PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa,

P U T U S A N No. 18/ G / 2014/ PTUN-Pbr. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan H.R Soebrantas Km. 9 Pekanbaru, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : S A R I F A H,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Nenas, Gang Abadi No. 11 A Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru ; Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Kepada : H. AKSAR

BONE,

SH.,MH.,

Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum H. AKSAR BONE, SH., MH & Rekan, Beralamat di Hotel Asean,

Jalan

Pekanbaru,

Jenderal

Berdasarkan

Sudirman Surat

No.

Kuasa

722

Khusus

tertanggal 12 Juli 2014; .

Selanjutnya disebut sebagai ---------- PENGGUGAT; MEL A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU ; Berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47 Sukajadi, Kota Pekanbaru; Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

Halaman 1 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

1. ABDUL RAJAB, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru; 2. IFNI NASIF, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru; 3. CHAIRANY SYAFIIE, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru; 4. NOVIA DAMAIYANI, SH., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ; 5. ROSNELLY, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahn Kota Pekanbaru ; Kesemuanya Pekerjaan

berkewarganegaraan

Pegawai

Negeri

Sipil

Pertanahan Kota Pekanbaru, Pepaya

Nomor

47

Indonesia, pada

Kantor

Beralamat di Jalan

Sukajadi,

Kota

Pekanbaru.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 966/60014.71/VIII/2014, tertanggal 7 Agustus 2014 ; Selanjutnya disebut sebagai --------------- TERGUGAT; 2. YULITA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berlamat di Jalan Nenas, Gg. Abadi No. 11, Sukajadi, Kota Pekanbaru; - AGUSTINA SARI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berlamat di Jalan Dagang, Gg. Abadi No. 11, Sukajadi, Kota Pekanbaru;

Halaman 2 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

- YULIANA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berlamat di Jalan Nenas, Gg. Abadi No. 11, Sukajadi, Kota Pekanbaru; - MARINI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, berlamat di Jalan Nenas, Gg. Abadi No. 11, Sukajadi, Kota Pekanbaru; -

NOFRIZAL,

Kewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan

Swasta,

berlamat di Jalan Nenas, Gg. Abadi No. 11, Sukajadi, Kota Pekanbaru; -

DESI WAHYUNI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berlamat di Jalan Dagang, Gg. Abadi No. 11, Sukajadi, Kota Pekanbaru;

-

DIAN

MAYASARI,

Kewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan

Mahasiswi, berlamat di Jalan Dagang, Gg. Abadi No. 11, Sukajadi, Kota Pekanbaru; -

TAUFIK

HIDAYAT,

Kewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan

Mahasiswa, berlamat di Jalan Nenas, Gg. Abadi No. 11, Sukajadi, Kota Pekanbaru; -

MENTARI WULANDARI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswi, berlamat di Jalan Nenas, Gg. Abadi No. 11, Sukajadi, Kota Pekanbaru;

- MUHAMMAD IBRAHIM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, berlamat di Jalan Dagang, Gg. Abadi No. 11, Sukajadi, Kota Pekanbaru; - SITI AISYAH. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, berlamat di Jalan Dagang, Gg. Abadi No. 11, Sukajadi, Kota Pekanbaru;

Halaman 3 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Kepada : H. YUWILIS, SH., MH dan JHON NURAZMAN, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara

pada

Kantor

H.

YUWILIS.,

SH

&

ASSOCIATES, Beralamat di Jalan Melati No. 50 Sukajadi

Pekanbaru,

Berdasarkan

Surat Kuasa

Khusus tertanggal 2 September 2014.;-------------------.

Selanjutnya disebut sebagai ---- PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.18/PEN-MH/2014/PTUN.Pbr. tanggal 21 Juli 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; Telah

membaca

Penetapan

PP/2014/PTUN.Pbr., tanggal

22 Juli

Ketua

Majelis

2014 Tentang

No.

18/PEN-

Pemeriksaan

Persiapan ; Telah

membaca

Penetapan

Ketua

Majelis

No.

18/PEN-

HS/2014/PTUN-Pbr. tanggal 14 Agustus 2014 Tentang Penetapan Hari Persidangan; Telah membaca Surat Permohonan pihak ke tiga Yulita dkk., melalui Kuasa Hukumnya H.Yuwilis, S.H.,M.H.,. dan John Nurazman, S.H., tertanggal 4 September 2014 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam sengketa a quo; Telah membaca Putusan Sela Nomor : 18/G/2014/PTUN-Pbr tanggal 4 September 2014 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga dan menempatkannya sebagai Para Tergugat II Intervensi;

Halaman 4 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan; Telah

meneliti

berkas

perkara

dan

surat-surat

lain

yang

bersangkutan dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 15 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2014, dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Agustus 2014 dengan Register Perkara No.18/G/2014/PTUN-Pbr, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; Yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah ; Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 390 / Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, tertanggal 9 Juli 2007, seluas 2.133 M2, Surat Ukur No. 171/ Jadirejo / 2005, tertanggal 31 Oktober 2005, atas nama Ir. Yusmadi. I.

DUDUK PERSOALAN / DALAM POSITA ;

1.

Bahwa pertamakali Penggugat mengetahui kebenaran adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 390 / Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, tertanggal 9 Juli 2007, seluas 2.133 M2, Surat Ukur No. 171/ Jadirejo / 2005, tertanggal 31 Oktober 2005, atas nama Ir. Yusmadi setelah

diperlihatkan oleh

anak-anak Almarhum Ir. Yusmadi pada tanggal 28 Juni 2014, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan a quo adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang 5 Tahun 1986, Jo.

Halaman 5 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Undang-undang No. 9 Tahun 2004, jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi ; “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diberitahukan dan atau diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. 2.

Bahwa

Penggugat

mengajukan

gugatan

ini

karena Tergugat

berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan juga karena Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat

Tata

Usaha Negara yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagai Lembaga/ Badan

Administrasi

Negera

yang bertugas untuk

menerbitkan

Sertipikat Hak Milik No. 390 / Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, tertanggal 9 Juli 2007, seluas 2.133 M2, Surat Ukur No. 171/ Jadirejo / 2005, tertanggal 31 Oktober 2005, atas nama Ir. Yusmadi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undangundang No. 5 Tahun 1986, Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang

No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, yang berbunyi “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat” ; 3.

Bahwa objek sengketa a quo berupa Sertipikat Hak Milik No. 390 / Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, tertanggal 9 Juli 2007, seluas 2.133 M2, Surat Ukur No.171 / Jadirejo / 2005, tertanggal 31 Oktober 2005 atas nama Ir. Yusmadi adalah merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum

bagi

seseorang

yaitu

Penggugat,

sehingga

gugatan

Halaman 6 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Penggugat telah memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang

No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, yang berbunyi ; “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual

dan

final

yang

menimbulkan

akibat

hukum

bagi

seseorang atau badan hukum perdata”. 4.

