PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2012

i

KATA PENGANTAR

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki perencanaan strategisnya. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi sebagai landasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai Lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang timbul.

Untuk melihat capaian kinerja satu tahun (Progress Report) disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas ini meliputi akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi termasuk aspek-aspek pokok pendukungnya yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Harapan kami semoga LAKIP ini dapat digunakan untuk mengetahui kinerja Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2012.

Bengkulu,

Februari 2013

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu,

HERRY WIBAWA, S.H., M.H. NIP. 19570805 198203 1 006

ii

EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Ditengah berlangsungnya sistem manajemen pemerintahan dengan paradigma baru, Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah berusaha untuk melaksanakan peran dan posisi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang dituangkan dalam Rencana Strategis Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Rencana Strategis meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. Visi Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan sejumlah misi yaitu : 1.

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2.

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan

3.

Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di lingkungan Peradilan

4.

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Dalam upaya mencapai misi tersebut, telah diupayakan melaksanakan kegiatankegiatan yang telah diprogramkan dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan kegiatan yang sifatnya crash program sesuai dengan petunjuk dan kebijakan Mahkamah Agung. Untuk kegiatan yang dilaksanakan tahun 2012 telah dilakukan evaluasi mandiri, jujur dan seksama untuk menilai apakah usaha-usaha yang dilakukan berhasil atau gagal dalam mencapai misi. Hasil penilaian program menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan yang dicapai dengan kategori baik. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : NO

1.

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

Terwujudnya penyelesaian

1.

Persentase penyelesaian Perkara

100 %

76 %

76 %

perkara yang sederhana,

2.

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat

100 %

0 %

0

100 %

100 %

100 %

Meja

100 %

100 %

100 %

Berkas

100 %

100 %

100 %

administrasi

100 %

100 %

100 %

pemeriksaan

100 %

100 %

100 %

tepat

waktu,

transparan

yang

dan akuntabel

mendapatkan

%

layanan

Posbakum 3.

Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

4.

Persentase

Pelayanan

Informasi 5.

Persentase

Minutasi

Perkara

2.

Terselesaikannya

1.

Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Persentase

proses

penerimaan perkara. 2.

Persentase

proses

perkara

iii

3.

Persentase

proses

administrasi

100 %

100 %

100 %

penyampaian

100 %

100 %

100 %

100 %

0 %

0 %

100 %

25 %

25 %

Belanja

100 %

104 %

104 %

Belanja

100 %

98 %

98 %

Belanja

100 %

95 %

95 %

Persentase Penggunaan Keuangan

100 %

122 %

122 %

putusan perkara. 4.

Persentase

proses

salinan putusan kepada para pihak. 3.

Terwujudnya pelaksanaan

Persentase

Pengawasan internal yang

ditindaklanjuti

pengaduan

yang

efektif dan efisien 4.

Peningkatan Mutu SDM di

Persentase Lulus Sertifikasi Pengadaan

Pengadilan Tata Usaha

Barang/Jasa

Negara Bengkulu tahun 2012 5.

Terwujudnya akuntabilitas

1.

dan transparansi keuangan

Persentase

Penggunaan

Pegawai (Pagu DIPA) 2.

Persentase

Penggunaan

Barang (Pagu DIPA) 3.

Persentase

Penggunaan

Modal (Pagu DIPA) 4.

Perkara

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013.

iv

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL............................................................................................ KATA PENGANTAR ......................................................................................... EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ................................. DAFTAR ISI ........................................................................................................

i ii iii v

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. A. Latar Belakang ................................................................................... B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi ............................................... C. Struktur Organisasi ............................................................................. D. Sistematika Penyajian ........................................................................

1 1 1 3 3

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ............................ A. Rencana Strategis ............................................................................... B. Tujuan ................................................................................................. C. Sasaran ................................................................................................ D. Indikator Kinerja Utama..................................................................... E. Penetapan Kinerja Tahun 2012 ...........................................................

4 4 5 5 6 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 .................................. A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 ......................................... B. Analisis Capaian Kinerja .................................................................... C. Penetapan Kinerja Tahun 2013 ..........................................................

8 8 9 19

BAB IV P E N U T U P ........................................................................................ A. Kesimpulan......................................................................................... B. Penutup ...............................................................................................

