DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara

PUTUSAN Nomor : 267 / PDT / 2014 / PT - MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : 1. ALI AMRAN HASIBUAN, selaku Kepala Desa Unthe Rudang, bertempat

tinggal

di

Desa

Unthe

Rudang,

Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I ; -------------------------------------2. KHOIRUDDIN HARAHAP, selaku Kepala Desa Pasar Binanga, bertempat

tinggal

di

Desa

Pasar

Binanga,

Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II ; ------------------------------------3. SOLEH NASUTION, selaku Kepala Desa Tandihat, bertempat tinggal di Desa Tandihat, Kecamatan Barumun Tengah , Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III ; --------------------------------------------------------------4.

ARWINSYAH HARAHAP, selaku Kepala Desa Padang Matinggi, bertempat tinggal di Desa Padang Matinggi,

Kecamatan

Barumun

Tengah,

Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV ; ----

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 267/PDT/2014/PT-MDN.

5. HUSNI MUBARAKH NASUTION, selaku Kepala Desa Aek Buaton,

bertempat

tinggal

di

Desa

Aek

Buaton,Kecamatan Barumun tengah, Kabupaten Padang

Lawas,

selanjutnya

disebut

sebagai

Pembanding V semula Tergugat V ; -----------------LAWAN PT. BARUMUN RAYA PADANG LANGKAT, berkedudukan di Medan, Jalan Jendral A.Yani IV, Nomor 19 A, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ; -------------------------------------------------DA N PANUSUNAN HARAHAP, selaku Kepala Desa Siboris Dolok, bertempat

tinggal

di

Desa

Siboris

Dolok,

Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas,

selanjutnya

disebut

sebagai

Turut

Terbanding semula Tergugat VI ; -------------------Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara

Nomor : 267/PDT/2014/PT-

MDN.-dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----Setelah

membaca

salinan

putusan

Pengadilan

Negeri

Padangsidempuan Nomor 30/Pdt.G/2012/PN-Psp.- dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 15 Agustus

2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 15 Agustus 2012


dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2012/PN-Psp.-

telah mengajukan

gugatan sebagai berikut : -------------------------------------------------------------1.

Bahwa berdasarkan Akta ”Pelepasan Dan Penyerahan Hak Disertai Dengan Kewajiban, Nomor 1, tanggal 4 September 1998, yang di perbuat di hadapan Notaris Relawati, SH, Notaris di Padangsidimpuan Penggugat telah menerima pelepasan dan penyerahan Hak di sertai dengan kewajiban atas tanah/lahan seluas 7.300 Ha (Tujuh Ribu Tiga Ratus Hektar) dari PT. Raya Padang Langkat, dengan kewajiban untuk melakukan prestasi yaitu melanjutkan dan melaksanakan perjanjian pengolahan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR ( Pola Inti Rakyat) kemitraan, tanggal 24 Mei 1996;

2.

Bahwa adapun kewajiban Penggugat adalah membangun kebun plasma seluas 2.000 Ha (dua ribu Hektar) dan diserahkan kepada Para Tergugat;

3.

Menyerahkan tanah seluas 1.000 Ha (seribu hektar) secara Cuma-Cuma (gratis) kepada Yayasan Kodam I/BB;

4.

Bahwa adapun lahan/ tanah seluas 7.300 Ha (tujuh ribu tiga ratus Hektar) yang di lepaskan dan di serahkan kepada Penggugat di tetapkan sebagai berikut: A.

Diberikan secara Cuma-Cuma (gratis) seluas 4.120 Ha (empat ribu seratus dua puluh Hektar) sebagai imbalan membangun plasma kepada Penggugat;

B.

Sisa lahan seluas 3.180 Ha (tiga ribu seratus delapan puluh Hektar) dibayar pago-pago atau ganti rugi kepada Para Tergugat oleh Penggugat;

5.

Bahwa Alm. H. Marah Halim Hasibuan, selaku Kuasa Masyarakat Adat Desa Unthe Rudang, Desa Aek Buaton, Desa Pasar Binanga, Desa Padang Matinggi, Desa Tandihat dan Desa Siboris Dolok, telah memberikan


persetujuannya atas di lakukan atau dilaksanakan pelepasan/pengalihan hak atas tanah seluas 10.300 Ha (sepuluh ribu tiga ratus Hektar) dari PT. Raya Padang Langkat kepada PT. Barumun Raya Padang Langkat, sebagaimana surat persetujuaannya tanggal 02 September 1998; 6.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat telah mengambil langkahlangkah untuk melaksanakan dan mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PIR kemitraan sebagai berikut: a. Menyelesaikan Pelaksanaan Pembayaran Lunas Pago-Pago atau Ganti Rugi atas Lahan/Tanah seluas 3.180 Ha (tiga ribu seratus delapan puluh Hektar) seluruhnya sebesar Rp. 954.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah) sehingga dengan demikian tanah seluas 3.180 Ha tersebut di atas telah dilepaskan haknya oleh Para Tergugat dan telah sah beralih menjadi hak atau milik Penggugat; b. Mengurus segala surat-surat, izin-izin, rekomendasi, membayar segala macam restribusi, pajak-pajak kepada Pemerintah dan mengajukan permohonan hak, yaitu: Hak Guna Usaha Kepada Badan Pertanahan Nasional dan yang telah selesai antara lain: 1.

Surat Dukungan No. 503/597/F tanggal 14 Mei 1999 dari Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara;

2.

Rekomendasi

Pembukaan

Perkebunan

Kelapa

Sawit

No.

525.26/5906 tanggal 10 Juli 1999 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan; 3.

Rekomandasi

Pembukaan

Perkebunan

Kelapa

Sawit

No.

525.26/6078 tanggal 15 Juli 1999 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan;


4.

Surat

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.

905/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Barumun Raya Padang Langkat; 5.

Surat

Keputusan

Bupati

Tapanuli

Selatan

No.

525.26/506.A/K/2001 tanggal 22 November 2001 tentang Pemberian Izin

Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kepala

Sawit; 6.

Surat Bupati Tapanuli Selatan No. 590/7062/2003 tanggal 27 Agustus 2003 perihal Permohonan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Barumun Raya Padang Langkat, atas tanah seluas ± 6.300 Ha, terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan;

7.