Bahwa objek sengketa a quo berupa Sertipikat Hak Milik No. 390 / Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, tertanggal

9 Juli

2007, seluas 2.133 M2, Surat Ukur No. 171/Jadirejo/2005, tertanggal 31 Oktober 2005 atas nama Ir. Yusmadi yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat selaku anak dan atau ahli waris Almarhumah Hj. Dahniar, sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang

Peradilan

Tata Usaha Negara, yang berbunyi ; “Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”.; 5.

Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan merupakan ahli waris dari Almarhumah Hj.Dahniar, yang telah meninggal dunia pada Halaman 7 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

tanggal 21 Mei 2014 di Pekanbaru, karena sudah sakit tua dengan umur 97 Tahun (lahir di Pariaman pada tanggal 20 November 1926) ; 6.

Bahwa semasa hidup Almarhumah Hj. Dahniar (Ibu Kandung Penggugat) telah membeli sebidang tanah seluas ± 2.133 M2, yang kemudian dibangun rumah bulatan 2 (dua) unit dan rumah petak 9 (sembilan) oleh Almarhum Hj. Dahniar di atasnya, terletak di Jalan Nenas/Gang Abadi, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, yang dibeli (harta gono gini) sejak Tahun 1957 bersama suaminya ST. Tahar yang telah meninggal pada Tahun 2002 ; Bahwa menurut ketentuan Hukum Islam, seluruh harta peninggalan Almarhum ST. Tahar (suami Hj. Dahniar) termasuk fisik tanah objek sengketa seluas ± 2.133 M2, berikut bangunan rumah bulatan 2 (dua) unit dan rumah petak 9 (sembilan) di atasnya, terletak di Jalan Nenas/Gang Abadi, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, menjadi harta warisan ST. Tahar akan diwarisi oleh Istrinya (Hj. Dahniar / Ibu Kandung Penggugat) ;

7.

Bahwa Almarhumah Hj. Dahniar mempunyai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu Penggugat dan Ir. Yusmadi yang telah meninggal dunia pada Tahun 2012 karena kecelakan kendaraan mobil ;

8.

Bahwa sekitar Tahun 2004 Almarhumah Hj. Dahniar sudah mulai sakit-sakit dan tidak kuat lagi untuk melakukan aktivitas keseharian dan bahkan sudah mulai jarang keluar rumah, dengan pertimbangan tersebutlah maka Almarhumah Hj. Dahniar meminta kepada Ir. Yusmadi (adik kandung Penggugat) untuk menguruskan Sertipikat Hak Milik tanah Hj. Dahniar dimaksud (fisik tanah objek sengketa) kepada Tergugat, dengan menyerahkannya seluruh dokumen pendukung kepada Ir. Yusmadi (semasa hidupnya);

Halaman 8 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

9.

Bahwa setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun pengurusan Sertipikat Hak Milik atas tanah Hj. Dahniar dimaksud yang diurus oleh Ir. Yusmadi, semasa hidup Hj. Dahniar yang selalu ditemani cucunya bernama Hendri dan Penggugat untuk mempertanyakan kepada Ir. Yusmadi (semasa hidupnya), akan tetapi dijawab oleh Ir. Yusmadi dengan mengatakan Sertipikat Hak Milik tanah Mamak / Ibu belum siap dibuat/diterbitkan oleh Tergugat, namun kenyataannya hingga Ir. Yusmadi meninggal dunia dimana Sertipikat Hak Milik objek sengketa dimaksud tidak pernah diperlihatkan dan atau diserahkan kepada Hj. Dahniar (semasa hidupnya) maupun kepada Penggugat selaku kakak Penggugat (sama-sama anak kandung Hj. Dahniar).

10. Bahwa sepeninggalnya Almarhum Ir. Yusmadi dari tahun 2012, dimana

kesehatan

Almarhumah

Hj.

Dahniar

(Ibu

kandung

Penggugat) sudah semakin parah sakitnya, dan bahkan sudah lumpuh. Dalam kondisi lumpuh Hj. Dahniar meminta kepada Penggugat untuk mencari tahu tentang tindak lanjut / hasil pengurusan Sertipikat Hak Milik objek sengketa yang diurus oleh Ir. Yusmadi (Almarhum) semasa hidupnya, maka pada sekitar awal bulan April 2014 Penggugat mencoba mempertanyakan kepada istri dan anak-anak Ir. Yusmadi tentang status dan keberadaan objek sengketa, namun dijawab oleh Istri dan anak-anak Ir. Yusmadi dengan mengatakan tanah seluas ± 2.133 M2, berikut bangunan rumah bulatan 2 (dua) unit dan rumah petak 13 (tiga belas) di atasnya adalah sudah menjadi milik Kami (istri dan anak-anak Ir. Yusmadi), lalu Penggugat sampaikan kepada Hj. Dahniar (semasa hidupnya), Hj. Dahniar pada waktu itu sangat marah dan stres berat yang menyebabkan Hj. Dahniar bertambah para sakitnya, dan tidak Halaman 9 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

lama kemudian tepatnya pada tanggal 21 Mei 2014 Hj. Dahniar meninggal dunia; 11. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Hj. Dahniar tepatnya pada tanggal 28 Juni 2014 dimana rumah tempat tinggal terakhir Almurhumah Hj. Dahniar yang sekarang ditempati oleh Penggugat dipalang dan dipaku pintunya oleh anak-anak Almarhum Ir. Yusmadi dengan melarang / mengusir Penggugat untuk tidak menempati rumah peninggalan Almarhumah Hj. Dahniar, dengan mengatakan tanah dan rumah ini (fisik tanah objek sengketa) adalah sudah menjadi warisan Ayah Kami (Ir. Yusmadi) dengan

memperlihatkan

foto copy objek perkara Sertipikat Hak Milik No. 390 / Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, tertanggal

