PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN - 2012

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR PULO GEBANG JAKARTA TIMUR 13950

" " * JB'#"9ffi";i,itiffi -+lif i3'""

eUntt:nOffi

Jakarta, ZSJanuari 2013 Nomor

:

w2.TUN.1/

89

/KU.01/il2013

Kepada

Yth.

Lampiran Perihal

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

: Penyampaian LAKIP Tahun 2012

Dan Dokumen Penetapan Kinerja

Jln. Ahmad YaniKav, 58 BayPass

Tahun 2013

Jakarta Pusat, Di

Jakarta

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik lndonesia tanggal 20 Desember 2012 Nomor 676-1/SEKKU.U\A2A12 perihal tersebut pada pokok surat,

bersama

ini dengan hormat di sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

lnstansi

Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, beserta lampiran berupa hard copy maupun Soft c0py.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tembusan: 4

Vaaala Diea Daranaanaar

iirLl,^*^t

A^..--

Fl^-..L|:r-

l-l^-^-!-

KATA PHilqGANTAR

Sehulbungan dengan r;saha penguatan akuntabilitas kinerja sebagain'lana

diatur dalam Intruksi Fresiden Nomor 7-[-ahun 199Q tentang Akurntabilitas Kinerja Nnstansi Femerintah, lnstrurksi Fnesiden Nornor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Femberantasan Korupsl, Feratunan Pemerintah Nomor E Tahurn 2006 tentang Felaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Penrerintah, dan Peraturan Presiden f'Jonror 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Negara Republik lndonesia, nnaka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansr Fennerintah (l-AKIP) Tahuln 2AX2 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja

"

Laporan inr adalafi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahunr 2A12 urntuk Ken"renterian/l-ernhaga (LAKIF

di

lingkungan

Femerintal^r Fusat), yang herisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok darl fungsi dalarn rangka pencapalan visi, rnisi dan sasaran yang telah

ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ".iakarta tahun Z01Z besefta uraiannya yang meliputi [<egiatan Pengadilan Tata t..!saha lrlegara Jakarta tahun 2412.

Semoga laporan ini dapat berrnanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di

tahun yang akan datang dengan potensi yang ada da{am rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Feradilan Tata Usaha Negara, serta berguna bagi semua pihak terkait. .iakarta, C,5.lanua ri ZA'12 adilan Tata t-,lsaha Negara Jakarta,

IJSPITC, SI-i.MF{ 0s141986121002

EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Seluruh Program Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

i

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA URAIAN

.1.

2.

3.

4.

Peningkatan Penyelesaian Perkara

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

TARGET

REALISASI

%

100%

94%

94

b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100

a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

100%

100%

100

b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang di sampai kan secara lengkap

100%

74%

74

c. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Pemang gilan Sidang Tepat Waktu

100%

100%

100

d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan/ Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

100%

100%

100

e. Jumlah eksekusi tepat waktu

100%

100%

80%

100%

100%

87%

100%

90%

90%

100%

92%

92%

100%

98%

98%

a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan (maksimal 4 bulan)

Peningkatan Aksesi bilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)

Jumlah penyelesaian

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Tersajinya kualitas Laporan keuangan yang sesuai dengan system akuntasi pemerintah

perkara yang dapat dipublikasikan

b. Optimalnya penyerapan anggaran 5.

6.

Program Peningka tan Sarana Dan PraSarana Aparatur

Tersedianya sarana dan Pra sarana aparatur pengadilan

Program Peningkat an Manageman Pe radilan Militer Dan TUN

Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan Perad ilan TUN

ii

5 Perkara 3 Perkara

60 %

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

ii-iii

DAFTAR ISI

iv

BAB I

1-2

BAB I I

BAB III

PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG

B.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

C.

STRUKTUR ORGANISASI

5

D

SUMBER DAYA MANUSIA

6

E.

VISI DAN MISI

8

F.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

9

G.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

10

H.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

13

3-5

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

14

A.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

14

B.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

15

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

18

A. BAB IV

2

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

PENUTUP

18-25 26

A.

KESIMPULAN

27-28

B.

SARAN-SARAN

28

C.