Surat Camat, Kecamatan Barumun Tengah No. 540/568/2003 tanggal 04 September 2003 perihal Informasi Mengenai Status Areal Yang Dimohon Hak Guna Usaha oleh PT. Barumun Raya Padang Langkat seluas ± 6.300 Ha, terletak di Kecamatan Barumun Tengah;

8.

Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara, No. 540.2118 tanggal 31 Desember 2003 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Barumun Raya

Padang

Langkat seluas

± 6.300 Ha, terletak di

Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara; 9.

Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 540.1-2631 tanggal 13 Oktober 2004 Perihal Hak Guna Usaha atas nama PT. Barumun Raya Padang Langkat;

10.

Surat Izin Bupati Tapanuli Selatan No.525.26/8515 tanggal 14 September 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Barumun Raya Padang Langkat;


11.

Surat Izin

Bupati Padang Lawas No. 503/001/TDUIUP/2009

tanggal 30 Januari 2009 tentang Tanda Daftar Ulang Izin Usaha Perkebunan (TDUIUP) atas nama PT. Barumun Raya Padang Langkat; 12.

Surat Keputusan Bupati Padang Lawas No. 660/42/Kpts/2010 tanggal 12 November 20110 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Barumun Raya Padang Langkat, di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Pengurusan

Padang

Lawas.

Surat-surat

Bahwa

Izin,

Penggugat

Rekomendasi

dalam

hal

sebagaimana

tersebut pada butir 1 s/d 12 di atas, telah menghabiskan biayabiaya

transportasi, akomodasi dan lain-lain di perkirakan

seluruhnya sebesar Rp. 2.950.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); 7.

Bahwa Penggugat yang telah beritikad baik dalam hal Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR Kemitraan telah dirugikan oleh Para Tergugat, sebab sesuai Pasal 3 dari Perjanjian Pengolahan Perkebunan Kepala Sawit tanggal 24 Mei 1996, Para Tergugat menyatakan tanah yang di serahkan seluas ± 10.300 Ha tersebut tidak berada dalam silang sengketa dengan pihak manapun juga dan tidak ada tuntutan di kemudian hari dari Pihak Ketiga, ternyata Lahan Seluas ± 10.300 Ha yang di serahkan kepada Penggugat oleh Para Tergugat terdapat sengketa kepemilikan sebagai berikut: 1. Pendudukan dan Penanaman Pohon Sawit oleh Muhammad Said Ginting, Direktur CV. Bintang Meriah seluas ± 50 Ha (lima puluh Hektar) di atas tanah Para Tergugat seluas ± 10.300 Ha yang diserahkan kepada Penggugat, sehingga Penggugat melakukan


gugatan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam Daftar Register Perkara No. 52/Pdt.6/2002/PN.Psp.Gnt tanggal 22 Oktober 2002; 2. Pendudukan lahan seluas ± 20 Ha oleh masyarakat Desa Sigambal; 3. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat bukti-bukti surat tentang kepemilikan atas tanah/lahan seluas ± 10.300Ha tersebut apakah benar milik dan kepunyaan Masyarakat Adat/Luat Unthe Rudang yang meliputi 6 (enam) Desa yaitu: Desa Unthe Rudang, Desa Pasar Binanga, Desa Padang Matinggi, Desa Tandihat, Desa Aek Buaton dan Desa Siboris Dolok, akan tetapi sampai gugatan ini di majukan bukti-bukti kepemilikan tanah/lahan seluas ± 10300 Ha tersebut tidak pernah diberikan, dan ternyata berdasarkan: a)

Surat

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

No.

522/2814/VI.C tanggal 31 Maret 1999; b)

Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No. 522/6078/VI.C tanggal 05 Juli 2000;

c)

Surat Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, No. 522/867/2006

tanggal 31 Mei

2006

menyatakan:

”Tanah

Adat/Ulayat Desa Unthe Rudang, Siboris Dolok, Pasar Binanga, Padang Matinggi, Aek Buaton dan Desa Tandihat adalah merupakan Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas sesuai dengan Government Besluit No.50 tanggal 25 juni 1924, yang menyatakan penunjukkan Register 40

adalah Kawasan Hutan,

sehingga tanah/lahan yang di perjanjikan sesuai surat Perjanjian Pengolahan

Perkebunan

Kepala Sawit dengan Pola PIR

Kemitraan adalah Tanah Milik Pemerintah/Negara, bukan Tanah Milik Masyarakat Adat/Ulayat (Para Tergugat);


8.

Bahwa Para Tergugat telah memaksa Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan tanggal 28 September 2005, agar membangun Kebun PIR untuk masyarakat adat 6 (enam) Desa, padahal tanah seluas ± 10.30 Ha tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Register 40 yang merupakan Tanah Hutan Negara atau Hutan Produksi terbatas (HPT) yang secara tegas dinyatakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 522/867/2006 tanggal 31 Mei 2006 tersebut pada butir 7 angka 3c di atas;

9.

Bahwa PT. Sumatera Riang Lestari dan PT. Sumatera Silvia Lestari, berdasarkan SK Menteri Kehutanan masing-masing

No.

262/Menhut-

II/2004 tanggal 21 Juli 2004 dan No. 82/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, pada tahun 2008 telah membabat habis sebahagian dari luas tanah/lahan seluas Adat/Ulayat

6

± 7.000Ha (tujuh ribu Hektar) milik Masyarakat

(enam)

Desa

atau

Milik

Para

Tergugat,sehingga

tanah/lahan seluas ± 2.000 Ha yang akan dijadikan PIR Plasma dan lahan Inti telah berubah total menjadi Hutan Tanaman Industri atau Hutan Kayu Akasia; 10.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan apa yang telah Penggugat terangkan pada butir 7 dan 8 di atas secara jelas dan terang Para Tergugat telah melakukan suatu rekayasa menciptakan lahan/tanah yang bukan miliknya akan tetapi milik Negara/Pemerintah yang merupakan kawasan hutan menjadi tanah/lahan Masyarakat Adat/Ulayat, yang mengakibatkan terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, dan telah merugikan Penggugat tidak dapat menikmati Lahan Inti seluas ± 4.120 Ha yang di perkirakan sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);


11.

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig Overhaid Daad) oleh Para Kepala Desa yang telah di lakukan oleh Para Tergugat yang apabila di perinci adalah sebagai berikut: A.

Kerugian Pembayaran Uang Pago-Pago atau Ganti Rugi atas tanah seluas ± 3.180 Ha, sebesar Rp. 954.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah);

B.

