PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa,

PUTUSAN Nomor : 19/G/2013/PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan digedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara :---------------Nama

: BAIDAR;----------------------------------------------------------

Kewarganegaraan : Indonesia; -------------------------------------------------------Pekerjaan

: Swasta; -----------------------------------------------------------

Tempat tinggal

: Jl. Imam Bonjol RT. 03 RW.08 Muara Lembu, Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;---Dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHARNIS MS, S.H., MAYANDRI SUZARMAN, S.H. dan JAMADI

SIPAHUTAR,

kewarganegaraan advokat/penasehat

S.H.,

ketiganya

Indonesia,

Pekerjaan

hukum pada

LAW OFFICE

“MUHARNIS MS, SH. & ASSOCIATES” yang beralamat di Jalan Hang Tuah No. 29 Lt. III Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 10/MH/SK/V/2013, tanggal 01 Mei 2013; ---------------Selanjutnya disebut sebagai pihak..... PENGGUGAT;

MELAWAN :

Halaman 1 dari 60 halaman

Putusan Nomor : 19/G/2013/PTUN-Pbr.

Nama Jabatan

: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI; -------------------------------------

Tempat Kedudukan : Jalan Proklamasi No. 22 B Teluk Kuantan;-----------Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----------1. Nama

: YENITA ZULFANUR, SH. --------

NIP

: 19640116 199102 2 001-----------

Pangkat//Gol : Penata Tk. I (III/d) ------------------Jabatan

: Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara; -------------------------

2. Nama

: MARZUKI, S.H.;---------------------

NIP

: 19591220 198503 1 020;-----------

Pangkat/Gol : Penata Tk I (III/d) ;------------------Jabatan

: Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; ----------------

3. Nama

: ISMAN, S.Si.; ------------------------

NIP

: 19580802 198003 1 004-----------

Pangkat//Gol : Penata Tk. I (III/d) ------------------Jabatan

: Kepala

Seksi

Survei,

Pengukuran dan Pemetaan; ----4. Nama

: EDY RAJA;---------------------------

NIP

: 19610217 198301 1 001;----------

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b) ;--------Jabatan

: Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Pertanahan; -----------

Keempatnya

berkewarganegaraan

Indonesia,

beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten



Kuantan Singingi Jalan Proklamasi No. 22 B Sungai Jering, Teluk Kuantan berdasarkan surat kuasa

khusus

Nomor

:

02/Sk-100/IX/2013

tertanggal 10 September 2013;--------------------------Selanjutnya disebut sebagai pihak… TERGUGAT; DAN Nama

: BUSTAMI;----------------------------------------------------

Kewarganegaraan

: Indonesia; ----------------------------------------------------

Pekerjaan

: Wiraswasta;--------------------------------------------------

Tempat tinggal

: Jalan

Sudirman

No.

108

Teluk

Kuantan,

Kabupaten Kuantan Singingi;---------------------------Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada I WAYAN MUDITA, S.H., I GUSTI NGURAH ARTANA, S.H. dan DEPRIANDA, S.H. M.H., ketiganya pekerjaan

berkewarganegaran Advokat

pada

Indonesia,

Kantor

Lembaga

Bantuan Hukum PASUPATI, yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 5 (Simpang Siur) Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kav. 12 Kuta Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2013;----------------------------Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----------------------------Telah membaca :-----------------------------------------------------------------



-

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/Pen.MH/2013/PTUN-Pbr tanggal 31 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -------------------------------------------------------------------------

-

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/Pen.PP/2013/PTUN-Pbr tanggal 03 Juni 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini; ------------------------------------------------------------------------------

-

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/Pen.HS/2013/PTUN-Pbr. tanggal 08 Juli 2013 tentang Hari Persidangan dalam perkara ini ; -----

-

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/Pen.MH/2013/PTUN-Pbr tanggal 27 September 2013 tentang Penggantian dan Penunjukan Majelis Hakim ; ---------------------------------

-

Telah meneliti surat-surat bukti dari para pihak; -------------------------------

-

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak; ------------

-

Telah

memperhatikan

segala

sesuatu

yang

terjadi

dalam

persidangan;----------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tertanggal

21 Mei 2013 yang diterima dan didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2013 dengan Register perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-Pbr dan telah disempurnakan pada tanggal 08 Juli 2013 ;---------------------------------Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah :-Sertipikat Hak Milik No. 6168 Desa Jake, tanggal 13 Juli 1994, Gambar Situasi No. 339/R/1994 tanggal 9 April 1994 dengan luas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI;----------------------------------------------------------------------------



Bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat adalah selaku

Badan

atau

Pejabat

Tata

Usaha

Negara

yang

telah

mengeluarkan Surat Keputusan (Beschkiking) dan keputusan itu sangat merugikan kepentingan Penggugat.-----------------------------------------------2. Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;------------3. Bahwa surat Keputusan a quo (objek gugatan) adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--------------------------------------------------------------------------4. Bahwa finalnya objek gugatan a quo adalah semenjak Tergugat mengeluarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Dan Penelitian Atas Hak Milik Nomor 369, Desa Jake, tanggal 27 November 2001 dengan surat ukur Nomor 14/Jake/2001, tanggal 6 November 2001 Seluas 13.363 M2. Atas nama Baidar, Terletak di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Pada hari Selasa tanggal 25 Maret tahun 2013;----------------------------------------------



DUDUK SOAL------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 13.363 M2 yang terletak di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, dahulunya termasuk Kabupaten Indra Giri Hulu, dan sekarang termasuk ke wilayah Kab. Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan …....Kebun Rakyat;-----------------------Sebelah Selatan berbatas dengan…Jl. Pekanbaru ke Taluk Kuantan; Sebelah Barat berbatas dengan ……Kebun Rakyat;-----------------------Sebelah Timur berbatas dengan …... Kebun Rakyat;-----------------------2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah terperkara adalah dari hasil olahan sendiri, pada waktu masih hutan belantara belum ada yang memiliki lahan tersebut dan kemudian diolah oleh suami Penggugat pada waktu itu, dan suami Penggugat mengurus Surat Tanah terperkara kepada Kepala Desa Jake; -----------------------------------------3. Bahwa setelah itu karena pada waktu itu ada program dari SRDP (instansi pemerintah yang mengurusi masalah perkebunan karet) meminta kepada masyarakat yang mempunyai lahan agar dapat melaporkan ke SRDP untuk dibantu pembuatan kebun karet dilahan yang mereka miliki itu. dan dengan dasar itu suami Penggugat melaporkan kepada SRDP Taluk Kuantan untuk mendapatkan bantuan penanaman karet dilahan milik Penggugat. Dan permohonan itu dikabulkan maka ditanamlah karet ditanah milik Penggugat itu dan masih ada sampai saat sekarang walaupun tumbuhnya tidak merata;-4. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut pada poin Nomor satu diatas telah memiliki sertipikat, berupa Sertipikat Hak Milik dengan Nomor :



830, Desa Jake, Tanggal 10 September 1981, dengan surat ukur Nomor : 1071, tanggal 10 Juli 1981, atas nama Baidar, yang dikeluarkan oleh Tergugat; --------------------------------------------------------5. Bahwa sertipikat milik Penggugat tersebut pernah disimpankan di Bank BRI Taluk Kuantan sebagai agunan dan kemudian Bank BRI Taluk Kuantan itu terbakar maka Sertipikat Hak Milik Penggugat itupun ikut terbakar; -----------------------------------------------------------------6. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik, milik Penggugat itu terbakar maka diterbitkan kembali sertipikat pengganti oleh Tergugat pada tahun 2001, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik No. 369 (Pengganti), Desa Jake, tanggal 27 November 2001, dengan Surat Ukur Nomor : 14/Jake/2001, tanggal 6 November 2001, dengan luas 13.363 M2 atas nama Baidar; -------------------------------------------------------------------7. Bahwa

tanah

terperkara

semenjak

diolah

dan

kemudian

diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat a quo, maka semenjak itu pula Penggugatlah yang menguasai tanah terperkara tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga; ---------------8. Bahwa kemudian Penggugat mendengar adanya klaim dari pihak lain diatas tanah milik Penggugat itu atas nama Bustami, akan tetapi Penggugat belum meyakini kebenarannya apakah tanah yang dikalim oleh Bustami itu berada diatas tanah milik Penggugat atau tidak;-------9. Bahwa untuk memastikan hal tersebut Penggugat principle telah mengirimkan surat maupun secara lisan kepada pihak Tergugat agar dapat dilakukan pengecekan ulang atas tanah terperkara apakah ada tumpang tindih dengan sertipikat lain atau tidak; ----------------------------



