PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa,

PUTUSAN Nomor : 47/G/2012/PTUN-Pbr ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara :---------------YURNALISA MIDYAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga Tempat tinggal Jalan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru;--------------Dalam hal ini memberi kuasa kepada John Nurazman, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara “John Nurazman, SH. & Associates” yang beralamat di Jalan Melati No. 56 Sukajadi Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 85/SK/JnaZn/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012;-----------------------Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK, berkedudukan di komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Indrapura Kabupaten Siak;---------------------------------

Putusan Nomor : 47/G/2012/PTUN-Pbr.

Halaman 1 dari 81 halaman

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----------1. H. Usman Raya, A.Ptnh : Kepala

Seksi

Sengketa Konflik dan Perkara;----------------2. M. Arief Suleiman, S.ST. : Kepala Sub Seksi Sengketa dan konflik Pertanahan;----------3. HJ. Junifer Ensi, SH. : Kepala Sub Seksi Perkara;---------------Ketiganya

berkewarganegaraan

Indonesia,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 07/SK14.08/XII/2012 tertanggal 18 Desember 2012;------Selanjutnya disebut sebagai ….…...TERGUGAT; dan SURYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tanggal, bertempat tinggal di Jalan Arifin Ahmad RT 04 RW 03 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARDISAL, SH. dan FRISKA YULIA SARI, SH. keduanya berkewarganegaran Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum “Justitia Law Office” (JLO) Padang yang beralamat di Jalan Pekanbaru



No. 21 Asratek, Ulak Karang - Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2013;-----------------------------Selanjutnya disebut sebagai… TERGUGAT II INTERVENSI; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 47/Pen.MH/2012/PTUN-Pbr tanggal 10 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 47/Pen.PP/2012/PTUN-Pbr tanggal 10 Desember 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini; ----------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 47/Pen.HS/2012/PTUN-Pbr. tanggal 16 Januari 2013

tentang Hari

Persidangan dalam perkara ini ; ------------------------------------------------------Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dari para pihak; ---Telah mendengarkan saksi-saksi dari para pihak; ---------------------Telah

memperhatikan

segala

sesuatu

yang

terjadi

dalam

persidangan; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA----------------------Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tertanggal 7 Desember 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 7 Desember 2012 dengan Register perkara Nomor : 47/G/2012/PTUN-Pbr yang diperbaiki pada tanggal 16 Januari 2013 dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai berikut :-----------------------------------------------------



Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah :Sertipikat Hak Milik No. 83 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 Surat Ukur No. 05/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Nurbetti;-----------------------------------------------------------------------Dimana sertipikat tersebut sudah bersifat konkrit, individual dan final sehingga sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 yang dapat digugat pembatalannya yang berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------Angka 9 “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan ataau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -------------------------------------------------------------------------------------Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA :-----------------------------------------------------------1)

Bahwa Penggugat adalah isteri dari alm. Bustamam Yunal yang memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 141 seluas 9.390 m2 tanggal 02 Agustus 1995 yang terletak di km.20 dahulu di Rt.02/Rw.02 sekarang Rw.03/Rt.02 kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pekanbaru, dengan batas sempadan sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------



Utara berbatas Jalan 47 m;---------------------------------------------Selatan berbatas Purnomo 47 m;-------------------------------------Barat berbatas Ardanil 200 m;------------------------------------------Timur berbatas Drs. Zardewan 200 m;-------------------------------2)

Bahwa berdasarkan akta jual beli tanggal 10 Juni 1998 Suami Penggugat juga membeli lahan/tanah sertipikat hak milik No. 142 atas nama Zardewan seluas 9.390 m2 yang merupakan sepadan Penggugat sebelah timur yang juga terletak di km. 20 dahulu di Rt. 02/Rw.02 Sekarang Rt.03/Rt.02 Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pekanbaru, dengan batas sempadan sebagai berikut :-------Utara berbatas Jalan 47 m;---------------------------------------------Selatan berbatas Purnomo 47 m;-------------------------------------Barat berbatas Bustamam Yunal 200 m.;---------------------------Timur berbatas jalan 200 m.;--------------------------------------------

3)

Bahwa dengan demikian saat ini Penggugat memiliki 2 Bidang tanah atas nama suami Penggugat yaitu sertipikat hak milik No. 141 dan No. 142;--------------------------------------------------------------------------------

4)

Bahwa masing-masing tanah/lahan seluas 9.390 m2 sesuai dengan Surat Edaran No. 28/E.D/1990 tanggal 3 September 1990 SEKWILDA Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau merupakan tanah kaplingan pegawai kantor Gubernur Riau yang kemudian diterbitkan surat oleh aparat pemerintah setempat yaitu kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pekanbaru;--------------------------------



5)

Bahwa oleh karena letak lahan/tanah tersebut jauh dari kediaman Penggugat maka lahan/tanah tersebut jarang sekali dikunjungi tapi dulu sempat Penggugat tanami tapi saat ini sepertinya sudah ditebas oleh pemilik sertipikat dan ditanami sawit; -----------------------------------

6)

Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2009 tanpa sepengetahuan Penggugat dan aparat desa yang berwenang, lahan/tanah tersebut diterbitkan sertipikat oleh Tergugat; --------------------------------------------

7)

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak dapat menguasai lahan/tanah tersebut; -----------------------------------------------

8)

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 (1) UU No. 5/1986 yang berbunyi : --------------(1) “orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

gugatan

tertulis

kepada

Pengadilan

yang

berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”; 9)

Bahwa gugatan ini ditujukan kepada Tergugat karena sertipikat tersebut

diterbitkan

oleh

Tergugat

selaku

pelaksana

tugas

pendaftaran tanah di Kabupaten Siak dari Badan Pertanahan Nasional sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 6 PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyebutkan : --------------Ayat

(1)

“Dalam

rangka

penyelenggara

pendaftaran

tanah

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksana



pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain”; --------------------------------------------------------------Dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas, gugatan yang diajukan terhadap Tergugat telah tepat dan benar : ----------------------Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, disebutkan bahwa :-----Pasal 106-----------------------------------------------------------------------------“Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrative dalam penerbitannya, dapat dimohonkan karena permohonan

yang

berkerpentingan

atau

oleh

pejabat

yang

berwenang tanpa permohonan”. -----------------------------------------------Pasal 107;----------------------------------------------------------------------------“Cacat hukum administrative sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah a) kesalahan prosedur; b) kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; c). kesalahan subjek hak; d) Kesalahan objek hak; e) Kesalahan jenis hak; f) Kesalahan perhitungan luas; g) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; h) data yuridis dan data fisik tidak benar; atau i) kesalahan lainnya yang bersifat administrative; ------------------------------------------------------------10) Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat tersebut berdasarkan data yuridis dan data fisik yang tidak benar karena lahan/tanah tersebut secara administrasi merupakan wilayah hukum kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru; ---------------------------------



11) Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan azas

pemerintahan

kecermatan

serta

yang

baik

bertentangan

yaitu

asas

dengan

kepatutan,

Peraturan

asas

Menteri

Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9/1999, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 (1) UU No.9/2004 yang berbunyi : -----------(1) “ orang atau Badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

gugatan

tertulis

kepada

pengadilan

yang

berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan ataupun disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”.; ---(2) “Alasan-alasaan

yang

dapat

digunakan

dalam

gugatan

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah : ---------------a. “Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturaan perundangan yang berlaku”. -----------------b. “Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”. ------------12) Bahwa seharusnya Tergugat sudah mengetahui dan tidak patut menerbitkan sertipikat tersebut yang secara administrasi sudah cacat hukum karena diterbitkan atas dasar kewenangan wilayah yang tidak benar oleh karena itu sangat beralasan hukum bila sertipikat hak milik sebagimana tersebut diatas yang diterbitkan oleh Tergugat

selaku

Kepala

kantor

Pertanahan

kabupaten

Siak

dinyatakan batal ataau tidak sah; -----------------------------------------------



13) Bahwa saat ini sertipikat tersbut dijadikan agunan kredit pada BRI Syariah kantor cabang Pekanbaru; -------------------------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan memutuskan seabgai berikut :------------------------------------DALAM POKOK PERKARA :-----------------------------------------------------------

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -------------------------------



Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 83 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 Surat ukur No. 05/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati seluas 20.000 m2 yang semula atas nama Nurbetti; -----------------------



Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 83 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 Surat ukur No. 05/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati seluas 20.000 m2 yang semula atas nama Nurbetti; -------------



Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -------------------Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah

hadir menghadap kuasa hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut diatas;-----------------------------------------------------------------------------------------Bahwa Tergugat pada persidangan tanggal

06 Februari 2013

telah mengajukan Jawaban, yang isi Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA;----------------------------------------------------------1. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 83 tanggal 15-04-2009 atas nama Suryati



semula dimiliki oleh Nurbetti dengan luas 20.000 M2, telah sesuai dengan tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, yaitu : -----------------------------------------------------------------Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. ----------------Bahwa permohonan Sertipikat hak Milik Nomor 83 tanggal 15-05-2009 diajukan kepada Kepala kantor Pertanahan kabupaten Siak pada tanggal 23-07-2008; ----------------------------------------------------------------2. Bahwa

berdasarkan

Pasal

13

Peraturan

Menteri

Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 yaitu; ------------------------------------------------------------------------------------Ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; -----------------------------------------------------------Kepala kantor Pertanahan melalui loket penerimaan berkas telah menerima berkas permohoann yang diajukan Nurbetti; -------------------Ayat (2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi



Pengukuran

Dan

Pendaftaran

Tanah

untuk

melakukan

pengukuran;---------------------------------------------------------------------------Bahwa

pengukuran

bidang

tanah

telah

dilakukan

dengan

sebagaimana tertuang di dalam DI 107 A (gambar ukur) nomor 2366 S/D 2638/2370/2008 dengan hasil peta Bidang Tanah tanggal 30-102008 dengan Nomor Surat Ukur 05/MJY/2009 tanggal 06-042009;-------------------------------------------------------------------------------------Ayat (3) selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada : --------------------------------------------------------------------------------c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9; ---------------------------------------------------Bahwa Panitia Pemeriksa tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, sesuai dengan Risalah Nomor 55/RSL/HM/II/2009 tanggal 0602-2009 telah melakukan kegiatan pemeriksaan tanah; ------------------Ayat (5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.; -----------------------------------------



Bahwa Kepala kantor Pertanahan kabupaten Siak telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Siak Nomor 133-520.1-05.11-2009 tanggal 31-03-2009; ----------------------------------3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Nomor 133-520.1-05-11-2009 tanggal 31-03-2009, diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 83 tanggal 15-04-2009, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , Pasal 23 yaitu : --------------------------------Untuk keperluan pendaftaran hak;-----------------------------------------------a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan : -----------------------------------1) Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengeloalan; ------------------------------------4. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 304/2010 tanggal 15-04-2010, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yoni Sudarti, SH. telah terjadi peralihan hak dari Nurbetti kepada Suryati, yang tercatat pada kantor Pertanhan Kabupaten siak pada tanggal 19-012011; ------------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa bersadasarkan uraian angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 83 tanggal 15-04-2009 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; --------------------------------------------6. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil yang dibuat oleh Penggugat pada halaman 4 point/angka 10 yang menyatakan bahwa