Biaya Pengurusan Surat-surat Izin-izin, rekomendasi dan lain-lain, sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

C.

Tidak dapat menikmati atas tanah/lahan seluas ± 4.120 Ha sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 42.904.000.000,- (empat puluh dua milyar sembilan ratus empat juta rupiah);

12.

Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk segera meletakkan sita jaminan atas harta atau barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;

13.

Bahwa Kerugian Penggugat tersebut wajib dibayar secara tanggung renteng, lunas dan sekaligus setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Akhirnya Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memanggil para pihak untuk diperiksa dalam suatu Persidangan pada hari dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, seterusnya mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:


Dalam Pokok Perkara: 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;

3.

Menyatakan

Sah

tanah/lahan

seluas

±

3.180

Ha

manjadi

milik/Kepunyaan Penggugat; 4.

Menyatakan sah ”Pelepasan Dan Penyerahan Hak Disertai Dengan Kewajiban, No.1, Tanggal 4 September 1998, yang di perbuat dihadapan Notaris Relawati, SH, Notaris di Padangsidimpuan;

5.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Persetujuan Alm. H. Marah Halim Hasibuan, bertanggal 02 September 1998;

6.

Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 42.904.000.000,- (empat puluh dua milyar sembilan ratus empat juta rupiah) secara tanggung rentang, sekaligus dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7.

Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (uang dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat-tergugat lalai memenuhi

isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan

diucapkan hingga dilaksanakan; 8.

Menyatakan

putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dalam serta

merta (Uitvoerbaar

Bij Voeraad) walau ada verzet, banding, kasasi,

maupun Peninjauan Kembali; 9.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), yang telah diletakkan;

10.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.


Apabila hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang,

bahwa

atas

gugatan

Penggugat

tersebut

Tergugat I s/d V telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat V: I.

DALAM EKSEPSI: a. AAN HANGING GEDING : -

Bahwa gugatan Penggugat incasu ternyata adalah masih sekaitan tentang perjanjian penyerahan dan pengolahan lahan/tanah untuk perkebunan kelapa sawit pola PIR (Perkebunan

Inti

Rakyat)

kemitraan dengan Bapak

Angkat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam

surat

"Perjanjian

Sawit

Pengolahan

Perkebunan

Kelapa

Dengan Pola PIR Kemitraan" tertanggal 24 Mei 1996 yang diperbuat

oleh

para

Tergugat

dengan

Penggugat,

dan/atau tentang tanah seluas ± 10.300. Ha. (sepuluh ribu tiga ratus hektar) yang terletak di wilayah 6 (enam) Desa, yakni Desa Unte Rudang, Desa Aek Buaton, Desa Pasar Binanga, Padang Matinggi, Desa Siboris Dolok, Desa Tandihat, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Dati II Tapanuli Selatan) serta tentang uang pago-pago atau ganti rugi atas lahan seluas ± 3.180. Ha. (tiga ribu seratus delapan puluh hektar); -

Bahwa

tentang

Kelapa

Sawit

t ertan gga l

24

"Perjanjian D en gan Mei

199 6

Pengolahan Po la dan

PIR

Perkebunan Kem it raan"

"penguasaan tanah


seluas ± 10.300. Ha. (sepuluh ribu tiga ratus hektar)" serta tentang uang pago-pago atau ganti rugi atas lahan seluas ± 3.180. Ha. (tiga ribu seratus delapan puluh hektar) tersebut ternyata saat ini masih dipersengketakan atau menjadi objek gugatan dalam perkara perdata lain yang terdaftar di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Reg. No: 12/Pdt.G/2012/PN.Psp.Sbh. yang diajukan oleh Kepala Desa Unte Rudang, dkk. (Tergugat-I s/d Tergugat-V incasu) selaku para Penggugat, melawan: PT. Barumun Raya Padang Langkat (Penggugat incasu), dkk. selaku para Tergugat, yang saat ini posisi pemeriksaan perkaranya sudah dalam tahap pembuktian; -

Bahwa agar pemeriksaan dan penyelesaian perkaranya tidak saling tumpang tindih antara perkara yang satu dengan lainnya terhadap hal-hal/persoalan atau subjek dan objek yang itu-itu juga, maka untuk kepentingan dan penegakkan ketertiban

beracara

dan

kepastian

hukum

sepatutnya

gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet

Onvantkelijke

Penggugat

ini

Aan

Verklaring), Hanging

oleh

karena

Gediv

gugatan

atau

m a sih

b e r g a n t u n g p a d a p r o se s pemeriksaan dan kepastian hukum

perkara

gugatan

lain

Req.

No.

12/Pdt.G/2012/PN.Psp.Sbh; b. EXCEPTIO IN PERSONA : -

Bahwa

Penggugat

mendasarkan

tuntutannya

atas

kepemilikan tanah seluas ± 3.180. Ha. (tiga ribu seratus delapan puluh hektar) incasu kepada akta Pelepasan Dan


Penyerahan Hak Disertai Dengan Kewajiban Nomor 1 tanggal 4 September 1998 yang diperbuat dihadapan Relawati,

SH,

Notaris

di

Padangsidimpuan,

Perjanjian

Pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola PIR Kemitraan tertanggal 24 Mei 1996 dan pembayaran pagopago atau ganti rugi lahan seluas ± 3.180. Ha. (tiga ribu seratus delapan puluh hektar); -

Bahwa telah jelas dan terang benderang bahwasanya riwayat penguasaan dan pengelolaan Penggugat atas tanah incasu adalah berdasarkan surat Perjanjian Pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola PIR Kemitraan tertanggal 24 Mei 1996 yang diperbuat dan ditandatangani oleh para Tergugat dan unsur Masyarakat Adat 6 (enam) Desa (Desa Unte Rudang, Desa Aek Beaton, Desa Pasar Binanga, Desa Padang Matinggi, Desa Siboris Dolok, Desa

Tandihat)

selaku Pemegang hak atas tanah

adat/ulayat seluas ± 10.300. Ha. (sepuluh ribu tiga ratus hektar) incasu termasuk tanah seluas ± 3.180. Ha. (tiga ribu seratus delapan puluh hektar), dengan pihak Penggugat selaku mitra pengelola lahan (Bapak Angkat); -

