PUTUSAN Nomor : 51/G/2012/PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara :-------------Nama
: TRISNO LAMIN Dt. SINGO;-------------------------------
Kewarganegaraan : Indonesia;------------------------------------------------------Pekerjaaan
: Kepala Desa Pantai Raja;-----------------------------------
Tempat tinggal
: RT.
001/002
Desa
Pantai
Raja
Kecamatan
Perhentian Raja Kabupaten Kampar.-------------------Dalam hal ini memberi kuasa kepada IWAT ENDRI, S.H.
dan
EFENDI
HASAN,
S.H.,
keduanya
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat pada kantor Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum
Pemuda
Pancasila
(LPPH-PP)
yang
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 203 D Pekanbaru
berdasarkan
surat
kuasa
khusus
tanggal 14 Desember 2012; ------------------------------Selanjutnya disebut sebagai …….. PENGGUGAT; Melawan : BUPATI KAMPAR, berkedudukan di Jalan Lingkar Bangkinang;-----------Dalam hal ini memberi kuasa kepada :--------------------
1. Nama :..................….
2
1. Nama
: TARMIZI, S.H.;--------------------------
NIP
: 19680128 199401 1 001--------------
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I / IVb;--------------------Jabatan
: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;---------
2. Nama
: KHAIRUMAN, S.H.;--------------------
NIP
: 19671021 200012 1 001--------------
Pangkat/Gol : Penata / (IIIb);---------------------------Jabatan
: Kepala
Sub
Sekretariat
Bagian
Daerah
Hukum
Kabupaten
Kampar; ---------------------------------3. Nama
: MUHAMMAD IRSADUL AFKARI, S.H.;----------------------------------------
NIP
: 19860620 201102 1 001--------------
Pangkat/Gol : Penata Muda / IIIa;--------------------Jabatan
: Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;---------
4. Nama Pekerjaan
: SIRAJUL MUNIR, S.H.MH.;--------: Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sirajul Munir, SH. MH. & Asociates;------------------------
Kewarganegaraan : Indonesia;--------------------------Beralamat
: Jalan Kaharuddin Nasution No. 265 Pekanbaru;-------------------------
Keempatnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 183.1/HK-SKK/5 tanggal 21 Januari 2013; --------------Selanjutnya disebut sebagai ..............…TERGUGAT;
Pengadilan................….
3
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----------------------------Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 51/PEN/2012/PTUN-Pbr. tertanggal 21 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -------------------------Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 51/Pen-PP/2012/PTUN-Pbr.
tertanggal 03 Januari 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; --------Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 51/Pen.HS/2012/PTUN-Pbr
Tanggal 22 Januari 2013 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -------------------------------------------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; --------------Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dari kedua belah pihak; -----Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dari kedua belah pihak; ---------------------------------------------------------------------------------------Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut; ---------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Bahwa
Penggugat
telah
mengajukan
gugatan
terhadap
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2012 dengan Register Perkara Nomor : 51/G/2012/PTUN-Pbr, dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----------------------------
Bahwa.......................….
4
Bahwa yang menjadi obyek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah : -------------------------------------------------------------Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja ; ----------------------------------------------------------------------------------------Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah : --------------------------------------------------1.
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili di Bangkinang yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;--
2.
Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Periode 1998 s/d 2007 dan 2008 s/d 2014;----------------------------------------------------------
3.
Bahwa Penggugat mengetahui keputusan Tergugat yaitu keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja adalah saat diterimanya Keputusan tersebut oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2012. Sehingga sangatlah beralasan hukum jika gugatan Penggugat ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang
dibenarkan................….
5
dibenarkan oleh Ketentuan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; ------------------------------------------4.
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012, telah memutuskan, menetapkan :-------------------------------------------------------------------------KESATU : Mencabut
Keputusan
Bupati
Kampar
Nomor:
141/PEM/03/2008 Tanggal 23 Januari 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja dan Memberhentikan Tidak Hormat Sdr. TRISNO LAMIN dari Jabatan Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja;----------KEDUA
: Mencabut
Keputusan
Bupati
Kampar
Nomor:
141/Pemdes/106/2012 Tanggal 19 April 2012 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja dan
Mengesahkan
PRATONO
dari
Pemberhentian Jabatannya
Sdr.
sebagai
EDY Pejabat
Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja dan disertai dengan ucapan Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian
dan
jasa-jasanya
selama
memangku
jabatan tersebut;--------------------------------------------------KETIGA
: Mengangkat Sdr. H. BACHTIAR sebagai Pejabat Kepala Desa Pantai Raja, selain melaksanakan tugas,
fungsi,…….................….
6
fungsi, Penjabat
wewenang
dan
Kepala
Desa
tanggung Pantai
jawab
Raja
sebagai
Kecamatan
Perhentian Raja dan juga dibebankan tugas untuk memfasilitasi pemilihan Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja yang Definitif sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;--------------KEEMPAT : Masa Jabatan Kepala Desa Pantai Raja 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan;----------------------------KELIMA
: Keputusan
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
ditetapkan;---------------------------------------------------------5.
Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah merupakan surat keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata i.c. PENGGUGAT, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----------------------------------------------------------“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
berisi
tindakan
hukum
Tata
Usaha
Negara
yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata” ;------6.
Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan surat keputusan Nomor : 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Perihal
Tentang…..................….
7
Tentang
Pengesahan
Pemberhentian
Kepala
Desa
dan
Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja, adalah tidak sesuai dan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan jelas-jelas merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan prosedur dalam keputusan dan pelaksanaannya; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;----- Pasal 18 ayat (2) : Kepala
Desa
diberhentikan
oleh
Bupati/Wali Kota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
Pengadilan
berdasarkan yang
telah
Putusan memperoleh
kekuatan hukum tetap;------------------------(Penjelasan ayat 1 : apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun);--------------------------------------------------------------------------- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007, Bab IV Pemberhentian Kepala Desa :------------------------------------ Pasal 29 ayat (2) : Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa terbukti
melalui
usulan
melakukan
BPD
apabila
tindak
pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
(Penjelasan................….
