PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa,

PUTUSAN Nomor : 27/G/2015/PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------SUSIYUSNI,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,Tempat tinggal Perumahan Graha Hang

Tuah

Permai

RT.001

RW.025

Kelurahan

Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -------------1. ASWIN E. SIREGAR, S.H., M.H. ----------------------2. S. MUNIR, S.H., M.H. ------------------------------------3. DAVIT SAPUTRA, SHI. ----------------------------------Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ASEGAR & REKAN, Jalan Yos Sudarso No.2 F Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.43/KK-ASEGAR/VI/15 tanggal 19

Juni

2015,

selanjutnya

disebut

sebagai

..........................………………………….PENGGUGAT ; MELAWAN: 1.

KEPALA

KANTOR

PERTANAHAN

berkedudukan

di

Jalan

KABUPATEN Letnan

Boyak

KAMPAR, No.

18

Bangkinang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : ------------------------------------------------------------1. ADLI MUKHTAR LUTFI. ---------------------------------2. MEILISA FITRIAH, S.H. ----------------------------------3. SUSILO RAHARJO, S.H. --------------------------------4. MAS'UD, S.H. -----------------------------------------------5. HERI, S.H. ----------------------------------------------------

Halaman 1 dari 63 halaman. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-Pbr.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri

Sipil

pada

Kantor

Pertanahan

Kabupaten Kampar, berkantor Jalan Letnan Boyak No.18 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.971/SK-14.01/VII/2015

tanggal

02

Juli

2015,

selanjutnya disebut sebagai ................... TERGUGAT ; 2.

LILIANA

CHANDRA,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Danau Agung 14/30 RT.007/016 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,

dalam hal ini telah

memberi kuasa kepada : --------------------------------------1. JONAS D.P. MODOK, S.H. -----------------------------2. JOHN H. PIGALAO, S.H., M.Kn. ---------------------3. BAJU SULISTIONO, S.H., M.H. -----------------------Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat JONAS D.P. MODOK & REKAN, Jalan Delima Barat IC Blok T No. 13 Lebak Bulus Jakarta Selatan 12440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2015 selanjutnya disebut sebagai.........................TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, --------------------------Telah membaca : ------------------------------------------------------------------------1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 25 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 2015, dibawah Register Perkara Nomor : 27/G/2015/PTUNPbr; ---------------------------------------------------------------------------------------2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN-MH/2015/PTUN.Pbr,

tanggal

29

Juni

2015

tentang


Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; ----------------------------------------------------------------------------3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN-PP/2015/PTUN.Pbr tanggal 29 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; ---------------------------4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN-HS/2015/PTUN.Pbr tanggal 13 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang; --------------------------------------------------5. Surat Permohonan dari pihak ketiga secara tertulis tertanggal 29 Juli 2015 atas nama LILIANA CHANDRA untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini; ---------------------------------------------------------------------6. Putusan Sela Nomor : 27/G/2015/PTUN-Pbr tanggal 11 Agustus 2015 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama LILIANA CHANDRA dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi; -------7. Telah membaca

dan

meneliti

surat-surat bukti dan mendengar

keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan; ------------8. Telah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK SENGKETA : Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Juli 2015, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------I. Tenggang Waktu--------------------------------------------------------------------Bahwa objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 04 Juni 2015 berdasarkan panggilan sidang di Pengadilan Negeri


Bangkinang, sedangkan gugatan diajukan tanggal 22 Juni 2015, maka beralasan hukum gugatan Penggugat DAPAT DITERIMA untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : ---------------------------------------------------“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. ---------------------II. Kepentingan Penggugat----------------------------------------------------------Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan kepentingan memanfaatkan

Penggugat, tanah

dimana

milik

Penggugat

Penggugat

tidak

tersebut

dapat

sebagaimana

mestinya, sehingga gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : ------------------------------------------------------(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”; ------------III. Dasar Gugatan------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan

Raya

Bangkinang

-

Pekanbaru

Desa

Rimbo

Panjang


Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3965 tanggal 25 Mei 2007 dengan luas 13.247 M2, sebagaimana

yang

diuraikan

dalam

Surat

Ukur

No.

2949/17.07/R/2007 tanggal 24 Mei 2007 ; ------------------------------------2. Bahwa tanah tersebut di atas, diperoleh oleh Penggugat dengan cara jual beli dengan H. Basir Mahyuddin berdasarkan Akta Jual Beli No. 1130/ 2008 tertanggal 15 April 2008 yang dibuat oleh ALI ARBEN, SH Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Pekanbaru ;-------3. Bahwa sebelum peralihan hak milik tanah tersebut kepada Penggugat, H.

Basir

Mahyuddin

memperolehnya

dari

Jamaluddin

Amat

berdasarkan Akta Jual Beli No. 696/2007 tertanggal 23 Nopember 2007 yang dibuat oleh HARLIAN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

di

Pekanbaru

;

sedangkan

Jamaluddin

Amat

memperoleh tanah tersebut dari SITURUS berdasarkan Akta Jual Beli No. 892/PPAT/1986 tanggal 20 Nopember 1986 ; --------------------------4. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, maka Sertipikat Hak Milik No. 3965 tersebut di atas dipecah menjadi 2 Sertipikat Hak Milik (SHM), yaitu : -------------------------------------------------------------------4.1. Sertipikat Hak Milik No. 3965 tanggal 25 Mei 2007 dengan luas 6.536 M2, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur No.07945/2012 tanggal 12 April 2012 atas nama SusiYusni ;----4.2. Sertipikat Hak Milik No. 8823 tanggal 19 April 2012 dengan luas 6.711 M2, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur No.07945/ Rimbo Panjang/ 2012 tanggal 12 April 2012 atas nama SusiYusni ; ------------------------------------------------------------5. Bahwa semenjak tanah tersebut dibeli Penggugat sampai dengan saat ini Penggugat tetap melaksanakan kewajiban dengan membayar


Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menguasai secara fisik dan mengolah tanah tersebut serta telah membangun bebarapa bangunan rumah dan Rumah Toko (RUKO) tanpa ada gangguan dari pihak manapun; ------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa akan tetapi tanah Penggugat tersebut telah di klaim oleh pihak lain dan oleh Tergugat telah pula menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama pihak lain (objek sengketa) di atas tanah milik Penggugat tersebut sehingga terjadi tumpang tindih atau penguasaan pihak lain terhadap tanah milik Penggugat tersebut; -------------------------------------7. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) sebagaimana disebutkan di atas, telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 15 serta Pasal 26 ayat (1), (2), (3) yaitu dalam penerbitan objek sengketa tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya di lapangan jo Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian

dan

Pembatalan

Hak

Atas

Tanah

Negara

dan

Pengelolaannya, dimana terdapatnya cacat administrasi dalam penerbitan keputusan objek sengketa dimaksud; ---------------------------8. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) sebagaimana disebutkan di atas, baik dari segi prosedur maupun substansi jelas tidak prosedural dan tidak substansial serta merupakan tindakan sewenang-wenang Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sangat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (general principle of good administration); -----------------------


Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ini terdapat beberapa asas, salah satunya yang berhubungan dengan perkara a quo adalah asas Kecermatan/Ketelitian yang merupakan salah satu asas

formal

mengenai

pembentukan

keputusan,

sebagaimana

menurut Indroharto, SH, dalam bukunya “Usaha Memahami Undangundang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, hal. 179 yang menyebutkan asas kecermatan/ketelitian adalah asas kecermatan formal,

dalam

arti

kecermatan

pada

waktu

mempersiapkan

pembentukan keputusan tersebut; ----------------------------------------------Bahwa ketidakcermatan / ketidaktelitian yang dilakukan oleh Tergugat tersebut

adalah

karena

tidak

melakukan

inventarisasi

dan

pemeriksaan serta pengecekan terhadap fisik di lapangan terhadap semua fakta-fakta yang relevan serta dipertimbangkan dalam menerbitkan objek sengketa; -----------------------------------------------------Bahwa

selain

itu

tindakan

Tergugat

tidak

tertib

dalam

penyelenggaraan negara, yaitu : ------------------------------------------------8.1. Bahwa Tergugat selaku pihak yang mengeluarkan objek sengketa dimana Tergugat lebih dahulu menerbitkan Sertipikat yaitu tanggal 6 September 1982 baru kemudian dibukukan pada tanggal 4 Desember 1982 ; -------------------------------------------------8.2. Bahwa dalam objek sengketa terdapat 2 (dua) orang pejabat selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Kampar yang berbeda, yaitu pada halaman 2 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar adalah Anwar Soendoro, BA dan di halaman terakhir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar adalah Muslim Husin yang menandatangani objek sengketa pada tanggal, bulan dan tahun yang sama pada tanggal 6 September 1982 ; -----------


8.3. Bahwa dalam objek sengketa tidak mencantumkan Surat Ukur dan Dasar Perolahan Tanah (asal usul) tanah objek sengketa ;--9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Tergugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) sebagaimana disebutkan di atas, telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas ketelitian/kecermatan dan tertib dalam penyelenggaraan negara ; ----------------------------------------10.Bahwa oleh karenanya beralasan hukum objek sengketa a quo dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan Tergugat diperintahkan untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 843 tanggal 06 September 1982 Desa Rimba Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atas nama Liliana Chandra, berdasarkan Gambar Situasi No. 1717/1982 tanggal 15 Mei 1982 dengan luas 17.075 m2. ------------------------------------------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : -----------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah : ------------------------------------------------