Bahwa dengan demikian tidak ada dasar hukumnya bagi Penggugat

dalam

kapasitasnya

sebagai

pihak

yang

dipercayakan oleh para Tergugat sebagai mitra untuk mengelola tanah incasu lantas memproklamirkan diri selaku pemilik tanah sebagaimana yang didalihkan dalam gugatannya, dengan kata lain secara hukum Penggugat

selaku

mitra,

pengelola

tidak

mempunyai


kedudukan/ kapasitas/kwalitas hak (Legal Persona Standi In Judicio)

mengaku-aku,

mempersoalkan,

menuntut

kepemilikan hak atas tanah incasu atau dalam memajukan gugatan ini (Diskualifikasi In Person) ; c. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM : -

Bahwa sesuai surat Perjanjian Pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola PIR Kemitraan tertanggal 24 Mei 1996 yang bertindak selaku pihak Pemegang hak atas tanah adat/ulayat seluas ± 10.300. Ha. (sepuluh ribu tiga ratus hektar) adalah terdiri berbagai elemen Masyarakat Adat, yakni para Tergugat beserta Hatobangon, Alim Ulama dan Tokoh-Tokoh

yang

bertindak

untuk

dan

atas

kepentingan Masyarakat Adat 6 (enam) Desa masing-masing (Desa Unte Rudang, Desa Aek Buaton, Desa Pasar Binanga, Desa Padang Matinggi, Desa Siboris Dolok, Desa Tandihat); -

Bahwa oleh karena hak atas tanah incasu tidak saja melekat pada para Tergugat, akan tetapi juga ada pada Hatobangon, Alim Ulama dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Adat 6 (enam) Desa masing-masing, dan kesemua unsur tersebut ternyata

juga

tercantum

dalam

Perjanjian

Pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola PIR Kemitraan tertanggal 24 Mei 1996, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak-pihaknya (Plurium Litis Consortium) karena tidak menyertakan Hatobangon, Alim Ulama dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Adat 6 (enam) Desa incasu dalam Partij Process; -

Bahwa demikian pula segala apa yang didalihkan


Penggugat sekaitan tentang pihak ketiga yakni Muhammad Said

Direktur

CV.

Bintang

Meriah,

Masyarakat

Desa

Sigambal, PT. Sumatera Riang Lestari, PT. Sumatera Silva Lestari, Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkaitan proses HGU, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan, maka agar duduk persoalannya menjadi jelas dan terang benderang seharusnya pihak-pihak tersebut diikutsertakan sebagai Partij Process dalam perkara ini, sehingga pemeriksaannya dapat dilakukan secara totalitas, menyeluruh & imperative;

d. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS: -

Bahwa dalam perjanjian penyerahan dan pengolahan lahan/tanah untuk perkebunan kelapa sawit pola PIR kemitraan dengan Bapak Angkat yang diperbuat oleh para Tergugat

dengan

Penggugat

sebagaimana

yang

dimaksudkan dalam surat Perjanjian Pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola PIR Kemitraan tertanggal 24 Mel 1996, Penggugat berjanji kepada para Tergugat tentang halhal sebagai berikut:



Pe n ggu gat

be rsed ia

men ja di

Bapa k

An gkat

da lam ha l pengolahan lahan incasu (seluas ± 10.300.

Ha.)

menjadi

perkebunan

kelapa

sawit

dengan Pola PIR; 

Untuk lahan seluas 2.000. Ha. (dua ribu hektar) dijadikan Plasma (PIR) yang akan dibagi-bagi menjadi 2 Ha. (dua


hektar) dan selanjutnya diserahkan kepada para Tergugat/Masyarakat 6 (enam) Desa tersebut selaku Peserta PIR; 

Untuk lahan seluas 3.180. Ha. (tiga ribu seratus delapan puluh hektar) diserahkan kepada Penggugat dengan pembayaran uang pago-pago (ganti rugi) kepada para Tergugat;

-

Bahwa akan tetapi sampai dengan saat ini justru Penggugatlah

yang

sama

sekali

belum

melaksanakan

prestasi

Perjanjian atas apa-apa yang menjadi hak para Tergugat tersebut, padahal Penggugat telah menanami pohon kelapa sawit atas sebagian dari tanah seluas ± 10.300. Ha. (sepuluh

ribu

tiga

ratus

hektar)

yang

diperuntukkan/

manfaatnya melulu guna kepentingan Penggugat sendiri secara sepihak dengan menepikan hak para Tergugat; -

Bahwa sekaitan hal tersebut, pada azasnya "Seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang

menjadi

kewajibannya

(Obligation)

dalam

perjanjian" (Non Adimpleti Contractus), sehingga dengan demikian

secara

digugurkan

atau

dinyatakan

Tidak

Verklaring),

hukum

gugatan

disingkirkan Dapat

dengan

atau

Diterima alasan

Penggugat

harus

setidak-tidaknya

(Niet

Onvantkelijke

karena

justru

P e n g g u g a t - l a h y a n g t i d a k melaksanakan kewajibannya atas perjanjian ic.; e. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL: -

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada satu sisi


mengakui

keberadaan

surat

Perjanjian

Pengolahan

Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola PIR Kemitraan tertanggal

24

Mei

1996

dengan

segala

hak

dan

kewajibannya, pada sisi lain Penggugat memproklamirkan diri

dan

menuntut

agar

tanah

incasu

sebagai

milik/kepunyaan Penggugat, dan pada sisi lain lagi Penggugat

mendalilkan

bahwa

status

tanah

incasu

sebagai Kawasan Hutan Register 40 (hutan negara atau hutan produksi terbatas), dan pada sisi lain-lain lagi Penggugat menuntut ganti rugi kepada para Tergugat; Dalil gugatan yang demikian membuat kabur, tidak jelas, saling

kontradiksi,

sesungguhnya

gugatan

Penggugat incasu mendalil/mendasarkan kepada d a n t e n t a n g a p a ? S a n g a t membingungkan, sekali lagi, sangat membingungkan; Dengan kata lain, formulasi gugatan Penggugat tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (Een Duidelijk En Bepaalde Conclusie), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi gelap, tidak jelas, kabur (Obscuur Libel) ; -

Bahwa

Penggugat

dalam

gugatannya

mempersengketakan dan menuntut agar tanah incasu menjadi milik/kepunyaan Penggugat, akan tetapi dalam gugatan tidak diuraikan tentang letak dan batas-batas tanah yang dimaksudkan. Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 menegaskan: "Karena dalam

surat

gugatan

letak/batas-batas

tanah

tidak

disebutkan

sengketa,

gugatan

dengan

jelas

tidak

dapat


diterima" (Mahkamah Agung R1, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R1, Cetakan Kedua, tahun 1993, halaman 421); -