8
(Penjelasan ayat 1 : apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun);---------------------------------------------------------------------------Sehingga terang dan jelas dimaksud dari Peraturan dan pasalpasal di atas menegaskan bahwa Kepala Desa diberhentikan apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang mananya harus
diputuskan
terbukti
bersalah
dalam
pengadilan
berdasarkan kekuatan hukum tetap/Inkrach Van Gewijsde;--------7. Bahwa Penggugat dinonaktifkan sebagai Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja oleh Tergugat sehubungan dengan Penggugat sebagai Terlapor di Kepolisian Resort Kampar yang diduga
melakukan
tindak
pidana
penggelapan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana atau Pasal 374 KUHPidana atas laporan Polisi Nomor : LP/03/I/2012/Riau/Res Kampar, Tanggal 11 Januari 2012, yang sampai saat ini proses hukumnya belum sampai ke persidangan;----------------------------------------------------------8. Bahwa Penggugat sebelumnya telah pula mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 6 Juni 2012 sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/Pemdes/106/2012 tanggal 19 April 2012 perihal tentang Pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar yang dalam Putusan Pengadilan tanggal 22 Oktober
2012
Mengabulkan
Gugatan
Penggugat
untuk
seluruhnya (Terlampir);----------------------------------------------------------9. Bahwa tindakan hukum administrasi Negara yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan dikeluarkannya surat keputusan Nomor :
141/PEMDES/267....….
9
141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 perihal tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Proporsionalitas, dan tindakan Penggugat mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : ---------------------------------------------------------------------a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; --------b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; ------------10. Bahwa berdasarkan point 6 dan 9 di atas jelas-jelas telah merugikan kembali Penggugat sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo tersebut untuk disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara agar Penggugat mendapat keadilan dan kepastian hukum yang baik;---------------------Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan--------------------------11. Bahwa
dalam
141/PEMDES/267
surat
keputusan
tanggal
21
Bupati
September
Kampar 2012
Nomor;
memutuskan,
menetapkan pada point ke 3 (tiga) yang intinya membebankan tugas kepada H. Bachtiar sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Pantai
Raja………................….
10
Raja untuk memfasilitasi pemilihan Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja yang Definitif;----------------------------------12. Bahwa atas Point 11 (sebelas) di atas salah satu dari asas hukum Tata Usaha Negara yang melandasi hukum acara Tata Usaha Negara, adalah asas praduga Rechtmatig (Vermoeden Van Rechtmatigheid = Praesumptio iustse causa), artinya : Bahwa setiap tindakan praduga selalu harus dianggap Rechtmatig sampai ada pembatalan, sehingga Penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Perihal Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Pantai Raja dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan
Perhentian
Raja
Ditunda
selama
pemeriksaan
berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan Pasal 67 ayat 2 UndangUndang Nomor
5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004;-------------------------------------------------------------------------13. Bahwa apabila Tergugat dengan keputusannya melaksanakan keputusan Nomor : 141/PEMDES/267 Tanggal 21 September 2012 Perihal Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Pantai Raja dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja, sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat yakni :-------------------------- Moril maupun Materil; Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Dalam………..............….
11
Dalam Permohonan Penundaan :-------------------------------------------------- Mengabulkan pelaksanaan
Permohonan surat
Penggugat
keputusan
Bupati
tentang
penundaan
Kampar
Nomor
:
141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Perihal Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja;-------------------- Memerintahkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan surat Nomor : 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Perihal Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka sangat beralasan hukum jika yang terhormat Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara :----------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PEMDES/267
Tanggal
21
September
2012
Tentang
Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja;-------3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Nomor : 141/PEMDES/267 Tanggal 21 September 2012 Tentang
Pengesahan..............….
12
Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja; ------4. Memerintahkan Tergugat untuk Merehabilitasi atau memulihkan hak Penggugat
dalam
kemampuan
dan
kedudukan,
harkat
dan
martabatnya seperti semula sebelum ada keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;----------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----------------------------------------------------------------Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama IWAT ENDRI, S.H. dan EFENDI HASAN, S.H. sedangkan untuk Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama KHAIRUMAN, S.H., MUHAMMAD IRSADUL FIKRI, S.H. dan SIRAJUL MUNIR, S.H. MH.;---Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang termuat dalam Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 12 Februari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : --------------------I. DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------1.
Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini; --------------------------------------------------------------------------
2.
Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Pantai Raja berawal dari adanya Laporan dari salah seorang Tokoh Masyarakat Desa Pantai Raja (Ninik Mamak) tanggal 12 Desember 2012 perihal penyelewengan dana bantuan keuangan
kepada……................….
13
kepada Desa Pantai Raja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011; ----------------------------------------------------------------------------------3.
Bahwa
selain
laporan
tokoh
masyarakat
tersebut
di
atas,
pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Pantai Raja juga didasarkan pada Surat dari Kapolres Kampar yang ditujukan kepada Tergugat Nomor : B/1081/XII/2011/Tipikor tanggal 23 Desember 2011 tentang Mohon Bantuan untuk menyerahkan Foto copy SPJ Block Grant dan ADD Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja jo Surat Kapolres Kampar Nomor : B/96/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Permohonan Persetujuan Tertulis Pemeriksaan Terhadap Kepala Desa Pantai Raja an. Trisno Lamin;-4.
Bahwa
atas
permintaan
tersebut
di
atas
Tergugat
telah
mengeluarkan Surat Nomor : 180/HK-SRT/10 tanggal 09 Februari 2012 tentang Persetujuan Pemeriksaan An. Trisno Lamin Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar karena diduga melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan juga Penggelapan Dana Bantuan Kabupaten Kampar (Tindak Pidana Korupsi), dimana tindakan Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa; ------------------------------------------------------5.