9 Juli 2007, seluas

2.133 M2, Surat Ukur No. 171/ Jadirejo / 2005, tertanggal 31 Oktober 2005, dengan alasan sudah menjadi atas nama Ir. Yusmadi ; Bahwa pada saat itu juga (tanggal 28 Juni 2014) Penggugat meminta izin kepada Pak RT (Rukun Tetangga) setempat untuk membuka palang dan pintu rumah agar bisa Penggugat masuk ke rumah peninggalan Almarhumah Hj. Dahniar (ibu) Penggugat yang selama ini ditempati Penggugat bersama Almarhumah Hj. Dahniar yang terletak di atas tanah objek sengketa. Penggugat sangat heran dan terkejut mengapa tanah ibu kandung Penggugat (Hj. Dahniar) bisa menjadi Hak Milik Almarhum Ir. Yusmadi sebagaimana objek sengketa, sedangkan Hj. Dahniar semasa hidupnya dan Penggugat selaku anak kandung Hj. Dahniar tidak pernah memberikan persetujuan agar fisik tanah objek sengketa seluas ± 2.133 M2, berikut bangunan rumah bulatan 2 (dua) unit dan rumah petak 13 (tiga belas) di atasnya untuk deserahkan dan atau disetujui untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik

menjadi atas nama Ir. Yusmadi

Halaman 10 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 390 / Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, tertanggal 9 Juli 2007, seluas 2.133 M2, Surat Ukur No. 171/ Jadirejo / 2005, tertanggal 31 Oktober 2005 (objek sengketa) ; 12. Bahwa tindakan / perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo adalah sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku anak dan ahli waris dari Almarhumah Hj. Dahniar, telah melanggar azas pemerintahan yang baik, telah melanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya dan juga tidak adanya pengumuman di atas tanah objek perkara dalam proses penerbitan objek perkara (asas keterbukaan), sehingga

perbuatan

Tergugat

menerbitkan

objek

sengketa

bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi ; a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik”, salah satunya Asas Keterbukaan dan Asas Kecermatan / Ketelitian, yaitu ; Tergugat menerbitkan objek sengketa sebelumnya tidak ada melakukan/ dipasang pengumuman akan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik menjadi atas nama Ir. Yusmadi di atas fisik tanah objek sengketa sehingga Penggugat tidak mengetahuinya, Tergugat tidak cermat / teliti menilai fakta fisik dan fakta yuridis tentang Halaman 11 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

keberadaan / asal usul / riwayat fisik tanah objek sengketa yang sebelumnya sudah menjadi warisan Hj. Dahniar serbagai peninggalan suaminya ST. Tahar, yang semestinya harus dipenuhi persyaratan adanya penetapan pembagian warisan untuk menjadi bagian Ir. Yusmadi ; 13. Bahwa

karena

penerbitaan

dasar / alas

hak

yang menjadi dasar proses

objek sengketa Sertipikat Hak Milik No.390 / Kel.

Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru tertanggal 9

Juli 2007,

Surat Ukur No. 171/ Jadirejo / 2005, atas tanah seluas 2.133 M2 untuk menjadi atas nama Ir. Yusmadi adalah melanggar ketentuan hukum waris menurut Hukum Islam karena tidak ada penetapan pembagian

warisan

dari

Pengadilan

Agama

tentang

bagian

Almarhumah Hj. Dahniar dan bagian Ir. Yusmadi selaku ahli waris dari ST. Tahar, telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan melanggar Peraturan Pemerintah yang berlaku khususnya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu “Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya”, karena fisik tanah objek sengketa seluas 2.133 M2 dan berikut ; bangunan rumah yang ada di atasnya adalah merupkan warisan Almarhumah Hj. Dahniar dari suaminya Almarhum ST. Tahar yang dibelinya semenjak tahun 1957, Almarhumah Hj. Dahniar dan Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan untuk diterbitkan objek sengketa menjadi atas nama Ir. Yusmadi (yang disetujui adalah atas nama warisan bersama Hj. Dahniar, Penggugat dan Ir. Yusmadi), dan juga tidak pernah diumumkan bahwa fisik tanah objek sengketa dimaksud akan diterbitkan Sertipikat Hak Milik untuk menjadi atas nama Ir. Yusmadi, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Halaman 12 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah; 14. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka tindakan hukum Administrasi Tata Negara yang dilakukan oleh Tergugat atas penerbitan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No.390/ Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru tertanggal 9 Juli 2007, Surat Ukur No. 171/ Jadirejo / 2005, atas tanah seluas 2.133 M2 untuk menjadi atas nama Ir. Yusmadi telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa berdasarkan uaraian, alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia

untuk memeriksa, mengadili dan

memutus perkara ini dengan amar putusan, sbb ; II.

PETITUM;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 390 / Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, tertanggal

9 Juli 2007,

seluas 2.133 M2, Surat Ukur No. 171/ Jadirejo / 2005, tertanggal 31 Oktober 2005, atas nama Ir. Yusmadi ; 3. Memerintah kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 390 / Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, tertanggal 9 Juli 2007, seluas 2.133 M2, Surat Ukur No. 171/ Jadirejo / 2005, tertanggal 31 Oktober 2005, atas nama Ir. Yusmadi ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara Tata Usaha Negara Ini.

Halaman 13 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban pada tanggal 28 Agustus 2014 yang isinya sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI : 1. Kewenangan Absolut ; a. Bahwa Penggugat (Sdr. SARIFAH) mengaku sebagai anak kandung dari NY. DAHNIAR, hasil perkawinan NY. DAHNIAR dari suaminya yang lain sebelum menikah dengan ST. TAHARUDDIN ; b. Penggugat (Sdr. SARIFAH) menuntut warisannya dari

bagian

ibunya NY. DAHNIAR (Almarhum). ; Bahwa gugatan aquo adalah masalah pewarisan, yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, masalah pewarisan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. 2. Gugatan Lewat Waktu a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Jadirejo tanggal 9 Juli 2007 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2005 Nomor 00171/2005 luas 2.133 M² atas nama IR. YUSMADI diterbitkan tanggal 9 Juli 2007 ; b. Penggugat (Sdr. SARIFAH) dan ibunya NY. DAHNIAR pada tanggal 03 Juni 2013 pernah mendatangi seorang pengacara untuk meminta menjadi kuasa hukum. Saat itu Penggugat (Sdr. SARIFAH) dan ibunya NY. DAHNIAR telah mengetahui penerbitan obyek perkara aquo, Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Jadirejo tanggal 9 Juli 2007 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2005 Nomor 00171/2005 luas 2.133 M² atas nama IR. YUSMADI, selanjutnya kuasa hukum tersebut telah mengirimkan beberapa somasi hukum yang menyebut obyek perkara aquo, salah satu tembusannya disampaikan ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Jadi Halaman 14 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

penerbitan obyek perkara aquo telah diketahui oleh Penggugat (Sdr. SARIFAH) sejak tanggal 03 Juni 2013, oleh karena itu pengajuan

gugatan

ini

telah

melampaui

tenggang

waktu

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ; 3. Penggugat tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan. a. Bahwa obyek perkara aquo, bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Jadirejo tanggal 9 Juli 2007 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2005 Nomor 00171/2005 luas 2.133 M² atas nama IR. YUSMADI adalah warisan dari ST. TAHARUDDIN ; b. Penggugat (Sdr. SARIFAH) mengaku sebagai anak kandung dari NY. DAHNIAR dari suaminya yang lain sebelum menikah dengan ST. TAHARUDDIN ; c. obyek perkara aquo diterbitkan tanggal 9 Juli 2007, saat itu NY. DAHNIAR masih hidup oleh karena itu saat penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Jadirejo tanggal 9 Juli 2007 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2005 Nomor 00171/2005 luas 2.133 M² atas nama

IR.

