------------------
110
BAB. V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A.
Kesimpulan ---------------------------------------------------------
110
B.
Rekomendasi -------------------------------------------------------
111
113
B AB I PENDAHULUAN
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama negara - negara Kesejahteraan (Welfare State) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak - haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah : Pertama : sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. Kedua
: adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi. Sebagai lembaga pengawas (judicial control), ciri - ciri yang melekat pada
Peradilan Tata Usaha Negara adalah : 1.
Pengawasan yang dilakukan bersifat “external control”, karena merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintahan.
2.
Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim disebut
“control a posteriori”, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya
perbuatan yang dikontrol. 3.
Pengawasan itu bertitik tolak pada segi “legalitas”, karena hanya menilai dari segi hukum (rechmatigheid) - nya saja.
2
Pejabat administrasi di dalam menjalankan tugas kewajibannya senantiasa melakukan perbuatan, yakni suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak lepas dari kekuasaan yang melekat padanya karena inhaerent atau als zodanig dalam menunaikan tugas jabatannya dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pejabat administrasi harus mempunyai kewenangan sebagai dasar hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa : “ Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (formal authority) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu”. Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan - ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi. Berkenaan dengan kekuasaan ini, kita teringat akan pendapat John Emerick Edwed Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton yang menyatakan bahwa power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum. Terciptanya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik.
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan termuda dibandingkan dengan peradilan lainnya. Hukum Acara Peradialan Tata Usaha Negara diatur dalam Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara.
Salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara menurut konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada point d adalah “ Untuk menyelesaikan 3
masalah sengketa dalam bidang tata usaha Negara diperlukan suatu Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan Peradilan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat “. Dari konsiderans tersebut diatas maka menjadi jelas, bahwa pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk mengontrol tindakan badan atau pejabat tata usaha Negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kontrol pengadilan kepada pejabat tata usaha Negara tersebut dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Apabila badan atau pejabat tata usaha Negara dalam menjalankan tugasnya merugikan kepentingan rakyat, maka badan atau pejabat tata usaha Negara tersebut dapat dibaca dalam pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi “. Sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berdiri, semua sengketa tata usaha Negara yang melibatkan badan atau pejabat tata usaha Negara di wilayah hukum provinsi Kalimantan Timur diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Hal tersebut sesuai pasal 2 Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 41 Tahun 1992 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado yang menyebutkan : “Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat didalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, wilayah tingkat I Kalimantan Tengah,dan wilayah Provinsi Tingkat I Kalimanta Timur “.
Atas dasar alasan-alasan tersebut maka selanjutkan tahun 1994, terbitlah Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 1994 yaitu tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. Menurut pasal 2 Surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 1994 disebutkan : “Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meliput wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur “. Yang terdiri dari : 4
1. Pemerintah Kota Samarinda 2. Pemerintah Kota Balikpapan 3. Pemerintah Kota Bontang 4. Pemerintah Kota Tarakan 5. Kabupaten Kutai Kartanegara 6. Kabupaten Paser 7. Kabupaten Berau 8. Kabupaten Bulungan 9. Kabupaten Kutai Barat 10. Kabupaten Kutai Timur 11. Kabupaten Nunukan 12. Kabupaten Malinau 13. Kabupaten Penajam Paser Utara 14. Kabupaten Tana Tidung
Atas dasar surat Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 1994 tersebut maka dibangunlah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terletak di jalan Bung Tomo No. 136 Samarinda Seberang yang tepatnya pada tanggal 10 Juni 1995 gedung Pengadilan Tata Usaha Negara diresmikan oleh Menteri Kehakiman Bapak OETOYO USMAN,SH dan mulai saat itu pula Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mulai menerima perkaraperkara tata usaha Negara yang diajukan oleh badan hukum atau warga masyarakat yang telah dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Setelah Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan beroperasi maka semua perkara Tata Usaha Negara dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Timur harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 16 Nopember 2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota di Bulungan, hal ini untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Provinsi Kalimantan Utara , khususnya di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau - pulau terluar , dipandang perlu meningkatkan 5
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ; Dengan terbentuknya Propinsi Kalimantan Utara dengan ibu kota di Bulungan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempunyai wilayah hukum 2(dua) Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan kondisi wilayah yang secara geografis berbatasan dengan negara lain baik di darat maupun di laut, dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah,sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya di Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Utara khususnya masyarakat pencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kurang efesien dan memerlukan biaya cukup besar maka perlu dilakukan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Bulungan Propinsi Kalimantan Utara ;
B. VISI DAN MISI
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam visi misinya Sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi dan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam struktur organisasi berada di bawahnya Mahkamah Agung R.I, memiliki visi dan misi yang sama yaitu :
VISI :
MISI :
“ Mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung “
1. Menjaga kemandirian badan peradilan 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 4 . Peningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa / menyelesaikan suatu masalah 6
hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemulian institusi.
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan ( Ketua /Wakil Ketua /dan Panitera/Sekretaris )
Untuk mencapai hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selama tahun 2014 telah melaksanakan program-progran rencana dan strategis sebagai berikut : 1.
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda setiap tahun merencanakan, menyusun dan membuat program kerja. Program kerja pada dasarnya meliputi uraian tugas pokok pada setiap bagian unit organisasi dan mekanisme pelaksanaanya berupa pelaporan serta pengawasan.
2.
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda setiap tahun merencanakan, menyusun dan membuat pembagian tugas ( Job Description ) yaitu membagi tugas pokok organisasi keseluruhan sub Bagian dan staff untuk mewujudkan pelaksanaan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas.
3.
Ketua Pengadilan telah membuat suatu keputusan dengan menunjuk masingmasing menjadi pengawas bidang ( Hawasbid ) yaitu menindak lanjuti keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.N0: .KMA / 080/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan.
4.
Penyelesain Perkara maksimal dalam waktu 5 bulan
5.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan PTUN Samarinda dengan mengikut sertakan pelatihan-pelatihan baik yang diselengarakan oleh Mahkamah Agung, lembaga lainya maupun dilingkungan PTUN sendiri.
6.
Turut serta melakukan pembauran system peradilan yang berwibawa,akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana cetak biru ( Blue Print ) yang dibuat oleh Mahkamah Agung.
7.
Dengan adanya kemajuan Teknologi Informasi di era globalisasi ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mempunya Website dengan Home page : www.ptun-samarinda.go.id Selain sebagai bentuk tindak lanjut pembaruan MARI, 7
juga
sebagai
bentuk
pelaksanaan
amanat
Keputusan
Ketua
MARI
No.144/KMA/SKIVIII/2007 Tahun 2007 berupa transparansi peradilan, serta membantu lancarnya tugas sehingga Asas Peradilan beracara cepat sederhana,dan biaya ringan dapat tercapai.
Dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi ), sehingga hambatan-hambatan mencapai tujuan dapat di minimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang dapat memperkokoh pelaksanaan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )
A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) -
Eselon II KETUA -
Mempelajari surat gugatan
-
Membuat penetapan dismissal berdasarkan psl 62 ayat (1)
-
Mengucapkan penetapan tersebut dalam rapat permusyawaratan (bukan dalam persidangan)
-
Membuat penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan dengan acara yang singkat psl 62 ayat (4); Apabila diajukan gugatan dalam persidangan terhadap penetapan dismissal
-
Membuat penetapan apabila gugatan perlawanan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara yang bersangkutan dengan acara biasa psl 62 ayat (5);
-
Membuat penetapan tentang penolakan/mengabulkan pemeriksaan dengan Acara Cepat (psl 98, 99);
-
Menetapkan apakah permohonan pengugat agar PTUN memeriksa gugatan dengan Acara Cepat dikabulkan atau tidak dalam waktu 14 hari sejak permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan PTUN
-
Memeriksa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang
permohonan
8
disengketakan (shcorsing) -
Melaksanakan pemanggilan terhadap salah satu pihak dalam hal dia berkedudukan atau berada di luar negeri (vide psl 66)
-
Membuat penetapan tentang penunjukan susunan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara;
-
Memberi izin kepada pihak-pihak untuk mempelajari surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut di Kepaniteraan dan membuat kutipan atau salinan (psl 81 dan 82)
-
Memberikan izin dalam hal perkara sudah putus dan para pihak hendak menyusun Memori Banding atau Kontra Memori Banding dan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi serta Memori PK atau Kontra memori PK
-
Memberikan izin kepada para pihak dalam hal perkara masih dalam proses yaitu mempelajari berkas perkara untuk penyusunan kesimpulan
-
Memberi perintah kepada Panitera PTUN mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada para pihak dengan surat tercatat (psl 116 ayat (1)
-
Memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan berdasarkan permohonan Penggugat dalam hal gugatan didasarkan pada psl 97 ayat (9) huruf b dan c dikabulkan dan bila dalam jangka waktu 3 bulan setelah dikeluarkan putusan Pengadilan,Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya
-
Memerintahkan Juru Sita melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN (schorsing)
-
Memberikan saran tentang besarnya uang kompensasi dalam suatu penetapan dengan pertimbangan-pertimbangannya, apabila hal tersebut tidak disepakati, maka Ketua mengeluarkan Penetapan yang disertai pertimbangan cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud (psl 117 ayat (4)).
-
Mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (psl 119);
-
Mengawasi pelaksanaan court calendar dan mengumumkannya pada pertemuan berkala para Hakim
-
Meneliti court calendar dan membina Hakim agar memutus perkara yang
9
diserahkan kepadanya paling lama 6 bulan -
Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada PT-TUN dan MA -
Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan risalah, berita acara serta berkas perkara (Pasal 141)
-
Mengkoordinir penyusunan Program Kerja Tahunan
-
Mengadakan/memimpin
Rapat
Pegawai,
Rapat
Antar
Pejabat
Struktural serta Rapat Hakim. -
Mengadakan diskusi hukum bersama para Hakim dan Pegawai yang terkait.
-
Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh Pegawai
-
Melakukan pembinaan terhadap Calon Hakim
-
Membuat penilaian DP3 terhadap Wakil Ketua, Hakim, Pansek serta Calon Hakim
-
Me-manage kinerja PTUN Jakarta
-
Melaporkan Laporan Tahunan melalui PT-TUN Jakarta ke MA
Wakil Ketua -
Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
-
Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya
-
Mengkoordinir pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang
-
-
Melakukan tugas yustisial persidangan
-
Merumuskan Program Kerja dan kegiatan lainnya
-
Melaksanakan tugas BAPERJAKAT
-
Melakukan pembinaan terhadap Calon Hakim
Eselon III Panitera/Sekretaris ( Eselon III/a ) -
Bertanggung-jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta buku daftar, biaya perkara, surat-surat bukti lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
-
Menyelenggarakan administrasi perkara
10
-
Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti
-
Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan
-
Membuat salinan putusan, Pengadilan TUN hanya bisa mengeluarkan salinan perkara bukan amar putusan
-
Membuat akta : -
Permohonan Banding
-
Pemberitahuan adanya permohonan Banding
-
Penyampaian salinan Memori/Kontra Memori Banding
-
Pemberitahuan putusan Banding
-
Permohonan Kasasi
-
Pemberitahuan adanya permohonan Kasasi
-
Penerimaan Memori Kasasi
-
Penyampaian salinan Memori Kasasi
-
Penerimaan Kontra Memori Kasasi
-
Penyampaian Kontra Memori Kasasi
-
Pemberitahuan putusan Kasasi
-
Permohonan Peninjauan Kembali (PK)
-
Pemberitahuan adanya permohonan Peninjauan Kembali
-
Penerimaan / penyampaian jawaban permohonan PK
-
Penyampaian salinan putusan PK kepada PK
-
Pemberitahauan bunyi putusan PK kepada Termohon PK
-
Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan
-
Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan
-
Pemungutan biaya-biaya Pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara
-
Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi & PK
-
Melakukan penelitian administratif mengenai segi-segi formal yang pokokpokok terhadap berkas perkara yang masuk (Pasal 56 jo S.E.M.A. No. 2 Th. 1991)
-
Mendahulukan pemeriksaan perkara dan segera menyerahkan kepada Ketua apabila ada permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat, apabila ada permohonan
pemeriksaan dengan Acara Cepat atau
apabila ada permohonan pemeriksaan Acara Cuma-Cuma (prodeo );
Menyelenggarakan biaya adminitrasi perkara
11
Membuat akta penolakan dalam hal tidak ada kemungkinan upaya hukum terhadap perlawanan (pasal 62 ayat (6), juga terhadap putusan Niet Onvankelijk (N.O.) karena tidak memenuhi pasal 63 ayat (3)
Sebagai Pengadilan tingkat pertama bisa merumuskan gugatan atas petunjuk Ketua Pengadilan
Kesekretariatan
-
Menyelenggarakan, melaksanakan tugas di bidang Kesekretariatan; meliputi bidang administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum
-
-
Membuat Laporan Bulanan, Semester I & II dan Laporan Tahunan setelah membuat Program Kerja Melakukan pengawasan langsung / melekat terhadap administrasi Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Melaksanakan tugas Pengadaan Barang / Jasa yang bersifat Kontraktual sesuai dengan DIPA Menyusun dan mempersiapkan Program Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Turut serta merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan perintah atasan
-
Wakil Panitera ( Eselon III/b ) -
Membantu Panitera di dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin Kepaniteraan Pengadilan Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan; Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya; Mempersiapkan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde); Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, Membuat program kerja sebagai koordinator pada Kepaniteraan Muda dan memperkirakan penerimaan surat gugatan tata usaha Negara
-
Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti; Membantu Panitera untuk melakukan penelitian administratif terhadap surat gugatan (S.E.M.A. No. 2 Tahun 1991);
12
-
Turut serta merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya Menyusun rencana kegiatan kepaniteraan muda perkara dan kepaniiteraan muda
-
hukum -
Meneliti berkas-berkas yang terkait dengan perkara sebelum diajukan kepada Panitera
-
Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas pada Kepaniteraan Muda Prkara dan Kepaniteraan Muda Hukum
Wakil sekretaris ( Eselon III/b ) -
-
Membantu Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya di bidang Kesekretariatan Membantu Panitera/Sekretaris menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga Membantu Panitera/Sekretaris melaksanakan tugas Pengadaan Barang / Jasa yang bersifat Kontraktual sesuai dengan DIPA Membantu Panitera/Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya di bidang Kesekretariatan Membantu Panitera/Sekretaris menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga Membantu Panitera/Sekretaris melaksanakan tugas Pengadaan Barang / Jasa yang bersifat Kontraktual sesuai dengan DIPA
-
Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen setelah DIPA diterima
-
Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan
-
Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Sub Bagian Umum, Keuangan, Kepegawaian
-
Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
-
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan tugas pokok dan fungsinya
-
Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melalui Panietera/Sekretaris
-
Panitera Muda Perkara ( Eselon IV/a ) -
Menerima surat gugatan dari pihak Penggugat
-
Meneliti surat dan bukti awal gugatan
-
Memberitahukan nomor rekening dan besarnya panjar biaya perkara oleh
13
penggugat pada tingkat pertama -
Menerima bukti pembayaran biaya panjar perkara oleh Penggugat melalui Bank yang ditunjuk
-
Pembuatan SKUM dan pemberian nomor perkara
-
Mencatat dalam buku register induk perkara
-
Membuat daftar periksa ( check list ) kelengkapan berkas perkara dan formulir penetapan Majelis
-
Menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Wakil Panitera sebelum diserahkan kepada Panitera yang dilengkapi blangko penetapan Majelis Hakim
-
Kepaniteraan Muda Perkara menerima berkas perkara kembali dari Panitera yang telah ditunjuk Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
-
Mencatat kedalam buku register induk perkara Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
-
Menyerahkan berkas perkara gugatan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
-
Menerima laporan dari Panitera Penggganti tentang jadwal persidangan untuk dicatat dalam buku register induk perkara dan ditanyangkan TV Scrool dan Website
-
Mencatat putusan dalam buku induk perkara
-
Membuat akta permohonan Banding dari Pemohon Banding
-
Membuat SKUM biaya Banding dan memberitahukan besaran biaya banding, nomor rekening dan Bank yang ditunjuk yang harus dibayar oleh pemohon banding
-
Menerima Memori Banding dari Pemohon banding
-
Mencatat kedalam buku register banding
-
Memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada termohon banding
-
Menerima kontra memori banding dan memberitahukan kepada pemohon banding
-
Memberitahuan kepada para pihak untuk mempelari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ( selaku Pengadilan Tingkat Banding )
-
Memeriksa dan mengirimkan berkas perkara banding yang akan dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi berupa bundle A dan B dengan menggunakan surat pengantar
-
Mengirimkan biaya perkara banding
14
-
Menerima Nomor register perkara banding dan dicatat dalam buku register banding
-
Menerima salinan resmi putusan banding beserta bundel A dicatat dalam buku register banding
-
Membuat akta permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi
-
Membuat SKUM biaya KAsasi dan memberitahukan besaran biaya Kasasi, nomor rekening dan Bank yang ditunjuk yang harus dibayar oleh pemohon banding
-
Menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi
-
Mencatat kedalam buku register Kasasi
-
Memberitahukan dan menyerahkan memori Kasasi kepada termohon Kasasi
-
Menerima kontra memori Kasasi dan memberitahukan kepada pemohon Kasasi
-
Memberitahuan kepada para pihak untuk mempelari berkas perkara sebelum dikirim ke Mahkamah agung RI
-
Memeriksa dan mengirimkan berkas perkara banding yang akan dikirimkan kepada Mahkamah Agung RI berupa bundle A dan B dengan menggunakan surat pengantar
-
Mengirimkan biaya perkara Kasasi
-
Menerima Nomor register perkara banding dan dicatat dalam buku register Kasasi
-
Menerima salinan resmi putusan Kasasi beserta bundel A dicatat dalam buku register Kasasi
-
Memberitahukan kepada para pihak salinan putusan kasasi
-
Membuat akta permohonan Peninjauan Kembali ( PK ) dari Pemohon PK
-
Membuat SKUM biaya Peninjauan Kembali dan memberitahukan besaran biaya Peninjauan Kembali, nomor rekening dan Bank yang ditunjuk yang harus dibayar oleh pemohon Peninjauan Kembali
-
Menerima Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali
-
Mencatat kedalam buku register Peninjauan Kembali
-
Memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada termohon PK
-
Menerima kontra memori Peninjauan Kembalii dan memberitahukan kepada pemohon Peninjauan Kembali
-
Memberitahuan kepada para pihak untuk mempelari berkas perkara sebelum dikirim ke Mahkamah Agung RI
15
-
Memeriksa dan mengirimkan berkas perkara Penijauan Kembali ( PK ) yang akan dikirimkan kepada Mahkamah Agung RI berupa bundle A dan B beserta sofcopy dengan menggunakan surat pengantar
-
Mengirimkan biaya perkara Peninjauan Kembali ( PK )
-
Menerima Nomor register perkara Peninjauan Kembali (PK) dan dicatat dalam buku register Peninjauan Kembali (PK)
-
Menerima salinan resmi putusan Penijauan Kembali beserta bundel A dicatat dalam buku register Peninjauan Kembali ( PK )
-
Menerima surat permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
-
Membuat surat panggilan para pihak yang terkait untuk hadir dan memberikan penjelasan tentang adanya permohonan eksekusi atas perintah Paniitera
-
-
Mengirimkan Penetapan eksekusi kepada Pemohon eksekusi
Panitera Muda Hukum ( Eselon IV/a ) -
Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi Penasehat Hukum, serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
-
Mencatat atau mengagendakan surat kuasa ke dalam buku register surat kuasa
-
Menerima/mengoreksi
data perkara gugatan yang masuk dan putus, perkara
banding yang masuk dan putus, pekara kasasi yang masuk dan putus, perkara PK yang masuk dan putus dari kepaniteraan muda perkara -
Menerima berkas-berkas perkara in aktif dari Kepaniteraan Muda Perkara
-
Penataan Arsip-arsip berkas perkara dan dikelompokan jenis dan tahunnya dan membuat data temu kembali berkas perkara
-
Mempersiapkan formulir permohonan informasi
-
Menerima pengaduan dari baik para pihak maupun masyarakat umum dan diteruskan kepada Ketua PTUN
-
Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
-
Turut serta merumuskan kebijakan Program Kerja di Pengadilan dan kegiatan lainnya
-
Membuat Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Tahunan .
16
-
-
Membuat Laporan Kegiatan Hakim.
-
Mencatat, meleges dan mengarsipkan surat kuasa.
-
Menerima, mencatat dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.
-
Membuat laporan bulanan dari Bag. Hukum ke Bag. Umum
-
Membuat Laporan Kwartal.
-
Membuat Laporan Tahunan.
-
Membuat Statistik Perkara.
-
Mencatat dan menata perkara yang berkuatan hukum tetap (In Kracht).
Staf -
Pengadilan Tata Usaha Negara Ssmarinda terdapat 2(dua) staf
-
Melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan baik oleh atasan langsung maupun Pimpinan dengan rasa penuh tanggungjawab
-
Fungsional -
Hakim -
Menerima penetapan Ketua Pengadilan baik sebagai Hakim Ketua maupun Hakim Anggota
-
Membuat penetapan-penetapan Pemeriksaan Persiapan, Hari dan tanggal sidang, Penundaan pelaksanaan Putusan TUN ( Schorsing ) pencabutan gugatan dan putusan sela
-
Bertanggungjawab
atas
pembuatan
Berita
Acara
persidangan
dan
menandatangani sebelum berita siding berikutnya -
Meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat TUN bersangkutan (Psl 63 ayat 2b )
-
Menyatakan dengan memutus ggatan penggugat tidak dapat diterima apabila dalam tenggang waktu 30 hari sesuai dengan yang dinasehatkan Penggugat belum juga menyempurnakan gugatan, terhadap hal ini dapat diajukan gugatan baru (psl 63 ayat(3) dan (4)
-
Dalam Pemeriksaan Persiapan dapat dilakukan pemeriksaan setempat
-
Dalam hal Tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alas an yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali persidangan telah dipanggil dengan patut Ketua Majelis dengan surat penetapan meminta atasan tergugat agar memerintahkan
17
Terguagt hadir dan atau menanggapi gugatan, dan apabila setelah lewat 2 bulan permintaan tersebut tidak ditanggapi, pemeriksaan dilaksanakan tanpa kehadirannya Tegugat Pasal 72 -
Dalam hal dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan Ketua Majelis/Hakim dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat TUN atau Pejabat lain yang menyimpat surat
-
Meminta penjelsan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa
-
Dapat memerintahkan supaya surat tersebut diperlihatkan dalam persidangan sebagaimana pasal 85
-
Mengemukakan pendapat dalam musyawarah Majelis
-
Menyiapkan putusan lengkap pada waktu diucapkan
-
Menyiapkan dan membubuuhkan paraf pada naskah putusan lenggkap untuk ucapan
-
Melakukan menutering perkara
-
Membuat court calendar persidangan
-
Melaporkan kegiatan persidangan
-
Melakukan pengawasan bidang yang ditugaskan oleh Ketua berdasarkan SK
-
Melakukan pembinaan terhadap Calon Hakim
-
Mengikuti diskusi permasalah hukum dan administrasi perkantoran
-
Ikut serta merumuskan kebijakan program kerja di Pengadilan dan kegiatan lainya
Calon Hakim Bertugas di Bagian Kesekretariatan, masing-masing selama 3 (tiga) bulan, yakni di : -
Sub Bagian Kepegawaian
-
Sub Bagian Keuangan
-
Sub Bagian Umum
Bertugas dan di Bagian Kepaniteraan, masing-masing selama 3 (tiga) bulan, yakni di: -
Bagian Perkara
-
Bagian Hukum
18
Mempelajari dan mengikuti proses persidangan : -
Proses dismissal
-
Pemeriksaan Persiapan
-
Persidangan
-
Membuat Berita Acara
-
Belajar membuat putusan
Membuat laporan tugas. Melaksanakan tugas-tugas tambahan dari Ketua. -
Panitera Pengganti -
Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalan-nya sidang Pengadilan
-
Membantu Majelis Hakim dalam hal: a.
Membuat Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan dan hari sidang;
b.
Membuat Berita Acara Persidangan yang harus selesai sebelum siding berikutnya;
c.
Mengetik putusan;
d.
Membuat konsep Putusan Sela.
e.
Membuat konsep Penetapan Masuknya Pihak III (Intervensi)
f.
Membuat konsep Kepala Putusan setelah penyerahan Kesimpulan dari para pihak.
g.
Menyerahkan Berita Acara Persidangan kepada Ketua Majelis Hakim setiap usai persidangan.
-
Membuat laporan Perkara yang ditangani kepada Panitera / Sekretaris setiap bulan.
-
Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara untuk dicatat dalam register perkara :
-
a.
Penundaan hari-hari sidang;
b.
Perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya;
Menyerahkan berkasa perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai diminutasi. -
Menyerahkan berkas perkara baru yang diterima kepada Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan untuk menanyakan : -
Siapa-siapa yang akan dipanggil
-
Kapan Pemeriksaan Persiapan dimulai.
19
-
Membagikan berkas gugatan baru kepada Majelis Hakim yang bersangkutan dengan disertai catatan :
-
-
Tanggal berapa ditetapkan Majelis Hakim yang bersangkutan.
-
Tanggal berapa Pemeriksaan Persiapan dimulai.
Jurusita Pengganti
-
Mengadministrasikan surat-surat panggilan/pemberitahuan Pengadilan.
-
Mengadminisitrasikan dan melaksanakan pengiriman salinan penetapan dan /atau salinan putusan Pengadilan.
-
Mengadministrasikan dan melaksanakan pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
-
Mengadministrasikan dan atas peritah Ketua Pengadilan melaksanakan upaya paksa terhadap Tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan / atau tidak mau melaksanakan penetapan penundaan pelaksanaan putusan TUN
-
Membuat Berita Acara pelaksanaan upaya paksa yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
-
Mengadministrasikan dan atas perintah Panitera melaksanakan pengumuman pejabat yang tidak mau bersedia secara sukarela melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
-
Mengadministrasikan dan atas perintah Panitera melaksanakan pengumuman pejabat yang tidak mau bersedia secara sukarela melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
-
Mengirimkan surat-surat yang berhubungan dengan perkara melalui Kantor Pos dengan surat tercatat
-
Membantu tugas-tugas Panmud Perkara
-
Memelihara keamanan, ketertiban ruangan sidang utama
-
Memelihara keamanan, ketertiban ruangan sidang utama
-
Memanggil para pihak ke ruang sidang pada setiap persidangan
-
Melakukan tugas sebagai Juru Sumpah/Pegawai yang ditunjuk
-
Mencatat penundaan hari sidang
20
-
Eselon IV -
Kepala Sub Bagian Umum ( Eselon IV/a ) -
Pengelolaan administrasi surat masuk 1.