Tergugat mrenerbitkan sertipikat tersebut berdasakan data yuridis dan data fisik yang tidak benar karena lahan/tanah tersebut secara administrasi merupakan wilayah hukum Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru; ------------------------------------------Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 7 Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya; ----------------------------------------------------------------------Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 83 tanggal 15-04-2009 berdasarkan data yuridis yang benar yaitu : -------a. Adanya kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbetti (pemegang hak); ---------------------------------------------------------------------------------b. Adanya Surat tanah berupa surat keterangan Tanah Nomor 140/pemdes/50 tanggal 15-12-2004 yang diterbitkan oleh Lurah Minas Jaya yaitu Husnah, AMP; ---------------------------------------------Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyatakan bahwa Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya; ---------------------------------------------------------------Bahwa Tergugat telah melakukan pengukuran bidang tanah yang dimohon, sesuai dengan Peta Bidang Tanah tanggal 30-10-2008, dan bidang tanah tersebut terletak di Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak; -------------------------------------------------------------



Dengan batas-batas bidang tanah adalah : -----------------------------------Utara berbatas jalan Kebun Rosna ukuran 114,2 Meter-------------------Selatan berbatas dengan Kostran ukuran 120 Meter-----------------------Barat berbatas dengan Asril ukuran 183 Meter-------------------------------Timur berbatas jalan Kebun Rosna ukuran 177,5 Meter-------------------Bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 83 tanggal 15-042009 atas nama Suryati semula dimilki oleh Nurbetti dengan luas 20.000 M2, secara administrasi terletak di Kabupaten Siak, hal ini sesuai dengan hasil pengukuran secara kadasteral dan tanda batas untuk tata batas kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru yang ada di lapang.; ---------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA: -----------------------------------------------------------1. Menyatakan

gugatan Penggugat seluruhnya ditolak atau tidak

diterima; ----------------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 83 tanggal 15-04-2009 atas nama Suryati semula dimiliki oleh Nurbetti dengan luas 20.000 M2; --------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; ------------------Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dipanggil dan datang menghadap kepada Majelis Hakim Kuasa Hukum pihak ketiga dengan maksud untuk ikut serta sebagai

Pihak

Intervensi

dalam

sengketa

perkara

Nomor

:

47/G/2012/PTUN-Pbr dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2013, yang mana dalam persidangan tanggal 06 Februari 2012 Majelis



Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI : 1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon;------------------------------------------

2.

Menyatakan Pemohon Intervensi yaitu Suryati sebagai pihak dalam perkara No. 06/G/2012/PTUN-Pbr dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi; ------------------------------------------------------------------------------

3.

Menetapkan biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan Putusan akhir dalam perkara ini;--------------------------------------Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada

persidangan tanggal 13 Februari 2013, yang isi Jawaban Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :---------------------------------------------------A. DALAM EKSEPSI--------------------------------------------------------------------1. Kompetensi Absolut Pengadilan----------------------------------------------Bahwa dalam posita gugatannya angka 1 halaman 2, Penggugat mendalilkan ”...memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat hak milik No.141 seluas 9.390 M2 tanggal 02 Agustus 1995 yang terletak di Km 20 dahulu di Rt.02/Rw.02 sekarang Rt.03/Rt.02 Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, Pekanbaru...”. Dilanjutkan dengan posita angka 2 halaman 2: ”berdasarkan akta jual beli tanggal 10 Juni 1998 Suami Penggugat juga membeli lahan/tanah sertifikat hak milik No.142 atas nama Zardewan seluas 9.390 M2...”; --------------------------Bahwa setelah membaca dengan teliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka dari dalil-dalil gugatannya terlihat bahwa



inti persoalan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai persoalan hukum tentang kepemilikan hak atas tanah yang sudah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya (SHM) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dengan SHM No.83 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009, Surat ukur No.05/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati, seluas 20.000 M2 yang semula atas nama sebelumnya

juga

sudah

ada

Nurbetti. Tanah mana

diajukan gugatan perdata oleh

Penggugat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah register No.54/Pdt.G/2012/PN.PBR

dan

juga

ada

dilakukan

sidang

Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim, tetapi dalam proses berjalan Penggugat mencabut kembali gugatannya karena merasa objek gugatan dengan fakta di lapangan tidak bersesuaian; -------------Bahwa selama ini, sebelum tanah objek perkara a quo diterbitkan sertifikatnya oleh

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupeten

Siak

(Tergugat), maka tanah tersebut dari mulai dibuka, dibersihkan dari hutan belantara dan ditanami sampai keluarnya SHM atas nama Nurbetti (pemilik nama pertama) adalah tetap dalam penguasaan dan menjadi tanah garapannya dan selama itu pula tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun termasuk Penggugat ataupun alm Suaminya; -----------------------------------------------------------------------------Perlu kami sampaikan bahwa prosedur dan persyaratan terhadap proses keluarnya SHM yang menjadi objek perkara a quo yang sekarang digugat oleh Penggugat adalah sudah sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada



melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena sebelum SHM objek perkara a quo diterbitkan maka telah terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh Tergugat sehingga keluar surat ukur dan gambar situasi (GS), setelah itu juga telah pula dilakukan pengumuman terhadap tanah objek SHM dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; ------------------------------------------Bahwa jelas dan terang persoalan tentang kepemilikan tanah yang diperkarakan

oleh

Penggugat

adalah

merupakan

kewenangan

Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menyelesaikannya, apalagi sekarang sudah terjadi proses hukum jual beli antara Nurbetti dengan Suryati

dan

Suryati

(Tergugat

II

Intervensi)

telah

pula

memborohkan/telah menjadikan objek perkara a quo sebagai agunan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru untuk pinjaman sejumlah uang; -----------------------------------------------------------------------Oleh karena itu, berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi, ”Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, sehingga beralasan hukum untuk dipertimbangkan dan diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dilanjutkan; ---------------------------------------------------------------2. Dasar Hukum Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tidak Lengkap dan Kurang Tepat---------------------------------------------Bahwa

Penggugat

dalam

mengajukan

gugatan

a

quo

telah

menggunakan/mencamtumkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: ”Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” (vide: gugatan Penggugat halaman 2 paragraf pertama); ------------------------------------Bahwa dalam penjelasan dari Pasal 55 tersebut ditegaskan bahwa :--”Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. -------------------------------------------------------------------------



Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan : -----------------------------------------------------------------------------a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan; -------------------------------------------b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. --------Dalam

hal

peraturan

dasarnya

menentukan

bahwa

suatu

keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ”. -----------Bahwa oleh karena Penggugat hanya menggunakan Pasal 55 UU No.5/1986 sebagai dasar untuk menghitung tenggang waktu dalam mengajukan gugatan perkara a quo, adalah jelas tidak lengkap dan kurang tepat, karena dalam Pasal 55 tersebut secara litterlijk hanya menyebutkan

bahwa

”...sejak

saat

diterimanya

atau

diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN”; ----------------Bahwa waktu sembilan puluh (90) hari yang dimaksud oleh Pasal 55 tersebut adalah tenggang waktu yang diberikan kepada pihak yang namanya tersebut dalam keputusan TUN yang hendak digugat sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 55; --------------------Bahwa keputusan TUN yang menjadi objek perkara a quo berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.83 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009, Surat ukur No.05/MJY/2009



tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati, seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Nurbetti, yang digugat oleh Penggugat, telah diterima oleh Tergugat II Intervensi ataupun pemilik nama pertama (Nurbetti) adalah jelas sudah lebih dari 90 hari, begitu juga dengan pengumumannya

oleh

Tergugat

(Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupaten Siak) adalah juga sudah lebih dari 90 hari; --------------------Bahwa oleh karena Penggugat hanya menggunakan Pasal 55 UU No.5/1986 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam hal aturan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan TUN perkara a quo, maka jelas gugatan Penggugat kurang lengkap, oleh karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; --3. Penggugat Tidak Berkapasitas Sebagai Penggugat--------------------Bahwa dalam posita gugatannya angka 1 halaman 2, Penggugat mendalilkan ”Bahwa Penggugat adalah istri dari alm. Bustamam Yunal yang memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat hak milik No.141 seluas 9.390 M2 tanggal 02 Agustus 1995 yang terletak di Km 20 dahulu di Rt.02/Rw.02 sekarang Rt.03/Rt.02 Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, Pekanbaru...”. Dilanjutkan dengan posita angka 2 halaman 2: ”berdasarkan akta jual beli tanggal 10 Juni 1998 Suami Penggugat juga membeli lahan/tanah sertifikat hak milik No.142 atas nama Zardewan seluas 9.390 M2...”; --------------------------Bahwa karena Penggugat mendalilkan adalah istri dari suaminya yang telah meninggal yang diklaim memiliki sebidang tanah, maka jelas Penggugat adalah berkedudukan sebagai waris, oleh karena itu untuk memastikan Penggugat adalah seorang ahli waris yang punya



kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo maka sudah seharusnya Penggugat melampirkan bukti bahwa Penggugat adalah sebagai waris dari alm. Bustamam Yunal dan selain itu, Penggugat juga harus melampirkan surat keterangan kematian dari alm. Bustamam Yunal, agar adanya kepastian hukum terhadap kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio). Apabila tidak lengkap maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ---------------------4. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur/Tidak Jelas) -------------Bahwa Penggugat berdasarkan posita gugatannya angka 1, 2, dan 3 halaman 2 telah mendalilkan ”...memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat hak milik No.141 seluas 9.390 M2 tanggal 02 Agustus 1995 yang terletak di Km 20 dahulu di Rt.02/Rw.02 sekarang Rt.03/Rt.02 Kelurahan

Muara

Fajar

Kecamatan

Rumbai,

Pekanbaru...”.

Dilanjutkan dengan posita angka 2 halaman 2: ”berdasarkan akta jual beli tanggal 10 Juni 1998 Suami Penggugat juga membeli lahan/tanah sertifikat hak milik No.142 atas nama Zardewan seluas 9.390 M2 yang merupakan sepadan Penggugat sebelah timur yang juga terletak di Km 20 dahulu di Rt.02/Rw.02 sekarang Rt.03/Rt.02 Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, Pekanbaru ...”, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki 2 bidang tanah atas nama suami Penggugat yaitu SHM No.141 dan SHM No.142 (posita angka 3);-----Sedangkan tanah yang menjadi objek yang digugat oleh Penggugat terletak di Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak (vide: objek gugatan Penggugat); ----------------------



Selanjutnya dalam petitumnya poin 2 dan 3, Penggugat pada intinya telah meminta pembatalan terhadap objek perkara a quo yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No.83 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009, Surat ukur No.05/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati, seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Nurbetti; -------------------------------------------------------Bahwa jelas terlihat antara objek perkara yang digugat, uraian posita dan petitumnya terdapat kontradiksi atau tidak saling mendukung dan juga tidak jelas/kabur, sehingga membingungkan, karena : ---------------------------------------------------------------------------------− Pertama, tentang objek perkara, dimana luasnya adalah 20.000 M2 dan letaknya berada di Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, sedangkan tanah yang diklaim milik Penggugat luasnya 9.390 M2 dan berada di di Km 20 dahulu di Rt.02/Rw.02 sekarang Rt.03/Rt.02 Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru; ------------------------------------------------------------------------− Kedua, Penggugat dalam positanya tidak jelas menguraikan, apakah kedua sertifikat tanah yang diklaimnya tersebut (SHM No.141 dan SHM No.142) adalah berada pada tanah milik Tergugat II Intervensi yang semula atas nama Nurbetti atau tidak, tetapi tiba-tiba Penggugat meminta pembatalan SHM No.83 milik Tergugat II Intervensi yang jelas-jelas adalah sah secara hukum karena diperoleh sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; ---− Ketiga, pada petitumnya poin 2 dan 3, Penggugat telah memintakan pembatalan terhadap objek perkara (Sertifikat Hak Milik No.83, Surat ukur No.05/MJY/2009) yang luasnya adalah



