AN S TU U P
N A L I D GA N PE
I G NG I T
A T TA
P U T U S A N Nomor: 14/B/2012/PT.TUN-MDN
” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”
GA N PE
AN S ------- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, U T PU telah memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, N A ED M menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :------------------------------A R A 1. SYAHRIWAL, Kewarganegaraan IndonesiaEG pekerjaan Pensiunan BUMN, N HA beralamat Jalan Semangka Nomor :A25 Sukajadi, Kota Pekanbaru.------------S U A 2. YETTI AFRIDA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, AT T GI Nomor 25 Sukajadi, Kota Pekanbaru.--------------beralamat jalan Semangka G N TI ANkeduanya diwakili oleh kuasanya :-------------------------------------Dalam halLini A I G D A EN P G N 1. Hendryzal, SH AN PE S U T AN S 2. Triwanto, SHi PU U T N A PU D E Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/M Pengacara, alamat di RA Kota Pekanbaru, A Jalan Srikandi No. 09. Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan EG N berdasarkan Surat Kuasa Khusus. 04/PTUN/P/SKH/PTUN.Pbr. tertanggal 31 Maret 2011, HA A S U selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT/PEMBANDING;-------------------TA A I TM E L A W A N G NG I T N 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Pepaya A L I TA D A ASukajadi Kota Pekanbaru Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya;-------------NomorG47 IT N G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
1. 2.
AN S TU U P
N A L Syafri, SH DI GA N PE Parningotan, SH Keduanya
I G NG I T
A T TA
Kewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan
Pegawai
Negeri
Sipil
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 541/14.71/IV/2011 tertanggal 25 April 2011
GA N PE
AN S U T U 2. AHMAD DIPONEGORO Kewarganegaraan Indonesia, umur 54 tahun, P pekerjaan N DA04, Kelurahan Karyawan Swasta, beralamat Komplek Randu No. 117, RT 01 ERW M A R hal ini diwakili oleh Lembah Sari Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. A Dalam EG N Kuasanya; HA A S U 1. Poltak, SH TA A IT G 2. Robert L. Tobing, SH NG I T N Keduanya Kewarganegaraan Indoensia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, alamat di A LA I G D ATuah Ujung No. 274 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus PEN Jalan Hang G EN AN P S tertanggal 05 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II/ INTERVENSI/ U T AN S PU U TERBANDING II; T N A PU ED M: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca A R A EG 1. Penetapan ketua Pengadilan Tinggi Tata N Usaha Negara Medan No. HA A 4/B/2012/PT.TUN.Mdn tanggal 23 FebruariS 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim U A T Amenyelsaikan untuk memeriksa, memutus, dan sengketa tata usaha negara tersebut T I G G di tingkat banding; ------------------------------------------------------------------------------N TI N A L 2. Penetapan Ketua I Majelis Hakim No.14/PEN.HS/2012/PT.TUN.MDN, tanggal 22 MaretTA D A TA G I 2012, N Tentang Penetapan Hari Sidang;-------------------------------------------------------GG PE N TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ TERBANDING I;----------------------------
I G NG I T
3.