Semua surat dinas yang ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda diterima dan dibuka olleh Sub Bagian Umum, kecuali surat yang bersifat rahasia
2.
Surat diterima diberikan tanda dan diagendakan pada buku agenda surat, diberikan nomor dan lembar disposisi, dikoreksi oleh kepala sub bagian umum kemudian diserahkan ke Panitera
3.
Panitera mensortir surat untuk diteruskan kepadaKPTUN
4.
KPTUN mendisposisi surat (kecuali Ketua dinas keluar ) maka Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tuags sehari-hari
5.
Surat kembali ke Panitera untuk didisposisi untuk diteruskan kepada masing-masing sub bagian
6.
-
Surat yang memerlukan tanggapan/jawaban untuk segera ditindaklanjuti
Pengelolan administrasi surat keluar
Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar untuk diberi nomor dan tanggal pada hari dan tanggal tersebut 1(satu) lembar, pada prakteknya arsip-arsip surat keluar disimpan pada sub bagian yang menanganinya
Pengiriman surat surat dilakukan melalui PT. Pos Indonesia dengan kilat khusus setiap hari, sedangkan untuk surat-surat yang penting dikirim melalui PT. Pos Kilat Expres/Email/Faximil
Pengiriman surat-surat panggilan yang terkait dengan penyelesaian pekara kepada para pihak dikirim melalui Kepaniteraan Muda Perkara dengan kilat khusus
-
Pengelolaan administrasi Perlengkapan
Pencatatan Aset/Barang Milik Negara setiap ada kegiatan pengadaan barang/jasa, seetelah penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan pengimputan ke dalam Aplikasi Simak BMN
Pencatatan barang-barang persediaan
Pembuatan rekonsiliasi internal dengan sub bagian keuangan dibuatkan
21
berita acara setiap akhir bulan
Pemberian Nomor Urut Pendaftaran ( NUP ) pada Barang Milik Negara
Melakukan opname barang persediaan setiap 1 Semester
Pembuatan Dafatar Barang Ruangan (DBR)
Pembuatan Kartu Iventaris Barang ( KIB )
Membauat laporan/rekonsiliasi barang Milik Negara setiap Semester dan Tahunan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
Pendataan Barang Milik Negara ( BMN) yang telah rusak dan sudah tidak bisa dipakai lagi untuk diusulkan dihapuskan
Penyusunan pengajuan persyaratan rekomendasi penghapusan BMN melalui PT. Tata Usaha Negara Jakarta
Perpanjangan pajak kendaraan dinas/operasional bermotor baik roda 2(dua) maupun roda 4(empat)
Perawatan dan perbaikan gedung kantor secara periodik,
Perbaikan dan perawatan peralatan kantor lainnya dan meubelair yang masih bisa diperbaiki
-
Pengelolaan administrasi perencanaan
Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil
Ketua,
Panitera,
Panitera
Pengganti,
Kepaniteraan
dan
Kesekretariatan tahun yang akan datang
Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana
Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian umum setiap awal tahun
-
Kerumahtanggaan
Pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dibedakan dalam 4(empat) kegiatan yaitu Pengelolaan Perpustakaan, perawatan dan pemeliharaan gedung kantor, pengamanan dan kebersihan lingkungan kantor a.
Pengelolaan Perpustakaan
Mencatat buku baru yang diterima dalam buku agenda, buku induk dan ke penomoran menurut klasifikasi
Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan buku-
22
buku, undang-undang peraturan pemerintah, peraturn daerah dan buku tentang hukum serta buku-buku yang ada relevansinya dengan kedinasan
Membuat catatan peminjaman buku dalam buku pemijaman
Melkukan
pemeliharaan,
perawatan
koleksi
buku-buku
perpustakaan
b.
Perawatan dan pemeliharaan sarana gedung kantor
Pemeliharaan
gedung
kantor
sesuai
dengan
kebutuhan
dilaksanakan oleh pihak ketiga disesuaikan dengan kondisi
Perwatan
dan
pemelihaharaan
AC
pendingin
ruangan
disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
c.
Keamanan Kantor
Menyusun uraian tugas Satuan Pengamanan ( SATPAM ) setiap awal bulan
Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dengan staf sub bagian umum dan satuan pengamanan setiap akhir bulan
Melakukan pengontrolan lingkungan kantor dilaksanakan oleh petugas pengamanan dan staf sub bagian umum
Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait ( Polres, Polsek dan Kodim ) apabila diperlukan
Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke Piket (resepsionis)
Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam kerja, mematikan AC, listrik dan computer yang masih menyala dan mengunci pintu yang belum terkunci dilaksanakan oleh satuan pengamanan
Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang akan melakukan kegiatan dilingkungan kantor diluar jam kerja
d.
Kebersihan Kantor Menyusun uraian tugas petugas kebersihan dan penanggung jawab petugas kebersihan
23
Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas
CATATAN :
Disamping tugas-tugas tersebut diatas Sub Bagian Umum juga bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor dan rangka menunjang pelaksanaan tugas dan
pelayanan
kepada
masyarakat
pencari
keadilan
1. Kenyamana lingkungan kantor
Memelhata kebersihan lingkungan kantor
Memelihara kebersihan kamar mandi/toilet, dan tersedianya air bersih yang cukup
Ruang tunggu yang bersih, sejuk dan cukup
Bangku pengunjung yang cukup
Papan pengumuman dan meja informasi
Jadwal persidangan termasuk tempat dan waktu persidangan sudah terpasang sehari sebelum persidangan dimulai
Kamar mandi/toilet agar selalu tetap bersih
2. Keamanan dan keselamatan a. Pengamanan Umum
Petugas keamanan yang cukup
Pagar keliling kantor
Tempat parkir pegawai dan tamu
Close Circuit Television ( CCTV )
Pengontrolan lingkungan kantor
Penerangan pada malam hari yang memadai
Berkoordinasi dengan aparatur keamanan terkait ( Polres, Polsek dan Kodim/Koramil serta lainnya )
Larangan bagi Pedagang/sales untuk berjualan di lingkungan kantor
Mengkoordinator petugas keamanan dan petugas kebersihan
Tamu sebelum memasuki lingkungan kantor khusus yang membawwa mobil kaca jendela harus dibuka
24
b. Pengamanan Tamu
Petugas/Satuan Pengamanan ( SATPAM) memeriksa tamu
Menempatkan parkir kendaraan tamu terpisah dengan parkir kendaraan pegawai/karyawan
Tamu tidak diperbolehkan membawa tas/bungkusan yang dianggap mencurigakan bagi petugas keamanan dan harus dititipkan kepada petugas piket dan disimpan pada loker yang telah disediakan
Setiap tamu yang meninggalkan lingkungan kantor membawa kendaraan harus menunjukan STNK kepada petugas
Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan petugas piket segera melaporkan kepada penanggungjawab petugas piket
-
Kepala Sub Bagian Keuangan 1. Perencanaan Anggaran 1. Perencanaan kebutuhan anggaran 2. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) pagu indikatif 3. Rencana Kerja Angggaran K/L ( pagu sementara 4. Rencana Kerja Anggaran K/L pagu definitive
2. Pelaksanaan Anggaran 1. Persiapan pelaksanan dan pengelolaan anggaran 2. Pelaksanaan anggaran meliputi : 3. Pengelolaan Gaji, Tunjangan dan Honorarorium -
Pengelolaan anggaran non gaji
-
Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. tutup buku/Kasa setiap kahir bulan 5. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
3. Pelaporan Anggaran 1. Laporan keuangan ke BUA MA-RI meliputi : -
Laporan data alokasi anggaran belanja listri, telepon, air
-
Laporan realisasi anggaran ( Bulanan, Triwulan, Semester)
25
-
Laporan PNBP ( Bulanan dan Triwulan )
2. Laporan keuangan meliputi : -
Laporan realisasi anggaran untuk keperluan SAKPA
-
LAporan Triwulan berdasarkan PP No. 39 TAhun 2006 tentang Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Form A dan atau Form B )
-
Laporan keuangan semester berupa Laporan keuangan, Neraca, CALK
-
Laporan tahunan
-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP)
-
Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan ( SPT) Pegawai
3. Laporan pertanggungjawaban Bendaharawan Pengeluaran
4. Lain-lain Pertanggungjawaban dimuka tunjangan khusus kinerja ( Remunerasi )
A. Perencanaan Kebutuhan Anggaran -
Undangan kepada seluruh komponen pengadilan untuk membahas perencanaan anggaran tahun yang akan datang
-
Rapat peyampaian hasil
usul-usul perencanaan anggaran dipimpin Ketua
Pengadilan -
Pembuatan Notulen rapat
-
Pembuatan RKA-K/L berdasarkan notulen rapat, usulan-usulan yang tertuang dalam notulen rapat dikelompokan dalam program dan kegiatan serta diberi nilainilai perhitungan anggaran yang didasarkan pada standar biaya umum
( SBU),
standar biaya khusus (SBK) dan prakiraan harga pasar -
Penuangan perhitungan kebutuhan anggaran ke dalam aplikasi RKA-K/L
-
Pengkoreksian RKA-K/L
-
Meminta persetujuan/penandatangan Rencana Kerja Anggaran Stuan Kerja tahun yang akan dating kepa Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan
-
Pengiriman RKA SK ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk diteruskan ke Mahkamah Agung guna dipakai sebagai dasar perhitungan/perencanaan pagu indikatif via e-mail
26
Dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan usulan rencana
CATATAN :
kebutuhan anggaran dari seluruh satuan kerja melalui Pengadilan Tingkat Banding masing-masing, penyusunan RKA-K/L yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI hingga ditetapkannya pagu sementara B. Rencana Kerja Anggaran K/L pagu indikatif -
Pagu indikasi/sementara telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI
-
Menyampaikan pagu indikatif/sementara oleh MA-RI kepada PT. TUN disertai dengan penjelasan dan petunjuk
-
PT. TUN berdasarkan penjelsan dan petunjuk dari MA-RI, melakukan pemanggilan kepada PTUN untuk mengirimkan Tim Penyusun RKA K/L pagu sementara yang terdiri dari Pansek/Wasek, Kasubbag. Keuangan dan Operator RKA- K/L
-
Tim Penyusun RKA K/L menyusun RKA K/L Satuan Kerja masing-masing dengan
dipandu
dengan
PT.
TUN,
MA-RI,
KEMENKEU/DITJE>
ANGGARAN dengan menggunakan aplikasi RKA K/L terbaru -
Dasaar penyusunan : Pagu sementara SBU, SBK, Prakiraan harga pasar dan petunjuk MA-RI, /Kemen. Keuangan RI
-
Back up data RKA K/L Satuan Kerja dan restore ke oprator RKA K/L PT. TUN
-
Restore data RKA KL satker dan restore ke operator RKA KL MAHKAMAH Agung RI
-
Mempersiapkan data dukung berupa : TOR,RAB,brosur,KIB,STNK dan data dukung lain ,disesuaikan dengan RKA KL yang sudah disusun oleh tim penyusun RKA KL
-
Menscan Data dukung RKA KL pagu sementara kedalam format PDF
-
Penyampaian arsip data computer ( ADK ) data dukung RKA KL yang berbentuk PDF kepada PTTUN melalui email untuk diteruskan ke kemen keuangan melalui email
-
Tim penyusun RKA KL PT TUN melakukan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan
-
Restore RKAKL pagu sementara yang telah selesai pembahasan kepada operator RKA KL MARI
27
-
Pembahasan dan penentuan pagu Defenitif
C. Rencana Kerja Anggaran K/L pagu difinitif
Pagu indikatif / sementara telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung
Penyampian pagu indikatif / sementara oleh Mahkamah Agung kepada PT TUN disertai penjelasan dan petunjuk.
PTTUN berdasarkan penjelasan dan petunjuk dari MARI, melakukan pemanggilan kepada PTUN untuk mengirimkan tim penyusun RKA KL pagu sementara, yang terdiri dari pansek/ wasek , kasubag keuangan dan operator RKA KL.
Tim penyususunan RKA KL menyusun RKA KL satkernya masing-masing dengan dipandu
oleh PTTUN,Mahkamah Agung,Kementerian keuangan/
Direktorat jenderal Anggaran dengan menggunakan aplikasi RKA KL terbaru.
Dasar penyusunan : pagu sementara, SBU, SBK, prakiraan harga,dan petunjuk MARI / kemen .keuangan.
Backup data RKA KL satker dan restore ke operator RKA KL PT TUN
Restore data RKA KL seluruh satker PTTUN kepada operator RKA KL Mahkamah Agung RI
Mempersiapakan data dukungan berupa : TOR , RAB , brosur , KIB , STNK , dan data dukungan lain,disesuaikan dengan RKA KL yang sudah disusun oleh Tim penyusun RKA KL.
Menscan data dukung RKA KL pagu sementara kedalam format PDF.
Penyampaian Arsip Data computer ( ADK ) data dukung RKA KL yang berbentuk PDF kepada PTTUN melalui email untuk diteruskan ke kemen. Keuangan melalui email.
Tim penyusun RKA KL PT TUN melakukan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Restore RKA KL pagu sementara yang telah selesai pembahasan kepada operator RKA KL MARI
Pembahasan dan penentuan pagu Defenitif
Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga ( RKA KL ) pagu Defenitif
Pagu Defenitif telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI
Penyampaian pgu Defenitif oleh Mahkamah Agung kepada PT TUN disertai penjelasan dan petunjuk.
28
PTTUN berdasarkan penjelasan dan petunjuk dari
MARI, melakukan
pemanggilan kepada PTUN untuk mengirimkan tim penyusun RKA KL pagudefenitif yang terdari dari pansek/wasek,kasubag keuangan dan operator RKA KL.
Tim penyusun RKA KL menyusun RKA KL satkernya masing –masing dengan dipandu oleh PTTUN,Mahkamah Agung, kementerian keuangan / Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan aplikasi RKA KL terbaru.
Dasar penyusunan : pagu defenitif , SBU , SBK ,
prakiraan harga,dan
petunjuk MARI / kemen .keuangan
Backup data RKA KL satker dan restore ke operator RKA KL PT TUN
Restore data RKA KL seluruh satker PTTUN kepada operator RKA KL Mahkamah Agung RI
Mepersiapakan data dukungan berupa : TOR , RAB , brosur , KIB , STNK ,dan data dukungan lainnya , disesuaikan dengan RKA KL yang sudah disusun oleh tim penyusun RKA KL
Menscan data dukung RKA KL pagu sementara kedalam format PDF
Penyampaian Arsip Data Komputer (ADK ) data dukung RKA KL yang berbentuk PDF kepada PTTUN melalui email untuk diteruskan kekementrian keuangan melalui email.
Tim penyusun RKA KL PT TUN melakukan pembahasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran kementrian keuangan
Restore RKA KL pagu sementara yang telah selesai pembahasan kepada operator RKA KL MARI
Pembahasan dan penentuan pagu DIPA
Penetapan DIPA
Penyampaian soft copy kepada PT TUN
Penyampaian soft copy Dipa oleh PT TUN kepada satker melalui email
Pembahasan
penertiban
DIPA
antara
satker
dengan
kanwil
Ditjend.perbendaharaan setempat
Pemberlakuan DIPA
PELAKSANAAN ANGGARAN ( LAK – ANG )
Persiapan pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran
Menerima DIPA dari Kanwil Ditjen perbendaharaan
29
Mempelajari DIPA dan segera merevisi apabila ada hal yang perlu direvisi sesuai peraturan yang berlaku
Menerima SK pendelegasian Wewenang penggunaan Anggaran dari PT TUN / Mahkamah Agung
Membuat SK pengelola Anggaran berserta spesimen tanda tangannya .( KPA,PPK,penguji spp / penandatanganan
SPM , Bendahara pengeluaran
,Bendahara penerima , Bendahara gaji / petugas pengelola Anggaran Belanja pegawai ( PPABP )
Penanda tanganan SK pengelola Anggaran ( sesuai kewenangan yang ada , yaitu penunjukan KPA oleh Ketua pengadilan dan penunjukan pengelola Anggaran yang lain oleh KPA pengadilan )
Penyelesaian Administrasi persiapan pelaksanaan Anggran , berupa :
Pembuatan / pembukaan Rekening Bank yaitu :
Mengajukan permohonan ijin pembukaan rekening kepada KPPN
Menerima ijin pembukaan rekening baru kepada Bank dan pembuatan spesimen tanda tangan sebagai pihak –pihak yang berwewenang mencairkan anggaran pada Bank yang bersangkutan yaitu KPA , PPK , dan Bendahara pengeluaran.
Menerima rekening baru dari Bank
Melaporkan kepada KPPN tentang Rekening baru
Ketentuan pembuatan Rekening Bank : setiap satu program pada DIPA adalah satu rekening Bank.
Pembuatan Rencana penarikan Anggaran
Pembuatan cash forecasting ( rencana pengajuan anggaran ) Mingguan dan Bulanan
Pembuatan Buku kas umum dan Buku bantu
Lain-lain kegiatan administrasi yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan anggaran.
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran DIPA , dengan prosedur sebagai berikut : 1). Undangan kepada seluruh komponen pengadilan untuk membahas pelaksanaan anggaran tahun berjalan 2). Rapat penentuan penggunaan Anggaran dipimpin oleh ketua pengadilan 3). Pembuatan Notulen rapat
30
4). Pembuatan Rencana kerja dan program kerja pelaksanaan Anggaran berdasarkan notulen rapat 5). Penanda tanganan Rencana kerja pelaksanaan DIPA oleh pansek selaku KPA dan ketua pengadilan.
PELAKSANAAN ANGGARAN a. Permintaan gaji induk 1.
Menerima data dan dasar perubahan gaji dari subag keuangan berupa SK mutasi , kenaikan pangkat,kenaikan gaji, dll
2.
Membuat : a. Daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji ( GPP ) dan menyusun kelengkapan daftar gaji ( sk kenaikan pangkat berkala , SK mutasi , tunjangan istri/anak dan lain-lain ) b, Faktur pajak / surat setoran pajak ( SSP ) c, Surat pernyataan pertanggung jawaban Mutlak ( SPTJM ) d. Surat permintaan pembayaran ( SPP ) e. Pengajuan daftar gaji , SPT,SPTJM dan SPP kepada yang berwewenang menanda tangani
3,
Penanda tanganan Daftar gaji,SSP,SPTJM,dan SPP
4,
Penyerahan SPP,SPTJM,SSP,dan daftar gaji kepada pejabat penguji SSP / pejabat penanda tanganan SPM
5.
Pengujian SPP / mengecek kelengkapan SPP
6,
Menyerahkan berkas SPP gaji kepada operator Aplikasi surat perintah membayar ( SPM ) untuk diterbitkan SPM, apabila SPP telah lengkap ,Apabila belum lengkap dikembalikan lagi ke PPABP.
7.
Pembuatan SPM dengan meggunakan aplikasi SPM
8.
Penanda tanganan SPM
9,
Menerima kembali berkas SPP dan SPM yang sudah ditanda tangani oleh penguji SPP / penanda tanganan SPM
10, Pembuatan Acara Rekonsiliasi ( BAR ) khusus gaji 11, Penanda tanganan BAR khusus gaji 12, Pengiriman / pengajuan SPM gaji kepada KPPN dengan kelengkapan berkas , berupa ; -
SPM
31
-
Daftar lampiran SPM ( payroll )
-
SPP
-
SPTJM
-
SSP
-
GPP
-
NPWP Bendahara pengeluaran
-
BAR khusus gaji
-
Berkas SK Mutasi / perubahan pegawas
13. Mendapat tanda terima Rekonsiliasi dan pengesahan SPM dari KPPN !4. Menerima SP2D dari KPPN ( maksimum 2 minggu / tanggal 25, setelah penerimaan SPM oleh KPPN ) 15, Melakukan : a. Perhitungan pemotongan –pemotongan
gaji
( misalnya : untuk
pembayaran koperasi, pembayaran angsuran kredit bank,iuraniuran,dll ) dan dituangkan dalam daftar pemotongan b, Membuat daftar gaji
/ pay roll yang berisikan bagian gaji yang
ditarik secara tunai ( Cash ) dan yang dimasukan ke masing-masing rekening pegawai. 16, Penanda tanganan Daftar pemotongan Gaji dan pay roll 17, Penyampaian pay roll kepada Bank satker ( BRI ) berupa soft copy dan hard copy 18, Transfer uang gaji dari KPPN ke Bank pos KPPN kemudian dari Bank pos KPPN ke Bank satker ( BRI ) 19, Pemberitahuan dari BRI hanya transfer gaji sudah masuk di rekening Bendahara pengeluaran satker / pengadilan dari KPPN 20, berdasarkan pay roll bagian gaji pegawai yang tidak dipotong secara otomatis masuk ke rekening pegawai yang bersangkutan 21, Penanda tanganan Daftar gaji oleh pegawai yang bersangkutan dan diberi slip gaji / rincian gaji ( gaji kotor,potongan-potongan,gaji bersih ) 22, Pengambilan potongan-potongan secara tunai dari Bank dengan rincian kegiatan : a.
Pengisian slip pengambilan uang Bank BRI dilampiri dengan daftar golongan
32
b.
Penandatanganan slip pengambilan Bank BRI oleh KPA dengan Bendahara pengeluaran atau apabila
KPA berhalangan ditanda
tangani oleh PPK dan bendahara pengeluaran c.
Pencairan uang potongan
d.
Melakukan perhitungan uang dan mengelompokan nya berdasarkan pemotongan ( angsuran kredit , koperasi , dan iuran )
e.
Menyerahkan uang potongan kepada pengurus uang-uang tersebut dengan menggunakan tanda terima.
c. Permintaan Gaji susulan / kekurangan /gaji 13 / kenaikan gaji / beras Prosedurnya sama dengan prosedur pegajuan gaji induk sebagaimana tersebut diatas, kecuali nomor 15 a, 15b,dan 22 Gaji ke 13 dan kenaikan gaji dilaksanakan setelah ada surat edaran dari Menkeu melalui KPPN Susulan gaji , berkas kelengkapannya adalah : SK pindah / mutasi ybs dan data pegawai / soft copy dari satker lama untuk direkon ke KPPN.
d. Permintaan uang makan
Menerima rekafitulasi absensi dari sub bagian kepegawaian tiap awal bulan diambil dari Data Komdanas
Membuat daftar nominative uang makan sesuai dengan daftar rekafitulasi absensi
Memasukan data pengajuan uang makan ke dalam aplikasi GPP
Selanjutnya menggunakan prosedur pengelolan gaji induk dan dimasukan kedalam Rekening masing-masing Pegawai
Pegawai yang bersangkutan menandatangani tanda terima uang makan
e. Permintaan uang Duka
f.
Menerima surat keterangan meninggal dari keluarga PNS yang meninggal
Prosedur sama dengan permintaan gaji PNS
Permintaan uang lembur
Surat perintah lembur
33
Membuat daftar hadir- pulang ( absen lembur )
Membuat daftar nominative uang lembur dalam bentuk aplikasi GPP
Meandatangani surat perintah lembur
Pelaksanaan lembur dan menandatangani daftar absen lembur
Permintaan uang lembur sama dengan permintaan gaji induk
g. Permintaan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran ( SKPP )
Menerima berkas dari yang bersangkutan berupa foto copy SK pindah, Print out KP4 dari GPP yang bersangkutan
Membuat pengantar ke KPPN
Pernandatangan surat pengantar ke KPPN
Penandatangan surat pengantar sesuai dengan hirarkhi
Penyampaian permintaan SKPP ke KPPN dengan disertai berkas berupa : Footocopy SK pindah, KP4, Surat Pengantar, Aplikasi GPP atas nama pegawai yang berasngkutan dimasukan dalam CD/ ADK
Persetujuan SKPP oleh KPPN dan penghapusan data base GPP yang bersangkutan di KPPN
Penyerahan kepada pegawai yang bersangkutan berupa : SKPP, CD/ADK GPP,dosir/file kepegawaian ybs kepada yang bersangkutan dengan tanda terima
h. Pelaksanaan Non Gaji a. Pengajuan uang persediaan
Mengajukan permintaan kartu pengawas ( KArwas) ke KPPN sebagai pertanggungjawaban Kas Bendaharawan pengeluaran sebagai syarat dalam pengajuan uang muka persediaan (UP)
Membuat : surat pernyataan penggunaan UP, SPP UP
Penandatangan surat rincian UP, surat pernyataan UP dan SPP UP
Menyerahkan SPP UP beserta kelengkapannya kepada Pejabat penguji SPP/penandatanganan a/n. SPM
Pengujian SPP/mengecek kelengkapan SPP
Menyerahkan berkas SPP UP kepada operator aplikasi SPM untuk diterbitkan SPM, apabila SPP telah lengkap. Apabila belum lengkap dikembalikan lagi kepada bendaharawan pengeluaran
34
Pembuatan SPM dengan menggunakan aplikasi SPM
Penandatanganan SPM
Menerima kembali berkas SPP dn SPM yang sudah ditandatangi oleh penguji SPM UP kepada KPPN dengan kelengkapan berkas berupa : SPM, SPP, surat pernyataan penggunaan UP
Terima SP2D dari KPPN
Pencatatan penerimaan SP2D UP ke dalam BKU pada sisi penerimaan
b. Pengajuan uang tambahan uang persediaan (TUP)
Membuat : Surat permohonan permintaan tambahan uang persediaan, surat rincian penggunaan tambahan uang persedian secara riil dan detail, surat pernyataan penggunaan TUP, SPP TUP
Prosedur pengajuan sama dengan pengajuan UP
Catatan : Tambahan uang persediaan (TUP) dapat dilakukan apabila UP yang ada tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan dengan kelengapan : SPM, SPP, surat pernyataan penggunaan TUP, rincian penggunaan TUP secara riil dan detail, permohonan permintaan TUP, rekening Koran
c. Pengajuan ganti uang persediaan
Transaksi pengadaan bara/jasa dicatat berdasarkan bukti pengadaan barang/jasa di BKU
Dilakukan pemungutan pajak dan menyetorkan ke Kas Negara dengan bukti setor ( SSP)
Melakukan validasi SSP dengan rincian : SSP dicopy dan diligalisir oleh PPK, Copy SSP yang diligalisir dibawa ke KPPN untuk divalidasi (pada bagian Bank Pos)
Mencatat dalam transaski SPTB sesuai kegiatan
Membuat surat perintah membayar ganti uang persediaan ( GUP)
Catatan : kelengkapan berkas SPM, SPP, SPTB dan validasi SSP
d. Pengajuan SPM langsung
Menerima tagihan dari rekanan, dengan dilampiri : Kwitansi, Faktur
35
Pajak, SSP PPh dan PPn, NPWP rekanan
Membuat : ringkasan kontrak, SPTB LS, SPP LS
Penandatangan SPTB LS, SPP LS, dan ringkasan kontrak
Pengajuan sama dengan pengajuan UP
e. Pengajuan SPM nihil ( akhir tahun anggaran )
Pengajuan sama dengan pengajuan ganti uang ( GU ), hanya ditambah surat setor bukan pajak ( SSBP ) dari sisa anggaran berjalan
f.