YUSMADI,

Penggugat

(Sdr.

SARIFAH)

belum

mempunyai hak waris ; Berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan tidak diterima ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa

Tergugat

menyangkal

seluruh

dalil-dalil

gugatan

Para

Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ; 2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Jadirejo tanggal 9 Juli 2007 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2005 Nomor 00171/2005 luas 2.133 M² atas nama IR. YUSMADI, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Halaman 15 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor SK.156/520/24.01/2006 tanggal 8 Desember 2006 ; 3. Bahwa sebelum penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor SK.156/520/24.01/ 2006

tanggal

8

Desember

2006

tersebut,

didahului

dengan

pengukuran dan pemetaan dalam rangka penerbitan Surat Ukur Nomor 00171/2005 tanggal 31 Oktober 2005 luas 2.133 M² ; 4. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor SK.156/520/24.01/2006 tanggal 8 Desember 2006 diterbitkan dengan dasar alas hak berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 47 tanggal 2 Februari 1967 luas 2.133 M² atas nama SUTAN TAHARUDDIN, yang telah berakhir haknya sehingga kembali menjadi tanah negara (tanah yang tidak dibebani suatu hak) ; 5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Jadirejo tanggal 9 Juli 2007 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2005 Nomor 00171/2005 luas 2.133 M² atas nama IR. YUSMADI, didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri negara Agrararia/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Menteri negara

Agrararia/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang pemberian Hak Atas Tanah, jo. Peraturan Menteri negara Agrararia/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 6. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Jadirejo tanggal 9 Juli 2007 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2005 Nomor 00171/2005 luas 2.133 M² atas nama IR. YUSMADI, telah sesuai prosedur dan ketentuan tersebut pada jawaban poin 5 ; Halaman 16 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Berdasarkan fakta - fakta yang dikemukakan Tergugat tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : - Menerima eksepsi dari Tergugat ;. - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Jadirejo tanggal 9 Juli 2007 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2005 Nomor 00171/2005 luas 2.133 M² atas nama IR. YUSMADI,, telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ; 3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Jadirejo tanggal 9 Juli 2007 Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2005 Nomor 00171/2005 luas 2.133 M² atas nama IR. YUSMADI,, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ; 4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban pada tanggal 11 September 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut; DALAM EKSEPSI TENTANG GUGATAN LEWAT WAKTU/KADALUARSA 

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah menerima surat undangan dari Tergugat

tertanggal 29 Oktober 2013

untuk melakukan

mediasi di Kantor Tergugat pada tanggal 01 Nopember 2013 sehubungan dengan objek perkara berdasarkan pengaduan/ Somasi

Hj. Dahniar (Ibu Penggugat) melalui Kuasa Hukumnya Halaman 17 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Mince Hamzah

tanggal 19 Agustus dan 03 September 2013

kepada Tergugat ; 

Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 karena telah lewat waktu/ kadaluarsa ;

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATEUR 1. Bahwa lahan yang di jadikan objek perkara adalah harta warisan dari St. Taharudin dan saat ini sedang dalam persidangan di peradilan agama; 2. Bahwa berhubung Penggugat hanyalah sebagai anak tiri dari St.Taharudin dan hanya berhak mewarisi dari bagian warisan Hj. Dahniar; 3. Bahwa Penggugat telah menguasai dan mengambil hasil sewa 3(tiga) lokasi lahan beserta rumah dan ruko yang ada diatasnya dari 4(empat) lokasi harta peninggalan St. Taharudin dan Hj. Dahniar sejak Hj. Dahniar masih hidup dan saat ini Penggugat juga menguasai 1(satu) rumah bulatan termasuk juga hasil sewa 4 (empat) rumah petak yang ada di atas objek perkara; 4. Bahwa dalam perkara diperadilan agama Para Tergugat II Intervensi bisa menerima permintaan Penggugat terhadap objek perkara untuk dibagi asal saja 3(tiga) lokasi harta lainnya yang di kuasai Penggugat juga di perhitungkan ; 

Bahwa dengan demikian gugatan ini belum waktunya diajukan karena belum ada bukti yang sah berupa putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dan memiliki bagian terhadap objek perkara sehingga punya kepentingan Halaman 18 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

dalam perkara ini berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap telah diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ; 2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas ; 3. Bahwa sebelum sampai kepada dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal ini para Tergugat II Intervensi

perlu menyampaikan

Kronologis sebagai berikut : 

Bahwa Penggugat adalah anak hasil pernikahan Hj. Dahniar dengan orang lain bukan dengan St. Taharudin ;



Bahwa suami dan ayah dari para Tergugat II Intervensi (Ir.Yusmadi) adalah anak kandung laki-laki satu-satunya dari perkawinan Hj. Dahniar dan St. Taharudin ;



Bahwa dengan demikian apa yang di katakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 6,7,8 yang menyatakan Penggugat dan suami/ayah dari para Tergugat II Intervensi adalah saudara kandung tidak benar sama sekali dan untuk itu kami akan menuntut secara pidana dengan membuat laporan polisi;



Bahwa semasa hidupnya St. Taharudin ada memiliki harta berupa rumah dan ruko yang terletak di 4(empat) lokasi yang berbeda yang salah satunya adalah yang menjadi objek perkara;

Halaman 19 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.



Bahwa dari 4 (empat) lokasi harta tersebut, 3 (tiga) lokasi dikuasai dan diambil hasil sewanya oleh Hj. Dahniar dan setelah meninggal di kuasai oleh Penggugat begitu juga

dengan

hasilnya sampai saat ini bahkan Penggugat juga mengambil hasil sewa 4 (empat) rumah petak dan menguasai 1 (satu) rumah bulatan yang di bangun di atas objek perkara sampai saat ini; 

Bahwa ketika Hj.Dahniar masih hidup Penggugat tidak pernah mengurusnya bahkan sering bertindak kasar kepadanya dan hanya

Suami/Ayah

para

Tergugat

II

Intervensi

yang

mengurusnya; 

Bahwa karena ketika masa hidup Hj. Dahniar dan Penggugat telah

menguasai

sebagian

besar

harta peninggalan

St.