20.000 M2 yang letaknya di Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, sedangkan tanah yang diklaim milik Penggugat sebagaimana positanya luasnya hanya 9.390 M2 permasingmasing sertifikatnya dan terletak di Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru; --------------------------------------------Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk verklaard). -------------------------------B. DALAM POKOK PERKARA-------------------------------------------------------1. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas, mohon dapat dipertahankan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang disampaikan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini; -----------------------------------------2. Bahwa Tergugat

II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan

Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan relevan dengan perkara a quo; ---------------------------------------------------3. Bahwa Penggugat telah keliru menggugat objek perkara SHM No.83 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009, Surat ukur No.05/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati, seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Nurbetti; -------------Bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Sertifikat hak milik No.141 seluas 9.390 M2 dan sertifikat hak milik No.142 atas nama Zardewan seluas 9.390 M2 tanggal 02 Agustus 1995



berdasarkan akta jual beli tanggal 10 Juni 1998 oleh alm Suami Penggugat adalah terletak di Km 20 dahulu di Rt.02/Rw.02 sekarang Rt.03/Rt.02 Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, Pekanbaru (posita gugatan Penggugat angka 1-4), sedangkan objek perkara yang digugat oleh Penggugat adalah berada di Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak; ---------------------------------------------4. Bahwa

tidak

benar

dan

mengada-ada

dalil

Penggugat

yang

mengatakan bahwa ”...tanah objek perkara sempat ditanami tapi saat ini sepertinya sudah ditebas oleh pemilik sertifikat dan ditanami sawit” dan ”pada tanggal 15 April 2009 tanpa sepengetahuan Penggugat dan aparat desa yang berwenang lahan/tanah sertifikatnya

oleh

Tergugat,

sehingga

tersebut diterbitkan

Penggugat

tidak

dapat

menguasai lahan/tanah tersebut (posita angka 5-7); ------------------------Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Dalam Eksepsi di atas, Bahwa selama ini, sebelum tanah objek perkara a quo diterbitkan sertifikatnya

oleh

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupeten

Siak

(Tergugat), maka tanah tersebut dari mulai dibuka, dibersihkan dari hutan belantara dan ditanami sampai keluarnya SHM atas nama Nurbetti (pemilik nama pertama) adalah tetap dalam penguasaan dan menjadi tanah garapannya yang diwarisi dari kedua orang tuanya dan selama itu pula tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun termasuk Penggugat ataupun alm. Suaminya; -------------------------------5. Bahwa pada prinsipnya secara hukum, perkara/sengketa TUN yang berkaitan dengan persoalan penerbitan sertifikat adalah tentang sah tidaknya sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pejabat TUN -



dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan-, apakah prosedur dan persyaratan administrasi terbitnya sertifikat sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku -dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, selain itu apakah perbuatan pejabat TUN tersebut sudah sesuai/tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat dalam

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; -----------------------------------------------------------------------------6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 10-12 halaman 4 yang intinya menyatakan bahwa ”Tergugat menerbitkan sertifikat tersebut berdasarkan data yuridis dan data fisik yang tidak benar karena lahan/tanah tersebut secara administrasi merupakan wilayah hukum Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”, selanjutnya Penggugat mengatakan bahwa ”perbuatan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik yaitu asas kepatutan, asas kecermatan serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999…”;--------------Bahwa objek perkara yang diterbitkan oleh Tergugat, prosedur dan persyaratan terhadap proses keluarnya adalah sudah sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada



melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena sebelum SHM objek perkara a quo diterbitkan maka telah terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh Tergugat sehingga keluar surat ukur dan gambar situasi (GS), sehingga dalam hal ini adalah jelas lokasinya yaitu berada di wilayah hukum Kabupaten

Siak

dan

merupakan

kewenangan

hukum

Badan

Pertanahan Kabupaten Siak, selanjutnya juga telah pula dilakukan pengumuman terhadap tanah objek SHM dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selain itu seluruh biaya administrasi dan pajak kepada negara juga sudah dibayar lunas; Jadi data fisik dan data yuridis untuk keluarnya keputusan TUN yang menjadi objek perkara a quo berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.83 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009, Surat ukur No.05/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati, seluas 20.000 M2 yang semula atas nama Nurbetti adalah sudah sesuai dan tidak ada melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku; --------------------------------------------------------------------------Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Jawaban baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tersebut di atas, kiranya cukup dasar bagi Tergugat II Intervensi untuk



memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -------------------------------DALAM EKSEPSI ------------------------------------------------------------------------1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruh; ----------------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili pekara a quo; ---------------------------------------3. Menyatakan

Gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

untuk

seluruhnya (N.O); ---------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA-----------------------------------------------------------1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----------------------------2. Menyatakan

Keputusan

TUN

berupa

objek

perkara

yang

dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat adalah sah dan telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; ------------------3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; -----------------------------------------------------------------------------Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal

20 Februari

2013, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi Replik Penggugat dengan Dupliknya pada persidangan tanggal 27 Februari 2013; -----------------------------------------------------------------------------Bahwa

untuk

membuktikan

serta

menguatkan

dalil-dalil

gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan



P-13 serta telah dicocokan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-7, P-12 dan P-13 adalah sebagai berikut :----------------------------------------------------1.

Bukti P-1

:

Foto

copy

Surat

Edaran

Sekretaris

Wilayah/Daerah Tingkat I Riau No. 28/E.D/1990 tanggal 3 September 1990 (foto copy dari foto copy);----------------------------------------------------------2.

Bukti P-2

: Foto copy kwitansi Pembayaran Harga Tanah Perkapling Desa Muara Fajar Km. 20 Rumbai Kodya Pekanbaru dari Bustaman Yoenal (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------------

3.

Bukti P-3

: Foto copy Akta Jual Beli No. 03/595.3/KR/VI/1998 tanggal 4 Juni 1998 (sesuai dengan aslinya);-------

4.

Bukti P-4

: Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 241/2012 atas nama Bustamam Yoenal tanggal 9 Februari 2012 (sesuai dengan aslinya);----------------------------

5.

Bukti P-5

: Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 477.20.5/V/Disdukapil/2012/341 tanggal 10 Mei 2012 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (sesuai dengan aslinya; ---------------------------------------------------------

6.

Bukti P-6

: Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 142 Desa Muara Fajar tanggal 22 September 1995 Gambar Situasi No. 4472/1994 tanggal 19 Oktober 1994 luas 9.390 M2 atas nama Bustaman Yoenal dahulu



atas nama Drs. Zardewan (foto copy sesuai dengan aslinya);---------------------------------------------7.

Bukti P-7

: Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 141 Desa Muara Fajar tanggal 2 Agustus 1995 Gambar Situasi No. 4473/1994 tanggal 19 Oktober 1994 luas 9.390 M2 atas nama Bustaman Yunal (foto copy dari foto copy); -----------------------------------------------------------

8.

Bukti P-8

: Foto copy Pengantar Bukti Tergugat Perkara Nomor

:

54/PDT.G/2012PN.PBR

tanggal

31

Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya); --------------9.

Bukti P-9

: Foto copy Hasil Sementara Pengukuran Rencana Jalan Tol Pekanbaru Dumai Wilayah Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tertanggal 27 Februari 2012 ditandatangani Lurah Muara Fajar (sesua dengan aslinya); ------------------

10.

Bukti P-10

: Foto copy Peta Lokasi TDT Di kota Pekanbaru Untuk

Rencana

Pembangunan

Jalan

Tol

Pekanbaru-Dumai (sesuai dengan aslinya); --------11.

Bukti P-11

: Foto copy photo patok batas lama dan patok batas baru antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak (sesuai dengan aslinya); ----------------------------

12.

Bukti P-12

: Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 598 Kelurahan Muara Fajar tanggal 23 Desember 2008 Surat Ukur No. 00462/2008 tanggal 15 Oktober 2008



luas 14.327 atas nama Drs. H. Wan Achmad Syaiful (foto copy dari foto copy);-----------------------13.

Bukti P-13

: Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

tanggal

5

436/600.13/14.71/IV/2013

April

2013

Perihal

Nomor

:

Pengaduan

Sertipikat Ganda ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau (foto copy dari foto copy);-----------------------------------------------------------Bahwa

untuk

membuktikan

serta

menguatkan

dalil-dalil

sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang bermeterai cukup serta telah dicocokan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-34 kecuali bukti T-2,T-13,T-20,T-21. dan T-24 s.d. T-26 adalah sebagai berikut : ---------------------------------------1.

Bukti T-1

: Foto copy Daftar Kerja warkah No. 889/2009 (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------------

2.

Bukti T-2

: Foto copy KTP Nomor : 1.113717.026.30.30.01 atas nama Nurbaiti (foto copy dari foto copy) ;------------------

3.

Bukti T-3

: Foto

copy

Surat

140/Pemdes/50

Keterangan

tanggal

15

Tanah

Nomor

Desember

:

2004

diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Minas Jaya (sesuia dengan aslinya); ------------------------------------------------4.

Bukti T-4

: Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 55/RSL/HM/II/2009 tanggal 06-02-2009 (sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------



5.

Bukti T-5

: Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 03 Februari 2009 (sesuai dengan aslinya) ;-------------------

6.

Bukti T-6

: Foto copy Peta Bidang Tanah Pemohon Nurbeti tanggal 30 -10-2008 (sesuai dengan aslinya) ;----------

7.

Bukti T-7

: Foto

copy

Gambar

Ukur

Nomor

2366

s/d

2368/2370/2008 (sesuai dengan aslinya); ---------------8.

Bukti T-8

: Foto

copy

Aspek

Pengaturan

dan

Penataan

Pertanahan Nomor : 471/XI/A-PPP/35-0/2008 tanggal 10 Nopember 2008 (sesuia dengan aslinya) ;-----------9.

Bukti T-9

: Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Siak

Nomor

:

133-520.1-05.11-2009

Tentang Pemberian Hak milik Atas Nama : Nurbetti atas tanah di Kabupaten Siak Propinsi Riau tanggal 31 Maret 2009 (sesuai dengan aslinya) ;-----------------10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 06-02-2009 atas nama Nurbetti (sesuai dengan aslinya) ;------------------11. BuktiT-11

: Foto copy Daftar Kendali Permohonan dengan Register Nomor 1690 atas Nama Nurbetti (sesuai dengan aslinya); -------------------------------------------------

12. Bukti T-12 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 83 Kelurahan Minas Jaya tanggal 15-04-2009 Surat Ukur tanggal 06-04-2009 No. 05/MJY/2009 luas 20.000 M2 atas



nama Suryati dahulu atas nama Nurbetti (sesuai dengan aslinya); ------------------------------------------------13. Bukti T-13 : Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 3501/2011 tanggal 28 April 2011 (foto copy dari foto copy); -------------------------------------------14. Bukti T-14 : Foto

copy

Daftar

Kerja

(Permohonan

hak

tanggungan/ Roya) No. 496/2011 (sesuai dengan aslinya) ;-----------------------------------------------------------15. Bukti T-15 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryati Nomor

1471064606730041

tanggal

18-01-1009

(sesuai dengan aslinya) ;--------------------------------------16. Bukti T-16 : Foto copy Surat Kepala kantor Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru Perihal Permohonan Pendaftaran Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Siak (foto copy dari foto copy); --------------------------------------------------------------17. Bukti T-17 : Foto copy Surat kuasa dari Giyantoro, SE kepada Yoni Sudarti,SH. dan Miftahul Munif tanggal 10 Februari 2011 (foto copy dari foto copy); -----------------18. Bukti T-18 : Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 79/2011 tanggal 10 Februari 2011 Notaris Yoni Sudarti, SH. (sesuai dengan aslinya) ;---------------------19. Bukti T-19 : Foto opy Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 496/2011 (sesuai dengan aslinya); -------------------------