Tutup buku
Setiap transaksi keuangan dicatat/dibukukan dalam Buku Kas Umum
Dilakukan Pemeriksaan oleh KPA : diperiksa pencatatannya, dicocokan antara pembukuan dengan bukti pengeluaran dan bukti setor, diperiksa salso kas, diperiksa uang tunai
Apabila dalam pemeriksan yang dilakukan oleh KPA semuanya cocok, maka buku kas umu ditandatangani oleh KPA dan Bendaharawan Pengeluaran
Dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi ( BAR) sesuai format dari BUA MARI dan ditandatangani oleh KPA dan Bendaharawan Pengeluaran
Melaporkan BAR kepada BUA MARI
g. Laporan pertanggungjawaban Bendaharawan Pengeluaran
Semua transaksi keuangan dibukukan dalam buku Kas Umum ( BKU dan buku bantu
Menginput data transaksi keuangan ke dalam format Laporan petanggungjawaban bendaharawan pengeluaran yang diterima dari kementerian keuangan
Menyampaikan LPJ bendaharawan pengeluaran kepada KPPN
Pencocokan data rekonsiliasi antara data dari Bendaharawan pengeluaran dengan data yang ada di KPPN
Apabila cocok, maka dibuatkan BA Rekonsiliasi pertanggungjawaban bendaharawan pengeluaran yang ditandatangani oleh KPA dan KPPN
Apabila datanya belum cocok, maka bendaharawan pengeluaran harus membenahi data tersebut, kemudian dilakukan rekonsiliasi ulang
36
hingga diperoleh kesamaan data
Penandatangan BAR LPJ bendaharawan
Catatan : Kelengkapan berkas : SPM, SPP, SPTB LS, SSP, faktur pajak, kwitansi, NPWP rekanan, NPWp Satker, ringkasan kontrak
3. Pelaksanaan penerimaan Negara bukan pajak ( PNBP ) Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Belanja Pegawai
Pemotongan langsung PNBP oleh PPABP/bendaharawan gaji di dalam SPM, hinggal keluar SP2D dari KPPN
Fotocopy SPM yang sudah disahkan dengan SP2D disampaikan kepada Bendaharawan Penerima
Mencatat SPM ke dalam BKU Bendaharawan Penerima
Catatan :
RekonPNBP dari belanja pegawai kepada petugas SAKPA, secara otomatis masuk dalam rekonsiliasi belanja pegawai yang dilakukan oleh PPABP/Bend. Pengeluaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pendapatan kembali belanja pusat TAYL
Bendaharawan pengeluaran menyampaikan pengembalian belanja pusat TAYL kepada bendahrawan penerima menggunakan buku setoran
Mencatat pembukuan penerimaan PNBP yang disampaikan oleh bendaharawan pengeluaran ke dalam BKU bendaharawan penerima
Menyetorkan pungutan PNBP ke Kas Negara melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan surat setoran bukan pajak (SSBP)
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pengadilan
Bendaharawan keuang perkara memungut PNBP dari para pihak yang berperkara sesuai peraturan peruang-undangan yang berlaku
Membukukan penerimaan PNBP ke dalam BKU keuangan Perkara
Menyampaikan pungutan PBNP kepada bendaharawan penerima
37
dengan menggunakan buku/catatan setoran
Membukukan PNBP yang disampaikan oleh Bendaharawan keuangan perkara ke dalam BKU Bendaharawan Penerima
Menyetorkan pungutan PNBP ke Kas Negara melalui Bank yang ditunjuk, PT Pos Indonesia dengan menggunakan SSBP
Melakukan rekonsiliasi seluruh SSBP kepada petugas SAKPA
Tuntutan Ganti Rugi ( TGR)
Bendaharawan penerima menerima Surat Keputusan tentang Tuntutan Ganti Rugi dan berkoordinasi dengan pegawai yang mempunyai kewajiban TGR melalui hirarkhi yang ada
Pegawai
yang
mempunyai
kewajiban
TGR
melaksanakan
kewajibannya membayar TGR sesuai dengan Surat Keputusan kepada Bendaharawan Penerima
Bendaharawan Penerima menerima pembayaran TGR dan dicatat dalam Buku Kas Umum
Melakukan Rekonsiliasi seluruh SSBP kepada petugas SAKPA
Berupa : Pendapatan uang meja/leges, Pendapatan ongkos perkara, dan pendapatan Kejaksaan/Peradilan lainnya
4. Laporan keuangan dilaporkan ke BUA MARI Laporan data alokasi anggaran belanja langganan listrik
Pembayaran rekening listrik dan setelah melakukan pembayaran melaporkan kepada petugas pelaporan keuangan
Petugas pelaporan keuangan melakukan input data rekening listrik kedalam format yang telah ditentukan dan mencetaknya serta menyampaikannya kepada Pansek melalui hirarki yang ada
Penandatangan pelaporan data alokasi anggaran belanja langganan lisrik oleh Pansek
Laporan realiasasi anggaran
Petugas laporan keuangan melakukan input data realisasi anggaran ke dalam format yang telah ditentukan oleh BUA MARI dan mencetaknya serta menyampaikannya kepada Pansek melalui hirarkhi yang ada
38
Penandatanganan laporan realisasi anggaran oleh Pansek
Menyampaikan laporan realisasi anggaran melalui e-mail dan surat ke PT TUN
Laporan PNBP ( bulanan dan Triwulan)
Petugas pelaporan PNBP melakukan input data penerimaan PNBP kedalam format yang telah ditetukan oleh BUA MARI
dan
mencetaknya serta menyampaikannya kepada Pansek melalui hirarkhi yang ada
Penandatanganan laporan realisasi anggaran oleh Pansek
Menyampaikan laporan realisasi anggaran melalui e-mail dan surat ke PT TUN
Laporan realisasi anggaran untuk keperluan Sistem Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran ( SAKPA )
Setiap kali SPM & SP2D yang keluar dari KPPN dan diterima oleh Satker maka diinputkan datanya ke dalam aplikasi SAKPA
Petugas Informasik Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara ( SIMAK BMN ) pada awal bulan melakukan rekonsiliasi internal satuan kerja dengan petugas SAKPA, dengan cara mengirimkan data SIMAK BMN ke aplikasi Sakpanden mencocokan data antara SIMAK BMN dengan SAKPA, apabila data sama, maka data rekonsiliasi BMN di dalam SAKPA akan berwarna biru, sedangkan apabila tidak sama, maka datanya di SAKPA akan berwarna merah dan apabila tidak sama/berwarna merah, maka petugas SIMAK BMN dan petugas SAKPA harus mencari dimana ketidaksamaan datanya dan bila perlu menginput ulang SPM/SP2D hinga kedua data tersebut sama antara di SIMAK BMN dengan SAKPA
Apabila data antara SAKP dengan SIMAK BMN telah sama, maka petugas SAKPA mencetaknya
Membuat pengantar untuk dimintakan tandatangan Pansek selaku KPA melalui hirarkhi yang ada
Mengirmkan SAKPA ke KPPN dengan kelengkapan berkas berupa : Surat pengantar KPA, Neraca, LRA, LRA BElanja, LRA Pendapatan
39
Negara dan Hibah, Laporan pengembalian PEndapatan Negara dan Hibah
Rekonsiliasi data dengan KPPN dengan dibuat BAR ditanda tangani
Apabila sudah diterima BAR dari KPPN, maka data SAKPA dan SIMAK BMN Satuan Kerja dikirim via e mail ke Pengadilan Tingkat Banding yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah ( UAPPAW/Unit akuntasi wilayah)
Laporan triwulan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 form A dan B
Petugas SAKPA mengirimkan data LRA kepada petugas pelaporan PP No. 39 tahun 2006 / BAPPENAS
Pengimputan data LRA SAKPA ke dalam Aplikasi PP No. 39 Tahun 2006 Form A dan B dan mencetaknya serta menyampaikannya kepada Wasek melalui hirarkhi yang ada
Penandatangan pelaporan Triwulan PP 39 TAhun 2006 oleh Wasek selaku Pejabat Pembuat Kegiatan ( PPK )
Mengirimkan form A ke PT. TUN melalui e mail dan surat dinas
Laporan keuangan semesteran
Petugas SAKPA dan SIMAK BMN mengirimkan data hasil rekonsiliasi selama 6 (enam)/Semester kepada petugas pelaporan keuangan
Petugas pelaporan keuangan menginput data ke dalam format yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan ( Word dan exel ) serta mencetaknya serta menyampaikan kepada Panitera/Sekretaris melalui hirarkhi yang ada
Pengoreksian konsep laporan keuangan hingga menjadi laporan keuangan
Penandatangan laporan keuangan dan surat pengantar
Pengiriman laporan keuangan KPPN dengan kelengkapan ke berkas berupa : Surat pengantar KPA, Neraca percobaan, Neraca, Laporan realiasi Anggaran (LRA),LRA Belanja, LRA pengembaliaan Belanja, LRA Anggaran pendapatan Negara dan hibah,Laporan pengembaliaan pendapatan Negara dan hibah, ADK soft copy, berupa file kirim dan backup SAKPA.
40
Rekonsiliasi / penyamaan data dengan KPPN, Apabila data SAKPA / SIMAK BMN satker sama dengan KPPN, maka dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)..Apabila tidak sama , maka harus dibenahi data SAKPA / SIMAK BMN dan kemudian dilakukan rekon ulang, sampai data antara satker dengan KPPN sama.
Apabila sudah diterima BAR dari KPPN, maka data SAKPA dan SIMAK BMN satker ,dikirim via email kepengadilan yang ditunjuk sebagai coordinator wilayah / UAPPAW ( unit Akuntansi Wilayah)
Laporan Triwulan berdasarkan PP No.39 Tahun 2006 / BAPPENAS ( form A dan atau form B )
Petugas SAKPA mengirimkan data LRA kepada petugas pelaporan PP No.39 Tahun 2006 / BAPPENAS
Penginputan data LRA SAKPA kedalam Aplikasi PP No.39 Tahun 2006 / BAPPENAS form A dan mencetaknya serta menyampaikan nya kepada wasek melalui hirarkhi yang ada
Penanda tanganan pelaporan Triwulan PP No.39 Th.2006 oleh wasek selaku pejabat penanggungjawab kegiatan / pembuat komitmen (PPK)
Mengirimkan Form A ke PT TUN melalui email dan surat
LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
Petugas SAKPA dan SIMAK BMN mengirimkan data hasil rekon selama 6 bulan (semester) kepada petugas pelaporan keuangan
Petugas pelaporan menginput data kedalam format yang sudah ditentukan oleh kemen.keuangan ( word dan Exel ) dan mencetaknya serta menyampaikan kepada pansek melalui hirarkhir yang ada
Pengkoreksian konsep laporan keuangan hingga menjadi laporan keuangan
Penanda tanganan laporan keuangan dan surat pengantar
Pengiriman laporan keuangan ke KPPN,dengan kelengkapan berkas berupa : Surat pengantar, LRA semesteran , laporan BMN ( intrakomtable,extrakomtabel,dan gabungan), Catatan ringkas Barang Milik Negara ( CRBMN) , laporan posisi BMN di Neraca , laporan kondisi Barang, Berita Acara Rekonsiliasi ( BAR ) dari KPPN dan KPKNL ( semesteran ), Surat setoran bukan pajak ( SSBP ), Biaya perkara dan neraca , laporan Biaya perkara, Laporan Biaya proses ,
41
laporan keuangan sebagaimana tersebut diatas , juga disampaikan kepada pengadilan Tingkat Banding yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai coordinator wilayah / UAPPAW ( unit Akuntansi Wilayah ) . Laporan Tahunan
Seluruh petugas pelaporan ( PNBP, keuangan, PP39 th.2006 dan SAKPA ) menyampaikan data- datanya kepada petugas laporan Tahunan
Petugas
pelaporan
keuangan
tahunan
menginput
data
dan
mencetaknya serta menyampaikan kepada kasubag . keuangan
Pengkoreksian konsep laporan tahunan hingga menjadi laporan Tahunan sub Bagian keuangan
Menyampaikan softcopy dan hardcopy lapoaran Tahunan sub Bagian Keuangan kepada coordinator pembuat laporan Tahunan satuan kerja (pansek)
Rapat coordinator pembuatan laporan Tahunan
Pembuatan Notulen rapat
Pembuatan laporan tahunan oleh Wasek dibantu oleh para kepala subbag dan panmud
Pengkoreksian laporan tahunan hingga menjadi laporan tahunan
Penandatanganan laporan tahunan
Penyampaian laporan Tahunan kepada PT TUN ( softcopy melalui email,hardcopy,melalui rapat dinas yang dilakukan oleh PT.TUN )
Laporan kinerja instansi pemerintahan (LAKIP)
Petugas laporan keuangan melakukan input data menyangkut kinerja/realisasi anggaran satuan kerja ke dalam format yang telah ditentukan oleh BUA MARI dan mencetaknya serta menyampaikan kepada Pansek melalui hirarkhi yang ada
Pengkoreksian laporan kinerja instansi pemerintah ( LAKIP) hinggga menjadi laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
Penandatanganan pelaporan LAKIP oleh Pansek
Menyampaikan LAKIP melalui e mail dan surat kepada BUA MARI
42
dan tembusan ke PT TUN Surat Pajak Tahunan ( SPT) Pegawai
Penghinputan data berdasarkan gaji bulan Januari dari masing-masing pegawai ke dalam aplikasi SPT dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI
Mencetak form 1721 A2 masing-masing pegawai dan menyampaikan kepada bendaharawan untuk ditandatangani
Penandatanganan form 1721 A2 oleh bendaharawan
Menyampaikan form 1721 A2 kepada masing-masing pegawai dengan tanda terima
Berdasarkan form 1721 A2 pegawai yang yang bersangkutan membuat SPT
Menyampaikan
SPT
masing-masing
pegawai
kepada
Kantor
Pelayanan Pajak setempat
5. Lai-lain -
Pertanggungjawaban dimuka tunjangan khusus kinerja/remunersai -
Tiap masuk dan pulang seluruh pegawai memasukan data sidik jari ( fringer print) dan menulis secara manual dalam daftar hadir dan pulang
-
Petugas absen dan pengawas absensi mencetak data prinjer print out dan dengan mencocokan dengan absen manual
-
Membuat rekapitulasi Mingguan daftar sesuai form yang telah ditentukan ditandatangani oleh petugas absen dan pengawas absensi
-
Membuat rekapitulasi Bulanan daftar sesuai form yang telah ditentukan ditandatangani oleh petugas absen dan pengawas absensi
-
Menyerahkan rekafiltualsi absensi/daftar hadir bulanan kepada Subbag. Keuangan
-
Menyiapkan berkas kelengkapan sebagai data dukung rekapitulasi bulanan daftar hadir ( Misal SK Mutasi, SPP, SPM, SPMT, Cuti, Surat dokter,dinas luar, surat dll.
-
Menyampaikan rekapitulasi daftar hadir beserta data dukungnya ke pada Subbag. Keuangan
43
-
Berdasarkan rekap daftar hadir dibuat perhitungan uang makan
-
Berdasarkan rekap daftar hadir dibuat daftar hadir masuk dan pulang yang ditandatangani oleh Ketua dan mencetaknya serta disampaikan kepada Ketua melalui hirarkhi yang ada
-
Berdasarkan rekap daftar hadir yang ditandatangani oleh Ketua dibuat tanda terima tunjangan khusus kinerja dan mencetaknya
-
Tanda tangan seluruh pegawai pad daftar tanda terima tunjangan khusus kinerja
-
Membuat : kwitansi pertanggungjawaban diatas meterai Rp. 6.000,-
-
Surat Pertanggungjawaban Mutlak ( SPTJM )
-
Penandatangan : Tanda terima tunjangan khusus, Pertanggungjawaban dimuka, kwintasi, SPTJM
-
Membuat surat pengantar dan meminta tanda tangan kepada Pansek, melalui hirarkhi yang ada
-
Penandatangan surat pengantar
-
Pemberkasan pertanggungjawaban di muka tunjangan khusus dengan kelengkapan : Surat pengantar, tanda terima tunjangan khusus kinerja /pertanggungjawaban di muka, Kwitansi, SPTJM, Rekapiluasi absen yang ditandatangani oleh Ketua, Rekapitulasi yang ditandatangani oleh petugas absen dan pengawas absen
-
Data dukung kepegawaian yang berkaitan dengan absensi
-
Menyampaikan pertanggungjawaban dimuka tunjangan khusus kinerja kepada PT TUN melalui pengiriman tercepat, data sofcopynya disampaikan kepada PT TUN melalui e mail
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN 1.
Peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian -
Mengelola surat dinas penting yang didisposisi Ketua dan Pansek
-
Surat yang diterima Sub Bagian Kepegawaian dari disposisi Ketua dan Pansek diagenda pada buku surat masuk
-
Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai konsep, pengetikan dan koreksi oleh ka Sub Bagian Kepegawaian
-
Mengirimkan surat yang sudah ditandatangani oleh Ketua / Pansek dikrimkan baik melalui email/faximile/pos melalui sub bagian umum
44
-
Pengelolaan file hakim dan pegawai dilaksanakan setiap hari
-
Menginvetarisasi jumlah data pegawai ( bezzeting) yang disusun tahun anggarandan dikoreksi oleh Kasubbag. Kepegawaian setiap 6 bulan sekali
-
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ) disusun pada akhir tahun anggaran
-
Menyusun daftar senioritas hakim PTUN
-
Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan Pegawai PTUN
-
Perekapan absensi Hakim dan Pegawai/karyawan PTUN untuk diserahkan kepada sub bagian keuangan setiap awal bulan
-
Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang baik pada Kesekretariatan maupun Kepaniteraan
-
2.
Pembuatan jadwal piket para pegawai setiap 2 bulan sekali
Proses pengusulan kenaikan pangkat -
Meneliti berkas usulan kenaikan pangkat baik hakim maupun pegawai
-
Mengirimkan surat usulan beserta berkas yang sudah ditandatangani oleh Ketua
Kenaikan pangkat regular Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat selama 1 (satu) Tahun,dibuat pada akhirTahun dan diselesaikan selama; Pengumpulan Data
pendukung usulan kenaikan pangkat
diselesaikan selama Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang diterima dari PTUN se-wilayah hukum di selesaikan selama ; Koreksi oleh kasub.bag kepegawian terhadap usulan kenaikaan pangkat regular selama Kenaikan pangkat penyesuaian ijasah Dibuat telahaan diselesaikan selama mengusulkan usul kenaikan
pangkat
ke
PT.TUN,dilakukan
baperjakat
dilaksanakan Pengetikan usulan , koreksi ole ka.sub Bag .kepegawaian
45
Mengirimkan usulan kenaikan pangkat yang telah di tandatangani oleh KPTUN ke sekretaris MA RI dan ke Ditjen Badilmiltun melalui KPT.TUN
Kenaikan pangkat pilihan -
Membuat telaahan
-
Mengusulkan usul kenaikan pangkat ke PTTUN
-
Dilakukan beperjakat di laksanakan
-
Pengetikan usulan,koreksi oleh kasubbag kepegawaian
-
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah di tandatangani oleh KPTTUN ke PT.TUN
-
Pengetikan dan koreksi oleh kasub.bag kepegawaian
-
Mengirimkan
usul
kenaikan
pangkat
yang
telah
ditandatangani oleh oleh KP. TUN ke Ditjen. Badilmiltun melalui KPT.TUN -
Kenaikan pangkat pengabdiaan
-
Pengumpulan data diselesaikan selama
-
Mengusulkan usul kenaikan pangkat yang diterima dari PTUN ke PT.TUN
-
Pengetikan dan koreksi oleh Kasub. Bag Kepegawaian mengirimkan
usulan
kenaikan
pangkat
yang
telah
ditandatangani oleh KP. TUN ke Ditjen. Badilmiltun MARI
Kenaikan pangkat penyesuaian ijasah -
Dibuat telaahan berkas usul kenaikan pangkat penyesuaian ijasah
-
Mengusulkan usul kenaikan pangkat ke PT. Tata Usaha Negara
-
Dilakukan Baperjakat oleh Satker
-
Pembuatan
surat
pengantar
usul
kenaikan
pangkat
penyesuaian ijasah yang telah ditandatangani oleh Ketua kepada PT. Tata Usaha Negara selaku Pengadilan tingkat banding
46
Usul kenaikan pangkat pengabdian -
Pengumpulan berkas/data untuk usul kenaikan pangkat pengabdian
-
Mengusulkan usul kenaikan pangkat pengabdian kepada PT. TUN
-
Membuat surat pengantar dan mengirimkan usul kenaikan pangkat pengabdian yang telah ditandatangani oleh KPTUN dengan tembusan Sekretaris MAR_ dan Ditjen. BADILMILTUN
Kenaikan gaji berkala -
Menyusun daftar hakim dan pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun
-
Pembuatan SK kenaikan gaji berkala dibuat
1 bulan
sebelum TMT kenaikan gaji berkala, -
Disampaikan kepada yang bersangkutan , pembuat daftar gaji dan dimasukan ke file yang bersangkutan
Mutasi Hakim dan Pegawai -
Membuat surat perintah melaksanakan tugas dan perintah menduduki jabatan
-
Disampaikan kepada yang bersangkutan , pembuat daftar gaji, KPPN dan dimasukan ke file yang bersangkutan
Usul Jabatan -
Penelitian Dokumen dan dibuatkan telaahan
-
Dilakukan beperjakat dilaksanakan
-
Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh KPTUN ditjen badilmiltun atau sekretaris MARI
Usul pensiun -
Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun
-
Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh
47
KPTUN Dirjen Badilmiltun atau sekretaris MARI melalui KPT. TUN
Usul Tanda Penghargaan Satya Lencana -
Pengumpulan data untuk hakim dan pegawai yang telah memasuki masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 39 tahun dilakukan
-
Megirimkan usulan tanda penghargaan Satya Lencana yang telah ditandatangani oleh KPTUN ke MA RI melalui KPTTUN
Bimbingan Teknis -
Membuat Surta Keputusan panitia Bimtek,menyusun materi Bimtek, membuat dan mengirim surst pemanggilan peserta bimtek, merekap nama peserta PTUN dan membuat absensi peserta
bimtek
menghubungi
dosen/Widyaiswara,
menentukan waktu dan tempat bimbingan teknis,membuat formulir isian data dosen/widyaiswara serta pelaksanaan kegiatan, pelaporan kegiatan bimbingan teknis
Diklat / Rakor/ Raker / Widyaswara -
Membuat surat tugas bagi hakim dan pegawai yang ditunjuk
-
Menyerahkan surat tugas kepada yang bersangkutan
Cuti Hakim dan Pegawai -
Pengetikan surat cuti permohonan cuti dan pengetikan surat ijin cuti,mencatat pada buku agenda cuti,menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file yang bersangkutan
Hukuman Disiplin -
Membuat laporan kepada ketua
-
Membuat surat tugas pemeriksaan dan di berikan kepada tim pemeriksa
-
Membuat dan mengirimkan surat panggilan
48
-
Pemeriksaan oleh tim pemeriksa dilakukan
-
Membuat laporan kepada KPTUN serta tindak lanjut rekomendasi
DP3 -
Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan langsung yang dinilai
-
Pengetikan DP3
-
Penanda tanganan oleh pejabat penilai , yang nilai dan atasan pejabat penilai serta memasukan kembali ke file yang bersangkutan tersebut
-
Staf -
Melaksanakan tugas sehari-hari /perintah yang telah diberikan oleh atasan lansung
-
Melaksanakan tugas yang diberikan oleh baik Ketua maupun Pansek dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab Catatan :
- Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sampai dengan akhir 2014 hanya terdapat tenaga staf 3 (tiga) orang - 1(satu) orang staf ditunjuk sebagai Plh. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan 2(dua) orang staf sebagai petugas SAKPA dan SIMAK BMN,
-
Fungsional Hakim -
Menerima penetapan/penunjukan Majelis Hakim dari Ketua PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan dalam satu perkara pada tingkat pertama
-
Menetapkan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan
-
Menetapkan hari dan tanggal sidang pertama secara terbuka
-
Melaksanakan tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara yang masuk
-
Majelis bermusyarah untuk mengambil putusan
-
Pengucapan putusan sengketa tata usaha negara yang bersangkutan dan menyatakan telah selesai perkara tersebut
-
Memberitahukan kepada para pihak bahwa yang tidak menerima dengan putusan yang telah dibacakan bisa mengajukan upaya hukum sebagaimana yang telah ditetukan
49
-
Mengkoreksi Pengentikan Putusan
-
Menandatangani Berita Acara Persidangan dan Putusan akhir Penyelesaian sengketa tata usaha Negara
-
Menerima berkas bukti-bukti, dan keterangan saksi-saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara yang bersangkutan
-
Memerintahkan kepada Panitera untuk memberikan baik Amar Putusan dan atau Salinan Putusan
Panitera Pengganti -
Menerima penetapan/penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera PTUN
-
Mempersiapkan penetapan persidangan untuk ditandatangani oleh Ketua Majeis Hakim
-
Melaksanakan/membantu pelaksanaan pemeriksaan Persiapan, persidangan sengketa tata usaha negara
-
Membuat Berita Acara setiap persidangan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
-
Memberitahukan kepada Juru Sita Pengganti untuk memberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir untuk dibanggil pada hari dan tanggal pada siding berikutnya
-
Memberikan salinan putusan perkara yang bersangkutan kepada para pihak yang berperkara
-
Minutasi perkara yang telah diputus dan penyerahan berkas perkara yang bersangkutan kepada Panmud Perkara
Juru Sita Pengganti -
Membuat surat panggilan kepada
para pihak untuk persidangan pemeriksaan
persiapan ( Tergugat dan Penggugat ) -
Membuat surat panggilan kepada para pihak yang tidak hadir
-
Membantu pelaksanaan persidangan dan memberitahukan kepada petugas IT untuk mencatat dalam website jadwal persidangan berikutnya
B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI ( SKP ) -
Eselon II
-
Eselon III
-
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kelas I memiliki eselon III/a dan Eselon III/b
50
diantaranya : Panitera/Sekretaris eselon III/a Wakil Panitera eselon III/b Wakil Sekretaris eselon III/b
-
Eselon IV ( KEPANITERAAN ) -
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kelas I memiliki eselon IV/a diantaranya : 1. PANITERA MUDA PERKARA -
Menerima surat gugatan dari pihak Penggugat
-
Meneliti surat gugatan dan buktil awal gugatan
-
Memberitahukan kepada pihak penggugat besarnya biaya perkara, nomor rekening, dan Bank yang ditunjuk
-
Menerima bukti pembayaran biaya perkara, pembuatan SKUM dan Nomor Register perkara
-
Mencatat dalam buku register induk perkara surat gugatan, Majelis Hakim, dan Panitera Pengganti, Menyerahkan berkas surat gugatan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk diperiksa, diselesaikan dan diputusan
-
Menerima Jadwal persidangan dari Panitera Pengganti
-
Membuat Akta permohonan Banding dari pihak pemohon
-
Menerima biaya permohonan banding dan besarnya biaya banding
-
Menerima Memori dan Kontra Memori Banding dari para pihak bersengketa
-
Memeriksa dan mengirimkan berkas perkara banding kepada PT. Tata Usaha Negara Jakarta baik Bundel A maupun Bundel B
-
Mencatat kedalam buku register Banding
-
Membuat Akta permohonan Kasasi dari pihak pemohon
-
Menerima biaya permohonan Kasasi dan besarnya biaya banding
-
Menerima Memori dan Kontra Memori Kasasi dari para pihak bersengketa
-
Memeriksa dan mengirimkan berkas perkara Kasasi kepada Pabitera Mahkamah RI di Jakarta baik Bundel A maupun Bundel B
-
Mencatat kedalam buku register Peninjauan Kembali ( PK )
-
Membuat Akta permohonan Peninjauan Kembalii dari pihak pemohon
-
Menerima biaya permohonan Peninjauan Kembali dan besarnya biaya PK
-
Menerima Memori dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari para pihak bersengketa
51
-
Memeriksa dan mengirimkan berkas perkara Peninjauan Kembali kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta baik Bundel A maupun Bundel B
-
Mencatat kedalam buku register Pennjauan Kembali ( PK )
-
Menerima surat permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
-
Membuat surat panggilan para pihak terkait untuk diberikan penjelasan tentang adanya permohonan eksekusi
-
Penetapan eksekusi kepada pemohon eksekusi
-
Membantu Majelis Hakim untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus dalam persidangan
2. PANITERA MUDA HUKUM -
-
Mencatat kedalam buku register surat kuasa
Eselon IV ( KESEKRETARIATAN ) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kelas I memiliki eselon IV/a diantaranya : 1.