20 20 21

LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Matriks Pencapaian Kinerja 2012 3. Matriks Pengukuran Kinerja 2012 4. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) 5. SK Rencana Strategis 2010-2014 6. SK Indikator Kinerja Utama 7. SK Rencana Kinerja 2014 8. SK Rencana Kinerja 2013 9. SK Rencana Kinerja 2014 10. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2013

v

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan terjadinya perubahan yang memberikan jaminan tanggung jawab bagi kekuasaan kehakiman dengan terjadinya Reformasi Demokrasi untuk mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efisien, efektif, dan bebas dari KKN, serta mendapatkan kepercayaan publik dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Program kerja pembaharuan peradilan terlaksana dan terus menuju cita-cita yang diimpikan warga peradilan termasuk program independensi organisasi dan keuangan Mahkamah Agung dalam peningkatan SDM. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah Pengadilan tingkat pertama yang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimana wilayah hukum jangkauannya sangat luas yaitu mencakup seluruh wilayah Kabupaten dan Kota Bengkulu. Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu harus mempertanggung jawabkan kinerja kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat Teknis maupun Administrasi melaksanakan Program - Program secara transparan. Bahwa dengan adanya satu atap empat peradilan yang langsung bertanggung jawab ke Mahkamah agung RI, maka Mekanisme Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sampai peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara perubahan itu tidak mengganggu

terhadap masyarakat pencari keadilan dalam proses sengketa Tata Usaha

Negara, merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang menyelenggarakan peradilan dengan undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah dicabut dan diganti dengan undang-undang No.4 Tahun 2004.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 1. KEDUDUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang

1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu terletak di jalan R.E Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu, Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu. Adapun wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Meliputi beberapa Kabupaten yaitu :

1. Kota Bengkulu 2. Kabupaten Bengkulu Utara 3. Kabupaten Bengkulu Selatan 4. Kabupaten Rejang Lebong 5. Kabupaten Seluma 6. Kabupaten Kapahiang 7. Kabupaten Lebong 8. Kabupaten Kaur 9. Kabupaten Muko-Muko 10. Kabupaten Bengkulu Tengah

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam ketetapan Mahkamah Agung dan atas Persetujuan Menteri Pendayaan Aparatur Negara. Adapun tugas tersebut adalah : 1. Melaksanakan proses peradilan yang mandiri dan independent bebas dari campur tangan pihak lain. 2. Melaksanakan dan selalu memperbaiki akses pelayanan baik yang sifatnya internal maupun eksternal di bidang peradilan pada masyarakat.

Adapun fungsi dari Pengadilan Tata Usaha Bengkulu adalah : 1. Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara di Bengkulu 2. Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi 3. Pelaksanaan Pelayanan Hukum Tata Usaha Negara di Masyarakat

2

C. STRUKTUR ORGANISASI

Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu dipimpin oleh Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : 1. Majelis Hakim 2. Panitera/Sekretaris membawahi : A. Wakil Sekretaris yang membawahi : -

Kasubbag Kepegawaian

-

Kasubbag Keuangan

-

Kasubbag Umum

B. Wakil Panitera yang membawahi : -

Sub Kepaniteraan Perkara Panitera Muda Perkara

-

Sub Kepaniteraan Hukum Panitera Muda Perkara

-

Kelompok Fungsional Kepaniteraan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam tahun 2012. Capaian kinerja

2012 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2012 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2012, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Tata Usaha Negara untuk periode tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk Tahun 2012. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2012.

3

Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2012, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2012 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra)

yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung

RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ” Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 - 2035. Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif. 2. Didukung

pengelolaan

anggaran

berbasis

kinerja

secara

mandiri

yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil. 5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.

4

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 6 (enam) program prioritas. Pembaruan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu. 2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik. 3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik. 4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan. 5. Pelayanan Publik yang prima. 6. Pengawasan. Keenam program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

B. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya

pelayanan

hukum

yang

berkeadilan

kepada

masyarakat

pencari keadilan. 2.

Terwujudnya aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. 4.

Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

C. SASARAN Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : NO SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1.

1.

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan

Banyaknya jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

5

akuntabel

2.

Banyaknya jumlah perkara yang mendapatkan layanan Posbakum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

3.

Banyaknya jumlah putusan yang diunggah (upload) ke website oleh Staff IT di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

4.

Banyaknya jumlah pelayanan meja informasi yang diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

5.

Banyaknya jumlah minutasi berkas perkara yang telah selesai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

2.

Terselesaikannya Administrasi perkara yang

1.

efektif, efisien, dan akuntabel

Banyaknya proses administrasi penerimaan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

2.

Banyaknya proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

3.

Banyaknya proses administrasi putusan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

4.