PENUTUP

28

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3. RENCANA KINERJA 2013 4. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2014 5. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ).

iii

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pentingnya dukungan tata kelola lembaga peradilan yang baik dalam rangka turut menjaga dan mengawal independensi lembaga peradilan yang disertai dengan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntablilitas menjadi sangat penting di era sekarang yang ditandai oleh demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu keharusan bagi lembaga peradilan untuk menjaga wibawa, kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sebab tanpa transparansi dan

akuntabilitas

akan

berdampak

terhadap

adanya

ketidakpercayaan

masyarakan terhadap peradilan. Selain diarahkan agar lembaga peradilan dapat dengan baik menjalankan tugastugas pokok sebagai lembaga peradilan yaitu Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara, juga diperlukan adanya dukungan tata kelola lembaga peradilan yang baik yang memungkinkan masyarakat secara mudah menjangkau lembaga peradilan, termasuk membuat masyarakat mengerti dan memahami arti keberadaan lembaga peradilan. Untuk itulah layanan-layanan prima yang diberikan dalam kerangka tata kelola lembaga peradilan yang baik mutlak dilakukan oleh lembaga peradilan Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Pengadilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Pengadilan Umum, Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, Lingkungan Pengadilan Militer, Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

1

Dengan dicantumkannya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Pengadilan Tata Usaha Negara berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis Pengadilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh Mahkamah Agung. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem Pengadilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggung jawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

2

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 1. KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara . Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 2. TUGAS POKOK Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut: a.

Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama.

b.

Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi Pengadilan lainnya.

c.

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan TUN (umum, kepegawaian dan biaya perkara). 3

keuangan kecuali

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur

(SOP), yang

tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

sebagai

implementasi

dari

Undang-Undang

No.25/2009

tentang

Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1.

Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja .

2.

Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi .

3.

Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan .

4.

Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya .

5.

Tersedianya sistem pengelolaan organisasi .

6.

Profesionalisme personel Pengadilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistemsistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : 1.

Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama .

2.

Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS .

3.

Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) .

4.

Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli .

5.

Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli,.

6.

Tata persidangan .

4

7.

Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim .

8.

Penyampaian Salinan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

9.

Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan oleh pihak yang berperkara.

10. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara . 11. Proses pemberkasan perkara dan minutasi . 12. Publikasi putusan (Direktori Putusan). 13. Pengarsipan berkas perkara . 14. Pengawasan Eksekusi. 15. Permohonan Banding . 16. Permohonan Perkara Kasasi . 17. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali . 18. Penanganan Pengaduan Masyarakat . C. STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Organisasi / Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara

terdiri atas

Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. 1.

Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

2.

Hakim Anggota adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

3.

Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

5

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 2 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, dan Panitera Muda Perkara . Disamping itu Panitera dibantu oleh bebrapa orang Panitera Pengganti dan Beberapa orang Juru Sita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag. Keuangan, dan Kasubag. Umum. 7. Jabatan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara dirangkap oleh Panitera. D. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia adalah sumber daya terpenting dalam organisasi karena manusialah yang mampu menggerakan sumber daya lainnya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang yang baik. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Dalam Hal ini, sebagai lembaga pemerintahan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta didukung oleh sumber daya manusia dari Unsur Pegawai Negeri Sipil dan Honorer. Sampai dengan 31 Desember 2012, jumlah pegawai sebanyak 91 orang dan tenaga honorer sebanyak 10 orang yang terdiri dari 4 orang pramu caraka, 6 orang satpam. Dari keseluruhan jumlah pegawai tersebut, dapat dilihat berdasarkan golongan / ruang, eselonisasi, dan jenjang pendidikan. Berdasarkan komposisi golongan, pegawai sebanyak

91 orang terdiri dari atas golongan I sebanyak 0 orang,

golongan II sebanyak 12 orang, golongan III sebanyak 72 orang, dan golongn IV sebanyak 7 orang.

6

Grafik 1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

0 7

Golongan I

12

Golongan II Golongan III Golongan IV 72

Sebaran pegawai berdasarkan eselonisasi ialah pejabat eselon III sebanyak 3 Orang yaitu Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris, Wakil Panitera, eselon IV sebanyak 3 Orang , setingkat eselon IV 2 orang, Fungsional 25 Orang, Juru Sita Pengganti 4 orang . Grafik 2

Komposisi PNS Berdasarkan Eselon 4

3

3 2

Eselon III Eselon IV Setingkat Eselon IV Fungsional

25

Juru sita Pengganti

Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 17

orang, yang berpendidikan strata I (SI) berjumlah 55 orang,

7

berpendidikan D3 sebanyak 6 Orang, dan yang berpendidikan sekolah menengah atas

13 orang.

Grafik 3 Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012 6

13

17

S2 S1

55

D3 SLTA

E. VISI DAN MISI Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ”. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Atas dasar Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035 dan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan Mahkamah Agung RI, maka ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu : 1.

Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.

2.

Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 8

3.

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.

4.

Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.

5.

Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6.

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

7.

Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.

8.