Bahwa
untuk
menindaklanjuti laporan
dan
izin
pemeriksaan
Penggugat tersebut di atas, Tergugat melalui Surat Perintah Bupati Kampar
Nomor
:
700/Insp/07
tanggal
12
Januari
2012
memerintahkan.........….
14
memerintahkan Inspektorat Kabupaten Kampar untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Kepala Desa Pantai Raja tentang Masalah Dana Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang telah dikucurkan terhadap Pemerintah Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja mulai sejak tahun 2007 sampai saat ini; 6.
Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Kampar melalui Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan tentang Masalah Dana Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang telah dikucurkan terhadap Pemerintah Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja mulai sejak tahun 2007 sampai 2011 ditemukan beberapa temuan sebagai berikut : -------------------------------------------a. Alokasi dana block grant tahun 2008 tahap ke II SPJnya tidak diketemukan; --------------------------------------------------------------------Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana block grant tahun 2008 tahap II tidak dapat Tim Pemeriksa melihatnya, karena SPJ tersebut tidak dapat diketemukam baik dari pihak Desa maupun pada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kampar; ----Hal
ini
belum
Penggunaan
mengacu
Dana
kepada
Bantuan
Petunjuk
(Block
Grant)
Pelaksanaan Infrastruktur
Desa/Kelurahan Kabupaten Kampar Tahun 2007 pada point IV Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pertanggungjawaban point 1 yaitu : Kepala Desa/Kelurahan harus menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan (block grant) Insfrastruktur dalam
bentuk
Surat
Pertanggungjawaban
(SPJ)
dengan
melampirkan faktur/bon/kwitansi asli setiap bulan yang telah diteliti keabsahannya dan diketahui oleh Camat kepada Bupati
Kampar…..................….
15
Kampar melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 2 (dua) rangkap paling lambat tiap tanggal 10 bulan berikutnya, dan selain laporan SPJ tersebut juga disampaikan kepada BPD untuk diketahui. Untuk laporan SPJ akhir kegiatan disampaikan kepada Bupati Kampar Cq. Kabag Pemerintahan Setda Kampar paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya yang diketahui oleh Camat; ---------------Akibatnya pengeluaran dana Block Grant tahun 2008 tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi; --------------------------b. Dana Fisik ADD tahap ke II tahun 2011 belum dilaksanakan; -----Berdasarkan
hasil
pemeriksaan
di
lapangan
ditemukan
pembangunan fisik dana ADD tahap II belum dilaksanakan yaitu normalisasi sungai dengan biaya sebesar Rp. 50.323.021 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah), hal ini disebabkan karena anggaran dana ADD tahap II tahun 2011 tersebut baru diterima oleh pihak desa pada tanggal 05 Januari 2012 Rek. NO. 0000159-01-000059-3; -----------------------Hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 Pasal 15 ayat (1) huruf (h) dan (i) Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi
desa
dengan
baik
dan
melaksanakan
dan
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; -----------Agar Kepala Desa Pantai Raja dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak LHKP diterima mengembalikan Dana ADD tahun 2011 yang belum dilaksanakan tahap dua sebesar Rp. 50.323.021 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua puluh satu
rupiah)……................….
16
rupiah) ke kas desa guna diprogramkan oleh Pemerintah Desa untuk tahun berikutnya; -------------------------------------------------------c. Dana Bantuan dari Pihak Ketiga tidak dibukukan serta tidak jelas penggunaannya; ----------------------------------------------------------------Hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 Pasal 15 ayat (1) huruf (b)
dan
(1)
Kepala
menyelenggarakan melaksanakan
dan
Desa
administrasi
mempunyai desa
dengan
mempertanggungjawabkan
kewajiban baik
dan
pengelolaan
keuangan desa; -----------------------------------------------------------------Akibatnya dana kontribusi bantuan dari Pihak Ketiga tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan; --------Agar Kepala Desa melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Bupati Kampar dan BPD Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja tentang Pungutan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pantai Raja dari tahun 2010 s/d 2012 yang tidak ada pembukuannya dan tidak jelas penggunaannya; -----------------------7.
Bahwa dari hasil temuan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 26 Januari 2012 Nomor : 06/INSP/LKHP/I/2012 tentang Masalah Dana Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang telah Dikucurkan Terhadap Pemerintah Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2007 sampai 2011 telah disimpulkan yaitu apa yang dilaporkan tersebut adalah benar. Dimana dana bantuan Pemerintah Kabupaten Kampar mulai sejak tahun 2007 sampai saat ini (tahun 2011) tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pantai Raja karena dana tersebut tidak pernah
terealisasi..................….
17
terealisasi untuk pembangunan bagi masyarakat Pantai Raja sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------a. Tahun
2008
-
2011
tidak
menyampaikan
laporan
penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati Kampar; -------b. Tahun
2008
-
2011
tidak
menyampaikan
laporan
pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa; ---c. Tahun
2008
-
2011
tidak
menginformasikan
laporan
penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat; -----------8.
Bahwa dari laporan pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Kampar direkomendasikan pula sebagai berikut : ------------------------------------a. Agar memberikan sanksi/teguran kepada Kepala Desa Pantai Raja Sdr. Trisno Lamin karena tidak membuat SPJ Dana Block Grant tahap kedua tahun 2008; --------------------------------------------b. Agar Kepala Desa Pantai Raja Sdr. Trisno Lamin dalam jangka waktu 60 hari sejak LKHP diterima mengembalikan Dana ADD tahun 2011 yang belum dilaksanakan kedua sebesar Rp. 50.323.021 (lima puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) ke Kas Desa guna diprogramkan oleh Pemerintah Desa untuk tahun berikutnya; ------------------------------c. Memerintahkan Camat Perhentian Raja secara rutin melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa yang ada dalam kecamatannya; --------------------------------------------------------d. Agar Kepala Desa melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Bupati Kampar dan BPD Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja tentang pungutan yang dilakukan oleh Kepala
Desa………................… .