Sertipikat Hak Milik No. 843/Desa Rimba Panjang tanggal 06 September 1982 terletak di Desa Rimba Panjang Kecamatan


Kampar Kabupaten Kampar-Riau, sebagaimana Gambar Situasi No. 1717/1982 tanggal 15 Mei 1982 dengan luas 17.075 m2 atas nama Liliana Chandra. ---------------------------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut : ------------------------------------

Sertipikat Hak Milik No. 843/Desa Rimba Panjang tanggal 06 September 1982 terletak di Desa Rimba Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar-Riau, sebagaimana Gambar Situasi No. 1717/1982 tanggal 15 Mei 1982 dengan luas 17.075 m2 atas nama Liliana Chandra. ----------------------------------------------------------

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya bernama S. MUNIR, SH., M.H., dan DAVIT SAPUTRA, S.H.I., sedang untuk Tergugat datang menghadap kuasanya bernama MEILISA FITRIAH, S.H. ; -----------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 28 Juli 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----------------------DALAM EKSEPSI -----------------------------------------------------------------------Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu--------------------------------------------a. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 Saudara Liliana Chandra mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar perihal mohon perlindungan hak dan pemberitahuan untuk tidak melakukan proses administrasi pertanahan (pemecahan hak, HT, dll) terhadap SHM No. 3965/2007 SU No. 2949/17.07/R/2007 an. Susi Yusni dan SHM No. 8823/2012 SU No. 07945/Rimbo Panjang/2012 an. Susi Yusni yang mana kemudian Penggugat pada


tanggal 12 Pebruari 2015 mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mengenai surat pengajuan keberatan terhadap surat yang dikirimkan oleh Saudara Liliana Chandra tanggal 12 Januari 2015 tersebut, oleh karena itu berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Penggugat tanggal 12 Pebruari 2015 tersebut gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari hingga didaftarkannya gugatan ini tanggal 26 Juni 2015 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sebagaimana diatur pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang bersifat Imperatif ; ---------b. Bahwa kemudian kasus tumpang tindih tersebut telah dilaksanakan Mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sebanyak tiga kali dengan jadwal Mediasi pertama tanggal 09 April 2015, jadwal Mediasi kedua tanggal 23 April 2015 dan jadwal Mediasi ketiga tanggal 05 Mei 2015, yang mana dari ketiga Mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak ditemukan kesepakatan diantara kedua belah pihak (perdamaian) sampai dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mendapat Relaas Panggilan Sidang di Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai Tergugat VI dan Saudara Liliana Chandra sebagai Penggugat yang sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2015 ; -------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA-----------------------------------------------------------1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ; --------------


2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 843 Desa Rimba Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Surat Ukur Nomor : 1717/1982 tanggal 15 Mei 1982 seluas 17.075 M2 dahulu atas nama Ano Sumihar Sitorus sekarang atas nama Liliana Chandra, mengacu pada prosedur dan substansi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; ----------------------------------------------------------------3. a. Bahwa kronologis permasalahan tumpang tindih tanah objek sengketa bermula pada tanggal 12 Januari 2015 Saudara Liliana Chandra mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Kampar

pemberitahuan pertanahan

untuk

perihal tidak

(pemecahan

mohon

perlindungan

melakukan

hak,

HT,dll)

proses terhadap

hak

dan

administrasi SHM

No.

3965/2007 SU No. 2949/17.07/R/2007 an. Susi Yusni dan SHM No. 8823/2012 SU No. 07945/Rimbo Panjang/2012 an. Susi Yusni; b. Bahwa Saudara Susi Yusni mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Labupaten Kampar tanggal 12 Pebruari 2015 mengenai perihal pengajuan keberatan ; ---------------------------------c. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2015 dikeluarkan Telaahan Staf Nomor : 01/14.01/II/2015 dari Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mengenai resume kasus tentang tumpang tindih SHM No. 3965/2007 SU No. an. Susi


Yusni dengan SHM No. 843/1982 an. Liliana Chandra di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang ; ---------------------------------------------d. Bahwa telah dilaksanakan Mediasi pertama di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 09 April 2015 yang dihadiri oleh kedua belah pihak/kuasa yang mana hasil gelar para pihak menjelaskan asal usul kepemilikan tanah masing-masing pihak; --e. Bahwa dilaksanakan Mediasi kedua di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 23 April 2015 yang dihadiri oleh kedua belah pihak/kuasa yang mana hasil gelar yaitu mengenai kesepakatan

kedua

belah

pihak

mengenai

pembagian

kesepakatan perdamaian; -----------------------------------------------------f. Bahwa dilaksanakan Mediasi ketiga di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 05 Mei 2015 yang mana hanya dihadiri oleh pihak Susi Yusni dan pihak Liliana Chandra mengirimkan surat

pemberitahuan

kepada

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupaten Kampar bahwa tidak dapat menghadiri mediasi ketiga, adapun hasil dari mediasi tersebut pihak Susi Yusni meminta pembayaran

kesepakatan

perdamaian

dilaksanakan

setelah

proses pemisahan SHM milik saudara Susi Yusni selesai; ----------g. Bahwa setelah dilaksanakan Mediasi ketiga tidak ada Mediasi lanjutan yang kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mendapat

Relaas Panggilan Sidang di Pengadilan Negeri

Bangkinang sebagai Tergugat VI dan Saudara Liliana Chandra sebagai Penggugat yang sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2015 ; ----------------------------------------------------------h. Keseluruhan data mengenai Surat dari Penggugat maupun Saudara Liliana Chandra, Telaahan Staf maupun Berita Acara


Gelar Mediasi serta Undangan Mediasi telah kami serahkan kepada Majelis Hakim pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 13 Juli 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru; ---------4. a. Bahwa asal mula dikeluarkannya telaahan staf adalah surat dari Saudara Liliana Chandra tanggal 12 Januari 2015 perihal mohon perlindungan hak dan pemberitahuan untuk tidak melakukan proses administrasi pertanahan (pemecahan hak, HT,dll) terhadap SHM No. 3965/2007 SU No. 2949/17.07/R/2007 an. Susi Yusni dan SHM No. 8823/2012 SU No. 07945/Rimbo Panjang/2012 an. Susi Yusni dan surat dari Saudara Susi Yusni tanggal 12 Pebruari 2015 perihal pengajuan keberatan; -----------------------------------------b. Bahwa telah dilakukan Gym yaitu pengambilan titik koordinat terhadap SHM No. 843/1982 an. Liliana Chandra di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang dan telah di plot ke Peta Pendaftaran Tanah (Peta Digital TM 3 Nasional) menggantikan koordinat lokal/manual yang proses Gym tersebut dilaksanakan dengan penunjukan batas-batas tanah oleh masing-masing pihak; ----------c. Berdasarkan hasil ploting pada Peta Digital ditemukan tumpang tindih SHM No. 3965/2007 dan SHM No. 8823/2012 an. Susi Yusni dengan SHM 843/1982 an. Liliana Chandra; ----------------------------d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dilaksanakanlah Mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang mana Mediasi telah dilaksanakan sebanyak tiga kali namun tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak; --------------------5. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 point 6 bahwa Tergugat telah pula menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama pihak lain (objek sengketa) diatas tanah milik Penggugat sehingga terjadi tumpang


tindih

maka

perlu

dilaksanakan

inventarisasi

dan

identifikasi

dilapangan mengingat penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 843 Desa Rimba Panjang Kecamatan Kampar dahulu atas nama Ano Sumihar Sitorus sekarang atas nama Liliana Chandra adalah pada tanggal 06 September 1982 dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3965 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang dahulu atas nama Jamaluddin Amat sekarang atas nama Susi Yusni diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2007; --------------------------------------------------------6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 843 Desa Rimba Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Surat Ukur Nomor : 1717/1982 tanggal 15 Mei 1982 seluas 17.075 M2 dahulu atas nama Ano Sumihar Sitorus sekarang atas nama Liliana Chandra,

sudah

sesuai

dengan

dengan

asas-asas

umum

pemerintahan yang baik, berdasarkan pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat 2.b Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara,

serta

Asas

Umum

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 7. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 point 8.2 yang menyatakan bahwa dalam objek sengketa terdapat 2 (dua) orang pejabat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yaitu Anwar Soendoro, BA

dan

dihalaman

terakhir

adalah

Muslim

Husin

yang

menandatangani objek sengketa pada tanggal, bulan dan tahun yang sama yaitu pada tanggal 06 September 1982 adalah pemahaman yang keliru didalam membaca data-data yang terdapat pada


