PT.TUN-MDN Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan

AN S TU U P

N A L I D GA N PE

I G NG I T

A T TA

P U T U S A N Nomor : 92/B/2012/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

AN S U mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan Tputusan U P N sebagaimana diuraikan berikut ini, dalam perkara antara : -------------------------------A ED MTani, Beralamat di Jalan LAMINDO SITUMEANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan A AR G Balige Km. 7 No.1 Kelurahan E Situmeang Habinsaran, Kecamatan N Sipoholon, Kabupaten HATapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara. A S U Dalam hal TAini memberikan Kuasa kepada : DODI ARIFIN, S.H A I T NIFZUL REVLI, S.H, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, dan G NG Pekerjaan Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum DODI, REVLI, I T N & REKAN, Beralamat di Jalan Medan Area Selatan Gg. Kecil No.6-A LA I D A G Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 N ----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan

AN S TU U P

PE

Nopember

2011,

selanjutnya

disebut

PENGGUGAT/PEMBANDING ; L A W A N

N A D

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA ;

E M A

sebagai

AN S U T PU

GA N PE

GA N PE

Berkedudukan di Jalan SM. Simanjuntak No. 6 Tarutung Tapanuli

AR G E N Dalam hal ini diwakiliA H oleh Kuasanya : A S 1. JONGGARA TAMBUNAN, S.H ; U TA A 2. HUSNEN ; IT G NG Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada I T Utara, Sumatera Utara ;

AN S TU U P

N LA I D A NG E P

A T TA I SM. Simanjuntak No. 6 Tarutung Tapanuli Utara, Sumatera Utara, G G N TI N A ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan L I turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang D A berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Beralamat di Jalan

AN S TU U P

N A L I D GA N PE

I G NG I T

A T TA

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

600/XII/2011,

tertanggal 10 Desember 2011 dan Nomor 600/II/2012, tertanggal 09 Pebruari 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ TERBANDING-1 ;

AN S TU U P

GA N PE

2.ROBERTO ALFREDO SITUMEANG, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Kemiri II No. 31 Medan.

AN S TU U P

PE

AN D Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HENDRY E GUNAWAN, S.H, M berdasarkan Surat Kuasa Khusus RA tertanggal 9 Juni 2012, A EG TERGUGAT II INTERVENSI/ selanjutnya disebut sebagai N HA A TERBANDING-2 ; S U TANEGARA MEDAN tersebut telah membaca : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA A T IPengadilan G 1. Penetapan Ketua Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor G N TI 92/B/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Juli 2012, Tentang Penunjukan Majelis Hakim N A L memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara Iyang D A G N tersebut ditingkat banding;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 91/G/ 2011/

GA N PE

AN S U T 3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan PU N A sengketa ini; ED M 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TinggiATata Usaha Negara Medan AR G Nomor 92/Pen.HS/2012/PT.TUN-MDN, tanggal E 23 Juli 2012, Tentang Penetapan N HA Hari Sidang; A S U TENTANG DUDUK SENGKETA A T TA I G G N Menimbang, TIbahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan N mengambil LAalih keadan-keadaan dan duduk perkara sebagaimana disebutkan dalam ATA I T D I A G NG NG E I P T N N A A sedangkan S ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang AD berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P PTUN-MDN, tanggal 10 April 2012 yang dimohonkan banding;

I G NG I T

AN S TU U P

AN S TU U P

A T TA

N A L I D Putusan GA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 91/G/ 2011/PTUN-MDN, tanggal 10 N PE April 2012, yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :

PE

-

Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

-

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak

AN S TU U berwenang mengadili Perkara No. 91/G/2011/PTUN-MDNP; AN D DALAM POKOK PERKARA E M - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat RAditerima (Niet Ontvankelijk A EG Verklaard) ; N HA A - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara S U TA sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ; A T I Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut G Menimbang, bahwa NG I T persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 diucapkan dalam N ILA yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan AprilD2012, A G N Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah

GA N PE

GA N PE

AN S U T 2011/PTUN-MDN kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi, melalui PU Surat N A Pemberitahuan Putusan tanggal 10 April 2012; ED M Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan A Tata Usaha Negara Medan R A Gpada tersebut, Penggugat mengajukan pernyataan banding tanggal 20 April 2012, yang E N A selanjutnya disebut sebagai Pembanding; H A S U Menimbang, bahwa oleh karena A itu Tergugat disebut sebagai Terbanding-1 dan T A Tsebagai I Tergugat II Intervensi disebut Terbanding-2; G G N Menimbang, TI bahwa pernyataan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut A AN T telah ILdiberitahukan kepada Tergugat/Terbanding-1 dan Tergugat II TA D I A G G Intervensi/Terbanding-2 masing-masing pada tanggal 20 April 2012; G N N PE TI N N A A S ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang D A berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P memberitahukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 91/G/

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima GA N PE oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Mei 2012. Pada hari dan tanggal itu juga telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding-1 dan Tergugat II Intervensi/Terbanding-2 ;

AN S TU U menyatakan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara MedanP telah salah AN D menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan dan E salah menerapkan M ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan RA Tata Usaha Negara Medan A EG tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas N A AHitu Penggugat/Pembanding mohon kepada umum pemerintahan yang baik, oleh karena S U A Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara AT Medan untuk memutuskan dengan amar sebagai T I G berikut : NG I T MENGADILI N A IL permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menerima D A G N

GA N PE

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding dari Penggugat/ Pembanding

AN S TU U P

PE

-

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 91/G/ 2011/ PTUN-MDN, tanggal 10April 2012 yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI -

N A D

AN S U T PU

GA N PE

Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding-1 dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding-2 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

AH S AU

GA E AN

R

E M A

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

AT T I Hak Milik

1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat/Terbanding-1 berupa

G G N tanah TI 8.845 m2, Sertifikat

AN S TU U P

D A NG E P

N ILA Situmeang

No. 207

terletak

tanggal

01- 06 - 2011,

luas

di Jl. Tarutung - Siborongborong,

Kel.