18
Desa Pantai Raja dari tahun 2012 s/d 2012 yang tidak ada pembukuannya dan tidak jelas penggunaannya; ----------------------e. Sementara menunggu permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan, dilakukan penonaktifan sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Sdr. Trisno Lamin dari
jabatannya.
Untuk
menghindari
permasalahan
di
lapangan, sebaiknya menunjuk Camat Perhentian Raja sebagai Pejabat sementara Kepala Desa Pantai Raja ;----------9.
Bahwa atas temuan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Kampar tersebut, Tergugat melalui Surat Keputusan Nomor : 141/Pemdes/106/2012 tanggal 19 April 2012 telah memberhentikan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Desa Pantai Raja sembari menunggu itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan hasil temuan Tim Inspektorat tersebut, akan tetapi malahan Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat sebagaimana perkara Nomor : 28/G/2012/PTUN-Pbr; ---------------------------------------
10. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik Penggugat untuk melakukan perubahan dalam masa pemberhentian sementara (pembinaan), maka Tergugat melalui Surat Keputusan Nomor : 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja; ---------------------------------------------------11. Bahwa
oleh
karena
Sdr.
Trisno
Lamin
(Penggugat)
tidak
melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (h) dan (i), Pasal 71 ayat
(3),………..................….
19
(3), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Jo Pasal 51 ayat (2) c, d, e, f, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 Tentang
Tata
Cara
Pencalonan,
Pemilihan,
Pelantikan,
Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 jo Himpunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa, sehingga dengan demikian sudah wajar menurut hukum Penggugat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa Pantai Raja; ------------------------------------------------------- Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruh (h) dan (i), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban : ---------------(h) menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; ---------------------------------------------------------------------------(i)
melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa”; --------------------------------------------------------------------------
Pasal 71 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan : -----------------------------------------(2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; --------------------------------------(3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa”; -------------------------------------------------------------------
Bahwa.................….
20
Bahwa menurut Pasal 51 ayat (2) c,d,e,f Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa menyebutkan
:
Kepala
Desa
diberhentikan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : ---------------------------------(c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; ---------------(d) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; -----------------------(e) Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan atau; ---------(f) Melanggar larangan bagi Kepala Desa; ------------------------------
Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 menyebutkan “peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa”; -------------------------------------------------
Bahwa menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 menyebutkan “Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari’; -------------------------------------------------------------------------
Bahwa amanat ketentuan Pasal 10 ayat (1) mewajibkan terhadap pemerintah desa untuk membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya hal ini merupakan
perencanaan
terhadap
kegiatan
pembangunan,
penerimaan dan penggunaan alokasi dana yang telah disepakati Kepala Desa dan BPD dan setiap pungutan yang dilakukan oleh
desa………................….
21
desa harus diatur dengan peraturan desa yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sedangkan Sdr. Trisno Lamin (Penggugat) telah terbukti melakukan pungutan terhadap pihak ketiga tanpa ada payung hukum sebagai dasar untuk melakukan pungutan sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kampar telah ditemukan dari bulan Agustus 2010 s/d Januari 2012 Sdr. Trisno Lamin (Penggugat) sebagai Kepala Desa melakukan pungutan liar terhadap 7 (tujuh) pengusaha perkebunan di wilayah desanya yang jumlahnya sebesar Rp. 112.550.000 (seratus dua belas juta lima ratus luma puluh ribu rupiah) dan ini bertentangan dengan peraturan lebih tinggi dimana apabila pungutan itu dilakukan oleh pemerintah pusat harus diatur dengan UndangUndang Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sedangkan untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur oleh Peraturan Daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan untuk pemerintah desa setiap pungutan yang dilakukan oleh desa diatur pemerintah desa yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa; -------------------------------------------------------------
Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) Himpunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa menyebutkan : “Bentuk administrasi keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari : ---
a. Buku…...................….
22
a. Buku Anggaran Penerimaan; ---------------------------------------------b. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin; ------------------------------------c. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan; ------------------------d. Buku Kas Umum; ------------------------------------------------------------e. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutih dan; -----------------------g. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan; -----------------12. Bahwa selain Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa Pantai Raja, Penggugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 16 huruf (f) dan (g) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menyebutkan : “Kepala Desa dilarang : ------------------------------------------------------------------------------(f) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; -------------------(g) Menyalahgunakan wewenang; ---------------------------------------------13. Bahwa berdasarkan fakta yang ada pada masa pemerintahan Penggugat, di masa pemerintahan Penggugat telah terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang berkepanjangan dan dapat menghambat
roda
pemerintahan
desa
Pantai
Raja
dimana
Sekretaris Desa dijabat oleh adik sepupu Penggugat, dan Kaur Keuangan yang merangkap Bendahara Pengeluaran adalah anak kandung dari Penggugat; --------------------------------------------------------14. Bahwa oleh karena Penggugat telah melalaikan kewajibannya melakukan pelanggaran hukum diantaranya menerima sumbangan dalam bentuk uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka
menurut…..................….
23
menurut ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa menyebutkan :”Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, daerah dan masyrakat desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran hingga pemberhentian setelah melalui pemeriksaan oleh Pemeriksa Kasus-Kasus Pemerintahan Desa Kabupaten”; -------------15. Bahwa tindakan konkrit Tergugat dari ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah dengan menurunkan Tim Inspektorat Kabupaten Kampar dan dari hasil temuan tersebut telah diberikan teguran
atau
tindakan
administratif
dengan
memberhentikan
Penggugat sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa Pantai Raja, akan tetapi dalam masa pembinaan Penggugat bukan melakukan perubahan, malahan melakukan gugatan terhadap Tergugat dan bahkan tidak menyelesaikan hasil temuan Tim Inspektorat Kabupaten Kampar yaitu berupa penyelewengan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kampar; -----------------------------16. Bahwa oleh karena objek perkara a quo telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan asas
kepastian...................….