A T TA
N A L I Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 10/G/2011/PTUN-PBR D A G N tanggal PE 19 Oktober 2011 yang, dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang
AN bersangkutan;------------------------------------------------------------------------------------S TU U P TENTANG DUDUK SENGKETA
GA N PE
AN S U mengambilalih keadaan-keadaan dan duduk perkara sebagaimana diuraikanUT dalam P N A Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 10/G/2011/PTUN-PBR tanggal ED M A 19 Oktober 2011, yang amarnya :-----------------------------------------------------------------R A EG MENGADILI N HA A S DALAM EKSEPSI U TA II Intervensi;-------------------------------------A - Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat IT G NG I T N A DALAM POKOKLPERKARA A I G D A gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet onvankelijk verklaart);EN P G 1. Menyatakan N AN PE S U (dua T A2.N Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.000,S PU U T N ratus delapan puluh ribu rupiah); ------------------------------------------------------------A PU ED MPekanbaru tersebut Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara A R A diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada EGhari rabu tanggal 19 Oktober N HA 2011 dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum A S U TATergugat II Intervensi/Terbanding II-----------Tergugat/Terbanding I dan Kuasa Hukum A IT G Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru G N TI N Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal tersebut oleh Penggugat/ A L I TA D A 28 OktoberA2011, sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 28 Oktober 2011Tdan NG GI E G P permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ IN Terbanding I N T A S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P ------ Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
I G NG I T
A T TA
N A L sesuai denganDISurat Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 31 Oktober 2011 GA N dengan PE memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara N SAPekanbaru tertanggal 6 Desember 2011 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / U T PU Terbanding pada tanggal 12 Desember 2011--------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Tergugat/ Terbanding I dan
GA N PE
AN S Tergugat II Intervensi/ Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding dalam U T PU perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------------------N DA E ----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim M ke Pengadilan Tinggi A R A Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa diberikan kesempatan G E N A untuk mempelajari berkas (inzage) masing-masing AH pada tanggal 01 Desember 2011; --S U A TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM T A I TPengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru Nomor ----- Menimbang, bahwa Putusan G NG I T diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum 10/G/2011/PTUN-Pbr,Nyang A LA I G D pada hari A Rabu, tanggal 19 Oktober 2011, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para EN P G N AN Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I dan Kuasa Hukum PE S U T AN S PU U Tergugat II Intervensi/ Terbanding II;------------------------------------------------------------T N PU DA ----- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan EBanding Nomor M A R 10/G/2011/PTUN-Pbr – Nomor 34/BDG/2011/PTUN-Pbr, A tanggal 28 Oktober 2011, EG N Syahriwal sebagai salah satu Penggugat mengajukan permohonan banding pada HA A S U tanggal 28 Oktober 2011, yang A selanjutnya disebut sebagai Para T TA Penggugat/Pembanding;----------------------------------------------------------------------------I G G IN ----- Menimbang, bahwaTwalaupun permohonan banding hanya diajukan oleh salah satu N LA I Penggugat, permohonan banding tetap dapat diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Tata TA D A GA IT N G UsahaENegara Medan; ------------------------------------------------------------------------------G P N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I bahwa pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ----- Menimbang, D GA N menyebutkan; PE N SA ” Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau U T PU kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari
GA N PE