20. Bukti T-20 : Foto

copy

Surat

Kuasa

Membebankan

Hak

Tanggungan No. 88/2011 tanggal 31 Januari 12011 Notaris Indah Retno Widayati, SH (foto copy dari foto copy) ;--------------------------------------------------------------21. Bukti T-21 : Foto copy KTP NIK 1408032504590001T atas nama Asril, foto copy KTP NIK 140836512570044T atas nama

Nurbaiti,

foto

copy

KTP

Nomor

147106406730041 tanggal 18-01-2009 atas nama Suryati (foto copy dari foto copy) ;--------------------------22. Bukti T-22 : Foto copy Surat Yoni Sudarti, SH. kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Siak Hal Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak tertanggal 15 April 2010 (sesuai dengan aslinya); --------------------------------------23. Bukti T-23 : Foto copy Surat Pernyataan Ny. Suryati tanggal 15 April 2010 (foto copy dari foto copy) ;----------------------24. Bukti T-24 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Nurbetti (foto copy dari foto copy) ;-------------------------25. Bukti T-25 : Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Nurbetti tanggal 03 Januari 2011 (foto copy dari foto copy); --------------------------------------------------------------26. Bukti T-26 : Foto copy Surat Setoran Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Suryati (foto copy dari foto copy); ---------------------------------------------------



27. Bukti T-27 : Foto copy Akta Jual Beli No. 304/2010 tanggal 15 April 2010 Pejabat Pembuat Akta Tanah Yoni Sudarti, SH. (sesuai dengan aslinya); --------------------------------28. Bukti T-28 : Foto copy Daftar Kerja Warkah No. 259/2011 (sesuai dengan aslinya) ;------------------------------------------------29. Bukti T-29 : Foto copy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 538/2011 tanggal 19 januari 2011 (sesuai dengan aslinya); --------------------------------------30. Bukti T-30 : Foto

copy

Peta

Dasar

Teknis

Batas Wilayah

Kotamadya Pekanbaru tanggal 20-02-1989 (sesuai dengan aslinya) ;------------------------------------------------31. Bukti T-31 : Foto copy Surat Permohonan Hak Milik atas nama Nurbetti tanggal 23-07-2008 (sesuai dengan aslinya); 32. Bukti T-32 : Foto copy surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 23-07-2008 atas nama Nurbetti (sesuai dengan aslinya); --------------------------33. Bukti T-33 : Foto copy Surat surat Pernyataan dari Nurbetti tanggal 23-07-2008 (sesuai dengan aslinya) ;-----------34. Bukti T-34 : Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 14 Januari 2013 (sesuai dengan aslinya); ------------------------------Bahwa

untuk

membuktikan

serta

menguatkan

dalil-dalil

sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda T II Intv. -1 sampai dengan T II Intv.1-6, adalah sebagai berikut : ----------------------------



1.

Bukti T II Intv.-1

: Sertipikat Hak Milik No. 83/Kel. Minas Jaya tanggal

15-04-2009,

Surat

Ukur

No.

05/MJY/2009 Tanggal 06-04-2009 Luas 20.000 M2

semula atas nama NURBETTI sekarang

atas nama SURYATI (foto copy dari foto copy);2.

Bukti T II Intv.-2

: Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/Pemdes/50 tanggal 15 Desember 2004 dikeluarkan oleh Lurah Minas Jaya (foto copy dari foto copy); -------------------------------------------

3.

Bukti T II Intv.-3

: Foto copy hasil foto satelit tertanggal 7 May 2007 (foto copy dari foto copy); --------------------

4.

Bukti T II Intv.-4

: Foto copy gambar/peta lokasi tanah objek perkara (foto copy dari foto copy); -----------------

5.

Bukti T II Intv.-5

: Foto

copy

Perkebunan

Peta dan

Kapling Pertanian

Tanah teruntuk

untuk bagi

anggota cacat Veteran R.I. dan keluarganya dan teruntuk bagi karyawan kantor gubernur Dati I Propinsi Riau tanggal 1-1-1987 (foto copy dari foto copy); ------------------------------------------6.

Bukti T II Intv-6

: Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Minas Timur tanggal 03 Maret 1984 (foto copy dari foto copy); -------------------------------------------

Bahwa

selain

mengajukan

alat-alat

bukti

tertulis,

pihak

Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : ------------------



1. NURMEIYETI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena dahulu sama-sama anggota Dharma Wanita kantor gubernur Riau; ---------------------------- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Bustaman Yunal; ---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi pernah ke lokasi pada tahun 1995 menemui Widodo Alfian untuk dicarikan orang menebas pohon pada tanah Saksi; ------ Bahwa tanah Saksi ditanami pohon sengon; -------------------------------- Bahwa tanah Saksi tidak bersempadan langsung dengan tanah Penggugat; --------------------------------------------------------------------------- Bahwa antara tanah Saksi dengan tanah Penggugat ada tanah milik ibu Ardanil; ---------------------------------------------------------------------------- Bahwa tanah Saksi belum sertipikat sedangkan Penggugat telah bersertipikat; ------------------------------------------------------------------------- Bahwa yang menerbitkan sertipikat Penggugat adalah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru; ---------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak tahu patok batas wilayah Pekanbaru dengan Kabupaten Siak; --------------------------------------------------------------------- Bahwa suami Saksi membeli tanah dari kantor Gubernur; -------------- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dibagikan Tengku Muhamad Zein berasal dari mana; ----------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tahu adanya tanah kaplingan karyawan Gubernur Riau;------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa tanah kaplingan karyawan Gubernur Riau sesuai dengan bukti T II Intv-5;----------------------------------------------------------------------



2. WIDODO ALFIAN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi kenal dengan Bustamam Yunal dan Thamrin Umar;---- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Bustamam Yunal dan Thamrin Umar saat datang ke lokasi tanah dan singgah di kantor Kelurahan Muara Fajar; ---------------------------------------------------------- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Kelurahan Muara Fajar sejak tahun 1990; ---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa tanah Bustamam Yunal terletak di Kelurahan Muara Fajar dengan luas 47 kali 200 meter; ------------------------------------------------- Bahwa Saksi tahu patok batas wilayah Kabupaten Siak dengan Pekanbaru yaitu berupa tugu batu segi empat yang terletak di jalan Yos Sudarso sampai By Pass Caltex; ---------------------------------------- Bahwa patok kuning dipasang saat penentuan batas wilayah Kabupaten

Bengkalis

dengan

Kota

Pekanbaru

pada

tahun

1990; ---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa patok merah merupakan batas wilayah antara Kabupaten Siak dengan Kota Pekanbaru; -------------------------------------------------- Bahwa yang memasang patok merah adalah provinsi; ------------------ Bahwa tidak ada undangan ataupun pemberitahuan kepada kelurahan saat pemasangan patok merah; ---------------------------------- Bahwa Saksi tahu adanya tanah kaplingan karyawan Gubernur Riau;------------------------------------------------------------------------------------



- Bahwa tanah kaplingan pegawai kantor Gubernur Riau sesuai dengan bukti T II Intv-5;----------------------------------------------------------3. AMRAN SUFYAN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------

Bahwa Saksi tidak tahu tanah Penggugat; ---------------------------------

-

Bahwa di Muara Fajar ada tanah kaplingan pegawai kantor Gubernur; ---------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa Saksi mempunyai tanah di Muara Fajar seluas 2 (dua) hektar yang didapat dari tebas tebang; -------------------------------------

-

Bahwa orang tua Saksi, Bahrun Yunus adalah Ketua Tim Cacad Veteran pada tahun 1987; ------------------------------------------------------

-

Bahwa kaplingan cacad veteran akhirnya dilimpahkan ke kantor Gubernur; ---------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa Saksi tahu tanah Wan Syaiful; ---------------------------------------

-

Bahwa tanah Wan Syaiful dan Asril sudah bersertipikat; ---------------

-

Bahwa kaplingan pegawai kantor Gubernur diperoleh dari cacad veteran yang gagal; --------------------------------------------------------------

-

Bahwa dasar kaplingan pegawai kantor Gubernur adalah Surat Edaran Sekwilda Tahun 1980; ------------------------------------------------

-

Bahwa Saksi tidak tahu cara pembagian tanah kaplingan pegawai kantor Gubernuran Riau;--------------------------------------------------------

-

Bahwa tanah kaplingan pegawai kantor Gubernur Riau sesuai dengan bukti T.II.Intv-5;----------------------------------------------------------



Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama ARDIANSYAH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :------------ Bahwa Saksi yang menggambar bidang gambar dan surat ukur SHM No. 83; ------------------------------------------------------------------------ Bahwa Saksi tahu lokasi objek sengketa saat pengembalian batas bidang M100 dan M101; -------------------------------------------------------- Bahwa ada sengketa terhadap bidang M100 dan M101 antara Asril dengan Wan Saiful; --------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi kurang tahu jarak Sertipikat Nomor 83 dengan patok tapal batas; ------------------------------------------------------------------------- Bahwa obyek sengketa terletak di Kabupaten Siak; --------------------- Bahwa jarak bidang M100 dengan M101 dari patok batas jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer; ------------------------------------------------ Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran terhadap obyek sengketa;----------------------------------------------------------------------------- Bahwa patok batas antara kabupaten Siak dengan Pekanbaru berupa tugu batu berwarna kuning dan merah; --------------------------- Bahwa Saksi tidak tahu arti patok warna kuning atau merah; --------- Bahwa Saksi datang ke lokasi pengembalian batas hanya sekali; --- Bahwa ada keberatan saat pengembalian batas antara petugas ukur dari BPN Siak dengan BPN Pekanbaru; ----------------------------- Bahwa bidang M100 dan M101 atas nama Asril dan Nurbeitti; ------- Bahwa bukti T-7 merupakan dasar terbitnya Sertipikat Nomor 83; --



Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, pihak Intervensi

Tergugat II

telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :------------------1. ASRIL, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: - Bahwa Saksi tahu sertipikat obyek sengketa; ----------------------------- Bahwa Suryati mendapatkan tanah dari Nurbetti; ------------------------ Bahwa lokasi tanah terletak di Kecamatan Minas; ----------------------- Bahwa Saksi membuka dan menguasai lahan lahan sejak tahun 1984; --------------------------------------------------------------------------------- Bahwa tahun 2004 Saksi mengajukan permohonan sertipikat melalui prona, namun tidak terbit sampai tahun 2007; ------------------ Bahwa tahun 2007 saksi mengajukan kembali permohonan penerbitan dan dibuatkan berita acara pengukuran; --------------------- Bahwa sertipikat objek sengketa balik nama kepada Suryati pada tanggal 15 April 2010; ------------------------------------------------------------ Bahwa sempadan tanah Saksi adalah sebelah Utara dengan jalan Rosna, Barat dengan Asril, Selatan dengan Kostran dan Timur berbatasan dengan jalan Rosna; --------------------------------------------- Bahwa Nurbetti tidak ikut saat melakukan pengukuran; ---------------- Bahwa surat permohonan dibuatkan oleh orang kelurahan; ----------- Bahwa luas tanah saksi 10 (sepuluh) hektar; ------------------------------ Bahwa kaplingan karyawan kantor Gubernur Riau didapat dari Tengku Muhammad Zein; ------------------------------------------------------- Bahwa kaplingan karyawan kantor Gubernur dan kaplingan cacad veteran berada di Pekanbaru; -------------------------------------------------