Habinsaran, . Roberto Alfredo Situmeang. Surat Ukur No. 01/

Situmeang Habinsaran/2011 tanggal 26-05-2011 ;

LA I D GA

N

G G N TI

___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___

SA U T U P

N

N PE

A T A IT

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D 2. Mewajibkan Tergugat/Terbanding-1 untuk mencabut Keputusan Tergugat GA N PE tersebut berupa Sertifikat Hak Milik No.207 tanggal 01-06-2011, luas tanah 8.845 m2, terletak di Jl. Tarutung-Siborongborong, Kel. Situmeang Habinsaran, Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara

AN S TU U P

GA N PE

an. Roberto Alfredo Situmeang. Surat Ukur No.01/Situmeang Habinsaran/ 2011 tanggal 26-05-2011 ;

AN S TU U P

PE

AN D 3. Membebankan Tergugat/Terbanding-1 dan Tergugat II Intervensi/ E M Terbanding-2 untuk membayar biaya perkara RA yang timbul dalam dua A EG tingkat peradilan ini; N HA tidak mengajukan kontra memori A Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding-1 S U TA banding, akan tetapi Tergugat II Intervensi/Terbanding-2 telah mengajukan kontra memori A T I Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 G banding yang diterima oleh NG I T Juni 2012, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah N A IL memberitahukan dan menyerahkan salinan kontra memori banding tersebut kepada D A NG Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding-1, masing-masing pada tanggal 13 Juni 2012;

GA N PE

AN S U T kontra memori bandingnya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PU N Aoleh karena itu Medan Nomor 91/G/2011/PTUN-MDN dinilai sudah tepat dan benar, ED M memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraAMedan untuk memutuskan AR G dengan amar sebagai berikut: E N HATergugat II Intervensi/Terbanding-2; Menerima kontra memori banding A S U - Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; TA A T - MenguatkanGIPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor G N I 91/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 10 April 2012, yang dimohonkan banding; T N A A T -L Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara; I TA D I A G G G N N PE TI N N A A S ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang D A berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi/Terbanding-2 dalam

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D GA Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi N PE Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara aquo, sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas tertanggal 8 Mei 2012;

AN S TU U Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan P Nomor N A 91/G/2011/PTUN-MDN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka EDuntuk umum pada A M Tergugat/Terbandinghari Selasa, tanggal 10 April 2012, yang dihadiri oleh KuasaRHukum A G E 1 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ N A AH Terbanding-2 ; S U A Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan pernyataan banding pada AT T I tanggal 20 April 2012; G NG I T bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Menimbang, N LA I menyebutkan; AD G N

GA N PE

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

AN S TU U P

PE

“ Permohonan pemeriksaan

banding

pemohon atau kuasanya yang

diajukan

secara

tertulis

khusus dikuasakan untuk itu

oleh

kepada

GA N PE

AN S U T tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu PU N A diberitahukan kepadanya secara sah”; ED M Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding A atau Kuasa Hukumnya R A GApril tidak hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 10 2012, maka tenggang waktu E N HA pemeriksaan banding dihitung empat pengajuan pernyataan banding atau permohonan A US belas hari sejak saat pemberitahuanAputusan secara sah kepadanya; AT T Menimbang, bahwa GI oleh karena Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan G N Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor telah memberitahukan TI N A T 91/G/2011/PTUN-MDN LA tersebut secara sah kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat I TA D I A G GIntervensi/Terbanding-2, melalui Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 10 April 2012, II G N N PE TI N N A A S ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang D A berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D maka banding GA pernyataan banding atau permohonan pemeriksaan N PE Penggugat/Pembanding harus diajukan paling lambat pada tanggal 24 April 2012; Menimbang, bahwa banding

dari

Kuasa

dari

berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, permohonan Hukum

Penggugat/Pembanding

diajukan

masih

dalam

AN S TU U Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan bandingnya dinyatakan dapat P N A diterima; ED M A Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha R A G Edan Negara Medan mempelajari dengan cermat, seksama teliti berkas perkara yang terdiri N A H Acara Persidangan, Putusan Pengadilan ABerita dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, S U A Tata Usaha Negara Medan Nomor AT 91/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 10 April 2012, suratT I surat-surat lain yang bersangkutan, memori banding, kontra G surat bukti, saksi-saksi serta NG I T dalam rapat permusyawaratan pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2012, memori banding, N ILA Hakim mempunyai pendapat yang berbeda ( dissenting opinion) dengan KetuaDMajelis A G N