AN S setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”---------------U T PU ----- Menimbang, bahwa oleh karena Syahriwal sebagai salah satu paraNPenggugat/ DA E Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan M Tata Usaha Negara A R A Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011, Emaka G permohonan pernyataan N A bandingnya harus diajukan paling lambat pada tanggal AH 2 Nopember 2011;----------------S A U selaku Para Penggugat/ Pembanding ----- Menimbang, bahwa oleh karenaTSyahriwal TA I mengajukan permohonan banding G pada tanggal 28 oktober 2011, maka permohonan G N TI dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 123 bandingnya diajukanNmasih A LA I G D ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga permohonan banding dari A EN P G N AN Syahriwal PE selaku Para Penggugat/Pembanding secara yuridis formal dinyatakan dapat S U T AN S PU U diterima;-----------------------------------------------------------------------------------------------T N A PU ED Usaha Negara ----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata M A RUsaha Negara Pekanbaru Medan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Tata A EG N 10/G/2011/PTUN-Pbr, tanggal 19 Oktober 2011, HA serta surat-surat lain yang A S U bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah A T TA rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada memperoleh permufakatan bulatIpada G G N hari Kamis tanggal 29 Maret TI 2011, dengan uraian pertimbangan berikut ini;--------------N A L I bahwa Tergugat/ Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/ TerbandingTA ----- Menimbang, D A TA G I N II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut ;--------------------------------------GG PE N TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
AN S TU U P
A T TA
N A L I substansi gugatan Para Penggugat/ Pembanding adalah menyangkut 1. Bahwa D GA N PE masalah kepemilikan, sehingga sengketa aquo merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum dan bukan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;---------------------------------------------------------------------------2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding telah lewat
GA N PE
AN S waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun U T U Padanya 1986, karena Para Penggugat/Pembanding sudah mengetahui N DA E sertipikat obyek sengketa sejak bulan Nopember 2010;--------------------------M A R A 3. Bahwa Uraian gugatan Para Penggugat/Pembanding kabur, karena dalil G E N A gugatan menyatakan luas tanah Para Penggugat/Pembanding ± 36.985 M 2, AH S U A sedangkan luas tanah pada ATsertipikat obyek sengketa 16.155 M2. selain itu T I G G para Penggugat/Pembanding tidak menguraikan secara jelas kerugian yang N TI N dialami oleh A LA para Penggugat/Pembanding dan letak posisi sertipikat Hak Milik I G D A 508/T.Tokura/2005;----------------------------------------------------------EN Nomor P G N AN PE4. Selain itu Para Penggugat/Pembanding tidak menguraikan secara jelas S U T AN S PU U T N kerugian yang dialaminya dan letak posisi sertifikat Hak Milik Nomor A 508/T.T PU D E M okura/2005;------------------------------------------------------------------------------RA A 5. Bahwa salah seorang pengacara Para Penggugat/Pembanding bukan seorang EG N HA advokat;-----------------------------------------------------------------------------------A S U ----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi TA ke-1 tentang kewenangan mengadili absolut A T I G pengadilan, Hakim Ketua Majelis G dan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara N TI 47 putusannya pada pokoknya menyatakan, ” bahw status Pekanbaru pada halaman N A L TA DI tanah obyek in litis adalah masih menjadi sengketa antara Penggugat A kepemilikanAatas G IT N G G terlebih PE pihak Tergugat II Intervensi dan oleh karenanya harus ditentukan dengan N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I yang berhak atas tanah tersebut ”, sehingga dengan berpedoman pada dahulu siapakah D GA N Yurisprudensi Nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 7 september 1994 yang menyatakan, PE N SA”meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika U T PU dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum, karena
GA N PE
AN S sudah jelas merupakan sengketa perdata”. -----------------------------------------------------U T PU ----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I N DA E Pengadialan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan menerimaM eksepsi ke-1 tentang A R A kewenangan absolut pengadilan dan menyatakan tidak G menerima gugatan Para E N A Penggugat/Pembanding;----------------------------------------------------------------------------AH S U ----- Menimbang, bahwa mengenaiTA eksepsi ke-1 tentang kewenangan absolut TA I pengadilan tersebut, Hakim Anggota II Pahala Shetya Lumbanbatu,SH, pada halaman G G IN T 50 s/d 53 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya N A A IL G D menyatakan,A”bahwa obyek sengketa aquo adalah berupa Sertifikat Hak Milik dan telah EN P G N AN memenuhi PE unsur suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual S U T AN S PU tata U dan final. Sertifikat hak milik tersebut tidak termasuk dalam pengertian keputusan T N A PU ED Tata Usaha usaha negara yang dikecualikan sebagai obyek sengketa di Peradilan M A R Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang A Peradilan Tata Usahan EG N