- Bahwa tanah kaplingan pegawai kantor Gubernur dan kaplingan cacad veteran sesuai dengan buti T.II.Intv-5;------------------------------ Bahwa ada 4 (empat) SKT yang Saksi ajukan yang sekarang menjadi SHM 83, SHM 82, SHM 100 dan SHM 101; -------------------2. JOHARMAN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa orang tua Saksi bernama Ja’far yang mempunyai tanah di Muara Fajar; ------------------------------------------------------------------------ Bahwa Ja’far menjual tanah kepada cacad veteran; --------------------- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dijual Ja’far kepada kantor Gubernur; --------------------------------------------------------------------------- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Asril 4 (empat) kilometer; ---------- Bahwa jarak tanah sengketa dengan tanah orang tua Saksi 1,5 km; - Bahwa Saksi mempunyai tanah di Muara Fajar Km. 10, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas 17.780 m; -------------------------- Bahwa tanah Saksi sudah bersertipikat yang diterbitkan oleh BPN Pekanbaru; ------------------------------------------------------------------------- Bahwa yang mengurus sertipikat Saksi adalah orang tua Saksi pada tahun 1983; ----------------------------------------------------------------- Bahwa sertipikat Ja’far sudah dialihkan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris; ---------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tahu adanya tanah kaplingan pegawai kantor Gubernur Riau;----------------------------------------------------------------------



- Bahwa tanah kaplingan pegawai kantor Gubernur Riau sesuai dengan bukti T II Intv-5;----------------------------------------------------------Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa pada tanggal 26 April 2013; ------------------Bahwa atas kesempatan yang diberikan dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;-----------------------------Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;-----------------------------Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan untuk mempersingkat isi putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;---------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : --------------“Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 83 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten

Siak

tanggal

15

April

2009

dengan

Surat

Ukur

No.05/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati seluas 20.000 M2 semula atas nama Nurbetti; -------------------------------------------------------Dalam Eksepsi. ----------------------------------------------------------------------------



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat

tidak ada mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam

Surat Jawaban Tergugat tertanggal 28 Januari 2013 pada persidangan tanggal 06 Februari 2013; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 13 Februari 2013, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : ---------------------------------------------Tentang Kompetensi Absolut --------------------------------------------------------

Bahwa Penggugat menguraikan dalam gugatannya sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.141 seluas 9.390 M2 tanggal 2 Agustus 1995 yang terletak di km 20 dahulu di Rt.02/Rw.02 sekarang Rt.03/Rw.02 Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan Sertifikat Hak Milik No. 142 atas nama Zardewan seluas 9.390 M2 yang sudah di beli oleh suami Penggugat berdasarkan Akta Jual beli tanggal 10 Juni 1998; ----------------------------

-

Bahwa inti persoalan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai persoalan hukum tentang kepemilikan hak atas tanah, dimana diatas tanah milik Penggugat, diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak) Sertifikat Hak Milik (SHM) No.83 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 dengan Surat Ukur No.05/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas

nama

Suryati

seluas

20.000

M2

semula

atas

nama

Nurbetti; ----------------------------------------------------------------------------------



-

Bahwa jelas dan terang persoalan tentang kepemilikan tanah yang diperkarakan Pengadilan

oleh Negeri

Penggugat Pekanbaru

adalah untuk

merupakan

kewenangan

menyelesaikannya

dan

berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum untuk dipertimbangkan dan diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dilanjutkan; --------------------------------------------------------------Dasar Hukum mengenai Tenggang Waktu Pengajuan tidak lengkap dan kurang Tepat--------------------------------------------------------------------------

Bahwa

Penggugat

dalam

mengajukan

gugatan

a

quo

telah

menggunakan/mencantumkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana batas waktu 90 (sembilan puluh) hari yang dimaksud oleh Pasal 55 tersebut adalah tenggang waktu yang diberikan kepada pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara; ------------------------------

Bahwa oleh karena Penggugat hanya menggunakan Pasal 55 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan dalam hal aturan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara perkara a quo maka jelas gugatan Penggugat kurang lengkap, oleh karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; ------------

Penggugat Tidak Berkapasitas Sebagai Penggugat -------------------------

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adalah istri dari alm. Bustamam Yunal, oleh karena Penggugat mendalilkan sebagi istri



dari suaminya, maka jelas Penggugat adalah berkedudukan sebagai ahli waris, oleh karena itu untuk memastikan Penggugat adalah seorang ahli waris yang punya kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo maka sudah seharusnya Penggugat melampirkan bukti bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris dari alm. Bustamam Yunal, apabila tidak lengkap maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; --------------------------------------------------Gugatan Penggugat obscuur libel (Kabur/Tidak Jelas) --------------------

Bahwa gugatan Penggugat menguraikan dalam gugatannya sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.141 seluas 9.390 M2 tanggal 2 Agustus 1995 yang terletak di km 20 dahulu di Rt.02/Rw.02

sekarang

Rt.03/Rw.02

Kelurahan

Muara

Fajar

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan Sertipikat Hak Milik No. 142 atas nama Zardewan seluas 9.390 M2 yang sudah di beli oleh suami Penggugat berdasarkan Akta Jual beli tanggal 10 Juni 1998, sedangkan tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 83 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 dengan Surat Ukur No.05/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati seluas 20.000 M2 semula atas nama Nurbetti terletak di Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak; -------

Bahwa dengan berbeda letak dan luasnya tanah milik Penggugat dengan milik Tergugat II Intervensi, maka berdasarkan alasan tersebut beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; ----------------------------



Menimbang,

bahwa

eksespi-eksepsi

Tergugat

II

Intervensi

tersebut dibantah Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik Penggugat tertanggal 20 Februari 2013;--------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan dipertimbangkan satu persatu yaitu sebagai berikut ;----------------------------------------------------------Tentang Eksepsi poin ke-1------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut karena menyangkut sengketa kepemilikan, maka yang pertama sekali diputuskan adalah siapa yang paling berhak atas tanah objek sengketa, sehingga oleh karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa jika diteliti maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan adalah meminta agar Pengadilan membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 83 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 dengan Surat Ukur No.05/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati seluas 20.000 M2 semula atas nama Nurbetti, karena sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah bidang milik Penggugat yang telah menyalahi prosedur dan perundang-undangan yang berlaku;----------Menimbang,

bahwa

oleh

karena

yang

dipersoalkan

oleh

Penggugat dalam gugatannya pada hakekatnya adalah menyangkut kecermatan dan ketelitian dari Tergugat dalam meneliti data fisik maupun data yuridis tanah yang merupakan bagian prosedur yang harus ditempuh



oleh Tergugat sebelum menerbitkan sertipikat, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya dan objek yang disengketakan itu memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak; ------------------------------------------------------Tentang Eksepsi poin ke-2------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Dasar Hukum Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan tidak Lengkap dan kurang tepat, menurut hemat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bukan merupakan eksepsi, dimana mengenai dasar hukum suatu permasalahan merupakan tugas hakim untuk menggali dan mencari hukumnya, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tidak mempertimbangkan eksepsi tersebut dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut haruslah ditolak; ----------------------------------Tentang Eksepsi poin ke-3------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Berkapasitas sebagai Penggugat karena Penggugat tidak melampirkan bukti bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris dari alm. Bustamam Yunal;-----------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

dapat

mengajukan

gugatan

tertulis ke

Pengadilan

yang

berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi“;----------------------------------Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat dengan berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor 241/2012 tanggal 09 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (vide bukti P-4) dan berdasarkan

Surat

Keterangan

Ahli

Waris

No.

477.20.5/V/Disdukcapil/2012/341 tanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (vide bukti P-5), dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam rangka untuk mewakili kepentingan suaminya yang sudah meninggal dunia untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat

tidak

mempunyai

kapasitas

sebagai

Penggugat

tidak

beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;-------------------------------Tentang Eksepsi poin ke-4------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur/tidak Jelas), oleh karena letak dan luas tanah milik Penggugat dengan Tergugat II Intervensi berbeda;-------------------------------------------------------------------------



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak, dasar pengujiannya (Toetsing) adalah sebagaimana ketentuan dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat syarat formal dan materi dari suatu gugatan; -----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Desember 2012 sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki gugatan yang belum sempurna; -------------------------------------Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II setelah memperhatikan secara seksama terhadap identitas Penggugat dan Tergugat serta objek gugatan dan dasar gugatan serta hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah disempurnakan melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim tanggal 16 Januari 2013 yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat formal dari suatu gugatan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---------------------------------------------------------------------------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau obscuur libel adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi mengenai apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang diisyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut, hal ini dikarenakan masalah tenggang waktu adalah merupakan syarat formal yang harus dipenuhi sebelum Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mempertimbangankan tentang pokok perkara; -----------------------------------Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Dalam hal ini objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 83 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 dengan Surat Ukur No.05/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati seluas 20.000 M2 semula atas nama Nurbetti, baru



diketahui oleh Penggugat pada saat acara bukti surat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.PBR pada tanggal 31 Oktober 2012 (vide bukti P-8) dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka

surat

gugatan

Penggugat

yang

diterima/didaftarakan

di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 07 Desember 2012 dengan Register perkara No. 47/G/2012/PTUN-PBR adalah

masih dalam tenggang

waktu 90

(sembilan puluh)

hari

sebagaimana ditentukan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Angota I dan Hakim Anggota II akan mempertimbangkan tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa, meskipun dalam mengajukan gugatan merupakan hak dari orang atau badan hukum perdata, akan tetapi hak dari Tergugat harus tetap dilindungi; ----------------Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

dapat

mengajukan

gugatan

tertulis ke

Pengadilan

yang

berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi“;-----------------------------------



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan

Tata

Usaha

Negara

adagiumnya

menyebutkan

tiada

kepentingan maka tiada gugatan (Point d`interest point d`action); ----------Menimbang, bahwa persoalan hukumnya apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atau tidak untuk mengajukan gugatan a quo maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut ; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 83 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten

Siak

tanggal

15

April

2009

dengan

Surat

Ukur

No.05/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Suryati seluas 20.000 M2 semula atas nama Nurbetti (vide bukti T.II Intv-1) dimana Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo dan mohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dasar Penggugat (istri alm Bustamam Yunal) memiliki tanah objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 141 dengan Surat Ukur No.4473/1994 seluas 9.390 M2 tanggal 19 Oktober 1994 yang diterbitkan tanggal 02 Agustus 1995 atas nama Bustamam Yunal yang terletak di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (vide bukti P-7) dan Sertipikat Hak Milik No. 142 dengan Surat Ukur No.4472/1994 seluas 9.390 M2 tanggal 19 Oktober 1994 yang diterbitkan tanggal 22 September 1995 atas nama Drs. Zardewan yang



terletak di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (vide bukti P-6); dan berpindah haknya kepada Bustaman Yunal suami Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.03/595.3/KR/VI/1998 tanggal 04 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Camat PPAT Drs. John Lukman (vide bukti P-3); ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa tanah yang dimiliki Penggugat tersebut diatas merupakan tanah kaplingan pegawai Kantor Gubernur Riau berdasarkan Surat Edaran No.28/E.D/1990 tanggal 03 September 1990 yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Sekretariat Wilayah/Daerah (vide bukti P-1); ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa suami Penggugat (alm Bustamam Yunal) melakukan pembayaran terhadap tanah kaplingan tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Syahrial selaku Staf Biro Bina Pemerintahan dengan no kaplingan 2 (dua) seluas 1 (satu) hektar dan suami Penggugat (alm Bustamam Yunal) dan Drs. Zardewan melakukan pembayaran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 1994 kepada H.T Achmad Zein (vide bukti P-2); -------Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pemeriksaan