GA N PE

tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

AN S TU U P

PE

Hakim-Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan; Dalam Eksepsi Menimbang,

bahwa

Tergugat/Terbanding-1

dan

Tergugat

Terbanding-2 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

II

N A D

AN S U T PU Intervensi/

1. Bahwa oleh karena sengketa aquo menyangkut perkara kepemilikan yang bersifat

GA N PE

E M keperdataan, maka secara absolut Peradilan Tata Usaha A Negara tidak berwenang R GA absolut Peradilan Umum; mengadili sengketa aquo, tetapi merupakan kewenangan E N A 2. Bahwa pengajuan gugatan telah lewat AHwaktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal S U5 Tahun 1986, karena pada saat pengajuan 55 Undang-Undang Nomor A AT T permohonan sertipikat GI obyek sengketa dari Tergugat II Intervensi/ Terbanding-2 G N pada tanggal TI 14 Januari 2010, pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan N A T keberatan; LA I TA D I A G G G N N PE TI N N A A S ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang D A berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D GA3. Bahwa gugatan mengandung cacat obyek (error in objecto), karena N PE Penggugat/Pembanding tidak dapat mengemukakan secara jelas dan pasti letak tanah yang menjadi obyek sengketa; 4. Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan mengajukan

AN S TU U kepemilikan tanah yang pasti dan tidak mengalami kerugian P akibat N A dikeluarkannya sertipikat obyek sengketa; ED A Mmemiliki Legal Standing 5. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak berwenangRdan A G E karena surat gugatan Penggugat untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat, N HA didaftarkan ke Pengadilan TataSA Usaha Negara Medan pada tanggal 18 U TA Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Penggugat Nopember 2011, sedangkan A I Tgugatan a quo adalah pada tanggal 25 Nopember 2011; G yang tertulis di dalam NG I 6. Bahwa T N gugatan yang diajukan Penggugat adalah prematur, karena berdasarkan A L 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, seharusnya IPasal D A G N sebelum melakukan gugatan sengketa tata usaha negara, maka Penggugat terlebih PE

GA N PE

gugatan aquo, karena Penggugat/Pembanding tidak memiliki dasar hukum

AN S TU U P

dahulu harus mengajukan sengketa kepemilikkan hak ke Peradilan Umum;

GA N PE

AN S TUUsaha dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan absolut Peradilan U Tata P N A pada pokoknya Negara, sebagaimana diuraikan pada putusan halaman 57 s/d 59, D yaitu E M mempertimbangkan sebagai berikut ; A AR G “… bahwa dari surat bukti yang diajukan E Penggugat, dan Tergugat maupun N A Tergugat II Intervensi, serta H keterangan saksi Penggugat dan Tergugat II A US Intervensi, MajelisA Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwasanya AT T dalam kasus GI ini lebih mempersoalkan atau cenderung menitikberatkan G N pembuktian aspek penguasaan dan pemilikan bidang tanah hak milik TI N LA adat, maka untuk menentukan statu hukum kepemilikan atas tanah ATA I T D I A G milik adat seluas + 6.500m tersebut termasuk menentukan riwayat NG NG E I P T N N A A sedangkan S ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang AD berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terlebih

2

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D perolehan tanah dari Penggugat maupun GA N PE Roberto Alfredo Situmeang seluas 8.845m

2

pihak lain yang terkait (dhi. sebagaimana tertuang dalam

Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa), pemeriksaan dan penentuan atas hal-hal tersebut harus dilakukan dalam rangka untuk memperoleh

AN S TU U atas bidang tanah milik adat tersebut, di mana terhadap permasalahan yang P N A berkaitan dengan sengketa kepemilikan atas bidang ED tanah milik adat M A merupakan wewenang absolut Peradilan Umum (peradilan perdata) untuk R A EGwewenang Peradilan Tata Usaha memeriksa dan mengadilinya bukan N HA Pengadilan tata Usaha Negara Medan A Negara. Pendapat Majelis Hakim S U TApada kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah tersebut berpedoman A IT Agung RIG No.88.K/TUN/1993, tanggal 7 September 1999, yang menyatakan NG I T meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat,

GA N PE

kepastian mengenai siapa yang menjadi pemilik/pemegang hak yang sah

AN S TU U P

N A L tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan DI A NG tanah hak, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih E P dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata ;.

AN S U T Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan PU bahwa N apa yang A ” berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata, maka ED M dapat dituntut dimuka Pengadilan Tata Usaha A Negara ini terbatas pada R GA tuntutan agar Keputusan Tata satu macam tuntutan pokok yang berupa E N A Usaha Negara yang telah merugikan AH kepentingan Penggugat itu dinyatakan S U batal atau tidakA sah,” maka konsekuensi logisnya, dengan hanya AT T dimungkinkan GI satu petitum pokok dalam gugatan yang menjadi dasar G N pemeriksaan persidangan, pemeriksaan perkara dan Putusan Pengadilan TI “… bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang

GA N PE

N LA Tata Usaha Negara pun hanya memuat satu macam amar pokok sebagai ATA I T D I A G respon atas petitum gugatan, yakni mengabulkan atau menolak tuntutan NG NG E I P T N N A A sedangkan S ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang AD berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D pernyataan batal atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang GA N PE digugat, yang dalam hal mengabulkan disertai perintah kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dan dalam kasus tertentu disertai pula perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata

AN S TU U Poleh karena

GA N PE

Usaha Negara baru disamping amar mengenai penentuan pembebanan biaya perkara yang inheren dengan petitum pokok, dan