Negara”;------------------------------------------- ---------------------------------------------------HA A S U ----- Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha A T TA Negara Medan dapat membenarkan pendapat Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha I G G N I Negara Pekanbaru tersebut, sehingga harus dikuatkan dan diambil alih menjadi T N ILA Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,TA pertimbanganDputusan A TA G I N dengan GG PE tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini;-----------------------N TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ----- Menimbang, D GA N Medan PE memperhatikan surat gugatan dan replik Para Penggugat/Pembanding, N SAternayata yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara aqua bukan menyangkut U T PU aspek kepemilikan yang bersifat keperdataan, melai nkan menyangkut aspek administratif atas sertifikat obyek sengketa, yang meliputi aspek kewenangan,
GA N PE
AN S prosedural, dan substansinya. Hal tersebut terlihat jelas dengan disebutkannya obyek U T PUOkura, sengketa aquo berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 508, KelurahanTebing Tinggi N DA E Kecamatan Rumbai Pesisir, tanggal 7 Maret 2005, dengan suratM Ukur Nomor 98/T.T. A R A G M2, atas nama Ahmad Okura/2004, tanggal 20 Desember 2004, seluas 16.155 E N A Diponegoro, dan pada bagian dallil posita gugatan AH Para Penggugat/ Pembanding pada S U A pokoknya menyebutkan adanya cacat AT prosedural dan substansi atas penerbitan T GI pada bagian tuntutannya menyebutkan supaya sertipikat obyek sengketa, Gserta N TI N Negara Pekanbaru menyatakan batal atau tidak sah sertifikat Pengadilan Tata Usaha A LA I G D A Dengan kata lain, Para Penggugat/Pembanding tidak menuntut supaya PEN obyek sengketa. G EN AN P S dinyatakan sebagai pemilik tanah;---------------------------------------------------------------U T AN S PU U ----- Menimbang, bahwa adanya dalil Para Penggugat/Pembanding yang Nmenyatakan T PU DA E tanah pada sertifikat obyek sengketa sebagai miliknya merupakan M dasar argumentasi A R A untuk menyatakan adanya kepentingan Para Penggugat/Pembanding atau sebagai pintu G E AN masuk untuk mengajukan aquo, demikian pulaHsebaliknya, adanya dalil Tergugat II A S U intervensi/Terbanding II yang menyatakan tanah pada sertipikat obyek sengketa adalah A T TA I sebagai miliknya merupakanG dasar argumentasi untuk mempertahankan hak NG I T keperdataannya;-------------------------------------------------------------------------------------N LA I TA ----- Menimbang, bahwa pada setiap sengketa pertanahan di Peradilan Tata Usaha D A GA IT N G Negara, GPenggugat PE yang obyeknya berupa sertipikat hak atas tanah, dapat dipastikan N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I Intervensi senantiasa sama-sama mendalilkan bahwa tanah pada dan TergugatDII GA N sertipikat PE obyek sengketa, adalah sebagai miliknya masing-masing, oleh karena itu N SAsemestinya hal tersebut tidak boleh menggeser dan mengalihkan pokok permasalahan U T PU dalam perkara aquo dari permasalahan yang bersifat administratif menjadi permasalahan yang bersifat keperdataan;--------------------------------------------------------
GA N PE
AN S ----- Menimbang, bahwa menurut tataran hukum di Indonesia, yurisprudensi sebagai U T U Psehingga salah satu sumber hukum tidak mengikat Hakim dalam memutus perkara, N DA E dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis, oleh karena M itu hakim harus A R A bersikap bijaksana dalam mempedomani yurisprudensiEuntuk G memutus perkara yang N A dihadapinya;------------------------------------------------------------------------------------------AH S U A ----- Menimbang, bahwa jika Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak T A I T sengketa aquo dan menyatakan terlebih dahulu berwenang secara absolut mengadili G NG I T Peradilan Umum, maka sertipikat tersebut dapat dialihkan harus diselesaikan melalui N A LA I G D kepada pihak A lain. Selain itu pada proses di Peradilan Umum, sertipikat sebagai alat PEN G N AN buktiPE autentik, mempunyai nilai pembuktian yang mengikat terhadap Hakim perdata. S U T AN S PU U Keadaan-keadaan tersebut tentu tidak adil dan merugikan Para Penggugat/NPembanding T A PU ED titik singgung yang tidak memiliki sertipikat. Oleh karena itu, dalam hal adanya M A R kewenangan mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara A dan Peradilan Umum dalam EG N suatu sengketa/perkara pertanahan, semestinya A H diproses secara bersamaan sesuai A S U dengan kewenangan pengadilan masing-masing;----------------------------------------------TA A ----- Menimbang, bahwa terhadap I T eksepsi ke-2 yang menyatakan bahwa pengajuan G G N I gugatan telah lewat waktu T sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 N ILAHakim Anggota II dipertimbangkan pada putusan Pengadilan TataTA Tahun 1986, D oleh A TA G I N UsahaENegara Pekanbaru pada halaman 53 s/d 56, yang pada pokoknya menyatakan, GG P N TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I bahwa sesungguhnya secara pasti Para Penggugat/Pembanding baru mengetahui D A G N adanya PE sertipikat obyek sengketa pada saat persidangan atau setidak-tidaknya pada N SApemeriksaan persiapan, sehingga gugatan Para Penggugat/Pembanding harus U T PU dinyatakan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;------------------------------------------------------------