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Memang disadari bahwa untuk pencapaian Visi dan Misi tersebut tidaklah mudah tanpa ada kemauan dan kerja keras dari para aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta ridho dari yang Maha Kuasa. F. Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, specifik dan terukur. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

9

Bahwa Sasaran (target) Strategis yang dinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu kegiatan (Program) yang telah ditetapkan tersebut yaitu : 1. Peningkatan penyelesaian perkara ; 2. Peningkatan tertib administrasi perkara ; 3. Peningkatan Kualitas SDM ; 4. Peningkatan Kualitas pengawasan ; 5. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap putusan ; 6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ; 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ; 8. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN ; G. INDIKATOR KINERJA UTAMA Bahwa kedelapan Sasaran strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diatas sudah dapat digambarkan Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta itu sendiri, dan dapat pula dibuat suatu perkiraan seberapa besar target yang akan dicapai dengan penjelasan program sebagai berikut ; 1. Peningkatan penyelesaian perkara : Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta setiap tahun mengalami pasang surut, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besar pun perkara yang masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka institusi ini solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Dalam peningkatan penyelasaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 2 (dua) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu :

10

a. Jumlah perkara yang diterima dengan target 100 % ; dan b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan target 100 % ; 2. Peningkatan tertib administrasi perkara Indicator bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan tugasnya adalah dengan melihat : a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan sidang tepat waktu c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap d. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Jumlah penyampaian salinan putusan / salinan penetapan kepada para pihak f.

Jumlah eksekusi tepat waktu

3. Peningkatan Kualitas SDM ; Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat

pencari

keadilan

dan

untuk

menjamin

adanya

peningkatan kualitas pelayanan dan memahami job masing-masing pegawai dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan SDM dan sebagai indikatornya adalah : a. Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan Tehnis b. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat non tehnis 4. Peningkatan Kualitas pengawasan ; Pengawasan pada prinsipnya bertujuan agar suatu organisasi selalu berjalan dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, namun sekalipun

11

ketatnya pengawasan seringkali masih juga dijumpai adanya ketidak puasan atas pelayanan. Adapun indikator adanya peningkatan kualitas pengawasan untuk mengukur kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah : a. Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti 5. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap putusan ; Bahwa

dalam

Surat

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

Nomor

1-144/KMA/2010 tentang keterbukaan Informasi pada badan peradilan maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari setiap Pengadilan dan sebagai indicator pencapaian peningkatan aksebilitas tersebut dapat diukur melalui Prosentase perkara yang dapat dipublikasikan. 6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ; Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara perlu adanya daya dukungan managemen peradilan yang tersedia melalui DIPA. Untuk mengetahui DIPA tersebut dialokasikan secara benar dan optimal maka indikator pengukurnya adalah Peningkatan Prosentase Penyerapan anggaran; 7. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN Bahwa dengan adanya DIPA 05, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dipercayakan untuk mementuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan sebagai indicator kinerja bahwa DIPA 05 tersebut telah direalisasikan secara dioptimalkan maka dapat dilihat dari penyerapan dana yang tersedia 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ; Prosentase

penyelenggaraan

operasional

Teknologi Informasi

12

perkantoran

yang

berbasis

H. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam tahun 2012. Capaian kinerja 2012 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan

pola

pikir

sebagaimana

tersebut

di

atas,

sistematika

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara jakarta disusun sebagai berikut : Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi, keadaan sumber daya manusia, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, serta penjelasan Indikator Kinerja Utama. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2012, menjelaskan berbagai Program Prioritas Pengadilan Tata Usaha Negara untuk periode tahun 2010-2014 . Perencanaan Kinerja Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Tahun 2013. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikaitkan dengan

pertanggungjawaban

publik

terhadap

pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2012. Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2012, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

13

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2010 - 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang - undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005 - 2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014. A. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2013 Adapun Penetapan kinerja tahun 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai berikut:

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Jumlah perkara yang diterima

100 %

STRATEGIS 1.

Peningkatan Penyelesaian

dan diselesaikan sesuai dengan

Perkara

SOP yang telah ditetapkan b. Jumlah sisa diselesaikan

14

perkara

yang

100%

2.

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

100 %

a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis b. Jumlah berkas yang diajukan

100%

banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap c. Jumlah Penyampaian pemberitahuan

Pemanggilan

100 %

Sidang

Tepat Waktu

d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan

Relaas

Penetapan

Putusan

Tepat

100%

/

Waktu,

Tempat dan Para Pihak 3.

Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Prosentase proses penyelesaian

100 %

perkara yang dapat dipublikasikan Dan Tugas

Teknis Lainnya 4.

5.

Program Dukungan

a. Tersajinya

kualitas

laporan

Manajemen Dan

keuangan yang sesuai dengan

Pelaksanaan Tugas

system akuntasi pemerintah (

Teknis Lainnya

SAP)

Program

Tersedianya sarana dan prasarana

Peningkatan Sarana

aparatur pengadilan

100%

100%

Dan Pra-Sarana Aparatur Mahkamah Agung 6.