Taharudin dan dalam masa tuanya Hj. Dah niar diurus oleh suami/ayah dari Para Tergugat II Intervensi; 

Bahwa keadaan inilah yang menjadi alasan Hj. Dahniar menyerahkan 1(satu) lokasi yaitu yang menjadi objek perkara sekarang untuk di buat atas nama suami/ayah dari Para Tergugat II Intervensi (Ir.Yusmadi);



Bahwa sejak tahun 2005 terbitnya sertifikat tersebut tidak ada persoalan namun persoalan muncul setelah Suami/ayah Para Tergugat II Intervensi meninggal dunia dan Penggugat mulai memaksa Hj. Dahniar untuk mempermasalahkan objek perkara;



Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2013 diadakan mediasi oleh Tergugat dan sejak mediasi tersebut

ibu Penggugat (Hj.

Dahniar) tidak mau mempermasalahkannya lagi sampai ibu Penggugat meninggal dunia;

Halaman 20 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.



Bahwa ketika ibu Penggugat meninggal dunia dan Penggugat tidak puas dengan 3 (tiga)lokasi harta dengan hasil sewa rumah dan ruko yang di kuasai ditambah lagi hasil sewa 4( empat) rumah petak dan 1 (satu) rumah bulatan yang dikuasai yang ada di atas objek perkara, Penggugat juga ingin dapat bagian dari tanah dan rumah lainnya yang ada di atas objek perkara ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : TENTANG EKSEPSI 

Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;



Menyatakan

gugatan

Penggugat

tidak dapat

diterima

(niet

onvankelijk verklaard) ; TENTANG POKOK PERKARA 

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);



Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 25 September 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik masing-masing pada persidangan tanggal 2 Oktober 2014;

Halaman 21 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil

gugatannya,

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang berasal dari fotocopy, bukti surat tersebut diberi tanda P-1 s/d P-3 sebagai berikut ; 1.

Bukti P-1

: Fotocopy Surat Kematian No. 80/JR/VII/2014 tertanggal 2 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Lurah

Jadirejo,

Pekanbaru,

An.

Kec.

Sukajadi,

Almarhumah

Kota

Dahniar/Ibu

Kandung Penggugat (sesuai dengan aslinya) ; 2. Bukti P-2

: Fotocopy

Kartu

1471012011100016

Keluarga yang

diterbitkan

No. oleh

KADISDIK DAN CAPIL KOTA PEKANBARU, An. Kepala Keluarga Almarhumah Dahniar/Ibu Kandung Penggugat (sesuai dengan aslinya) ; 3. Bukti P-3

: Fotocopy

Kartu

147101060807005

Keluarga yang

diterbitkan

No. oleh

Camat Sukajadi, Kota Pekanbaru, An. Kepala Keluarga Buyung Abdullah/suami Penggugat/ Sarifah (fotocopy dari fotocopy) ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti surat tersebut diberi tanda T-1 s/d T-5 sebagai berikut ; 1.

Bukti T-1

: Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 390 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Jadirejo atas nama Ir. Yusmadi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; Halaman 22 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

2. Bukti T-2

: Fotocopy Surat Ukur No. 171/Jadirejo/2005 tanggal 31 Oktober 2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T-3

: Fotocopy Surat dari Kantor Hukum Mince Hamzah, dan rekan tanggal 19 Agustus 2013 Nomor : 17/MH/SP/2013 Perihal Somasi I (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti T-4

: Fotocopy Surat dari Kantor Hukum Mince Hamzah, dan rekan tanggal 03 September 2013 Nomor : 19/MH/SP/2013 Perihal Somasi II (terakhir) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

5.

Bukti T-5

: Warkah No. 17.193/2007 SK No. 156/520/24. 01/2006 dan kelengkapannya terlampir, yang merupakan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 390 Tahun 2007 terletak diKelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi (fotocopy sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, bukti surat tersebut diberi tanda T. II Intervensi-1 s/d T.II Intervensi-6. sebagai berikut ; 1. Bukti T. II Intervensi-1 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 390/Kel. Jadirejo tanggal 9 Juli 2007 An. Yusmadi dan Surat Ukur No. 171/Jadirejo/2005 tangal 31 Oktober 2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Halaman 23 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

2. Bukti T.II Intervensi-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1005/D/KPT/2005 tanggal 7 Juni 2005 An. Yusmadi (fotocopy sesuai dengan aslinya); 3. Bukti T.II Intervensi-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian tanggal 15 Mei 2013 An. Yusmadi (fotocopy sesuai dengan aslinya); 4. Bukti T.II Intervensi-4 : Fotocopy Nomor

:

Surat

Keterangan

Ahli

Waris

477.20.5/X/Disdukcapil/2013/630

tanggal 30 Oktober 2013 An. Para Tergugat II

Intervensi

(fotocopy

sesuai

dengan

aslinya); 5. Bukti T.II Intervensi-5 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 477.20.5/VI/Dispenduk/2005/68 tanggal 25 Juni 2005 An. Hj. Dahniar dan Yusmadi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; 6. Bukti T.II Intervensi-6 : Fotocopy

surat

kasus/mediasi

undangan Nomor

gelar

:1241/600-

14.71/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 dari Badan

Pertanahan

Kota

Pekanbaru

(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama : 1. ZAKIRUDDIN, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -

Bahwa saksi adik beradik dengan Sarifah, ibu sama, beda ayah ;

-

Bahwa saksi mengatakan waktu menikah Sarifah dengan Sutan Taharuddin mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Ir. Halaman 24 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Yusmadi ; -

Bahwa saksi mengatakan Sarifah anak kandung dari Hj. Dahniar ;

-

Bahwa saksi mengatakan yang pertama kali meninggal adalah Sutan Taharuddin, Ir. Yusmadi, dan Hj. Dahniar ;

-

Bahwa saksi mengatakan antara Hj. Dahniar dengan Sutan Taharuddin mempunyai tanah dan harta, yang mana tanah dan harta tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain ;

-

Bahwa saksi mengatakan asal muasal tanah Hj. Dahniar dengan Sutan Taharuddin berasal dari hasil usaha sendiri ;

-

Bahwa saksi mengatakan harta yang ditinggalkan Hj. Dahniar dengan Sutan Taharuddin berupa 2 kapling tanah, diperoleh setelah menikah ;

-

Bahwa saksi mengatakan tidak pernah mengetahui Hj. Dahniar menyerahkan keseluruhan harta yang berada di Jalan Nenas kepada Ir. Yusmadi ;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui surat tanah Hj. Dahniar dengan Sutan Taharuddin ;

-

Bahwa saksi mengetahui Sertipikat Hak Milik An Ir. Yusmadi ;

-

Bahwa saksi mengatakan Hj. Dahniar selaku orang tua dari Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak 1 tahun setelah meninggalnya Ir. Yusmadi ;

