PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa,

PUTUSAN Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara :-------------EDI SAPUTRO, kewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan

mantan

Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Arbes RT. 004 RW.

006,

Kelurahan

Pangkalan

Kerinci

Timur,

Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan; -Selanjutnya disebut sebagai ..……..……PENGGUGAT; MELAWAN : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru; ---------------Dalam hal ini diwakili oleh : -------------------------------------1. Nama

: ROBINSON DP SIREGAR, SH. SIK.;

Pangkat/NRP : AKBP / 67070534; -----------------------Jabatan

: KABIDKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU; ----------------------------------------

2. Nama

: H. RUSLI, SH; -----------------------------

Pangkat/NRP : KOMPOL / 60100151; ------------------Jabatan

:

KASUBBID

BANKUM

BIDKUM

KEPOLISIAN DAERAH RIAU;---------

Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 1 dari 42 halaman

3. Nama

: NERWAN, SH; -----------------------------

Pangkat/NIP : PENATA TK. I / 19680819 199603 1 002 ; -----------------------------------------Jabatan

: ADVOKAT

BIDKUM

KEPOLISIAN

DAERAH RIAU; --------------------------4. Nama

: IMAN ZIADI ZAID, SH; ------------------

Pangkat/NRP : AKP / 65120110; -------------------------Jabatan

: KAUR

LUHKUM

SUNLUHKUM

SUBBID KEPOLISIAN

DAERAH RIAU; --------------------------Keempatnya Warga Negara Indonesia, berkantor di Jalan

Jenderal

Sudirman

No.

235

Pekanbaru,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2012; -----------------------------------------------------------------Untuk selanjutnya disebut sebagai.............TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----------------------------Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 20/PEN/2012/PTUN-Pbr. tertanggal 15 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; ---------------------------------------Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 20/Pen-PP/2012/PTUN-Pbr.

tertanggal 16 Mei 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -------------Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 20/Pen.HS/2012/PTUN-Pbr

Tanggal 30 Mei 2012 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -------------------------------------------------------------------------------------Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


Telah membaca Surat Gugatan Penggugat; ---------------------------Telah melihat bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;--------Telah mendengarkan keterangan Saksi pihak Tergugat;-----------TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2012 dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr, adalah sebagai berikut; ----------------------------------I.

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : -------------------------Surat

Keputusan

No.Pol.

:

Skep/164/VI/2009

Tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI tertanggal 12 Juni 2009 atas nama EDI SAPUTRO NRP. 85100799; II.

DUDUK PERSOALAN (POSITA) DALAM PERKARA INI ADALAH : 1. Bahwa Penggugat adalah mantan Anggota Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/405/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 Tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI Gelombang I Tahun 2005, dengan Pangkat BRIGADIR POLISI DUA NRP. 8510799 terhitung mulai tanggal 1 Juli 2005; --------------------------2. Bahwa Penggugat dinyatakan lulus mengikuti pendidikan pada SPN Pekanbaru lalu penempatan magang/penempatkan pertama kali pada Polda Riau berdasarkan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/417/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005, setelah mengikuti magang pada Polda Riau dan kemudian Penggugat ditempatkan pada Polres Rokan Hulu berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. :



Skep/274/XII/2005 tertanggal 26 Desember 2005, kemudian diangkat

sebagai

penyidik

pembantu

berdasarkan

Surat

Keputusan No.Pol. : Skep/38/III/2007 tertanggal 7 Maret 2007 pada Polres Rokan Hulu; ---------------------------------------------------3. Bahwa Penggugat meniti karir sebagai anggota Polri dan terakhir berpangkat BRIPDA di kesatuan Polres Rokan Hulu dan ditempatkan pada Anggota Sat Samapta; ------------------------------4.

Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas sebagai anggota Polri, dalam rangka membina dan membentuk karakter dan kepribadian serta ikut aktif pada kegiatan anggota Polri, Penggugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memliki kepedulian untuk mendapatkan karier pangkat yang lebih tinggi pada institusi Polri khususnya; ---------------------------------------------

5. Bahwa benar Penggugat memang telah menikah dengan Sdri. Assimarlis namun hal itu dengan keadaan terpaksa karena dipaksa oleh Kabagmin Polres Rokan Hulu, oleh karena sejak dari menikah sampai hari Senin tanggal 13 Juli 2009 Penggugat dengan Sdri. Assimarlis tidak tinggal serumah karena pernikahan tersebut tidak atas dasar cinta dan tidak ada kecocokan antara Penggugat

dengan

Assimarlis

dan

keluarganya

sehingga

pernikahan antara Penggugat dan Assimarlis tersebut tidak bertahan lama karena telah ada akta cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan

Agama

Pasir

Pengaraian

dengan

Nomor:

19/AC/2009/PA/PPg tanggal 14-7-2009, sehingga Penggugat dan Assimarlis secara hukum sudah bukan sebagai pasangan suami isteri lagi; ---------------------------------------------------------------Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


6. Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Assimarlis

pada

tanggal 13 Juli 2009, kondisi Penggugat telah mengalami depresi yang berat selama kurang lebih 2 tahun, hal ini disebabkan tidak lain karena sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh keluarga mantan

istri

Penggugat

dengan

membuat

keluarga

dan

Penggugat mengalami sakit, terutama pada diri Penggugat dengan membuat pikiran Penggugat seolah-olah menjadi orang yang terganggu pikirannya/linglung, dan kondisi yang dialami oleh Penggugat sangat sulit untuk dibuktikan dengan diagnosa secara

medis/ilmu

kedokteran,

sehingga

Penggugat

dan

keluarga dengan segala usaha dan bersusah payah mencari pengobatan baik di Pekanbaru maupun di kota-kota lainnya agar kondisi Penggugat pulih seperti sedia kala/sebelum sakit; ---------7. Bahwa Tergugat pada tanggal 12 Juni 2009, telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dengan keputusan No.Pol.: Skep/164/VI/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas nama Penggugat; -------------8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan juga Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (Beschikking) yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi : ------------------------------------------------