Program

Pembebasan biaya perkara prodeo

Peningkatan

di lingkungan peradilan TUN

Manageman

15

100%

Peradilan Militer Dan TUN

B. Rencana Kinerja Tahun 2014 Rencana

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Rencana kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Rencana Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai berikut:

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Jumlah perkara yang diterima

100 %

STRATEGIS 1.

2.

Peningkatan Penyelesaian

dan diselesaikan sesuai dengan

Perkara

SOP yang telah ditetapkan

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

100%

a. Jumlah berkas yang diregister

100 %

dan siap disidangkan ke Majelis b.Jumlah berkas yang diajukan

100%

banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap c.Jumlah Penyampaian pemberitahuan

Pemanggilan

Tepat Waktu

16

Sidang

100 %

d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan

Relaas

Putusan

100%

/

Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak 3.

Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan

Prosentase proses penyelesaian

100 %

perkara yang dapat dipublikasikan Dan Tugas

Teknis Lainnya 4.

5.

Program Dukungan

b. Tersajinya

kualitas

laporan

Manajemen Dan

keuangan yang sesuai dengan

Pelaksanaan Tugas

system akuntasi pemerintah (

Teknis Lainnya

SAP)

Program

Tersedianya sarana dan prasarana

Peningkatan Sarana

aparatur pengadilan

100%

100%

Dan Pra-Sarana Aparatur Mahkamah Agung 6.

Program

Pembebasan biaya perkara prodeo

Peningkatan

di lingkungan peradilan TUN

Manageman Peradilan Militer Dan TUN

17

100%

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masingmasing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2012 ini. Dari 8 (delapan) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. A. PENGUKURAN KINERJA NO

.1.

2.

SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Penyelesaian Perkara

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

100%

94%

94

b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

100%

100%

100

a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

100%

100%

100

b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang di sampai kan secara lengkap

100%

74%

74

c. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Pemang gilan Sidang Tepat Waktu

100%

100%

100

d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaas

100%

100%

100

a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan (maksimal 4 bulan)

18

Putusan/ Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak e. Jumlah eksekusi tepat Waktu

30 Perkara

24 Perkara

80%

150 Perkara

130 Perkara

87%

100%

90%

90%

100%

92%

92%

100%

98%

98%

3.

Peningkatan Aksesi bilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)

Jumlah penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

4.

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Tersajinya kualitas Laporan keuangan yang sesuai dengan system akuntasi pemerintah (SAP) b. Optimalnya penyerapan anggaran

5.

Program Peningka tan Sarana Dan PraSarana Aparatur

Tersedianya sarana dan Pra sarana aparatur pengadilan

Mahkamah Agung 6.

Program Peningkat an Manageman Pe radilan Militer Dan

Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan Perad ilan TUN

5 Perkara 3 Perkara

60 %

TUN

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut : 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan suatu wujud Pelayanan perkara cepat yang menjadi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini para pencari keadilan mendapatkan access to justice yang baik. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja dengan target dan realisasi yang terlihat pada table di bawah ini :

19

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

a.

Jumlah Perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional

100 %

94 %

94

100%

100%

100

b.

Jumlah sisa diselesaikan

perkara

yang

a. Sesuai dengan SOP, penyelesaian perkara yang masuk/diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus di selesaikan (putus) dalam waktu maksimal 4 bulan. Tahun 2012 sebanyak 231 perkara yang masuk/diterima dan sisa perkara tahun 2012

sebanyak 63 perkara dapat diselesaikan (diputus) tepat

waktu sebesar 94 % . Tidak memenuhi target penyelesaian sebanyak 13 perkara atau 6 % terdiri dari :

- 1 perkara yang didaftar bulan Juni 2012 belum di putus sampai dengan 31 Desember 2012. - 4 Perkara yang didaftar bulan Juli 2012 belum di putus sampai dengan 31 Desember 2012 - 8 Perkara yang didaftar bulan Agustus 2012 belum di putus sampai dengan 31 Desember 2012

b. Tahun 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai target penyelesaian sisa perkara tahun 2012 sebanyak 63 perkara. Target tersebut dapat diselesaikan seluruhnya artinya telah sesuai dengan terget yang ingin dicapai yaitu 100 %. Tabel penyelesaian Perkara

PERKARA SATKER PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

SISA

MASUK

PUTUS

SISA

TAHUN 2012

TAHUN 2012

TAHUN 2012

TAHUN 2012

63

231

202

92

20

Sisa perkara berjumlah 92 terdiri dari : -

Perkara yang belum mencapai batas waktu yang ditetapkan SOP (4 bulan) karena perkara-perkara tersebut didaftar antara bulan September sampai dengan desember 2012 sebanyak 79 perkara.

