PENETAPAN Nomor : 12/PEN-CB/2016/PTUN-Pbr
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan HR Soebrantas KM 9 Pekanbaru, telah mengambil Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut , dalam perkara antara :---------------------------------------------------------------------------------SUGIYARNO, SP, M.Si, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Riau Nomor 31 RT/RW.
004/005
Kelurahan
Pasir
Pangaraian
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. MELAW AN: BUPATI ROKAN HULU, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai Km 4 Komplek Perkantoran Bina Praja Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu-------------------------------------------Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----------------------1. Nama
: H. JUNI SYAFRY, S.Sos., MT.;---------------
Jabatan : Asisten Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu;-------------------------------------------------2. Nama
: H. HELFISKAR, S.H., M.H.; -------------------
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Penetapan Pencabutan Nomor 12/G/2016/PTUN-Pbr, Halaman 1 dari 7
Setda Kabupaten Rokan Hulu;---------------3. Nama
: ERINALDI, S.H..;----------------------------------
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;------------------------------------------------Kesemuanya
berkewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jalan Tuanku Tambusai Km.
4
Komplek
Bina
Praja
Pasir
Pengaraian,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HKOUM/220/2016 tanggal 22 Maret 2016;------------------------Selanjutnya disebut sebagai ……………TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----------------------------------------------1. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 12/PEN-MH/2016/PTUN.Pbr tanggal 15 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -------------------------------------------------2. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.Pbr tanggal 15 Maret 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; ----------------------------------------------------------------------3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 12/PENPP/2016/PTUN.Pbr tanggal 16 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini; ----------------------------------------------------------4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 12/PENHS/2016/PTUN.Pbr. tanggal 7 April 2016 tentang Hari Persidangan dalam perkara ini; -----------------------------------------------------------------------------------
Penetapan Pencabutan Nomor 12/G/2016/PTUN-Pbr, Halaman 2 dari 7
5. Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tertanggal 27 April 2016 pada persidangan tanggal 28 April 2016 perihal pencabutan gugatan perkara Nomor 12/G/2016/PTUN-PBR;---------------------------------------------6. Telah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; ---TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal
14 Maret 2016
dengan register perkara Nomor 12/G/2016/PTUN-Pbr., dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 07 April 2016 ;-------------Bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa
Surat
Keputusan
Bupati
Rokan
Hulu
Nomor
821.22/BKD-
MT/600/2015 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 28 Desember 2015 atas nama SUGIYARNO, SP, M.Si NIP. 19580508 199003 1 004;-------Menimbang, bahwa perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN-Pbr sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahap Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat; ------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 28 April 2016 telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan sengketa aquo tertanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena tergugat telah mencabut obyek sengketa aquo melalui Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts. 821.22/BKD-MT/186/2016 tentang Pengesahan Kembali Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan
Penetapan Pencabutan Nomor 12/G/2016/PTUN-Pbr, Halaman 3 dari 7
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 25 April 2016, maka Penggugat mencabut gugatan a quo ; -------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor
tentang Perubahan Kedua Atas
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara menyatakan : Ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ; Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan a quo diajukan Penggugat dalam persidangan tertanggal 28 April 2016 dengan agenda Pembacaan Jawaban dari Tergugat, namun Tergugat belum menyerahkan Jawabannya dalam perkara ini, dengan alasan belum siap ; Menimbang,
bahwa
oleh
karena
Penggugat
mengajukan
permohonan pencabutan sengketa a quo sudah pada tahap persidangan agenda jawaban, walaupun jawaban belum diajukan namun Majelis Hakim tetap berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Nomor
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka
Penetapan Pencabutan Nomor 12/G/2016/PTUN-Pbr, Halaman 4 dari 7
permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;----------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka
Majelis Hakim pada
persidangan tangal 28 April 2016 tersebut telah menanyakan pendapat Kuasa Tergugat terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah menjawab dengan tegas pada prinsipnya setuju atau tidak keberatan ;--------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut secara hukum permohonan pencabutan gugatan sengketa a quo untuk dinyatakan dikabulkan ; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan a quo telah dinyatakan dicabut, maka Gugatan a quo haruslah dicoret dari buku induk register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ; ----------Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ; ---- ----------------------------------Memperhatikan, Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Penetapan Pencabutan Nomor 12/G/2016/PTUN-Pbr, Halaman 5 dari 7
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;------------------------------------------------------------------------
MENETAPKAN : 1.
Mengabulkan
Permohonan
Pencabutan
Gugatan
yang
diajukan
Penggugat ; ------------------------------------------------------------------------------2.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN-Pbr dari buku induk Register Perkara; ---------------------
3.
Membebankan biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ; --------------------------------------------------------------
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016, oleh kami NASRIFAL, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, HARY SUNARYO,
SH.,
dan
FITRI
WAHYUNINGTYAS,
SH.,masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh AWALUDDIN, Amd., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tampa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ; ----
Penetapan Pencabutan Nomor 12/G/2016/PTUN-Pbr, Halaman 6 dari 7
HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd
Ttd
HARY SUNARYO, S.H.
NASRIFAL, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA II,
ttd
FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H. PANITERA PENGGANTI, ttd
AWALUDDIN, Amd.
Penetapan Pencabutan Nomor 12/G/2016/PTUN-Pbr, Halaman 7 dari 7