Kepala Sub Bagian Keuangan
Perencanaan Anggaran -
Mempersiapkan penggunaan anggaran sesuai DIPA yang diterima selama 12 bulan tahun 2014
-
Melakukan POK/Revisi pada Mata Anggaran yang masih kurang/tidak mencukupi
-
Menyampaikan fotocopy DIPA kepada para Hakim atau Pejabat lainnya untuk dipelajari dan dijadikan sebagai pengawasan melekat secara interen
Pelaksanaan Anggaran -
Persiapan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran
-
Penerimaan DIPA dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan
-
Penerimaan SK Pendelegasian Wewenang penggunaan anggaran dari Sekretaris Mahkamah Agung RI
-
Membuat Surat Keputusan Pengelola Keuangan yang ditandatangani oleh KPA
-
Membuat Spesimen tandatangan pengelola keuangan dan disampaikan kepada KPPN Samarinda
52
Permintaan gaji induk pegawai -
Menerima data dan perubahan gaji baik Hakim dan maupun Pegawai
-
Mengajukan gaji susulan/kekukarangan/kenaikan gaji berkala / impasing / gaji ke 13
-
Mengajukan permintaan uang makan baik hakim maupun setiap awal bulan berdasarkan absensi yang disampaikan dari Sub Bagian Kepegawaian diambil dari data Komdanas
-
Mengajukan permintaan uang duka setelah mendapat surat keterangan dari pihak kelurga PNS yang meninggal dunia
-
Mengajukan permintaan uang lembur pegawai setelah terima kelengkapan berdasarkan surat perintah lembur dan daftar hadir
-
Mengajukan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran ( SKPP) bagi Hakim/pegawai yang dikarenakan mutasi ketempat lain
Pengajuan belanja Non gaji - Pengajuan permintaan uang persediaan (UP ) - Pengajuan permintaan tambah uang persediaan ( TUP ) - Pengajuan permintaan ganti uang ( GU ) - Pengajuan permintaan pembayaran dari rekanan/kontraktor pelaksanaan Pembangunan tahap IV ( Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan pekerjaan ) - Pengajuan perintaan Surat Perintah Membayar ( SPM ) Nihil untuk diterbitkan SP2D Nihil - Laporan pertanggungjawaban bendaharawan pengeluaran pengelolaan keuangan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) - Pelaksanaan pemotongan langsung dari belanja pegawai berdasarkan SP2D setiap awal bulan - Penerimaan PNBP dari sewa rumah Negara/ Rumah dinas - Penerimaan PNBP dari persekot gaji dari Hakim yang Mutasi berdasarkan SKPP yang diterima
53
Laporan pelaksanaan Anggaran - Laporan
pelaksanaan
realisasi
kegiatan
berdasarkan
Mata
Anggaran/akun yang sesuai dengan DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda - Laporan Triwulan baik realisasi anggarang maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak - Rekonsiliasi SAKPA dengan KPPN samarinda setiap awal bulan, dan rekonsiliasi internal dengan SIMAK BMN - Laporan semesteran dan tahunan serta LAKIP - Memberitahukan Surat Pajak Tahunan ( SPT ) setiap Hakim dan Pegawai Lain-lain - Pengajuan
permintaan
remunerasi/tunjangan
khusus
Pegawai
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda - Menyampaikan pertanggungjawaban dimuka tunjangan khusus / remunerasi berdasarkan data yang disampaikan oleh sub bagian kepegawaian kepada Mahkamah Agung RI
2.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Pengelolaan data dan informasi Kepegawaian -
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ) berdasarkan pangkat, jabatan, masa kerja dan lain-lain ( PAJAMAL )
-
Mengelola surat penting berdasarkan disposisi Ketua dan Pansek yang diterima dari sub bagian umum untuk ditindaklanjuti
-
Pembuatan Surat Keputusan untuk para Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Pengusulan kenaikan pangkat -
Menyusun daftar nominatif baik Hakim maupun Pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya dalam 1(satu) tahun untuk periode April dan Oktober 2014
-
Mengusulkan kenaikan pangkat pengabdian dikarenakan pensiun dini Sdr.
54
Baarnabas Kalalembang, S.H.per 01 April 2014 ( bahwa yang bersangkutan Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat dengan pensiun telah diterima tetapi belum diberikan kenaikan pangkat pengabdian menjadi IV/b) -
Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala kepada Hakim dan Pegawai berdasarkan masa kerja yang telah memenuhi syarat
-
Mengusulkan Jabatan Struktural yang masih kosong ( Kepala Sub Bagian Kepegawaian ) yaitu Sdr. ARINI WIDIASTUTI, S.IP
-
Mengusulkan permohonan pindah/ mutasi kepegawaiannya Sdr. ISDIATI, S.H. ke Pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu karena mengikuti suami yang menjabat sebagai Pejabat Bupati Mahakam Hulu
-
Mempersiapkan surat/berkas-berkas pelantikan Pejabat Panitera Muda Perkara, Penitera Pengganti, dan Juru Sita Pengganti ( WINARJI DIAN KENEDI, S.H., RIDUANSYAH, S.H., YETNA MULIYARTI, S.H., TUPARNI, RINDANA PUSPA AYU HUTABARAT, S.H. )
-
Mempersiapkan surat/berkas pelantikan Wakil Panitera Sdr. SUWARNA, S.H., M.H. berdasarkan SK Dirjen BADILMILTUN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : Nomor : 31/DJMT/Kep/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Mutasi dan Promosi Sdr. SUWARNA, S.H.
-
Mempersiapkan surat/berkas pelantikan sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masing-masing Sdr. TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum dan MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.
-
Mempersiapkan berkas kepegawaian Muhammad Andi Alirahman, S.H., M.H. dikarenakan mutasi menjadi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
-
Membuat surat pernyataan melaksanakan tugas sebagai hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atas nama EFRIANDI, S.H.
3.
Kepala Sub Bagian Umum -
Pengelolaan administrasi surat masuk dan surat keluar
Semua surat masuk yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dibuka oleh sub bagian umum dan diberi lembar disposisi untuk diberikan petunjuk dan penangannya, kemudian diserahkan kepada
55
Sub Bagian atau Kepaniteraan Muda untuk ditindaklanjuti
Untuk surat dinas yang bersifat rahasia langsung diberikan kepada Ketua dengan tanda terima untuk ditindaklanjutinya
Surat keluar dikirim melalui PT. Pos Indonesia dengan kilat khusus oleh Sub Bagian Umum, kecuali pengiriman berkas-berkas dikirim langsung oleh Kepaniteraan Muda Perkara
-
Pengelolaan Administrasi perlengkapan
Pencatatan aset/Barang Milik Negara ( BMN) kedalam Simak BMN berdasarkan SP2D dan SPM yang diterima
Pencatatan barang-barang persediaan
Pembuatan Rekonsiliasi Internal antara SAKPA dan Simak BMN setiap akhir bulan
Melakukan opname barang persediaan setiap 1 semester
Usul penghapusan BMN yang sudah tidak bisa dipakai/rusak berat melalui PT. TUN selaku Pengadilan Tingkat Banding
Penghapusan BMN berupa Kendaraan bermotor roda 4 tahun 20114 yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ( KPKNL Samarinda )
Melakukan Rekonsiliasi Semester I dan II serta Tahunan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
Perpanjangan pajak kendaraan dinas bermotor baik roda 4 dan roda 4 setiap jatuh tempo
Melakukan perbaikan atau perawatan terhadap BMN yang masih bisa diperbaiki
-
Pengelolaan administrasi perencanaan
-
Pengelolaan kerumahtanggaan
Perawatan dan pemeliharaan Sarana Gedung Kantor -
Pemeliharaan gedung kantor sesuai dengan kondisi yang diperlukan
-
Pemeliharaan pendingin ruangan ( AC ) sesuai dengan dana yang ada
Keamanan Kantor -
Melakukan koordinasi dengan dengan aparat keamanan terkait ( Polres, Polsek dan Kodim ) apabila diperlukan dalam pengamanan persidangan
56
-
Semua tamu wajib untuk melapor kepada petugas piket ( resepsionis)
-
Melakukan control semua ruang kerja setelah jam kerja selesai dan mematikan listrik dan peralatan lainnya yang masih menyala
-
Mencatat dalam buku piket bagi pegawai atau pihak luar yang akan melakukan kegiatan dilingkungan kantor diluar jam kerja
Kebersihan Kantor -
Membagi tenaga honor/petugas kebersihan untuk melaksanakan setiap pagi sesuai dengan uraian tugas masing-masing
-
Menjaga kebersihan kamar mandi/toilet dan tersedianya air bersih yang cukup
Kenyamanan lingkungan kantor -
Memelihara kebersihan lingkungan kantor
-
Memelihara kebersihan kamar mandi/toilet
-
Ruang tunggu yang bersih, sejuk dan cukup
-
Adanya papan pengumuman dan meja informasi
-
Adanya jadwal persidangan hari dan tanggal persidangan yang sudah bisa dilihat dalam witesite
Keselamatan dan keamanan -
Pengamanan Umum -
Petugas keamanan yang cukup
-
Adanya pagar keliling kantor
-
Tempat parkir Pegawai dan tamu dibedakan
-
Terpasangnya CCTV dalam gedung kantor
-
Penerangan pada malam hari yang cukup
-
Pelarangan bagi pedagang/sales untuk berjualan dilingkungan kantor
-
Tamu yang menggunakan mobil masuk kedalam lingkungan kantor kaca jendela wajib dibuka
-
Berkoordinasi dengan aparat keamanan ( Polres, Polsek dan Kodim serta lainnya )
57
Pengamanan tamu -
Satuan Petugas Pengamanan (SATPAM) memeriksa tamu
-
Menempatkan kendaraan tamu dengan pegawai terpisah
-
Tidak diperkenankan tamu membawa tas/bungkusan yang dianggap mencurigakan harus dititipkan kepada petugas piket dan disimpan ditempat yang teah disediakan
-
Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan petugas piket segera melapor kepada penanggung jawab piket
-
Staf Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda khususnya untuk tenaga Staf terdapat 2(dua) orang Staf yaitu : 1. Sdr. RAHMAT HIDAYAT, S.T. Staf Sub Bagian Umum pelaksana tugas sehari-hari adalah Sebagai Petugas SIMAK BMN pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan sebagai Koordinator Wilayah 05 Peradilan Militer dan PTUN Kaltim, membuat Rekonsiliasi internal, rekonsiliasi Semester I, II dan Tahunan setiap tahun dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda Koordinator Wilayah Kalimantan Timur ( Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ) . Dan kepadanya juga ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
2. Sdr. MARDIANA, S.E. Staf Sub Bagian Keuangan sebagai petugas SAKPA pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melakukan Rekonsiliasi internal, rekonsiliasi Semester I, II dan Tahunan setiap tahun dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda, Koordinator Wilayah Kalimantan Timur ( Pengadilan Tinggi Agama Samarinda )
-
Fungsional -
Fungsional Hakim dalam memeriksa
suatu surat gugatan yang masuk dan telah
didaftar pada Kepaniteraan dengan Nomor Register berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus dalam sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama -
Funsional Panitera Pengganti dalam melaksanakan tugas membantu Majelis Hakim dalam persidangan dengan membuat Berita Acara Persidangan berdasarkan penetapan
58
Panitera dalam surat gugatan sesuai Nomor Register yang ada -
Fungsional Juru Sita Penggganti
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. SUMBER DAYA MANUSIA -
Rekruitmen Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam pelaksanaan rekuitmen untuk Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) selama tahun 2014 dilakukan secara terpusat/ on line melalui Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sesuai dengan formasi yang ditersedia untuk Wilayah Propinsi Kalimantan Timur tidak ada formasi Calon Pegawai Negeri sipil untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda , sedangkan untuk tenaga honorer/kontrak dalam pelaksanaan rekuitmennya dilaksanakan sesuai kebutuhan dan juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada DIPA Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tahun 2014. Selama tahun 2014 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melakukan rekuitmen untuk tenaga Cleaning service dan tenaga Satuan Pengamanan ( SATPAM ) sebanyak 14 (empat belas ) orang, dalam rekuitmen untuk tenaga honorer/tenaga kontrak tersebut juga dilakukan seleksi/tes wawancara kemampuan dari masing-masing calon dan disesuaikan kebutuhan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dalam pelaksanaannya kepada tenaga cleaning service, sopir, maupun pramusaji melaksanakan tugas pokoknya dan juga diperbantukan pada baik dikepaniteraan maupun sekretariatan guna melaksanakan tugas-tugas sehari-hari hal ini dikarenakan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda baik pada Kepaniteraan Muda maupun Sub Bagian sangat kekurangan tenaga staf bahkan tidak ada staf/pegawai sama sekali
KEPEGAWAIAN :
Jumlah Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sampai saat ini berjumlah 28 Orang, sedangkan khusus untuk pegawai golongan dua / 59
tenaga staf masih sangat kurang oleh karenanya mohon ada penambahan pegawai / tenaga staf, khusus yang memiliki keahlian di bidang komputer, adapun namanama Hakim, Pejabat Fungsional / Struktural dan Pegawai terinci sebagai berikut : No. 1
Nama / Nip WENCESLAUS, S.H. NIP 19610928 198503 1 002
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11
Ketua
Pangkat/Gol. IV / c
Wakil Ketua DOLOK PARULIAN SILAEN, S.H. Nip 19590803 198703 1 003 BARNABAS KALALEMBANG, S.H. NIP 040051702 J I H I M , S.H. NIP 19630307 198503 1 003 WINARJI DIAN KENEDI, S.H. NIP 040059385 NOOR SEHAN, S.H. NIP 19590525 198303 2 002 SLAMET NIP 19620607 198303 1 010 LEZI FITRI, S.H. NIP 19701120 199603 2003 JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.M.H NIP 19780817 200312 1 001 M. FERRY IRAWAN, S.H. NIP 040078177000000000
12.
ANDI MUH. ALIRAHMAN, S.H., M.H. Nip. 197201208 200502 1 001
13.
SURINSYAH, S.H. NIP 19720225 199403 1 002 EPI RANDABUNGA RUNGNGU, SE
14.
Jabatan
NIP 19800609 200805 1 001
Panitera/ Sekretaris
IV / b
Wakil Panitera
IV / a
Panitera Muda Hukum
III / d
Panitera Muda Perkara
III / d
Wakil Sekretaris
III / d
Kasubbag. Umum
III / d
Panitera Pengganti
III / d
Hakim
III / c
Hakim
III / c
Hakim
III / c
Panitera Pengganti
III / c
Kasubbag. Keuangan
III / c
15.
ANDI FAHMI AZIS, S.H. NIP. 19800530 200604 1 007
Hakim
III / c
16.
ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H. 19801122 200604 2 004
Hakim
III / c
17.
ARINI WIDIASTUTI, S.IP. NIP 19740918 200604 2 001 EFRIANDI, S.H. NIP 1978117 200502 1 003 KUKUH SANTIADI, S.H., M.H. NIP 19800615 200704 1 001
Plh. Kasubbag. Kepegawaian
III / c
Hakim
III / c
Hakim
III / b
Hakim
III / b
Hakim
III / b
Hakim
III / b
Juru Sita Pengganti/Bend. Pengeluaran.
III / b
18. 19. 20. 21. 22. 23.
ERVAN MAWARDI, S.H., M.H.
NIP 19790204 200502 2 001 TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos, S.H. NIP 19801018 200912 1 001 FATMAWATI, S.H. Nip 19850225 200805 2 001 M.R. MUSTIKANINGTIYAS NIP 040058861000000000
60
24.
YETNA MULIYARTI NIP 040065931000000000
25.
RIDUANSYAH, S.H. NIP 19710107199403 1 001 TUPARNI NIP 19720916 199403 2 002 RINDANA PUSPA AYU H., S.H. NIP 19851107 200604 2 001
26. 27. 28. 29. 30. 31.
TRISOKO S. SULISTYO, S.H., M.Hum NIP 19850604 201101 1 014 MARIA FRANSISKA W. S.H. NIP 19840325 200101 2 011
RAHMAT HIDAYAT, S.T. NIP 19840827 201101 1 012 MARDIANA, S.E. NIP 19860226 201101 2018
Panitera Pengganti/Bend. Biaya Perkara
III /b
Panitera Pengganti
III / b
Juru Sita Pengganti
III / b
Juru Sita Pengganti
III / b
Hakim
III / b
Hakim
III / a
Staf Subbag. Umuum
IIII / a
Staf Subbag. Keuangan
III / a
32.
Daftar Tenaga Honorer/kontrak , cleaning servis dan Satpam/Penjaga Malam sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah dibuatkan surat perjanjian/kontrak dan juga telah melaksanakan tugasnya dan juga diperbantukan pada baik kepaniteraan maupun kesekretariatan untuk tahun anggaran 2014 masing-masing :
No.
Nama
Jabatan
Keterangan
1.
M. RAMLI YANNUR
Cleaning Servis
Diperbtkan Kepan Muda Perkara
2.
SETIAWAN COIRUYUDA
Sopir
Diperbtkan Sub Bag Keuangan
3.
MARTINUS MINO, S.H
Clening Servis
Diperbtkan Sub Bag Kepegawaian
4.
SYAHRIANSYAH
SATPAM
-
5.
BENNY BAHKTIAR A. ST
SATPAM
Diperbantukan Tenaga IT
6.
YUSUF
Sopir
Diperbtkan ajudan Ketua
7.
TRI MARWANDIANTO, S.E.
Sopir
Diperbtkan Kepan Muda Hukum
8.
FATRI SHALICA
Cleaning Servis
Diperbtkan Meja Informasi
61
-
9.
THERESIA DEWANTI P.S.
Cleaning Servis
Diperbtkan Meja Informasi
10
MARIA YANA
Cleaning Servis
Diperbtkan Sub Bag Umum
11.
AGRIAZ DIANOVI, S.pd.
Pramusaji
Diperbtkan Kepan Muda Petkara
12
ABU BAKAR SIDIK
Cleaning Servis
Diperbtkan Sub Bag Umum
13.
RIFKI PRATAMA
SATPAM
-
14
LUDFIZEN
SATPAM
-
Mutasi Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 31/DJMT/Kep/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Mutasi dan Promosi masing-masing Sdr. SUWARNA, S.H., M.H. Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda baru diambil sumpah dan pelantikan pada tanggal 12 September 2014, perlu disampaikan bahwa Sdr. SUWARNA, S.H., M.H. Jabatan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda baru dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 12 September 2014 dikarenakan Sdr. BARNABAS KALALEMBANG, S.H. jabatan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dipromosikan menjadi Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya tetapi masih tetap memilih sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Sdr. Barnabas Kalalembang, S.H. per 01 April 2014 telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun
-
Promosi 1.
Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah menerima Surat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
62
Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 34/DjMT/KEP/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Pengangkatan dalam jabatan masing-masing : 1.
WINARJI DIAN KENEDI, S.H. Jabatan Panitera Pengganti menjadi Panitera Muda Perkara
2.
YETNA MULIYARTI, S.H. Jabatan Juru Sita Pengganti menjadi Panitera Pengganti
3.
RIDUANSYAH, S.H. Jabatan Juru Sita Pengganti menjadi Panitera Pengganti
2.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : W2.TUN.5-183/KP.04.6/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan masing-masing : 1.
TUPARNI Jabatan Staf Sub Bagian Keuangan menjadi Juru Sita Pengganti
2.
RINDANA PUSPA AYU HUTABARAT, S.H. Jabatan Staf Kepaniteraan Muda Perkara menjadi Juru Sita Pengganti
Pelantikan Pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan oleh Ketua Pengaadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 05 Mei 2014 di ruang sidang utama kepada pejabat sebagaimana tersebut diatas, dan kepadanya disamping menjalankan tugas pokoknya juga kami berikan tugas tambahan masing-masing : 1.
Sdr. YETNA MULIYARTI, S.H. Jabatan Panitera Pengganti kami perbantukan sebagai bendahara keuangan perkara/Kasir Kepaniteraan Muda Perkara
2.
Sdr. RIDUANSYAH, S.H. Jabatan Panitera Pengganti kami perbantukan Kepaniteraan Muda Perkara
3.
Sdr. TUPARNI Jabatan Juru Sita Pengganti kami perbantukan sebagai Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) dan Urusan Gaji pada Sub Bagian Keuangan
4.
Pelantikan Wakil Paniitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Sdr. SUWARNA, S.H., M.H. dilaksanakan pada tanggal 12 September 2014 dan yang yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
63
5.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 133/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 16 September 2014 tentang Pengangkatan dan Penempatan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara atas nama TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum. dan MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H. dan yang bersangkutan telah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada 01 Oktober 2014 serta telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya
6.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 132/DjMT/KEP/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Alih tugas Hakim Peradilan Tata Usaha Negara atas nama EFFRIANDY S.H. sudah melaksakan tugas sebagaimana mestinya dan YULIANTO PRAJAGHUPTA, S.H. belum melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
7.
Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sampai saat ini Jabatan Wakil Ketua dan Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian masih kosong khusus untuk Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari telah ditunjuk Sdri. ARINI WIDIASTUTI, S.IP, NIP 19740918 200604 2 001 pangkat/golongan Penata III/c serta yang bersangkutan juga telah diusulkan untuk menduduki Jabatan difinitif sesuai surat Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda : W2.TUN.5-473 /KP.04.4/IX/2012 tanggal 21 September 2012 tetapi sampai dengan sekarang belum terealisasi
8.
Sdr. Isdiati, S.H. Jabatan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengajukan permohonan pindah ke lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu untuk mengikuti/mendapingi suami ( Pejabat Bupati Mahakam Ulu ), berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 73/DJMT/B/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pemberhentian dari Jabatan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, perlu kami sampaikan bahwa sambil menunggu surat keputusan proses mutasi/pindah dilingkungan Mahkamah Agung RI ke Pemerintah kabupaten Mahakam Ulu ( MAHULU) Sdr. ISDIATI, S.H. serta Keputusan Kepala Kantor
64
Regional
VIII
Badan
Kepegawaian
Negara
Banjarmasin
Nomor
:
00051/KEP/IU/26411/2014A tanggal 14 Juli 2014 tentang Terhitung 01 Agustus 2014 dipindahkan Jenis Kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Mahakam
mendampingi Suami Sdr. M.S. RUSLAN, S.H.