Banyaknya proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

3.

Terwujudnya

4.

5.

pelaksanaan

Pengawasan

Banyaknya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti yang dilakukan oleh

internal yang efektif dan efisien

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

Peningkatan Mutu SDM di Pengadilan Tata

Banyaknya jumlah pegawai yang lulus Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa

Usaha Negara Bengkulu tahun 2012

dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi

1.

keuangan

Banyaknya total penggunaan dana Belanja Pegawai (Pagu DIPA) pada tahun 2012 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

2.

Banyaknya total penggunaan dana Belanja Barang (Pagu DIPA) pada tahun 2012 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

3.

Banyaknya total penggunaan dana Belanja Modal (Pagu DIPA) pada tahun 2012 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

4.

Banyaknya total penggunaan dana Keuangan Perkara pada tahun 2012 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET

1.

1.


80 %

2.

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat yang mendapatkan layanan Posbakum

100 %

3.


100 %

4.

Persentase Pelayanan Meja Informasi

100 %

5.

Persentase Minutasi Berkas Perkara

100 %

1.

Persentase proses administrasi penerimaan perkara.

100 %

2.

Persentase proses pemeriksaan perkara

100 %

3.

Persentase proses administrasi putusan perkara.

100 %

4.

Persentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.

100 %

2.

3.

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

100 %

4.

Persentase Lulus Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa

100 %

5.

1.

Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA)

100 %

2.

Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA)

100 %

6

3.

Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA)

100 %

4.

Persentase Penggunaan Keuangan Perkara

100 %

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupa tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012. NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.


1.


100 %

perkara

2.

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat yang mendapatkan

100 %

yang

sederhana,

tepat waktu, transparan dan akuntabel

2.

Terselesaikannya Administrasi

perkara

yang

efektif, efisien, dan akuntabel

layanan Posbakum 3.


100 %

4.


100 %

5.


100 %

1.


100 %

2.


100 %

3.


100 %

4.

Persentase proses penyampaian salinan putusan kepada

100 %

para pihak. 3.

Terwujudnya Pengawasan

pelaksanaan internal


100 %

yang


Peningkatan Mutu SDM di Pengadilan

Tata


100 %

1.


100 %

2.


100 %

3.


100 %

4.


100 %

Usaha

Negara Bengkulu tahun 2012 5.

Terwujudnya

akuntabilitas


7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA

NO SASARAN 1.

URAIAN

TARGET

REALISASI

%

Terwujudnya

1.


100 %

76 %

76 %

penyelesaian perkara

2.

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat

100 %

0 %

0 %

100 %

100 %

100 %

yang sederhana, tepat waktu, transparan dan

yang mendapatkan layanan Posbakum 3.

akuntabel

2.

(upload) ke website.

Terselesaikannya Administrasi

perkara

yang

efisien,

efektif,

Persentase putusan yang diunggah

4.


100 %

100 %

100 %

5.


100 %

100 %

100 %

1.

Persentase

administrasi

100 %

100 %

100 %

proses

pemeriksaan

100 %

100 %

100 %

proses

administrasi

100 %

100 %

100 %

penyampaian

100 %

100 %

100 %

proses

penerimaan perkara. 2.

dan akuntabel

Persentase perkara

3.

Persentase

putusan perkara. 4.

Persentase

proses

salinan putusan kepada para pihak. 3.

Terwujudnya


100 %

0 %

0 %

100 %

25 %

25 %

Belanja

100 %

104 %

104 %

Belanja

100 %

98 %

98 %

pelaksanaan Pengawasan

internal

yang efektif dan efisien 4.

Peningkatan Mutu SDM


di

Barang/Jasa

Pengadilan

Tata

Usaha Negara Bengkulu tahun 2012 5.

Terwujudnya akuntabilitas

1. dan

transparansi keuangan

Persentase

Penggunaan

Pegawai (Pagu DIPA) 2.

Persentase

Penggunaan

Barang (Pagu DIPA)

8

3.

Persentase

Penggunaan

Belanja

100 %

95 %

95 %

Keuangan

100 %

122 %

122 %

Modal (Pagu DIPA) 4.

Persentase

Penggunaan

Perkara

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam tahun anggaran 2012, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah menetapkan

5 (lima) sasaran

selanjutnya

diukur

yang

akan

dicapai.