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

gugatan

tertulis

kepada

Pengadilan

yang

berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”; ---------------------------------------------------------------------9. Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga surat keputusan yang dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----------------------“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

berisi

tindakan

hukum

Tata

Usaha

Negara

yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; ----------------10. Bahwa Penggugat tidak menerima secara langsung Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang mana dari institusi Polri diperintahkan Surat Keputusan tersebut untuk disampaikan secara resmi ke alamat yang sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Anggota milik Penggugat, tetapi Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


Penggugat baru mengetahui dan menerima Surat Keputusan a quo pada tanggal 23 Pebruari 2012 dari rekan Penggugat yang sama-sama bekerja sebagai Anggota Kepolisian, pada saat Penggugat berjumpa dijalan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan dalan peraturan perundang-undangan, dengan

demikian

Gugatan

yang

Penggugat

ajukan

ke

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara a quo masih dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : --------------------------------------------------------“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; --------------11. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa

yaitu

No.Pol.

:

Skep/164/VI/2009

Tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas nama Penggugat telah nyata dan jelas serta terbukti secara factual bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi : ----------------------“Alasan-alasan

yang

dapat

digunakan

dalam

gugatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : ---------------------a. Keputusan

Tata

Usaha

Negara

yang

digugat

itu

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; --------------------------------------------------------------------



b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; ----------12. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, Tergugat juga dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa juga bertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diantaranya : ------------------------------------- Azas Keseimbangan (Principle of proportionality), Kesamaan

dalam

proportionality),

mengambil

Azas

Keputusan

bertindak

Cermat

Azas

(Principle

of

(Principle

of

carefulness), Azas keadilan atau kewajaran (principle of reasonable of prohibition of arbitrariness); ------------------------- Azas Keterbukaan/menanggapi harapan yang wajar karena Tergugat tidak menanggapi apa yang seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan sebuah keputusan;----- Azas Proporsionalitas, karena Tergugat mengabaikan segala yang terjadi dalam pemeriksaan yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan, oleh karenanya patut secara hukum apabila Penggugat Mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

untuk

dapat

berkenan

menyatakan

Surat

Keputusan in litis batal atau tidak sah; ------------------------------



Maka

dengan

demikian

Surat

Keputusan

No.Pol.

:

Skep/164/VI/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI tertanggal 12 Juni 2009 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat, dan sangat beralasan hukum jika Surat Keputusan sebagaimana yang dijadikan obyek sengketa a quo untuk dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah; ------------------Bahwa dalam Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan menyatakan Penggugat terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI, melanggar Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2002 dan atau pasal 5 huruf a dan huruf j PP RI No. 2 Tahun 2003 dan atau pasal 12, pasal 13, pasal 14 huruf b PP RI No. 1 Tahun 2003, sehingga Penggugat dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas POLRI; ---------------------13. Bahwa terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa juga telah sangat merugikan Penggugat dengan hilangnya penghasilan tetap yaitu berupa gaji setiap bulan sebagai anggota Polri dan Penggugat tidak ada kesempatan melanjutkan karier sebagai Anggota Polri sehingga jelas membawa efek buruk bagi kehidupan Penggugat saat ini dan ke depannya, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang menyatakan : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” ;----------------------------------------------14. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa atas nama Penggugat juga tidak memperhatikan situasi dan kondisi pada

saat

itu

sehingga

tindakan

Tergugat

juga

telah

bertentangan dengan Pasal 24 PP No. 2 Tahun 2003 yang menyatakan : ------------------------------------------------------------------Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan : ----a. situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi; ---------------b. pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin; ---c. terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera; serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia; --------------15. Bahwa sidang Komisi Kode Etik Polri oleh Polres Rokan Hulu sebenarnya tidak perlu dilakukan kepada Penggugat karena terlalu dipaksakan, sebab pada saat dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri oleh Polres Rokan Hulu dengan memutuskan hukuman disiplin dan sampai berlanjut kepada dikeluarkannya Surat

Keputusan

PTDH

oleh

Tergugat

adalah

tanpa

mempertimbangkan situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi yang dialami oleh Penggugat dan tanpa menjunjung tinggi hak asasi manusia antara lain karena : ---------------------------------a) Penggugat sebagai Terperiksa/Terhukum atau orang tua Penggugat pada saat sebagai saksi tidak boleh berbicara dalam persidangan dan adanya penekanan dari pihak Komisi



sidang tersebut sehingga Penggugat atau orang tua Pengugat tidak dapat berbuat banyak untuk membela diri;---b) Bahwa inti pokok masalah perkara ini karena perkawinan antara Penggugat sebagai Terperiksa/Terhukum dengan Assimarlis dipaksa oleh Kabagmin Polres Rokan Hulu yaitu Kompol Melki Afrizal, akan tetapi sejak tanggal 14 Juli 2009 Assimarlis/Pelapor sudah tidak lagi sebagai Istri sah dari Penggugat sebab antara Penggugat dengan Assimarlis sudah terbit akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian; ---------------------------------------------c) Bahwa pihak Pelapor (Assimarlis) pada saat pemeriksaan diperbolehkan berbicara serta menjelaskan hal-hal yang memberatkan Penggugat sebagai Terperiksa/Terhukum; ----d) Bahwa Saksi-saksi dari pihak Pelapor (Assimarlis) pada saat pemeriksaan juga diperbolehkan menjelaskan hal-hal yang memberatkan Penggugat sebagai Terperiksa/Terhukum; ----16. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kaedah hukum yang berlaku sehingga sampai memberikan sanksi pada Penggugat yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, yang menurut Penggugat tidaklah berdasarkan hukum dan atau merupakan tindakan sewenang-wenang, oleh karenanya patut secara hukum apabila Penggugat Mohon kepada yang terhormat Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk dapat berkenan menyatakan Surat keputusan in litis Batal dan atau Tidak Sah; ----------------------------------------------------------



17. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sangat-sangat jelas merugikan Penggugat dengan melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana yang telah uraikan di atas, hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI, dimana dalam Pasal 9 menyebutkan “Hukuman disiplin berupa : ---------------------------------------------------------------a. Teguran lisan; -------------------------------------------------------------b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; c. Penundaan kenaikan gaji berkala; -----------------------------------d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; -----------------------------------------------------------------------e. Mutasi yang bersifat demosi; ------------------------------------------f. Pembebasan dari jabatan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari; -------------------------------18. Bahwa

jikalau

akhirnya

Penggugat

benar

telah

terbukti

melakukan pelanggaran disiplin maka sudah sewajarnyalah apabila Tergugat terlebih dahulu memberikan hukuman terhadap pelanggaran peraturan disiplin yang lebih ringan jika tidak membuat efek jera bagi Pengugat khusunya baru kemudian memberikan hukuman disiplin yang lebih berat sampai dapat diberhentikan dari dinas polri baik secara dengan hormat atau tidak

dengan

melaksanakannya

hormat, sesuai

tetapi

apakah

dengan

Tergugat

peraturan

telah

perundang-

undangan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 point a hingga f PP No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PP. No. 1 Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ? --------------------------------------------------------19. Bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas secara eksplisit baik dari segi prosedural maupun materi dan alasan dari penerbitan surat keputusan No.Pol. : Skep/164/VI/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI tertanggal 12 Juni 2009 atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/VI/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI tertanggal 12 Juni 2009 atas nama Penggugat dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagaimana semula yakni mengembalikan Penggugat sebagai Anggota Polri pada wilayah Negara Republik Indonesia, serta memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula;III.

PERMOHONAN

PENANGGUHAN

PELAKSANAAN

SURAT

KEPUTUSAN-----------------------------------------------------------------------21. Bahwa apabila obyek sengketa tetap berlaku, maka akan menimbulkan kerugian yang semakin besar secara financial bagi diri Penggugat, karena otomatis tidak ada pendapatan dari sejak terbitnya obyek sengketa sehingga mematikan ekonomi Penggugat sama sekali guna mencukupi kebutuhan hidup bagi Penggugat

sebab

Penggugat

sebagai

tulang

punggung

ekonomi untuk keluarga; --------------------------------------------------Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


22. Bahwa mengingat obyek sengketa dalam perkara ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Juni 2009, maka terdapat alasanalasan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan : ----------------------------------------(2) Penggugat

dapat

mengajukan

permohonan

agar

pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan,

sampai

ada

putusan

Pengadilan

yang

memperoleh kekuatan hukum tetap; ------------------------------(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya; -------------------------23. Bahwa oleh karena terdapat alasan-alasan yang sangat mendesak sebagaimana disebut dalam angka 21 dan 22, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut Surat Keputusan obyek sengketa selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ----------------------Bahwa berdasarkan dall-dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan bunyi amar sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------



DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN : ---------------------------------------------------------------------------- Mengabulkan permohonan penangguhan dengan memerintahkan Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) untuk menangguhkan Surat

Keputusan

No.Pol.

:

Skep/164/VI/2009

Tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI tertanggal 12 Juni 2009 atas nama EDI SAPUTRO NRP. 85100799. selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;DALAM POKOK SENGKETA : -----------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/VI/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI tertanggal 12 Juni 2009 atas nama EDI SAPUTRO NRP. 85100799; ------------------------------------------------3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/VI/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI tertanggal 12 Juni 2009 atas nama EDI SAPUTRO NRP. 85100799; ---------------------------------------4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula atau yang setara dengan itu; ----5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----------------------------------------------------------------------------Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri bernama EDI SAPUTRO untuk Tergugat Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama H. RUSLI, SH. dan NERWAN, S.H.;--------------------------------------------------------------------------Bahwa

atas

Gugatan

Penggugat,

pihak

Tergugat

telah

mengajukan Eksepsi sebelum menjawab terhadap pokok perkara pada persidangan tanggal 06 Juni 2012, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -------------------------------------------------------------Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Tergugat;---EKSEPSI RELATIF (Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);--------1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya melakukan pembohongan yang nyata yaitu dalam dalil gugatannya angka 10 menyebutkan surat keputusan penghentian tidak dengan hormat PTDH (objek sengketa) diterimanya tanggal 23 Februari 2012 dari rekannya yang sama-sama bekerja sebagai anggota Polri pada saat berjumpa di jalan, sedangkan pada kenyataannya Penggugat bukan menerima tanggal 23 Februari 2012 melainkan pada tanggal 22 Agustus 2009 sebagaimana bukti tanda terima yang ditandatangni oleh Penggugat (bukti T-1) dengan tenggang waktu 1.200 (seribu dua ratus) hari; ---------------------------------------------------------------------------2. Bahwa oleh karena penyerahan surat obyek perkara a quo sudah melebihi Sembilan puluh hari, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara”, maka gugatan tersebut sudah kadaluarsa dan tidak layak disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; -----------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, demi kepastian hukum kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut : ------------------------------------------------------1. Menerima eksepsi Tergugat; ------------------------------------------------------2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklard); --------------------------------------------------------------------------------Bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Eksepsi pada persidangan tanggal 20 Juni 2012, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut: Bersama ini Penggugat mengajukan Replik terhadap Eksepsi Tergugat yang dengan tegas menolak terhadap dalil Eksepsi Tergugat kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Penggugat sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat dengan secara tegas menolak terhadap dalil eksepsi

angka

1

yang

menyatakan……

sedangkan

pada

kenyataannya penggugat bukan menerima tanggal 23 Februari 2012 melainkan pada tanggal 22 Agustus 2009 sebagaimana bukti tanda terima yang ditanda tangani oleh Penggugat (bukti T1) dengan tenggang waktu 1.200 (seribu dua ratus);----------------------Bahwa dapat Penggugat jelaskan, pada tanggal 22 Agustus 2009 Penggugat saat itu sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