AN D kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terbatas E pada pernyataan sah M A atau tidaknya serta batal atau tidaknya suatuRKeputusan Tata Usaha Negara A G EUsaha yang digugat, maka Pengadilan Tata Negara tidak dapat memeriksa, N A AH hal lain seperti penentuan status mengadili dan memutuskan S U A hak/kepemilikan T A seseorang pihak atas suatu benda/harta kekayaan, T I dimana G perihal penentuan status hak/kepemilikan tersebut merupakan G N TI sengketa perdata yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum

AN S TU U P

N A L (perdata) untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan wewenang Peradilan DI A NG Tata Usaha Negara”; E P

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

AN S U T PU

tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan tersebut diatas, dengan alasan sebagai berikut :

N A D

GA N PE

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dinilai salah

E M dalam mengkonstatir permasalahan pokok A dalam perkara aquo, R GA jawaban, replik dan duplik, karena berdasarkan uraian posita, petitum, E N A secara jelas disebutkan bahwa AH yang menjadi permasalahan pokok dalam S U perkara aquo adalah pengujian penerbitan Sertifikat Hak Milik No.207 A T TA luas tanah 8.845 m2, terletak di Jl. TarutungI tanggal 01-06-2011, G G N Siborongborong, Kel. Situmeang Habinsaran, Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli TI

N LA Utara, Propinsi Sumatera Utara an. Roberto Alfredo Situmeang. Surat Ukur ATA I T D I A G No.01/Situmeang Habinsaran/2011 tanggal 26-05-2011 dari aspek hukum NG NG E I P T N N A A sedangkan S ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang AD berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D administrasi, bukan GA N PE seseorang/pihak atas pembuktian

para

penentuan suatu

mengenai

benda/harta

status

hak/kepemilikan

kekayaan.

Seandainya

pihak lebih mempersoalkan atau cenderung

menitikberatkan pada aspek penguasaan dan pemilikan bidang tanah hak

AN S TU U oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan P terhadap N A ketentuan Pasal 107 Undang - Undang Nomor ED 5 Tahun 1986, M A karena ketentuan tersebut mengharuskan hakim R aktif dalam menentukan A EG beban pembuktian kepada para pihak; N HA A Bahwa adanya dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan tanah yang S U TA obyek sengketa adalah sebagai miliknya dan tersebut pada sertipikat A T ITergugat G sebaliknya II Intervensi/Terbanding-2 juga menyatakan tanah G N TI sebagai miliknya, tidaklah dapat dikatakan bahwa perkara aquo tersebut

GA N PE

milik adat, hal tersebut dinilai sebagai suatu pengingkaran yang dilakukan

2.

AN S TU U P

N A L merupakan perkara DI A NG disampaikan dalam E P

perdata, karena pernyataan demikian pasti selalu setiap kasus pertanahan di Peradilan Tata Usaha

Negara. Ditinjau dari segi urgensinya

Penggugat/Pembanding,

AN S TU Penggugat/Pembanding mempunyai kepentingan hukum, yangUdijadikan P N sebagai pintu masuk untuk mengajukan gugatan aquo;DA E M Sertipikat Hak Milik No.207 tanggal 01-06-2011, A luas tanah 8.845 m2, R GAKel. Situmeang Habinsaran, Kec. terletak di Jl. Tarutung-Siborongborong, E N A Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara, AH Propinsi Sumatera Utara an. Roberto S U Alfredo Situmeang. A Surat Ukur No.01/Situmeang Habinsaran/2011 tanggal AT T 26-05-2011, GI yang disebut sebagai obyek sengeta dalam perkara aquo G N adalah TI suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan secara sepihak oleh pernyataan

3.

bagi

tersebut merupakan dasar untuk menyatakan bahwa

GA N PE

N LA Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai badan atau ATA I T D I A G pejabat tata usaha Negara, berdasarkan permohonan dari Tergugat G II NG N E P TI N N A sedangkan SA ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang AD berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D Intervensi/ Terbanding-2, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam GA N PE ketentuan dibidang pertanahan, sebagai instrument hukum tata usaha negara, yang memuat titel “Hak Milik” atas sebidang tanah, terhadap individu yang bernama Roberto Alfredo Situmeang, dan telah menimbulkan

AN S TU U telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara P sebagaimana N A DTahun diatur pada Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor E 51 2009. Selain M itu bahwa sertipikat obyek sengketa tidak pula RAtermasuk dalam salah satu A EG sebagaimana dimaksud Pasal 2 pengertian keputusan tata usaha negara N A HTahun A Undang – Undang Nomor 9 2004 atau Pasal 49 Undang-Undang S U A Nomor 5 Tahun T 1986, sebagai keputusan tata usaha negara yang tidak A T I oleh G dapat diadili Peradilan Tata Usaha Negara; G N TI Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dinilai salah Bahwa

GA N PE

keadaan hukum baru bagi pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu dinilai

4.