Kelima sasaran

tersebut

dengan mengaplikasikan 15 (lima belas) indikator kinerja. Realisasi

pada akhir tahun menunjukkan bahwa ada 12 (dua belas) indikator yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 1 (satu) indikator belum tercapai dengan hasil baik. Indikator yang belum tercapai adalah Persentase Lulus Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan 2 (satu) realisasi indikatornya 0 % karena tidak ada kegiatan yaitu Jumlah Perkara Bagi Masyarakat yang mendapatkan layanan Posbakum, dan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

SASARAN 1: Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel 1. Persentase Penyelesaian Perkara.

Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara

Target

Realisasi

%

100 %

76 %

76

Perkara yang ditangani tahun 2012 = sisa tahun 2011 + perkara masuk tahun 2012 Perkara yang ditangani tahun 2012 = 3 + 18 = 21 perkara Perkara yang diputus tahun 2012 = 16 perkara Persentase realisasi = 16/21 x 100 = 76,19 (76 %) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 76/100 x 100 = 76%

Sisa Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2011 adalah sebanyak 3 perkara sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2012 adalah sebanyak 18 perkara, sehingga jumlah total perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah sebanyak 21 perkara. Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

9

Bengkulu telah memutus perkara sebanyak 16 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 76%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target, yaitu 76 % dari target yang telah ditetapkan. 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat yang mendapatkan layanan Posbakum

Indikator Kinerja

Target

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat yang

Realisasi

%

0

0%

100 %

mendapatkan layanan Posbakum Jumlah alokasi anggaran POSBAKUM yang tersedia = Rp. 0,Jumlah Perkara Bagi Masyarakat yang mendapatkan layanan Posbakum = 0 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100 = 0%

Berdasarkan DIPA tahun 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak mendapatkan dana untuk layanan Posbakum.

3. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

Indikator Kinerja Persentase

putusan

yang

Target diunggah 100 %

Realisasi

%

100 % 100

(upload) ke website.

Perkara putus tahun 2012 (Termasuk sisa Perkara tahun 2011) = 16 perkara Putusan yang di upload di website = 16 putusan (16/16 x 100 = 100%) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Pada tahun 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah memutus sebanyak 16 perkara (Termasuk sisa Perkara tahun 2011), sedangkan jumlah putusan tahun 2012 yang diunggah ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 16 perkara atau sebanyak 100%. Dengan demikian untuk indikator kinerja ini sudah mencapai target, yaitu 100% dari target yang telah ditetapkan.

4. Persentase Pelayanan Meja Informasi

10

Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Meja Informasi

Target 100%

Realisasi 100%

% 100

Jumlah permohonan informasi = 9 permohonan Jumlah informasi yang dilayani = 9 permohonan Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% AKSES PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2012 Jumlah

Jumlah

Jumlah

Alasan

Diterima

Dikabulkan

Ditolak

Ditolak

Januari

-

-

-

-

-

Februari

2

2

-

-

-

Maret

1

1

-

-

-

April

1

1

-

-

-

Mei

3

3

-

-

-

Juni

2

2

-

-

-

Juli

-

-

-

-

-

Agustus

-

-

-

-

-

September

-

-

-

-

-

Oktober

-

-

-

-

-

November

-

-

-

-

-

Desember

-

-

-

-

-

Bulan

Lama Proses

Selama tahun 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah melayani sebanyak 9 (sembilan) permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target, yaitu 100%.

5. Persentase Minutasi Berkas Perkara

Indikator Kinerja Persentase Minutasi Berkas Perkara

Target 100%

Realisasi 100%

% 100%

11

Jumlah perkara putus tahun 2012 = 16 perkara Jumlah putusan yang telah diminutasi = 16 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengaman. Dari jumlah putusan sebanyak 16 perkara yang telah putus (Termasuk sisa Perkara tahun 2011), Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tahun 2012 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 16 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja telah memenuhi target yaitu realisasi 100%.

SASARAN

2 : Terselesaikannya

Administrasi

perkara

yang efektif,

efisien,

dan akuntabel.

1. Persentase proses administrasi penerimaan perkara.

Persentase

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

proses

100%

100%

100

administrasi

penerimaan perkara Jumlah perkara diterima tahun 2012 = 18 perkara Jumlah penyelesaian administrasi perkara diterima tahun 2012 = 18 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tahun 2012 adalah sebanyak 18 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100%.