saksi

dipersidangan yang bernama Widodo Alfian (Staf Kelurahan Muara Fajar), Asril dan Amran Sufyan, dimana saksi-saksi menerangkan didepan persidangan bahwa benar tanah kaplingan bagi karyawan Gubernuran Dati I Propinsi Riau dan Cacad Veteran RI yang dikeluarkan tanggal 1 Januari 1987 berdasarkan (vide bukti T.II Intv-5) yang diperlihatkan oleh Hakim Anggota II dalam persidangan; ------------------------------------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan yang bernama Joharman, bahwa tanah saksi berada 1 1/2 (satu setengah) Km dari tanah objek sengketa, dan sebahagian tanah saksi yang berasal dari peninggalan alm orang tua saksi dijual sebahagian kepada pihak Gubernuran dimana tanah saksi masuk wilayah Pekanbaru dan tanah objek sengketa masuk wilayah Siak; ----------------------------------Menimbang, bahwa tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 83 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 dengan Surat Ukur No.05/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Nurbetti seluas 20.000 M2, berpindah haknya kepada Suryati (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Jual Beli No.304/2010 tanggal 15 April 2010 (vide bukti T.II Intv-1); ---------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr Asril di depan persidangan, menerangkan bahwa saksi sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang sudah menguasai tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 03 Maret 1984 (vide bukti T.II Intv-6), dimana Surat Keterangan tersebut, oleh saksi di pecah menjadi 4 (empat) Surat Keterangan Tanah, terhadap tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 83 Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak tanggal 15 April 2009 surat ukur No.05/MJY/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Nurbetti seluas 20.000 M2, berdasarkan atas Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/Pemdes/50 tanggal 15 Desember 2004 atas nama Nurbetti istri dari saksi (vide bukti T-3 dan T.II Intv-2) dan dijual kepada Suryati; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Penggugat tidak



mempunyai kepentingan yang dirugikan, dimana Penggugat mendalilkan memiliki tanah objek sengketa yang merupakan tanah kaplingan pegawai Kantor Gubernur Riau berdasarkan Surat Edaran No. 28/E.D/1990 tanggal 03 September 1990 (vide bukti P-1), berada dalam wilayah hukum Kota Pekanbaru, dan Penggugat memperoleh kaplingan no. 2 (dua) dimana jika diteliti dengan cermat Peta Tanah Kaplingan bagi pegawai Gubernuran Dati I Propinsi Riau dan Cacad Veteran RI yang dikeluarkan tanggal 1 Januari 1987 berdasarkan (vide bukti T.II Intv-5) lebih dahulu terbit dibandingakn dengan Surat Edaran No.28/E.D/1990 tanggal 03 September 1990, dan kaplingan no. 2 (dua) bukan atas nama suami Penggugat melainkan atas nama orang lain. Dalam hal ini juga Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II setelah meneliti dengan cermat Surat Edaran No. 28/E.D/1990 tanggal 03 September 1990 (vide bukti P-1), dimana dalam isi Surat Edaran tersebut bagi pegawai kantor Gubernuran Dati-I Riau yang berminat agar menghubungi sdr. H.T Achmad Zein, akan tetapi suami Penggugat melakukan pembayaran dengan sdr. Syarial dengan tanpa tanggal pembayaran (vide bukti P-2) dan berdasarkan (vide bukti P-2) tersebut, dimana suami Penggugat dan Drs. Zardewan juga melakukan pembayaran sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada H.T Achmad Zein, namun bila dikaitkan dengan Surat Edaran No. 28/E.D/1990 tanggal 03 September 1990 (vide bukti P-1) pada poin 1 dan 2, uang yang disetorkan oleh suami Penggugat dan Drs. Zardewan tidak bersesuaian

dengan

Surat

Edaran

No.

28/E.D/1990

tanggal

03

September 1990 (vide bukti P-1) Dan berdasarkan keterangan saksi Asril yang merupakan suami dari Nurbetti pemegang hak pertama objek sengketa, sebelum dipindahtangankan kepada Suryati (Tergugat II



Intervensi),

tanah objek sengketa

berada

dalam wilayah hukum

Kabupaten Siak, dan tanah objek sengketa merupakan bagian dari tanah milik saksi, yang dikuasai saksi sejak tahun 1984 (vide bukti T.II Intv-6) atau setidak-tidaknya apabila Penggugat tidak mengakui tanah milik Penggugat berdasarkan Peta Tanah Kaplingan bagi pegawai Gubernuran Dati I Propinsi Riau dan Cacad Veteran RI yang dikeluarkan tanggal 1 Januari 1987 berdasarkan (vide bukti T.II Intv-5) yang diakui para saksi dalam persidangan, seharusnya Penggugat meyerahkan bukti pendukung terhadap tanah kavelingan pegawai Gubernuran Dati-I Riau yang dimiliki Penggugat, dimana Penggugat memperoleh kavelingan no. 2 (dua);-------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat, dimana Penggugat dalam membuktikan alas hak kepemilikan tanah Penggugat yang berdasarkan tanah kaplingan pegawai Gubernuran Dati-I Riau dan berdasarkan Surat Edaran No. 28/E.D/1990 tanggal 03 September 1990 (vide bukti P-1) sesuai gugatan Penggugat, tidak bersesuaian dengan fakta-fakta

hukum

dipersidangan

dan

ditambah

lagi

Penggugat

mendalilkan dalam gugatannya bahwasanya tanah objek sengketa masuk wilayah Kota Pekanbaru, dengan demikian menurut pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan tidak bersesuaiannya fakta-fakta hukum dipersidangan dengan dasar Penggugat memiliki tanah, itu artinya Penggugat tidak dapat menyatakan tanah objek sengketa berada di wilayah Kota Pekanbaru; ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena tidak



terdapat

kepentingan

yang

dirugikan

sebagaimana

diatur

dalam

ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima; ---------------------------------------------------------------Menimbang, dinyatakan

tidak

bahwa diterima,

dikarenakan maka

gugatan

pokok

Penggugat

perkara

tidak

telah perlu

dipertimbangkan lagi; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap perkara ini terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) oleh Hakim Ketua dalam pertimbangan hukum-nya sebagaimana berikut di bawah ini:-------------------------------------Menimbang,

bahwa

maksud

gugatan

Penggugat

adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 06 Januari 2013 melalui kuasa-nya telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Januari 2013 dimana dalam Jawabannya tidak satupun mengajukan Eksepsi;-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan Eksepsi

dalam

Jawaban-nya

dan

selanjutnya

Hakim

Ketua

mempertimbangkan Jawaban dari pihak Tergugat II Intervensi terhadap gugatan dari Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukum-nya pada persidangan tanggal 13 Januari 2013 dimana dalam Jawaban-nya tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan beberapa Eksepsi akan



dipertimbangkan oleh Hakim Ketua sebelum memeriksa tentang pokok perkara sebagai berikut;-----------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI:------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 83 Desa Minas Jaya Kabupaten Siak tertanggal 15 April 2009 Surat Ukur No. 05/MJY/2009 tertanggal 6 April 2009 seluas 20.000 m2 atas nama Suryati yang dahulu atas nama Nurbetti (sesuai Bukti T-12 dan Bukti T II Int-1);--------------------Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil gugatan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sesuai Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), karena Tergugat dengan mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo diterbitkan diatas 2 (dua) bidang hak atas tanah milik suami Penggugat masing-masing seluas 9.390 m2 yang terletak di Desa Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 141 tertanggal 02 Agustus 1995 atas nama Bustamam Yoenal (sesuai Bukti P-7) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 142 tertanggal 16 Juni 1998 atas nama Bustamam Yoenal yang dahulu atas nama Drs. Zardewan (sesuai Bukti P-6) yang merugikan kepentingan Penggugat sehingga oleh karenanya Penggugat memohon agar keputusan tata usaha negara (beschikking) objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut agar dinyatakan batal atau tidak sah dan memohon kepada Pengadilan untuk



memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa yang diajukan dalam perkara a-quo; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua dan memperhatikan secara cermat Jawaban Tergugat II Intervensi atas gugatan yang diajukan Penggugat ternyata terdapat beberapa Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-------------------------------------------------------------------1.

Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut); ----------

2.

Eksepsi tentang tenggang waktu (daluarsa) mengajukan gugatan;------

3.

Eksepsi tentang objek gugatan penggugat kabur/ tidak jelas (objectum litis obscuur-libel); --------------------------------------------------------------------

4.

Eksepsi tentang penggugat tidak berkapasitas sebagai penggugat (persona standi in judicio); --------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-1 (kesatu) tentang

kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban-nya yang berpendapat dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili objek gugatan pada perkara a-quo dengan alasan hukum bahwa surat keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai persoalan hukum kepemilikan hak atas tanah;-------Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperhatikan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa : “eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada



eksepsi

tentang

kewenangan

absolut

pengadilan

apabila

hakim

mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”; ----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Hakim Ketua akan mempertimbangkannya terlebih dahulu yang akan diuraikan sebagaimana berikut; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 83 Desa Minas Jaya Kabupaten Siak tertanggal 15 April 2009 Surat Ukur No. 05/MJY/2009 tertanggal 6 April 2009 seluas 20.000 m2 atas nama Suryati yang dahulu atas nama Nurbetti (sesuai Bukti T-12 dan Bukti T II Int-1); -------------------Menimbang, bahwa atas Eksepsi ke-1 (kesatu) yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Hakim Ketua juga memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang berkaitan deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yakni peradilan khusus dimaksud dengan Pasal 9 A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-1 (kesatu) Tergugat II Intervensi yang berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili objek sengketa dalam perkara a-quo dengan alasan hukum bahwa surat



keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a-quo adalah mengenai persoalan hukum kepemilikan hak atas tanah yang telah diuraikan diatas maka Hakim Ketua berpendapat bahwa untuk menguji apakah objek sengketa a-quo yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan/ atau Peradilan Umum seyogyanya terlebih dahulu memperhatikan secara cermat dan seksama peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atas penerbitan objek sengketa dalam perkara a-quo serta surat-surat maupun data-data awal (ad-informandum) yang diterima saat pemeriksaan persiapan maupun bukti-bukti saat persidangan yang terbuka untuk umum dan dianggap ada relevansi-nya dalam hal Hakim Ketua menilai serta menentukan berdasarkan keyakinan serta pengetahuannya tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) atas objek sengketa dalam perkara a-quo adalah kewenangan peradilan tata usaha yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Hakim Ketua berkesimpulan dan bertetap dalam menguji objek sengketa a-quo berdasarkan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sehingga alasan hukum Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dengan demikian Eksepsi ke-1 (kesatu) tentang kewenangan mengadili (kewenangan absolut) haruslah dinyatakan ditolak: ---------------Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Hakim