10. Bahwa setelah Tergugat melakukan pengecekan ulang/pengukuran dan pemeriksaan ulang dilapangan, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat tanggal 28 Maret 2013, dengan surat Nomor : 07/MH/P/III/2013, tanggal 28 Maret 2013 agar kiranya menyampaikan hasil

pemeriksaan/pengukuran

ulang

dilapangan

itu

kepada

Penggugat sehingga Penggugat mendapat kepastian bahwa diatas tanah terperkara benar telah terjadi tumpang tindih sertipikat hak milik, atau tidak;------------------------------------------------------------------------------11. Bahwa atas permintaan Penggugat itu Tergugat pada tanggal 1 April 2013 yang lalu telah menyampaikan hasil pengukuran ulang dilapangan kepada Penggugat yang hasilnya dapat kami kutifkan sbb:---------------------------------------------------------------------------------------“Berita Acara Pemeriksaan Fisik Dan Penelitian Atas Hak Milik Nomor: 369 Tahun 2001 seluas 13.363 M2. Terletak di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Pada hari ini Selasa tanggal 25 Maret tahun dua ribu tiga belas, yang bertandatangan dibawah ini bersama sama kami :------------------------------------------------1. Nama

: EDY RAJA----------------------------------------------------------

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik-------------------------Nip

: 19610217 198301 1 001 ---------------------------------------

2. Nama

: PRI ADHI JOKO PURNOMO, S.Si.T.------------------------

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pemetaan Tematik dan Potensi Tanah---------------------------------------------------------------Nip

: 19741204 199703 1 001 ---------------------------------------

3. Nama

: ALFIAN BUDI SAPUTRA.--------------------------------------



Jabatan : Staf Seksi Pemetaan Tematik -------------------------------Nip

: 19901006 200912 1 002 ---------------------------------------

Berdasarkan Laporan Pengaduan dari Baidar tanggal 22 Februari 2013 Nomor Lp/01/II/S-2013 dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 24 Maret 2013 Nomor : 01/St-14.09/III/2013 telah melakukan :-----------------------Pemeriksaan Fisik dan Penelitian atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 369 Tahun 2001, Surat Ukur Nomor : 14/Jake/2001 tanggal 6 November 2001 seluas 13.363 M2 atas nama BAIDAR terletak, di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi; Dengan hasil temuan sebagai berikut :-----------------------------------------1. Bahwa Status Tanah yang diperiksa adalah Hak Milik No. 369 Tahun 2001, Surat Ukur Nomor : 14/Jake/2001 tanggal 6 November 2001 seluas 13.363 M2. Pemegang Hak adalah BAIDAR, alamat Jalan Imam Bonjol Rt. 03/08 Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi;-------------------------------------------------------------2. Bahwa batas tanah Hak Milik No. 369 Tahun 2001 saat pemeriksaan adalah sebagai berikut :---------------------------------------a. Utara berbatas dengan Baidar;--------------------------------------------b. Timur berbatas dengan Jumasril, Spd., Hak Milik No. 1610 Tahun 2009;--------------------------------------------------------------------c. Selatan

berbatas

dengan

jalan

Raya

Teluk

Kuantan-

Pekanbaru;----------------------------------------------------------------------d. Barat berbatas dengan Bustami, Hak Milik No. 6168 Tahun 1994;



Bahwa pada batas sebelah Barat adalah Hak Milik No. 6168 Tahun 1994 terdapat tumpang tindih seluas 3.694 M2 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) terhadap obyek yang diperiksa (Peta Situasi terlampir);-----------------------------------------------------------12. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Penelitian Atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 369 (pengganti), Desa Jake, Tanggal 27 November 2001, dengan surat ukur Nomor : 14/Jake/2001, tanggal 6 November 2001, dengan luas 13.363 M2 atas nama Baidar. memberikan kejelasan dan kepastian hukum bahwa diatas tanah milik Penggugat telah diterbitkan pula oleh Tergugat Sertipikat Hak Milik Nomor : 6168, Desa Jake, tanggal 13 Juli 1994, dengan Gambar Situasi Nomor : 339/B/1994, tanggal 9 April 1994 dengan luas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI, dengan tumpang tindih seluas 3.694 M2. Maka dengan demikian semenjak adanya kepastian hukum yang diberikan oleh pihak Tergugat vide dikeluarkannya berita acara pemeriksaan ulang atas tanah milik Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 25 Maret 2013 yang lalu, maka semenjak itu pula keputusan yang menjadi objek perkara a quo menjadi final dan mengikat;--------------------------------------------------------13. Bahwa dengan demikian pula jika kita lihat objek sengketa a quo yang telah mendapat kepastian hukum dan bersifat kongkrit individual dan final serta memberikan akibat hukum kepada Penggugat adalah semenjak dibuatnya berita acara pemeriksaan ulang terhadap objek perkara yakni pada tanggal 25 Maret 2013, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-



undangan yang berlaku sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----------------------------------------------------------------------------------14. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Kepatutan, Azas Proporsionalitas dan Azas Profesionalitas karena diterbitkannya Objek sengketa a quo oleh Tergugat merupakan tindakan yang tidak cermat dan tidak hati-hati;-------------------------------15. Dari uraian-uraian di atas, terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum sebab :-------------------------------------------------------------------------a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2 huruf a UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;------------------------------------------------------------------------------b. Telah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --------------------------------------------------------------------c. Bertentangan dengan Pasal 12, tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Pasal 14 tentang Pengukuran dan Pemetaan, Pasal 17, 18



dan 19 tentang Penetapan Bidang-bidang Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;---Oleh karenannya Surat Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah;--------16. Bahwa untuk menguji Surat Keputusan tersebut apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat diuraikan sbb :--------------------------------------------------------- Bahwa Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik adalah salah satu dasar pengujian untuk membatalkan Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, dalam hal ini adalah diterbitkannya objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 6168, desa Jake, tanggal 13 Juli 1994, dengan Gambar Situasi Nomor : 339/B/1994, tanggal 9 April 1994, dengan luas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI;---------------------------------------------- Bahwa mengenai Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah azas Kecermatan/Ketelitian yang merupakan salah satu azas formal mengenai pembentukan keputusan, sebagaimana dapat kita kutip pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II hal. 179 yang menyebutkan “yang dimaksud dengan azas



Kecermatan/Ketelitian adalah azas kecermatan formal, dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan Keputusan tersebut”;----------------------------------------------------------------------------Sehingga

dapat

diambil

pengertian

bahwa

azas

Kecermatan

merupakan salah satu azas formal di dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas Kecermatan di sini dimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara diisyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fata yang relevan dari semua yang terkait tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antara manusia dan kalau perlu juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga;---------17. Bahwa disamping melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Tergugat

dalam

mengeluarkan

Surat

Keputusan

juga

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat diuraikan sbb :----------------------------------------------------------------- Bahwa peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar oleh Tergugat adalah Pasal 12 ayat (1) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Pasal 14 tentang Pengukuran dan Pemetaan, Pasal 17, 18 dan 19 Tentang Penetapan Bidang-bidang Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana

dalam

menerbitkan

objek

perkara

Tergugat

tidak

didasarkan pada fakta yang sebenarnya;------------------------------------



18. Bahwa dari uraian di atas maka dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku, serta Tergugat juga telah melanggar AzasAsas Umum Pemerintahan yang Baik, karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak cermat, tidak teliti dan kurang hatihati dalam mengeluarkan objek sengketa dan Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karena itu keputusan Tergugat telah mengandung cacat hukum dan untuk itu harus dinyatakan batal atau tidak sah;------------------------------------------19. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah maka berdasarkan hukum pula agar Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor : 6168, tanggal 13 Juli 1994, Desa Jake dengan Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 dengan luas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI, yang terletak di Jl. Raya Pekanbaru Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi;---------------------------------------Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat memberikan putusan yang amarnya sbb :----------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 6168 Desa Jake tanggal 13 Juli 1994



dengan Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 dengan luas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI;-------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 6168 Desa Jake tanggal 13 Juli 1994 dengan Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 dengan luas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI,

dan

mencoretnya

dari

Buku

Tanah

pada

Kantor

Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi; ------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; --------------------------------------------------------------------Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah hadir menghadap kuasa hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;----------------------------------------------------------------------------------------Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 26 September 2013 telah mengajukan Jawaban, yang isi Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :-----------------------------DALAM POKOK PERKARA;----------------------------------------------------------1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;------------------------------------------------------------------------2. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6168 tahun 1994 tanggal 13 Juli 1994 terletak di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Indragiri Hulu sekarang Kabupaten Kuantan Singingi Gambar Situasi Nomor 339/B/1994 tanggal 9 April 1994 luas 19.665 M2, atas nama Bustami telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973



tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, dan penerbitannya dipastikan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;--------------------------------------------------------------------------3. Bahwa TERGUGAT adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan pendelegasian wewenang hak menguasai negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, salah satu diantaranya untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa (memberikan hak atas tanah terhadap tanah negara atau memberikan pengakuan terhadap tanah dengan hak adat), oleh karena itu merupakan tugas dan kewenangan TERGUGAT untuk menerbitkan Sertipikat Hak MIlik Nomor : 6168 Tahun 1994 tanggal 13 Juli 1994 terletak di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Indragiri Hulu sekarang Kabupaten Kuantan Singingi Gambar Situasi Nomor 339/B/1994 tanggal 9 April tahun 1994 luas 19.665 M2 atas nama Bustami;-----------------------------Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan TERGUGAT tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :---------DALAM POKOK PERKARA: -----------------------------------------------------------1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -------------------------2. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak MIlik Nomor : 6168 Tahun 1994 tanggal 13 Juli 1994 terletak di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Indragiri Hulu sekarang Kabupaten Kuantan Singingi Gambar Situasi Nomor 339/B/1994 tanggal 9 April tahun 1994 luas 19.665 M2 atas nama Bustami telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; --------------------------------------------------------------