Bahwa selanjutnya Penggugat menuntut ganti kerugian kepada para Tergugat, akan tetapi dalam gugatan tidak diuraikan secara jelas dan terperinci asal muasal kerugian incase maupun angka-angkanya, dengan kata lain asal muasal dan angka-angka kerugian dimaksud muncul seperti disulap dan terjelma begitu saja;

-

Bahwa dengan kabur dan tidak jelasnya (Obscuur Libel) gugatan Penggugat, pada gilirannya akan merugikan para Tergugat dalam hal pembelaan diri maupun pembuktian serta, melanggar tertib beracara, sehingga gugatan yang demikian sebagai kategori gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvantkelijke Verklaring);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seluruh eksepsi tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil atau telah bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan beracara, sehingga gugatan Penggugat yang demikian sepatutnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976 Tanggal 20 Oktober 1976 menegaskan: "Gugatan Yang Tidak Sempurna Menurut Ketentuan Hukum Acara Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima";


II.

DALAM POKOK PERKARA: Bahwa segala apa yang para Tergugat paparkan da lam uraian

eksepsi

tersebut

diatas,

sepanjang

relevan

mendukung dalil jawaban pokok perkara, mohon kiranya Mutatis Mutandis dimasukkan dan dianggap termaktub dalam uraian dibawah ini: Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang secara tegas sebagaimana terurai di bawah ini: 1.

Bahwa Para Tergugat, Hatobangon, Alim Ulama dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Unte Rudang, Desa Aek Buaton, Desa Pasar Binanga, Desa Padang Matinggi, Desa Siboris Dolok, Desa Tandihat, wilayah Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Dati II Tapanuli Selatan), yang bertindak untuk diri sendiri maupun untuk dan atas nama Masyarakat Adat 6 (enam) Desa tersebut (Desa Unte Rudang, dkk.), melalui Kuasanya (H. Marahalim Hasibuan) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Februari 1996 Jo. Surat Penyerahan tertanggal 05 Februari 1996 Jo. Surat Pernyataan tertanggal 05 Februari 1996 yang masing-masingnya diketahui/dibenarkan oleh Camat Barumun Tengah dan Pembantu Bupati Wilayah III Tapanuli Selatan, ada membuat perjanjian dengan Penggugat (PT. Raya Padang Langkat, sekarang PT. Barumun Raya Padang Langkat) tentang penyerahan dan pengolahan lahan/tanah untuk perkebunan kelapa sawit pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) kemitraan dengan Bapak


Angkat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat "Perjanjian Pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola PIR Kemitraan" tertanggal 24 Mei 1996; 2.

Bahwa lahan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat untuk dikelola (bukan untuk dimiliki) dimaksud adalah

berupa

tanah

yang

masih

satu-kesatuan

hamparan bidang tanah seluas ± 10.300. Ha. (sepuluh ribu tiga ratus hektar) terletak di wilayah 6 (enam) Desa yakni: 

Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah;



Desa

Aek

Buaton,

Kecamatan

Aek

Nabara

Barumun (dahulu Kecamatan Barumun Tengah); 

Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah;



Desa Padang Matinggi, Kecamatan Barumun Tengah;



Desa Siboris Dolok, Kecamatan Barumun Tengah;



Desa Tandihat, Kecamatan Barumun Tengah;

Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Dati II Tapanuli Selatan), Provinsi Sumatera Utara, dengan memiliki batas-batas: 

Sebelah

Utara

berbatas

dengan

Hutan

Tanaman

Industri; 

Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Tanaman Industri;



Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Masyarakat 6 (enam) Desa;



Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Masyarakat 6 (enam) Desa;


Yang merupakan tanah adat/ulayat milik Masyarakat Adat 6 (enam) Desa tersebut (Desa Unte Rudang, dkk); 3.

Bahwa dalam surat "Perjanjian Pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola PIR Kemitraan" tertanggal 24 Mei 1996 ic. pada pokoknya Para Tergugat dengan Penggugat bersepakat tentang hal-hal berikut: a. Penggugat bersedia menjadi Bapak Angkat dalam hat pengolahan lahan tersebut di atas menjadi perkebunan kelapa sawit dengan Pola PIR dengan pembagian sebagaimana tersebut dibawah ini; b. Untuk lahan seluas 2.000. Ha. (dua ribu hektar) dijadikan Plasma (PIR) yang akan dibagi-bagi menjadi 2 Ha. (dua hektar)

dan

selanjutnya

diserahkan

kepada

Para

Tergugat/Masyarakat 6 (enam) Desa tersebut selaku Peserta PIR; c. Untuk lahan seluas 1.000.- Ha. (seribu hektar) diserahkan kepada Yayasan Bukit Barisan Kodam I/BB dengan cuma-cuma

sebagai

imbalan

jasa

dalam

hal

pelaksanaan pekerjaan pengurusan dan penyelesaian semua surat-surat, rekomendasi, perizinan dan perolehan hak, dll. kepada instansi Pemerintah; d. Untuk lahan seluas 7.300.- Ha. (tujuh ribu tiga ratus hektar) diserahkan kepada Penggugat (PT. Raya Padang Langkat, disingkat PT. Rapala) selaku Bapak Angkat, dengan ketentuan-ketentuan sebagai-berikut: 

Untuk lahan seluas 4.120. Ha. (empat ribu seratus dua puluh hektar) diserahkan secara


cuma-cuma

kepada

Penggugat

termasuk

pembuatan sarana jalan dan pembuatan Pabrik Kelapa Sawit sebagai imbalan jasa membangun 2.000

Ha.

(dua

ribu

hektar)

lahan

Plasma

pekebunan kelapa sawit yang menjadi bagian Masyarakat 6 (enam) Desa peserta PIR tersebut di atas ; 

Untuk lahan seluas 3.180. Ha. (tiga ribu seratus delapan puluh hektar) diserahkan kepada Penggugat dengan pembayaran uang pago-pago (ganti rugi) kepada para Tergugat;

e. Penggugat menyatakan sanggup dan mengikat diri kepada

para

Tergugat

untuk

mengerjakan

dan

membangun Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2.000. Ha.