AN S TU U P

N A L dalam DI A NG Agung E P

RI No.88.K/ TUN/1993 tanggal 7 September 1999, karena

berdasarkan uraian pada point 1 dan 2 diatas, substansi perkara aquo

AN S TU 5 yang secara normatif berdasarkan Pasal 47 Undang-UndangUNomor P N A Tahun 1986 jis Pasal 1 butir 10 dan Pasal 1 butir 9 DUndang - Undang E M absolut Peradilan Tata Nomor 51 Tahun 2009 merupakan kewenangan A AR G Usaha Negara; E N A Bahwa sertipikat hak milik H atas tanah merupakan akta autentik, yang A S U mempunyai nilai pembuktian “terkuat dan terpenuh”, sehingga hakim A T TAatas kebenarannya, sepanjang tidak dapat dibuktikan I perdata terikat G G N sebaliknya. Oleh karena itu, proses pengujian sertipikat harus lebih TI jelas-jelas merupakan sengketa dalam ranah hukum administrasi negara,

1.

AN S TU U P

menerapkan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah

N LA didahulukan melalui Peradilan I D A demikian halnya, tentu hakim NG E P

Tata Usaha Negara, karena jika tidak

G G N TI

perdata pada Peradilan Umum akan

LA I D GA

N

___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___

SA U T U P

N

N PE

GA N PE

A T A IT

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D kebenaran sertipikat hak milik obyek sengketa, GA N PE merugikan kepentingan Penggugat/ Pembanding aquo;

yang tentu akan

5. Bahwa dalam kenyataan yang tak terbantahkan, yang semestinya sudah merupakan pengetahuan hukum bagi hakim Peradilan Tata Usaha Negara

AN S TU U jaminan hutang pada bank atau digadaikan atau dijual kepada P pihak lain. N DAtanah aquo tidak Apabila pengujian terhadap sertipikat hak milik E atas A M Negara, karena harus segera dilaksanakan oleh Peradilan Tata RUsaha A G E Peradilan Umum yang berkekuatan menunggu terlebih dahulu putusanN dari A AH dapat mengakibatkan kerugian yang lebih hukum tetap, maka tentuSakan U A besar lagi bagi kepentingan Penggugat/Pembanding, sehingga oleh karena AT T I itu dalamG hal adanya titik singgung kewenangan mengadili antara Peradilan NG I T Usaha Negara dan Peradilan Umum, maka proses pengujian dari aspek Tata

GA N PE

( notoir feiten), bahwa sertipikat hak milik atas tanah dapat dijadikan

AN S TU U P

N A L hukum administrasi negara dapat dilaksanakan secara bersamaan DI A NG pengujian dari aspek keperdataannya oleh Peradilan Umum; E P

dengan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

GA N PE

AN S U T “… bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga mempertimbangkan PU bahwa N milik adat A penyelesaian sepenuhnya masalah sengketa kepemilika tanah ED M antara Penggugat dan pihak lain yang terkait A (dhi. Roberto Alfredo R A Situmeang) oleh peradilan umumEG (perdata) bertujuan pula untuk N A menghindari Putusan Pengadilan AH yang tumpang tindih dan kontradiktif S U peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya antara satu lingkungan A AT T untuk menjamin GI adanya kepastian hukum”; G N Menimbang, TI bahwa Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara N Medan Ijuga LAtidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha ATA T D I A G G Medan tersebut, karena Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara menguji G dari NNegara N E P TI N N A sedangkan SA ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang AD berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P Medan pada putusannya halaman 59 mempertimbangkan sebagai berikut;

I G NG I T

AN S TU U P

N A L I D aspek GA hukum administrasi negara dan hakim pada Peradilan Umum menguji dari aspek N PE hukum perdata, sehingga adanya kekhawatiran akan lahirnya putusan yang saling tumpang tindih dan kontradiktif merupakan Peradilan Tata Usaha

PE

hal

yang keliru. Dalam

hal

Putusan

Negara menyatakan batal/tidak sah sertipikat obyek sengketa,

AN S TU U Penggugat/Pembanding atau sebaliknya, dalam hal Putusan Peradilan Tata Usaha P Negara N A menyatakan sertipikat obyek sengketa tidak mengandung cacat yuridis, ED juga tidak secara A M Terbanding-2. Jika otomatis tanah yang bersangkutan menjadi milik Tergugat IIRIntervensi/ A G E oleh Peradilan Tata Usaha sertipikat obyek sengketa dinyatakan batal/tidakNsah HA A Negara, tetapi oleh Peradilan Umum Tergugat II S U TA sebagai pemilik atas tanah yang bersangkutan, maka Intervensi/Terbanding-2 dinyatakan A IT hal tersebut tidak dapatG dikatakan adanya dua putusan dari dua lembaga pengadilan yang NG I T justru merupakan putusan yang saling melengkapi, karena berdasarkan saling kontradiktif, N LA yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Tergugat II I koreksi yuridis AD G N maka

AN S TU U P

A T TA

tidaklah

secara

mutlak

tanah

yang

bersangkutan

menjadi

GA N PE

milik

Intervensi/Terbanding-2 dapat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat yang baru kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku;

GA N PE

AN S U T Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan eksepsi yang lainnya sebagaimana PU N A diuraikan berikut ini; ED M Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan eksepsi yang menyatakan A R GA dimaksud Pasal 55 Undangpengajuan gugatan telah lewat waktu 90 hari sebagaimana E N A Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena pada H A saat pengajuan permohonan sertipikat obyek S U sengketa dari Tergugat II Intervensi/Terbanding-2 pada tanggal 14 Januari 2010, pihak A T A Tmengajukan I Penggugat/Pembanding tidak keberatan; G G N Menimbang, TI bahwa menurut Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha N A T Negara IMedan, LA untuk menentukan apakah pengajuan gugatan telah lewat TA D I A G G G N N PE TI N N A A S ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang D A berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D waktu GA 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak N PE diukur berdasarkan ada atau tidaknya keberatan dari Penggugat/ Pembanding pada saat pengajuan permohonan sertipikat obyek sengketa dari Tergugat II Intervensi/Terbanding2 pada tanggal 14 Januari 2010, melainkan oleh karena Penggugat/Pembanding adalah