3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; ---------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dipanggil dan datang menghadap kepada Majelis Hakim yaitu Kuasa Hukum pihak ketiga (BUSTAMI) dengan maksud untuk ikut serta sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa ini dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2013, yang mana dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2013 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :------MENGADILI : 1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Bustami;--------------------------2. Menyatakan

Bustami

sebagai

pihak

dalam

perkara

Nomor

:

19/G/2013/PTUN-Pbr dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;--3. Menetapkan biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan Putusan akhir dalam perkara ini; --------------------------------------------------Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013, yang isi Jawaban Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :--------------------I. DALAM EKSEPSI----------------------------------------------------------------------1.

Bahwa hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa Gugatan Penggugat, karena gugatan Penggugat lebih menitik beratkan pada masalah hak kepemilikan tanah oleh karenanya yang berwenang adalah Peradilan Umum;-------------------

2.

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi



sebagaimana dalam SHM No.: 6168, desa Jake, tanggal 13 Juli 1994, Surat Ukur (gambar Situasi) No.: 339/B/1994 tanggal 9 April 1994 dengan luas 19.665 M2 atas nama Bustami yaitu pada tahun 1994 sedangkan Penggugat baru mengetahui adanya sertipikat dimaksud berdasarkan pengaduan Penggugat pada tanggal 22 Februari 2013 dengan No.: Lp/01/II/S.2013;-----------------------------3.

Bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur (obscuur libel) karena dalam gugatan Penggugat yang dijjadikan obyek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No.: 6168. Desa Jake, tanggal 13 Juli 1994, Surat Ukur (Gambar Situasi) No.: 339/B/1994 tanggal 9 April 1994 dengan luas 19.665 M2 atas nama Bustami, sedangkan dalam dasar dan alasan gugatan disebutkan obyek gugatan final adalah semenjak Tergugat mengeluarkan ”berita acara pemeriksaan fisik dan penelitian atas SHM No.: 369, desa Jake tanggal 27 Nopember 2001 dengan surat ukur Nomor 14/jake/2001 tanggal 6 Nopember 2001 seluas 13.363 M2 atas nama Baidar”, Bahwa terhadap berita acara aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bisa dikatakan sebagai obyek gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena berita acara tersebut bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak bersifat final, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 3 UU No.: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. UU No.: 9 Tahun 2004 Perubahan Atas UU No.: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. UU No.: 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU No.: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----------------------------------------------



4.

Bahwa gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) karena antara posita dan petitum saling bertentangan dimana dalam posita menitik beratkan pada berita acara pemeriksaan fisik dan penelitian atas Sertipikat Hak Milik No.: 369 (pengganti), Desa Jake tanggal 27 Nopember 2001, dengan surat ukur Nomor 14/Jake/2001, tanggal 6 Nopember 2001, dengan luas 13.363 M2, sedangkan dalam petitumnya membatalkan sertipikat Hak Milik No.: 6168, desa Jake, tanggal 13 Juli 1994, Surat Ukur (Gambar Situasi) No.: 339/B/1994 tanggal 9 April 1994 dengan luas 19.665 M2 atas nama Bustami;------------------------------------------------------------------------------

II. DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------1.

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara;-------------------------------------------------------------

2.

Bahwa Tergugat II Intervensi, menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;----------------------------------------------------------------------

3.

Bahwa Tergugat II Intervensi pemilik sah atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 6168 Desa Jake, Surat Ukur (Gambar Situasi) Tanggal 9 April 1994 No.: 339/B/1994, Luas 19.665 M2, SHM aquo diterbitkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan

Nasional

Propinsi

Riau,

Nomor

SK

:

1069/520/24.08/1994, Tanggal 12 Juni 1994, dan penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.: 5 Tahun 1973 tentang



Ketentuan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;---------4.

Bahwa tanah SHM No.: 6168 Desa Jake, Surat Ukur (Gambar Situasi) Tanggal 9 April 1994 No.: 339/B/1994, Luas 19.665 M2 diperoleh oleh Tergugat II Intervensi karena pada tanggal 31 Januari 1992 Tergugat II Intervensi memberikan ganti rugi kepada saudara Joyo Astro sebagaimana tertuang dalam surat keterangan ganti kerugian (SKGR) yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II Intervensi dengan saudara Joyo Astro;-----------------------

5.

Bahwa semenjak Tergugat II Intervensi memberikan Surat Keterangan Ganti Kerugian kepada saudara Joyo Astro, Tergugat II Intervensi bersama keluarganya telah tinggal dan menetap diatas tanah aquo, dan setelah keluar SHM No.: 6168 Desa Jake, Surat Ukur (Gambar Situasi) Tanggal 9 April 1994 No.: 339/B/1994, Luas 19.665 M2, Tergugat II Intervensi telah mendirikan tembok pagar diatas tanah a quo;----------------------------------------------------------------

6.

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun semenjak tinggal dan menetap serta mendirikan tembok diatas tanah SHM No. 6168 Desa Jake, Surat Ukur (Gambar Situasi) Tanggal 9 April 1994 No. 339/B/1994, Luas 19.665 M2, tiba-tiba pada tanggal 21 Februari 2012 menerima surat dari Penggugat Prihal “Pengosongan lahan diatas Hak Milik No.: 369 Th 2001”. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi merasa sah sebagai pemilik tanah yang dikalim oleh Penggugat tersebut maka Tergugat II Intervensi tidak memberikan tanggapan atas surat



yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat II Intervensi tersebut;-----------------------------------------------------------------------------7.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2013 Tergugat II Intervensi memperoleh panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru

sebagaimana

surat

panggilan

No.:

19/G/2013/PTUN-Pbr, tentang adanya gugatan dalam perkara No. 19/G/2013/PTUN-Pbr, yang diajukan oleh Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Tergugat;----------------------------------------------------------------------------8.

Bahwa Penggugat tidak punya kepentingan hukum mengajukan gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik No.: 6168, desa Jake, tanggal 13 Juli 1994, Surat Ukur (Gambar Situasi) No.: 339/B/1994 tanggal 9 April 1994 dengan luas 19.665 M2 atas nama Bustami karena Tergugat II Intervensi adalah sah sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik No.: 6168, desa Jake, bahwa sebelum terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 6168, desa Jake, tanggal 13 Juli 1994, Gambar Situsasi Nomor 339/B/1994 tanggal 9 April 1994 dengan luas 19.665 M2 atas nama Bustami, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan-keberatan pada saat dilakukan pengukuran sehingga terhadap sertipikat aquo adalah sah milik Tergugat II Intervensi;----------------------------------------------------------------------------

9.