(dua

ribu

hektar)

selanjutnya

akan

diberikan

untuk

Plasma

dan

diserahkan

yang oleh

Penggugat kepada Para Tergugat ; 4.

Bahwa secara tersendiri Para Tergugat juga ada membuat surat penyerahan lahan seluas 1.000.- Ha. (seribu hektar) kepada Yayasan Bukit Barisan Kodam I/BB sebagaimana lahan yang dimaksudkan di atas sebagai imbalan jasa dalam hal pengurusan semua surat-surat, rekomendasi, kepada

perizinan

instansi

dan

Pemerintah

perolehan sesuai

hak,

bunyi

dll.

"Surat

Penyerahan Tanah" No. Istimewa/1996 tanggal 16 Mei 1996 yang diperbuat oleh para Tergugat dengan Penggugat

dan

Yayasan

Bukit

Barisan

Kodam

I/BB


dihadapan Camat Barumun Tengah dan Pembantu Bupati Wilayah III Tapanuli Selatan;

5.

Bahwa

berdasarkan

kesepakatan

tersebut

di

atas,

selanjutnya terhitung sejak dibuatnya perjanjian sampai dengan

saat

ini

Penggugat

sudah

mengerjakan,

mengelolai, menanami/membangun perkebunan kelapa sawit terhadap sebagian lahan dari seluas ± 10.300. Ha. (sepuluh ribu tiga ratus hektar) incasu, akan tetapi sampai dengan

saat

ini

Penggugat

membagikan/menyerahkan bagian/hak

Para

Tergugat

apa

tidak yang

sebagaimana

ada menjadi yang

dijanjikan, dengan kata lain Penggugat tidak ada sama sekali melaksanakan prestasi perjanjian tersebut;

6.

Bahwa ternyata Penggugat juga sampai dengan saat ini tidak ada atau tidak pernah memberikan kepada para Tergugat berupa uang pagopago (ganti rugi) atas lahan yang telah diserahkan/dipercayakan para Tergugat kepada Penggugat untuk dikelolai perkebunan kelapa sawit seluas 3.180

Ha.

(tiga

ribu

seratus

delapan

puluh

hektar)

sebagaimana sebelumnya yang telah diperjanjikan, padahal sekaitan hal ini para Tergugat sebelumnya telah membuat "Surat Kesepakatan Bersama" tertanggal 05 Februari 1996 yang dibenarkan/diketahui oleh Camat Barumun Tengah dan Pembantu Bupati Wilayah III Tapanuli Selatan yang menetapkan bahwa harga tanah/lahan seluas 3.180 Ha. (tiga


ribu seratus delapan puluh hektar) perhektarnya pada saat itu adalah seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah); 7.

Bahwa Para Tergugat telah berulang kali memperingatkan Penggugat baik secara lisan maupun tulisan agar segera melaksanakan perjanjian yang telah diperbuat incase atau agar Penggugat segera memberikan/menyerahkan dan/atau membangun perkebunan kelapa sawit Plasma terhadap lahan seluas 2.000 Ha. (dua ribu hektar) yang menjadi bagian Para Tergugat dan lain -lain hak, akan tetapi Penggugat mengabaikan begitu saja atau tidak memperdulikan teguran Para Tergugat;

8.

Ba hka n Se la tan

P emerint ahan maup un

Kabu paten

Pemerintahan

Tapanu li

Kabupaten

Padang

Lawas telah berulang kali berusaha dalam memfasilitasi dan/atau memediasi perundingan antara Para Tergugat dengan

Penggugat

sekaitan

penyelesaian

persoalan

tersebut, di antaranya rapat yang diselenggarakan pada tahun 2006 yang dihadiri oleh Para Tergugat, Penggugat, Asisten I/Tata Praja Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kadis Perkebunan, Kadis Pertanahan, Kadis Kehutanan, Kepala Badan PMI, Camat Barumun Tengah, Kabag. Hukum serta pihak lainnya, dan dalam pertemuan tersebut melahirkan beberapa kesimpulan yakni: “Pemb an gun an Kebu n P lasma Ma sya ra kat se luas 2 .000 Ha. dilaksanakan oleh PT. Barumun Raya Padang Langkat secara bertahap selama 5 (lima) tahun dengan


ketentuan sebagai-berikut: I.

-

Dimulai

dari

Bulan

Juli

s/d

Desember

2006

melaksanakan Land Clearing Lahan seluas 400 Ha. dan melaksanakan pembibitan; -

Pada Bulan Januari s/d Juni 2007 Penanaman Lahan 400 Ha;

II.

-

Bulan Juli s/d Desember 2007 Land Clearing lahan 400 Ha. dan melaksanakan Pembibitan Tahap Kedua;

-

Bulan

Januari

s/d

Juni

2008

melaksanakan

Penanaman Lahan 400 Ha. Tahap Kedua; III. -

Bulan Juli s/d Desember 2008 Land Clearing Lahan 400 Ha. dan melaksanakan Pembibitan Tahap Ketiga;

-

Bulan

Januari

s/d

Juni

2009

melaksanakan

Penanaman Lahan 400 Ha. Tahap Ketiga; IV. -

Bulan Juli s/d Desember 2009 Land Clearing Lahan 400 Ha. dan

melaksanakan Pembibitan Tahap

Keempat; -

Bulan

Januari

s/d

Juni

2010

melaksanakan

Penanaman Lahan 400 Ha. Tahap Keempat; V. -

Bulan Juli s/d Desember 2010 Land Clearing Lahan 400 Ha. dan melaksanakan Pembibitan Tahap Kelima;

-

Bulan

Januari

s/d

Juni

2011

melaksanakan

Penanaman Lahan 400 Ha. Tahap Kelima." sesuai

bunyi

Notulen

Rapat

yang

diperbuat

dan


ditandatangani oleh Asisten I/Tata Praja Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan selaku Pimpinan Rapat, akan

tetapi

ternyata

sampai

dengan

saat

ini

Penggugat selaku Bapak Angkat tetap tidak melaksanakan segala apa yang dijanji-janjikannya kepada Masyarakat (Para Tergugat), sehingga sesungguhnya Penggugat telah melukai perasaan hukum dan keadilan Masyarakat 6 (enam) Desa tersebut dan/atau sejak semula sudah tidak beriktikadbaik (Niet Kwarder Trou); 9.