2. MUHAMMAD NASIR,

yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal

sebagai berikut; -

Bahwa saksi mengatakan bertetangga dengan Hj. Dahniar yang tinggal di Jalan Nenas Gg. Teladan Sukajadi ;

-

Bahwa saksi mengatakan tanahnya bersempadan dengan tanah Ir. Yusmadi ;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah Hj. Dahniar dengan Halaman 25 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Sutan Taharuddin ; -

Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik An. Ir. Yusmadi ;

-

Bahwa saksi mengatakan tanahnya sudah bersertipikat ;

-

Bahwa saksi mengatakan dari tahun 1955 sampai sekarang tidak pernah pindah, tetap tinggal disekitar lokasi objek sengketa ;

-

Bahwa saksi mengatakan ada dibangun 8 rumah petak di lokasi objek sengketa ;

3. Hj. NUR ASNI, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -

Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Hj. Dahniar sejak tahun 1961, tanah saksi bersepadan dengan tanah Hj. Dahniar;

-

Bahwa saksi mengatakan Sarifah anak kandung dari Hj. Dahniar;

-

Bahwa saksi mengatakan Hj. Dahniar mempunyai anak 2 orang yaitu Sarifah dan Ir. Yusmadi;

-

Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui siapa bapaknya Sarifah;

-

Bahwa saksi mengatakan diatas tanah Hj. Dahniar sudah dibangun rumah petak atas nama Sarifah;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah Hj. Dahniar dengan Sutan Taharuddin ;

4. BAGINDO ALI MUNIR, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -

Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Hj. Dahniar, karena berdekatan tanah;

-

Bahwa saksi mengatakan tinggal dekat tanah Hj. Dahniar sejak tahun 1965;

-

Bahwa saksi mengatakan yang dulu tinggal adalah Hj. Dahniar; Halaman 26 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

-

Bahwa saksi mengatakan Hj. Dahniar mempunyai 2 orang anak yang bernama Sarifah dan Ir. Yusmadi;

-

Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat surat tanah Hj. Dahniar dengan Sutan Taharuddin;

-

Bahwa saksi mengatakan tidak pernah BPN datang ke lokasi tanah Hj. Dahniar;

-

Bahwa saksi mengatakan Sarifah pernah tinggal serumah dengan Hj. Dahniar ; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat II

Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama; 1. MUTASLIM, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -

Bahwa saksi kenal dengan Saudara Yulita, dan bertetangga ;

-

Bahwa saksi sebagai Ketua RT 002 RW. 003 Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi tepatnya ditempat lokasi objek sengketa ;

-

Bahwa saksi mengatakan pernah Saudara Yulita dipanggil oleh BPN Kota Pekanbaru gelar kasus/mediasi terhadap permasalahan kepemilikan sertipikat hak milik No. 390 Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru An. Ir Yusmadi ;

-

Bahwa

saksi

mengatakan

hasil

dari

mediasi tersebut

menyatakan bahwa hak atas tanah tersebut kepunyaan Ir. Yusmadi; -

Bahwa saksi mengatakan pemanggilan dari BPN mengenai masalah tanah Saudara Yulita dengan Sarifah;

-

Bahwa saksi mengatakan Saudara Yulita adalah istri dari Ir. Yusmadi;

Halaman 27 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

-

Bahwa saksi mengatakan yang menempati rumah Hj. Dahniar dengan Sutan Taharuddin sekarang adalah Ir. Yusmadi bersama istri dan anak-anaknya;

-

Bahwa saksi mengatakan setelah Ir. Yusmadi meninggal, Saudara Yulita pernah dipanggil oleh orang BPN Kota Pekanbaru sekitar bulan Oktober 2013 ;

2. SYAMSURIZAL, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut -

Bahwa saksi mengatakan bertetangga dengan Saudara Yulita, status mewakili RT;

-

Bahwa saksi mengatakan bahwa Saudara Yulita pernah dilaporkan oleh Hj. Dahniar ke BPN Kota Pekanbaru;

-

Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui apa hasilnya setelah Saudara Yulita datang ke BPN Kota Pekanbaru; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Para Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan dipersidangan masing-masing pada tanggal 13 November 2014, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada Jawabannya; Menimbang, mengajukan

bahwa

apa-apa

lagi

selanjutnya

kedua

belah

pihak

dalam persidangan dan akhirnya

tidak mohon

Putusan dalam sengketa ini; Menimbang,

bahwa

segala

sesuatu

yang

terjadi

dalam

pemeriksaan persidangan perkara ini adalah seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Halaman 28 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 390/ Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru tanggal 9 Juli 2007 seluas 2.133 m2, Surat Ukur No. 171/ Jadirejo/ 2005, tertanggal 31 Oktober 2005 atas nama Ir. Yusmadi ( vide bukti T-1 = T.II.Intervensi.1); Menimbang, Tergugat

melalui

bahwa

terhadap

kuasanya

telah

gugatan

Penggugat

menyampaikan

tersebut,

jawabannya

di

Persidangan tanggal 28 Agustus 2014 yang meliputi jawaban dalam pokok sengketa dan eksepsi, eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut : 1. Kewenangan Absolut a. Bahwa Penggugat mengaku sebagai anak kandung dari Ny. Dahniar, hasil perkawinan Ny. Dahniar dari suaminya yang lain sebelum menikah dengan ST. Taharuddin; b. Bahwa Penggugat menuntut warisan dari bagian ibunya Ny. Dahniar. Bahwa gugatan aquo adalah masalah pewarisan yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, masalah pewarisan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. 2. Gugatan Lewat Waktu a. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 390/ Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru tanggal 9 Juli 2007 seluas 2.133 m2, Surat Ukur

Halaman 29 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

No. 171/ Jadirejo/ 2005, tertanggal 31 Oktober 2005 atas nama Ir. Yusmadi. b. Bahwa Penggugat dan ibunya Ny. Dahniar pada tanggal 3 Juni 2013 pernah mendatangi seorang pengacara untuk meminta menjadi kuasa hukum. Saat itu Penggugat dan ibunya telah mengetahui penerbitan objek perkara aquo, Sertifikat Hak Milik No. 390/ Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru tanggal 9 Juli 2007 seluas 2.133 m2, Surat Ukur No. 171/ Jadirejo/ 2005, tertanggal 31 Oktober 2005 atas nama Ir. Yusmadi, selanjutnya kuasa hukum tersebut telah mengirimkan beberapa somasi hukum yang menyebut objek perkara aquo, salah satu tembusannya disampaikan ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Jadi penerbitan objek perkara aquo telah diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 3 Juni 2013, oleh karena itu pengajuan gugatan ini telah melampaui tenggang waktu ditentukan oleh peraturan perundang – undangan. 3. Penggugat Tidak Punya Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan. a. Bahwa objek perkara aquo, bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 390/ Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru tanggal 9 Juli 2007 seluas 2.133 m2, Surat Ukur No. 171/ Jadirejo/ 2005, tertanggal 31 Oktober 2005 atas nama Ir. Yusmadi adalah warisan dari ST. Taharuddin. b. Penggugat mengaku sebagai anak kandung dari Ny. Dahniar dari suaminya yang lain sebelum menikah dengan ST. Taharuddin. c. Objek perkara aquo diterbitkan tanggal 9 Juli 2007, saat itu Ny. Dahniar masih hidup oleh karena itu saat penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 390/ Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru tanggal 9 Juli 2007 seluas 2.133 m2, Surat Ukur No. 171/ Jadirejo/ Halaman 30 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