Hulu,
dikarenakan
harus
M.H. selaku Pejabat Bupati
Mahakam Ulu ;
-
Pensiun Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 38/SEK/KP.01/SK/8/2014 Tanggal 07 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas permintaan sendiri nama BARNABAS KALALEMBANG, S.H. Nip 040051702 Pangkat Pembina (IV/a) Jabatan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah diterima Surat Keputusan terhitung 01 April 2014
B.
KEADAAN PERKARA
Penerimaan perkara masuk pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selama tahun 2014 sebanyak 38 (Tiga puluh delapan ) perkara
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Nomor Perkara 01/G/2014/PTUN.SMD 02/G/2014/PTUN.SMD 03/G/2014/PTUN.SMD 04/G/2014/PTUN.SMD 05/G/2014/PTUN.SMD 06/G/2014/PTUN.SMD 07/G/2014/PTUN.SMD 08/G/2014/PTUN.SMD 09/G/2014/PTUN.SMD 10/G/2014/PTUN.SMD 11/G/2014/PTUN.SMD 12/G/2014/PTUN.SMD 13/G/2014/PTUN.SMD 14/G/2014/PTUN.SMD 15/G/2014/PTUN.SMD
Tanggal Putusan 22-07-2014 22-07-2014 28-05-2014 09-10-2014 23-09-2014 08-10-2014 02-10-2014 09-10-2014 13-08-2014 04-12-2014 19-11-2014
Keterangan Dicabut Bading Dicabut Dicabut Banding Banding Dicabut Banding Banding Putus Putus Banding Putus Banding Putus
65
16. 17. 18. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34 35 36 37 38
16/G/2014/PTUN.SMD 17/G/2014/PTUN.SMD 18/G/2014/PTUN.SMD 19/G/2014/PTUN.SMD 20/G/2014/PTUN.SMD 21/G/2014/PTUN.SMD 22/G/2014/PTUN.SMD 23/G/2014/PTUN.SMD 24/G/2014/PTUN.SMD 25/G/2014/PTUN.SMD 26/G/2014/PTUN.SMD 27/G/2014/PTUN.SMD 28/G/2014/PTUN.SMD 29/G/2014/PTUN.SMD 30/G/2014/PTUN.SMD 31/G/2014/PTUN.SMD 32/G/2014/PTUN.SMD 33/G/2014/PTUN.SMD 34/G/2014/PTUN.SMD 35/G/2014/PTUN.SMD 36/G/2014/PTUN.SMD 37/G/2014/PTUN.SMD 38/G/2014/PTUN.SMD
27-11-2014 24-12-2014 18-12-2014 21-08-2014 30-1—2014
Dicabut Dicabut Berjalan putus Berjalan putus Putus Putus Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan
Perkara yang belum diselesaikan selama penerimaan tahun 2014 sebanyak 17 ( tujuh belas ) perkara dan akan diselesaikan pada tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15 16 17
18/G/2014/PTUN.SMD 20/G/2014/PTUN.SMD 24/G/2014/PTUN.SMD 25/G/2014/PTUN.SMD 26/G/2014/PTUN.SMD 27/G/2014/PTUN.SMD 28/G/2014/PTUN.SMD 29/G/2014/PTUN.SMD 30/G/2014/PTUN.SMD 31/G/2014/PTUN.SMD 32/G/2014/PTUN.SMD 33/G/2014/PTUN.SMD 34/G/2014/PTUN.SMD 35/G/2014/PTUN.SMD 36/G/2014/PTUN.SMD 37/G/2014/PTUN.SMD 38/G/2014/PTUN.SMD
Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan Berjalan
66
Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah menyelesaikan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 27 ( Dua puluh tujuh ) perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Nomor Perkara 17/G/2013/PTUN.SMD 19/G/2013/PTUN.SMD 23/G/2013/PTUN.SMD 24/G/2013/PTUN.SMD 25/G/2013/PTUN.SMD 26/G/2013/PTUN.SMD 28/G/2013/PTUN.SMD 29/G/2013/PTUN.SMD 30/G/2013/PTUN.SMD 31/G/2013/PTUN.SMD 32/G/2013/PTUN.SMD 34/G/2013/PTUN.SMD 35/G/2013/PTUN.SMD 37/G/2013/PTUN.SMD 39/G/2013/PTUN.SMD 41/G/2013/PTUN.SMD 42/G/2013/PTUN.SMD 43/G/2013/PTUN.SMD 44/G/2013/PTUN.SMD 45/G/2013/PTUN.SMD 48/G/2013/PTUN.SMD 49/G/2013/PTUN.SMD 50/G/2013/PTUN.SMD 51/G/2013/PTUN.SMD 52/G/2013/PTUN.SMD 53/G/2013/PTUN.SMD 54/G/2013/PTUN.SMD
Tanggal Putusan 15-02-2014 05-03-2014 14-02-2014 16-01-2014 16-01-2014 16-01-2014 05-03-2014 10-04-2014 10-04-2014 10-04-2014 05-02-2014 27-02-2014 13-03-2014 19-03-2014 30-01-2014 26-03-2014 08-05-2014 02-04-2014 03-06-2014 19-03-2014 25-02-2014 25-02-2014 25-02-2014 13-03-2014 18-03-2014 21-07-2014 03-09-2014
Keterangan Kasasi Kasasi Incracht Kasasi Kasasi Kasasi Incracht Incracht Incracht Incracht Incracht Kasasi Incracht PK Inkrahck Kasasi Banding Kasasi Banding Kasasi Inkrachk Inkrachk Kasasi Inkrachk Inkrachk Banding Banding
Perkara yang dimohonkan Banding pada tahun 2014 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berjumlah 27 (Dua puluh tujuh) perkara sebagai berikut :
No. 1 2. 3. 4. 5.
Nomor Register 17./G/2013/PTUN.SMD. 12/G/2013/PTUN.SMD. 24/G/2013/PTUN.SMD. 25/G/2013/PTUN.SMD. 26/G/2013/PTUN.SMD.
Tanggal Pengiriman 20-03-2014 21-03-2014 27-03-2014 27-03-2014 27-03-2014
Tanggal Putusan 07-07-2014 22-07-2014 14-07-2014 01-07-2014 12-06-2014
67
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
32/G/2013/PTUN.SMD. 34/G/2013/PTUN.SMD. 48/G/2013/PTUN.SMD. 49/G/2013/PTUN.SMD. 50/G/2013/PTUN.SMD. 19/G/2013/PTUN.SMD. 45/G/2013/PTUN.SMD. 41/G/2013/PTUN.SMD. 43/G/2013/PTUN.SMD. 42/G/2013/PTUN.SMD. 06/G/2014/PTUN.SMD. 44/G/2013/PTUN.SMD. 02/G/2014/PTUN.SMD. 53/G/2014/PTUN.SMD. 05/G/2014/PTUN.SMD. 54/G/2014/PTUN.SMD. 09/G/2014/PTUN.SMD. 11/G/2014/PTUN.SMD. 08/G/2014/PTUN.SMD. 12/G/2014/PTUN.SMD. 15/G/2014/PTUN.SMD 14/G/2014/PTUN.SMD
-28-04-2014 05-05-2014 05-05-2014 05-05-2014 14-05-2014 26-05-2014 03-06-2014 19-06-2014 06-08-2014 15-08-2014 18-08-2014 15-09-2014 23-09-2014 14-10-2014 26-11-2014 08-12-2014 09-12-2014 09-12-2014
Dicabut 08-09-2014 10-06-2014 14-07-2014 12-08-2014 03-09-2014 16-07-2014 19-08-2014 09-09-2014 04-11-2014 02-12-2014 26-11-2014 04-11-2014 24-11-2014 -
Perkara yang dimohonkan Kasasi pada tahun 2014 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berjumlah 21 (dua puluh) perkara sebagai berikut :
No.
Nomor Register
1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11
21/G/2012/PTUN.SMD. 33/G/2012/PTUN.SMD. 32/G/2012/PTUN.SMD. 27/G/2013/PTUN.SMD. 07/G/2013/PTUN.SMD. 14/G/2013/PTUN.SMD. 11/G/2013/PTUN.SMD. 20/G/2013/PTUN.SMD. 06/G/203/PTUN.SMD. 17/G/2013/PTUN.SMD. 24/G/2013/PTUN.SMD. 25/G/2013/PTUN.SMD. 26/G/2013/PTUN.SMD. 45/G/2013/PTUN.SMD. 41/G/2013/PTUN.SMD. 50/G/2013/PTUN.SMD. 43/G/2013/PTUN.SMD.
12. 13. 14. 15. 16. 17.
Tanggal Pengiriman 25-04-2014 20-05-2014 17-07-2014 04-08-2014 21-07-2014 04-08-2014 04-08-2014 20-08-2014 25-08-2014 03-11-2014 10-11-2014 10-11-2014 10-11-2014 26-11-2014 03-12-2014 08-12-2014 10-12-2014
Tangal Putusan -
-
68
18. 19. 20. 21.
34/G/2013/PTUN.SMD. 19/G/2013/PTUN.SMD. 02/G/2014/PTUN.SMD 42/G/2013/PTUN.SMD
22-12-2014 23-12-2014
-
Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ( PK ) selama tahun 2014 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berjumlah 8 (delapan ) perkara sebagai berikut :
No. 1 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
a.
C.
Nomor Register 14/G/2010/PTUN.SMD. 18/G/2009/PTUN.SMD 37/G/2013/PTUN.SMD. 15/G/2013/PTUN.SMD. 34/G/2011/PTUN.SMD. 02/G/2011/PTUN.SMD 20/G/2011/PTUN.SMD 34/G/2011/PTUN.SMD.
Tanggal Pengiriman 14-07-2014 03-11-2014 12-11-2014 20-11-2014 --
Tangal Putusan -
Sisa perkara minutasi yang diselesaikan : Sisa perkara tahun 2013 yang belum diminutasi telah diselesaikan secara keseluruhan pada tahun 2014
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
1. Tanah
1.1. Tanah untuk Gedung Kantor Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda seluas 3.000 M² diperoleh tahun 1993/1994 1.2. Tanah untuk 2 (dua) unit Rumah Dinas Type B yang diperuntukan Ketua dan Wakil Ketua seluas 700 M² diperoleh tahun 1993/1994 1.3. Tanah untuk 2 (dua) unit
Rumah Dinas Type c yang diperuntukan
Panitera/Sekretaris dan Hakim seluas 400 M² diperoleh tahun 1996/1997 1.4. Tanah untuk 4 (empat) unit Rumah Dinas Type C yang diperuntukan Hakim seluas 800 M² diperoleh tahun 1997/1998
Barang Milik Negara ( BMN ) berupa tanah telah disertifikatkan atas nama
69
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Kehakiman RI dengan status hak pakai namun demikian status kepemilikan Sertifikat Tanah tersebut telah dilakukan perubahan/ganti nama dari Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Kehakiman RI menjadi Pemerintah Republik Indonesia Cq.Mahkamah Agung RI pada tanggal 29 Oktober 2014 melalui Badan Pertanahan Kota Samarinda 1.5. Bukti Kepemilikan Sertifikat Tanah Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terdapat 4(empat) lokasi
kesemuanya terletak di Kecamatan
Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
No. Sertifikat : 22 No. Sertifikat : 21 No. Sertifikat : 28 No. Sertifikat : 33
Luas : 3.000 M2 Luas : 700 M2 Luas : 400 M2 Luas : 800 M2
( Untuk Gedung Kantor ) ( Untuk Rumah Dinas Type B ) ( Untuk Rumah Dinas Type C ) ( Untuk Rumah Dinas Type C )
5. Barang Milik Negara (BMN) beupa tanah tersebut telah diusulkan Penetapan Status Penggunaannya Badan Urusan Adminditrasi MAhkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
2. Gedung Kantor
Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah dilakukan Rehab/renovasi secara total dan dalam pembangunannya dilaksanakan secara bertahap dimulai tahun 2011 - 2014 ( 4/empat tahap ) dengan luas bangunan 1.440 M² 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Bung Tomo No. 136 Samarinda Seberang, Kota Samarinda Pembangunan/ Renovasi Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan ada keseragaman Gedung Peradilan sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Prototype Gedung Kantor Pengadilan khusus untuk tahun anggaran 2014 sebagai lanjutan tahap IV (empat) adalah pembangunan Pagar keliling, Pos jaga dan halaman parkir dengan nilai sesuai dengan DIPA Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2014 sebesar Rp. 2.053.000.000 ,-
3. Rumah dinas
Rumah dinas yang dimiliki Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara
70
Samarinda berjumlah 8 (delapan) unit yang terdiri dari Type 2 (dua ) unit dan type C berjumlah 6 (enam ) unit dengan rincian sebagai berikut :
3.1.
2 (dua) unit Rumah Dinas Type B ( 120 M² ) diperuntukan untuk Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua yang terletak di Jalan Bung Tomo ( dibelakang Gedung Kantor ) No. 136 , Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda
3.2.
2 (dua) unit Rumah Dinas Type C ( 70 M² ) terletak di Jalan Padat Karya, Kelurahan
Baqa,
Kecamatan
Samarinda
Seberang,
Kota
Samarinda
diperuntukan untuk Rumah Dinas Hakim dan Paniitera/Sekretaris 3.3.
4 (empat ) unit Rumah Dinas Type C ( 70 M² ) terletak di Jalan Bung Tomo Gang I, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda diperuntukan untuk Rumah Dinas Hakim
3.4.
Karena terbatasnya Rumah dinas jabatan khususnya Hakim maka ada beberapa Hakim yang harus mengontrak rumah dengan biaya sendiri masing-masing sebagai berikut :
3.5
-
KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.
-
TRISOKO SUGENG SULITYO, S.H., M.Hum.
-
MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.
-
TRI JOKO SUTIKNO S.Sos., S.H., M.H. ( rumah sendiri )
-
IRFAN MAWARDI, S.H., M.H. ( RD. Wakil Ketua untuk sementara )
-
SUWARNO, S.H., M.H. ( Wakil Panitera )
Barang Milik Negara (BMN) berupa Bangunan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Mushola/Tempat Ibadah telah diusulkan Penetapan Status Penggunaannya kepada Badan Urusan Administrasi MA-RI melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
4. Kendaraan bermotor
Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sampai dengan akhir Tahun 2014 telah memilik kendaraan bermotor baik roda 4(empat) maupun roda 2(dua) sebagai berikut :
71
1.
Toyota Vios, KT 1933 B Penanggungjawab Panitera/Sekretaris, merupakan kiriman/transper dari Mahkamah Agung RI , dan telah dimutasikan
ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 2.
Sepeda Motor Merk Honda Type NF 125 TRF tahun 2008, KT 4518 MZ dalam kondisi baik dipergunakan Kendaraan Operasional Sub Bagian Keuangan
3.
Sepeda Motor Merk Yamaha/Jupiter MX AT CW tahun 2011, KT 3998 MZ Nomor : BPKB I-06563410 N dalam kondisi baik dipergunakan Kendaraan Operasional Panitera/Sekretaris ;
5.
Sepeda Motor Merk Yamaha Xeon tahun 2011, KT 3443 MZ Nomor BPKB 06564065 N dalam kondisi baik dipergunakan Kendaraan Operasional Wakil sekretaris ;
6. Penghapusan
Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selama tahun 2014 telah melakukan penghapusan berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) melaui Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 79.b/BUA/SK/06/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara berupa Kendaraan Dinas roda 4(empat) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sesuai surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor
: W2.TUN.5-451/PL.06/VIII/2014 tanggal 2014 perihal Permohonan
Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara ( BMN) berupa Kendaraan Dinas Roda 4(empat) serta Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda Nomor : S-425/WKN.13/KNL.02/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Penetapan hari dan tanggal Lelang. Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara/Kekayaan Negara berupa Kendaraan roda 4(empat) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dilaksanakan Hari Selasa tanggal 26
Agustus 2014 oleh Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang
Samarinda dengan nilai jual Rp. 27.030.000,- ( Dua puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah ) bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Jalan Bung Tomo 136 Samarinda Seberang, sebagai pemenang lelang Nama : FARHANUDDIN JAMANIE
72
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Alamat Jalan Nusantara VIII RT 033, KKelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Kalimantan Timur, adapun data kendaraan roda 4(empat) tersebut sebagai berikut :
No .
Jenis BMN/No. Polisi
Merk/Type
Tahun
Nomor Mesin/Rangka
Harga Limit
1.
1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4(empat) KT 2412 BZ
Toyota Kijang Super KF 52 Long
1996
7-K0029006 MHF21KF520001359 7
26.400.000
Harga Jual
26.500.000
7. Kendaraan bermotor lainnya
Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sampai dengan akhir tahun 2014 ini telah mendapatkan kendaraan dinas pinjam pakai sebagai kendaraan oprasional baik dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kota Samarinda sebanyak 5 (lima ) unit dengan rincian sebagai berikut :
1.
Honda City ( KT 7 B/ KT 1523 SR ) dipakai kendaraan oprasional dan merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Kota Samarinda ;
2.
Toyota Kijang SX ( KT 2116 BZ ) dipakai kendaraan oprasional Kesekretariatan dan merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Kota Samarinda ;
3.
Toyota Kijang Inova type E ( KT 2949 BZ ) dipakai kendaraan oprasional Wakil Panitera ( Sdr. Barnabas Kalalembang, S.H.) telah purna bakti ( Pensiun) terhitung mulai 01 April 2014 serta kendaraan tersebut sekarang masih dipegang Sdr. Barnabas Kalalembang, S.H. dan merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sebagai kendaraan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ( belum dikembalikan )
4.
Toyota Altis 1.8 E M/t ( KT 1196 MZ dipakai kendaraan operasiona Ketua dan merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Kota Samarinda, sesuai Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 031/438/HK-KS/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Status Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda Empat milik Pemerintah Kota Samarinda dan hanya berlaku 3 Tahun
73
5.
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Januari 2014 telah menerima Hibah kendaraan bermotor dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat Berita Acara Serah Terima Barang/Kendaraan Nomor : 024/1957/BP-I/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 saat ini dipergunakan untuk kegiatan dharmayuktikarini dengan data sebagai berikut yaitu : Nama Pemilik
: Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
Nomor Polisi
: KT 1310 MZ
Merk/type
: Toyota Inova 2.000 J
Jenis
: Mopen/Minibus
Tahun Pembuatan
: 2013
Warna
: Grey Mica
Nomor rangka
: MHFW40G3D4505311
Nomor mesin
: 1TR7679020
8. Pelaratan Mesin dan Kantor lainnya Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sampai akhir tahun 2014 untuk peralatan mesin dan kantor lainnya sesuai Simak BMN baik Semester II maupun Tahunan 2014
74
75
No.