Ketua

telah

mempertimbangkan Eksepsi ke-1 (kesatu) tentang kewenangan mengadili



(kompetensi absolut), selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan Eksepsi ke-2 (kedua) akan tentang tenggang waktu (daluarsa) gugatan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut ; ----------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ” ;-----Menimbang, bahwa Hakim Ketua mencermati gugatan yang mana Penggugat mengetahui surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo diketahui Penggugat sejak tanggal 31 Oktober 2012 melalui bukti perkara No. 54/Pdt.G/2012/PN.PBR dan gugatan atas objek sengketa a-quo telah didaftarkan oleh Penggugat ataupun kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 07 Desember 2012 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi ke-2 (kedua) karena gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan seperti pertimbangan di atas



maka Hakim Ketua Majelis menyatakan Eksepsi ke-2 (kedua) dari Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak; ----------------------------------Menimbang, bahwa setelah Eksepsi ke-2 (kedua) dari Tergugat II Intervensi

telah

dipertimbangkan,

Hakim

Ketua

maka

akan

mempertimbangkan Eksepsi ke-3 (ketiga) tentang tentang Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat (persona standi in judicio) dan Eksepsi ke-4 tentang objek gugatan penggugat kabur/ tidak jelas (objectum litis obscuur-libel) namun setelah dicermati dengan cermat oleh Hakim Ketua Majelis dan oleh karena Eksepsi ke-3 (ketiga) dan Eksepsi ke-4 (keempat) tersebut merupakan Eksepsi lain-lain maka akan dipertimbangkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam pokok perkara sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut; ----------------------------------------Dalam Pokok Perkara: -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 83 Desa Minas Jaya Kabupaten Siak tertanggal 15 April 2009 Surat Ukur No. 05/MJY/2009 tertanggal 6 April 2009 seluas 20.000 m2 atas nama Suryati yang dahulu atas nama Nurbetti (sesuai Bukti T-12 dan Bukti T II Int-1); -------------------Menimbang, bahwa Hakim Ketua sebelum menguji mengenai pokok perkara atas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam perkara a-quo terlebih dahulu berkewajiban untuk mempertimbangkan tentang syarat formil keputusan tata usaha negara (beschikking) yang diajukan objek sengketa dalam perkara a quo; -----------Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah suatu surat keputusan (beschikking) tersebut dapat diajukan sebagai objek sengketa



dalam gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara harus mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur ataupun syarat-syarat sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------- Penetapan tertulis ; ----------------------------------------------------------------------------- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -------------------- Berisi tindakan hukum ; ----------------------------------------------------------------------- Bersifat konkrit, individual dan final ; ----------------------------------------------------- dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua meneliti secara cermat dan berpendapat surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa

a-quo dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka surat keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a-quo baik format, isi maupun akibat hukum yang ditimbulkan dan disimpulkan telah

memenuhi

unsur-unsur

ataupun

syarat-syarat

diatur

dalam

ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa a-quo (sesuai Bukti T-12, Bukti T II Int1) yang diajukan dalam gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata



Usaha Negara Pekanbaru yang menurut Hakim Ketua sudah tepat dan benar; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Ketua yang telah diuraikan di atas dengan demikian Eksepsi ke-3 (ketiga) tentang objek gugatan penggugat kabur/ tidak jelas (objectum litis obscuur-libel) yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam hal merasa kepentingannya dirugikan ( Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), oleh karena Tergugat mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo diterbitkan diatas 2 (dua) bidang hak atas tanah milik suami Penggugat masingmasing seluas 9.390 m2 yang terletak di Desa Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau sesuai Sertipikat Hak Milik No. 141 tertanggal 02 Agustus 1995 atas nama Bustamam Yoenal (sesuai Bukti P-7) dan Sertipikat Hak Milik No. 142 tertanggal 16 Juni 1998 atas nama Bustamam Yoenal yang dahulu atas nama Drs. Zardewan (sesuai Bukti P-6) yang telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga oleh karenanya Penggugat memohon agar keputusan objek sengketa a-quo yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dan memohon agar memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa tersebut ; -----------------------------------Menimbang,

bahwa

Penggugat

merupakan

istri

almarhum

Bustamam Yoenal (sesuai Bukti P-4 dan Bukti P-5) sebagai pewaris dan



pemegang hak terakhir dimana sebelumnya terdapat peralihan hak atas jual-beli antara almarhum Bustamam Yoenal dengan Zardewan yakni pemegang hak atas tanah yang tumpang tindih dengan objek sengketa sebelumnya (sesuai Bukti P- 6 dan Bukti P-7); ---------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tentang adanya kepentingan Penggugat sangat beralasan dan Hakim Ketua berpendapat

tentang

kualitas

Penggugat

sebagai

pihak

yang

berkepentingan yang dirugikan atas penerbitan objek sengketa dalam perkara a-quo dapat diterima oleh Hakim Ketua terlebih Penggugat adalah merupakan istri almarhum Bustamam Yoenal (sesuai Bukti P- 4 dan Bukti P-5) dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat menguasai tanah diatas 2 (dua) bidang hak atas tanah milik suami Penggugat masing-masing seluas 9.390 m2 yang terletak di Desa Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau sesuai Sertipikat Hak Milik No. 141 tertanggal 02 Agustus 1995 atas nama Bustamam Yoenal (sesuai Bukti P7) dan Sertipikat Hak Milik No. 142 tertanggal 16 Juni 1998 atas nama Bustamam Yoenal yang dahulu atas nama Drs. Zardewan (sesuai Bukti P6) karena Tergugat menerbitkan objek sengketa a-quo atas nama Tergugat II Intervensi yaitu Suryati yang dahulu atas nama Nurbetti tanpa sepengetahuan Penggugat; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua mencermati gugatan baik jawab-menjawab oleh para pihak baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi berikut pembuktian dalam pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak termasuk pemeriksaan setempat oleh Hakim Ketua serta kesimpulan masing-masing maka Hakim Ketua



berpendapat dan berkesimpulan dengan adanya penerbitan objek sengketa a-quo sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih antara objek sengketa dalam perkara a-quo diatas hak atas tanah milik Penggugat yang menurut Hakim Ketua Majelis berdasarkan keyakinan serta

pengetahuannya

yang

berpendapat

kepentingan

Penggugat

dirugikan masih ada sebelum diuji mengenai pokok perkara terutama terkait yurisdiksi kewenangan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat. Dan dengan demikian mengenai Eksepsi ke-4 (keempat) tentang Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat (persona standi in judicio) yang diajukan Tergugat II Intervensi telah terjawab dan haruslah dinyatakan ditolak ;------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai uraian di atas serta hemat Hakim Ketua alasan hukum kepentingan dirugikan (point d’ interest, point d’action) sehingga Penggugat mengajukan gugatan oleh Penggugat dimana kepentingan merasa dirugikan sejak diketahui adanya penerbitan objek sengketa diatas 2 (dua) bidang hak atas tanah milik suami Penggugat masing-masing seluas 9.390 m2 yang terletak di Desa Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 141 tertanggal 02 Agustus 1995 atas nama Bustaman Yoenal (sesuai Bukti P-7) dan Sertipikat Hak Milik No. 142 (SHM) tertanggal 16 Juni 1998 atas nama Bustaman Yoenal yang dahulu atas nama Drs. Zardewan (sesuai Bukti P-6) yang diterbitkan Badan Pertanahan

Kotamadya

Pekanbaru

sehingga

Hakim

Ketua

akan

mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut;------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua setelah mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik serta konklusi (kesimpulan) yang diajukan



oleh

para

pihak

dipertimbangkan

ternyata

pokok

dalam perkara

permasalahan

a-quo

dimana

yang

harus

Penggugat

dalam

gugatannya dalam tuntutannya dalam gugatan dalam perkara a-quo telah memenuhi ketentuan atau syarat formil mengajukan gugatan sesuai Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 jo Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimana keputusan tata usaha negara (beschikking) yang dijadikan dalam objek sengketa a-quo dinyatakan batal/ tidak sah dengan alasan dalam penerbitannya Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----------------Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Ketua berpendapat landasan hukum terkait objek sengketa dalam perkara a-quo secara ex tunc pengujiannya (toetsings-gronden) baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi harus sesuai peraturan perundang-undangan saat diterbitkannya objek sengketa; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Ketua ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a-quo ternyata tumpangtindih keputusan tata usaha negara (beschikking) yaitu berupa 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) yang didalilkan oleh para pihak oleh karena batas wilayah sehingga terdapat kesalahan yurisdiksi kewenangan penerbitannya

secara

yuridis formal

dan/

atau

apakah Tergugat

berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo sementara telah terdapat 2 (dua) bidang hak atas tanah milik suami Penggugat masing-masing seluas 9.390 m2 yang terletak di Desa Muara



Fajar, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau sesuai Sertipikat Hak Milik No. 141 tertanggal 02 Agustus 1995 atas nama Bustamam Yoenal (sesuai Bukti P-7) dan Sertipikat Hak Milik No. 142 tertanggal 16 Juni 1998 atas nama Bustamam Yoenal yang dahulu atas nama Drs. Zardewan (sesuai Bukti P-6) diatas suatu hak atas tanah yang sama dengan penerbitan objek sengketa dalam perkara a-quo; -------------Menimbang, pemeriksaan

bahwa

perkara

Hakim

Ketua

baik

sejak

a-quo

setelah

memperhatikan

pemeriksaan

persiapan,

pembacaan gugatan oleh Penggugat, jawab-menjawab oleh para pihak baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi bahwa yang menjadi pokok permasalahan

dalam

perkara

a-quo

adalah

tentang

yurisdiksi

kewenangan Badan atau pejabat tata usaha negara dikaitkan dengan penerbitan objek sengketa a-quo yang mengakibatkan tumpang tindih objek sengketa dalam perkara a-quo dengan hak atas diatas 2 (dua) bidang hak atas tanah milik suami Penggugat masing-masing seluas 9.390 m2 yang terletak di Desa Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Kotamadya Pekanbaru, Propinsi Riau sesuai Sertipikat Hak Milik No. 141 tertanggal 02 Agustus 1995 atas nama Bustamam Yoenal (sesuai Bukti P7) dan Sertipikat Hak Milik No. 142 tertanggal 16 Juni 1998 atas nama Bustaman Yoenal yang dahulu atas nama Drs. Zardewan (sesuai Bukti P6);------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Hakim Ketua dalam menilai terlebih dahulu menguji keabsahan (rechmatigheid-toetsing) penerbitan objek sengketa dalam perkara a-quo dimana objek sengketa a-quo apakah merupakan kewenangan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak atau tidak; -------------------------------------------------------------------------------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan kebenaran materiil terkait Bukti T-6 dan Bukti T-10 dikaitkan keterangan saksi Ardiansyah yang diperoleh dalam persidangan baik saat pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatselijk onderzoek) dikaitkan Bukti P-6, Bukti P7, Bukti P-9 dan P-10 ternyata menurut Hakim Ketua terdapat kesalahan yurisdiksi kewenangan oleh Tergugat terkait ketentuan titik-titik koordinat batas wilayah antara Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (dahulu Kotamadya Pekanbaru) dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak;-------Menimbang, bahwa oleh karena pengujian pada Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan menurut keadaan pada waktu keputusan (beschikking) itu ditetapkan, tanpa perlu memperhatikan perbuatanperbuatan yang terjadi setelah keputusan itu dilaksanakan serta peraturan perundang-undangan

setelah

keputusan

(beschikking)

tersebut

ditetapkan;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sesuai Pasal 1 ayat 1 bahwa peta dasar teknik yang memuat penyebaran titik-titik koordinat sesuai dasar teknik dalam cakup wilayah tertentu dan Bab II mengenai Pengukuran dan Pemetaan khususnya Pasal 52 jo Pasal 53 jo Pasal 55 jo Pasal 60 jo Pasal 61 jo Pasal 62 jo Pasal 63 jo Pasal 65 jo Pasal 106 dan 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 1999;---------------------Menimbang, bahwa oleh karena tindakan administrasi oleh Tergugat

atas

penerbitan

suatu

keputusan


tata

usaha

negara


(beschikking) terdapat kesalahan wilayah atau yurisdiksi kewenangan seperti dalam perkara a-quo sehingga Hakim Ketua berkesimpulan tindakan administrasi telah terbukti secara sah dan menyakinkan dimana Tergugat telah melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig-overheidgedaad) bahkan berdasarkan keyakinan Hakim Ketua serta fakta-fakta di persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa baik keterangan maupun keterangan saksi Ardiansyah saat di persidangan dan disesuaikan pula keterangannya saat pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatselijk onderzoek) atas objek sengketa, saksi Ardiansyah yang mengetahui benar keadaan hukum objek sengketa dan juga merupakan juru-ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dan telah memberikan keterangan sesuai keahliannya bidang teknis pengukuran dan pemetaan serta sebelumnya telah mengetahui keadaan hukum objek sengketa dalam perkara a-quo sesuai keterangannya saat pemeriksaan sebagai saksi di persidangan dan menyatakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berada di antara titik-titik koordinat 040’0”LU dan 10126’0”BT (Bukti P-10, Bukti T9)

yang merupakan

wilayah

atau yurisdiksi

kewenangan

Kantor

Pertanahan Kota Pekanbaru dan tidak merupakan wilayah atau yurisdiksi kewenangan

dari

Kantor

Pertanahan

Kabupaten

Siak

untuk

menerbitkannya yakni Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak ;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua berdasarkan kebenaran materiil yang diuraikan di atas terkait objek sengketa a-quo dimana telah terbukti tidak termasuk wilayah atau yurisdiksi kewenangan Kantor