Bahwa Penggugat telah mensertipikatkan tanah perkara dengan sertipikat No. 369 (Penggugat), Desa Jake tanggal 27 Nopember 2001, dengan surat ukur No.: 14/Jake/2001, tanggal 6 Nopember 2001, dengan luas 13.363 M2 adalah tidak sesuai dengan



Peraturan Pemerintah No.: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 karena tanah terperkara aquo telah terlebih

dahulu

disertipikatkan

oleh

Tergugat

II

Intervensi

sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No.: 6168, Desa Jake atas nama Bustami;---------------------------------------------------------------------10. Bahwa tidak benar terdapat tumpang tindih (overlapping) tanah seluas 3.694 M2 diatas tanah Sertipikat Hak Milik No. 6168, Desa Jake, tanggal 13 Juli 1994, Surat Ukur (Gambar Situasi) No.: 339/B/1994 tanggal 9 April 1994 dengan luas 19.665 M2 atas nama Bustami karena tanah seluas 3.694 M2 adalah merupakan bagian dari luas tanah 19.665 M2 dalam Sertipikat Hak Milik No.: 6168, atas nama Bustami sehingga Tergugat menerbitkan Sertipikat No.: 369 (Pengganti), Desa Jake tanggal 27 Nopember 2001, dengan Surat Ukur Nomor 14/Jake/2001, tanggal 6 Nopember 2001 adalah tidak sah;----------------------------------------------------------------------------11. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa tanah yang seluas 3.694 M2 adalah tumpang tindih (overlapping) dengan Sertipikat Hak Milik No.: 6168, Desa Jake, tanggal 13 Juli 1994, Surat Ukur (Gambar Situasi) No.: 339/B/1994 tanggal 9 April 1994 dengan luas 19.665 M2 atas nama Bustami adalah tidak benar karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 6168, desa Jake, tanggal 13 Juli 1994, Surat Ukur (Gambar Situasi) No.: 339/B/1994



tanggal 9 April 1994 dengan luas 19.665 M2 atas nama Bustami sudah sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum sesuai dengan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---------------------------------------------------------------------Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : --------------------------------I. DALAM EKSEPSI ---------------------------------------------------------------------1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----------------------------------2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel); ------------------3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -------------------II. DALAM POKOK PERKARA--------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; ------------------------------------------------------------------Bahwa

terhadap

Jawaban

Tergugat,

Penggugat

telah

menanggapi dengan Replik tertanggal 10 Oktober 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2013, sedangkan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi dengan Replik tertanggal 07 Nopember 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 07 Nopember 2013; -----------------------------------------------------------------------



Bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 10 Oktober 2013 yang menyatakan tetap pada dalil jawabannya, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan Duplik tertanggal 14 Nopember 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 14 Nopember 2013;-------------Bahwa

untuk

membuktikan

serta

menguatkan

dalil-dalil

gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta telah dicocokan dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-4 adalah sebagai berikut :------------------------------------------------------------1. Bukti P-1

:

Sertipikat Hak Milik No. 830 Desa Jake tanggal 10 September 1981, Surat Ukur No. 1071, tanggal 10 Juli 1981, Luas 13.363 M2 atas nama BAIDAR (Foto copy dari foto copy);------------------------------------------------------

2. Bukti P-2

:

Surat Keterangan Hak Milik No. 131/SK/1991, tanggal 20 November 1991, yang dikeluarkan Kepala Desa Jake (Foto copy sesuai dengan aslinya);--------------------

3. Bukti P-3

:

Sertipikat Hak Milik No. 369 (Pengganti) Desa Jake, tanggal

27

November

2001,

Surat

Ukur

No.

14/Jake/2001, tanggal 6 November 2001, Luas 13.363 M2 atas nama BAIDAR (Foto copy sesuai dengan aslinya);;-------------------------------------------------------------4. Bukti P-4

:

Surat dari Law Office Muharnis MS, SH, Nomor 30/MH/P/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012, kepada Kepala

Kantor


Pertanahan

Kabupaten

Kuantan


Singingi, Perihal Mohon Hasil Pemeriksaan Lapangan (Foto copy dari foto copy);--------------------------------------5. Bukti P-5

:

Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Penelitian Atas Hak Milik Nomor 369 Tahun 2001 seluas 13.363 M2 terletak di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 25 Maret 2013 (Foto copy sesuai dengan aslinya);---------------------------

Bahwa

untuk

membuktikan

serta

menguatkan

dalil-dalil

sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, adalah sebagai berikut : 1. Bukti T-1

:

Buku Tanah Hak Milik No. 6168 Desa Jake tanggal 13 Juli 1994, Gambar Situasi tanggal 9 April 1994 No. 339/R/1994 Luas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI (Foto copy sesuai dengan aslinya);---------------------------

2. Bukti T-2

:

Gambar Situasi Nomor 339/R/1994 atas nama Bustami (Foto copy sesuai dengan aslinya);---------------------------

3. Bukti T-3

:

Buku Tanah Hak Milik No. 369 Desa Jake tanggal 2711-2001,

Surat

Ukur

tanggal

6-11-2001,

No.

14/Jake/2001 Luas 13.363 M2 atas nama BAIDAR (Foto copy sesuai dengan aslinya);--------------------------Bahwa

untuk

membuktikan

serta

menguatkan

dalil-dalil

sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II



Intv.-1 sampai dengan T.II Intv.-5 serta telah dicocokan dengan aslinya kecuali bukti T.II Intv.-2 dan T.II Intv.-4 adalah sebagai berikut : -------------1. Bukti T.II.Intv-1 :

Sertipikat Hak Milik No. 6168 Desa Jake tanggal 13 Juli 1994, Gambar Situasi tanggal 9 April 1994 No. 339/R/1994 Luas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI (foto copy sesuai dengan aslinya);-------

2. Bukti T.II.Intv-2 : Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 31 Januari 1992 antara Joyo Astro dengan Bustami (foto copy dari foto copy); --------------------------------3. Bukti T.II.Intv-3 : Setoran Tunai PBB Tahun 2013 di Bank BNI, atas nama SISENG NOP. 141202003800900450 (foto copy sesuai dengan aslinya); ---------------------------4. Bukti T.II.Intv-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, nama wajib pajak : SISENG, Letak objek pajak Dsn Perhentian Buayan RT. 004 RW. 02 Desa Jake, Kuantan Tengah, NOP 14.12.020.038.009-0045.0 tanggal 01 April Juli 2013 (foto copy dari foto copy); --------5. Bukti T.II.Intv-5 : Surat Tanda Setoran (STTS) 2013, nama wajib pajak : SISENG, Letak objek pajak Kuantan Tengah, Desa Jake NOP 14.12.020.038.0090045.0 tanggal bayar 22 Juli 2013 (sesuai dengan aslinya);-------------------------------------------------------Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : --------------------------



1. PETRO HANDAYANI, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan tidak di bawah sumpah sebagai berikut :-------------------------- Bahwa Saksi sebagai anak dari Penggugat atau Baidar; ---------------- Bahwa Penggugat mempunyai tanah di Desa Jake yang luasnya 13.363 M2; ---------------------------------------------------------------------------- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat, dahulu atas nama ayah Saksi yang dibuat pada tahun 1981 dan sekarang atas nama Baidar yang terbit tahun 2001; ------------------------------------------------------------ Bahwa sertipikat tahun 1981 dikeluarkan oleh BPN Indragiri Hulu, sedangkan sertipikat tahun 2001 dikeluarkan oleh BPN Kuansing;---- Bahwa tanah tersebut dari Pak Joyo tetapi tidak tahu kapan persisnya dibeli dan saat ini ditanami pohon karet; ------------------------ Bahwa Saksi tidak tahu proses jual beli tanah milik Baidar dan Bustami; ------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tahu batas-batas sempadannya; ------------------------------ Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Bustami; -------------------------- Bahwa Bustami membeli tanah dari Pak Joyo; ----------------------------- Bahwa Saksi tahu setelah diukur ulang oleh BPN Kuansing ada sebagian tanah milik Penggugat yang terambil oleh sertipikat milik Bustami dengan luas + 3 ribuan meter persegi; ---------------------------- Bahwa Saksi sudah tahu sejak tahun 2007 tanah milik Baidar bermasalah dengan tanah Bustami; ------------------------------------------- Bahwa Baidar hadir saat dilakukan pengukuran ulang pada tahun 2007 dan Marjohan dari aparat Desa, Bustami tetapi Saksi tidak ikut; - Bahwa Saksi ikut saat dilakukan pengukuran ulang oleh Pak Ujang dari BPN Kuansing; ----------------------------------------------------------------



- Bahwa yang mengajukan pengukuran ulang dari keluarga Saksi dengan 3 kali permohonan dan terakhir pada tahun 2012; -------------- Bahwa yang hadir saat itu adadah Saksi, Baidar BPN, Bustami dan Pak Jum; ------------------------------------------------------------------------------ Bahwa Saksi kenal dengan Marjohan yang dulu sebagai Wali atau Kepala Desa; ------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi hanya dilokasi tanah milik Baidar saat dilakukan pengukuran tanah milik Bustami; ----------------------------------------------2. JUMASRIL, S.Pd., yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :------------------------------------------------- Bahwa Saksi ada memiliki tanah dari tahun 1997 dan dekat dengan Baidar; --------------------------------------------------------------------------------- Bahwa tanah Saksi sudah memiliki sertipikat; ------------------------------- Bahwa Saksi mendapatkan tanah dari Rosmina dengan harga 6 juta rupiah + 1 hektar; ------------------------------------------------------------------- Bahwa tanah milik Baidar yang luasnya 2 hektar saat itu diolah oleh suaminya yang saat itu ditanami pohon karet dengan program SRDP; ---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa program SRDP dimulai tahun 1981 sampai tahun 1982; ------- Bahwa Saksi tahu tanah Bustami yang terletak disebelah kanan Baidar; --------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak tahu tanah siapa yang lebih dahulu memiliki tanah antara Baidar dengan Bustami; ------------------------------------------------- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan Zulfahmi, Jalan dan sungai dan Baidar; ---------------------------------------------------------------------------