Kode Barang
NUP
Nama Barang
Merk/Type
Tahun
Jumlah
Perolehan
Barang
NO. BAST
Harga Perolehan
1
3.05.01.02.002
1
Mesin Hitung Listrik
Casio
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
82,000.00
2
3.05.01.02.002
2
Mesin Hitung Listrik
Casio
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
82,000.00
3
3.05.01.03.009
1
Mesin Fotocopy Elektronic
Canon IR 1022
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
20,000,000.00
4
3.05.01.03.009
2
Mesin Fotocopy Elektronic
Canon IR 1022
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
20,000,000.00
5
3.03.02.11.008
1
Cermin Besar
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
50,000.00
6
3.03.02.11.008
2
Cermin Besar
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
50,000.00
7
3.03.02.11.008
3
Cermin Besar
-
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
25,000.00
8
3.03.02.11.008
4
Cermin Besar
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
50,000.00
9
3.03.02.11.008
5
Cermin Besar
-
1,995
1
375/SEK/01/VII/2010
50,000.00
10
3.03.03.07.010
1
scanener(Universal Tester)
Canon
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
1,699,500.00
11
3.04.01.04.004
1
Lemari Penyimpan
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
3,000,000.00
12
3.04.01.04.004
2
Lemari Penyimpan
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
3,000,000.00
13
3.04.01.04.004
3
Lemari Penyimpan
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
3,000,000.00
14
3.03.02.07.008
1
palu
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
50,000.00
15
3.10.02.03.017
1
External/Portable Hardisk
-
2012
1
W2.TUN.5-333/PL.04/VI/2012
981,200.00
16
3.10.02.03.017
2
External/Portable Hardisk
-
2012
1
W2.TUN.5-333/PL.04/VI/2012
981,200.00
17
3.10.02.03.017
3
External/Portable Hardisk
-
2012
1
W2.TUN.5-333/PL.04/VI/2012
981,200.00
18
3.05.01.01.002
1
Mesin ketik Manual standar 14-16
Olypia Carina 3
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
5,883,000.00
19
3.05.01.01.002
2
Mesin ketik Manual standar 14-16
Olypia Carina 3
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
5,883,000.00
20
3.05.01.01.002
3
Mesin ketik Manual standar 14-16
Olypia Carina 3
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
5,883,000.00
21
3.05.01.01.002
4
Mesin ketik Manual standar 14-16
Olypia Carina 3
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
1,565,000.00
22
3.05.01.01.002
10
Mesin ketik Manual standar 14-16
Nakjima AX150
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
1,961,000.00
23
3.05.01.01.002
11
Mesin ketik Manual standar 14-16
Nakjima AX150
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
3,922,000.00
24
3.05.01.01.002
12
Mesin ketik Manual standar 14-16
Nakjima AX150
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
3,922,000.00
25
3.05.01.01.002
13
Mesin ketik Manual standar 14-16
Olympia Carina3
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
1,565,000.00
26
3.05.01.01.002
14
Mesin ketik Manual standar 14-16
Olypia SM 18
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,000,000.00
76
1
2
4
3
5
6
7
8
9
27
3.05.01.01.002
15
Mesin ketik Manual standar 14-16
Olypia
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
110,000.00
28
3.05.01.01.002
16
Mesin ketik Manual standar 14-16
Olypia
1998
1
375/SEK/01/VII/2010
275,000.00
29
3.05.01.01.003
2
Mesin ketik Manual Langewagon
Olypia
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
313,000.00
30
3.05.01.01.003
3
Mesin ketik Manual Langewagon
Olypia
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
377,000.00
31
3.05.01.01.003
4
Mesin ketik Manual Langewagon
Olypia
2004
1
375/SEK/01/VII/2010
1,406,000.00
32
3.05.01.01.003
5
Mesin ketik Manual Langewagon
Olypia
2004
1
375/SEK/01/VII/2010
1,406,000.00
33
3.05.01.01.004
1
Mesin Ketik Listrik
Olympia SM18
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,000,000.00
34
3.05.01.04.001
1
Lemari Besi/Metal
Brother
2004
1
375/SEK/01/VII/2010
1,223,000.00
35
3.05.01.04.001
2
Lemari Besi/Metal
Lion
2001
1
375/SEK/01/VII/2010
1,608,000.00
36
3.05.01.04.001
3
Lemari Besi/Metal
Brother
2003
1
375/SEK/01/VII/2010
1,055,000.00
37
3.05.01.04.001
7
Lemari Besi/Metal
HB.6
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,750,000.00
38
3.05.01.04.001
8
Lemari Besi/Metal
HB.6
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,750,000.00
39
3.05.01.04.001
9
Lemari Besi/Metal
HB.6
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,375,000.00
40
3.05.01.04.001
10
Lemari Besi/Metal
HB.5
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,226,500.00
41
3.05.01.04.001
11
Lemari Besi/Metal
HB.5
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,226,500.00
42
3.05.01.04.001
12
Lemari Besi/Metal
HB.5
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,226,500.00
43
3.05.01.04.001
13
Lemari Besi/Metal
Brother
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,750,000.00
44
3.05.01.04.001
14
Lemari Besi/Metal
Brother
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,750,000.00
45
3.05.01.04.001
15
Lemari Besi/Metal
Brother
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,750,000.00
46
3.05.01.04.001
16
Lemari Besi/Metal
Brother
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
2,750,000.00
47
3.05.01.04.001
17
Lemari Besi/Metal
Brother
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
2,500,000.00
48
3.05.01.04.001
18
Lemari Besi/Metal
Brother
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
2,500,000.00
49
3.05.01.04.004
1
Lemari Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
3,550,000.00
50
3.05.01.04.004
15
Lemari Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
106,000.00
51
3.05.01.04.004
16
Lemari Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
3,550,000.00
52
3.05.01.04.004
17
Lemari Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
6,000,000.00
53
3.05.01.04.004
18
Lemari Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
6,000,000.00
54
3.05.01.04.004
19
Lemari Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
6,000,000.00
55
3.05.01.04.004
20
Lemari Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
6,000,000.00
56
3.05.01.04.004
21
Lemari Kayu
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
620,000.00
77
57
3.05.01.04.004
22
Lemari Kayu
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
1,725,000.00
58
3.05.01.04.004
23
Lemari Kayu
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
1,725,000.00
59
3.05.01.04.004
24
Lemari Kayu
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
250,000.00
60
3.05.01.04.004
25
Lemari Kayu
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
1,250,000.00
61
3.05.01.04.004
26
Lemari Kayu
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
1,250,000.00
1
2
-
4
3
5
6
7
8
9
62
3.05.01.04.004
27
Lemari Kayu
HB 6
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,250,000.00
63
3.05.01.04.004
28
Lemari Kayu
HB 6
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,250,000.00
64
3.05.01.04.004
29
Lemari Kayu
Saga
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
1,400,000.00
65
3.05.01.04.004
30
Lemari Kayu
-
1996
1
375/SEK/01/VII/2010
106,000.00
66
3.05.01.04.004
31
Lemari Kayu
-
1996
1
375/SEK/01/VII/2010
150,000.00
67
3.05.01.04.004
32
Lemari Kayu
-
1997
1
375/SEK/01/VII/2010
150,000.00
68
3.05.01.04.004
33
Lemari Kayu
1997
1
375/SEK/01/VII/2010
150,000.00
69
3.05.01.04.004
34
Lemari Kayu
1998
1
375/SEK/01/VII/2010
106,000.00
70
3.05.01.04.004
35
Lemari Kayu
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
156,000.00
71
3.05.01.04.004
36
Lemari Kayu
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
67,000.00
72
3.05.01.04.005
1
Filing Cabinet Besi
Lion
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
1,084,000.00
73
3.05.01.04.005
2
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,523,500.00
74
3.05.01.04.005
3
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,523,500.00
75
3.05.01.04.005
4
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,523,500.00
76
3.05.01.04.005
5
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,523,500.00
77
3.05.01.04.005
6
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,523,500.00
78
3.05.01.04.005
7
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,523,500.00
79
3.05.01.04.005
8
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,523,500.00
80
3.05.01.04.005
9
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,523,500.00
81
3.05.01.04.005
10
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
3,047,000.00
82
3.05.01.04.005
11
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
3,047,000.00
83
3.05.01.04.005
12
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
3,047,000.00
84
3.05.01.04.005
13
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
3,047,000.00
85
3.05.01.04.005
14
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
4,209,000.00
86
3.05.01.04.005
15
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
4,209,000.00
78
87
3.05.01.04.005
16
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
10,522,500.00
88
3.05.01.04.005
17
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
10,522,500.00
89
3.05.01.04.005
18
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
10,522,500.00
90
3.05.01.04.005
19
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
10,522,500.00
91
3.05.01.04.005
20
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
10,522,500.00
92
3.05.01.04.005
21
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,000,000.00
93
3.05.01.04.005
22
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,000,000.00
94
3.05.01.04.005
23
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,000,000.00
95
3.05.01.04.005
24
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,000,000.00
96
3.05.01.04.005
25
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,000,000.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
97
3.05.01.04.005
26
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,000,000.00
98
3.05.01.04.005
27
Filing Cabinet Besi
Brother
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,000,000.00
99
3.05.01.04.006
5
Filing Cabinet Kayu
-
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
131,000.00
100
3.05.01.04.006
6 Filing Cabinet Kayu
-
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
131,000.00
101
3.05.01.04.007
1
Brandkas
Gallant
1995
1
375/SEK/01/VII/2010
462,000.00
102
3.05.01.04.007
2
Brandkas
Gallant
1998
1
375/SEK/01/VII/2010
462,000.00
103
3.05.01.04.007
3
Brandkas
Gallant
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
747,000.00
104
3.05.01.04.007
4
Brandkas
Gallant
1995
1
375/SEK/01/VII/2010
894,000.00
105
3.05.01.04.013
1
Buffet
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
9,000,000.00
106
3.05.01.05.001
1
Tabung Pemadam Api
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
114,000.00
107
3.05.01.05.008
1
Papan Visual/Papan Nama
-
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
16,056,000.00
108
3.05.01.05.008
1
Papan Visual/Papan Nama
-
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
3,451,625.00
109
3.05.01.05.008
1
Papan Visual/Papan Nama
-
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
3,857,900.00
110
3.05.01.05.008
1
Papan Visual/Papan Nama
-
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
5,217,500.00
111
3.05.01.05.009
1
Movitex Board
-
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
1,672,500.00
112
3.05.01.05.010
11
White Board
V-Tec Magnet
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
900,000.00
113
3.05.01.05.010
12
White Board
Master 40 X 60
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
100,000.00
114
3.05.01.05.010
13
White Board
Master 120 X 240
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
650,000.00
115
3.05.01.05.010
14
White Board
Master 120 X 240
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
650,000.00
116
3.05.01.05.017
1
Mesin Absensi
SE- 21
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
3,600,000.00
79
117
3.05.01.05.048
1
LCD Proyektor/Infocus
Sony EX-100
2011
1
375/SEK/01/VII/2010
9,800,000.00
118
3.05.01.01.001
4
Meja Kerja Besi/Metal
-
1997
1
375/SEK/01/VII/2010
198,000.00
119
3.05.01.01.001
5
Meja Kerja Besi/Metal
-
1997
1
375/SEK/01/VII/2010
198,000.00
120
3.05.01.01.001
6
Meja Kerja Besi/Metal
-
1997
1
375/SEK/01/VII/2010
198,000.00
121
3.05.01.01.001
7
Meja Kerja Besi/Metal
-
1997
1
375/SEK/01/VII/2010
198,000.00
122
3.05.02.01.002
1
Meja Kerja Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
12,000,000.00
123
3.05.02.01.002
2
Meja Kerja Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
2,700,000.00
124
3.05.02.01.002
3
Meja Kerja Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
2,700,000.00
125
3.05.02.01.002
4
Meja Kerja Kayu
Chitos
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
1,500,000.00
126
3.05.02.01.002
15
Meja Kerja Kayu
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
800,000.00
127
3.05.02.01.002
47
Meja Kerja Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
7,000,000.00
128
3.05.02.01.002
48
Meja Kerja Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
5,400,000.00
129
3.05.02.01.002
49
Meja Kerja Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
5,400,000.00
130
3.05.02.01.002
50
Meja Kerja Kayu
Martin
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,200,000.00
131
3.05.02.01.002
51
Meja Kerja Kayu
Martin
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,642,300.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
132
3.05.02.01.002
52
Meja Kerja Kayu
Martin
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
3,284,600.00
133
3.05.02.01.002
53
Meja Kerja Kayu
Grand
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
3,284,600.00
134
3.05.02.01.002
54
Meja Kerja Kayu
Grand
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,305,700.00
135
3.05.02.01.002
55
Meja Kerja Kayu
Grand
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,305,700.00
136
3.05.02.01.002
56
Meja Kerja Kayu
Grand
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,611,400.00
137
3.05.02.01.002
57
Meja Kerja Kayu
Grand
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,611,400.00
138
3.05.02.01.002
58
Meja Kerja Kayu
Grand
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,611,400.00
139
3.05.02.01.002
59
Meja Kerja Kayu
Grand
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,611,400.00
140
3.05.02.01.002
60
Meja Kerja Kayu
Grand
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,611,400.00
141
3.05.02.01.002
61
Meja Kerja Kayu
Grand
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,611,400.00
142
3.05.02.01.002
62
Meja Kerja Kayu
Grand
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,305,700.00
143
3.05.02.01.002
63
Meja Kerja Kayu
Grand
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
3,917,100.00
145
3.05.02.01.002
64
Meja Kerja Kayu
Grand
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
3,917,100.00
146
3.05.02.01.002
65
Meja Kerja Kayu
Grand
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
3,917,100.00
147
3.05.02.01.002
66
Meja Kerja Kayu
Grand
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
3,917,100.00
80
148
3.05.02.01.002
67
Meja Kerja Kayu
Grand
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
3,917,100.00
149
3.05.02.01.002
68
Meja Kerja Kayu
Grand
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
3,917,100.00
150
3.05.02.01.002
69
Meja Kerja Kayu
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
13,700,000.00
151
3.05.02.01.002
70
Meja Kerja Kayu
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
10,850,000.00
152
3.05.02.01.002
71
Meja Kerja Kayu
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
3,275,000.00
153
3.05.02.01.002
72
Meja Kerja Kayu
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
3,275,000.00
154
3.05.02.01.002
73
Meja Kerja Kayu
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,346,000.00
155
3.05.02.01.002
74
Meja Kerja Kayu
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,346,000.00
156
3.05.02.01.002
75
Meja Kerja Kayu
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,346,000.00
157
3.05.02.01.002
76
Meja Kerja Kayu
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
4,830,000.00
158
3.05.02.01.002
77
Meja Kerja Kayu
Jati Ukir
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
5,500,000.00
159
3.05.02.01.002
78
Meja Kerja Kayu
Martin
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
2,700,000.00
160
3.05.02.01.002
79
Meja Kerja Kayu
Martin
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
2,700,000.00
161
3.05.02.01.002
80
Meja Kerja Kayu
Martin
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
2,700,000.00
162
3.05.02.01.002
81
Meja Kerja Kayu
Martin
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
2,700,000.00
163
3.05.02.01.002
82
Meja Kerja Kayu
Martin
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
2,700,000.00
164
3.05.02.01.002
82
Meja Kerja Kayu
Martin
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
2,700,000.00
165
3.05.02.01.002
83
Meja Kerja Kayu
Martin
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
2,700,000.00
166
3.05.02.01.002
84
Meja Kerja Kayu
Ps 82
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
625,000.00
167
3.05.02.01.002
85
Meja Kerja Kayu
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
21,000.00
1
2
3
6
7
168
3.05.02.01.002
86
Meja Kerja Kayu
-
2003
1
375/SEK/01/VII/2010
352,000.00
169
3.05.02.01.002
87
Meja Kerja Kayu
Invinitie
2004
1
375/SEK/01/VII/2010
393,000.00
170
3.05.02.01.002
88
Meja Kerja Kayu
-
2004
1
375/SEK/01/VII/2010
393,000.00
171
3.05.02.01.002
89
Meja Kerja Kayu
-
2004
1
375/SEK/01/VII/2010
393,000.00
172
3.05.02.01.002
90
Meja Kerja Kayu
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
693,000.00
173
3.05.02.01.002
91
Meja Kerja Kayu
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
693,000.00
174
3.05.02.01.002
92
Meja Kerja Kayu
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
693,000.00
175
3.05.02.01.002
93
Meja Kerja Kayu
Zetta
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
2,200,000.00
176
3.05.02.01.002
94
Meja Kerja Kayu
Zetta
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
2,200,000.00
177
3.05.02.01.002
95
Meja Kerja Kayu
Zetta
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
2,200,000.00
4
5
8
9
81
178
3.05.02.01.002
96
Meja Kerja Kayu
Zetta
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
2,200,000.00
179
3.05.02.01.002
97
Meja Kerja Kayu
Zetta
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
2,200,000.00
180
3.05.02.01.002
98
Meja Kerja Kayu
Zetta
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
2,200,000.00
181
3.05.02.01.002
99
Meja Kerja Kayu
Zetta
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
2,200,000.00
182
3.05.02.01.002
100
Meja Kerja Kayu
Zetta
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
2,200,000.00
183
3.05.02.01.002
101
Meja Kerja Kayu
Zetta
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
2,200,000.00
184
3.05.02.01.002
102
Meja Kerja Kayu
Zetta
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
2,200,000.00
185
3.05.02.01.003
1
Kursi Besi/Metal
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
600,000.00
186
3.05.02.01.003
1
Kursi Besi/Metal
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
600,000.00
187
3.05.02.01.003
2
Kursi Besi/Metal
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
600,000.00
188
3.05.02.01.003
3
Kursi Besi/Metal
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
600,000.00
189
3.05.02.01.003
4
Kursi Besi/Metal
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
600,000.00
189
3.05.02.01.003
5
Kursi Besi/Metal
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
600,000.00
190
3.05.02.01.003
6
Kursi Besi/Metal
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
600,000.00
191
3.05.02.01.003
7
Kursi Besi/Metal
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
250,000.00
192
3.05.02.01.003
53
Kursi Besi/Metal
Chitose
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
300,000.00
193
3.05.02.01.003
54
Kursi Besi/Metal
Chitose
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
3,600,000.00
194
3.05.02.01.003
55
Kursi Besi/Metal
Chitose
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
3,600,000.00
195
3.05.02.01.003
56
Kursi Besi/Metal
Chitose
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
3,600,000.00
196
3.05.02.01.003
57
Kursi Besi/Metal
Chitose
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
3,600,000.00
197
3.05.02.01.003
58
Kursi Besi/Metal
Chitose
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
3,600,000.00
198
3.05.02.01.003
59
Kursi Besi/Metal
Chitose
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
3,600,000.00
199
3.05.02.01.003
61
Kursi Besi/Metal
T 815
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,567,500.00
200
3.05.02.01.003
62
Kursi Besi/Metal
T 815
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,567,500.00
201
3.05.02.01.003
63
Kursi Besi/Metal
T 818
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,430,000.00
202
3.05.02.01.003
64
Kursi Besi/Metal
T 818
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,430,000.00
203
3.05.02.01.003
65
Kursi Besi/Metal
T 818
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,860,000.00
204
3.05.02.01.003
66
Kursi Besi/Metal
T 818
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,860,000.00
2E+06
3.05.02.01.003
67
Kursi Besi/Metal
T 909
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,860,000.00
206
3.05.02.01.003
68
Kursi Besi/Metal
T 909
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,860,000.00
82
207
3.05.02.01.003
69
Kursi Besi/Metal
T 909
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
8,580,000.00
208
3.05.02.01.003
70
Kursi Besi/Metal
T 909
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
8,580,000.00
209
3.05.02.01.003
71
Kursi Besi/Metal
T 909
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
8,580,000.00
210
3.05.02.01.003
72
Kursi Besi/Metal
T 909
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
8,580,000.00
211
3.05.02.01.003
73
Kursi Besi/Metal
T 909
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
8,580,000.00
212
3.05.02.01.003
74
Kursi Besi/Metal
T 909
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
8,580,000.00
213
3.05.02.01.003
75
Kursi Besi/Metal
T 901
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,860,000.00
214
3.05.02.01.003
76
Kursi Besi/Metal
T 901
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,860,000.00
215
3.05.02.01.003
77
Kursi Besi/Metal
T 911
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,320,000.00
216
3.05.02.01.003
78
Kursi Besi/Metal
T 911
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,320,000.00
217
3.05.02.01.003
79
Kursi Besi/Metal
T 911
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,640,000.00
218
3.05.02.01.003
80
Kursi Besi/Metal
T 911
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
2,640,000.00
219
3.05.02.01.003
81
Kursi Besi/Metal
T 911
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
3,960,000.00
220
3.05.02.01.003
82
Kursi Besi/Metal
T 911
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
3,960,000.00
221
3.05.02.01.003
83
Kursi Besi/Metal
T 911
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
3,960,000.00
222
3.05.02.01.003
84
Kursi Besi/Metal
T 911
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
847,000.00
223
3.05.02.01.003
85
Kursi Besi/Metal
T 911
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
847,000.00
224
3.05.02.01.003
86
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
522,500.00
225
3.05.02.01.003
87
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,045,000.00
226
3.05.02.01.003
88
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,045,000.00
227
3.05.02.01.003
89
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,045,000.00
228
3.05.02.01.003
90
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,045,000.00
229
3.05.02.01.003
91
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,045,000.00
230
3.05.02.01.003
92
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,045,000.00
231
3.05.02.01.003
93
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,045,000.00
232
3.05.02.01.003
94
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,045,000.00
233
3.05.02.01.003
95
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,045,000.00
234
3.05.02.01.003
96
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,045,000.00
235
3.05.02.01.003
97
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,045,000.00
235
3.05.02.01.003
98
Kursi Besi/Metal
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,045,000.00
1
2
3
6
7
Chitose
4
5
8
9
83
236
3.05.02.01.003
99
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,045,000.00
237
3.05.02.01.003
100
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,045,000.00
238
3.05.02.01.003
102
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,567,500.00
239
3.05.02.01.003
103
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,567,500.00
240
3.05.02.01.003
105
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,567,500.00
241
3.05.02.01.003
106
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,567,500.00
242
3.05.02.01.003
107
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,567,500.00
243
3.05.02.01.003
108
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,045,000.00
244
3.05.02.01.003
109
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,045,000.00
245
3.05.02.01.003
110
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,567,500.00
246
3.05.02.01.003
113
Kursi Besi/Metal
Chitose
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
1,567,500.00
247
3.05.02.01.003
116
Kursi Besi/Metal
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
710,000.00
248
3.05.02.01.003
118
Kursi Besi/Metal
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
1,420,000.00
249
3.05.02.01.003
119
Kursi Besi/Metal
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
1,420,000.00
250
3.05.02.01.003
120
Kursi Besi/Metal
Usinto
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
1,250,000.00
251
3.05.02.01.003
121
Kursi Besi/Metal
Usinto
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
1,250,000.00
252
3.05.02.01.003
122
Kursi Besi/Metal
-
1995
1
375/SEK/01/VII/2010
139,000.00
253
3.05.02.01.003
123
Kursi Besi/Metal
-
1995
1
375/SEK/01/VII/2010
139,000.00
254
3.05.02.01.003
124
Kursi Besi/Metal
-
1995
1
375/SEK/01/VII/2010
139,000.00
255
3.05.02.01.003
125
Kursi Besi/Metal
-
1995
1
375/SEK/01/VII/2010
139,000.00
256
3.05.02.01.003
126
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
257
3.05.02.01.003
127
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
258
3.05.02.01.003
128
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
259
3.05.02.01.003
129
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
260
3.05.02.01.003
130
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
261
3.05.02.01.003
131
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
262
3.05.02.01.003
132
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
263
3.05.02.01.003
133
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
264
3.05.02.01.003
134
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
265
3.05.02.01.003
135
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
266
3.05.02.01.003
136
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
84
267
3.05.02.01.003
137
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
268
3.05.02.01.003
138
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
269
3.05.02.01.003
138
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
270
3.05.02.01.003
139
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
1
2
3
6
7
271
3.05.02.01.003
140
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
272
3.05.02.01.003
141
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
273
3.05.02.01.003
142
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
274
3.05.02.01.003
143
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
275
3.05.02.01.003
144
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
276
3.05.02.01.003
145
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
277
3.05.02.01.003
146
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
278
3.05.02.01.003
147
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
279
3.05.02.01.003
148
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
289
3.05.02.01.003
149
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
290
3.05.02.01.003
150
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
291
3.05.02.01.003
151
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
292
3.05.02.01.003
152
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
293
3.05.02.01.003
153
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
294
3.05.02.01.003
154
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
295
3.05.02.01.003
155
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
296
3.05.02.01.003
156
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
297
3.05.02.01.003
157
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
298
3.05.02.01.003
158
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
299
3.05.02.01.003
159
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
300
3.05.02.01.003
160
Kursi Besi/Metal
Chitose
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
425,000.00
301
3.05.02.01.004
1
Kursi Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
9,000,000.00
302
3.05.02.01.004
2
Kursi Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
9,000,000.00
303
3.05.02.01.004
3
Kursi Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
3,600,000.00
304
3.05.02.01.004
4
Kursi Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
3,600,000.00
305
3.05.02.01.004
5
Kursi Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
3,600,000.00
4
5
9
8
85
306
3.05.02.01.004
29
Kursi Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
1,000,000.00
307
3.05.02.01.004
30
Kursi Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
10,800,000.00
308
3.05.02.01.004
31
Kursi Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
10,800,000.00
309
3.05.02.01.004
32
Kursi Kayu
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