Sertipikat, perlu diketahui bahwa pada halaman depan yaitu sertipikat yang menandatangani adalah Kepala Kantor Pertanahan sedangkan untuk halaman belakang yang disebut sebagai Gambar Situasi/Surat Ukur ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan dan untuk tanggal penerbitan Gambar Situasi/Surat Ukur pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 843 Desa Rimba Panjang Kecamatan Kampar dahulu atas nama Ano Sumihar Sitorus sekarang atas nama Liliana Chandra adalah tanggal 15 Mei 1982 yang mana terbit terlebih dahulu daripada Sertipikat yaitu tanggal 06 September 1982 ; --------------------------------8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan Tergugat tidak terbukti melanggar Azas–azas umum pemerintah yang baik yaitu azas kecermatan, azas tidak berbuat sewenang-wenang, azas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain, azas kepastian hukum dan telah memenuhi Unsur-Unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---------Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan keputusan sebagai berikut : ------------------------------------

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; ------------------------------

-

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum : -----------------------------------Sertipikat Hak Milik Nomor : 843 Desa Rimba Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Surat Ukur Nomor : 1717/1982 tanggal 15 Mei 1982 seluas 17.075 M2 dahulu atas nama Ano Sumihar Sitorus sekarang atas nama Liliana Chandra ; --------------------------------

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ---------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 18 Agustus 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI : -----------------------------------------------------------------1. Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan dasar : a. Tergugat II Intervensi dengan suratnya tanggal 12 Januari 2015 kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar (Tergugat) tentang Mohon Perlindungan Hak dan Pemberitahuan untuk

tidak

melakukan

Proses

Adminstrasi

Pertananahan

(Pemecahan Hak, Hak Tanggungan, dll) terhadap Sertipikat Hak Milik No.3965/2007 Surat Ukur No. 2949/17.07/R/2007 atas nama SUSIYUSNI dan Sertipikat Hak Milik No.8823/2012 Surat Ukur No.07945/Rimbo Panjang/2012 atas nama SUSI YUSNI. Atas Surat Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan keberatan atas Surat Tergugat II Intervensi dengan surat tanggal 12 Februari 2015 tentang Surat Pengajuan Keberatan (Jawaban Tergugat tanggal 28 Juli 2015, halaman 2) ; -----------------------------b. Bahwa pada awal Maret 2015, Penggugat bersama suaminya (Hadi Wijaya) telah menemui Tergugat II Intervensi di Jakarta untuk meminta penyelesaian secara damai atas masalah tumpang tindih tersebut. Hal ini menujukkan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi dan Penggugat serta mengakui kebenaran adanya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi ; -------------------------------------------------------------------------


c. Bahwa upaya penyelesaian masalah tumpang tindih Sertipikat antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, telah dilakukan oleh Tergugat dengan melakukan Mediasi Pertama pada tanggal 5 April 2015 dan Mediasi Kedua pada tanggal 23 April 2015 dan Mediasi Ketiga tanggal 5 Mei 2015. Dasar dilakukan Mediasi oleh Tergugat sebagaimana Undangan Mediasi adalah Surat Telaah Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan N0.01/14.01/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 perihal Resume Kasus tentang Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik No.3965/2007 a.n SUSI YUSNI dengan M.843/1982 a.n. LILIANA CHANDRA ; ------------------------------------Berdasarkan apa yang diruaikan diatas, nampak bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No.843/192 atas nama Tergugat II Intervensi pada bulan Februari 2015, atau setidaknya

sebelum

Penggugat

menulis

surat

Pengajuan

Keberatan kepada Tergugat sehingga tidak beralasan apabila Penggugat Tumpang

menyatakan Tindih

baru

Tumpang

mengetahui Tindih

adanya

Sertipikat

masalah

Hak

Milik

No.3965/2007 atas nama SUSI YUSNI dengan M.843/1982 a.n. LILIANA CHANDRA pada tanggal 4 Juni 2015 pada saat menerima Relaas Panggilan dari Pengadilan Negeri Bangkinang ; 2. Bahwa Gugatan Tergugat II Intervensi sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Bangkinangg, didaftarkan pada tanggal 18 Mei 2015 setelah Mediasi Ketiga tidak tercapai titik temu. Hal ini sesuai dengan saran Tergugat dalam Mediasi Kedua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Kedua tanggal 23 April 2015 ; ---------------3. Bahwa apabila dihitung dari saat Penggugat mengajukan Surat Pernyataan Keberatan tanggal 12 Februari 2015, maka gugatan


Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; II.

DALAM POKOK PERKARA : ---------------------------------------------------

1.

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat II Intervensi ; ---------------

2.

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

3.

Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 6 adalah tidak beralasan, karena Sertipikat Hak Milik No.843/1982 semula didaftar dan diterbitkan untuk pertama kali atas nama ANG SUMINAR SITORUS sebagai pemegang hak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No.SK.4146/KR/593.2/1981 tanggal 31 Desember 1981, kemudian Tergugat II Intervensi memperoleh Sertipikat Hak Milik No.843/1982 melalui jual beli antara Tergugat II Intervensi sebagai Pembeli dengan ANG SUMINAR SITORUS sebagai Penjual berdasarkan Akte Jual Beli No.67/PPAT/1992 tanggal 10 Oktober 1992 yang dibuat oleh Drs. KHAINUL ZAINAL sebagai Penjabat Pembuat Akte Tanah, telah didaftarkan peralihan hak tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 15 Oktober 1992. Sedangkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat yang baru diterbitkan pada tahun 2007, sehingga adalah keliru apabila

Penggugat

menyatakan

Tergugat

telah

menerbitkan

Sertipikat atas nama orang lain diatas tanah milik Penggugat ; --------4.

Bahwa terhadap terhadap dalil Penggugat poin 7, seharusnya Tergugat II Intervensi yang mengklaim Tergugat telah melakukan


perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Sertipikat atas nama Penggugat

diatas

tanah

milik

Tergugat

II

Intervensi

yang

Sertipikatnya telah terbit jauh sebelum diterbitkan Sertipikat milik Penggugat. Hal ini menjadi obyek gugatan di Pengadilan Negeri Bangkinang, yang saat ini masih dalam tahap mediasi ; -----------------5.

Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 8 dan 9 tidak ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi, karena merupakan kewenangan Tergugat (Kantor Pertanahan Kapubapen Kampar) untuk menjawabnya; --------

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk : -------------------------------------I. DALAM EKSEPSI : -----------------------------------------------------------------1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----------------------------------2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima karena telah melampuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------II. DALAM POKOK PERKARA : ---------------------------------------------------1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi Untuk seluruhnya; ----------2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------------3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 843 Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Surat Ukur No. 1717/1982 tanggal 15 Mei 1982 seluas 17.075 M2 an LILIANA CHANDRA (Tergugat II Intervensi); --------------------------------4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 4 Agustus 2015 dan atas Replik Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi

masing-masing

telah

menyerahkan

Dupliknya

pada


persidangan tanggal 01 September 2015 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-21, sebagai berikut : --------------------------------------------------------1. Bukti P-1

: Sertipikat Hak Milik No. 3965/Kelurahan Rimbo Panjang tanggal 25 Mei 2007, Surat Ukur No.2949/17.07/R/2007 tanggal 24 Mei 2007 seluas 6.536 M2 atas nama SUSI YUSNI. (sesuai dengan aslinya); -----------------

2. Bukti P-2

: Sertipikat Hak Milik No. 8823/Kelurahan Rimbo Panjang tanggal 19 April 2012, Surat Ukur No.07945/Rimbo Panjang/2012 tanggal 12 April 2012 seluas 6.711 M2 atas nama SUSI YUSNI. (sesuai dengan aslinya);---------

3. Bukti P-3

: Surat

Pengajuan

Keberatan

tanggal

12

Februari 2015. (sesuai dengan aslinya);-------4. Bukti P-4

: Berita Acara Mediasi Pelaksanaan Gelar Masalah

Pertanahan

Nomor

:

16/BA-

13.14.01/IV/2015 tanggal 09 April 2015.-------(sesuai dengan fotokopi); -------------------------5. Bukti P-5

: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama


Susi Yusni. (sesuai dengan aslinya); -----------6. Bukti P-6

: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Susi Yusni. (sesuai dengan aslinya); ------------

7. Bukti P-7

: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Susi Yusni. (sesuai dengan aslinya); -----------

8. Bukti P-8

: Pembayaran PBB P2 Kabupaten Kampar Tahun 2013. (sesuai dengan aslinya); ----------

9. Bukti P-9

: Pembayaran PBB P2 Kabupaten Kampar Tahun 2014. (sesuai dengan aslinya); ----------

10. Bukti P-10

: Pembayaran PBB atas nama Susi Yusni dari Tahun 2009 hingga Tahun 2015. (sesuai dengan aslinya); --------------------------------------

11. Bukti P-11

: Kwitansi Biaya Tebas Rumput di Rimbo Panjang KM 18 seluas 13.247 M2 tanggal 23 November 2008. (sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti P-12

: Kwitansi Biaya Tebas Rumput di Rimbo Panjang KM 18 seluas 13.247 M2 tanggal 02 Juni 2009. (sesuai dengan aslinya); -------------

13. Bukti P-13

: Kwitansi Biaya Tebas Rumput di Rimbo Panjang KM 18 seluas 13.247 M2 tanggal 10 Januari 2010. (sesuai dengan aslinya); --------

14. Bukti P-14

: Kwitansi Biaya Tebas Rumput di Rimbo Panjang KM 18 seluas 13.247 M2 tanggal 21 Agustus 2010. (sesuai dengan aslinya); -------