24
kepastian
hukum,
asas
tertib
penyelenggara
Negara,
asas
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas serta asas akuntabilitas; ------------------------------17. Bahwa asas tersebut di atas adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan Negara, bahkan asas tersebut telah tercermin dalam lahirnya keputusan a quo yang menjadi objek perkara; ----------------------------------------------II. DALAM PENUNDAAN-------------------------------------------------------------1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Gugatan tidak memnunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”; -------------------------------------------------------------------Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan”; --2. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Nomor : 141/Pemdes/31/2012 tanggal 22 Februari 2012 sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada suatu keadaan yang mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat yang telah dirugikan jika surat keputusan tersebut dilaksanakan; -----------------
Bahwa........................….
25
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara a quo untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-------------DALAM PENUNDAAN-----------------------------------------------------------------
Menolak
atau
tidak
menerima
permohonan
penundaan
dari
Penggugat;----------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA----------------------------------------------------------
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -------------------------------------
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini; ----------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah pihak ketiga (H. BAHKTIAR) yang berkaitan dengan obyek sengketa namun sampai dengan acara kesimpulan yang bersangkutan tidak pernah hadir sehingga dianggap tidak menggunakan haknya;--------Bahwa
atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan Replik pada persidangan tanggal 19 Februari 2013, dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 26 Februari 2013; --------------------------------------------Bahwa
untuk
membuktikan
serta
menguatkan
dalil-dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti P-1
sampai…...................….
26
sampai dengan Bukti P-15 serta telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, adalah sebagai berikut :----------------------------------------------1.
Bukti P-1
: Foto copy Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PEMDES/267
Tentang
Pengesahan
Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja, tertanggal 21 September 2012 (Foto Copy) ---------------------------------------------------2.
Bukti P-2
: Foto copy Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PEM/03/2008
Tentang
Pengesahan
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja, tertanggal 23 Januari 2008 (sesuai dengan aslinya); ---------------------------3.
Bukti P-3
: Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor
4
Tahun
2007
tentang
Tata
Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Sesuai Dengan Aslinya); --------------------------------------------------------4.
Bukti P-4
: Buku Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Sesuai Dengan Aslinya);----------------------------------------------
5.
Bukti P-5
: Foto copy Berita Acara Rapat Mengenai Perdes Desa Pantai Raja, tertanggal 03 Juni 2010 (Foto Copy); -----------------------------------------------------------
6.
Bukti P-6
: Foto Copy Peraturan Desa Pantai Raja (Perdes) Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar
Nomor :…..................….
27
Nomor
:
KPTS.141/PEM-DES/PR/2010/VI/10
Tentang Pungutan Pendapatan Asli Desa Pantai Raja, tertanggal 06 Juni 2010 (Sesuai Dengan Aslinya); --------------------------------------------------------7.
Bukti P-7
: Foto Copy Surat Kepala Desa Pantai Raja No : 140/PEM-DES/PS/13/2012,
Perihal
:
Jawaban/
Tanggapan Surat Bupati Kampar, tertanggal 12 April 2012 (Foto Copy); ------------------------------------8.
Bukti P-8
: Foto Kegiatan Pengerukan Sungai; ----------------------
9.
Bukti P-9
: Foto Copy Pernyataan Sikap, tertanggal 4 Mei 2012 (sesuai dengan aslinya); ------------------------------------
10. Bukti P-10
: Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 670/PemDes/PR/29 atas nama SYAFRINAL N, tertanggal 10 Februari 2012 (sesuai dengan aslinya); ----------------
11. Bukti P-11
: Foto Copy Pernyataan, tertanggal 25 April 2012 (sesuai dengan aslinya); ------------------------------------
12. Bukti P-12
: Foto Copy Surat Persetujuan, tertanggal 26 Juni 2001 (Foto Copy);---------------------------------------------
13. Bukti P-13
: Foto Copy Berita Acara Rapat Desa Pantai Raja, tertanggal 12 Juni 2009 (sesuai dengan aslinya);----
14. Bukti P-14
: Foto Copy Surat Undangan Resepsi Pernikahan antara Mustafa, S.Sos. dengan Mega Lestari, A.Md., tanggal 09 Juli 2012 (sesuai dengan aslinya);----------------------------------------------------------
15. Bukti P-15
: Foto
Copy
Salinan
Putusan
Nomor
:
28/G/2012/PTUN-Pbr. yang diucapkan tanggal 31
Oktober……..............….
28
Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya);-----------------Bahwa
untuk membuktikan
serta menguatkan dalil-dalil
sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 9 serta telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, adalah sebagai berikut : ---------------------------------------------1.
Bukti T-1
: Foto copy Surat Pengunduran Diri Selaku Plt. Kepala Desa Pantai Raja atas nama : EDY PRASTONO, tertanggal 05 September 2012 (sesuai dengan aslinya); -----------------------------------------------------------
2.
Bukti T-2
: Foto copy Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PEMDES/267
Tentang
Pengesahan
Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja, tertanggal 21 September 2012 (sesuai dengan aslinya); ------------------------------------3.
Bukti T-3
: Foto Copy Himpunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;-------------------------------
4.
Bukti T-4
: Foto
Copy
Inspektorat
Pemerintah
Kabupaten
Kampar Nomor : 06/INSP/LKHP/I/ 2012, Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan Tentang Masalah Dana Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Yang Telah Dikucurkan Terhadap Pemerintah Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Tahun 2007 sampai 2011, Tertanggal 26 Januari 2012 (Foto Copy); -------------------------------------------------------------5. Bukti T-5 :..............….
29
5.
Bukti T-5
: Foto Copy Bupati Kampar Nomor : 700/ORGLKHP/58, Perihal Tindak Lanjut Laporan Khusus Hasil Pemeriksaan (LKHP) Inspektorat Kab. Kampar Tahun 2012, tertanggal 30 April 2012 (Sesuai Dengan Aslinya); ------------------------------------------------
6.