2005, tertanggal 31 Oktober 2005 atas nama Ir. Yusmadi, penggugat belum mempunyai hak waris. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan tanggapan (jawaban) di Persidangan tanggal 11 September 2014 yang berisi jawaban terhadap pokok sengketa dan eksepsi, eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut : 1. Gugatan lewat waktu a. Bahwa para Tergugat II Intervensi telah menerima surat undangan dari Tergugat tertanggal 29 Oktober 2013 untuk melakukan mediasi di kantor Tergugat pada tanggal 1 November 2013 sehubungan dengan objek perkara berdasarkan pengaduan/ somasi Hj. Dahniar (ibu Penggugat) melalui kuasa hukumnya Mince Hamzah tanggal 19 Agustus dan 3 September 2013 kepada Tergugat; b. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 karena telah lewat waktu/ kadaluarsa; 2. Gugatan Penggugat Prematur a. Bahwa lahan yang dijadikan objek perkara adalah harta warisan dari ST. Taharuddin dan saat ini sedang dalam persidangan di peradilan agama; b. Bahwa berhubung Penggugat hanyalah sebagai anak tiri dari ST. Taharuddin dan hanya berhak mewarisi dari bagian warisan Hj. Dahniar; c. Bahwa Penggugat telah menguasai dan mengambil hasil sewa 3 (tiga) lokasi lahan beserta rumah dan ruko yang ada diatasnya dari Halaman 31 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

4 (empat) lokasi harta peninggalan ST. Taharuddin dan Hj. Dahniar sejak Hj. Dahniar masih hidup dan saat ini Penggugat juga menguasai 1 (satu) rumah bulatan termasuk juga hasil sewa 4 (empat) rumah petak yang ada di atas objek perkara; d. Bahwa dalam perkara di peradilan agama para Tergugat II Intervensi bisa menerima permintaan Penggugat terhadap objek perkara untuk dibagi asal saja 3 (tiga) lokasi harta lainnya yang dikuasai Penggugat juga diperhitungkan; Bahwa dengan demikian gugatan ini belum waktunya diajukan karena belum ada bukti yang sah berupa putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dan memiliki bagian terhadap objek perkara sehingga punya kepentingan dalam perkara ini. Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, dibantah oleh pihak Penggugat dalam Repliknya tertanggal 25 September 2014 yang pada pokoknya menolak dengan tegas eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, sebagai berikut: 1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo karena yang dipermasalahkan/ yang menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo adalah masalah pembatalan Keputusan objek sengketa a quo karena proses penerbitan objek perkara dimaksud adalah tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 Undangundang No.5 tahun 1986 jo Undang-undang No.9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 tahun 2009; 2. Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah tidak lewat waktu/ kadaluarsa, karena Penggugat tidak pernah memberikan kuasa Halaman 32 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

kepada Mince Hamzah untuk mempertanyakan Objek perkara a quo, kalaupun ternyata Alm. Hj. Dahniar telah mengetahui objek perkara a quo maka menurut hukum tidak beralasan hukum untuk digeneralisasi bahwa Sarifah/Penggugat sudah dianggap mengetahui objek perkara; 3. Bahwa Penggugat mempunyai hak/kepentingan hukum /legal standing untuk mengajukan gugatan a quo, karena nyata-nyata Penggugat telah dirugikan atas diterbitkannya objek perkara oleh Tergugat karena Penggugat telah mendirikan rumah petak 4 (empat) diatas tanah terperkara; 4. Bahwa gugatan Penggugat tidak prematur karena objek perkara a quo telah bersifat final/mempunyai kekuatan yang berdiri sendiri, individual, dan

tidak

perlu

lagi

mendapat

pengesahan

dari

instansi

atasan/vertikal; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, maka sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada angka pertama, berkaitan dengan “kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara”, yang termasuk dalam eksepsi kewenangan Pengadilan, sedangkan eksepsi Tergugat angka kedua dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi angka pertama berkaitan dengan “Gugatan yang diajukan Penggugat lewat waktu”, yang termasuk dalam eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Halaman 33 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

eksepsi

Tergugat

angka

pertama

sepanjang

berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut; Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No. 390/ Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru tanggal 9 Juli 2007 seluas 2.133 m2, Surat Ukur No. 171/ Jadirejo/ 2005, tertanggal 31 Oktober 2005 atas nama Ir. Yusmadi ( vide bukti

T-1 = T.II.Intervensi.1); adalah termasuk dalam

pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 140/K/TUN/2000), dan telah pula memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan mana berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret yaitu tentang pemberian hak milik tanah, individual yaitu ditujukan kepada Ir. Yusmadi, dan final artinya tidak perlu persetujuan lagi dalam hal ini diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang punya kewenangan tersebut yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat), serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu adanya legalitas kepemilikan tanah kepada Ir. Yusmadi, karenanya terhadap pihak-pihak baik itu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004; Halaman 34 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Menimbang,

bahwa

dengan

demikian

sepanjang

yang

disengketakan dalam perkara ini adalah mengenai soal sah atau tidaknya suatu penetapan tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yang menurut Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat, dan bukan menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas suatu bidang tanah, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikatnya, apakah penerbitannya sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dari aspek kewenangan, prosedural dan substansial, dan bukan menyangkut mengenai kepemilikan atau mengenai hak-hak keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksanya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka eksepsi Tergugat angka pertama, berkaitan dengan “kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara” tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima ; Menimbang,

bahwa

selanjutnya

mempertimbangkan eksepsi Tergugat

Majelis

Hakim

akan

angka kedua dan eksepsi Para

Tergugat II Intervensi angka pertama, terkait dengan “Gugatan yang diajukan Penggugat lewat waktu”; Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dalam perkara ini, diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat atau sebaliknya telah melampaui tenggang waktu menggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Yurisprudensi Mahkamah