15. Bukti P-15

: Kwitansi Biaya Tebas Rumput di Rimbo


Panjang KM 18 seluas 13.247 M2 tanggal 19 Maret 2011. (sesuai dengan aslinya); ----------16. Bukti P-16

: Kwitansi Biaya Tebas Rumput di Rimbo Panjang KM 18 seluas 13.247 M2 tanggal 25 Oktober 2011. (sesuai dengan aslinya);--------

17. Bukti P-17

: Kwitansi Biaya Tebas Rumput di Rimbo Panjang KM 18 seluas 13.247 M2 tanggal 17 Januari 2012. (sesuai dengan aslinya); --------

18. Bukti P-18

: Akta Jual Beli Nomor : 1130/2008 dibuat di hadapan Ali Arben, S.H. Notaris di Kampar tanggal

15

April

2008. (sesuai dengan

fotokopi); -----------------------------------------------19. Bukti P-19

: Sertipikat Hak Milik Nomor 843/Desa Rimbo Panjang tanggal 6 September 1982, Gambar Situasi Nomor 1717/1982 tanggal 15 Mei 1982 seluas 17.075 M2 atas nama LILIANA CHANDRA. (fotokopi dari fotokopi). -------------

20. Bukti P-20

: Relaas Panggilan Kepada Tergugat Nomor : 20/PDT.G/2015/PN.BKN

tanggal

04

Juni

2015. (sesuai dengan aslinya); ------------------21. Bukti P-21

: Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/320/VIII/2015/SPKT/RIAU tanggal 01 Agustus 2015. (sesuai dengan aslinya);-------

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis,

juga

mengajukan

saksi

dalam

persidangan

yang

telah

memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut : -----------------------------------------------


1. BASIR MAHYUDDIN----------------------------------------------------------------Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ------------------------------

Bahwa saksi adalah pemilik tanah yang menjadi objek sengketa sebelum dijual kepada Susiyusni ; -------------------------------------------

-

Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Susiyusni pada tahun 2008; ---------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa saksi memiliki Sertipikat Hak Milik yang dulunya atas nama Jamaluddin yang dibeli pada tahun 2007; ---------------------------------

-

Bahwa saksi tidak kenal dengan Jamaluddin, tetapi ada orang yang mengenalkan; --------------------------------------------------------------

-

Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapan Notaris di Pekanbaru; -------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa luas tanah yang dijual tersebut ± 13.000 M², terletak di Desa Rimbo Panjang; -----------------------------------------------------------

-

Bahwa tidak ada bangunan diatas tanah tersebut, hanya berupa lahan kosong, dan rencananya akan ditanami (untuk perkebunan) ;

-

Bahwa sebelum saksi membeli dari Jamaluddin keadaan tanah masih semak belukar ; ----------------------------------------------------------

-

Bahwa saksi menanam pohon kelapa diatas tanah tersebut ;--------

-

Bahwa saksi menerangkan ada patok batas dari BPN Kabupaten Kampar diatas tanah tersebut sebanyak 4 (empat) patok; ------------

-

Bahwa diatas tanah tersebut telah dibuat parit sekelilingnya; --------

-

Bahwa saksi membuat parit batas dengan excavator hanya ditiga sisi tanah karena yang berbatasan dengan Jalan Raya Bangkinang tidak dibuat parit batas; ---------------------------------------------------------

-

Bahwa batas tanah tersebut adalah sebagai berikut : ------------------


 Sebelah

Utara

berbatasan

dengan

Jalan

Raya

Bangkinang/Jalan arah Danau Bingkuang; ---------------------------- Sebelah Barat berbatasan dengan Fatmawati; ----------------------- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ± 6 M; ------------------ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kaplingan; ----------------

Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas tanah tersebut; ----------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa setelah saksi membeli tanah dari Sdr. Jamaluddin tersebut, saksi melapor ke Kepala Desa Rimbo Panjang, Ketua RT dan Ketua RW; --------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa saksi menerangkan Kepala Desa dan Ketua RW turun ke lokasi tanah tersebut; ------------------------------------------------------------

-

Bahwa pada saat turun ke lapangan, Kepala Desa menyatakan tanah tersebut tidak bermasalah; --------------------------------------------

-

Bahwa pada waktu saksi membeli tanah tersebut belum ada DMJ (pelebaran jalan); -----------------------------------------------------------------

-

Bahwa saksi menerima ganti rugi pada saat dilakukan DMJ (pelebaran jalan) tahun 2007; -------------------------------------------------

-

Bahwa luas DMJ (pelebaran jalan) tersebut seluas 11 Meter ; -------

-

Bahwa setelah dijual ke Susisyusni, saksi pernah ke lokasi tanah tersebut ; ----------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa saksi tidak pernah mengecek Sertipikat Hak Milik atas nama Jamaluddin ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;--------

-

Bahwa saksi menerangkan yang mengecek tanah tersebut adalah Notaris sebelum dibeli dan dibayar lunas; ---------------------------------

-

Bahwa benar tanda tangan saksi yang ada didalam Akte Jual Beli dengan Susiyusni (Bukti P-18); -----------------------------------------------


-

Bahwa saksi menerangkan benar Sertipikat Hak Milik yang dijual ke Susiyusni (Bukti P-1); -------------------------------------------------------

-

Bahwa saksi menerangkan sekarang sudah ada bangunan diatas tanah tersebut berupa ruko sebanyak 13 (tiga belas) pintu; ----------

-

Bahwa pemilik ruko tersebut adalah Susiyusni; --------------------------

-

Bahwa saksi mengetahui ruko tersebut milik Susiyusni dari para pekerja/tukang yang membangun ruko tersebut; ------------------------

-

Bahwa saksi tidak kenal dengan Agus Salim dan Ano Sumihas Sitorus; ------------------------------------------------------------------------------

2. ISMAIL. ---------------------------------------------------------------------------------Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ------------------------------

Bahwa saksi tinggal jauh dari lokasi tanah yaitu di Desa Kulim ;-----

-

Bahwa pekerjaan saksi adalah mengerjakan/membersihkan tanah Susiyusni, mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ; ------------

-

Bahwa saksi kenal dengan Susiyusni melalui suaminya Adi Wijaya karena Adi Wijaya juga punya rumah di Kulim ; --------------------------

-

Bahwa saksi membersihkan tanah tersebut sendiri sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun; -------------------------------------------------------

-

Bahwa yang menunjukkan tanah tersebut adalah Susiyusni; ---------

-

Bahwa saksi menerangkan batas tanah Susiyusni dikelilingi oleh parit; ----------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa letak tanah yang dibersihkan adalah di Desa Rimbo Panjang; ----------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa yang menandakan tanah Susiyusni adalah tanaman Kelapa tetapi masih muda disetiap tapal batas/sudut tanah dari Susiyusni ;


-

Bahwa pada waktu membersihkan tanah tersebut, tidak ada pihak lain yang datang ke lokasi baik dari pihak BPN, Kepala Desa, RT maupun RW ; ----------------------------------------------------------------------

-

Bahwa setahu saksi luas tanah Susiyusni ± 1 Ha ; ----------------------

-

Bahwa selama saksi membersihkan tanah Susiyusni ada pohon kelapa yang ditanam di lokasi ; -----------------------------------------------

-

Bahwa saksi menerangkan pembayaran upah dilakukan setelah selesai bekerja; -------------------------------------------------------------------

-

Bahwa

benar

saksi

yang

tanda

tangan

didalam kwitansi

pembayaran upah membersihkan lahan Susiyusni (Bukti P-11 s/d P-18); -------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

untuk

mempertahankan

dalil-dalil

sanggahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masingmasing diberi tanda T-1 s/d T-19, sebagai berikut : -----------------------------1. Bukti T-1

: Buku Tanah Nomor : 843/Desa Rimbo Panjang tanggal 6 September 1982, Gambar Situasi No. 1717/1982 tanggal 15 Mei 1982, seluas 17.075

M2

atas nama

LILIANA

CHANDRA. (sesuai dengan aslinya); ----------2. Bukti T-2

: Buku Tanah Nomor : 3965/Desa Rimbo Panjang tanggal 25 Mei 2007, Surat Ukur No.2949/17.07/R/2007 tanggal 24 Mei 2007, seluas 13.247 M2 atas nama SUSI YUSNI.---(sesuai dengan aslinya); ---------------------------

3. Bukti T-3

: Surat Ukur Nomor : 2949/17.07/R/2007 Desa Rimbo Panjang, seluas 13.247 M2. (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------Halaman 26 dari 63 halaman. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-Pbr.

4. Bukti T-4

: Gambar Ukur Peta Bidang Tanah Nomor : 265/R/2007 Desa Rimbo Panjang atas nama Jamaluddin Amat. (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T-5

: Buku Tanah Nomor : 8823/Desa Rimbo Panjang tanggal 19 April 2012, Surat Ukur No.07945/Rimbo Panjang/2012 tanggal 12 April 2012, seluas 6.711 M2 atas nama SUSI YUSNI. (sesuai dengan aslinya); -----------------

6. Bukti T-6

: Surat

Ukur

Nomor

:

07945/Rimbo

Panjang/2012 Desa Rimbo Panjang seluas 6.711 M2. (sesuai dengan aslinya); -----------7. Bukti T-7

: Surat

Permohonan

W.5210/2012

Pemisahan

Nomor

:

atas nama SUSI YUSNI.