GA N PE
AN S ----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor U5 T PU Tahun 1986, tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak ketiga atauNpihak yang DA E tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara yang bersangkutan, M harus dihitung A R A secara kasuistis sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas G E N A penerbitan sertipikat obyek sengketa aquo;-----------------------------------------------------AH S AU ----- Menimbang, bahwa dalil TTergugat/Terbanding I dan Tergugat II A IT Intervensi/Terbanding II yang Gmenyatakan bahwa Para Penggugat/Pembanding telah NG I T mengetahui adanya N sertipikat obyek sengketa sejak adanya pertemuan pada bulan A A IL G D Nopember 2010 A atau setidak-tidaknya pada tanggal 12 Nopember 2010 sesuai dengan PEN G N AN suratPE pengaduan penyerobotan tanah dari Yetty Farida (salah satu Penggugat) kepada S U T AN S PU yang U Lurah Tebing Tinggi Okura, tidak didukung oleh surat-surat bukti dan saksi-saksi T N A PU ED diajukan oleh para pihak yang dapat meyakinkan hakim. Selanjutnya setelah M RA diperhatikan secara seksama surat pengaduan dari Yetty A Farida tersebut (vide bukti EG N T.ll.5) ternyata tidak menyebutkan secara jelas dan HA tegas identitas sertipikat obyek A S U sengketa, sehingga oleh karena itu eksepsi A Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II T A Intervensi/Terbanding II yangI Tmenyatakan Para Penggugat/Pembanding telah G G N obyek sengketa sejak bulan Nopember atau setidakmengetahui adanya sertipikat TI N A L I tidaknya padaD tanggal 12 Nopember 2010 harus ditolak;--------------------------------------TA A TA G I N GG PE N TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I bahwa terhadap eksepsi ke-3 yang menyatakan uraian gugatan Para ----- Menimbang, D GA N Penggugat/Pembanding kabur, karena didalilkan bahwa tanah Para PE N SAPenggugat/Pembanding luasnya ± 36.975 M2, sedangkan luas tanah pada pada U T PU sertipikat obyek sengketa 16.155 M2.. Selain itu tidak menguraikan secara jelas letak
GA N PE
AN S U T Para Penggugat/Pembanding;---------------------------------------------------------------------PU N AUsaha Negara ----- Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II Pengadilan Tata ED M Pekanbaru, Eksepsi ke-3 tersebut merupakan eksepsiA lain-lain, sehingga R A EG dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara;-------------------------------------------------N HA A ----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 S ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun U TA bersama dengan pokok perkara. Pengertian 1986, eksepsi lain-lain hanya dapat diputus A IT G ”diputus bersama pokok perkara NG ” adalah bahwa sistematika penyajian eksepsi lain-lain I T N harus tetap diletakkan A LA pada bagian eksepsi, yang diputus bersama pokok perkara pada I G D A EN putusan akhir;----------------------------------------------------------------------------------------P G EN AN P S ke-3 N Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan tentang eksepsiTU A----S PU U T N tersebut pada halaman 58 s/d 59, Hakim Anggota II Pengadilan Tata A Usaha Negara PU D E M Pekanbaru pada pokoknya menyatakan, ”bahwa sertifikat obyek sengketa telah A R GAdimaksud Pasal 1 angka 9 memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana E N A Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal AH1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 S U A Tahun 1986, sehingga eksepsi ke-3 harus AT dinyatakan ditolak”;-------------------------------T GImenilai kesempurnaan formalitas surat gugatan tidak ----- Menimbang, bahwa untuk G IN T diukur menurut ketentuan N Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo A IL TA D A Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, akan tetapi harus berpedoman GA IT N G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P posisi sertipikat Hak Milik Nomor 508/T.T Okura/2005 dan kerugian yang dialami oleh
I G NG I T
A T TA
N A L I pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang pada ketentuan D GA N Peradilan PE Tata Usaha Negara;----------------------------------------------------------------------N SA----- Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 U T PU menyebutkan, bahwa syarat formal surat gugatan harus memuat : a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; b. Nama,
GA N PE