12

2. Persentase proses pemeriksaan perkara.

Indikator Kinerja

Target

Persentase proses pemeriksaan perkara 100%

Realisasi 100 %

% 100

Jumlah perkara diterima tahun 2012 (Termasuk sisa Perkara tahun 2011) = 21 perkara Jumlah perkara diperiksa tahun 2012 = 21 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tahun 2012 (Termasuk sisa Perkara tahun 2011) adalah sebanyak 21 perkara. Sebanyak 21 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Persentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah 100% yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Persentase proses administrasi putusan perkara.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase proses administrasi putusan

100%

100%

100

perkara. Jumlah perkara diputus tahun 2012 (Termasuk sisa Perkara tahun 2011) = 16 perkara Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus tahun 2012 = 16 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 16/16 x 100 = 100%

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat memutus perkara pada tahun 2012 (Termasuk sisa Perkara tahun 2011) sebanyak 16 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Persentase proses administrasi

13

putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.

4. Persentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase proses penyampaian salinan

100%

100%

100

putusan kepada para pihak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Dalam perkara tahun 2012 (Termasuk sisa Perkara tahun 2011) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah memutus perkara sebanyak 16 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya kepada para pihak. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%.

SASARAN 3 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif DanEfisien

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Indikator Kinerja Persentase

pengaduan

Target yang 100%

Realisasi 0%

% 0

ditindaklanjuti Jumlah pengaduan yang diterima = 0 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/80 x 100 = 0 %

SASARAN 4 : Peningkatan Mutu SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2012

1. Persentase Kelulusan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.

14


Kelulusan

Target Sertifikasi 100 %

Realisasi

%

25 %

25

Pengadaan Barang/Jasa Jumlah Pegawai yang Ikut Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa tahun 2012 = 4 Orang Jumlah Pegawai yang Lulus Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa tahun 2012 = 1 Orang Persentase realisasi = 1/4 x 100 = 25 % Realisasi Indikator Kinerja Utama = 25/100 x 100 = 25%

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target, yaitu 25 % dari target yang telah ditetapkan.

SASARAN 5 : Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan

Biaya Operasional

untuk semua kegiatan

adalah bersumber

dari Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

a. Anggaran Rutin Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut : 1). Membuat

Petunjuk

Operasional

Kegiatan

DIPA

tahun

anggaran

2012

untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; 2). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2012 untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; 3). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu (a). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; (b). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Bengkulu untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honorhonor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal; (c). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. b. Pelaporan Keuangan Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah sebagai

15

berikut : 1). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ; 2). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan (SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.

Ada pun Rincian perhitungan Target yang tercapai adalah sebagai berikut :

1. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA).

Indikator Kinerja

Target

Persentase Penggunaan Belanja Pegawai 100 %

Realisasi

%

104 %

104

(Pagu DIPA) Jumlah Penerimaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA) pada tahun 2012 = Rp. 1.868.398.000,Jumlah Realisasi Belanja Pegawai (Pagu DIPA) pada tahun 2012 = Rp. 1.895.548.080 ,Persentase realisasi = 1.895.548.080/1.868.398.000 x 100 = 104 % Realisasi Indikator Kinerja Utama = 104/100 x 100 = 104%

Pagu DIPA untuk belanja pegawai yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tahun 2012 adalah Rp. 1.868.398.000,-. Selama tahun anggaran 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menggunakan

dana untuk belanja

pegawai sebanyak Rp. 1.895.548.080 ,-. Sehingga sisa dana DIPA untuk belanja pegawai Rp. – (minus) 27.150.080,-. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 104%.

2. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA).

Indikator Kinerja Penggunaan

Belanja

Barang

Target (Pagu 100 %

Realisasi 98 %

% 98

DIPA) Jumlah Penerimaan Belanja Barang (Pagu DIPA) pada tahun 2012 = Rp.

16

741.870.000,Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA) pada tahun 2012 = Rp. 728.705.224 ,Persentase realisasi = 728.705.224/741.870.000 x 100 = 98 % Realisasi Indikator Kinerja Utama = 98/100 x 100 = 98%

Pagu DIPA untuk belanja barang yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tahun 2012 adalah Rp. 741.870.000,-. Selama tahun anggaran 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menggunakan

dana untuk belanja barang

sebanyak Rp. 728.705.224 ,-. Sehingga sisa dana DIPA untuk belanja barang Rp. 13.164.776,-. Dengan demikian untuk indikator ini belum mencapai target yaitu 98%. 3. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA).