Daerah Selasih di Jalan Rumah Sakit No. 01 Pangkalan Kerinci selama 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal 20 sampai dengan 26 Agustus 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Istirahat/Sakit Nomor: 2615/440/I-I/2009 tertanggal

20 Agustus 2009 (bukti P-1). dan

setelah Penggugat teliti dan cermati antara Bukti P-1 dengan Bukti T1 terdapat adanya perbedaan tempat/wilayah, bukti P-1 tertulis Pangkalan Kerinci, 20 Agustus 2009, sedangkan Bukti T-1 tertulis Ujung Batu, 22 Agustus 2009; -------------------------------------------------Dengan demikian bagaimana mungkin Penggugat pada waktu yang bersamaan berada di dua tempat wilayah kabupaten yang berlainan, dimana Ujung Batu terdapat di wilayah Kabupaten Rokan Hulu (bukti T-1) sedangkan Pangkalan Kerinci berada di wilayah Kabupaten Pelalawan (bukti P-1), sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap objek sengketa atas nama Penggugat dikaitkan dengan bukti T-1 telah diterima dan ditandatangani oleh orang yang tidak berhak dan dapat disimpulkan bahwa disini terdapat adanya kesalahan prosedur yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Rokan Hulu selaku bawahan dari Tergugat dalam menyampaikan objek sengketa a quo sehingga apa yang didalilkan Eksepsi Tergugat angka 1 dengan sendirinya telah terbantahkan secara hukum; ---------2. Bahwa menurut penjelasan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ”Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”; -----------------------------------------------------------------------



Sehingga jika dicermati sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa a quo masih dalam tenggang waktu yaitu Sembilan

puluh hari

itu

dihitung

sejak

hari diterimanya

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;; --------------------------Dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat angka 2 tidak dapat dikenakan terhadap objek sengketa a quo karena tentang tenggang waktu dalam perkara ini harus dilihat secara kasuistis (dapat dibaca kembali uraian angka 1 diatas ) sebab objek sengketa diterima dan diketahui oleh Penggugat seperti yang tertulis dalam dalil gugatan Penggugat angka 10; --------------------------------------------------------------Berdasarkan fakta-fakta/alasan–alasan hukum di atas dan buktibukti yang dilampirkan yang diajukan oleh Penggugat dalam Replik ini, dapat disimpulkan bahwa mengenai eksepsi tenggang waktu terhadap pengajuan gugatan objek sengketa a quo masih sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sela yang berbunyi sebagai berikut : -----------------1. Menolak Eksepsi Tergugat; --------------------------------------------------------2. Menerima Replik Penggugat; -----------------------------------------------------3. Menyatakan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----------------------------------------------------



4. Menyatakan tetap melanjutkan perkara ini sampai adanya putusan akhir; -------------------------------------------------------------------------------------Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang termuat dalam Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 04 Juli 2012, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : ----------------------------------Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Tergugat :-1. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat (BRIPDA EDI

SAPUTRO)

telah dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan dan prosedur yang berlaku khususnya peraturan dalam instansi Kepolisian Republik Indonesia PP No.1 Tahun 2003, Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006 yaitu : ------------------------------------------------------------------1) Adanya Laporan Polisi No. Pol.: LP/01/III/2009/P3D tanggal 24 Maret 2009 a.n. EDI SAPUTRO telah melakukan perbuatan yang melanggar sumpah janji anggota Polri, dan menikah dengan seorang perempuan bernama OKTAVINA NOVALIA sementara sebelumnya sudah mempunyai isteri secara sah dan kedinasan dengan ASSIMARLIS; ---------------------------------------------------------2) Berdasarkan

Laporan

Polisi

tersebut,

selanjutnya

Unit

P3D/Provost Polres Rokan Hulu melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bukti-bukti yaitu keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk dan bukti surat serta keterangan terperiksa yang kemudian menjadi berkas perkara No. Pol.: B/843/XII/2008/P#D tanggal 24 Desember 2008; -------------------------------------------------Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


3) Bahwa dari hasil pemberkasan tersebut Provos Polres Rokan Hulu unit P3D melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Ankum Penggugat, selanjutnya Ankum terperiksa (Kapolres Rokan Hulu) memerintahkan kepada Kanit P3D untuk meminta saran dan pendapat hukum kepada pembinaan fungsi hukum Polda Riau guna mendapatkan saran pendapat hukum terhadap penyelesaian perkara Penggugat EDI SAPUTRO; ---------------------------------------4) Bahwa berdasarkan surat permintaan saran dan pendapat hukum Polres Rokan Hulu No. Pol.: R/97/III/2009/P3D, Maret 2009 telah memberikan saran pendapat hukum an. BRIPDA EDI SAPUTRO Nrp 85100799 yang intinya perbuatan terperiksa secara yuridis telah memenuhi unsur pasal 13 ayat (1) PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri; ------------------------------------5) Berdasarkan saran pendapat hukum fungsi pembinaan hukum Polda Riau dan analisa berkas perkara, pada tanggal 24 Maret 2009 Kanit P3D Polres Rokan Hulu kepada Ankum (Kapolres Rokan HUlu) untuk membentuk Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya Kapolres Rokan Hulu telah mengeluarkan surat Keputusan Pembentukan Pejabat Komisi Kode Etik (Polres Rokan Hulu) dengan surat keputusan No. Pol.: SKEP/01/III/2009 tanggal 24 Maret 2009; ------------------------------------------------------------------6) Bahwa setelah dibentuknya susunan sidang Komisi Kode Etik maka pada tanggal 20 April 2009 komisi yang menyidangkan perkara terperiksa BRIPDA EDI SAPUTRO dimana dalam proses persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan buktibukti