- Bahwa Saksi tahu dari cerita Baidar telah terjadi tumpang tindih antara tanah Baidar dengan tanah Bustami yang luasnya 22 meter; - Bahwa tanah Saksi terletak disebelah Timur tanah Baidar sedangkan tanah Bustami terletak sebelah Barat tanah Baidar ;----------------------- Bahwa Saksi tidak tahu diatas sebagian tanah Baidar ada terbit sertipikat lain; ------------------------------------------------------------------------ Bahwa diatas tanah milik Bustami saat ini berdiri rumah permanen;--- Bahwa saat ini tanah Baidar tidak ada yang mengurus; ------------------ Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada batas antara tanah Baidar dengan Bustami; -------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa SHM Baidar dijaminkan pada sebuah Bank; -------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar BRI Taluk Kuantan trebakar;-- Bahwa ada pada tahun 2013 BPN mendatangi lokasi untuk mengukur tanah Baidar dan Saksi ikut hanya satu kali serta hasilnya tidak tahu; ----------------------------------------------------------------------------- Bahwa yang hadir saat itu Baidar, Bustami dan 3 orang dari BPN Kuansing;------------------------------------------------------------------------------ Bahwa ada anggota polisi yang keberatan saat pengukuran tetapi Saksi tidak tahu namanya; ------------------------------------------------------Bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : -----------------------------------------------------------------------------------1. MARJOHAN, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : ---------------------------------------------------



- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa yang ketiga dari tahun 1980 sampai dengan 1996; -------------------------------------------------------------- Bahwa Kepala Desa Pertama bernama Rani dan kedua Johar Aziz; - Bahwa Saksi kenal dengan Joyo Astro tetapi sekarang sudah meninggal dan tidak ingat kapan meninggalnya; --------------------------- Bahwa Saksi kenal dengan Siseng alias Bustami; ------------------------- Bahwa Bustami memiliki tanah dari Joyo Astro dan Saksi tidak ingat kapan Bustami membelinya serta berapa luasnya; ----------------------- Bahwa Saksi kenal dengan Baidar; -------------------------------------------- Bahwa Saksi tahu ada komplai dari Baidar karena sebagian tanahnya termakan tetapi tidak ingat tahunnya; ---------------------------- Bahwa tanah Baidar saat ini tidak ditanami; --------------------------------- Bahwa Saksi tahu tanah Bustami terletak di sebelah Barat tanah Baidar; --------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi pernah diundang ke rumah Baidar dan kapasitasnya sebagai saksi yang saat itu hadir antara lain Bustami, Baidar, Sekdes dan Joyo Astro; ----------------------------------------------------------- Bahwa saat dilakukan pengukuran tanah milik Bustami saat itu tidak ada pihak yang keberatan; ------------------------------------------------------- Bahwa Sekdes yang hadir saat dilakukan pengukuran tanah milik Bustami karena Saksi yang memerintahkan; -------------------------------- Bahwa dari BPN yang hadir bernama Febriyanto alias Ujang; ---------- Bahwa berkas dibawakan kepada Saksi untuk ditandatangani tetapi tidak ingat namanya; --------------------------------------------------------------- Bahwa tidak ada perubahan jumlah luas tanah milik Bustami dari dahulu sampai sekarang; ---------------------------------------------------------



- Bahwa Saksi tidak ingat apakah dikantor Desa atau dirumah saat tanda tangan SKGR tahun 1994; ----------------------------------------------- Bahwa saat itu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa;----------- Bahwa masa jabatan kepala Desa selama 8 tahun; ----------------------- Bahwa ada program SRDP mulai tahun 1977 sampai 1989; ------------ Bahwa baru sekitar tahun 1997 ada pihak lain yang keberatan yaitu Baidar; --------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tahu dari ucapan lisan mengenai Baidar memperoleh tanah dari suaminya dan Joyo Astro; ------------------------------------------ Bahwa Saksi pernah turun ke lokasi saat terjadi jual beli antara Joyo Astro dengan Bustami; ------------------------------------------------------------ Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Bustami yaitu sebelah Timur Bu Baidar, Barat Jalan Raya, Utara Kebun, Selatan Kebun Cina; ----- Bahwa Saksi dulu sering melewati tanah milik Bustami yang diatasnya

ada

bangunan

rumah

tetapi

tidak

ingat

kapan

dibangunnya; ------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli antara Joyo Astro dan Asrilyu;-------- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Asrilyu meninggal dunia; ---------------- Bahwa Saksi pernah melihat tanah milik Baidar yang lokasinya terletak di kebun nanas tetapi tidak tahu luasnya; -------------------------- Bahwa Saksi tahu kalau tanah Baidar sudah memiliki sertipikat tetapi tidak tahu berapa nomornya; ---------------------------------------------------- Bahwa Saksi tahu baru-baru ini adanya tumpang tindih antara tanah Baidar dengan tanah Bustami; -------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dilakukan pengukuran tanah Baidar;



- Bahwa pada tahun 2007 Saksi pernah hadir di lokasi tanah sengketa yang hadir saat itu Bustami, Baidar dan BPN;------------------------------- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya tanah milik Baidar yaitu sebelah barat Bustami, sebelah Timur tidak tahu, Utara Kebun Karet, Selatan Jalan Raya; --------------------------------------------------------------------------- Bahwa diatas tanah Baidar ada Pohon Kurma, Karet dan tidak tahu persis siapa yang mengolahnya; ------------------------------------------------ Bahwa ada pagar pembatas yang dipasang oleh Bustami antara tanah Baidar dengan tanah Bustami; ------------------------------------------ Bahwa Saksi tidak tahu selisih jumlah luas antara tanah Baidar dan Bustami; ------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Pak Joyo yang mendatangi Saksi saat meminta tanda tangan SKGR; --------------------------------------------------------------------------------- Bahwa tanah Saksi tidak ada pengurangan luas akibat terkena jalan; 2. MOKHAMMAD YUSUF, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :------------------------------------------------- Bahwa Saksi menikah tahun 1988; -------------------------------------------- Bahwa Saksi pernah tahu Pak Joyo menjual tanah kepada Bustami yang luasnya + 4 Hektar; --------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak tahu apakah yang dijual saat itu dan sekarang ini diributkan oleh Baidar; ------------------------------------------------------------- Bahwa ada pagar dan rumah permanen diatas tanah Bustami ; ------- Bahwa pagar terbuat dari kayu mati sebagai pembatas antara tanah Baidar dengan tanah Bustami; -------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa Pak Joyo mendapat tanah, tetapi menurut cerita orang-orang, Ia mendapat dari Pak Koramil; ------------



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Pak Koramil karena belum pernah berjumpa; ----------------------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas yang dijual ke Bustami dan Asril Yo; -------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa nama Baidar didengar Saksi baru-baru ini; ------------------------ Bahwa Saksi tidak tahu nama Asril Yo; --------------------------------------- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah sengketa karena sering melewatinya; - Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah sengketa telah bersertipikat; 3. SARIJAH, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-------------------------------------------------------------- Bahwa Saksi sudah 15 tahun tinggal di atas tanah Bustami dan selama ini tidak pernah ada yang komplain; --------------------------------- Bahwa tanah Bustami saat ini ditanami karet, pohon pinang; ----------- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dari siapa Bustami memperoleh tanah; ---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa tanah Bustami ada pohon karet sebagai pagar, tetapi tidak tahu siapa yang menanamnya; -------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Baidar dan tidak pernah bertemu dengan anak dari Baidar; --------------------------------------------------------- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2001 ada orang BPN yang datang untuk melakukan pengukuran di sebelah tanah Bustami; ------ Bahwa Saksi pernah tahu ada dilakukan pengukuran terhadap tanah Bustami dan saat itu tidak ada yang komplain; ----------------------------Bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 18