10,000,000.00
310
3.05.02.01.004
33
Kursi Kayu
Jati Ukir
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
1,000,000.00
311
3.05.02.01.004
34
Kursi Kayu
Jati Ukir
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
1,000,000.00
312
3.05.02.01.004
35
Kursi Kayu
Jati Ukir
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
1,000,000.00
313
3.05.02.01.004
36
Kursi Kayu
Jati Ukir
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
1,000,000.00
314
3.05.02.01.004
37
Kursi Kayu
Jati Ukir
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
1,000,000.00
1
2
3
6
7
315
3.05.02.01.004
38
Kursi Kayu
Jati Ukir
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
1,000,000.00
316
3.05.02.01.004
39
Kursi Kayu
Jati Ukir
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
1,000,000.00
317
3.05.02.01.004
40
Kursi Kayu
Jati Ukir
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
78,000.00
318
3.05.02.01.004
41
Kursi Kayu
Jati Ukir
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
78,000.00
319
3.05.02.01.004
42
Kursi Kayu
Jati Ukir
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
780,000.00
320
3.05.02.01.004
43
Kursi Kayu
Jati Ukir
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
67,000.00
321
3.05.02.01.004
44
Kursi Kayu
Jati Ukir
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
67,000.00
322
3.05.02.01.005
2
Sice
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
147,000.00
323
3.05.02.01.005
3
Sice
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
147,000.00
324
3.05.02.01.005
4
Sice
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
779,000.00
325
3.05.02.01.005
5
Sice
Ligna
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
514,000.00
326
3.05.02.01.005
6
Sice
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
9,000,000.00
327
3.05.02.01.005
7
Sice
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
9,000,000.00
328
3.05.02.01.005
8
Sice
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
6,210,000.00
329
3.05.02.01.005
9
Sice
Ligna Natalia
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
3,795,000.00
330
3.05.02.01.005
10
Sice
Sero
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
6,700,000.00
331
3.05.02.01.005
11
Sice
Barselona
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
6,825,000.00
332
3.05.02.01.005
12
Sice
Borneo
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
183,000.00
333
3.05.02.01.005
13
Sice
Florida
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
183,000.00
334
3.05.02.01.005
14
Sice
Benefil
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
13,900,000.00
335
3.05.02.01.005
15
Sice
Benefil
2012
1
W2.TUN.5-356B/PL.04/VI/2012
13,900,000.00
4
5
8
9
86
336
3.05.02.01.007
1
Bangku Panjang Kayu
-
1995
1
375/SEK/01/VII/2010
400,000.00
337
3.05.02.01.007
2
Bangku Panjang Kayu
-
1995
1
375/SEK/01/VII/2010
400,000.00
338
3.05.02.01.007
3
Bangku Panjang Kayu
-
1995
1
375/SEK/01/VII/2010
400,000.00
339
3.05.02.01.007
4
Bangku Panjang Kayu
-
1995
1
375/SEK/01/VII/2010
400,000.00
340
3.05.02.01.007
5
Bangku Panjang Kayu
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
400,000.00
341
3.05.02.01.007
6
Bangku Panjang Kayu
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
400,000.00
342
3.05.02.01.007
7
Bangku Panjang Kayu
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
400,000.00
343
3.05.02.01.007
8
Bangku Panjang Kayu
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
400,000.00
344
3.05.02.01.007
9
Bangku Panjang Kayu
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
400,000.00
345
3.05.02.01.007
10
Bangku Panjang Kayu
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
400,000.00
346
3.05.02.01.007
11
Bangku Panjang Kayu
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
400,000.00
347
3.05.02.01.007
12
Bangku Panjang Kayu
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
400,000.00
348
3.05.02.01.007
13
Bangku Panjang Kayu
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
400,000.00
349
3.05.02.01.008
3
Meja Rapat
Jati Ukir Jepara
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
7,400,000.00
1
2
3
6
7
350
3.05.02.01.008
3
Meja Rapat
Jati Ukir Jepara
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
7,400,000.00
351
3.05.02.01.009
1
Meja Komputer
-
2001
1
375/SEK/01/VII/2010
122,500.00
352
3.05.02.01.009
2
Meja Komputer
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
722,750.00
353
3.05.02.01.009
3
Meja Komputer
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
722,500.00
354
3.05.02.01.009
4
Meja Komputer
-
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
700,000.00
355
3.05.02.01.009
5
Meja Komputer
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
300,000.00
356
3.05.02.01.009
6
Meja Komputer
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
300,000.00
357
3.05.02.01.009
7
Meja Komputer
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
500,000.00
358
3.05.02.01.009
8
Meja Komputer
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
500,000.00
359
3.05.02.01.009
9
Meja Komputer
-
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
700,000.00
360
3.05.02.01.009
10
Meja Komputer
Fantasi
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
2,500,000.00
361
3.05.02.01.009
11
Meja Komputer
High point
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
2,250,000.00
362
3.05.02.01.009
12
Meja Komputer
High point
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
2,250,000.00
363
3.05.02.01.009
13
Meja Komputer
High point
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
2,250,000.00
364
3.05.02.01.009
14
Meja Komputer
Grace/Kristal
2011
1
375/SEK/01/VII/2010
500,000.00
365
3.05.02.01.009
15
Meja Komputer
Grace/Kristal
2011
1
375/SEK/01/VII/2010
500,000.00
4
5
8
9
87
366
3.05.02.01.013
1
Meja Telepon
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
3,450,000.00
367
3.05.02.01.014
1
Meja Resepsionis
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
3,900,000.00
368
3.05.02.01.014
2
Meja Resepsionis
-
2007
1
375/SEK/01/VII/2010
3,900,000.00
369
3.05.02.01.020
1
Kursi Fiber Glas/Plastik
-
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
709,500.00
370
3.05.02.01.020
2
Kursi Fiber Glas/Plastik
-
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
709,500.00
371
3.05.02.01.020
3
Kursi Fiber Glas/Plastik
-
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
709,500.00
372
3.05.02.01.020
4
Kursi Fiber Glas/Plastik
-
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
709,500.00
373
3.05.02.02.003
1
Jam Elektronik
Seiko
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
50,000.00
374
3.05.02.02.003
2
Jam Elektronik
Seiko
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
50,000.00
375
3.05.02.02.003
3
Jam Elektronik
Seiko
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
50,000.00
376
3.05.02.02.003
4
Jam Elektronik
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
50,000.00
377
3.05.02.02.003
5
Jam Elektronik
Seiko
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
50,000.00
378
3.05.02.02.003
6
Jam Elektronik
-
2006
1
375/SEK/01/VII/2010
50,000.00
379
3.05.02.02.003
7
Jam Elektronik
-
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
50,000.00
380
3.05.02.02.003
8
Jam Elektronik
-
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
50,000.00
381
3.05.02.04.004
1
A.C. Split
Panasonic 1 Pk
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
10,725,000.00
382
3.05.02.04.004
1
A.C. Split
Panasonic 1 Pk
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
10,725,000.00
383
3.05.02.04.004
2
A.C. Split
Panasonic 1 Pk
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
10,725,000.00
384
3.05.02.04.004
3
A.C. Split
Panasonic 1 Pk
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
10,725,000.00
2
3
6
7
385
3.05.02.04.004
4
A.C. Split
Thosiba
1998
1
375/SEK/01/VII/2010
386
3.05.02.04.004
5
A.C. Split
Sanken
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
204,500.00
387
3.05.02.04.004
6
A.C. Split
Sanken
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
2,045,000.00
388
3.05.02.04.004
7
A.C. Split
Nasional Split
1995
1
375/SEK/01/VII/2010
709,000.00
389
3.05.02.04.004
8
A.C. Split
Panasonic 1 Pk
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
3,575,000.00
390
3.05.02.04.004
9
A.C. Split
Panasonic 1 Pk
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
3,575,000.00
391
3.05.02.04.004
10
A.C. Split
Panasonic 1 Pk
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
3,575,000.00
392
3.05.02.04.004
11
A.C. Split
Panasonic 1 Pk
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
4,348,500.00
393
3.05.02.04.004
12
A.C. Split
Panasonic 1 Pk
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
5,575,000.00
394
3.05.02.04.004
13
A.C. Split
Panasonic 1 Pk
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
3,450,000.00
395
3.05.02.04.004
14
A.C. Split
Panasonic 1 Pk
2011
1
W2.TUN.5-59/PL.04/II/2011
5,000,000.00
1
4
5
8
9 1,127,000.00
88
396
3.05.02.04.004
15
A.C. Split
Panasonic 1 Pk
2011
1
W2.TUN.5-59/PL.04/II/2011
5,000,000.00
397
3.05.02.04.004
16
A.C. Split
Panasonic 1 Pk
2011
1
W2.TUN.5-59/PL.04/II/2011
5,000,000.00
398
3.05.02.04.004
17
A.C. Split
Panasonic 3 Pk
2012
1
W2.TUN.5-333/PL.04/VI/2012
19,958,500.00
399
3.05.02.04.004
18
A.C. Split
Panasonic 3 Pk
2012
1
W2.TUN.5-333/PL.04/VI/2012
19,958,500.00
400
3.05.02.04.006
1
Kipas angin
Panasonic FEU 309
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,375,000.00
401
3.05.02.04.006
1
Kipas angin
Panasonic FEU 309
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,375,000.00
402
3.05.02.04.006
2
Kipas angin
Panasonic FEU 309
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,375,000.00
403
3.05.02.04.006
3
Kipas angin
Panasonic FEU 309
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,375,000.00
404
3.05.02.04.006
4
Kipas angin
Panasonic FEU 309
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,375,000.00
405
3.05.02.04.006
5
Kipas angin
Panasonic FEU 309
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,375,000.00
406
3.05.02.04.006
12
Kipas angin
Panasonic FEU 309
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,375,000.00
407
3.05.02.04.006
13
Kipas angin
Panasonic FEU 309
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,375,000.00
408
3.05.02.04.006
14
Kipas angin
Panasonic FEU 309
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,375,000.00
409
3.05.02.04.006
15
Kipas angin
Panasonic FEU 309
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,375,000.00
410
3.05.02.04.006
16
Kipas angin
Panasonic FEU 309
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
2,375,000.00
411
3.05.02.04.006
17
Kipas angin
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
225,000.00
412
3.05.02.04.006
18
Kipas angin
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
225,000.00
413
3.05.02.04.006
19
Kipas angin
Panasonic
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
265,000.00
414
3.05.02.04.006
20
Kipas angin
Panasonic
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
265,000.00
415
3.05.02.04.006
21
Kipas angin
Panasonic
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
517,000.00
416
3.05.02.04.006
22
Kipas angin
Panasonic
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
265,000.00
417
3.05.02.04.006
23
Kipas angin
Panasonic
2004
1
375/SEK/01/VII/2010
265,000.00
418
3.05.02.005.011
1
Treng Air/Tandon Air
Stainles/Cap Paust
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
6,411,250.00
419
3.05.02.06.002
1
Televisi
Sony TV LED
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
1,800,000.00
2
3
6
7
420
3.05.02.06.004
1
Tape Recorder
Panasonic
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
1,515,000.00
421
3.05.02.06.008
2
Sound System
Salon
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
600,000.00
422
3.05.02.06.008
3
Sound System
Salon
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
600,000.00
423
3.05.02.06.008
4
Sound System
Salon
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
600,000.00
424
3.05.02.06.008
5
Sound System
Salon
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
600,000.00
425
3.05.02.06.008
7
Sound System
-
2004
1
375/SEK/01/VII/2010
5,000,000.00
1
4
5
8
9
89
426
3.05.02.06.008
8
Sound System
-
2004
1
375/SEK/01/VII/2010
5,000,000.00
427
3.05.02.06.008
9
Sound System
-
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
258,000.00
428
3.05.02.06.008
10
Sound System
-
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
161,000.00
429
3.05.02.06.008
11
Sound System
Matahri
1993
1
375/SEK/01/VII/2010
85,000.00
430
3.05.02.06.026
1
Lambang Garuda Pancasila
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
105,000.00
431
3.05.02.06.026
2
Lambang Garuda Pancasila
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
35,000.00
432
3.05.02.06.026
3
Lambang Garuda Pancasila
-
1995
1
375/SEK/01/VII/2010
35,000.00
433
3.05.02.06.026
4
Lambang Garuda Pancasila
-
2004
1
375/SEK/01/VII/2010
35,000.00
434
3.05.02.06.026
5
Lambang Garuda Pancasila
-
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
35,000.00
435
3.05.02.06.027
1
Gambar Presiden/Wakil Presiden
-
2004
1
375/SEK/01/VII/2010
50,000.00
436
3.05.02.06.027
2
Gambar Presiden/Wakil Presiden
-
2004
1
375/SEK/01/VII/2010
50,000.00
437
3.05.02.06.027
3
Gambar Presiden/Wakil Presiden
-
2004
1
375/SEK/01/VII/2010
50,000.00
438
3.05.02.06.030
1
Tiang Bendera
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
75,000.00
439
3.05.02.06.030
2
Tiang Bendera
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
75,000.00
440
3.05.02.06.036
3
Dispenser
Sanken HWD 900
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
1,850,000.00
441
3.05.02.06.036
4
Dispenser
Sanken HWD 900
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
1,850,000.00
442
3.05.02.06.036
5
Dispenser
Sanken HWD 900
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
1,850,000.00
443
3.05.02.06.036
6
Dispenser
Sanken HWD 900
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
1,850,000.00
444
3.05.02.06.036
7
Dispenser
Sanken HWD 900
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
1,850,000.00
445
3.05.02.06.037
1
Mimbar/Podium
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
4,140,000.00
446
3.05.02.06.040
1
Palu Sidang
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
25,000.00
447
3.05.02.06.042
1
Lambang Instansi
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
448
3.05.02.06.042
2
Lambang Instansi
Logo Pengadilan
2012
1
449
3.05.02.06.042
2
Lambang Instansi
-
1994
1
375/SEK/01/VII/2010
150,000.00
450
3.06.01.01.048
2
Uninteruptible PS ( UPS )
ICA
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
835,000.00
451
3.06.01.01.048
3
Uninteruptible PS ( UPS )
ICA
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
835,000.00
452
3.06.01.01.048
4
Uninteruptible PS ( UPS )
ICA CE 600
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
1,250,000.00
453
3.06.01.01.048
5
Uninteruptible PS ( UPS )
ICA CE 600
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
1,250,000.00
454
3.06.01.01.048
6
Uninteruptible PS ( UPS )
-
2011
1
W2.TUN.5-43/PL.04/V/2011
2
3
6
7
3.06.01.01.048
7
2011
1
1 455
4 Uninteruptible PS ( UPS )
5 -
150,000.00 3,769,920.00
600,000.00
8 W2.TUN.5-43/PL.04/V/2011
9 600,000.00
90
456
3.06.01.02.128
1
Camera Digital
Sony W 570
2011
1
W2.TUN.5-59/PL.04/VII/2011
5,000,000.00
457
3.06.02.01.010
1
Facsimile
Panasonix KX-FP 701
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
1,875,000.00
458
3.06.02.01.010
3
Facsimile
Panasonix KX-FP 701
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
1,875,000.00
459
3.06.02.01.010
6
Facsimile
Canon MF-4750
2013
1
W2.TUN.5-437/PL.04/IX/2013
4,895,000.00
460
3.07.01.19.111
1
Operation lamp
-
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
2,787,500.00
461
3.08.0141.101
1
Generator
Honda Champion CG
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
21,950,000.00
462
3.08.03.05.002
1
Uniterupted PS (UPS)
CA 600 VA
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
1,935,000.00
463
3.08.03.05.002
2
Uniterupted PS (UPS)
CA 600 VA
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
1,935,000.00
464
3.08.03.05.002
3
Uniterupted PS (UPS)
CA 600 VA
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
1,935,000.00
465
3.08.03.05.002
4
Uniterupted PS (UPS)
CA 600 VA
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
645,000.00
466
3.08.03.05.002
5
Uniterupted PS (UPS)
CA 600 VA
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
645,000.00
467
3.08.03.05.002
6
Uniterupted PS (UPS)
CA 600 VA
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
645,000.00
468
3.10.01.02.001
1
P.C. Unit
HP 3233
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
14,621,000.00
469
3.10.01.02.001
2
P.C. Unit
HP 3233
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
14,621,000.00
470
3.10.01.02.001
9
P.C. Unit
HP 3233
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
7,310,000.00
471
3.10.01.02.001
10
P.C. Unit
HP 3233
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
7,310,000.00
472
3.10.01.02.001
11
P.C. Unit
Intel Pentium 4
2006
1
375/SEK/01/VII/2010
3,000,000.00
473
3.10.01.02.001
12
P.C. Unit
Intel Pentium 4
2006
1
375/SEK/01/VII/2010
3,000,000.00
474
3.10.01.02.001
13
P.C. Unit
-
1998
1
375/SEK/01/VII/2010
3,000,000.00
475
3.10.01.02.001
14
P.C. Unit
Asus
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
7,210,000.00
476
3.10.01.02.001
15
P.C. Unit
Asus
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
7,210,000.00
477
3.10.01.02.001
16
P.C. Unit
Compaq CQ 4068
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
7,500,000.00
478
3.10.01.02.001
17
P.C. Unit
Compaq CQ 4068
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
7,500,000.00
479
3.10.01.02.001
18
P.C. Unit
Acer aspire
2011
1
W2.TUN.5-43/PL.04/V/2011
7,350,000.00
480
3.10.01.02.001
19
P.C. Unit
Acer aspire
2011
1
W2.TUN.5-43/PL.04/V/2011
7,350,000.00
481
3.10.01.02.001
20
P.C. Unit
HP
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
9,850,000.00
482
3.10.01.02.001
21
P.C. Unit
HP
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
9,850,000.00
483
3.10.01.02.001
22
P.C. Unit
HP
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
9,850,000.00
484
3.10.01.02.001
23
P.C. Unit
HP
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
9,850,000.00
485
3.10.01.02.001
24
P.C. Unit ( Touchscreen & Box)
DELL
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
18,000,000.00
486
3.10.01.02.002
1
Lap Top
Thosiba Satelitte
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
10,622,000.00
91
487
3.10.01.02.002
2
Lap Top
Thosiba Satelitte
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
10,622,000.00
488
3.10.01.02.002
3
Lap Top
Thosiba
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
15,000,000.00
489
3.10.01.02.002
4
Lap Top
Thosiba
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
15,000,000.00
490
3.10.01.02.002
6
Lap Top
Thosiba L 510
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
9,250,000.00
491
3.10.01.02.002
7
Lap Top
Thosiba L635
2011
1
W2.TUN.5-43/PL.04/V/2011
15,000,000.00
492
3.10.01.02.002
8
Lap Top
Thosiba L 635
2011
1
W2.TUN.5-43/PL.04/V/2011
15,000,000.00
493
3.10.01.02.002
9
Lap Top
Sony Vaio
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
13,925,000.00
494
3.10.01.02.002
10
Lap Top
Sony Vaio
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
13,925,000.00
495
3.10.01.02.002
11
Lap Top
Sony Vaio
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
13,925,000.00
496
3.10.02.01.006
1
CPU Peralatan Mainframe
Intel Pentium 3
2002
1
375/SEK/01/VII/2010
2,500,000.00
497
3.10.02.03.003
1
Printer (Peralatan Pers. Komputer
HP Deskjet 2466
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
1,950,000.00
498
3.10.02.03.003
9
Printer (Peralatan Pers. Komputer
HP Deskjet 2466
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
650,000.00
499
3.10.02.03.003
10
Printer (Peralatan Pers. Komputer
HP Deskjet 2466
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
650,000.00
500
3.10.02.03.003
11
Printer (Peralatan Pers. Komputer
HP Deskjet 2466
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
650,000.00
501
3.10.02.03.003
15
Printer (Peralatan Pers. Komputer
HP Lasejet
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
1,890,000.00
502
3.10.02.03.003
16
Printer (Peralatan Pers. Komputer
HP Laserjet
2009
1
375/SEK/01/VII/2010
1,890,000.00
503
3.10.02.03.003
17
Printer (Peralatan Pers. Komputer
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
1,950,000.00
504
3.10.02.03.003
18
Printer (Peralatan Pers. Komputer
-
2008
1
375/SEK/01/VII/2010
1,950,000.00
505
3.10.02.03.003
21
Printer (Peralatan Pers. Komputer
HP Laserjet P 1005
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
2,150,000.00
506
3.10.02.03.003
22
Printer (Peralatan Pers. Komputer
HP Laserjet P 1005
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
2,150,000.00
507
3.10.02.03.003
23
Printer (Peralatan Pers. Komputer
HP Laserjet P 1005
2001
1
375/SEK/01/VII/2010
2,150,000.00
508
3.10.02.03.003
24
Printer (Peralatan Pers. Komputer
Canon
2011
1
W2.TUN.5-43/PL.04/V/2011
817,000.00
509
3.10.02.03.003
25
Printer (Peralatan Pers. Komputer
Canon
2011
1
W2.TUN.5-43/PL.04/V/2011
1,500,000.00
510
3.10.02.03.003
26
Printer (Peralatan Pers. Komputer
Canon
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
1,500,000.00
511
3.10.02.03.003
27
Printer (Peralatan Pers. Komputer
Canon
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
850,000.00
512
3.10.02.03.003
28
Printer (Peralatan Pers. Komputer
Canon
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
850,000.00
513
3.10.02.03.003
29
Printer (Peralatan Pers. Komputer
Canon
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
850,000.00
514
3.10.02.03.003
30
Printer (Peralatan Pers. Komputer
Canon
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
850,000.00
515
3.10.02.03.003
31
Printer (Peralatan Pers. Komputer
Canon
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
850,000.00
516
3.10.02.03.003
32
Printer (Peralatan Pers. Komputer
Canon
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
850,000.00
517
3.10.02.03.003
33
Printer (Peralatan Pers. Komputer
Canon
2012
1
W2.TUN.5-562A/PL.04/XII/2012
4,805,000.00
92
518
6.01.01.01.999
1
Buku Lainnya
Himpn Per UU Pethn PPAT, Kehutn, Lingk
2010
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
517,984.00
519
6.01.01.01.999
2
Buku Lainnya
Himp. Per UU Pertahanan Jld 5
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
517,982.00
520
6.01.01.01.999
3
Buku Lainnya
Himp. Per UU Pertahanan Jld 6
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
517,982.00
521
6.01.01.01.999
4
Buku Lainnya
Himp. Per UU Pertahanan Jld 7
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
517,982.00
522
6.01.01.01.999
5
Buku Lainnya
Hukum Pembuktian
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
20,282.00
523
6.01.01.01.999
6
Buku Lainnya
Hukum Pid Militer di Indonesia
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
46,732.00
524
6.01.01.01.999
7
Buku Lainnya
Hkm Acara Pid Militer di indo
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
39,982.00
525
6.01.01.01.999
8
Buku Lainnya
Asas-Asas hkm Pidana
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
32,332.00
6
7
1
2
3
4
5
8
9
526
6.01.01.01.999
9
Buku Lainnya
KUHP & KUHAP
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
47,957.00
527
6.01.01.01.999
10
Buku Lainnya
Terori & Praktek PTUN
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
54,107.00
528
6.01.01.01.999
11
Buku Lainnya
Pertng. Jawaban Pidana Korporasi
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
39,982.00
529
6.01.01.01.999
12
Buku Lainnya
Menguak Teori Hkm & Teori Perd.
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
69,482.00
530
6.01.01.01.999
13
Buku Lainnya
Memahami Eksistensi Uang Paksa
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
42,432.00
531
6.01.01.01.999
14
Buku Lainnya
Pembahasan Permslhn, Pnrpn KUHAP
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
58,432.00
532
6.01.01.01.999
15
Buku Lainnya
Pembhsn Permslhn, Penrpn KUHAP
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
76,882.00
533
6.01.01.01.999
16
Buku Lainnya
Pedmn Pelksn PBJ
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
32,582.00
534
6.01.01.01.999
17
Buku Lainnya
The Contemporary Law Dictionry
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
161,732.00
535
6.01.01.01.999
18
Buku Lainnya
Merger Dlm Persepektif Hkm
2010
1
375/SEK/01/VII/2010
33,832.00
536
6.01.01.01.999
19
Buku Lainnya
Alquran
2005
1
375/SEK/01/VII/2010
15,000.00
537
6.01.01.01.999
20
Buku Lainnya
Himp. Pert. Per-UU Petnh. & Lingk.4
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
510,000.00
538
6.01.01.01.999
21
Buku Lainnya
Himp. Pert. Per-UU Petnh. & Lingk.5
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
510,000.00
539
6.01.01.01.999
22
Buku Lainnya
Himp. Pert. Per-UU Petnh. & Lingk.6
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
510,000.00
540
6.01.01.01.999
23
Buku Lainnya
Himp. Pert. Per-UU Petnh. & Lingk.7
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
510,000.00
541
6.01.01.01.999
24
Buku Lainnya
Hkm Pembuktian
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
12,300.00
542
6.01.01.01.999
25
Buku Lainnya
Hkm Pidana Militer di Indonesia
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
38,750.00
543
6.01.01.01.999
26
Buku Lainnya
Hkm Acara Pid. Militer di Indonesia
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
32,000.00
544
6.01.01.01.999
27
Buku Lainnya
Asas-Asas hkm Pidana
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
24,350.00
545
6.01.01.01.999
28
Buku Lainnya
KUHP & KUHAP
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
39,975.00
546
6.01.01.01.999
29
Buku Lainnya
Teori & Praktek PTUN
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
46,125.00
547
6.01.01.01.999
30
Buku Lainnya
Pertng. Jawaban Pidana Korupsi
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
32,000.00
93
548
6.01.01.01.999
31
Buku Lainnya
Menguak Teori Hkm & Teori Perd.
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
61,500.00
549
6.01.01.01.999
32
Buku Lainnya
Memahami Eksistensi Uang Paksa
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
34,450.00
550
6.01.01.01.999
33
Buku Lainnya
Pemb. Permaslhan. Pnerpn KUHAP
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
50,450.00
551
6.01.01.01.999
34
Buku Lainnya
Pemb Permslhn & Penrpn KUHAP
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
68,900.00
552
6.01.01.01.999
35
Buku Lainnya
Pedoman Pelksn PBJ
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
24,600.00
553
6.01.01.01.999
36
Buku Lainnya
The Contemporary Law Dictionry
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
153,000.00
554
6.01.01.01.999
37
Buku Lainnya
Merger Dlm Persepektif Hkm
2013
1
01/Bua.6/BAST/BMN/III/2013
25,000.00
94
9.
Usul penghapusan
Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk tahun 2014 telah mengusulkan penghapusan khususnya untuk peralatan kantor/mesin dan meubelair melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mendapat Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara oleh Mahkamah Agung RI, Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda juga telah mendapat surat yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimana tembusan juga disampaikan kepada kami surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda atas nama Menteri Keuangan RI Nomor : S40/MK.06/WKN.13/KNL.02/2014 tanggal 14 Nopember 2014 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan ( Peralatan dan Mesin ) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, namun demikian sampai dengan akhir Desember 2014 usul Penghapusan Barang Milik Negara tersebut belum mendapat persetujuan penghapusannya baik oleh PT. Tata Usaha Negara Jakarta maupun dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
95
DAFTAR
No.
Kode barang
BARANG MILIK NEGARA (BMN) YANG DIUSULKAN DIHAPUS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA 2014 Jenis Barang
NUP
Merk
Berupa Peralatan mesin/meubelair
Tahun Perolehan
Jml
Harga Perolehan
Harga Pasar
Harga Limit
Kondisi
1
3.05.01.02.002
Mesin hitung Listrik
1
Casio
1993
1
82,000
RB
2
3.05.01.02.002
Mesin hitung Listrik
2
Casio
1993
1
82,000
RB
3
3.05.01.03.009
Mesin Fotocopy elektronik
1
Canon IR 1022
2008
1
20,000,000
4
3.05.01.03.009
Mesin Fotocopy elektronik
2
Canon IR 1022
2008
1
20,000,000
RB
5
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
1
-
2007
1
3,550,000
RB
6
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
15
-
1997
1
106,000
RB
7
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
16
-
2007
1
3.550.000
RB
8
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
17
-
2007
1
6,000,000
RB
9
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
18
-
2007
1
6,000,000
RB
10
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
19
-
2007
1
6,000,000
RB
11
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
20
-
2007
1
6,000,000
RB
12
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
24
-
2002
1
250,000
RB
13
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
25
2002
1
1,250,000
RB
14
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
26
2002
1
1,250,000
RB
15
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
27
2005
1
1,250,000
RB
16
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
28
2005
1
1,250,000
RB
17
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
29
Saga
2009
1
1,400,000
RB
18
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
30
-
1996
1
106,000
RB
19
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
31
-
1996
1
150,000
RB
20
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
32
-
1997
1
150,000
RB
-
1997
1
150,000
RB
-
-
-
21
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
33
22
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
34
-
1998
1
106,000
RB
23
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
35
-
1993
1
156,000
RB
24
3.05.01.04.002
Lemari Kayu
36
-
1993
1
67,000
RB
25
3.05.01.04.006
Filling Cabinet Kayu
5
-
1993
1
131,000
RB
26
3.05.01.04.006
Filling Cabinet Kayu
6
-
1993
1
131,000
RB
Ket.