(sesuai dengan aslinya); --------------------------8. Bukti T-8

: Kartu Kendali atas nama Jamaluddin Amat, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Kampar

Nomor

:

246.520.1.05.2007 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jamaluddin Amat tanggal 23 Mei 2007. (sesuai dengan aslinya); ------------9. Bukti T-9

: Tanda

Terima

Dokumen

Nomor

Berkas

Permohonan : 5650/2013 tanggal 13 Maret 2013. (sesuai dengan aslinya); ------------------10. Bukti T-10

: Surat dari Sdri. LILIANA CHANDRA Perihal Mohon Perlindungan Hak dan Pemberitahuan Untuk Tidak Melakukan Proses Administrasi Pemerintahan

(Pemecahan

Hak,

Hak

Tanggungan, dll) tanggal 12 Januari 2015.---(sesuai dengan fotokopi); --------------------------


11. Bukti T-11

: Surat dari LILIANA CHANDRA Perihal Mohon Perlindungan Hak dan Pemberitahuan Untuk Tidak

Melakukan

Pemerintahan

Proses

(Pemecahan

Administrasi Hak,

Hak

Tanggungan, dll) tanggal 12 Januari 2015.---(sesuai dengan aslinya); --------------------------12. Bukti T-12

: Surat dari Sdri. SUSI YUSNI Perihal Surat Pengajuan Keberatan tanggal 12 Februari 2015. (sesuai dengan aslinya); -------------------

13. Bukti T-13

: Berita Acara Nomor : 28/BA-14.01/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015. (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------------

14. Bukti T-14

: Berita Acara Nomor : 29/BA-14.01/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015. (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------------

15. Bukti T-15

: Buku Tanah Hak Milik No.11072/Desa Rimba Panjang

(dahulu

No.2294/Desa

Rimba

Panjang) tanggal 21 Desember 1985, Luas 20.000 M2, dahulu atas nama Bagindo Agussalim, sekarang atas nama Arbain. (sesuai dengan aslinya); ---------------------------16. Bukti T-16

: Buku Tanah Hak Milik No.15/Desa Rimbo Panjang tanggal 25 September 1992, Luas 19.947 M2, dahulu atas nama Agussalim, sekarang atas nama Arbain. (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------------


17. Bukti T-17

: Buku Tanah Hak Milik No.2293/Desa Rimba Panjang tanggal 21 Desember 1985, Luas 16.500 M2, dahulu atas nama Amdanir, sekarang atas nama Arbain. (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------------

18. Bukti T-18

: Buku Tanah Hak Milik No.2293/Desa Rimba Panjang tanggal 21 Desember 1985, Luas 16.500 M2, dahulu atas nama Amdanir, sekarang atas nama Arbain. (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------------

19. Bukti T-19

: Buku Tanah Hak Milik No.11073/Desa Rimba Panjang

(dahulu

No.2296/Desa

Rimba

Panjang) tanggal 8 Januari 1986, Luas 19.400 M2, dahulu atas nama Muin, sekarang atas nama Liliana Chandra. (sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

untuk

mempertahankan

dalil-dalil

sanggahannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.II.INT-1 s/d T.II.INT-4, sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------1. Bukti T.II.INT-1

: Sertipikat Hak Milik No.843/DEsa Rimba Panjang tanggal 6 September 1982, Gambar Situasi No.1717/1982 tanggal 15 Mei 1982, Luas 17.075 M2, atas nama Liliana Chandra ; (sesuai dengan aslinya); ---------------------------


2. Bukti T.II.INT-2

: Surat Liliana Chandra tanggal 12 Januari 2015 Perihal Mohon Perlindungan Hak dan Pemberitahuan

Untuk

Tidak

Melakukan

Proses Administrasi Pertanahan (Pemecahan Hak, Hak Tanggungan, dll) terhadap SHM Nomor

:

3965/2007

Surat

Ukur

No.2949/17.07/R/2007 An. Susi Yusni dan SHM

Nomor

:

No.07945/Rimbo

8823/2012 Panjang/2012

Surat

Ukur

An.

Susi

Yusni. (sesuai dengan fotokopinya); -----------3. Bukti T.II.INT-3

: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

Nomor

:

552/13-14.01/IV/2015

tanggal 20 April 2015 Perihal Undangan Mediasi II antara Susi Yusni dan Liliana Chandra. (sesuai dengan aslinya); -------------4. Bukti T.II.INT-4

: Berita Acara Mediasi ke II Pelaksanaan Gelar Masalah

Pertanahan

Nomor

:

17/BA-

13.14.01/IV/2015 tanggal 23 April 2015. (sesuai dengan aslinya); --------------------------Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan seorang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut : --------------------------------------1. AHMAD FAUZAN, ------------------------------------------------------------------Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ------------------------------

Bahwa saksi kenal dengan Liliana Chandra melalui suaminya yang


bernama Arbain sekitar tahun 2009, kemudian suaminya tersebut menyerahkan 200 (dua ratus) set fotokopi Sertipikat Hak Milik sekitar tahun 2011 s/d tahun 2012, dan saksi ditugasi untuk mengurus tanah/mengerjakan tanah dari 200 (dua ratus) Sertipikat Hak Milik tersebut ; --------------------------------------------------------------

Bahwa saksi menerangkan diantara 200 (dua ratus) set fotokopi Sertipikat Hak Milik dimaksud ada yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, salah satunya diserahkan fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Liliana Chandra sekitar tahun 2012 ;

-

Bahwa saksi baru mulai mengerjakan tanah tersebut akhir tahun 2013 akan tetapi ketika ingin mengerjakan tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Liliana Chandra ternyata sudah ada bangunan dan saksi kemudian bertemu dengan Pak Ayang yang mendirikan bangunan tersebut ; -------------------------------------------------------------

-

Bahwa

saksi

menerangkan

Pak

Ayang

melarang

untuk

mengerjakan tanah Liliana Chandra karena tanah tersebut bukan miliknya akan tetapi miliki Ibu Susiyusni dan Pak Ayang menerangkan bahwa pembangunan yang dikerjakan ditanah Susiyusni atas perintah Susiyusni untuk didirikan ruko dan bagi hasil dengan Pak Ayang, kemudian Pak Ayang tetap melanjutkan pembangunan ruko tersebut sampai dengan tahun 2015; ------------

Bahwa saksi menerangkan tahun 2015 Pak Arbain (suami dari Ibu Liliana

Chandra)

berusaha

melakukan pemblokiran

ditanah

tersebut dan supaya pembangunan ruko dihentikan; -------------------

Bahwa Pak Arbain baru tahu kalau pembangunan ruko ditanah yang sekarang menjadi objek sengketa ada Sertipikat Hak Milik atas nama Susiyusni yang diagunkan di Bank Danamon, kemudian


Pak Arbain, melalui Pak Anton sebagai perwakilan dari Bank Danamon untuk dihentikan kredit atas nama Susiyusni karena meminta Sertipikat Hak Milik Susiyusni yang menjadi jaminan kredit ada tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Liliana Chandra; ----------------------------------------------------------------------------

Bahwa saksi menerangkan Pihak Susiyusni melalui suaminya yang bernama Pak Adi Wijaya menelepon dan kemudian marah-marah serta menyatakan kalau tanah tersebut milik istrinya jadi kalau tidak terima silahkan gugat saja di Pengadilan; --------------------------

-

Bahwa saksi menerangkan sekitar 4 (empat) bulan yang lalu bertemu dengan Pak Ayang, dan meminta untuk menjadi saksi di Polda Riau ; ------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa asal usul tanah tersebut berasal dari Pak Ardius; -------------

-

Bahwa luas tanah tersebut 17.000 M2, terletak di Rimbo Panjang KM 17-18 ; -------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa pengembalian batas pernah dilakukan di tahun 2012 tetapi bukan ditanah yang dimaksud dalam objek sengketa melainkan terhadap tanah yang lain dalam 200 (dua ratus) Sertipikat Hak Milik tadi; ----------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa benar 200 (dua ratus) Sertipikat Hak Milik tersebut dalam satu hamparan yang seluruhnya ± 160.000 M2 atau 16 (enam belas) hektar ; ---------------------------------------------------------------------

-

Bahwa suami Liliana Chandra (Pak Arbain) datang kelokasi tanah pada tahun 2012, sekitar bulan November atau Desember ; ---------

-

Bahwa saksi menggarap tanah karena mendapat Surat Kuasa dari Pak Arbain pada tahun 2012 ; ------------------------------------------------

-

Bahwa terakhir kali saksi ke lokasi pada tahun 2013, ketika


diingatkan oleh Pak Ayang untuk tidak mengerjakan tanah tersebut; ----------------------------------------------------------------------------

Bahwa saksi sudah mengingatkan Pak Ayang bahwa tanah tersebut sudah ada Sertipikat Hak Milik ; ----------------------------------

-

Bahwa benar dilokasi tersebut ada parit, saksi mengetahuinya pada saat datang pertama kali ke lokasi tanah ; -------------------------