AN S jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk U T PU diputuskan oleh pengadilan;------------------------------------------------------------------------N DA E ----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TinggiMTata Usaha Negara A R Medan memperhatikan formalitas surat gugatan Para Penggugat/Pembanding, ternyata GA E N A sudah memuat secara jelas identitas Para AH Penggugat/Pembanding, identitas S A U dan hal yang diminta untuk diputuskan Tergugat/Terbanding, dasar atau dalil T gugatan TA I oleh pengadilan. Dasar atau dalil G gugatan para Penggugat/Pembanding pada pokoknya G N TI menjadi obyek sengketa aquo adalah Sertipikat Hak Milik menyatakan, bahwaNyang A LA I G D Nomor 508,A Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, tanggal 7 Maret EN P G N AN 2005, luas PEdengan Surat Ukur Nomor 98/T.T. Okura/2004, tanggal 20 Desember 2004 U S AN S UT P U 2, T tanah 16.155 M , atas nama Ahmad Diponegoro, yang berada diatasNtanah Para U P DA E Penggugat/Pembanding seluas ± 36.975 M2. Bahwa alasan untuk M A mengajukan gugatan R GA2004, tidak mengharuskan menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun E N A H Penggugat merasa kepentingannya adanya kerugian riil, akan tetapi cukup hanyaAjika S U A dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha AT negara, ia sudah dapat mengajukan gugatan T GI ke Pengadilan Tata Usaha Negara;----------------------------------------------------------------G IN T ----- Menimbang, bahwa N berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi ke-3 harus A IL TA D A dinyatakan ditolak;-----------------------------------------------------------------------------------GA IT N G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang eksepsi ke-4 yang ----- Menimbang, D GA N menyatakan, bahwa salah seorang pengacara Para Penggugat/Pembanding bukan PE N SAseorang advokat;-------------------------------------------------------------------------------------U T PU ----- Menimbang, bahwa Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mempertimbangkan mengenai eksepsi ke-4 pada halaman 59 s/d 61, yang ada
GA N PE
AN S pokoknya menyatakan, ”bahwa memperhatikan secara cermat Surat Kuasa Khusus U T PU Penggugat tertanggal 31 Maret 2011, yang pada intinya menyebutkan Para Penggugat N DA E selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, memberi kuasa kepadaM1. Hendryzal, SH, 2. A R Triwanto, S.Hi untuk mengajukan gugatan terhadap Kepala GA Kantor Pertahanan Kota E N A Pekanbaru, karena menerbitkan Sertipikat HakHMilik Nomor 508/ Kelurahan Tebing SA U TAtanggal 07 Maret 2005, luas 16.155 M 2, atas Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, A IT G nama Ahmad Diponegoro, sehingga ke-4 harus dinyatakan ditolak;-------------------------G N TI N Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ----- Menimbang, bahwa A LA I G D A tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga pertimbangannya harus EN P G EN AN P S diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;------------------------------------------U T AN S PU 2003 U ----- Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 NTahun T PU DA E Tentang Advokat, pada pokoknya menyebutkan bahwa AdvokatMadalah orang yang RA A berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun G diluar pengadilan, yang E N A memenuhi persayaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Advokat;----------------H A S U ----- Menimbang, bahwa memperhatikan A Surat Kuasa Hukum Para Penggugat/ T TA I Pembanding tanggal 31 MaretG2011, ternyata disebutkan penerima kuasa terdiri dari NG I seorang advokat dan T N seorang advokat muda, dan penerima kuasa bertindak baik A IL TA bersama-samaD maupun sendiri-sendiri. Dengan demikian menurut Majelis Hakim A GA IT N G Pengadilan G sebagai PE Tinggi Tata Usaha Negara Medan, keberadaan Hendryzal,INS.H T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L Icukup mewakili kepentingan pihak pemberi kuasa dan keberadaan Advokat sudah D GA N Triwanto, PE S.Hi sebagai advokat muda, yang turut menandatangani surat gugatan dan N SAreplik tidak mengakibatkan batalnya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh U T PU advokat Hendryzal, S.H tersebut, apalagi setelah diperhatikan secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, ternyata selama
GA N PE
AN S pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum sampai U T PU pada saat pembacaan putusan, Triwanto, S.Hi tidak pernah hadir, tetapiNyang hadir DA E hanyalah Advokat Hendryzal, S.H saja;-----------------------------------------------------------M A R A ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di G atas, semua eksepsi E N A Tergugat/ Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/ AH Terbanding II harus dinyatakan S U A ditolak;---AT T ----- Menimbang, bahwa selanjutnya GI Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara G N TI halaman 63 s/d 66, pada pokoknya mempertimbangkan, Pekanbaru, pada putusan N A LA I G D ”bahwa para A Penggugat/ pembanding mempunyai kepentingan hukum mengajukan PEN G N AN gugatan