Kel.Input
96
27
3.05.01.05.001
Tabung Pemadam Api
1
1994
1
114,000
RB
28
3.05.02.01.002
Meja Kerja Besi/Metal
4
-
1997
1
198,000
RB
29
3.05.02.01.002
Meja Kerja Besi/Metal
5
-
1997
1
198,000
RB
30
3.05.02.01.002
Meja Kerja Besi/Metal
6
-
1997
1
198,000
RB
31
1
198,000
RB
3.05.02.01.002
Meja Kerja Besi/Metal
7
-
1997
32
3.05.02.06.058
Gordyin/Kray
10
-
2009
1
49,850,000
RB
33
3.05.02.06.058
Gordyin/Kray
11
-
2010
1
17,200,000
RB
34
3.06.01.01.048
Uninterruptible PS ( UPS)
2
Ica
2009
1
835,000
RB
35
3.06.01.01.048
Uninterruptible PS ( UPS)
3
Ica
2009
1
835,000
RB
36
3.06.01.01.048
Uninterruptible PS ( UPS)
4
Ica CE 600
2010
1
1,250,000
RB
37
3.06.01.01.048
Uninterruptible PS ( UPS)
5
Ica CE 600
2010
1
1,250,000
RB
38
3.06.01.01.048
Uninterruptible PS ( UPS)
6
2011
1
600,000
RB
39
3.06.01.01.048
Uninterruptible PS ( UPS)
7
2011
1
600,000
RB
40
3.06.02.01.010
Facsimile
3
Panasonice
2008
1
1,875,000
41
3.07.01.19.111
Lampu Sorot
1
-
2009
1
2,787,000
RB
42
3.08.01.56.081
Meja Kerja
1
-
2007
1
8,000,000
RB
43
3.08.03.05.002
Uninterrupted PS ( UPS)
1
CA 600 VA
2008
1
1,935,000
RB
44
3.08.03.05.002
Uninterrupted PS ( UPS)
2
CA 600 VA
2008
1
1,935,000
RB
45
3.08.03.05.002
Uninterrupted PS ( UPS)
3
CA 600 VA
2008
1
1,935,000
RB
46
3.08.03.05.002
Uninterrupted PS ( UPS)
4
CA 600 VA
2008
1
645,000
RB
47
3.08.03.05.002
Uninterrupted PS ( UPS)
5
CA 600 VA
2008
1
645,000
RB
48
3.08.03.05.002
Uninterrupted PS ( UPS)
6
CA 600 VA
2008
1
645,000
RB
49
3.10.01.02.001
P.C. Unit
11
Int.Pentium 4
2006
1
3,000,000
RB
50
3.10.01.02.001
P.C. Unit
12
Int.Pentium 4
2006
1
3,000,000
RB
51
3.10.01.02.001
P.C. Unit
13
-
1998
1
3,000,000
RB
52
3.10.01.02.001
P.C. Unit
14
Asus
2009
1
7,210,000
RB
53
3.10.01.02.001
P.C. Unit
15
Asus
2009
1
7,210,000
RB
54
3.10.01.02.001
P.C. Unit
1
HP 3233
2008
1
14,621,000
RB
55
3.10.01.02.001
P.C. Unit
2
HP 3233
2008
1
14,621,000
RB
56
3.10.01.02.001
P.C. Unit
9
HP 3233
2008
1
7,310,500
RB
57
3.10.01.02.001
P.C. Unit
10
HP 3233
2008
1
7,310,500
RB
97
58
3.10.01.02.002
Lap Top
1
Toshiba
2008
1
10,622,000
RB
59
3.10.01.02.002
Lap Top
2
Toshiba
2008
1
10,622,000
RB
60
3.10.01.02.002
Lap Top
3
Toshiba
2009
1
15,000,000
RB
61
3.10.01.02.002
Lap Top
4
Toshiba
2009
15,000,000
RB
62
3.10.02.03.003
CPU ( Perl. Mainframe)
1
Int Pentium 3
2002
1
2,500,000
RB
63
3.10.02.03.003
Printer
1
HP Deskjet 2466
2008
1
1,950,000
RB
64
3.10.02.03.003
Printer
9
HP Deskjet 2466
2008
1
650,000
RB
65
3.10.02.03.003
Printer
10
HP Deskjet 2466
2008
1
650,000
RB
66
3.10.02.03.003
Printer
11
HP Deskjet 2466
2008
1
650,000
RB
67
3.10.02.03.003
Printer
15
HP Laserjet
2009
1
1,890,000
RB
68
3.10.02.03.003
Printer
16
HP Laserjet
2009
1
1,890,000
RB
69
3.10.02.03.003
Printer
17
-
2008
1
1,950,000
RB
70
3.10.02.03.003
Printer
18
-
2008
1
1,950,000
RB
71
3.10.02.03.003
Printer
24
Epson LQ2180
2001
1
817,000
RB
72
3.03.02.11.008
Palu
1
-
1994
1
50,000
RB
73
3.05.01.01.002
Mesin Ketik Manual 14-16
1
Nakajima AX150
2008
1
5,883,000
RB
74
3.05.01.01.002
Mesin Ketik Manual 14-16
2
Nakajima AX150
2008
1
5,883,000
RB
75
3.05.01.01.002
Mesin Ketik Manual 14-16
3
Nakajima AX150
2008
1
5,883,000
RB
76
3.05.01.01.002
Mesin Ketik Manual 14-16
4
Olympia
2008
1
110,000
RB
77
3.05.01.01.002
Mesin Ketik Manual 14-16
15
Olympia
1993
1
275,000
RB
78
3.05.01.01.002
Mesin Ketik Manual 14-16
16
Olympia
1998
79
3.05.01.01.003
Mesin Ketik Manual 18-27
2
-
1993
1
313,000
RB
80
3.05.01.01.003
Mesin Ketik Manual 18-27
3
-
1993
1
377,000
RB
81
3.05.01.01.003
Mesin Ketik Manual 18-27
4
-
2004
1
1,406,000
RB
82
3.05.01.01.003
Mesin Ketik Manual 18-27
5
-
2004
1
1,406,000
RB
83
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
15
-
1994
1
800,000
RB
84
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
51
Martin
2005
1
1,642,300
RB
85
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
52
Martin
2005
1
3,284,600
RB
86
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
53
Martin
2005
1
3,284,600
RB
87
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
54
Grand
2005
1
1,305,700
RB
88
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
55
Grand
2005
1
1,305,700
RB
RB
98
89
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
56
Grand
2005
1
2,611,000
RB
90
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
57
Grand
2005
1
2,611,000
RB
91
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
58
Grand
2005
1
2,611,000
RB
92
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
59
Grand
2005
1
2,611,000
RB
93
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
60
Grand
2005
1
2,611,000
RB
Grand
2005 2005
Grand
2005
Grand
2005
Grand
2005
Grand
2005
Grand
2005
Grand
2005
2,611,000 1,305,000 3,917,100 3,917,100 3,917,100 3,917,100 3,917,100 3,917,100
RB
Grand
1 1 1 1 1 1 1 1
94
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
95
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
96
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
97
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
98
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
99
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
100
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
101
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
61 62 63 64 65 66 67 68
102
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
85
-
1994
1
211,000
RB
103
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
86
-
2003
1
352,000
RB
104
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
87
Invinite
2004
1
393,000
RB
105
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
88
-
2004
1
393,000
RB
106
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
89
2004
1
393,000
RB
107
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
90
-
2002
1
693,000
RB
108
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
91
-
2002
1
693,000
RB
109
3.05.02.01.002
Meja Kerja Kayu
92
-
2002
1
693,000
RB
110
3.05.02.01.004
Kursi Kayu
40
-
1993
1
78,000
RB
111
3.05.02.01.004
Kursi Kayu
41
-
1993
1
78,000
RB
112
3.05.02.01.004
Kursi Kayu
42
-
1993
1
78,000
RB
113
3.05.02.01.004
Kursi Kayu
43
-
1993
1
67,000
RB
114
3.05.02.01.004
Kursi Kayu
44
-
1993
1
67,000
RB
115
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
1
-
2007
1
600,000
RB
116
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
2
2007
1
600,000
RB
117
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
3
2007
1
600,000
RB
118
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
4
2007
1
600,000
RB
119
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
5
2007
1
600,000
RB
-
RB RB RB RB RB RB RB
99
120
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
6
2007
1
600,000
RB
121
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
7
-
1994
1
250,000
RB
122
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
53
Chitose
2007
1
300,000
RB
123
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
54
Chitose
2007
1
3,600,000
RB
124
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
55
Chitose
2007
1
3,600,000
RB
125
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
56
Chitose
2007
1
3,600,000
RB
126
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
57
Chitose
2007
1
3,600,000
RB
127
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
58
Chitose
2007
1
3,600,000
RB
128
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
59
Chitose
2007
1
3,600,000
RB
129
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
86
Chitose
2005
1
522,000
RB
130
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
87
Chitose
2005
1
1,045,000
RB
133
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
88
Chitose
2005
1
1,045,000
RB
134
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
89
Chitose
2005
1
1,045,000
RB
135
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
90
Chitose
2005
1
1,045,000
RB
136
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
91
Chitose
2005
1
1,045,000
RB
138
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
92
Chitose
2005
1
1,045,000
RB
139
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
93
Chitose
2005
1
1,045,000
RB
140
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
94
Chitose
2005
1
1,045,000
RB
141
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
95
Chitose
2005
1
1,045,000
RB
142
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
96
Chitose
2005
1
1,045,000
RB
143
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
97
Chitose
2005
1
1,045,000
RB
144
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
98
Chitose
2005
1
1,045,000
RB
145
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
99
Chitose
2005
1
1,045,000
RB
146
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
100
Chitose
2005
1
1,045,000
RB
145
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
102
Chitose
2005
1
1,567,500
RB
146
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
103
Chitose
2005
1
1,567,500
RB
147
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
105
Chitose
2005
1
1,567,500
RB
148
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
106
Chitose
2005
1
1,567,500
RB
149
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
107
Chitose
2005
1
1,567,500
RB
150
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
108
Chitose
2005
1
1045000
RB
151
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
109
Chitose
2005
1
1045000
RB
100
152
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
110
Chitose
2005
1
1,567,500
RB
153
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
113
Chitose
2005
1
1,567,500
RB
154
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
116
-
2008
1
710,000
RB
155
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
118
-
2008
1
1,420,000
RB
156
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
119
-
2008
1
1,420,000
RB
157
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
122
-
1995
1
139,000
RB
158
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
123
-
1995
1
139,000
RB
159
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
124
-
1995
1
139,000
RB
160
3.05.02.01.003
Kursi Besi/Metal
125
-
1995
1
139,000
RB
163
3.05.02.01 005
Sice
2
-
1994
1
147,000
RB
164
3.05.02.01 005
Sice
3
-
1994
1
147,000
RB
165
3.05.02.01 005
Sice
4
-
2002
1
779,000
RB
166
3.05.02.01 005
Sice
5
Ligna
1994
1
514,000
RB
167
3.05.02.01 005
Sice
12
Ligna
1994
1
183,000
RB
168
3.05.02.01 005
Sice
13
Florida
1994
1
183,000
RB
169
3.05.02.04.004
A.C. Split
4
Toshiba
1998
1
1,127,000
RB
170
3.05.02.04.004
A.C. Split
5
Sanken
2002
1
2,045,000
RB
171
3.05.02.04.004
A.C. Split
6
Sanken
2002
1
2,045,000
RB
172
3.05.02.04.006
Kipas Angin
12
Panasonice
2008
1
2,375,000
RB
173
3.05.02.04.006
Kipas Angin
13
Panasonice
2008
1
2,375,000
RB
174
3.05.02.04.006
Kipas Angin
14
Panasonice
2008
1
2,375,000
RB
175
3.05.02.04.006
Kipas Angin
15
Panasonice
2008
1
2,375,000
RB
176
3.05.02.04.006
Kipas Angin
16
Panasonice
2008
1
2,375,000
RB
457,756,000
101
D. PENGELOLAAN KEUANGAN Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samaarinda berdasarkan DIPA 2014 Nomor : Daftar Isian Pengeluaran Anggaran ( DIPA ) Tahun 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah diterima pada tanggal 16 Desember 2013 dan telah menyusun program penetapan kinerjanya, dengan rincian sebagai berikut : a. Belanja Pegawai
: Rp. 3.802.805.000 ,-
b. Belanja Modal
: Rp. 2.830.812.000 ,-
c. Belanja Barang
: Rp.
702.905.000 ,’
Pengelolaan DIPA Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk tahun anggaran 2014 terhitung mulai tanggal 02 Januari 2014 sebagai berikut berikut : 1.
DOLOK PARULIAN SILAEN, S.H. ( Panitera/Sekretaris ) Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
2.
RAHMAT HIDAYAT, S.T.
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
3.
EPI RANDA BUNGA RUNGNGU, S.E.
4.
M.R. MUSTIKANINGTIYAS
5.
TUPARNI
6.
TUPARNI
7.
MARDIANA, S.E.
Sebagai Penandatangan SPM ; Sebagai Bendaharwan Pengeluaran ; Sebagai Pengelola Belanja Gaji ; Sebagai Bendaharawan Penerima ; Sebagai Operator SAKPA
DIPA Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tahun anggaran 2014 terdapat beberapa anggaran yang tidak mencukupi maka dilakukan beberapa kali revisi/pergeseran pada akun dengan rincian sebagai berikut : 1. Revisi DIPA pertama dilakukan karena : 2. Revisi -
Kurang tepatnya penggunaan akun yaitu Perjalanan Dinas, Poliklinik/obatobatan, pemeliharaan jaringan internet dan website, pemeliharaan peralatan dan mesin, serta belanja keperlua perkantoran
-
Perubahan volume gedung dari 1.000 M2 menjadi 1.440 M2 (Pemeliharaan Gedung)
102
-
Kurang tepatnya anggaran biaya non operasional yang dianggarkan sehingga diperlukan revisi menjadi anggaran operasional mengingat keluaran yang dihasilkan merupakan kegiatann untuk operasional perkantor
Revisi dilakukan berdasarkan usulan revisi anggaran dari Kusa Pengguna Anggaran Nomor : W2.TUN.5-134/KU.01/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, dan telah mendapat mengesahan dari Direktorat Jenderal Anggaran ditandai dengan berubahnya barode DIPA yang sebelumnya adalah DS : 9878-9699-8521-7468 menjadi DS : 8976-1918-5431-3082
3.
Revisi POK belanja modal adalah revisi yang dilakukan mengenai perubahan detail pekerjaan untuk belanja modal, Revisi POK dilakukan berdasarkan surat kuuasa dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : W2.TUN.5-513/KU.01/III/2014 tanggal 11 Maret 2014
4.
Revisi kedua adalah revisi adalah otomatis berupa tambahan dana Tambahan dana dari Dipa Mahkamah Agung RI untuk pembayaran daya/jasa khususnya untuk Listrik Gedung Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dikarenakan anggran yang tercantum dalam DIPA tidak mencukupi sampai dengan Desember 2014 sebesar RP. 51.000.000,- ( Lima puluh satu juta rupiah ) pada tanggal 06 JUni 2014 sehingga total pagu sebesar Rp. 6.610.313.000 ,(enam milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah ) Revisi DIPA ditandai dengan berubahnya barcoke DIPA yang semula DS : : 89761918-5431-3082 menjadi DS : 0673-8002-1937-8388
5.
Revisi otomatis ketiga berupa pengurangan belanja pegawai ( uang lembur ) Rp.14.429.000.- tanggal 20 Agustus 2014. Sehingga total pagu sebesar Rp. 6.595.884.000.-
6.
Revisi otomatis keempat berupa tambahan belanja pegawai untuk penyelesaian pagu minus sebesar Rp. 248.448.000.- tanggal 24 November 2014. Sehingga total pagu sebesar Rp. 6.884.332.000,-.
7.
Revisi kelima merupakan revisi dipa yang dilakukan satker untuk memenuhi kebutuhan uang makan pegawai bulan November & Desember yang diambil dari belanja barang. Sebesar Rp. 8.500.000.- . revisi di lakukan berdasarkan usulan
103
revisi anggaran dar KPA NO : W2.TUN.5-635/ KU.01/X1/2014 tanggal 27 November 2014. Dan telah mendapat pengesahan pada 01 Desember 2014. REALISASI Realisasi Anggaran pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2014 sampai dengan per 31 Desember 2014 sebagai berikut : No.
Uraian
Pagu
1.
Belanja Pegawai
4.405.324.000
4.039.844.285
5.479.715
99,86
2.
Belanja Modal
2.053.603.000
1.974.359.450
79.243.550
96,14
3.
Belanja Barang
745.405.000
691..635.490
691.635.490
92,79
6.844.332.000
6.705.839.225
138.492.775
97,98
Jumlah
Realisasi
Sisa
%
Bendaharawan Pengeluaran sampai dengan saat ini kami tunjuk Sdr. Muji Rahayu Mustikaningtiyas dengan Jabatan Juru Sita Pengganti
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( PNBP ) Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sampai dengan Bulan Desember 2014 dengan rincian sebagai Berikut : Penerimaan sampai dengan Bulan lalu Penerimaan Bulan ini
: :
Rp. 41.210.700 ,Rp. 1.385.400 ,-
Jumlah/Saldo
:
Rp. 42.596.100
Pengeluaran s/d bulan ini
:
Rp.
Jumlah / Saldo
:
Rp.
42.596.100,Nihil
Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) Tahun Anggaran 2014 tersebut diatas merupakan Penerimaan dari biaya Peradilan, Sewa rumah Negara dan hasil penjualan BMN beruapa kendaraan bermotor roda 4(empat) : (Laporan Bendahara Penerima)
104
E.
DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung penerapan teknologi informasi pada lingkungan instansi peradilan. Ketersediaan jaringan komputer, internet, website, aplikasi perkara, aplikasi kepegawaian, aplikasi keuangan dan barang serta perangkat pendukung lainnya telah menjadikan satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi Pengadilan berbasis Teknologi Informasi. Satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah memiliki beberapa perangkat guna mendukung hal tersebut seperti 1 (satu) unit Server, 1 (satu) unit Router, 4 (empat) unit Wireless Access Point, 4 (empat) buah hub, 1 (satu) unit TV Media (Jadwal Sidang), 1 (satu) unit Anjungan Informasi Mandiri (AIM). Selain itu satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah menggunakan berbagai aplikasi guna kelancaran dan kemudahan penyampaian informasi, seperti Website Pengadilan Tata Usaha
Negara
Samarinda
(www.ptun-samarinda.go.id),
email
(
[email protected]), Aplikasi Administrasi Perkara TUN (SIAD-PTUN), direktori putusan (putusan.mahkamahagung.go.id), Aplikasi SMS Gateway Pelaporan Perkara dan Keuangan Perkara (sms.mahkamahagung.go.id), Aplikasi Jadwal dan Kehadiran Sidang PTUN Samarinda, Aplikasi Komunikasi Data Mahkamah Agung RI (komdanas.mahkamahagung.go.id), Aplikasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dan Aplikasi Keuangan dan Barang (RKAKL, SAKPA, SILABI, SIMAK BMN). Dengan tersedianya berbagai perangkat dan aplikasi, baik hakim maupun pegawai
di
lingkungan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Samarinda
dapat
membuka/mengakses berita dan informasi dari Website Mahkamah Agung RI dan instansiinstansi dibawahnya, mencari dan menemukan informasi-informasi yang diperlukan yang terkait dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda maupun dalam pelaksanakan tugas kedinasan sehari-hari. Selain itu dengan dukungan teknologi informasi, satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat melaporkan seluruh kegiatan baik perkara, kepegawaian, keuangan dan barang secara Online dan Real Time. Dengan demikian segala bentuk laporan yang dilaporkan akan sama dengan kenyataan yang ada dan disampaikan dalam waktu yang singkat.
105
F.
REGULASI TAHUN 2014
Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda khususnya untuk tahun 2014 telah menyelesaikan Pembangunan /Rehab Gedung Kantor Pengadailan Tata Usaha Negara Samarinda Tahab IV, Pembngunan Gedung Kantor Tahab I s/d IV ( 2011-2014 ) dengan 2(dua) lantai luas bangunan 1.440 M2 telah selesai secara keseluruhan (100% ), Gedung Kantor yang dibangun pada tahun 1993/3994 yang sudah tidak memadai dengan Prototype Gedung Kantor Mahkamah Agung RI serta untuk kesamaan 4(empat) Lembaga Peradilan
yang berada dibawahnya telah dihapuskan , sedangkan untuk Meubelair
khususnya untuk Lemari arsip untuk sementara telah mendapat pinjam pakai dari Ketua /WENCESLAUS, S.H., M.H., sedangkan regulasi atau perubahan pada Satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sampai dengan akhir tahun 2014 sebagai beriku Adapun perubahan-perubahan yang telah tercapai adalah : Hasil Perubahan 1.
Managemen Perubahan
- Telah terbangun kesamaan persepsi dan komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap seluruh pegawai. - Terjadi peningkatan disiplin pegawai dengan menggunakan absensi (finger print) (kehadiran dengan menggunakan absen geo metric). - Meningkatkan komunikasi antara pimpinan dan staff dalam membangun etos kerja secara terus menerus. - Telah mengacu pada sasaran kinerja pegawai (SKP) dan berorientasi pada kinerja.
2.
Penataan Tata Laksana
- Telah disusun Standart Operating Procedurs (SOP) pelaksana kerja. - Telah digunakan tehnologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
3.
Managemen SDM Aparatur
- Telah dibuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). - Mengirim para Hakim/Pegawai untuk mengikuti berbagai diklat yang mendukung tugas dan fungsi. - Menyelenggarakan kegiatan kompetensi pegawai dalam rangka mendukung tugas dan fungsi melalui
106
kerja sama dengan instansi lain. 4. Penguatan Dalam Pengawasan
- Telah tersedia meja pengaduan dan informasi. - Telah dilaksanakannya pengendalian intern atas pengelolaan keuangan dan barang milik Negara sesuai dengan peraturan yang ada. - Telah berjalannya pengawasan setiap bidang (Wasbid) oleh Hakim Pengawas Bidang dan Waskat yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan. - Ketua telah melakukan pengawasan terhadap putusan dimana setiap putusan yang diucapkan dapat dilihat secara langsung pada website dan pada hari itu juga salinan putusan dapat diberikan ;
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Penguatan Pelayanan Publik
Kredibilitas
- Pejabat eselon dan para Hakim/Ketua telah menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). - Tersedia informasi mengenai kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui website serta ruang informasi dan kehumasan. - Telah dilakukan pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektonik (LPSE). - Telah disusunnya laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP). - Telah disusunnya indicator kinerja utama (IKU). - Telah disusun juga Catatan Laporan Keuangan ( Caleg ) pada website ; - Memudahkan masyarakat atau state holder dibuat SOP.
- Telah tersedia ruang informasi atau kehumasan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi. - Telah tersedia totscren untuk melihat informasi bagi masyarakat.
Adapun permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut : Permasalahan 1. Kekurangan Pegawai
Solusi -
Jumlah pegawai
= 30 orang
bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari diambil kebijakan oleh pimpinan untuk membantu
107
pelaksanaan tugas sehari-hari agar tercapai pelayanan yang baik terhadap masyarakat pencari keadilan ditempatkanlah para pegawai honor dalam setiap bidangnya supaya dapat membantu pekerjaan yang ada. Mohon kepada komisi III DPR untuk dapat menyampaikan permasalahan ini kepada instansi terkait supaya adanya penambahan formasi pegawai secepatnya.
terdiri dari Ketua+Hakim --------------- 14 orang Tenaga fungsional ---------- 8 orang Juru Sita Pengganti -------- 3 orang Tenaga Struktural -------- 4 orang Honorer -------------------- 14 orang
Bahwa dengan komposisi jumlah pegawai demikian dalam setiap bidang pejabatnya tidak memiliki staff untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda saat ini kekurangan pegawai untuk dijadikan staff baik golongan II maupun golongan III (SMA dan Sarjana). 2. Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang tersedia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berjumlah 8 unit, sedangkan jumlah hakim saat ini adalah 13 orang.
-
bahwa rumah dinas yang ada sekarang ini 1 unit ditempati oleh Panitera dan 7 unit ditempati para hakim, sehingga rumah dinas tersebut tidak dapat menampung jumlah hakim yang ada, dengan demikian oleh pimpinan kepada para hakim yang belum mendapatkan rumah dinas agar mengontrak rumah dengan biaya sendiri.
-
Untuk itu agar fasilitas rumah dinas para hakim/pejabat Negara agar mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam hal ini melalui Komisi III DPR, agar diberikan Anggaran untuk pembangunan rumah dinas Hakim . Dan ada rumah dinas sebanyak 4 ( empat ) unit rumah dinas kalau hujan+ air pasang banjir masuk kedalam rumah ( terlampir foto keadaan Rumah Dinas sewaktu kebanjiran ) ;
-
Rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua yang terletak di belakang gedung kantor Pengadilan TUN Samarinda, setelah gedung kantor selesai pembangunannya 100 %, maka posisi rumah dinas tersebut lebih rendah dari halaman gedung kantor ± 1,20 meter. Sementara kondisi rumah dinas tersebut adalah rawa dan dikhawatirkan pada suatu saat turun hujan akan mengalami banjir dikarenakan rumah dinas tersebut sangat rendah.
108
3. Eksekusi : Bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum dapat dilaksanakan oleh pihak Tergugat :
- Bahwa Tergugat tidak/belum dapat melaksanakan dengan alasan bahwa telah terjadi situasi hukum yang sudah berubah , dan ada juga yang tidak dapat memberikan alasan bahwa putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan ;
Telah banyak membawa perubahan pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terutama dalam peningkatan disiplin pegawai dan kinerja pegawai, dan mekanisme kinerja menjadi lebih jelas dan terarah. Pencapaian target kinerja yang lebih cepat dan jelas yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan yang bersifat substansial dan prosedural. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda juga saat ini masih melakukan pembenahan secara berkelanjutan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat mewujudkan harapan masyarakat pencari keadilan terlebih kepada pegawai dalam mencapai peningkatan pengabdian dan pelayanannya kepada masyarakat, bangsa, dan Negara.
BAB IV PENGAWASAN
A. INTERNAL
1.
Pengawasan dan Pembinan internal pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Negara Jakarta atau Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
2.
Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam melakukan 109
pengawasan internalnya telah dibentuk Tim/Hakim Pengawas Bidang didasarkan Surat Keputusan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda baik pada Kepaniteraan maupun Kesekretariatan B. EVALUASI
Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melakukan evaluasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara yang masuk dan harus diselesaikan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketetuan yang ada pada tingkat pertama, Berkas-berkas perkara baik dimohonkan Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali selalu dimonitor untuk pengiriman berkasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (tepat waktu )
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan 1.
Masih terdapat Jabatan yang kosong yaitu Jabatan Wakil Ketua dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, khusus untuk Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian sampai dengan sekarang masih dilaksanakan oleh Pelaksana Harian ( PLh ) dan juga tidak ada staf/pegawai , demikian juga Kepaniteraan Muda Hukum dan Kepaniteraan Muda Perkara tidak ada staf/pegawai
2.
Masih sangat kurang tenaga staf sampai dengan akhir tahun 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda hanya memiliki tenaga Staf 2(dua) orang PNS kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Petugas Sakpa
3.
Tenaga IT yang ada pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah tenaga honorer/konrak dan jika yang bersangkutan tidak diperpanjang kontrak/mengundurkan diri maka tidak memiliki tenaga IT
110
4.
Rumah Dinas Jabatan Hakim/Pejabat yang dimiliki Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berjumlah 8 (delapan) unit, maka 4(empat) orang Hakim dan Wakil Panitera terpaksa mengontrak rumah dengan biaya sendiri
5.
Rumah Dinas Type C Jabatan Hakim khususnya yang teletak di Jalan Bung Tomo Gang I berjumlah 4 (empat) Unit sudah tidak memadai dikarenakan letak rumah sudah paling rendah dari jalan Gang/lingkungan sekitar
6.
Peralatan kantor khususnya meubelair yang dimiliki Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sudah banyak yang tidak layak dipakai lagi/rusak
7.
Perlu adanya penambahan kendaraan bermotor khususnya untuk Sub Bagian Umum dipergunakan sebagai kendaraan operasional Sub Bagian Umum mengantar surat dinas ke Pos dll.
B. Rekomendasi
1.
Jabatan Wakil Ketua dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Satuan Kerja Pengaddilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk segera diitunjuk kepada Hakim/Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pejabat yang difinitif karena kekosongan tersebut sudah cukup lama
2.
Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mohon dprioritaskan dalam penempatan tenaga Staf/CPNS dalam setiap penerimaan CPNS dan diutamakan yang mempunyai keahlian dibidang Komputer/IT
3.
Perlu penambahan/tersedinya dana untuk membeli tanah dan membangun rumah dinas baik untuk Hakim maupun Pejabat khususnya yang berasal dari luar daerah
4.
Perlu disediakan dana untuk merenovasi/rehap rumah dinas Hakim sebayak 4(unit) agar jika musin hujan dan air pasang tidak terjadi banjir/air masuk kedalam rumah
5.
Disediakan dana untuk membeli meubelair / peralatan kantor lainnya seperti (Meja Sidang, Meja Kerja , lemari arsip, kursi kerja, CCTV dan kursi pengunjung sidang )
6.
Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam pembahasan penyusunan DIPA untuk diprioritaskan khususnya untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 2(dua)
111
Daftar isi Pengantar ----------------------------------------------------------------------------------------------
1
BAB. I PENDAHULUAN --------------------------------------------------------------------------
2
A.
Kebijakan Umum Peradilan ------------------------------------------------------
2
B.
Visi dan Misi -------------------------------------------------------------------------
6
BAB. II. STRUKTUR ORGANISASI -----------------------------------------------------------
8
A. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) -
Eselon II ( Ketua ) --------------------------------------------------------------
8
-
Eselon II ( Wakil Ketua ) -----------------------------------------------------
10
-
Eselon III (Panitera/Sekretaris) ---------------------------------------------
10
-
Eselon III ( Wakil Panitera ) -------------------------------------------------
12
-
Eselon III ( Wakil Sekretaris ) -----------------------------------------------
13
-
Eselon IV ( Panitera Muda Perkara ) ---------------------------------------
13
-
Eselon IV (Panitera Muda Hukum) ----------------------------------------
16
-
Eselon IV (Kasubbag. Kepegawaian) --------------------------------------
-
Eselon IV (Kasubbag. Keuangan) ------------------------------------------
-
Eselon IV (Kasubbag Umum ) ------------------------------------------------
-
Staf --------------------------------------------------------------------------------
-
Fungsional -----------------------------------------------------------------------
17
-
Hakim ---------------------------------------------------------------------
17
-
Cakim ----------------------------------------------------------------------
18
-
Panitera Pengganti -------------------------------------------------------
19
-
Juru Sita Pengganti ------------------------------------------------------
20
B. Sasaran Kinerja Pegawai
BAB. III. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A.
Sumber Daya Manusia -
Rekruitmen ------------------------------------------------------------ 59
-
Nama-nama pegawai dan honorarorium -------------------------- 59
-
Mutasi -----------------------------------------------------------------
62
112