-

Bahwa tidak ada jalan pembatas, yang ada hanya parit, itupun parit milik Sertipikat Hak Milik sebelah tanah objek sengketa ;--------

-

Bahwa hanya ada 1 (satu) Sertipikat Hak Milik yang bersengketa atas nama Liliana Chandra yaitu Sertipikat Hak Milik 843 dan itupun hanya sebagian saja ; --------------------------------------------------

-

Bahwa pada tahun 2012 tidak ada patok-patok disekitar tanah tersebut ; ----------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa saksi mengetahui ada pengembalian batas tanah Sdr. Agus Salim yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar hanya mencocokkan ukuran yang ada di Sertipikat Hak Milik dengan lokasi tanah sebenarnya ; -------Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 November 2015

Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan, sedangkan Pihak Penggugat menyerahkan Kesimpulannya diluar persidangan; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; ---------------------------Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita

acara

persidangan

adalah

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan dengan putusan ini. -------------------------------------------------------


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :--------------Sertipikat Hak Milik No. 843/Desa Rimba Panjang tanggal 06 September 1982 terletak di Desa Rimba Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, sebagaimana Gambar Situasi No. 1717/1982 tanggal 15 Mei 1982 dengan luas 17.075 m² atas nama : Liliana Chandra (vide Bukti T-1 dan Bukti T II Int - 1= bukti P-19) ;--- --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yaitu nama yang tercantum dalam sertipikat objek sengketa a quo, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Telah memanggil secara sah dan patut nama yang tercantum dalam sertipikat obyek sengketa a quo dan berdasarkan putusan sela Nomor : 27/G/2015/PTUN-Pbr, tanggal 11 Agustus 2015 telah diterima masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi; -------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 28 Juli 2015 dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 18 Agustus 2015 telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara ;---------------------I.

DALAM EKSEPSI-------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan

Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai gugatan telah lewat waktu : -------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya tertanggal 04 Agustus 2015 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi begitu juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah replik Penggugat dalam dupliknya masing-masing tertanggal 01 September 2015 ;-----------Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan :------------------------------------------------------(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;---------------(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;---------------------------------(3) Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;---------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi absolut Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sebagai berikut ;------------------- -------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;------------------------------------------------ ---------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Halaman 35 dari 63 halaman. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-Pbr.

Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan batasan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----------------------------------------------------Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : ---------------------------------------------------------------------Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa yang menjadi objek sengketa dalam

perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No. 843/Desa Rimba Panjang tanggal 06 September 1982 terletak di Desa Rimba Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, sebagaimana Gambar Situasi No. 1717/1982 tanggal 15 Mei 1982 dengan luas 17.075 m² atas nama : Liliana Chandra (vide Bukti T-1 dan Bukti T II Int - 1= bukti P-19) ;-------------- -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa apabila objek sengketa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan sebagai berikut ; ---


Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan

di

bidang

pertanahan

yang

meliputi

pengaturan,

penggunaan, penguasaan, pemilikan, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran, dan pendaftaran tanah berdasarkan kewenangan yang ada padanya berdasarkan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;---------------- ------------------------------------------Menimbang,

bahwa

tindakan

Tergugat

menerbitkan

objek

sengketa a quo dapat dikategorikan telah melaksanakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara karena terbitnya objek sengketa telah menimbulkan atau menciptakan atau meniadakan hubungan hukum yang bersifat tata usaha negara ;------------------------ ------------------------------------Menimbang,

bahwa

tindakan

Tergugat

menerbitkan

objek

sengketa a quo sesuai dengan asas legalitas dimana tindakan Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa a quo haruslah berdasarkan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria beserta Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah ;-------------Menimbang, bahwa objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan atau tidak abstrak ;-------------Menimbang, bahwa objek sengketa a quo juga telah bersifat individual karena objek sengketa a quo jelas ditujukan kepada orang yang namanya yang tercatat dalam objek sengketa a quo sebagai pemegang


hak atas tanah sebagaimana tercantum di dalam sertipikat hak Milik objek sengketa a quo ;- -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikian pula sertipikat objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat final karena setelah objek sengketa a quo diterbitkan tidak memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya serta telah menimbulkan akibat hukum; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;----------- ------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan tentang gugatan telah lewat waktu sebagai berikut : ----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2) Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang berarti sertifikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak. Hal ini mengandung makna, keterangan-keterangan

yang

tercantum

di

dalamnya

mempunyai

kekuatan hukum dan harus dapat diterima sebagai keterangan yang


benar

selama

dan

sepanjang

tidak

ada

alat

pembuktian

yang

membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu sewaktu-waktu dapat digugat oleh yang merasa lebih berhak atas tanah itu ;------ -----------------------------Menimbang, bahwa disamping itu, untuk beracara di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dengan aturan yang sifatnya khusus atau lex specialist, mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat TUN (vide pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) atau bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, tenggang waktunya adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak ia mengetahui dan merasa kepentinganya dirugikan ;-Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek

sengketa,

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan

kapan

Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan objek sengketa sebagai berikut; --------------------------------------Menimbang,

bahwa

ukuran

yang

dapat

penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan

dijadikan

dasar

bagi pihak yang

tidak dituju oleh keputusan objek sengketa sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:- ---------------------

sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan; ---------------------------------------------

-

mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang bersangkutan;------------------------------------- ----------------------------


Menimbang, bahwa frasa merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merupakan dua ukuran yang bersifat kumulatif, artinya kedua ukuran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Objek Sengketa dihitung sejak pihak yang tidak dituju tersebut mengetahui adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa yang dirasa menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Objek Sengketa tersebut;---------- -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai proses mengetahui objek sengketa bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa harus mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Didalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa proses mengetahui keputusan objek sengketa dapat terjadi dengan dua cara yaitu : ------------------------------------------------

menerima langsung keputusan tata usaha negara objek sengketa dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa;---- ------------------------------------------------------------------

-

diumumkan

oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang

menerbitkan keputusan objek sengketa ataupun oleh badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk mengumumkan atau memberitahukan keputusan objek sengketa;-----Menimbang,

bahwa

untuk

mengetahui

apakah

proses

mengetahui Sertipikat objek sengketa untuk pihak yang dituju oleh Sertipikat objek sengketa tersebut dengan cara diterima langsung oleh


pihak yang dituju ataukah dengan cara diumumkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:---------------- --------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersamasama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak;---Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, proses mengetahui dengan cara menerima langsung keputusan tata usaha negara objek sengketa dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa ditujukan kepada pihak yang berhak (dituju) dalam keputusan objek sengketa sementara proses mengetahui dengan cara diumumkan/diberitahukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa ataupun oleh badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk mengumumkan atau memberitahukan keputusan objek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim ditujukan kepada pihak yang tidak berhak (tidak dituju) dalam keputusan objek sengketa;------------------Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mengetahui keputusan objek sengketa bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa tersebut dihitung sejak pihak tersebut mengetahui dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa ataupun dari badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki kapasitas untuk mengumumkan atau memberitahukan keputusan objek sengketa dan merupakan perbuatan hukum, artinya ada perbuatan yang sengaja dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek


sengketa ataupun oleh badan atau pejabat tata usaha negara lain yang memiliki

kapasitas

untuk

mengumumkan

atau

memberitahukan

keputusan objek sengketa kepada pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak, buktibukti para pihak dan pengakuan para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------

Bahwa dalam Surat dari Liliana Chandra yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar perihal : Mohon Perlindungan Hak dan Pemberitahuan Untuk Tidak Melakukan Proses Administrasi Pertanahan..dst, tanggal 12 Januari 2015 (bukti T II Int-2), memuat keterangan mengenai objek sengketa ;---------------

-

Bahwa dalam surat dari Susi Yusni yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar perihal : Surat Pengajuan Keberatan tanggal 12 Februari 2015 (vide bukti P-3) tidak ada keterangan yang memuat atau

menjelaskan mengenai objek

sengketa ;------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dalam surat dari Susi Yusni yang di tujukan kepada Kepala Kantor

Pertanahan

Kabupaten

Kampar

perihal

:

Klarifikasi

Permohonan Pemblokiran tanggal 02 April 2015 (vide bukti T-11 lampiran) tidak ada keterangan yang memuat atau menjelaskan mengenai objek sengketa ;--------------------------------------------------------

Bahwa dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar nomor: 483/13-14.01/IV/2015 perihal : Permohonan Klarifikasi tanggal 06 April 2015 (vide bukti T-11 lampiran) terdapat keterangan yang memuat atau menjelaskan mengenai objek sengketa yang tumpang tindih dengan sertipikat hak milik Penggugat ;--------------------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan objek sengketa setelah menerima Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: 483/13-14.01/IV/2015 perihal : Permohonan Klarifikasi tanggal 06 April 2015 sehingga Penggugat mengetahui bahwa tanah sertipikat objek sengketa berada diatas lokasi tanah Penggugat; ------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

tersebut,

Penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat dihitung sejak menerima Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar nomor: 483/13-14.01/IV/2015 perihal : Permohonan Klarifikasi tanggal 06 April 2015 atau sekurang-kurangnya tanggal 06 April 2015, sementara gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 26 Juni 2015, tenggang waktu dari tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 adalah kurang dari 90 hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal

21 Januari

1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan gugatan diajukan telah lewat waktu dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak ;-----------------------------


Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara ;---------------------------------------II.