Bahwa dari rangkaian fakta sebagaimana terurai di atas, maka

menjadi

jelas

dan

terang

benderang

bahwa

sesungguhnya justru Penggugat-lah yang sejak semula sudah mempunyai iktikad tidak baik terhadap Para Tergugat atau

Penggugat

telah

nyata-nyata

mengingkari

perjanjian incasu (Cedera Janji/Wanprestasi); 10.

Bahwa

para

Tergugat/Masyarakat

6

(enam)

Desa

tersebut semula berharap dengan diaclakannya program pembangunan perkebunan ketapa sawit dengan pola PIR kemitraan Bapak Angkat incasu dapat memperbaiki tarap ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat setempat, akan tetapi

kenyataannya

justru

Penggugat

selaku

Pengusaha perkebunan luar daerah dengan janji-janji kosong

telah

memperdayai,

mengkecoh

dan

melukai

perasaan keadilan Masyarakat/Para Tergugat, Penggugat hanya memikirkan keuntungan/kepentingannya sendiri dengan menepikan hak-hak Masyarakat;


11.

Bahwa

Para

Tergugat

menyerahkan

tanah/lahan

incasu kepada Penggugat selaku Bapak Angkat adalah untuk di kelolai menjadi

Perkebunan kelapa sawit

Pola PIR dan bukan untuk dimiliki Penggugat, karena tidak ada penyerahan kepemilikan tanah sekaitan hal itu, status tanah adalah merupakan hak Masyarakat Adat yang kepemilikannya tidak mungkin dialihkan kepada pihak lain (incasu Penggugat), sehingga niat-niat Penggugat (Niet Kwarder Trou) yang bermaksud untuk memiliki tanah/lahan incasu adalah sebagai bentuk pencideraan terhadap nilai-nilai adat dan ruh dari Perjanjian Pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola PIR Kemitraan tertanggal 24 Mei 1996; 12.

Bahwa status tanah seluas ± 10.300 Ha. (sepuluh ribu tiga ratus hektar) tersebut adalah merupakan tanah adat/ulayat Masyarakat 6 (enam) Desa (Desa Unte Rudang, Desa Aek Buaton, Desa Pasar Binanga, Desa Padang Matinggi, Desa Siboris Dolok dan Desa Tandihat), dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 tentang

Rencana

Umum

Tata

Ruang

Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan (19982007) menunjukkan bahwa areal tanah tersebut adalah berada

dalam

"Kawasan

Budi

Daya

Perkebunan"

sebagaimana dimaksudkan bunyi surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor: 525.26/5906 tertanggal 10 Juli 1999 Perihal: Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit;


13.

Bahwa dalil Penggugat saling kontradiksi satu sama lain, sebab di satu sisi Penggugat mendalilkan/menuntut agar tanah incasu menjadi milik/kepunyaan Penggugat, akan tetapi pada sisi lain didalilkan bahwasanya status tanah adalah termasuk merupakan kawasan hutan register 40, sehingga Penggugat sepertinya tidak serius/sungguh-sungguh dengan gugatannya;

14.

Bahwa dalam surat Perjanjian Pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola PIR Kemitraan tertanggal 24 Mei 1996, dll. Penggugat mengakui/membenarkan bahwasanya tanah incasu adalah merupakan tanah adat/ulayat milik Masyarakat adat 6 (enam) Desa (Para Tergugat), dan bahkan Penggugat memperoleh atau menerima penyerahan

tanah

incasu

untuk

dikelolai

menjadi

perkebunan kelapa sawit adalah justru dari para Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat sangat sulit/tidak memungkinkan untuk mungkir/mengingkari a pa ya n g su d a h m e n jad i f a kt a h u ku m , a ta u su a tu h a l ya n g

absurd/mustahil Penggugat keluar dari konteks

Perjanjian Pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola PIR Kemitraan tertanggal 24 Mei 1996 incasu; 15.

Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang mengkaitkaitkan tentang pihak ketiga yakni "Muhammad Said Direktur CV. Bintang Meriah, Masyarakat Desa Sigambal, PT. Sumatera Riang Lestari, PT. Sumatera Silva Lestari, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan dan lain-lain pihak", hal tersebut hanya merupakan bentuk dalih yang irrelevant


dan absurd semata, karena konteks hubungan hukum dan Matetiele Handeling Penggugat dengan Para Tergugat yang terjadi dalam perkara ini adalah mendasarkan kepada Perjanjian Pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola PIR Kemitraan tertanggal 24 Mei 1996, dan dalam kenyataannya pula Penggugat telah membuat/membangun perkebunan

kelapa sawit di atas lahan

incasu, dan

Penggugat juga telah menikmati atau mengambil manfaat dari lahan dan perkebunan kelapa sawit aquo selama ini; 16.

Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak ternyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), akan tetapi dalam hat ini justru Penggugat-lah yang telah Wanprestasi terhadap Para Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

17.

Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat tentang ganti kerugian,

peletakkan

Sita

Jaminan

(Conservatoir

Beslag), Uitvoerbaar Bij Voorraad & Dwang Som, dll. menjadi tidak ada relevansi dan urgensinya lagi untuk dipertimbangkan, disamping petitum-petitum tersebut secara nyata telah bertentangan dengan hukum, Jurisprudensi Mahkamah Agung RI dan hukum acara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/2000 dan No. 4/2001 tentang Putusan Serta merta (Witvoerbaar bij Voorraad) dan Dwang Som, sehingga tuntutan tersebut juga harus dikesampingkan/ditolak seluruhnya ; Berdasarkan segala uraian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara Para Tergugat tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada


Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan hukum: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Menimbang, bahwa hari Selasa 22 Januari 2013, Kuasa Tergugat VI hadir menghadap di persidangan, di mana Kuasa Tergugat VI tersebut bernama Rudi Halomoan Rambe, SH/Advokat pada Kantor Advokat RI Rambe, SH & Assosiates yang beralamat di Jalan Williem Iskandar No. 21 Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 226/2012/SK tertanggal 26 November 2012, selanjutnya telah menyerahkan jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut: Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Dalam Pokok Perkara Tergugat VI: 1.

Bahwa Tergugat VI membantah segala dalil, posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

2.

Bahwa Tergugat VI tidak mengetahui sama sekali adanya Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak disertai dengan kewajiban Nomor: 01 tanggal 04 September 1998, yang diperbuat dihadapan Notaris Relawati, SH, Notaris di Padangsidimpuan dan Penggugat telah menerima tanah/lahan seluas ± 7.300 (tujuh ribu tiga ratus) Ha dengan perjanjian pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola


PIR (Pola Inti Rakyat) kemitraan, tanggal 24 Mei 1996; 3.