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Persentase Penggunaan Belanja Modal 100 %

95 %

% 95

(Pagu DIPA) Jumlah Penerimaan Belanja Modal (Pagu DIPA) pada tahun 2012 = Rp. 282.817.000,Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA) pada tahun 2012 = Rp. 269.150.000,Persentase realisasi = 269.150.000/282.817.000 x 100 = 95 % Realisasi Indikator Kinerja Utama = 95/100 x 100 = 95%

Pagu DIPA untuk belanja modal yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tahun 2012 adalah Rp. 282.817.000,-. Selama tahun anggaran 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menggunakan

dana untuk belanja modal

sebanyak Rp. 269.150.000,-. Sehingga sisa dana DIPA untuk belanja modal Rp. 13.667.000,-. Dengan demikian untuk indikator ini belum mencapai target yaitu 95%.

4. Persentase Penggunaan Keuangan Perkara.


Penggunaan

Target Keuangan 100 %

Realisasi 122 %

% 122

Perkara

17

Sisa keuangan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2011 adalah sebanyak Rp. 7.284.000,- sedangkan keuangan perkara yang diterima pada tahun 2012 adalah sebanyak Rp. 20.780.000,- sehingga jumlah total keuangan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tahun 2012 adalah sebanyak Rp. 28.064.000,-. Pada tahun 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah melakukan pengeluaran keuangan perkara sebanyak Rp. 25.317.600,-. Sehingga sisa dana keuangan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tahun 2012 adalah sebanyak Rp. 2.746.400,-.

DAFTAR TABEL PENGGUNAAN KEUANGAN PERKARA PADA TAHUN 2012 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Jumlah

Yang

No

Bulan

1.

Januari

Rp. 500.000,-

Rp. 3.149.800,-

2

Februari

Rp. 500.000,-

Rp. 1.909.900,-

3

Maret

Rp. 5.000.000,-

Rp. 2.613.900,-

4

April

Rp. 2.000.000,-

Rp. 2.126.900,-

5

Mei

Rp. 750.000,-

Rp. 2.835.950,-

6

Juni

Rp. 2.000.000,-

Rp. 989.500,-

7

Juli

Rp. 2.500.000,-

Rp. 1.967.700,-

8

Agustus

Rp. 2.250.000,-

Rp. 1.686.000,-

9

September

Rp. 2.250.000,-

Rp. 1.601.000,-

10

Oktober

Rp. 1.500.000,-

Rp. 495.000,-

11

November

Rp. 530.000,-

Rp. 1.467.800,-

12

Desember

Rp. 1.000.000,-

Rp. 4.474.150,-

Total

Rp. 20.780.000,-

Rp. 25.317.600,-

Diterima

Jumlah Yang Dikabulkan

Untuk Perhitungannya yaitu sebagai berikut :

Jumlah Penerimaan Keuangan Perkara pada tahun 2012 = Rp. 20.780.000,Jumlah Realisasi Penggunaan Keuangan Perkara pada tahun 2012 = Rp. 25.317.600,Persentase realisasi = Rp. 25.317.600,-/ Rp. 20.780.000,- x 100 = 122 % Realisasi Indikator Kinerja Utama = 122 /100 x 100 = 122 %

Dengan demikian untuk indikator ini sudah mencapai target yaitu 122 %.

18

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012.

TABEL PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2013 NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.

Terwujudnya

penyelesaian

1.


100 %

perkara yang sederhana, tepat

2.

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat yang mendapatkan

100 %

waktu,

transparan

dan

akuntabel

2.

layanan Posbakum 3.


100 %

4.


100 %

5.


100 %

Administrasi

1.


100 %

perkara yang efektif, efisien, dan

2.


100 %

akuntabel

3.


100 %

4.

Persentase proses penyampaian salinan putusan kepada

100 %

Terselesaikannya

para pihak. 3.

Terwujudnya

pelaksanaan


100 %

Pengawasan internal yang efektif dan efisien 4.

Peningkatan

Mutu

SDM

di


100 %

Terwujudnya akuntabilitas dan

1.


100 %

transparansi keuangan

2.


100 %

3.


100 %

4.


100 %

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2013 5.

19

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2012 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013. 3. Penyelesaian perkara pada tahun 2012 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 3 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 18 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berjumlah 21 perkara, dari jumlah sebanyak 21 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 16 perkara (76%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2012 sebanyak 5 perkara (24%).

20

B. PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2012;

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya se-optimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun;

Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

Bengkulu,

Februari 2013

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu,


21

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU KETUA Herry Wibawa, S.H., M.H. WAKIL KETUA Setyobudi, S.H., M.H.