PE aquo, karena tanah pada sertifikat obyek sengketa termasuk dalam bagian S U T AN S PU U tanah para Penggugat/ Pembanding”;------------------------------------------------------------T N A PU ED Negara Medan ----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha M A R sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga harusAdikuatkan dan diambil alih EG N menjadi pertimbangan putusan aquo;------------------------------------------------------------HA A US ----- Menimbang, bahwa berdasarkan A pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan T TApokok perkara berikut ini;-----------------------------hukum aquo dilanjutkan pada bagian I G G N TI N A L I TA D A GA IT N G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I Dalam Pokok Perkara D GA N E -----PMenimbang, bahwa uraian mengenai bagian pokok perkara oleh Hakim Anggota II N SAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada halaman 61 s/d 77, pada pokoknya U T PU menyatakan sebagai berikut : - Bahwa sertifikat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat/ Terbanding I sesuai
GA N PE
AN S dengan kewenangan yang ada padanya, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angkaU 23 T PU Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----------------------------------------------N DA E - Bahwa dari segi prosedural, tidak terdapat bukti telah dilakukan Mpengukuran tanah A R A sebelum penerbitan sertifikatnya, dan Tergugat/ ETerbanding I tidak pernah G N A melakukan pemeriksaan terhadap pemilik tanah AH terakhir, serta Tergugat/ Terbanding S U A tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan dan pengukuran tanahnya, karena T A T Imemberitahukan tidak pernah memanggil atau kepada pihak-pihak yang berbatasan G G N TI pada sertifikat obyek sengketa; ----------------------------------langsung dengan tanah N A LA I G D - Bahwa dari A segi substansi, tanah pada sertifikat obyek sengketa berada di atas tanah PEN G N AN milik PE Para Penggugat/ Pembanding. Sesuai dengan Surat Keterangan Lurah, tanah S U T AN S PUtahun U Para Penggugat/ Pembanding, yang dibeli dari Fatmawista dan Anton N pada T A PU EDKerugian, yang 1998, yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keterangan Ganti M A R sedangkan Tergugat II diketahui oleh Lurah Tebing Tinggi Okura pada tahun 2001, A EG N Intervensi/ Terbanding II memperoleh tanah dari HA M. Tasar/ Panjang dan Yonrival A S U pada tahun 2003, yang kebenaran tanda tangan Yonrival diragukan;--------------------A T A Ttersebut, Berdasarkan pertimbangan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha I G G N I Negara Pekanbaru berpendapat, bahwa penerbitan sertifikat obyek sengketa T N ILA Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan NasionalTA bertentangan D dengan A TA G I N GG PE N TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan oleh karena Nomor 9 Tahun D GA N itu harus PE dibatalkan;---------------------------------------------------------------------------------N SA----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan U T PU pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut di atas, sehingga harus dikuatkan dan diambil alih
GA N PE
AN S menjadi pertimbangan putusan aquo, dengan tambahan pertimbangan berikut ini;-----U T PU ----- Menimbang, bahwa memperhatikan Sertifikat Obyek sengketa N(vide bukti DA E T.3=T.II.3) ternyata diterbitkan atas dasar Surat Keputusan Pemberian M Hak Nomor 252A AR 520.1-05-01-2005, tanggal 14 Februari 2005, tentangEG Pemberian Hak Milik kepada N A Ahmad Diponegoro (vide bukti T.2). Setelah memperhatikan bukti T.2 ternyata Surat AH S AU Keputusan Pemberian Hak tersebut T diterbitkan atas dasar Surat Keterangan Ganti A IT Kerugian Nomor 162/595.3/KPR/VI/2001, tanggal 23 Juni 2004 (vide bukti T.1); G G N TI setelah memperhatikan dengan seksama Surat Keterangan ----- Menimbang, bahwa N A LA I G D Ganti Kerugian A beserta lampirannya (vide bukti T.1), ternyata tanda tangan Yonrival PEN G N AN selaku PE penjual pada : Surat Keterangan Ganti Kerugian, Surat Pernyataan Tidak S U T AN S PUTanah, U Bersengketa, Berita Acara Peninjauan/ Pemeriksaan Lokasi, Gambar Situasi T N A PU ED Tanah, terlihat Surat Sceets Kaart, Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Riwayat M A RHakim Pengadilan Tinggi secara kasat mata sangat tidak konsisten, sehingga Majelis A EG N Tata Usaha Negara Medan meragukan kebenarannya. HA Oleh karena itu Surat Keputusan A US Pemberian Hak tersebut diragukan jugaAkebenarannya, sehingga sebagai konsekuensi T A logisnya adalah, bahwa sertifikatI T yang diterbitkan oleh Tergugat/ Terbanding I dinilai G G N mengandung cacat yuridis TI secara substantif;----------------------------------------------------N A L I bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat alasanTA ----- Menimbang, D A TA G I N yang kuat GGNegara PE menurut hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata IUsaha N T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I 10/G/2011/PTUN.Pbr, dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat/ Pekanbaru Nomor D GA N Pembanding harus dikabulkan untuk seluruhnya;----------------------------------------------PE N SA----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pula sertifikat obyek sengketa harus dinyatakan U T PU batal dan memerintahkan kepada Tergugat/ Terbanding I untuk mencabutnya;--------------- Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat/ Terbanding I dan Tergugat II