Bukti T-6
: Foto Copy Surat dari Polres Kampar Nomor : B/795/VII/2012,
Perihal
:
Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara an. tsk. TRISNO LAMIN DATUK SINGO, tertanggal 30 Juli 2012 (Sesuai Dengan Aslinya); ----------------------------7.
Bukti T-7
: Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor
4
Tahun
2007
Tentang
Tata
Cara
Pencalonan, Pemilihan Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Foto copy peraturan); -------------------------------------------------------8.
Bukti T-8
: Foto copy Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 141/BPMD/108
tanggal
21
Maret
Tentang
Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja (Sesuai dengan aslinya); -----------------------------------------------9.
Bukti T-9
: Foto Copy Surat Camat Perhentian Raja Nomor : 100/Pem-PHR/074 tanggal 20 Maret 2013 Perihal Usulan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja (Sesuai dengan aslinya);----------------
Bahwa
selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak
Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu : -------------
1. ZULKIFLI M. DALI,.
30
1. ZULKIFLI M. DALI, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah adalah sebagai berikut : --------------------------------------- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1996; ------------ Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Ketua BPD;--------------------- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat telah diberhentikan sebagai Kepala Desa tetapi tidak tahu apa alasannya diberhentikan;---------- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah melakukan suatu tindak pidana;--------------------------------------------------------------- Bahwa BPD tidak pernah mengusulkan pemberhentian kepada Penggugat selaku Kepala Desa;----------------------------------------------- Bahwa BPD pernah menerima surat pemberhentian Penggugat pada saat pelantikan PJS H. Bakhtiar;--------------------------------------- Bahwa sebelum ada PJS pernah ada PLT yaitu Camat;---------------- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat pengunduran diri camat sebagai PLT;----------------------------------------------------------------------------------- Bahwa saat ini PJS masih H. Bakhtiar karena oleh BPD diusulkan untuk diperpanjang setelah habis pada tanggal 21 Maret 2013 karena ada surat dari camat;--------------------------------------------------- Bahwa dari 10 anggota BPD, 6 orang yang sepakat atas perpanjangan PJS H. Bakhtiar;------------------------------------------------ Bahwa
Tim
Inspektorat
pernah
turun
untuk
mengadakan
pemeriksaan di Desa tempat Saksi tinggal sebelum awal tahun 2013;---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi belum pernah melihat BAP atas nama Penggugat;---- Bahwa Saksi pernah tahu kalau Penggugat menerima sumbangan dari pihak ketiga atas nama selaku Kepala Desa;------------------------
- Bahwa……………….
31
- Bahwa Saksi kenal dengan Dewi yang menjabat sebagai Kaur Keuangan dan sebagai anak kandung dari Penggugat;----------------- Bahwa
Saksi
tahu
kalau
Penggugat
pernah
diberhentikan
sementara oleh Bupati Kampar dan tidak tahu alasannya;------------2. SARJONO yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah adalah sebagai berikut : ------------------------------------------------- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak lahir; ---------------------- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2004sampai sekarang;----------------------------------------------------------- Bahwa tugas Sekdes adalah mengatur administrasi desa; ------------ Bahwa Saksi tahu ada persoalan mengenai pemberhentian Penggugat sebagai kepala desa tetapi tidak tahu alasannya;---------
Bahwa Saksi tahu pernah ada tim inspektorat memeriksa Penggugat;--------------------------------------------------------------------------
- Bahwa
setahu
Saksi
uang
bantuan
dari
pemkab
sudah
dilaksanakan pekerjaannya;---------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak tahu apakah boleh anggaran tahun 2011 dilaksanakan pada tahun 2012;------------------------------------------------ Bahwa Saksi pernah tahu kalau Penggugat diperiksa di Polres Kampar;------------------------------------------------------------------------------ Bahwa Penggugat masih ada hubungan keluarga dengan Saksi sebagai abang sepupu;---------------------------------------------------------- Bahwa Saksi kenal dengan Dewi yang menjabat bendahara keuangan yang merupakan anak kandung dari Penggugat; ---------- Bahwa Saksi tidak pernah menerima
surat pemberhentian
Penggugat sebagai Kepala Desa;---------------------------------------------
- Bahwa……………….
32
- Bahwa
Saksi
pernah
tahu
kalau
Penggugat
disuruh
mengembalikan dana bantuan dari Pemkab Kampar, tetapi tidak tahu berapa jangka waktunya;------------------------------------------------Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu : ---------------1. AMRIL, yang
pada pokoknya
memberikan keterangan di bawah
sumpah adalah sebagai berikut : -------------------------------------------------
Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Inspektorat Kabupaten Kampar;-----------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa
Saksi
sebagai
Tim
Pemeriksa
yang
memeriksa
Penggugat;-------------------------------------------------------------------------
Bahwa pemeriksaan dilakukan karena adanya aduan dari ninik mamak;- ----------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa dasar pemeriksaan karena adanya surat perintah dari Bupati dan dilakukan satu kali;------------------------------------------------
-
Bahwa hasil temuan tim pemeriksa seluruhnya terurai didalam dokumen LHP;--------------------------------------------------------------------
-
Bahwa Saksi tidak merekomendasikan dari hasil pemeriksaan terhadap pemberhentian Penggugat;---------------------------------------
-
Bahwa Saksi tidak tahu proses terbitnya obyek sengketa;------------
2. DARWANSYAH yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah adalah sebagai berikut : ---------------------------------------
Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kabupaten Kampar;--------------------------------------------------------------
-
Bahwa
Saksi
sebagai
Tim
Pemeriksa
yang
memeriksa
Penggugat;-------------------------------------------------------------------------
- Bahwa……………….