Majelis Hakim 1. Indra Kesuma Nusantara, S.H 2. Ganda Kurniawan, S.H. 3. Akhdiat Sastrodinata, S.H. 4. Malahayati, S.H. 5. Santi Octavia, S.H., M.Kn. 6. Dien Novita, S.H. 7. Luthfie Ardhian, S.H. PANITERA/SEKRETARIS Moerdjani, SH WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS Suhendra, S.H. H. Agustam Effendi, S.H., M.H.

Sub Kepaniteraan Perkara Panmud Perkara Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.

Sub Kepaniteraan Hukum Panmud Hukum Ari Prabowo, S.H.

Garis Koordinasi Garis Tanggung Jawab

1. 2. 3. 4. 5.

Kasubbag Kepegawaian

Kasubbag Keuangan

Yenni Syafniar, S.Pd.

Junida Hafni, S.E.

Kelompok Fungsional Kepaniteraan Pismawati, SH (PP) Bambang H.C, SH (PP) Sri Sumirat, S.H. (PP) Heny Prawasti, A.Md. (PP) Erwin, S.H. (JSP)

Kasubbag Umum Wanseri, S.H.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : W1.TUN8/ 140 /OT.01.2/ I /2013 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2012

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2012, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LNRI tahun 2009 no. 3); 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LNRI tahun 2009 no. 157); 3. Keputusan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 29 Januari 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : W1.TUN8/428/OT.01.2/ II /2013 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2010-2014


a. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis; b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2010-2014.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025 2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014; 3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025: 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 ; 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SWI120L0 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2010-2014

Pertama

:

Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2010 - 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua

:

Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut;

Ketiga

:

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BENGKULU Pada Tanggal : 12 Februari 2013 KETUA


Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan; 2. Arsip.

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU Ada 2 Matrik di dalam Rencana Strategis : 1. Matrik Pencapaian Kinerja 2. Matrik Kinerja Anggaran No. 1.

Matrik Pencapaian Kinerja Program Pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan

Tujuan Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Jangka Menengah Thn Thn Thn Thn 2011 2012 2013 2014 100% 100% 100% 100%


1.

Persentase Penyelesaian Perkara

Thn 2010 100%


2.

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat yang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

waktu, transparan dan akuntabel

Mendapatkan Layanan Posbakum 3.

Persentase Putusan yang Diunggah (Upload) ke Website.

2.

Pelayanan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Terselesaikannya

4.


100%

100%

100%

100%

100%

5.


100%

100%

100%

100%

100%

1.

Persentase Proses Administrasi Penerimaan

100%

100%

100%

100%

100%

Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Perkara. 2.

Persentase Proses Pemeriksaan Perkara

100%

100%

100%

100%

100%

3.

Persentase Proses Administrasi Putusan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Perkara. 4.

Persentase Proses Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak.

3.

Pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan

Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti

4.

Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

-

No. 1.

Meningkatnya Mutu SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Terwujudnya Peningkatan


Mutu SDM di Pengadilan

Barang/Jasa

100%

100%

100%

100%

100%

Tata Usaha Negara Bengkulu

Matrik Kinerja Anggaran

Program Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Tujuan

Sasaran

Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Target Jangka Menengah Thn Thn Thn Thn Thn 2010 2011 2012 2013 2014

Indikator Sasaran 1.

Persentase Penggunaan Belanja Pegawai

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(Pagu DIPA) 2.


3.


4.


Bengkulu, 12 Februari 2013 Ketua,


SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : W1.TUN8/432/OT.01.2/ II /2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2010-2014


a. Bahwa untuk mencapai sasaran strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama; b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2010 - 2014.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025 2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014; 3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025: 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 ; 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SWI120L0 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2000-2014

Pertama

:

Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2010 - 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua

:

Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut;

Ketiga

:

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.;




INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO 1.

INDIKATOR KINERJA Terwujudnya penyelesaian

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Persentase penyelesaian Perkara


waktu,

transparan

dan akuntabel

2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat yang

mendapatkan

layanan

Posbakum

PENANGGUNG

PENJELASAN Perbandingan

Laporan Bulanan dan

ditangani dengan perkara yang diputus

Panitera/Sekretaris

Laporan Tahunan.

Perbandingan

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan

antara

dengan

perkara

perkara

alokasi

yang

SUMBER DATA

Ketua/Hakim

diterima

antara

JAWAB

yang

anggaran

Laporan Tahunan.

posbakum

3. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

Perbandingan

antara

perkara

yang

Panitera/Sekretaris

diputus dengan upload putusan di

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

website 4. Persentase

Pelayanan

Meja

Informasi 5. Persentase

Perbandingan

antara

pemohon

Panitera/Sekretaris

informasi dengan jumlah yang dilayani Minutasi

Berkas

Laporan Tahunan. Panitera/Sekretaris

Perkara 2.