-

Perkara yang memang melebihi batas penyelesaian yang di tetapkan SOP (4 bulan), seperti yang telah di jelaskan sebelumnya sebanyak 13 Perkara.

Grafik 4 Penyelesaian Perkara 79 Sesuai SOP (4 bulan)/putus

13

202

Melebihi SOP (sisa) Belum mencapai SOP (sisa)

2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

a

Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

100%

100%

100

b

Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang di sampai kan secara lengkap

100%

74%

74

c

Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Pemang gilan Sidang Tepat Waktu

100%

100%

100

d

Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan/ Penetapan Tepat waktu Tempat dan Para Pihak

100%

100%

100

e

Jumlah eksekusi tepat waktu

100 %

80 %

80%

a. Perkara didaftar oleh pihak Penggugat selanjutnya diregister pada tahun 2012 yaitu sebanyak 231 perkara telah dapat disidangkan oleh majelis 21

hakim seluruhnya artinya dari target yang ditetapkan sebesar

100 %

seluruhnya dapat di penuhi dengan baik. b. Tahun 2012 Pengajuan perkara banding, kasasi, dan PK sebanyak 250 perkara telah diadministrasikan secara baik dan disampaikan ke pengadilan Tinggi (untuk banding) dan Mahkamah Agung (untuk Kasasi dan Peninjauan Kembali) sebanyak 185 perkara,

terdapat sisa perkara yang diajukan

Banding, Kasasi dan PK yang belum di sampaikan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebanyak 65 perkara, atau target terpenuhi sebesar 74 % dari target yang diinginkan yaitu 100 %, maka target yang tidak terpenuhi sebesar 26 %, hal tersebut di karenakan masa tenggang waktu belum memenuhi syarat untuk pengiriman berkas menurut ketentuan Undang-Undang. c. Perkara yang didaftarkan oleh Penggugat kemudian di register, selanjutnya setelah siap disidangkan maka dilakukan pemanggilan sidang melalui surat tercatat, target yang ingin dicapai dalam hal ini adalah terpenuhinya pemanggilan sidang terhadap perkara yang telah didaftarkan seluruhnya atau target 100 %, dari perkara yang didaftarkan sebanyak 231 perkara telah dilakukan pemanggilan sidang sebesar 100%, indikasinya adalah tidak adanya komplain dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang berpekara mengenai pemanggilan sidang dari awal sidang sampai putusan. d. Terhadap putusan maupun penetapan terhadap suatu perkara disampaikan kepada pihak penggugat maupun tergugat dapat dilaksanakan 100 % dari target yang ditetapkan. e. Permohonan eksekusi yang dilakukan pihak yang berperkara dapat selesaikan sebanyak 24 perkara yang mengajukan permohonan eksekusi dari 30 perkara yang diajukan artinya pencapaian kinerja adalah sebesar 80 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %.

22

3. Peningkatan Aksesi bilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice) No a.

Indikator Kinerja Jumlah penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

Target

Realisasi

%

150 Perkara

130 Perkara

87%

Pada tahun 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai target penyelesaian publikasi perkara-perkara yang telah di putus baik melalu pemberitahuan melalui pos, maupun upload di internet www.ptunjakarta.go.id. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan untuk mengakses hasil putusan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 150 perkara yang dapat di realisasikan penyelesaiannya sebanyak 130 perkara artinya pencapaian kinerja sebesar 86 % Grafik

5 : Peningkatan Tertib Administrasi Perkara dan Aksesi bilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Perkara Masuk, Diregister dan disidangkan Banding, Kasasi, PK Yang dikirim

Pemanggilan sidang tepat waktu Pemberitahuan Putusan/Penetapan tepat waktu

Target Target 100% 100% Target Target 100% 100% Target 100%

4. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

a.

Tersajinya kualitas Laporan keuangan yang sesuai dengan system akuntasi pemerintah (SAP)

100 %

90 %

90

Optimalnya penyerapan anggaran

100%

92%

92

b.

23

a. Laporan Keuangan selama ini dibuat dengan menggunakan Aplikasi yang disediakan oleh Departemen Keuangan yaitu program aplikasi SAKPA (Sistim Akuntansi Pengguna Anggaran). Selama tahun 2012 telah dibuat laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Triwulanan, Laporan Semester, terdapat beberapa koreksi kesalahan dari penerima laporan dalam hal ini KPPN sebagai kantor binaan dalam hal penyajian laporan keuangan tetapi koreksi kesalahan tersebut dapat di tindak lanjuti sampai tidak terdapat kesalahan. Sehingga apabila

diukur dengan

persentase kinerja maka kira-kira Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menyelesaikan 90% dari target 100 % dalam hal penyajian laporan keuangan. 10 % tidak terpenuhinya target dikarenakan koreksi/kesalahan, dan adanya keterlambatan pengiriman. b. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai target penyerapan anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 6.539.083.000,- dan realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp. 6.009.580.530,- atau 92 % . 5. Program Peningkatan Sarana Dan Pra Sarana Aparatur Mahkamah Agung