lainnya

kemudian,

Pejabat


Komisi

Kode

Etik

Polri


berkesimpulan BRIPDA EDI SAPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) PP RI No. 1 Tahun 2003 yaitu telah terbukti melakukan pelanggaran, melanggar sumpah/janji anggota Kepolisisan Negara Republik Indonesia, perbuatan dan perilaku menikah dengan seorang wanita bernama OKTAVINA NOVALIA, tanpa izin sementara sebelumnya sudah mempunyai ikatan

perkawinan

secara

sah

dan

kedinasan

dengan

ASSIMARLIS; --------------------------------------------------------------------7) Bahwa setelah adanya putusan sidang Komisi Kode Etik terhadap terperiksa BRIPDA EDI SAPUTRO (Penggugat) No. Pol.: Skep/01/V/2009/P3D tanggal 20 April 2009, selanjutnya pejabat Komisi Kode Etik memberikan saran pertimbangan kepada Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik (Kapolres Rokan Hulu) tentang Pemberhentian tidak dengan hormat an. BRIPDA EDI SAPUTRO selanjutnya Kapolres mengusulkan ke Kapolda RIAU untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat a.n. BRIPDA EDI SAPUTRO; -------------------------------------8) Bahwa Kapolda Riau setelah menerima usulan dari Kapolres Rokan Hulu selaku ankum terperiksa dan berkas lainnya selanjutnya

Kapolda

Riau

menerbitkan

surat

keputusan

pemberhentian tidak dengan hormat a.n. BRIPDA EDI SAPUTRO No. Pol.: Skep/164/VI/2009tanggal 12 Juni 2009, hal ini sesuai dengan surat keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 11 November 2003 yang pada intinya menyatakan bahwa wewenang Kapolri didelegasikan kepada Kapolda Riau tentang



pengakhiran dinas anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang sifatnya (PPTDH); -------------------------------------------------------2. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 poin 5 dan 6 yang menyatakan Penggugat (EDI SAPUTRO) mengakui telah menikah dengan pelapor sdri. ASSIMARLIS karena tidak ada kecocokan dan tidak didasarkan atas suka sama suka dan cinta dan alasan klasik lainnya sehingga akhirnya melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama

Pasir

Pengaraian

dengan

Nomor

Akta

Cerai

:

19/AC/2009/Ppg tanggal 14 Juli 2009 yang pada akhirnya saksi mengalami depresi dan trauma; -------------------------------------------------Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak berterus terang dan cenderung menutupi persoalan yang sebenarnya dalam gugatannya sehingga mengaburkan inti masalah yang menjadi penyebab diberhentikannya secara tidak dengan hormat Penggugat, bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali, Penggugat EDI SAPUTRO telah melakukan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang benama ASSIMARLIS secara kedinasan dengan surat izin kawin No. Pol.; SIK/22/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007, dari Kapolres Rokan Hulu AKBP RISYAPUDIN NURSIN, SIK dan tanpa sepengetahuan isteri yang sah Penggugat melakukan poligami dengan perempuan lain yang bernama OKTAVINA NOVALIA tanpa seizin isteri yang sah yaitu ASSIMARLIS dan telah pula melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terhadap isteri sah ASSIMARLIS tanpa mendapat persetujuan dari dinas sebagaimana seorang anggota Polri yang terkait dengan aturan yang diatur dalam institusi Polri berdasarkan Perkap No. 9 Tahun 2010 tentang tata cara izin kawin, cerai, rujuk dilingkungan Polri, jadi jelaslah pemberhentian tidak Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


dengan hormat yang dilakukan oleh Tergugat semuanyan akibat dari perbuatan Penggugat sendiri yang tidak mentaati sumpah janji seorang anggota Polri; -------------------------------------------------------------3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 mengatakan Penggugat tidak menerima secara langsung surat keputusan obyek yang disengketakan tetapi Penggugat baru mengetahuinya melalui rekan Penggugat sesama bekerja di kepolisisan, sewaktu berjumpa di jalan pada tanggal 23 Februari 2012; ------------------------------------------Bahwa pernyataan tersebut sangatlah premature dan mengada-ada dan sulit diterima secara logika, karena Penggugat in casu obyek perkara yang dipersengketakan telah terlebih dahulu mengetahuinya semenjak sidang Komsisi Kode Etik digelar pada yang menolak keberatan tersebut, bahwa surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian atas nama BRIPDA EDI SAPUTRO telah disampaikan secara patut sesuai peraturan yang berlaku di Institusi Polri dimana putusan tersebut telah sampaikan pada tanggal 10 April 2009 yang putusannya PTDH dan Penggugat telah pula menanggapi putusan tersebut dengan mengajukan keberatan kepada Kapolres Rokan Hulu tanggal 27 April 2009 dan Kapolres Rokan hulu telah pula memberikan jawaban yang menolak keberatan tersebut, bahwa surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian atas nama BRIPDA EDI SAPUTRO telah disampaikan secara patut sesuai peraturan yang berlaku di Intitusi Polri dimana putusan tersebut telah disampaikan oleh Tergugat kepada Kapolres Rokan Hulu selaku Ankum dan Kapolres Rokan Hulu melalui Kabag Min telah mengumumkan pada apel pagi dan telah pula memberitahukan surat keputusan tersebut Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


kepada yang bersangkutan pada tanggal 12 Juni 2009 yang diterima langsung oleh Penggugat dan sangat naïf kalau Penggugat mengingkarinya. Untuk itu tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sudah lewat waktu sehingga patut ditolak dan daluarsa;----------4. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan oleh Tergugat (Kapolda Riau) terhadap BRIPDA EDI SAPUTRO dengan Surat Keputusan No. Pol.: Skep/164/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di Institusi Polri dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan memperhatikan Azas Keseimbangan (Principle Of Proportionality) yaitu keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap insitusi Polri serta azas keadilan terhadap norma-norma hukum positif serta azas keadilan terhadap pengaduan yang dilakukan oleh ASSIMARLIS (isteri yang sah) dan azas kepastian hukum sehingga anggota Polri yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga merusak TRIBRATA sebagai falsafah anggota Polri, dengan demikian pemberhentian tersebut telah dipertimbangkan demi kelangsungan Polri yang dicintai masyarakat bukan karena kepentingan individu; --------------------------------------------5. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat bertentangan dengan pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 dan berakibat kepada hilangnya penghasilan tetap Penggugat setiap bulannya; -----------------------------Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan Tergugat adalah Penggugat (BRIPDA EDI SAPUTRO) terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal 13 ayat (1) PPRI. Nomor 1 Tahun 2003 Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