33
-
Bahwa pemeriksaan dilakukan karena adanya aduan atas nama ninik mamak yang bernama H. Syafrinal sebagai Datuk Abu Garang;-----------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa Saksi tidak tahu H. Syafrinal sebagai Datuk Abu Garang;---
-
Bahwa dari hasil pemeriksaan Penggugat diduga telah melakukan penggelapan dan telah diuraikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan;----------------------------------------------------------------------
-
Bahwa setahu Saksi tidak ada putusan dari pengadilan terhadap Penggugat;-------------------------------------------------------------------------
3. H. BAKHTIAR yang
pada pokoknya
memberikan keterangan di
bawah sumpah adalah sebagai berikut : ---------------------------------------
Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa pada tahun 1997;------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa Saksi saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua BPD;---
-
Bahwa Saksi ditunjuk oleh Bupati Kampar sebagai Pejabat Kepala Desa Pantai Raja menggantikan Penggugat sejak tanggal 21 September 2012 sampai 21 Maret 2013;-----------------------------------
-
Bahwa PJS sebelumnya adalah Kaur Pemerintahan;------------------
-
Bahwa BPD dilibatkan oleh Kepala Desa dalam setiap membuat kebijakan;---------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa Saksi kurang tahu apa alasannya Penggugat memungut uang dari perusahaan sawit;---------------------------------------------------
-
Bahwa sumbangan dari pihak ketiga disimpan di Bendahara;--------
-
Bahwa setahu Saksi Bendahara keuangan adalah anak kandung dari Penggugat;-------------------------------------------------------------------
-
Bahwa setahu Saksi Sekdes sekarang masih ada hubungan keluarga sepupu dengan Penggugat; --------------------------------------
- Bahwa……………….
34
-
Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat belum diputus bersalah oleh Pengadilan dengan sangkaan melakukan penggelapan;--------
-
Bahwa setahu Saksi sampai saat ini belum ada pemilihan kepala desa;---------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa Saksi tahu Penggugat diberhentikan oleh Bupati Kampar karena alasan penggelapan dana; -----------------------------------------Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah
mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 02 April 2013; ---Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara
Persidangan
dan merupakan
bagian tak terpisahkan dalam
berkas perkara ini;------------------------------------------------------------------------Bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;--------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar obyek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah ; ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kampar (Tergugat) Nomor 141/Pemdes/267 tanggal 21 September 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja (vide bukti P-1= T-2); --------------
Menimbang,………….
35
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari obyek sengketa perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa sudah terpenuhi seluruh unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; ----------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh dikeluarkannya suatu surat keputusan tata usaha Negara;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh Surat Keputusan obyek sengketa yaitu Penggugat diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa Pantai Raja, sehingga Penggugat telah kehilangan hak dan kewajibannya selaku Kepala Desa Pantai Raja yang sejak tahun 2008 Penggugat laksanakan sampai akhir jabatannya pada tahun 2014, berdasarkan pertimbangan tersebut
Majelis
Hakim berpendapat
telah
terdapat
kepentingan
Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; ---Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 21 September 2012 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2012, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 19 Desember 2012, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan
gugatan ……………….
36
gugatan selama 90 hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; ---------------------Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 jo Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, tertib penyelengaraan negara, profesionalitas; ---------Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya yang pada pokoknya bahwa terhadap obyek sengketa a quo diterbitkan telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 dan telah sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, dan Duplik Tergugat serta bukti-bukti surat dan saksi di persidangan maka permasalahan yang harus dibuktikan dalam sengketa ini adalah apakah obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat, telah terdapat perbuatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau justru sebaliknya tindakan Tata Usaha Negara tersebut telah sesuai perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?-Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1
sampai...........………….
37
sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Zulkifli M. Dali dan Sarjono sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T- 9 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Amril, Darmansyah dan H. Bakhtiar; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terdapat fakta hukum yang relevan dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya sebagai berikut : ------1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/PEM/03/2008 tanggal 23 Januari 2008 (vide bukti P-2); -----------------------------------------------------------------------------2. Bahwa tim inspektorat pemerintah Kabupaten Kampar membuat laporan
khusus
hasil
pemeriksaan
dengan
Nomor
06/INSP/LKHP/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang masalah dana bantuan
pemerintah
daerah
Kabupaten
Kampar
yang
telah
dikucurkan terhadap pemerintah desa Pantai Raja tahun 2007 sampai 2011 (vide bukti T-4); ---------------------------------------------------------------3. Bahwa berkas perkara dugaan penggelapan dengan tersangka Penggugat telah dilimpahkan dari Penyidik Kepolisian Resort Kampar kepada
Kejaksaan
Negeri
Bangkinang
dengan
surat
Nomor
B/795/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 (vide bukti T-6) ;----------------------4. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 141/PEMDES/267 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa
dan................………….
38
dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja (vide bukti P-1=bukti T-2); ----------------------------------Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keputusan Tata Usaha Negara in casu objek sengketa tersebut diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ukurannya haruslah dilihat dari kewenangan pejabat/badan tata usaha Negara yang mengeluarkan surat keputusan tersebut serta ketentuan yang bersifat prosedural formal serta substansinya telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 mengatur bahwa kepala desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pemberhentian kepala desa menjadi kewenangan bupati/walikota untuk menetapkannya;---------Menimbang, Penggugat
selaku
bahwa Kepala
surat
Desa
keputusan
Pantai
Raja
pemberhentian ditetapkan
dan
ditandatangani oleh Bupati Kampar (vide bukti P-1= bukti T-8); ------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
hukum
tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan
untuk.............………….
39
untuk menetapkan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Pantai Raja yang menjadi obyek sengketa perkara ini; ------Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dari aspek materiil atau substansi penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007? ------------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian seorang kepala desa, Bupati/walikota terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sehingga tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan perkara a quo tidak boleh menyimpang dari kewenangan terikat yg diperoleh berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menguji surat keputusan obyek sengketa dengan alat uji kedua peraturan perundang-undangan tersebut; -----------------------------------------Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam surat jawabanya yang pada pokoknya menyatakan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Pantai Raja karena Penggugat telah diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan tindak pidana
korupsi
sebagaimana
hasil
laporan
khusus hasil
pemeriksaan Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar Nomor 06/INSP/LKHP/I/2012 (vide bukti T-4), sehingga Tergugat menerbitkan obyek sengketa perkara a quo; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan pemberhentian kepala desa tanpa usulan BPD diatur pada Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor...........………….