AN S TU U sertipikat obyek sengketa, penentuan tenggang waktu pengajuan gugatan harus P dihitung N A secara kasuistis, yaitu sejak saat Penggugat/Pembanding mengetahui dan merasa ED M kepentingannya dirugikan oleh sertipikat obyek sengketa. RA A G E gugatan (halaman 5 Putusan Menimbang, bahwa berdasarkan uraianNposita H),A Penggugat / Pembanding mengetahui A Pengadilan Tata Usaha Negara Medan S U TApada tanggal 5 September 2011, yaitu pada saat adanya sertipikat obyek sengketa A IT Penggugat/PembandingG dipanggil oleh pihak Kepolisian Resort Tarutung sebagai tersangka NG I T dalam kasus penyerobotan tanah yang tersebut pada sertipikat obyek sengketa. Dalil N A IL tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding-1 dan Tergugat II tersebut D A G N sebagai pihak ketiga atau pihak yang tidak dituju langsung/disebut

AN S TU U P

PE

namanya

dalam

Intervensi/Terbanding-2 dan tidak terdapat alat-alat bukti dari para pihak yang dapat melumpuhkan dalil tersebut.

GA N PE

Pendaftaran gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

GA N PE

AN S U T dengan demikian pengajuan gugatan dinilai masih dalam tenggang waktu sebagaimana PU N A dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; ED M Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan eksepsi yang menyatakan A R GA Penggugat/Pembanding tidak gugatan mengandung cacat obyek (error in objecto),Ekarena N A dapat mengemukakan secara jelas dan pasti letak AH tanah yang menjadi obyek sengketa; S UHakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Menimbang, bahwa menurut A AT T Negara Medan, obyek gugatan GI dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Milik No.207 G N tanggal 01-06-2011, TI luas tanah 8.845 m2, terletak di Jl. Tarutung-Siborongborong, Kel. N Situmeang LAHabinsaran, Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara an. ATA I T D I A G G Alfredo Situmeang. Surat Ukur No.01/ Situmeang Habinsaran/2011 tanggal NRoberto NG E I P T N N A A sedangkan S ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang AD berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P Medan dilakukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Nopember 2011, sehingga

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D 26-05-2011, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha GA N PE Negara Medan halaman 3-4. Bahwa uraian pada Surat Ukur telah mencantumkan letak dan luas tanahnya secara jelas, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding dinilai tidak mengandung cacat dari segi obyek (eror in objecto);

AN S TU U Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan P aquo, karena N DA yang pasti dan Penggugat/Pembanding tidak memiliki dasar hukum kepemilikkanEtanah A Msengketa; tidak mengalami kerugian akibat dikeluarkannya sertipikat R obyek A G E Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 N A AH menyebutkan; S U A “ Orang atau badan AT hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan T I keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan G oleh suatu NG I Ttertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar N LA keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal I AD G N

GA N PE

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan eksepsi yang menyatakan

AN S TU U P

PE

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

GA N PE

AN S U T Perdamaian (vide bukti P-7 jo P-3 dan P-8) dihubungkan dengan Surat Keterangan PU (vide N A bukti P-5, P-6 dan P-4) serta dikuatkan oleh keterangan saksi dari Penggugat/Pembanding ED M yang bernama Robin Situmeang, yang menerangkan tinggal A berbatasan dengan tanah R GiaAmelihat Penggugat/Pembanding pada sertipikat obyek sengketa dan ketika saksi kecil, E N A tinggal bersama orang tuanya. Diatas tanah tersebut AH ada rumah dari papan dan kebun kopi S U Penggugat/Pembanding, kemudianA saksi dari Tergugat II Intervensi, yang bernama AT T Manusun Sibagariang, menerangkan, bahwa tanah tersebut berada dalam wilayah GI G N kelurahan dimana TIsaksi adalah sebagai Lurahnya sejak tahun 2008 sampai sekarang. Saksi N bertempat LAtinggal dekat dengan tanah tersebut dan diatas tanah tersebut terdapat rumah ATA I T D I A G NG NG E I P T N N A A sedangkan S ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang AD berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa; Surat Musyawarah

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D semi GA permanen milik Penggugat/Pembanding, N PE pernah tinggal di Kecamatan Sipoholon;

sedangkan Tergugat II Intervensi tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan data yuridis dan data phisik tersebut diatas, terdapat bukti yang cukup menurut hukum untuk menyatakan Penggugat/ Pembanding

AN S TU U Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan eksepsi yangPmenyatakan AN D Kuasa Hukum Penggugat tidak berwenang dan memiliki Legal Standing E untuk mewakili M kepentingan hukum Penggugat, karena surat gugatan Penggugat RA didaftarkan ke Pengadilan A EG 2011, sedangkan Surat Kuasa Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Nopember N A H A Khusus dari Kuasa Hukum Penggugat yang tertulis di dalam gugatan a quo adalah pada S U TA tanggal 25 Nopember 2011; A I T setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat/ G Menimbang, bahwa NG I T Pembanding, tertanggal 18 Nopember 2011, ternyata benar ditandatangani oleh kuasanya N A IL yang D bernama Nifzul Revli,S.H dan Dodi Arifin,S.H dan setelah memperhatikan Surat A NG