dan bukan pasal 13 PP RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang pelanggaran disiplin anggota Polri dan konsekuensi dari keputusan tersebut tentu secara yuridis materil Penggugat tidak berhak lagi menerima penghasilan dari Negara; ---------------------------------------------------------Bahwa yuridiksi/domein komisi kode etik Polri adalah menilai secara materil apakah anggota Polri yang disidangkan terbukti atau tidak terhadap perkara yang disangkakan ?, dan apa yang diputuskan oleh Komisi Kode Etik sifatnya final (pasal 11 ayat (7) Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2006), dengan demikian juga pasal 2 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2006 ditegaskan bahwa Komisi Kode Etik bersifat otonom, dengan demikian secara pembuktian/yuridis materil putusan Komsisi Kode Etik tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat diuji oleh pihak manapun, kecuali yang terkait dengan kesalahan prosedural atau yang berkaitan dengan kompetensi;--6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 angka 16, 17, 18 dalam gugatannya cenderung tidak menerima putusan tersebut dan berdalih situasi dan kondisi tanpa pernah mempertimbangkan bagaimana perbutan terperiksa dan hak azasi orang lain sebagaimana terungkap di bukti berita acara persidangan tanggal 20 April 2009, benar dalam persidangan KKEP telah dihadirkan saksi-saksi yaitu orang tua Sdri. OKTAVINA NOVALIA an. JASNIARTI Binti JUSAN yang pada pokoknya

mengakui

bahwa

terperiksa

telah

melakukan

hubungan suami isteri dengan perempuan bernama OKTAVINA NOVALIA tanpa ikatan perkawinan, demikian juga terperiksa dalam persidangan pada intinya mengakui bahwa ia telah melakukan hubungan suami isteri dengan perempuan bernama



OKTAVINA NOVALIA dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tanpa ada ikatan perkawinan; ------------------------------------------------------------Bahwa dalam BAP pendahuluan pasangan kumpul kebo terperiksa juga mengakui bahwa ia telah melakukan hubungan suami isteri dengan terperiksa dan dikaruniai 1 (satu) orang anak tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah; -----------------------------------------------------Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, bahwa proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap EDI SAPUTRO (Penggugat) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Polri dalam rangka menegakkan hukum dan wibawa Polri ditengah masyarakat dan sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; --------------------------------------------------------------Kami mohon kepada Bapak Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : ---------------------------1. Menolak

seluruh

gugatan

Penggugat

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ---------------------2. Menyatakan

Surat

Keputusan

Kapolda

Riau

No.

Pol.:

Skep/164/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH) a.n. BRIPDA EDI SAPUTRO adalah sah menurut hukum; -------------------------------------------------------3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; -----------------------------------------------------------------------------Bahwa

untuk

membuktikan

serta

menguatkan

dalil-dalil

gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti P-1 Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


sampai dengan Bukti P-12 dan bukti ad informandum-1 sampai dengan 4 serta telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya, adalah sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------1.

Bukti P – 1

: Foto Copy Surat Keterangan Istirahat/Sakit Nomor : 2615/440/I-I/2009 tertanggal 20 Agustus 2009 (sesuai dengan aslinya);-----

2.

Bukti P – 2

: Foto Copy Surat Keputusan No. Pol : Skep/405/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2005 (foto copy dari foto copy);-------------------------------------

3.

Bukti P – 3

: Foto Copy Surat Keputusan No. Pol : Skep/417/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang I Tahun 2005 (sesuai dengan aslinya);-----------------

4.

Bukti P – 4

: Foto Copy Surat Keputusan No. Pol : Skep/19/VII/2005 tanggal 04 Juni 2005 tentang

Penetuan

Kelulusan

Siswa

Diktuba Gasum Polri Gelombang I Tahun 2005 (sesuai dengan aslinya);----------------5.

Bukti P – 5

: Foto

Copy

Ijazah

No

Reg.

Pol

:

IJZ/129/VII/2005/SPN tanggal 04 Juli 2005 (sesuai dengan aslinya);-----------------------6.

Bukti P – 6

: Foto Copy Surat Keputusan No. POL :



SKEP/18/XII/2005 tanggal 02 Desember 2005 tentang Kelulusan Mengikuti Magang Siswa Diktukba Polri Gel I 2005 dan Siswa Polwan Angkatan XXXI TA 2005 (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------7.

Bukti P – 7

: Foto Copy Surat Keterangan Reg. No. Pol: SK/05/XII/2005/RES ROHUL tanggal 2 Desember 2005 (sesuai dengan aslinya);--

8.

Bukti P – 8

: Foto Copy Surat Keputusan No. Pol : Skep/274/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005

tentang

Penempatan

Pertama

Bintara Polri Gelombang I TA 2005 Di Lingkungan Polda Riau (sesuai dengan aslinya);---------------------------------------------9.