DALAM POKOK PERKARA ; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan

penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangundangan terutama ketentuan Pasal 12 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 serta Pasal 26 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah dan Pengelolaannya

Disamping

itu

penerbitan

objek

sengketa

juga

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama

Asas

kecermatan/ketelitian

dan

asas

tertib

dalam

penyelenggaraan negara. Akibatnya tanah Penggugat yang terletak di Jalan raya Bangkinang-Pekanbaru, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar masuk dalam luasan objek sengketa;--------Menimbang, penerbitan

objek

bahwa sengketa

Tergugat pada pokoknya telah

memenuhi

mendalilkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan terutama telah sesuai menurut tata cara dan prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;------------Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan alasan gugatan Penggugat tidak beralasan karena sertipikat hak milik Tergugat II


Intervensi diterbitkan terlebih dahulu daripada sertipikat hak milik Penggugat ;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, para pihak telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti-bukti para pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat permasalahan hukum yang perlu

dipertimbangkan

yaitu

apakah

tindakan

Tergugat

dalam

menerbitkan sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik?;----------------------Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (rechtmatigeheid) khususnya hukum Administrasi Negara yaitu pengujian dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

meliputi

aspek

Kewenangan (bevoegdheid), Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;------------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim’’ dalam


rangka mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim di dalam memeriksa obyek sengketa hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pokok perkara a quo;----------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan objek sengketa dengan

Peraturan

Perundang-undangan,

Majelis

Hakim

akan

berpedoman pada asas yang berlaku dalam Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Asas ex tunc yaitu pengujian terhadap keputusan

tata

usaha

negara

dengan

menggunakan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan;--------------------------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 06 September 1982 sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji kewenangan, substansi, dan prosedur penerbitan SHM

objek sengketa dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku pada saat itu; ------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam hal ini sebagai berikut:---Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;----Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek

sengketa

atau

tidak,

Majelis

Hakim

berpendapat

bahwa

kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (bevoegdheid rational materiale) dan tempat (bevoegheid ratione loci); ---------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi

(bevoegdheid

rational

materiale),

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan sebagai berikut; ------------------------------------------------

Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : Hak

milik,

demikian

pula

setiap

peralihan,

hapusnya

dan

pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19;----------------------

Bahwa ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; ---------------------

-

Bahwa ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: ” Pendaftaran tanah diselenggarakan

oleh

Jawatan

Pendaftaran

Tanah

menurut

ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah;----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat 1) dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: 1) Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri; 3) Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda tangan

Kepala

Kantor

Pendaftaran

Tanah

dan

cap

Kantor

Pendaftaran Tanah yang bersangkutan; ---------------------------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dari segi materi Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa;-------- ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari segi tempat (locus) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Bukti T-1 dan Bukti T II Int - 1= bukti P-19 ,ditemukan fakta hukum bahwa tanah objek sengketa terletak desa Rimba Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ; -----------Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari segi tempat (locus) Tergugat (in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertipikat objek sengketa;------------------ -----------------Pertimbangan dari aspek prosedur dan substansi mengenai objek sengketa;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

karena

Tergugat

terbukti

memiliki

kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansinya;-------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap penilaian prosedur penerbitan sertipikat objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya sertipikat objek sengketa, diantaranya sebagai berikut:- ------------------------------------Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : --------------(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah. ---------------------------------------------------------------------------(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) ------------Halaman 48 dari 63 halaman. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-Pbr.

pasal ini hak milik terjadi karena : -----------------------------------------------a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan; -------------------------------------------------------------------------b. dengan Peraturan Pemerintah; ----------------------------------------------c. ketentuan Undang-undang. ---------------------------------------------------.monline Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : 1). Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut:

desa);

2).

Menteri

Agraria

menetapkan

saat

mulai

diselenggarakannya pendaftaran tanah secara lengkap di suatu daerah;-Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat 1), 2), 3), 4) dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : ----------------------------------------------------------------------------Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa; -----------------------------------------------1) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan: -----------------a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan; ------------------------------b. penetapan batas-batasnya. --------------------------------------------------2) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang penjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan; ----3) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya; -------------------------------------------------------------------------------4) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai;


Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat 1), 2), dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : ----------------------------------------------------------------------------1)

2)

3)

Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan; ---------------------------------------------------------------------Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak; ---------------------------------------------------------------------------Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.-------Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat 1), 2), dan 3) Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: ----------------------------------------------------------------------------1)

2)

3)

Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatankeberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftardaftar isian itu; ---------------------------------------------------------------------Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan; ---------------------------------------------------------------------Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria; -----------------------------------------------Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat 1), 2), dan 3) Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: ----------------------------------------------------------------------------1) Surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4; ----------------------------------------------------------2) Bentuk surat-ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula: ------------------------------------------------------Halaman 50 dari 63 halaman. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-Pbr.

a. nomor pendaftaran; --------------------------------------------------------------b. nomor dan tahun surat-ukur/buku tanah; ----------------------------------c. nomor pajak (jika mungkin); ---------------------------------------------------d. uraian tentang letak tanah; ----------------------------------------------------e. uraian tentang keadaan tanah; -----------------------------------------------f. luas tanah; --------------------------------------------------------------------------g. orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya.--------3) Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap-dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertifikat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah. Semua surat-ukur yang disimpan itu tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan daftar surat-ukur. -----------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: Semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita acara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti-hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku ;---Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan/prosedur penerbitan SHM objek sengketa (Bukti T II Int - 1= bukti P-19) adalah sebagai berikut:--------------1. Dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah; --------------------------2. Dilakukan penetapan batas-batasnya; ------------------------------------3. Dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya; -------------------------------------4. Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya; --------------------------------------------------------------------------Halaman 51 dari 63 halaman. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-Pbr.

5. Dilakukan Pengukuran atas bidang tanah; ------------------------------6. Dibuat peta-peta pendaftaran yang

memakai perbandingan,

memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak, memuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting; -----------------------------------7. Semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor

Kepala

Desa

selama

tiga

bulan,

untuk

memberi

kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatankeberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftardaftar isian itu; -------------------------------------------------------------------8. Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap-dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertifikat sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah; -----------------------------9. Semua warkah untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tahapan prosedur yang harus dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:---- ------------------------------Menimbang, bahwa terhadap tahapan pertama yaitu dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat


bukti dan keterangan saksi yang menunjukan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan pertama tidak terpenuhi;---------------------------Menimbang, bahwa terhadap tahapan kedua yaitu Dilakukan penetapan batas-batasnya, berdasarkan bukti T II Int – 1 dan bukti P-19 mengenai gambar situasi objek sengketa, yang menunjukan telah dilakukan penetapan batas sehingga tahapan kedua telah terpenuhi;------Menimbang, bahwa terhadap tahapan ketiga yaitu dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat bukti dan keterangan saksi yang menunjukan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan ketiga tidak terpenuhi;-------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap tahapan keempat yaitu hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya, berdasarkan bukti T II Int – 1 dan bukti P-19 mengenai gambar situasi objek sengketa hanya menunjukan penunjukan batas dan pengukuran saja sedangkan untuk keterangan mengenai riwayat tanah tidak ada sehingga tahapan keempat tidak terpenuhi;----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap tahapan kelima yaitu dilakukan pengukuran atas bidang tanah, berdasarkan bukti T II Int -1 dan bukti P-19 mengenai gambar situasi objek sengketa dapat diketahui bahwa terhadap tanah sertipikat objek sengketa telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat sehingga tahapan kelima telah terpenuhi;-----------------------------Menimbang, bahwa terhadap tahapan keenam yaitu Dibuat petapeta pendaftaran yang memakai perbandingan, memperlihatkan dengan


jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batasbatasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak, memuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalanjalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting, berdasarkan bukti T II Int-1 dan bukti P-19 mengenai gambar situasi objek sengketa dapat diketahui bahwa terhadap tanah sertipikat objek sengketa telah dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas oleh Tergugat sehingga tahapan keenam telah terpenuhi;----------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap tahapan ketujuh yaitu semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat bukti dan keterangan saksi yang menunjukan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan ketujuh tidak terpenuhi;-----------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap tahapan kedelapan yaitu Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap-dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertifikat sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah, berdasarkan Bukti bukti T-1, bukti T II Int-1 dan bukti P-19 ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat tidak memiliki atau menyimpan surat ukur atau gambar situasi objek sengketa sedang Tergugat II Intervensi memiliki surat ukur atau gambar situasi, hal ini menunjukan bahwa Tergugat tidak melaksanakan tahapan ini sehingga tahapan kedelapan tidak terpenuhi ;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap tahapan kesembilan yaitu Semua warkah untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah


untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat bukti yang menunjukan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan kesembilan tidak terpenuhi;------------------------------------------------------------Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat tahapan/prosedur yang tidak dilakukan atau tidak sempurna dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Objek Sengketa (vide Bukti T II Int – 1 = Bukti P-19) Sehingga penerbitan Sertipikat objek sengketa a quo cacat yuridis dari segi prosedural ; -------Menimbang, mempertimbangkan

bahwa

selanjutnya

penerbitan

objek

Majelis

sengketa

a

Hakim quo

dari

akan segi

substansial ; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan substansial dalam sengketa ini mengenai apakah dalam penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengurai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : ---------