GA N PE

mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan aquo;

AN S TU U P

PE

Kuasanya, ternyata pula benar surat kuasa tersebut ditandatangani pada tanggal 25 Nopember 2011, akan tetapi pada waktu pemeriksaan persiapan yang pertama, yaitu pada

GA N PE

AN S TU memeriksa Surat Kuasa tersebut dan tidak memerintahkan supaya tanggal U pembuatan P N surat kuasa tersebut diperbaiki, dengan demikian keberadaan DA kuasa Penggugat/ E M Pembanding tersebut dapat dibenarkan, sepertihalnya ketikaAkuasa Tergugat/Terbanding AR G yang bernama Jonggara Tambunan,S.H hadir pada acara E pemeriksaan kedua pada tanggal N HA lalu memberikan keterangan atas nama 6 Desember 2011, yang juga tanpa surat kuasa, A S U Tergugat/Terbanding. Dalam praktik, keadan-keadaan tersebut dapat dibenarkan untuk A T TA sesuai dengan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan I mempercepat proses persidangan, G G biaya murah; TIN A AN T LMenimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan eksepsi yang menyatakan I TA D I A G G gugatan yang diajukan Penggugat adalah prematur, karena berdasarkan Pasal 32 ayatG (2) N N PE TI N N A A S ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang D A berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P tanggal 30 Nopember 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D PP GANo. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah seharusnya sebelum melakukan gugatan N PE sengketa tata usaha negara, maka Penggugat/Pembanding terlebih dahulu harus mengajukan sengketa kepemilikkan hak ke Peradilan Umum; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama bunyi ketentuan

AN S TU U ternyata tidak menyebutkan secara tegas, bahwa sebelum mengajukan gugatan P sengketa N DA tata usaha negara, maka Penggugat terlebih dahulu harus E mengajukan sengketa M kepemilikkan hak ke Peradilan Umum, kecuali hanya mengatur RA adanya pembatasan hak A G Esertipikat. gugat selama 5 (lima) tahun sejak penerbitan suatu Bahwa selain itu menurut N A H Hakim Ketua Majelis Pengadilan TinggiSA Tata Usaha Negara Medan, ketentuan tersebut U A dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. AT T Iyang lebih rendah bertentangan dengan ketentuan yang lebih G Dalam hal ada ketentuan NG I T yang lebih rendah harus dikesampingkan (lex superiore derogat lex tinggi, maka ketentuan N LA sehingga yang harus diterapkan dalam penentuan tenggang waktu I imperiore), AD G N

GA N PE

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,

AN S TU U P

PE

pengajuan gugatan aquo adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, sebagai peraturan khusus yang mengatur tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (lex specialis

GA N PE

AN S U T Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut PU Hakim Ndari Tergugat A Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, semua eksepsi ED M /Terbanding-1 dan dari Tergugat II Intervensi/Terbanding-2 A harus dinyatakan ditolak, R GA pada bagian pokok perkara sehingga oleh karena itu pertimbangan dilanjutkan E N A sebagaimana dipertimbangkan berikut ini; H SA U Dalam Pokok Perkara TA A I TPasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Menimbang, bahwa G G menyebutkan; TIN N A T LA “Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) peta beserta peta I TA D I A G G bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran G N N PE TI N N A A S ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang D A berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P derogat lex generalis);

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D GA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga N PE puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”;

AN S TU U diharuskan mengumumkan hasil pengukuran tanah yang bersangkutan di Kantor P Panitia N A Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yangED bersangkutan dalam M A pendaftaran tanah secara sistematik atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala R A EGdalam pendaftaran tanah secara Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan N A H A sporadik serta ditempat lain yang dianggap perlu sebagaimana ditegaskan pada Pasal 26 S U TA ayat (2); A I Tberdasarkan keterangan saksi Lurah Manusun Sibagariang, G Menimbang, bahwa NG I T tidak ada pengumuman dikantor lurahnya ditempat letak tanah yang bersangkutan; N A ILMenimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun D A G N

GA N PE

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat/ Terbanding-1

AN S TU U P

PE

1997 menyebutkan;

“Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis

AN S U T PU

yang telah didaftar dalam buku tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)”;

N A D

Menimbang, bahwa menurut hasil Pemeriksaan Panitia A (vide bukti T-10), Surat

GA N PE

E M Keterangan Domisili (vide bukti T.3) dan Surat Permohonan dari Tergugat II A R GA tinggal di Jalan Pendidikan Intervensi/Terbanding-2, bahwa Tergugat II Intervensi E N A Kelurahan Situmeang Habinasaran Kecamatan AH Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, akan S UManusun Sibagariang, sebagai Lurah setempat, tetapi berdasarkan keterangan saksi A AT T menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding-2 tidak pernah tinggal di GI G N Kecamatan Sipoholon. TI Dengan demikian terbukti bahwa penerbitan sertipikat obyek A AN T sengketa Ldidasarkan data-data phisik yang tidak benar. Selain itu pula saksi tersebut juga I TA D I A G G menerangkan, bahwa ia hanya menandatangani surat-surat dalam bentuk blangko kosong G N N PE TI N N A A S ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang D A berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D dikantor GA camat, kemudian dibawa oleh pegawai BPN. Menurut Hakim Ketua Majelis N PE Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan adanya rekayasa dalam proses penerbitan sertipikat obyek sengketa aquo; Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