Bukti P – 9

: Foto Copy Surat Keputusan No. Pol : Skep/38/III/2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Pengangkatan Penyidik Pembantu (sesuai dengan aslinya);------------------------

10. Bukti P – 10

: Foto Copy Surat Keputusan No. Pol : Skep/164/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------------

11. Bukti P – 11

: Foto

Copy

Akta

Cerai

Nomor

:

159/AC/2009/PA/PPg tanggal 14 Juli 2009



(sesuai dengan aslinya);-----------------------12. Bukti P – 12

: Foto Copy Kutipan Akta Nikah (Foto Copy); -----------------------------------------------

13. Ad informandum-1

: Foto Copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. H.B. Saanin Padang, Nomor : 265/CK-I/PPG-SG tertanggal 15 Juli 2009 (sesuai dengan aslinya);-----------


: Foto Copy Surat Keterangan Dokter dari Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin Mitra Sehat Pkl. Kerinci, tertanggal 16 Agustus 2009 (sesuai dengan aslinya);-----


: Foto Copy Surat Keterangan Dokter dari Medical Clinic PT. Margie Andalan Nomor: 10/SKI/BAYAS/2009,

(sesuai

dengan

aslinya);--------------------------------------------16. Ad informandum-4

: Foto Copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru, Nomor: 441.3/PS.YM.8/56.56, tertanggal 8 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya);-----------------

Bahwa

untuk membuktikan

serta menguatkan dalil-dalil

sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 11 serta telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------------1.

Bukti T – 1

: Foto Copy Laporan No. Pol. : LP/01/III/2009/P3D



tanggal 24 Maret 2009 (sesuai dengan aslinya); --2.

Bukti T – 2

: Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 05 Januari 2000 (sesuai dengan aslinya); ----------------

3.

Bukti T – 3

: Foto

Copy

Surat

Keputusan

No.

Pol.

:

SKEP/01/III/2009 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri tanggal 24 Maret 2009 (sesuai dengan aslinya); --------------------------------------------4.

Bukti T – 4

: Foto Copy Keputusan Komisi Kode Etik Polri No. Pol. : Skep/01/IV/2009/P3D tanggal 20 April 2009 (sesuai dengan aslinya); -----------------------------------

5.

Bukti T – 5

: Foto Copy Salinan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/164/IV/2009 tanggal 12 Juni 2009 (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------------

6.

Bukti T – 6

: Foto Copy Saran dan pendapat hukum An. BRIPDA

EDI

SAPUTRO

No.

Pol.

:

R/128/III/2009/Bid Binkum tanggal 16 Maret 2009 (sesuai dengan aslinya); ----------------------------------7.

Bukti T – 7

Foto Copy Fhoto Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 20 April 2009 (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------------

8.

Bukti T – 8

Foto Copy Tanda Terima tanggal 22 Agustus 2009 (sesuai dengan aslinya); -----------------------------------

9.

Bukti T – 9

Foto Copy

Identitas Suami/Isteri tanggal 25

Agustus 2008 (Foto Copy); ------------------------------10.

Bukti T – 10

Foto Copy Kutipan Akta Nikah (Foto Copy); ---------

11.

Bukti T – 11 : Foto

Copy

Petunjuk


Teknis

Nomor

Pol:


JUKNIS/01/III/1981

tantang

Perkawinan,

Perceraian dan Rujuk bagi Anggota POLRI (Foto Copy);----------------------------------------------------------Bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu; -----------------------------Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu : ---------------------------MARTA KUSUMA yang

pada pokoknya

memberikan keterangan di

bawah sumpah adalah sebagai berikut : -------------------------------------------

Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polisi pada Polres Rokan Hulu;

-

Bahwa Saksi dahulu satu kantor dengan Penggugat; ----------------------

-

Bahwa pada tanggal 20 Aparil 2009 ada sidang komisi kode etik di Aula Bayangkari Polres Rokan Hulu; -------------------------------------------

-

Bahwa menuerut Saksi pendamping Penggugat saat itu adalah Wakapolres; ---------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa setelah ditunjukkan bukti T-7, Saksi tidak dapat menunjukkan pendamping dari Penggugat; -----------------------------------------------------

-

Bahwa fungsi dari pendamping untuk meringankan terperiksa dengan syarat harus seorang perwira; ----------------------------------------------------

-

Bahwa hasil dari sidang komisi kode etik berupa PTDH; ------------------

-

Bahwa Saksi yang memberikan surat keputusan PTDH kepada Penggugat; -----------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-1, Saksi tidak tahu Penggugat sedang sakit pada saat tanggal diberikannya surat keputusan PTDH;

-

Bahwa saat penyerahan surat keputusan PTDH tidak ada orang lain selain saksi dan Penggugat; ------------------------------------------------------



-

Bahwa setiap anggota yang akan menikah harus mendapat izin dari atasannya; -----------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat sudah menikah dengan seorang PHL bernama Assimarlis di Polres Rokan Hulu, tetapi keduanya tidak tinggal satu rumah;------------------------------------------------------------------Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal

01 Agustus 2012 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan tetap pada dalil-dalil jawabannya, ---------------------------------------------------Bahwa

untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala

sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara

Persidangan

dan merupakan

bagian tak terpisahkan dalam

putusan ini;---------------------------------------------------------------------------------Bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;--------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang berisi tentang eksepsi pada tanggal 06 Juni 2012, dan mengajukan jawaban tentang pokok sengketa, yang diajukan pada tanggal 04 Juli 2012; -----------------------------------------DALAM EKSEPSI------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam jawabannya, menyangkut eksepsi tentang tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------Bahwa Penggugat bukan menerima objek sengketa pada tanggal 23 Februari 2012 melainkan pada tanggal 22 Agustus 2009; --------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan pokok Perkara tersebut, masing-masing pihak tidak mengajukan Replik dan Duplik secara tertulis, melainkan secara lisan dengan mengatakan bahwa masing-masing pihak tetap pada dalil-dalil gugatan dan bantahannya;----Menimbang bahwa, sebelum membahas masalah pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membahas masalah eksepsi;----------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas masalah eksepsi dari Tergugat tentang Tenggang Waktu;--------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa, gugatan dapat diajukan hanya

dalam tenggang

waktu

90

hari

sejak

diterimanya

atau

diumumkannya Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara;------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu : Surat Keputusan No.Pol.: Skep/164/VI/2009 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama EDI SAPUTRO NRP. 85100799 (vide bukti T-5 dan P10) Bahwa walaupun masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat hanya mengajukan Fotocopy dari masing-masing Objek Sengketa namun dalam persidangan kedua belah pihak telah mengakui bersama-sama dan tidak ada keberatan akan keabsahan Objek Sengketa; ------------------