GA N PE
AN S Intervensi/ Terbanding II adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dihukum U T PU membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding N A ED ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);---------------------M A R A ----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986EG tentang Peradilan Tata Usaha N A Negara jis Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 AH tentang Perubahan Undang-Undang S A UUsaha Negara dan Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTTata TA I 51 tahun 2009 tentang Perubahan G Kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang G N TI dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Peradilan Tata UsahaNNegara A LA I G D Nasional Nomor A 9 tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 PEN G N AN tentang PE Pendaftaran Tanah serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;----------S U T AN S PU U MENGADILI T N A PU ED - Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembandng;---------------------M A R Pekanbaru Nomor - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara A EG N 10/G/2011/PTUN.Pbr, tanggal 19 Oktober 2011, A H yang dimohonkan banding;----------A S U TA A MENGADILI SENDIRI IT G G N I Dalam Eksepsi : T N LATergugat/ Terbanding I, Tergugat II Intervensi/ Terbanding II ;------TA I - Menolak Eksepsi D A TA G I N GG PE N TI AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
A T TA
N A L I Dalam Pokok Perkara : D A G N 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;---------------PE N SA2. Membatalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding I berupa U T PU Sertifikat Hak Milik Nomor 508, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, tanggal 7 Maret 2005, dengan Surat Ukur Nomor 98/T.T Okura/2004, tanggal
GA N PE
AN S 20 Desember 2004, seluas 16.155 m2, atas nama Ahmad Diponegoro;----------------U T PU 3. Memerintahkan Tergugat/ Terbanding I untuk mencabut Sertifikat Hak N Milik Nomor DA E 508, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, M tanggal 7 Maret A R A 2005, dengan Surat Ukur Nomor 98/T.T Okura/2004, tanggal 20 Desember 2004, G E N A seluas 16.155 m2, atas nama Ahmad Diponegoro;----------------------------------------AH S A UTergugat II Intervensi/ Terbanding II untuk 4. Menghukum Tergugat/ Terbanding ITdan TA I membayar biaya perkara dalam G dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding G N TI 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-------------ditetapkan sebesar Rp. N A LA I G D Demikian A diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi PEN G N AN TataPE Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012 oleh kami S U T AN S PU SH., U YOSRAN, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan H. A. SYAIFULLAH, T N PU DA dan RIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota,Eputusan tersebut M A R Hari Kamis, tanggal 29 diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada A EG N Maret 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu HA oleh DAULAT SILABAN, SH., A S U Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh A T TA para pihak atau kuasa hukumnya.I ----------------------------------------------------------------G G N TI N A L I TA D A GA IT N G G PE N I T AN S N U T LA I U Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan D P A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila G dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
I G NG I T
AN S TU U P
A T TA
N A L I ANGGOTA HAKIM D GA N PE dto,
HAKIM KETUA dto,
H. A. SYAIFULLAH, SH
YOSRAN, SH, M.Hum
dto,
dto,
RIYANTO, SH
PANITERA PENGGANTI
N A D
dto,
Perincian Biaya Perkara : 1. 2.
AT T I
G G IN T Biaya Meterai Putusan N .........Rp. A IL D A Putusan `.......Rp. Biaya G Redaksi N PE
A3.N Biaya Proses Perkara. ..........Rp. S U T PU Jumlah................................Rp.
N A L DI A NG E P
G G N TI
AN S U T PU
E M DAULAT SILABAN, A SH R GA E N A AH S AU
6.000,5.000,239.000,-
AT T I
GA N PE
N
AN S U T PU
250.000,- (dua ratus lima puluh DAribu rupiah)
AH S AU
E N A
R A G
E M A
NG I T
G
TA A IT
AN S N U A T L I Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada D publik, sedangkan turunan PU A putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan G UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan N dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___ PE AN S TU U P
A G N PE