Bahwa, Tergugat II Intervensi

memperoleh sertipikat hak miliknya

(objek sengketa) berdasarkan Akta Jual Beli No. 67/PPAT/1992, tanggal 10 Oktober 1992 antara Tergugat II Intervensi dan Ano Sumihar Sitorus (vide Bukti T-1 dan Bukti T II Int – 1 = Bukti P-19);-----

Bahwa, Ano Sumihar Sitorus memperoleh sertipikat hak miliknya (objek

sengketa) berdasarkan

pemberian hak

menurut

Surat

Keputusan Gubernur KDH Tk I Riau Nomor SK : 4146/KR/593.2/1981 tanggal 31 Desember 1981 (vide Bukti T-1 dan Bukti T II Int-1 = Bukti P-19) ;------------------------------------------------------------------------------------


-

Bahwa, sertipikat objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 06 September 1982 dan dibukukan pada tanggal 04 Desember 1982 ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama Anwar Soendoro. BA (vide Bukti T-1 dan Bukti T II Int-1 = Bukti P-19) ;------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa, Gambar Situasi Nomor 171/1982 tanggal 15 Mei 1982 yang merupakan bagian dari sertipikat objek sengketa ditadatangani oleh Kepala seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama Muslim Husin pada tanggal 15 Mei 1982 dan untuk kolom Untuk Sertipikat di tandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama

Muslim Husin pada

tanggal 06 September 1982 (vide Bukti T II Int-1 = Bukti P-19) ;--------

Bahwa, sertipikat objek sengketa a quo telah mengalami penggantian blanko sertipikat lama pada tanggal 15 Oktober 1992 (vide Bukti T-1 dan Bukti T II Int-1 = Bukti P-19) ;-----------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguji substansi objek sengketa

sebagaimana

fakta-fakta

hukum

diatas

Majelis

Hakim

akan

menghubungkannya dengan beberapa ketentuan peraturan perundanundangan dengan pertimbangan sebagai berikut :-------------------------------Bahwa ketentuan Pasal 10, Pasal 12 , Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :-----------------------------------------------------------------------------Pasal 10-------------------------------------------------------------------------------------(1) Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri. ----------------------(2) Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftar satu hak atas tanah. ------------------------------------------------------------------------(3) Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. ----Halaman 56 dari 63 halaman. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-Pbr.

Pasal 12 -------------------------------------------------------------------------------------Setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku-tanah.;--------------------------------------------------------------------------------Pasal 13-------------------------------------------------------------------------------------(1) Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan menurut Pasal 12 dibuat salinan dari buku-tanah yang bersangkutan.;-----------------------------------------(2) Untuk menguraikan tanah yang dimaksud dalam salinan buku- tanah dibuat surat-ukur sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11.;-----------(3) Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak.;-------------------------------------------------------------(4) Sertipikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat-tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria.;-------------------------------------------------------------------------------Pasal 14-------------------------------------------------------------------------------------(1) Semua surat Keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh Penjabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan.;---------------------------------------------------------------(2) Untuk pembuatan sertifikatnya maka dari bidang tanah yang bersangkutan dibuat surat-ukur sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11. -----------------------------------------------------------------------------Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b dan d , Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah menyebutkan :-------------------------------------------------------------Pasal 7---------------------------------------------------------------------------------------(3) Selain syarat-syarat khusus yang disesuaikan dengan keadaan dan peruntukkan tanahnya, maka di dalam surat keputusan pemberian hak tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini harus dimuat pula syarat-syarat umum antara lain: ----------------------------------------------


b. Bahwa Hak Milik yang diberikan itu harus didaftarkan pada Kantor c.q. Seksi Pendaftaran Tanah, dengan membayar biaya pendaftaran yang jumlah dan jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam surat keputusan tersebut. Pendaftaran tersebut merupakan syarat bagi lahirnya hak yang bersangkutan dan baru boleh dilakukan setelah semua syarat yang tercantum dalam surat keputusan pemberian haknya dipenuhi. ;---------------------------------------------------------------------d. Kelalaian terhadap syarat-syarat tersebut pada huruf a dan b di atas yang dinyatakan secara khusus dalam surat keputusan pemberian hak tersebut, dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pemberian hak tersebut.;------------------------------Pasal 10 ------------------------------------------------------------------------------------(1) Setelah menerima surat keputusan Gubernur Kepala Daerah dan atau Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak tersebut pada pasal 7 dan 9, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan memberi tahukan hal itu kepada pemohon, agar segera memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut. ;----------------------(2) Setelah semua syarat dipenuhi maka atas permintaan penerima hak oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan segera dilakukan pendaftarannya dalam buku tanah dan penerbitan sertifikat haknya menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. ;---------------------------------------------(3) Penanda tanganan buku tanah yang bersangkutan dilakukan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani serta oleh Kepala Sub Direktorat Agraria atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah. ;----------------------------------------------------------------------------(4) Salinan buku tanah dan surat ukur (sertifikat) diterbitkan setelah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. ;-------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan melihat uraian fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat terbitnya objek sengketa Majelis Hakim mencermati bahwa sertipikat objek sengketa a quo (vide Bukti T II Int-1 = Bukti P-19) diterbitkan terlebih dahulu oleh Tergugat yaitu pada tanggal 06 September 1982 dan kemudian baru dibukukan pada tanggal 04 Desember 1982 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan


Kabupaten Kampar atas nama Anwar Soendoro. BA, selanjutnya untuk gambar situasi yang merupakan bagian dari sertipikat objek sengketa ditandatangani oleh Kepala seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama Muslim Husin pada tanggal 15 Mei 1982 dan untuk kolom Untuk Sertipikat di tandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama Muslim Husin pada tanggal 06 September 1982 sehingga dari fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim terbukti secara substansial penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 10 ayat (3) Pasal 12 , Pasal 13, dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf b, Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun

1973

tentang

Ketentuan-Ketentuan

Mengenai

Tata

Cara

Pemberian Hak Atas Tanah yang mewajibkan kepada Tergugat terhadap suatu surat pemberian hak untuk membukukannya terlebih dahulu dalam daftar buku tanah sebelum menerbitkan sertipikatnya dan gambar situasi yang merupakan bagian dari sertipikat a quo wajib ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat secara prosedural dan substansial telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang


Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Disamping itu, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo juga terbukti bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan dan asas larangan sewenangwenang. Asas kecermatan menghendaki agar badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat sedangkan asas larangan sewenangwenang menghendaki semua fakta-fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan, baru menerbitkan suatu keputusan. Karena terbukti tidak melihat fakta-fakta yang ada maka penerbitan objek sengketa dianggap kurang lengkap sehingga Tergugat dikategorikan berbuat sewenang-wenang. Maka hal berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh kerena penerbitan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga harus dinyatakan

batal,

maka

gugatan

Penggugat

haruslah

dikabulkan

seluruhnya;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terdapat adanya dissenting opinion ; --------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;--------------------------------------------


Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksisaksi yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara a quo haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; --Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,

Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun

1973

tentang

Ketentuan-Ketentuan

Mengenai

Tata

Cara

Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;MENGADILI : DALAM EKSEPSI : -----------------------------------------------------------------------

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------------------2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik No. 843/Desa Rimba Panjang tanggal 06 September 1982 terletak di Desa Rimba Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, sebagaimana Gambar Situasi No. 1717/1982 tanggal 15 Mei 1982 dengan luas 17.075 m² atas nama : Liliana Chandra ;-----------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 843/Desa Rimba Panjang tanggal 06 September 1982 terletak di Desa Rimba Panjang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, sebagaimana Gambar Situasi No. 1717/1982 tanggal 15 Mei 1982 dengan luas 17.075 m² atas nama : Liliana Chandra ;---------------------------------------Halaman 61 dari 63 halaman. Putusan No. 27/G/2015/PTUN-Pbr.

4. Menghukum Tergugat dan tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 229.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) ; ------------------------------------------------------------------------

Demikian putusan ini diambil dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan

SENIN

tanggal

Tata 23

Usaha

Negara

November

2015

Pekanbaru oleh

kami

pada

hari

HIMAWAN

KRISBIYANTORO, S.H. sebagai Ketua Majelis, NASRIFAL, S.H., M.H., dan GUGUM SURYA GUMILAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 25 November 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ASWIRMAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----------------------------------------HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

NASRIFAL, S.H., M.H.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.

ttd GUGUM SURYA GUMILAR, S.H. PANITERA PENGGANTI, ttd A S W I R M A N, S.H., M.H.


Rincian Biaya Perkara : 1. Pendaftaran

Rp.

30.000,-

2. A T K

Rp

50.000,-

3. Panggilan-panggilan

Rp. 132.500,-

4. Materai

Rp.

12.000,-

5. Redaksi

Rp.

5.000,-

JUMLAH

Rp. 229.500,-

(Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)


PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa,

Recommend Documents