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara lain : --------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah mantan Anggota Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/405/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 Tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI Gelombang I Tahun 2005, dengan Pangkat BRIGADIR POLISI DUA NRP. 8510799 terhitung mulai tanggal 1 Juli 2005; ----------------------------------------------------------------2. Bahwa Tergugat pada tanggal 12 Juni 20009, telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dengan Keputusan No.Pol.: Skep/164/VI/2009 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama Penggugat; ------------3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan juga Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (Beschikking) yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi : ----------------------------------------------------“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

oleh

suatu

Keputusan Tata Usaha

Negara

dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”; -------------------------Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


4. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa

yaitu

No.Pol.:

Skep/164/VI/2009

Tentang

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI atas nama Penggugat telah nyata dan jelas serta terbukti secara factual bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi : ----------------------------------------------------“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : ----------------------------------------------a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---------------b. Badan

atau

Pejabat

Tata

Usaha

Negara

pada

waktu

mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; ------------------------------------------Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat juga dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diantaranya : ---------------- Azas

Keseimbangan

Kesamaan

dalam

(Principle mengambil

of

proportionality),

Keputusan

(Principle

Azas of

proportionality), Azas bertindak Cermat (Principle of carefulness), Azas keadilan atau kewajaran (principle of reasonable of prohibition of arbitrariness); --------------------------------------------------Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


- Azas Keterbukaan/menanggapi harapan yang wajar karena Tergugat

tidak

menanggapi

apa

yang

seharusnya

jadi

pertimbangan sebelum menerbitkan sebuah keputusan;-------------- Azas Proporsionalitas, karena Tergugat mengabaikan segala yang terjadi

dalam

pemeriksaan

yang

seharusnya

menjadi

pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan, oleh karenanya patut secara hukum apabila Penggugat Mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk dapat berkenan menyatakan Surat Keputusan in litis batal atau tidak sah; -------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa, Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Mei 2012 dibawah register Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.; -------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan bukti ad informandum 1 sampai dengan 4 yang dilampirkan dalam Kesimpulan Penggugat yang telah berneterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya tanpa mengajukan saksi-saksi; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dengan mengajukan 1 (satu) orang saksi; ----------------------------------------------------



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 23 Februari 2012; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhdap dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya tentang eksepsi yang mengatakan bahwa Penggugat melakukan kebohongan, karena bukan menerima objek sengketa pada tanggal 23 Februrai 2012 melainkan tanggal 22 Agustus 2009; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut : -------------------------------------------------------1. Bahwa benar Penggugat meniti karir sebagai anggota Polri dan terakhir berpangkat BRIPDA di kesatuan Polres Rokan Hulu dan ditempatkan pada Anggota Sat Samapta (vide bukti P-3);---------------2. Bahwa benar Penggugat memang telah menikah dengan Sdri. Assimarlis dan telah melakukan perceraian berdasarkan Akta Cerai (vide bukti P-11); -------------------------------------------------------------------3. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2009 dikeluarkan Surat Keputusan No. Pol.: SKEP/01/III/2009 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Kepolisian Resort Rokan Hulu; (vide bukti T-3); ----------------------------------------------------4. Bahwa benar Penggugat telah menjalankan sidang Komisi Kode Etik pada tanggal 20 April 2009 dan telah terbit Keputusan Komisi Kode Etik Polri No.Pol.: Skep/01/IV/2009/P3D tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik (vide bukti T-4 dan T-7); ------------------------------------



Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Tergugat mengajukan saksi yang bernama Marta Kusuma yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi sebagai anggota polisi Polres Rokan Hulu, telah diamanatkan untuk menyampaikan Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau No.Pol.: Skep/164/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 yang terhitung mulai tanggal 30 Juni 2009, dimana saudara saksi bertemu langsung dengan Penggugat dan menyerahkan surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo pada tanggal 22 Agustus 2009 (vide bukti T-8); ---------------------------Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa setelah menerima pemberitahuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap diri Penggugat yang diserahkan oleh saudara Marta Kusuma pada tanggal 22 Agustus 2009, berarti jika dihitung mulai tanggal 22 Agustus 2009 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2012, gugatan sudah melewati tenggang waktu 90 hari, sebagaimna yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengajukan gugatan, maka dalil eksepsi Tergugat menyangkut lewat waktu atau jatuh tempo, haruslah dinyatakan diterima; -----------------------------------------------



DALAM POKOK SENGKETA; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa dan permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa serta terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya; --------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang

Nomor

5

Tahun

1986,

Majelis

Hakim

bebas

menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; ---------------------------------------Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; ---------------------------------MENGADILI : DALAM EKSEPSI : ---------------------------------------------------------------------- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu; -------------------Putusan Nomor : 20/G/2012/PTUN-Pbr.


DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; ------------------------------ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah); ---------------------------Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari KAMIS tanggal 02 AGUSTUS 2012 oleh kami FARI RUSTANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI ASIMAH, S.H. dan ANDI NUR INSANIYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum pada hari RABU tanggal 08 AGUSTUS 2012 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasa Hukumnya ;-----------------------------------------HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

DEWI ASIMAH, S.H.

FARI RUSTANDI, S.H.

Ttd

2. ANDI NUR INSANIYAH, S.H. PANITERA PENGGANTI, ttd

NUR SUJUD, S.H.



Rincian Biaya perkara : - Pendaftaran Gugatan

: Rp.

30.000,-

- ATK

: Rp.

50.000,-

- Panggilan

: Rp.

50.000,-

- Redaksi

: Rp.

5.000,-

- Materai

: Rp.

6.000,-

: Rp.

141.000,-

Jumlah

(seratus empat puluh satu ribu rupiah);



PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa,

Recommend Documents