No a

Indikator Kinerja Tersedianya sarana dan sarana aparatur pengadilan

Pra

Target

Realisasi

%

100%

98%

98%

Tersedianya sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak terlepas dari anggaran yang dapat diserap, pada tahun 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapat anggaran pengadaan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 398.000.000,- dan dapat terserap sebesar Rp. 391.227.500,- atau capaian realisasi penyediaan sarana dan prasarana aparatur pengadilan adalah sebesar 98 % .

24

6. Program Peningkat an Manageman Pe radilan Militer Dan TUN

No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

a

Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan Perad ilan TUN

5 Perkara

3 Perkara

0%

Berdasarkan DIPA Tahun 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapatkan dana prodeo sebanyak 5 perkara a Rp. 1.500.000,- = Rp. 7.500.000,-. Anggaran ini baru terserap sebanyak 3 perkara

atau

anggaran terserap Rp. 4.500.000,- kinerja yang telah di laksanakan sebesar 60 % dari target yang diinginkan 100 %. Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target, apabila target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, tetapi apabila target tersebut didasarkan pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah dilayani oleh Pengadilan Usaha Negara Jakarta , ternyata seluruh permohonan perkara prodeo telah dapat dilayani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

25

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2012 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2012. 3.

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada

yang perlu diperbaiki /

disempurnakan, selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

sebagai implementasi dari Undang-Undang

No.25/2009 tentang Pelayanan Publik ; 4. Penyelesaian perkara pada tahun 2012 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 63 perkara, ditambah dengan perkara yang

26

diterima tahun 2012 sebanyak 231 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berjumlah 294 perkara, dari jumlah sebanyak 294 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 202

perkara

sehingga sisa perkara padakhir tahun 2012 sebanyak

94

perkara Sisa perkara tersebut bukan berarti kinerja tidak terpenuhi melainkan karena perkara tersebut melum sampai batas maksimal penyelesaian perkara sesuai SOP yaitu 4 bulan : seperti perkara-perkara yang didaftarkan pada bulan September, Oktober Nopember dan Desember Tahun 2012. Seperti dalam grafik 4. 4. Dalam hal pelaksanaan anggaran, secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala, akan tetapi secara khusus ada sedikit

kendala, yaitu mengenai

pelaksanaan anggaran untuk operasional persidangan masih terdapat kendala belum adanya petunjuk pelaksanaan penggunaannya. B. SARAN - SARAN 1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kelas I 2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya. 3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan Jasa khusus untuk pembayaran tagihan Listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi umum; 4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan TUN guna meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.

27

C. PENUTUP Dernikian Laporan Akuntabilitas Fengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai realisasl dari Frograrn Kerja Tahun 2012, Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Fengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta yang diuraikan dalarn laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras

dari semua unsur yang terkait, rnulai dari Pirnpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun;

Kami menyadari masih ada beberapa prograrn kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diprogram[
umum pelaksanaan tuEas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

r15

Januari 2013 ilan Tata Usaha Negara Jakarta

\pUsptt

ail4

198612 1 002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2010 -2014

NO

1.

2.

SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Penyelesaian Perkara

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2010

2012

2012

2013

2014

a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

100 %

100%

100%

100%

100%

b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

100 %

100%

100%

100%

100%

a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

100 %

100%

100%

100%

100%

b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100 %

100%

100%

100%

100%

c. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

100 %

100%

100%

100%

100%

d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan system akuntasi pemerintah ( SAP)

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

b. Optimalnya penyerapan anggaran

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

e. Jumlah eksekusi tepat waktu 3.

4.

5.

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Prosentase proses penyelesaian perkara yang Terhadap Peradilan (Acces To Justice) dapat dipublikasikan Program Dukung an Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Pening kat n Sarana Dan PraSarana Apara tur Mahkamah Agung

6.

Program Pening katan Managemen Peradilan Militer Dan TUN

Tersedianya pengadilan

sarana

dan

prasarana

aparatur

5 5 5 5 5 Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan Perkara Perkara Perkara Perkara Perkara peradilan TUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA No. KINERJA UTAMA

1.

Peningkatan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

a. Jumlah perkara yang diterima Perbandingan antara perkara yang dan diselesaikan sesuai dengan diterima dan jumlah perkara yang SOP yang ditetapkan b. Jumlah

sisa

perkara

yang Perbandingan antara jumlah perkara Sisa tahun sebelumnya jumlah perkara yang diputus

Majelis Hakim

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Majelis Hakim

Laporan Bulanan dan

dengan

a. Jumlah berkas yang diregister Perbandingan antara berkas perkara Peningkatan Tertib Administrasi

SUMBER DATA

diputus

diselesaikan

2.