Pertanahan Kabupaten Siak namun merupakan yurisdiksi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan pengertian telah terdapat kekeliruan atau kesalahan petunjuk pelaksanaan maupun teknis atas tindakan administrasi dari Tergugat berkaitan dengan yurisdiksi kewenangan dimana titik-titik kordinat yang ada pada surat ukur atas objek sengketa a-quo; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menurut Hakim Ketua dalil-dalil para pihak baik Penggugat dalam alasan gugatan (fundamen petendi) serta jawab-menjawab dari pihak Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi yang selalu berpatokan pada patok tapal batas (batas wilayah) semata hanya berdasarkan logika tetapi menurut Hakim Ketua seyogyanya harus berdasarkan ketentuan titik-titik koordinat berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan keadaan hukum saat diterbitkannya objek sengketa;-----------------------------------------Menimbang, bahwa meskipun ada perubahan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan keadaan hukum atas keputusan tata usaha negara (beschikking) tidak serta-merta ditiadakan bahkan kewajiban dari Tergugat untuk melakukan perubahan atas keputusan tata usaha negara (beschikking) tersebut sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Tergugat tidak mengetahui tentang surat tanda bukti hak milik sebelumnya dalam perkara a-quo yakni sudah milik Penggugat yang secara administratif dan pada pokoknya Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a-quo terkait wilayah atau yurisdiksi kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru dahulu hingga saat sekarang ini sehingga merupakan tindakan



administrasi

Tergugat

merupakan

perbuatan

melawan

hukum

(onrechtmatig-overheidgedaad) oleh Tergugat;------------------------------------Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan diatas sehingga Hakim Ketua

keseluruhan

uraian

menyimpulkan penerbitan

oleh Tergugat atas objek sengketa dalam perkara a-quo tidak berwenang untuk menerbitkannya dan telah melanggar ketentuan perundangundangan yang telah diuraikan diatas dimana tindakan administrasi dalam penerbitan keputusan tata usaha negara (beschikking) oleh badan/ pejabat tata usaha negara tidak hanya berdasarkan kebijakannya ataupun inisiatif semata tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta tidak mempertimbangkan akibat hukum/ kerugian

yang

ditimbulkan

bagi

seseorang

atau

badan

hukum

perdata; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta kebenaran materiil yang diperoleh dari keseluruhan pemeriksaan perkara a-quo

baik

dalam

persidangan

maupun

pemeriksaan

setempat

(gerechtelijke plaatskelijk onderzoek) atas keyakinan dan berdasarkan pengetahuan hakim terkait penerbitan objek sengketa dalam perkara aquo Hakim Ketua berpendapat serta berkesimpulan tindakan administrasi dalam penerbitan objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig-overheidgedaad) dimana Tergugat tidak memperhatikan wilayah atau yurisdiksi administrasi terkait kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang seyogyanya secara yuridis substansi kebijakan/ inisiatif tersebut berdasarkan wilayah atau

yurisdiksi

administrasi

yang

lebih


dikenal

dengan

istilah


onbevoegheid ratione locus dan secara normatif telah diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku terkait penerbitan keputusan tata usaha negara (beschikking) khususnya penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Ketua tersebut di atas merupakan penilaian “illegalitas” dari segi substantif terhadap tindakan administrasi atas penerbitan objek sengketa dalam perkara a-quo adalah merupakan penyalahgunaan kekuasaan (d’tournement de povouir) dengan pengertian pemberian wewenang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dimaksudkan untuk tujuan tertentu dan dapat diketahui dari sejarah lahirnya peraturan tersebut namun terkait perkara aquo Tergugat terbukti menggunakan wewenang dalam mengeluarkan keputusan administratif untuk tujuan lain, maka demikian tindakan administrasi tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatig-overheidgedaad); ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selain itu kebenaran materiil materiil (materiel waarheid) lainnya yang dinilai oleh Hakim Ketua terkait penerbitan objek sengketa berkaitan dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ternyata terdapat kejanggalan bersifat administrasi baik identitas pemohon yakni bernama Nurbaiti menjadi pemegang hak sebelumnya berdasarkan alas hak dasar yang diajukan dalam persyaratan permohonan pendaftaran tanah namun terdapat perubahan nama menjadi Nurbetti dalam sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa sebagai pemegang hak sampai dengan peralihan hak-nya kepada Suryati yang merupakan pihak Tergugat II Intervensi yang



pada pokoknya dinilai Hakim Ketua tidak autentik dan sangat diragukan kebenarannya; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pertimbangan yang diuraikan di atas terkait saksi Asril yang disumpah sebelum memberikan keterangan tentang sejarah/ riwayat kepemilikan tanah yang menurut Hakim Ketua sumir (tidak jelas dan/ atau tidak nyata) berhubung juga dengan pengakuannya dalam persidangan tidak dapat membaca tetapi dapat menulis atau bertanda-tangan yang juga menurut Hakim Ketua Majelis diminta untuk bertanda-tangan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk dicocokkan dengan bukti-bukti surat terkait dalam penerbitan objek sengketa a quo ternyata terdapat perbedaan yang nyata yang merupakan kebenaran materiil (materiel waarheid) yang tidak dapat disangkal dan terbukti dalam pengurusan syarat-syarat untuk penerbitan objek sengketa a-quo sangat wajar diragukan dan tidak dipertimbangkan oleh Hakim Ketua;-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa seyogyanya dalam menjalankan urusan pemerintahan haruslah tepat menurut hukum (rechtmatig) atau tepat menurut undang-undang (wetmatig) atau tepat secara fungsional (efektif) dan/ atau berfungsi secara efisien serta keputusan tata usaha negara (beschikking) tersebut tidak bersifat melawan hukum, dengan kata bahwa setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. tidak bersifat melawan hukum; ---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Hakim Ketua berkesimpulan tentang dali-dalil maupun alasan-alasan hukum Tergugat dalam Jawaban-nya serta



dikaitkan

dengan

aturan

peraturan

perundangan-undangan

dalam

pengujian (toetsings-gronden) secara keseluruhan terkait objek sengketa dalam perkara a-quo terdapat kesalahan teknis yakni pengukuran oleh Tergugat mengakibatkan pelanggaran wilayah atau yurisdiksi kewenangan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara berkaitan dengan kesalahan penentuan titik-titik koordinat terkait penerbitan objek sengketa a-quo oleh Tergugat dengan demikian keadaan hukum objek sengketa yang diterbitkan

tersebut

tidak

sesuai

keadaan

hukum

yang

sebenarnya;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

berdasarkan

penalaran

hukum

(legal-

reasoning) Hakim Ketua berkesimpulan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara (beschikking) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo terbukti cacad yuridis dan haruslah dinyatakan tidak sah oleh karena di dalam hukum normatif yaitu peraturan perundang-undangan tentang kesalahan

tindakan

administrasi

tersebut

telah

terbukti

bahwa

berdasarkan alasan gugatan (fundamen petendi) sangatlah beralasan dimana

Tergugat

secara

yuridis

formal

tidak

berwenang

untuk

menerbitkan objek sengketa dimaksud; -------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

Hakim

Ketua

dalam

memberikan

pertimbangan dan pengujian atas objek sengketa a-quo dilakukan secara ex-tunc yaitu dengan mengingat serta memperhatikan keadaan faktafakta, kerangka keputusan maupun kebijaksanaan dan keadaan hukum yang ada pada saat penerbitan objek sengketa a-quo yaitu dengan



mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek

sengketa

dalam

perkara

a-quo

terbukti

menyalahgunakan

kekuasaan (d’tournement de povouir) berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dinyatakan tidak sah keputusan tata usaha negara (beschikking) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo maka seyogyanya Hakim Ketua mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----------------Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Ketua yang menyatakan penerbitan keputusan tata usaha negara (beschikking) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo bersifat melawan

hukum

(onrechmatig-overheidgedaad)

dengan

demikian

haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diperkenankan (mutlak) dalam suatu negara hukum; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sangatlah adil dan beralasan hukum apabila Hakim Ketua selain mengabulkan tuntutan (petitum) gugatan Penggugat serta dinyatakan tidak sah keputusan tata usaha negara (beschikking) yang diterbitkan oleh Tergugat maka sangatlah tepat apabila objek sengketa dalam perkara a-quo diperintahkan untuk dicabut dan dianggap tidak berkekuatan hukum sejak putusan ini dibacakan/ diucapkan; ----------Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua oleh karena putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengikuti asas Erga Omnes dengan demikian juga putusan ini berlaku bagi semua orang dimana



kekuatan mengikat tidak hanya terbatas pada para pihak juga terhadap orang atau badan hukum, baik badan hukum perdata maupun badan hukum publik harus melaksanakan putusan ini dengan pengertian bahwa keputusan tata usaha negara (beschikking) yang diterbitkan oleh Tergugat dan yang telah dinyatakan Hakim Ketua tidak sah tersebut di atas oleh karena adanya kekuatan mengikat dengan keputusan tata usaha negara (beschikking) lainnya yang berkaitan dengan sejarah maupun riwayat kepemilikannya ternyata terbukti sama dengan objek sengketa dalam perkara a quo maupun perolehan haknya identik dengan objek sengketa a quo haruslah dianggap tidak sah dan tidak berkekuatan hukum pula; -------Menimbang, bahwa Hakim Ketua berkesimpulan menurut hukum oleh karena dalam perkara ini baik bukti-bukti dan keterangan saksi serta hal-hal lain yang telah diajukan oleh para pihak baik Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi maupun masing-masing kuasa ataupun kuasa hukum-nya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, maka oleh karenanya harus dikesampingkan; -----------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dipertimbangan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; ------------------------------Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;------------------------------------------------------------

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.567.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah); -----------

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 oleh Kami PAHALA SHETYA LUMBANBATU, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H. dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 29 MEI 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh WIRDAYATI, A.Md. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan



dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -------------------------------------------------

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD PAHALA SHETYA LUMBANBATU, S.H. HAKIM ANGGOTA I,

TTD

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H. HAKIM ANGGOTA II,

TTD

DWIKA HENDRA KURNIAWAN , S.H. PANITERA PENGGANTI,

TTD

WIRDAYATI, A.Md.



Perincian Biaya perkara : Pendaftaran Gugatan

: Rp.

30.000,-

ATK

: Rp.

50.000,-

Panggilan

: Rp.

190.000,-

Pemeriksaan setempat

: Rp. 1.280.000,-

Redaksi

: Rp.

5.000,-

Materai

: Rp.

12.000,-

Jumlah

: Rp. 1.567.000,(satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)



PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa,

Recommend Documents