Agung

RI

masing-masing

Nomor

:

41

Halaman 35 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 diatur, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa, “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam perkara ini, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V, tengggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis, yakni sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara, dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; Menimbang,

bahwa

unsur

mengetahui,

dan

merasa

kepentingannya dirugikan tersebut bersifat kumulatif, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan, artinya kedua unsur tersebut harus terpenuhi;

Halaman 36 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah, sejak kapan Penggugat terbukti mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati bukti-bukti yang berkaitan dengan tentang tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan dan keterangan saksi yang dihadirkan para pihak, dan dari bukti-bukti dan keterangan saksi yang terkait tersebut, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Hj. Dahniar (Ibu Penggugat), membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 2.133 m2 yang terletak di Jalan Nenas/ Gang Abadi, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru yang dibeli sejak tahun 1957 bersama suaminya ST. Taharuddin (Ayah Tiri Penggugat);

-

Bahwa dari pernikahan Hj. Dahniar (Ibu Penggugat) dengan ST. Taharuddin mempunyai satu orang anak yaitu Ir. Yusmadi (Adik Penggugat/ pemegang objek sengketa) (vide bukti T II. Intervensi-5);

-

Bahwa setelah ST. Taharuddin meninggal, sekitar tahun 2004 Ibu Penggugat meminta Ir. Yusmadi untuk mengurus Sertifikat Hak Milik tanah Ibu Penggugat;

-

Bahwa pada tahun 2012 setelah Ir. Yusmadi meninggal, Ibu Penggugat meminta Penggugat untuk mencari tahu tentang tindak lanjut pengurusan sertifikat hak milik objek sengketa yang diurus Ir. Yusmadi;

-

Bahwa Saksi Penggugat

bernama Zakirudin yang merupakan adik

kandung Hj. Dahniar (Ibu Penggugat) dibawah sumpah menerangkan bahwa Hj. Dahniar mengetahui diatas tanah miliknya telah terbit Halaman 37 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Sertifikat Hak Milik atas nama Ir. Yusmadi lebih kurang satu tahun setelah Ir. Yusmadi meninggal dunia; -

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Penggugat dan Ibu Penggugat melalui kuasa hukumnya Mince Hamzah mengirimkan somasi (vide bukti T-3) kepada Yulita (Tergugat II Intervensi) yang merupakan Istri dari Ir. Yusmadi berdasarkan surat keterangan ahli waris No. 477.20.5/ X/disdukcapil/2013/630 (vide bukti T II. Intervensi-4) yang ditembuskan kepada Tergugat;

-

Bahwa pada tanggal 3 September 2013, Penggugat dan Ibu Penggugat

melalui

kuasa

hukumnya

Mince

Hamzah

kembali

mengirimkan somasi (vide bukti T-4) kepada Yulita (Tergugat II Intervensi ) yang juga ditembuskan kepada Tergugat; -

Bahwa berdasarkan somasi Penggugat dan Ibunya tersebut Tergugat mengirimkan

undangan

gelar

kasus/

mediasi no. 1241/

600-

14.71/X/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 kepada Yulita (Tergugat II Intervensi) yang merupakan istri sekaligus ahli waris Ir. Yusmadi (vide bukti T II Intervensi-6) dan hal ini dibenarkan oleh saksi Para Tergugat II Intervensi bernama Mutaslim dan Syamsurizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut diatas,

dikaitkan

dengan

unsur

mengetahui,

dan

merasa

kepentingannya dirugikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya somasi dari Penggugat dan Ibunya melalui kuasa hukum mereka yang bernama Mince Hamzah kepada Yulita (Tergugat II Intervensi) yang merupakan istri sekaligus ahli waris dari Ir. Yusmadi tertanggal 19 Agustus 2013 dan 3 September 2013 serta undang gelar kasus/ mediasi dari Tergugat tertanggal 29 Oktober 2013 menurut pengetahuan Majelis Hakim, Penggugat sudah mengetahui;

Halaman 38 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Menimbang, bahwa unsur mengetahui berbeda maknanya dengan menerima, artinya Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa, sehingga Penggugat tidak harus menerima Keputusan obyek sengketa, tetapi cukup mengetahui saja, maka unsur mengetahui tersebut telah terpenuhi dengan diajukannya somasi oleh Penggugat dan Ibunya melalui kuasa hukum mereka yang bernama Mince Hamzah kepada Yulita yang merupakan istri sekaligus ahli waris dari Ir. Yusmadi tertanggal 19 Agustus 2013 dan 3 September 2013 serta undangan gelar kasus/ mediasi dari Tergugat tertanggal 29 Oktober 2013 tersebut, maka telah pula membuktikan bahwa Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan obyek sengketa karena tidak akan mungkin Penggugat mengajukan somasi kepada Yulita yang merupakan istri sekaligus ahli waris dari Ir. Yusmadi tertanggal 19 Agustus 2013 dan 3 September 2013 jika bukan karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dengan demikian maka secara hukum unsur mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, keduanya telah terpenuhi; Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Keputusan obyek sengketa a quo, pada tanggal 28 Juni 2014 setelah diperlihatkan oleh anak-anak Almarhum Ir. Yusmadi tidak beralasan hukum, dan gugatan Penggugat baru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2014, di bawah register perkara Nomor : 18/ G/ 2014/ PTUN-Pbr oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Halaman 39 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, Jo SEMA R.I. Nomor : 2 Tahun 1991, angka V, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dinyatakan diterima; Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterimanya eksepsi Tergugat dan esepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan yang diajukan Penggugat lewat waktu maka eksepsi Tergugat dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat

dan eksepsi

Para Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang Halaman 40 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI: Dalam Eksepsi : -

Menerima Eksepsi Tergugat

dan Eksepsi Para Tergugat II

Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ; Dalam Pokok Perkara : -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 197.000,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 14 November 2014, oleh kami GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., sebagai Halaman 41 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Ketua

Majelis

Hakim,

HIMAWAN

KRISBIYANTORO,

S.H.,

dan

MALAHAYATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi; HAKIM ANGGOTA 1, TTD

KETUA MAJELIS HAKIM, TTD

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H. GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. HAKIM ANGGOTA 2, TTD MALAHAYATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI, TTD DEWI MONA SARI, A.Md.

Halaman 42 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.

Perincian Biaya Perkara : - Pendaftaraan gugatan :

Rp.

30.000.-

- ATK

:

Rp.

50.000.-

- Panggilan-panggilan

:

Rp. 100.000.-

- Materai

:

Rp.

12.000.-

- Redaksi

:

Rp.

5.000.-

:

Rp. 197.000.-

Jumlah

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 43 dari 43, Putusan No. 18/G/2014/PTUN.Pbr.