PENANGGUNG JAWAB

dan siap disidangkan ke Majelis

Laporan Tahunan.

Panitera/Sekretaris

yang diterima dengan berkas perkara yang disidangkan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Perkara b. Jumlah berkas yang diajukan Perbandingan antara berkas yang banding, kasasi dan PK yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan

Jurusita Pengganti

Laporan Bulanan

lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan PT dan MARI

c. Jumlah Penyampaian pemberi- Perbandingan antara tahuan Pemanggilan Sidang dengan pemanggilan Tepat Waktu

persidangan

d. Jumlah Penyampaian Pemberi- Perbandingan antara putusan dan

Jurusita Pengganti

Laporan Bulanan

Ketua Pengadilan

Laporan Bulanan

tahuan Relaas Putusan / Pene- pemberitahuan putusan tapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak e. Jumlah eksekusi tepat waktu

3.

Peningkatan

Prosentase

proses

aksesibilitas masyarakat

perkara yang dapat dipublikasikan

penyelesaian Perbandingan

terhadap peradilan (acces to justice) 4.

Perbandingan antara permohonan Eksekusi dengan Eksekusi

prosentase

proses Panitera/Sekretaris

putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

website Pengadilan Tingkat Pertama

Program dukungan a. Tersajinya

kualitas

laporan Perbadingan

manajemen dan Pelaksanaan tugas

keuangan yang sesuai dengan pelaksanaan system akuntasi pemerintah standar.

teknis lainnya

( SAP) b. Optimalisasi penyerapan anggaran

penyelesaian anggaran

laporan Panitera/Sekretaris sesuai

Perbandingan Prosentase Anggaran Panitera/Sekretaris yang tersedia dengan Realisasi

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

anggaran 5.

Program Peningkat- Tersedianya sarana dan prasarana Prosentase sarana dan prasarana Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan

an Sarana dan Pra- aparatur pengadilan sarana Aparatur

Laporan Tahunan.

Mahkamah Agung

yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi

6.

Program Peningkatan Manageman Peradilan Militer dan TUN

Pembebasan biaya perkara prodeo Jumlah perkara prodeo yang diterima Panitera/Sekretaris di lingkungan peradilan TUN berdasarkan jumlah dana yang tersedia

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Lampiran IA1/2-2

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini : Nama

: WAHIDIN, SH.MM.

Jabatan

: Panitera / Sekretaris

Selanjutnya di sebut pihak pertama Nama : HENDRO PUSPITO, SH.MH. Jabatan : Ketua Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak Pertama Pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, KETUA,

21 Januari 2013

PANITERA/SEKRETARIS,

HENDRO PUSPITO, SH,MH.

W A H I D I N, SH.MM.

Nip. 196105141986121002

NIP. 195808111983031005

DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUN 2014

NO

1.

SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Jumlah perkara yang diterima dan

100 %

diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

2.

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

100%

a. Jumlah berkas yang diregister dan

100 %

siap disidangkan ke Majelis b.Jumlah

berkas

banding,

yang

diajukan

kasasi dan PK

100%

yang

disampaikan secara lengkap c.Jumlah

Penyampaian

pemberi-

100 %

tahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

d. Jumlah Penyampaian Pemberi-

100%

tahuan Relaas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak 3.

Program

Dukungan

Manajemen Dan Pelak-

Prosentase proses penyelesaian

100 %

perkara yang dapat dipublikasikan

sanaan Tugas Teknis Lainnya 4.

Program Dukungan

a. Tersajinya

kualitas

laporan

Manajemen Dan

keuangan

Pelaksanaan Tugas

system akuntasi pemerintah ( SAP)

yang

100%

sesuai dengan

Teknis Lainnya 5.

Program Peningkatan

Tersedianya sarana dan prasarana

Sarana Dan Pra-

aparatur pengadilan

100%

Sarana Aparatur Mahkamah Agung 6.

Program Peningkatan

Pembebasan biaya perkara prodeo di

Manageman Peradilan

lingkungan peradilan TUN

Militer Dan TUN

100%

Lampiran lA1l2-2

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Jabatan

: :

WAHIDIN, SH.MM.

Panitera/Sekretaris

Selanjutnya di sebut pihak pertama

: :

Nama HENDRO PUSPITO, SH.MH. Jabatan Ketua Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama Pada tahun 2A13 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalan dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Januari 2013 PANITERA/SEKRETARIS,

\+

\';^.\,' 1:,.