Februari 2014 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 18 Februari 2014;--------------------------------------Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;-----------------------------Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan untuk mempersingkat isi putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Persidangan

serta

merupakan

satu

kesatuan

yang

tidak

terpisahkan dengan putusan ini;------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut, pada pokoknya Penggugat telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaitu : ----------------------------------------------- Sertipikat Hak Milik Nomor 6168, Desa Jake tanggal 13 Juli 1994, Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 seluas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI;-----------------------------------------------Karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya

asas kecermatan

sehingga merugikan

kepentingan

Penggugat ;----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor : 19/G/2013/PTUN-Pbr yang pada pokoknya menetapkan BUSTAMI



sebagai pihak dalam perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN-Pbr serta mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ;------------------------------DALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 September 2013 tanpa mengajukan eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Oktober 2013, dimana memuat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-------------------1. Bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat, karena gugatan Penggugat lebih menitikberatkan pada masalah hak kepemilikan tanah oleh karenanya yang berwenang adalah Peradilan Umum ; ------------------------------------2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena sertipikat yang diterbitkan

oleh

Tergugat

atas

nama

Tergugat

II

Intervensi

sebagaimana dalam SHM No. 6168, desa Jake, tanggal 13 Juli 1994, Surat Ukur (Gambar Situasi) No : 339/R/1994 tanggal 9 April 1994 dengan luas 19.665 M2 atas nama Bustami yaitu pada tahun 1994 sedangkan Penggugat baru mengetahui adanya sertipikat dimaksud berdasarkan pengaduan Penggugat pada tanggal 22 Februari 2013 dengan No.: Lp 01/II/S.2013 ; ------------------------------------------------------3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) karena antara posita

dan

petitum saling

bertentangan

dimana

dalam posita

menitikberatkan pada berita acara pemeriksaan fisik dan penelitian atas Sertipikat Hak Milik no : 369 (pengganti), Desa Jake tanggal 27 Nopember 2001 dengan luas 13.363 M2, sedangkan dalam petitumnya



membatalkan Sertipikat Hak Milik No : 339/R/1994 tanggal 9 April 1994 dengan luas 19.665 M2 atas nama Bustami ; ----------------------------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsieksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 1 termasuk kategori eksepsi tentang Kewenangan Absolut, sedangkan eksepsi angka 2 dan angka 3 termasuk kategori eksepsi lainlain, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi tersebut akan diputus dalam putusan akhir bersamaan dengan pokok perkara, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan eksepsi angka 1 tentang Kewenangan Absolut sebagai berikut ;----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “Undang-Undang “Pengadilan

Peradilan

bertugas

dan

Tata

Usaha

berwenang

Negara)

memeriksa,

menyebutkan memutus

dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang hukum Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha



Negara,

termasuk

sengketa

kepegawaian

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku”; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tentang dasar gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada surat gugatan dan Replik, yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 6168, Desa Jake tanggal 13 Juli 1994, Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 seluas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI, sertipikat a quo adalah termasuk

kedalam

pengertian

Keputusan

Tata

Usaha

Negara

sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa ruang lingkup permasalahan yang dimohonkan Penggugat untuk diuji pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai keabsahan penerbitan sertipikat obyek sengketa bukan mengenai keabsahan kepemilikan dari segi hak keperdataannya ; ----------Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa in casu merupakan sengketa Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak ; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 tentang Gugatan Telah Lewat Waktu sebagai berikut ;-------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara”. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 yang berbunyi: “Bagi pihak yang tidak dituju dalam surat keputusan tersebut (pihak ketiga), penghitungan tenggang waktu tersebut dihitung secara kasuistis, yaitu dihitung 90 hari sejak saat pihak

ketiga

tersebut

mengetahui

secara

sah

menurut

hukum”.

Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 mengatur kaidah hukum : “Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dihitung

secara

kasuistis

sejak

pihak

ketiga

merasa

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ‘;---------------Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kepentingan yang dirugikan juga menjadi syarat

dalam

menentukan

tenggang

waktu

pengajuan

gugatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----------------------------Menimbang,

bahwa

memperhatikan

uraian

dasar

gugatan

Penggugat dihubungkan dengan surat keputusan obyek sengketa (vide bukti T-1=T.II.Int-1), ternyata Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju dalam sertipikat obyek sengketa, sehingga dengan demikian



penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah

dihitung

secara

kasuistis

sejak

saat

Penggugat

merasa

kepentingannya dirugikan dan sudah mengetahui adanya sertipikat obyek sengketa secara sah menurut hukum ;-----------------------------------------------Menimbang,

bahwa

dalam

uraian

gugatannya

Penggugat

mendalilkan baru mengetahui sertipikat obyek sengketa pada tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Penelitian Atas Hak Milik Nomor : 369 Tahun 2001 seluas 13.363 M2 terletak di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dimana menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan adalah pada saat Penggugat mengetahui bahwa diatas tanah hak milik Penggugat telah terjadi tumpang tindih berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Penelitian Atas Tanah Hak Milik Nomor : 369 Tahun 2001 pada tanggal 25 Maret 2013 (vide bukti P-5) ;-------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-5 dikaitkan dengan waktu pengajuan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2013, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 tentang Gugatan Telah Lewat Waktu tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ;-------



Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) sebagai berikut ;-------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa uraian eksepsi tersebut tidak bersifat ekseptif karena telah mencakup uraian materi atau permasalahan yang menjadi pokok sengketa yang akan diuraikan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) harus dinyatakan ditolak ;-------Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut ;---------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ---------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

dalil-dalil

gugatan

Penggugat

adalah

sebagaimana tersebut di atas ;---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pokok perkaranya menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6168, Desa Jake tanggal 13 Juli 1994, Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 seluas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI (obyek sengketa) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;--------------------------------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :------------------------------------- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 6168 tanggal 13 Juli 1994, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu, Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 seluas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau tanggal 12 Juni 1994 Nomor SK : 1069/520/24.03/1994 (vide bukti T-1, T.II.Int-1 dan T-2) ;---------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah diatas sertipikat obyek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian kepada Joyo Astro tanggal 31 Januari 1992 (vide bukti T.II.Int-2) ;------------------------ Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 369 (Pengganti) tanggal 27 November 2001, terletak di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Surat Ukur No. 14/Jake/2001/ tanggal 6 November 2001, luas 13.363 M2 atas nama BAIDAR diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Pengganti Hak Milik Nomor : 830/Jake tanggal 10 September 1981 (vide bukti P-3 dan T-3) ;------------------------------------------------------------- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 telah dilakukan Pemeriksaan Fisik dan Penelitian atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 369 Tahun 2001 Surat Ukur Nomor : 14/Jake/2001 tanggal 6 November 2001 seluas 13.363 M2 atas nama BAIDAR (vide bukti P-5) ;----------------------------------------



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MARJOHAN dan JUMASRIL, S.Pd. menerangkan bahwa batas tanah Baidar pada sebelah barat adalah berbatasan dengan tanah Bustami ;-------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Surat Gugatan dan Replik Penggugat dan Jawaban serta Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi, permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah :-------------------- Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 6168 tanggal 13 Juli 1994, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu, Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 seluas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI yang menjadi surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dengan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---------------------------------------Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 6168 tanggal 13 Juli 1994, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu, Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 seluas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI (obyek sengketa) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (sebelum terjadi pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undangundang Nomor : 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan



Singingi, dan Kota Batam yang disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999) dimana proses penerbitan sertipikat obyek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, oleh karena itu pengujian baik dari segi kewenangan maupun segi prosedural dan substansinya diuji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Milik Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa ;-----Menimbang, bahwa dasar kewenangan penerbitan sertipikat diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yang menyebutkan : “Wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah, dengan peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Wakil Pemerintah”. Selanjutnya pada Pasal 2 huruf (a) peraturan tersebut menyebutkan : “Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai : a. permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara dan menerima pelepasan hak milik yang luasnya :



a.1. untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi);---------------------------------------------------------------------a.2. untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) ;----------------------------------------------------------------------Seterusnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun

1973

tentang

Ketentuan-Ketentuan

Mengenai

Tata

Cara

Pemberian Hak Atas Tanah Pasal 7 ayat (1) menyebutkan : “Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan yang bersangkutan, sedang wewenang untuk memutus ada pada Gubernur Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria Provinsi atas nama Gubernur Kapala Daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohonkan itu, yang disusun menurut Contoh VI.”;-------Menimbang, bahwa mencermati bukti T-1, bukti T-2 dan bukti T.II.Int-1 berupa Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6168, Desa Jake tanggal 13 Juli 1994, Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 seluas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI, dalam halaman Pendaftaran Pertama huruf (d) disebutkan bahwa Surat Keputusan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi

1069/520/24.03/1994,

Riau

Tanggal

selanjutnya

2 pada

Juni

1994

Gambar

Nomor

Situasi

SK

:

Nomor

:

339/R/1994 disebutkan keadaan tanah : sebidang tanah untuk pertanian kecil, luas : 19.665 M2 (Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi) dan sertipikat obyek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (setelah pemekaran wilayah



pada tahun 1999 menjadi Kabupaten Kuantan Singingi), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 huruf (a).a.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis dari segi Kewenangan Materi/Racione Material, Kewenangan Waktu/Racione Temporis dan Kewenangan Tempat/Racione Loci, Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor : 53 Tahun 1999 merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Indragiri Hulu) berwenang menerbitkan sertipikat obyek sengketa ;---------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tentang prosedur penerbitan sertipikat obyek sengketa ;------------------------Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan peralihan hak atas tanah (obyek sengketa a quo) diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah khususnya pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 yang prosesnya diawali dengan permohonan untuk mendapatkan tanah Negara dengan Hak Milik yang diajukan oleh pemohon kepada pejabat yang berwenang yang bersangkutan yang memuat keterangan pemohon, tanahnya, statusnya, jenis, penguasaan dan penggunaannya (vide Pasal 4 ayat 1 dan 2). Selanjutnya setelah permohonan pemohon diterima, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota meneruskan proses permohonan tersebut yaitu :-------------------------------------------------------------------------------



- Memerintahkan Kepala Seksi Pengurusan Hak yang bersangkutan agar mencatat didalam daftar Permohonan Hak Milik menurut Contoh II yang disediakan untuk itu dan memeriksa apakah keterangan yang dimaksud dalam Pasal 4 sudah lengkap (vide Pasal 5 huruf a) ;----------------------- Memanggil pemohon untuk melengkapi keterangan yang belum lengkap dan membayar persekot biaya yang diperlukan (vide Pasal 5 huruf b); ---------------------------------------------------------------------------------- Memerintahkan seksi-seksi Pendaftaran Tanah, Tata Guna Tanah dan Pengurusan Hak Tanah agar menyelesaikan bahan-bahan yang diperlukan antara lain : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Gambar Situasi/surat ukur, pertimbangan pemberian tanah (vide Pasal 5 huruf c) ;------------------------------------------------------------------------------------------- Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya bersama-sama dengan Camat, Kepala Desa dan wakil dari instansi lainnya yang ditetapkan

dalam

SK

Mendagri

No.

SK.142/DJA/1973,

untuk

mengadakan pemeriksaan setempat (vide Pasal 5 huruf d) ;-------------- Mengirimkan berkas permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Provinsi disertai pertimbangan yang disusun menurut Contoh V (vide Pasal 5 huruf d) ;-------------------------------------- Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan, maka Kepala Direktorat Agraria Proninsi atas nama Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohonkan itu (vide Pasal 7) ;-------------------------------------------------------------------------- Setelah semua syarat dipenuhi dan kewajiban yang ditentukan telah dipenuhi, maka Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan



melakukan pendaftarannya dalam buku tanah dan penerbitan sertipikat haknya menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 (vide Pasal 10) ;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan surat-surat dalam proses penerbitan sertipikat yaitu antara lain surat permohonan dari pemohon, Risalah Tanah, Surat Keputusan Pemberian Hak baik terhadap sertipikat hak milik atas nama Penggugat maupun terhadap sertipikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi ;---------------Menimbang, bahwa dalam rangka memperoleh kebenaran materil, berdasarkan ketentuan Pasal 85 angka (1), (2) dan (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim telah memanggil Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Panggilan Nomor : 19/G/2013/PTUN-PBR tanggal 22 Januari 2014 untuk hadir di persidangan guna memperoleh penjelasan mengenai data-data ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat obyek sengketa maupun sertipikat hak milik Penggugat yang mana proses penerbitan kedua sertipikat tersebut berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (sebelum terjadi pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor : 53 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999) ;-------------------Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan tersebut, pada persidangan hari Selasa, tanggal 4 Februari 2014 dan tanggal 18 Februari 2014 telah datang menghadap di persidangan perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 88/570/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 dan Surat Keterangan Nomor :



142/411/II/2014 tanggal 17 Februari 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dokumen yang diminta oleh Majelis Hakim berupa Surat Warkah Hak Milik Nomor : 830 Desa Jake tanggal 10 September 1981 dengan Surat Ukur Nomor : 1071 tanggal 10 Juli 1981 luas ± 13.363 M2 atas nama Baidar dan Surat Warkah Hak Milik Nomor : 6168 Desa Jake tanggal 13 Juli 1994, Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994 tanggal 09 April 1994 seluas ± 19.665 M2 atas nama Bustami belum dapat ditemukan, oleh karena itu untuk menilai dan menguji penerbitan sertipikat obyek sengketa a quo Majelis Hakim akan menggunakan bukti-bukti surat dan keterangan saksi serta keterangan para pihak yang terungkap di persidangan ; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 angka (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Alat bukti ialah : -----------------------------------------------------------------------------------------a. Surat atau tulisan ;---------------------------------------------------------------------b. Keterangan ahli ;------------------------------------------------------------------------c. Keterangan saksi ;---------------------------------------------------------------------d. Pengakuan para pihak ;--------------------------------------------------------------e. Pengetahuan Hakim ; ----------------------------------------------------------------Selanjutnya ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian

diperlukan

sekurang-kurangnya

2

(dua)

alat

bukti

berdasarkan keyakinan Hakim”. ----------------------------------------------------Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam rangka memperoleh kebenaran materil Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti



baik surat, saksi, serta keterangan para pihak yang terungkap di persidangan berdasarkan keyakinan hakim, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut :---------------------------Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 2 disebutkan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 13.363 M2 yang terletak di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, dahulunya termasuk Kabupaten Indragiri Hulu dan sekarang termasuk ke wilayah Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut :------------------------- Sebelah Utara berbatas dengan……... Kebun Rakyat;------------------------ Sebelah Selatan berbatas dengan….. Jl. Pekanbaru ke Taluk Kuantan; - Sebelah Barat berbatas dengan……... Kebun Rakyat;------------------------ Sebelah Timur berbatas dengan…….. Kebun Rakyat;-----------------------dimana tanah tersebut diperoleh dari hasil olahan sendiri sebagai peserta proyek SRDP;-------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti P-1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 830/Desa Jake tanggal 10 September 1981 seluas 13.363 M2 atas nama Baidar, disebutkan Surat Ukur No. 1091/1981 tanggal 10 September 1981 dengan Nomor Hak : M.830 dengan batas-batas yaitu : --------------------------------------------------------------- Sebelah Utara berbatas dengan……... Kebun Rakyat;------------------------ Sebelah Selatan berbatas dengan….. Jl. Pekanbaru ke Taluk Kuantan; - Sebelah Barat berbatas dengan……... Kebun Rakyat;------------------------ Sebelah Timur berbatas dengan…….. Kebun Rakyat;-----------------------Selanjutnya mencermati bukti P-3 = T-3 berupa Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 369 (Pengganti) tanggal 27 November 2001, terletak di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi,



Surat Ukur No. 14/Jake/2001/ tanggal 6 November 2001, luas 13.363 M2 atas nama BAIDAR diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, pada lembar Pendaftaran Pertama kolom Penunjuk disebutkan : Buku tanah ini diterbitkan sebagai Pengganti Hak Milik Nomor : 830/Jake karena hilang, selanjutnya pada keterangan hal lain-lain disebutkan : Surat Ukur No. 14/Jake/2001 ini adalah kutipan dari Surat Ukur No. 1091/1981.M. 830 dengan batas-batas yang sesuai dengan batas-batas yang tercantum di dalam Surat Ukur pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 830/Desa Jake tanggal 10 September 1981 seluas 13.363 M2 atas nama Baidar. Dengan demikian, apabila kedua sertipikat tersebut dihubungkan satu sama lain sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 369 adalah sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 830/Jake, dimana hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 138 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blangko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 8 dan 9 disebutkan bahwa Penggugat mendengar adanya klaim dari pihak lain diatas tanah milik Penggugat atas nama