AN S TU U “ Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud P Pasal 24 N A dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai ED bidang M A tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah R A G EPertanahan secara sistematik atau oleh Kepala Kantor dalam pendaftaran tanah N A AH secara sporadik”; S U A Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Hakim Ketua AT T I Tata Usaha Negara Medan, sebelum menerbitkan sertipikat G Majelis Pengadilan Tinggi NG I obyek sengketa,T terlebih dahulu Tergugat/Terbanding-1 harus memperhatikan surat N A L keberatan DI yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, sebagaimana tertuang pada Surat A NG

GA N PE

1997 menyebutkan,

AN S TU U P

PE

Sanggahan I, tanggal 18 Juni 2009 dan Surat Sanggahan II, tanggal 1 September 2010 (vide

bukti P-1 dan P-2). Jika Tergugat/Terbanding-1 memperhatikan surat sanggahan - surat

GA N PE

AN S U T Tergugat II Intervensi/ Terbanding-2 untuk menyelesaikannya terlebih dahulu, PU N A sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor ED M 24 Tahun 1997; A AR G Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan E tersebut diatas, menurut Hakim N HA Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, terdapat alasan yang kuat A S U menurut hukum untuk menyatakan penerbitan sertipikat obyek sengketa mengandung A T TAitu gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkan I cacat prosedural, oleh karena G G N untuk seluruhnya TI dan sertipikat obyek sengketa harus dibatalkan serta N A T Tergugat/Terbanding-1 LA harus diperintahkan untuk mencabutnya; I TA D I A G G G N N PE TI N N A A S ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang D A berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P sanggahan tersebut, tentu Tergugat/ Terbanding-1 akan memerintahkan kepada pemohon

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D GA Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Tergugat/Terbanding-1 dan Tergugat N PE II Intervensi/Terbanding-2 sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan; Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tidak

AN S TU U Medan tersebut, melainkan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis P Hakim N A Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; ED M A - - - -Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) R A EG antara Hakim Ketua Majelis disatu pihak dengan Hakim-Hakim Anggota dilain pihak, sesuai N A AH dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, putusan S U A ditingkat banding harus diambilTberdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karena itu A IT pertimbangan hukum G Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus NG I T alih menjadi pertimbangan putusan aquo pada tingkat banding; dikuatkan dan diambil N LA I Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan D A NG

GA N PE

sependapat dengan pendapat Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

AN S TU U P

PE

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 91/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 10 April

2012 harus dikuatkan, sehingga dengan demikian Penggugat/Pembanding adalah tetap

GA N PE

AN S U T Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar PU biaya Nribu rupiah); A perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ED M Mengingat : A R GA Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan E N A H Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004A Tentang S U Tahun 1986 Tentang PeradilanA Tata Usaha Negara; AT T Undang-Undang Nomor GI 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangG N Undang Nomor TI 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; N A T LA Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; I TA D I A G G G N N PE TI N N A A S ___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan L U I T turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang D A berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka PU G yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ N PE AN S TU U P sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5

AN S TU U P

AN S TU U P

N A L I D GA N PE

PE

I G NG I T

A T TA

MENGADILI

-

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 91/G/2011/PTUN-

N A S MDN, tanggal 10 April 2012 yang dimohonkan banding; TU U Ptingkat Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada N A banding sejumlah Rp.250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ED ); M A Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis AR Hakim Pengadilan Tinggi G E20 Juli 2012 oleh kami, YOSRAN, S.H. N Tata Usaha Negara Medan pada hari Jumat, tanggal HA A M. Hum Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha S Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, U TA S.H. M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, H. A. SYAIFULLAH, S.H dan MASKURI, A IT G putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari NG I T Juli 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANNI Senin, tanggal 30 N LA I F. PAKPAHAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara AD G N Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

dto,

dto,

H. A. SYAIFULLAH,S.H.

N A D

AN S U T PU

GA N PE

GA N PE

YOSRAN, S.H. M. Hum.

dto, MASKURI,S.H,M.Si

AH S AU

GA E AN

R

E M A

PANITERA PENGGANTI

AN S TU U P

N LA I D A NG E P

GI G N TI

T TA

dto,

ANNI F. PAKPAHAN, S.H

LA I D GA

N

G G N TI

___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___

SA U T U P

N

N PE

A T A IT

I G NG I T

AN S TU U P

A T TA

N A L I D PERINCIAN BIAYA PERKARA GA N PE 1. Biaya Materai Putusan …..…

Rp.

6.000,00

2. Biaya Redaksi Putusan…….… Rp.

5.000,00

3. Biaya Proses Perkara………… Rp. 239.000,00

AN S TU U P

GA N PE

J u m l a h………………….Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

AN S TU U P

AN S TU U P

N A L DI A NG E P

N LA I D A NG E P

G G N TI

G G N TI

AT T I

AT T I

AH S AU

AH S AU

A G E N A

GA E AN

R

R

AN D E M A

E M A

N A D

AN S U T PU

LA I D GA

N

G G N TI

___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___

SA U T U P

N

N PE

GA N PE

A T A IT