40
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007, mengatur bahwa kepala desa diberhentikan oleh bupati/walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan ayat (1) dari Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 mengatur ”kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap” ; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat hanya dapat diberhentikan apabila sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat bersalah telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor B/795/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Kampar tentang pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara a.n. Tersangka Trisno Lamin Datuk Singo (vide bukti T-6), proses penyidikan perkara penggelapan uang an. Tersangka Trisno Lamin Datuk Singo saat ini berkas perkaranya telah dikirimkan ke
Kejaksaan.....………….
41
Kejaksaan
Negeri
Bangkinang
(tahap
I)
dan
masih
menunggu
perkembangan dari jaksa penuntut umum; ---------------------------------------Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti surat maupun saksi dari para pihak, tidak dapat dibuktikan di persidangan perkara a quo bahwa Penggugat telah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana nya lebih dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; ----------------------------------------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
hukum
tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada saat diterbitkannya surat keputusan pemberhentian tidak hormat Penggugat sebagai Kepala Desa Pantai Raja status hukum Penggugat masih dalam status sebagai tersangka tindak pidana penggelapan; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa tidak memenuhi persyaratan substansi atau materiil dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 khususnya tentang pemberhentian kepala desa (Penggugat), dimana Tergugat seharusnya menunggu terlebih dahulu adanya putusan pengadilan terhadap dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Penggugat berkekuatan hukum tetap; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pelanggaran
materiil..........………….
42
materiil atau substansi dari Peraturan perundang-undangan, sehingga dalam penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat yaitu surat keputusan Nomor 141/PEMDES/269 (obyek sengketa) tanggal 21 September 2012 terdapat cacat hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan batal; ----------------------------------------------Menimbang,
bahwa
terhadap
permohonan
penundaan
pelaksanan surat keputusan obyek perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa surat keputusan Nomor 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 mengatur dua perbuatan hukum yaitu memberhentikan Penggugat secara tidak hormat dan mengangkat pejabat Kepala Desa Pantai Raja;---------------------------------------------------Menimbang, bahwa pejabat Kepala Desa Pantai Raja yang diangkat berdasarkan surat keputusan obyek sengketa telah dilantik dan melaksanakan tugasnya sebagai pejabat kepala desa selama 6 bulan sesuai sk obyek sengketa (vide keterangan saksi Zulkifli M.Dali dan saksi H.Bakhtiar), dan telah diperpanjang masa jabatannya (vide bukti T-8), oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Surat Keputusan obyek sengketa telah dilaksanakan, maka permohonan penundaan tersebut tidak relevan lagi untuk dikabulkan, sehingga
haruslah dinyatakan
ditolak; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
dalam
surat
gugatannya
Tergugat
memohon untuk dapat merehabilitasi kedudukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa rehabilitasi merupakan pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan,
harkat............………….
43
harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Pantai Raja yang dipilih langsung oleh warga desa setempat, dan tidak ada bukti dari para pihak yang dapat menegaskan bahwa Penggugat memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berkedudukan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil; --------------------------------------------Menimbang, tersebut,
Majelis
bahwa
Hakim
berdasarkan
berkesimpulan
pertimbangan permohonan
hukum
rehabilitasi
Penggugat harusnya dinyatakan ditolak; ------------------------------------------Menimbang bahwa terhadap surat keputusan Tergugat yang terbit setelah terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa (vide bukti T-8), dengan telah dinyatakannya batal Surat Keputusan obyek perkara, maka secara mutatis mutandis tidak lagi mempunyai pijakan atau dasar hukum bagi penerbitannya, sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang sah oleh karena diterbitkan atas pijakan Surat Keputusan obyek sengketa yang telah dinyatakan batal karena mengandung cacat yuridis;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti
beralaskan
hukum
sehingga
haruslah
dikabulkan
untuk
sebagian; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkan sebagian dan Surat Keputusan obyek sengketa a quo telah dinyatakan batal, maka selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a dan
sesuai……….………….
44
sesuai dengan Petitum Penggugat dalam pokok perkaranya, kepada Tergugat
Majelis
Hakim
memerintahkan
untuk
mencabut
Surat
Keputusan Nomor 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja; ------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait pokok perkaranya telah dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap
alat
bukti
yang
tidak
relevan
Majelis
Hakim
mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ; -----------------------------------Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; --------------------------------MENGADILI: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;--------------------------------2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Tentang
Pengesahan
Pemberhentian
Kepala
Desa
dan
Pengangkatan…..…….
45
Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja telah melanggar Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa jo. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007; -----3. Menyatakan
Batal
Surat
Keputusan
Tergugat
Nomor
:
141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja; ----------------------------4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141/PEMDES/267 tanggal 21 September 2012 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja; ------5. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya; -----------------------------------6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah); ------------------------Demikian diputuskan pada hari senin, tanggal 08 April 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru oleh GURUH JAYA SAPUTRA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DEWI ASIMAH, S.H. dan ADI IRAWAN, S.H. masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru oleh GURUH JAYA SAPUTRA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ADI IRAWAN, S.H. dan ELFIANY, S.H.M.Kn. masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu WIRDAYATI, A.Md.
selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan
dihadiri …......………….
46
dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat; -----------------------------------------------------------------------
HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd
Ttd
ADI IRAWAN, S.H.
GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.
HAKIM ANGGOTA II, Ttd
ELFIANY, S.H.M.Kn. PANITERA PENGGANTI, ttd
WIRDAYATI, A.Md.
Rincian .......………….
47
Rincian Biaya perkara :
- Pendaftaran Gugatan
: Rp.
30.000,-
- ATK
: Rp.
50.000,-
- Panggilan
: Rp.
92.000,-
- Redaksi
: Rp.
5.000,-
- Materai
: Rp.
6.000,-
: Rp.
183.000,-
Jumlah
(Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);