.

lttgruono

Buserro, sH,MH.

lYip;'195105 14198612 1002

NrP. 19580811 1983031005

STRUKTUR - ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KETUA HENDRO PUSPITO, SH.M.Hum.

CALON HAKIM 1. LUSI HARYMULIANTI, SH. 2. ANDHY MARTUARAJA, SH. 3. AVERROES, SH. 4. ICHSAN EKO WIBOWO, SH. 5. MIFTAH SAAD CHANIAGO, SH. 6. LIZAMUL UMAM, SH. 7. PRASETYO WIBOWO, SH. 8. PUTRI PEBRIANTI, SH. 9. IVAN PAHLAVIA ISLAMY, SH. 10. SEPTIA PUTRI RIKO, SH.

WAKIL KETUA H. BAMBANG HERIYANTO, SH.MH.

HAKIM 1. TEDI ROMYADI, SH.

PANITERA / SEKRETARIS

2. NUR AKTI, SH.

WAHIDIN, SH.MM.

3. I NYOMAN HARNANTA, SH. 4. AMIR FAUZI, SH.MH. 5. KUSMAN, S.IP.,SH.M.Hum.

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

MARUBA SILALAHI, SH.

ONO HARYONO, SE.

6. HUSBAN, SH.MH. 7. ANDRY ASANI, SH.MH. 8. HARYATI, SH.MH. 9. ELISABETH I.E.H.L TOBING, SH.M.Hum.

PANITERA MUDA HUKUM

PANITERA MUDA PERKARA

Dra. D I A N A

EMY KUSUMAWATI, SH.

STAF KEPANITERAAN HUKUM

STAF KEPANITERAAN PERKARA

KA.SUB.BAG.KEPEGAWAIAN MILATUL KHANIFAH, SH.

STAF SUB BAG KEPEGAWAIAN

KA.SUB.BAG.KEUANGAN

KA.SUB.BAG.UMUM.

MURWANTI, SH.

SUPARNO, SH.

STAF SUB BAG KEUANGAN

STAF SUB BAG UMUM

1. DIANA LAILA, SH.

1. HERI SUSANTO, SH.

1. SUMAJA, SH.

1. NURWITA, AMD.

1. SLAMET SUGIARTO.

2. TRIE ENDAH DAHLIA, A.Md.

2. MURTI HANDAYANI PRIBADI, A.Md.

2. METTI SUSANTI

2. DEWI PURYANIH.

2. HARRY MARANGKUP TUA, S.Sos.

3. SOLIHIN

3. AAN SUPRIYATNO.

3. DEWI AQUA K, SH.

3. SRIWIDATI, SH.

3. FRANZISKA JUNITA HARJIMAN

4. BAGUS NURHADI WIDJOYO

4. SUPRAPTI, SH.

4. M. AGAM ALJERNIH.

4. NANIK SETYORINI.

4. GENDRO WISNUBROTO.

5. EKO HERY SETIAWAN, SH.

5. AFIKRI, SE.

5. LUDDIMIN, SH.

6. JUNITA ANGELIA SIMANUNGKALIT, A.Md.

6. IKA SALAHUDDIN, SE.

6. M. SALOMO F SIMANJUNDTAK, ST.

7. RIEN RAY HANNAH NOOR, SH.

7. LIA UTAMI NAWANGSIH, SE.

7. SUWARNO. 8. MOLANA YUSUF.

PANITERA PENGGANTI 1. PARDOMUAN SILALAHI, SH.

9. YUSUF AMIN, SH.

18. YULIANTI, SH.

2. ROSMANI, SH.

10. ERINA SORAYA, SH.

19. ANITHA SYAHRINI, SH.

3. Dra. ENI NURAENI

11. Hj. SRI SUHARTININGSIH, SH.MH.

20. M. IQBAL AROZA, SH.

4. NINIK SULISTYANINGSIH, SH.

12. INDUN NAWANG WULANDARI, SH.

21. KISWONO, SH.

5. Hj. YENI YEANIWILDA, SE.SH.MH.

13. SRI HARTANTO, SH.

22. MUHAMAD SOLEH, SH.

6. AGUS WIDADA, SH.

14. NANANG DAMINI. SH.

23. SALAMUDIN, SH.

7. PERJON SIAHAAN, SH.

15. DIAH KUAMALA DEWI, SH.

24. MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, SH.

8. ROMLAH, SH.

16. JUMARTA, SH.

25. MULYATI, SH.

17. TITIN RUSTINIH, SH.

JURU SITA PENGGANTI 1. TRI BHAKTI ADI, SH. 2. SRI MUKAROMAH, SH. 3. RISMA HUTAJULU, SH. 4. ARMENSIUS SIPAYUNG, SH.

9. MUSTOPA. 10. PURWOYO. 11. SUKARNADI. 12. SUGENG SISWOYO.