Terselesaikannya

1. Persentase

Administrasi perkara yang efektif,

efisien,

Laporan Bulanan dan


proses

administrasi

penerimaan perkara.

Perbandingan perkara yang diterima dengan

dan

penyelesaian

Panitera/Sekretaris

administrasi


penerimaan perkara

akuntabel 2. Persentase perkara

proses

pemeriksaan

Perbandingan

antara

perkara

yang

diterima dengan perkara yang diperiksa

Panitera/Sekretaris


3. Persentase

proses

administrasi

putusan perkara.

putusan

antara

yang

diputus

Panitera/Sekretaris

dengan administrasi putusan perkara

4. Persentase proses penyampaian salinan

Perbandingan

kepada

para

pihak.

Perbandingan

antara

perkara

yang


Panitera/Sekretaris

diputus/diminta para pihak dengan


salinan yang diserahkan kepada para pihak

3.

Terwujudnya

pelaksanaan Persentase

pengaduan

yang

Pengawasan internal yang ditindaklanjuti

Perbandingan antara pengaduan yang

Ketua/Hakim

Laporan Bulanan dan

diterima dengan yang diitindaklanjuti

Pengawas

Laporan Tahunan.


Panitera/Sekretaris

Peningkatan Mutu SDM di Persentase Pengadilan

Tata

Lulus

Sertifikasi

Usaha Pengadaan Barang/Jasa

Negara Bengkulu

Perbandingan antara Jumlah Pegawai yang

Ikut

Sertifikasi

Panitera/Sekretaris

Pengadaan


Barang/Jasa dengan Jumlah Pegawai yang

Lulus

Sertifikasi

Pengadaan

antara

Jumlah

Barang/Jasa 5.

Terwujudnya

akuntabilitas


1. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA)

Perbandingan

Panitera/Sekretaris

Penerimaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA)

dengan

Jumlah


Realisasi

Belanja Pegawai (Pagu DIPA) 2. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA)

Perbandingan Penerimaan DIPA)

antara Belanja

dengan

Jumlah

Barang

Jumlah

(Pagu

Realisasi

Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA)

Panitera/Sekretaris


3. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA)

Perbandingan Penerimaan

antara Belanja

Jumlah

Modal

Panitera/Sekretaris

(Pagu


DIPA) dengan Realisasi Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA) 4. Persentase Penggunaan Keuangan Perkara

Perbandingan

antara

Jumlah

Penerimaan Keuangan Perkara dengan Jumlah

Realisasi

Panitera/Sekretaris


Penggunaan

Keuangan Perkara



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU NOMOR : W1.TUN8/429/OT.01.2/ II /2013 TENTANG RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2012


a. Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun perlu adanya Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan dalam tahun 2012; b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2012.

Mengingat :


Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TENTANG RENCANA KINERIA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2012.

Pertama

:

Membuat Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua

:


Ketiga

:





RENCANA KINERJA TAHUN 2012 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU No. 1.

2.

3.

Sasaran Strategis

Indikator kinerja

Target

Terwujudnya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat

1.

Persentase Penyelesaian Perkara

100 %

Waktu, Transparan dan Akuntabel

2.

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Posbakum

100 %

3.

Persentase Putusan yang Diunggah (Upload) ke Website.

100 %

4.


100 %

5.


100 %

Terselesaikannya Administrasi Perkara Yang Efektif, Efisien,

1.

Persentase Proses Administrasi Penerimaan Perkara.

100 %

dan Akuntabel

2.

Persentase Proses Pemeriksaan Perkara

100 %

3.

Persentase Proses Administrasi Putusan Perkara.

100 %

4.

Persentase Proses Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak.

100 %

Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif

Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti

100 %


100 %

1.


100 %

2.


100 %

3.


100 %

4.


100 %

dan Efisien 4.

Peningkatan Mutu SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2012

5.

Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan





a. Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun perlu adanya Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan dalam tahun 2013; b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2013.

Mengingat :


Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TENTANG RENCANA KINERIA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2013.

Pertama

:


Kedua

:


Ketiga

:







a. Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur pada tahun 2014 perlu adanya Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan pada tahun 2014; b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2014.

Mengingat :


Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TENTANG RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2014.

Pertama

:


Kedua

:


Ketiga

:





PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Recommend Documents