Bustami sehingga untuk memastikan hal tersebut, Penggugat principal telah mengirimkan surat maupun secara lisan kepada pihak Tergugat agar dapat dilakukan pengecekan ulang atas tanah terperkara apakah ada tumpang tindih dengan sertipikat lain atau tidak ;---------------------------------Menimbang, bahwa memperhatikan sertipikat obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 6168 tanggal 13 Juli 1994, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu, Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 seluas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu disebutkan batas-batas sebagai berikut :-------------------------------------- Sebelah Utara berbatasan dengan……………………..... Sarno;------------ Sebelah Selatan berbatasan dengan………………….... Jln. Raya Jake; - Sebelah Barat berbatasan dengan………………………. Yulianto;--------- Sebelah Timur berbatasan dengan ……………………... Aidar;------------(vide bukti T-1, T.II.Int-1 dan T.II.Int-2);--------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P-5 berupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Penelitian Atas Hak Milik Nomor : 369 Tahun 2001 seluas 13.363 M2 terletak di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 25 Maret 2013 diperoleh hasil temuan sebagai berikut :----------------------------------------------------------1. Bahwa status tanah yang diperiksa adalah Hak Milik No. 369 tahun 2001, Surat Ukur Nomor 14/Jake/2001 tanggal 6 November 2001 seluas 13.363 M2, pemegang hak adalah BAIDAR, alamat Jalan Imam Bonjol RT.03/08 Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi;-----------------2. Bahwa batas-batas tanah Hak Milik No.369 tahun 2001 saat pemeriksaan adalah berikut : --------------------------------------------------------



a. Utara berbatas dengan Baidar. -------------------------------------------------b. Timur berbatas dengan Jumasril, Spd, Hak Milik No. 1610 tahun 2009. ----------------------------------------------------------------------------------c. Selatan berbatas dengan Jalan Raya Teluk Kuantan-Pekanbaru. ----d. Barat berbatas dengan Bustami, Hak Milik No. 6168 tahun 1994. ----3. Bahwa pada batas sebelah Barat adalah Hak Milik No. 6168 tahun 1994 terdapat tumpang tindih seluas 3.694 M2 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) terhadap obyek yang diperiksa (Peta Situasi terlampir); ----------------------------------------------4. Bahwa kegiatan dengan hasil tersebut diatas disaksikan oleh : -----------1) Jumasril, S.Pd. selaku pemegang Hak Milik No. 1610 tahun 2009 tetangga batas sebelah Timur. -----------------------------------------------2) Bustami selaku pemegang Hak Milik No. 6160 tahun 1994 tetangga batas sebelah Barat (terlapor). -----------------------------------------------3) Baidar selaku pemegang Hak Milik No. 369 tahun 2001 (pelapor);--Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014 diperoleh keterangan dari Kuasa Tergugat yang bernama EDY RAJA yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat ikut pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Fisik dan Penelitian Atas Hak Milik Nomor : 369 Tahun 2001 seluas 13.363 M2 terletak di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2013, dimana Kuasa Tergugat juga menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan fisik tersebut diperoleh hasil pengukuran pada batas sebelah Barat yang berbatasan dengan tanah Bustami (SHM No. 6168 tahun 1994) terdapat tumpang tindih seluas 3.694 M2 (tiga ribu enam



ratus sembilan puluh empat meter persegi). Selanjutnya Kuasa Tergugat juga menerangkan bahwa pengukuran tersebut telah disesuaikan dengan Buku Tanah yang ada dan terjadi tumpang tindih adalah merupakan kesalahan

teknis

dari

Kantor

Pertanahan

(vide

Berita

Acara

Persidangan Hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014) ; --------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama MARJOHAN yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014 menerangkan bahwa tanah Penggugat pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bustami, selanjutnya keterangan saksi JUMASRIL, S.Pd. yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014 menerangkan bahwa tanah saksi berada disebelah Timur tanah hak milik Baidar sedangkan disebelah Barat tanah hak milik Baidar adalah tanah Bustami. Selanjutnya Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2013 saksi dipanggil oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi untuk ikut dalam proses pengukuran tanah hak milik Baidar yang pada saat itu dihadiri oleh Bustami, Baidar, dan Saksi sendiri, akan tetapi saksi tidak mengetahui hasil dari pengukuran tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa tanah hak milik Baidar (Penggugat in casu) pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah hak milik Bustami (Tergugat II Intervensi in casu) ; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

berdasarkan

bukti

P-5

tersebut

yang

dihubungkan dengan bukti T-2, bukti T.II.Int-1, keterangan saksi dan keterangan Kuasa Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas,



diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 369 (Pengganti) tanggal 27 November 2001, terletak di Desa Jake, Kecamatan Kuantan

Tengah,

Kabupaten

Kuantan

Singingi,

Surat

Ukur

No.

14/Jake/2001 tanggal 6 November 2001, luas 13.363 M2 atas nama BAIDAR di sebelah Barat berbatasan dengan Bustami (Sertipikat obyek sengketa) terdapat tumpang tindih seluas 3.694 M2 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf (c) dan (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Jo. Pasal 3 ayat (2), (3), (4) dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti-bukti tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, pada saat Tergugat melakukan pemeriksaan setempat dalam rangka proses penerbitan sertipikat obyek sengketa, Tergugat telah tidak cermat dalam melakukan pengukuran tanah

yang

dituangkan

dalam

gambar

situasi/surat

ukur

yang

mengakibatkan sebagian luas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Penggugat dan Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi (sertipikat obyek sengketa) terdapat tumpang tindih seluas 3.694 M2 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang masuk kedalam tanah dalam Sertipikat Hak Milik Penggugat ; --------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan substansi penerbitan sertipikat obyek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------



Menimbang, bahwa yang

menjadi obyek sengketa dalam

sengketa a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 6168, Desa Jake tanggal 13 Juli 1994, Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 seluas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI dimana menurut dalil gugatan Penggugat penerbitan sertipikat obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan

yang

Baik

khususnya

Asas

Kecermatan ;--------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Kuasa Tergugat di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap tanah Penggugat yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 369 tahun 2001 sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 830 tahun 1981 pada bagian sebelah Barat terdapat tumpang tindih dengan tanah hak milik Nomor : 6168 tahun 1994 atas nama Bustami (sertipikat obyek sengketa) seluas 3.694 M2 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi), sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 huruf (c) dan (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Jo. Pasal 3 ayat (2), (3), (4) dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang pada prinsipnya mengatur tentang pengukuran dan pemetaan tanah dalam

proses

penerbitan

sertipikat,

maka

berdasarkan

uraian

pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi penerbitan sertipikat obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan ; -------------------------



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa baik secara prosedural maupun substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas

Umum

Pemerintahan

yang

Baik

sebagai

akibat

ketidakcermatan Tergugat dan telah merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat obyek sengketa dinyatakan batal sepanjang seluas tanah yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 369 (Pengganti), Desa Jake tanggal 27 November 2001 Surat Ukur No. 14/Jake/2001 tanggal 6 November 2001, luas 13.363 M2 atas nama BAIDAR yaitu seluas 3.694 M2 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) dan harus dicabut ; ------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagian, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;------------------------------Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada



pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----------------------------------Mengingat : ------------------------------------------------------------------------ Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-------------------------------------------------------------------------- Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;---------------------------------------------------------------------------------- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-------- Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;------------------------------------------------------------------------------------- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;------------------------ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;-------------------------------------------------



- serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E N G A D I L I : ----------------------------------DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;---------------------------------2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6168, Desa Jake tanggal 13 Juli 1994, Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 seluas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI sepanjang seluas tanah yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 369 (Pengganti), Desa Jake tanggal 27 November 2001 Surat Ukur No. 14/Jake/2001/ tanggal 6 November 2001, seluas 13.363 M2 atas nama BAIDAR;---------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6168, Desa Jake tanggal 13 Juli 1994, Gambar Situasi Nomor : 339/R/1994, tanggal 9 April 1994 seluas 19.665 M2 atas nama BUSTAMI sepanjang seluas tanah yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 369 (Pengganti), Desa Jake tanggal 27 November 2001 Surat Ukur No. 14/Jake/2001/ tanggal 6 November 2001, seluas 13.363 M2 atas nama BAIDAR;----------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 519.500,- (Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);-----------------------------



5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-------------------------------------Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari SENIN, tanggal 24 FEBRUARI 2014 oleh kami : ELFIANY, S.H., M.Kn. sebagai HAKIM KETUA MAJELIS, serta YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H. dan POPPY PRASTIANY, S.H. masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 27 FEBRUARI 2014 oleh MAJELIS HAKIM tersebut dengan dibantu oleh NUR SUJUD, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ; ----------------------------------------------------------

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

ELFIANY, S.H. M.Kn.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD POPPY PRASTIANY, S.H. PANITERA PENGGANTI,

TTD NUR SUJUD, S.H.



Perincian Biaya perkara : - Pendaftaran Gugatan

: Rp.

30.000,-

- ATK

: Rp.

50.000,-

- Panggilan

: Rp. 422.500,-

- Redaksi

: Rp.

5.000,-

- Materai

: Rp.

12.000,-

Jumlah

: Rp. 519.500,(Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)



PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa,

Recommend Documents