Bahwa Tergugat VI (Panusunan Harahap) juga tidak mengetahui hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut dan tidak mengetahui adanya kuasa masyarakat adat Desa Unte Rudang, Desa Aek Buaton, Desa Pasar Binanga, Desa Padang Matinggi, Desa Tandihat dan Desa Siboris Dolok yaitu Alm. H. Marahalim Hasibuan;

4.

Tidak

benar

Tergugat

VI

(Panusunan

Harahap)

mengetahui

pelaksanaan pembayaran pago-pago atau ganti rugi atas lahan/tanah seluas ± 3.180 (tiga ribu seratus delapan puluh) Ha seluruhnya sebesar Rp. 954.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah); 5.

Tidak benar Tergugat VI (Panusunan Harahap) ikut merugikan Penggugat dalam hal menyatakan tanah yang diserahkan seluas ± 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) Ha tersebut berada dalam silang sengketa dengan pihak manapun juga dan tidak ada tuntutan di kemudian hari dari pihak ketiga;

6.

Bahwa Tergugat VI (Panusunan Harahap) tidak mengetahui akan adanya pendudukan dan penanaman pohon sawit oleh Muhammad Said Ginting, Direktur CV. Bintang Meriah seluas ± 50 (lima puluh) Ha dan pendudukan lahan seluas 20 (dua puluh) Ha oleh Masyarakat Sigambal;

7.

Tidak benar Tergugat VI (Panusunan Harahap) ikut memberikan janjijanji untuk menyerahkan bukti-bukti surat tentang kepemilikan atas tanah/lahan seluas ± 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) Ha milik kepunyaan masyarakat adat/Luat Unte Rudang meliputi 6 (enam) desa yaitu Desa Unte Rudang, Desa Pasar Binanga, Desa Padang Matinggi, Desa Tandihat, Desa Aek Buaton, Desa Siboris Dolok;

8.

Tidak benar Tergugat VI (Panusunan Harahap) telah memaksa


Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan tanggal 28 September 2005 agar membangun Kebun IR untuk masyarakat 6 (enam) desa; 9.

Tidak benar Tergugat VI (Panusunan Harahap) telah ikut melakukan suatu rekayasa menciptakan lahan/tanah yang bukan miliknya akan tetapi milik Negara/Pemerintah yang merupakan kawasan hutan menjadi tanah/lahan masyarakat adat/Ulayat;

10. Bahwa Tergugat VI (Panusunan Harahap) diangkat menjadi kepala desa pada tanggal 22 Desember 2006 dan Tergugat VI (Panusunan Harahap) menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak diketahuinya; 11. Buat selebihnya Tergugat VI (Panusunan Harahap) membantah, tidak mengakui dan menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatnya tersebut; Maka oleh karena itu mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan: Primair: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat VI (Panusunan Harahap) tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Subsidair: Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku (Ex aequo et bono/Naar recht en billijkheid); Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Nopember 2013 Nomor


30 /Pdt.G/2012/PN-Psp.- yang amarnya sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI:

-

Menolak Eksepsi

Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk

seluruhnya; II. DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan tanah/lahan seluas

3.180 Ha adalah sah diberikan

kepada Penggugat untuk dikuasai dan dikelola sesuai dengan peruntukannya; 4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta pelepasan dan penyerahan hak disertai dengan kewajiban Nomor 1 tanggal 04 September 1998 yang diperbuat dihadapan Notaris Relawati,SH ,Notaris di Padangsidempuan; 5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Persetujuan Alm H.Marahalim Hasibuan tertanggal 02 September 1998; 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul selama

proses

peradilan

Tingkat

pertama

sebesar

Rp4.299.000;(Empat Juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 06/PDT.BAND/2014/PN.PSP.- tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh JAWATIN,SH.- Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa Kuasa Para Tergugat I sampai dengan V telah menyatakan

banding

terhadap

putusan

Pengadilan

Negeri


Padangsidempuan Nomor 30/Pdt.G/2012/PN-PSP.- tanggal 6 Nopember 2013 yang telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juni 2014 dan pada tanggal 5 Juni 2014 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VI; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 4 Juni

2014 telah memberitahukan untuk memeriksa berkas

perkara banding kepada Kuasa Terbanding dan pada tanggal 11 Juli 2014 kepada Kuasa Pembanding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V

telah diajukan dalam

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Tingkat pertama, namun Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan akan memutuskan berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 267/PDT/2014/PT-MDN.

tersebut dalam berkas perkara Nomor 267/PDT/2014/PT-MDN.- dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 30/Pdt.G/2012/PN- Psp.- tanggal

6 Nopember 2013

maka Pengadilan

Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan tersebut dalam putusan Nomor 30/Pdt.G/2012/PN-Psp.- tanggal 6 Nopember 2013 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan secara seksama pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap eksepsi Para pembanding semula Tergugat I s/d V maka dapat diketahui Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya semua pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

tersebut di atas, maka putusan Nomor

pertimbangan-pertimbangan

Pengadilan Negeri Padangsidempuan

30/Pdt.G/2012/PN-Psp.- tanggal 6 Nopember 2013 berkaitan

dengan eksepsi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;


DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang,

bahwa

setelah

Pengadilan

Tingkat

Banding

memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara perdata Nomor 267/PDT/2014/PT-MDN.- dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Psp.-, tanggal 6 Nopember 2013, berita acara sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang,

bahwa

setelah

Pengadilan

Tingkat

Banding

memperhatikan gugatan Terbanding semula Penggugat dan Jawaban Para pembanding semula Tergugat I s/d V dan Turut Terbanding semula Tergugat VI dapat disimpulkan pokok sengketa dalam perkara yang dimohonkan banding berkaitan gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Para Pembanding semula

Tergugat I sampai

dengan Tergugat V dan Turut Tergugat semula Tergugat VI atas lahan seluas kurang lebih 10.300 (sepuluh ribu tiga ratus) Ha yang terletak di wilayah 6 (enam) Desa, yakni Desa Unte Rudang, Desa Aek Buaton, Desa Pasar Binanga, Padang Matinggi, Desa Siboris Dolok, Desa Tandihat, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas yang diawali dari adanya Perjanjian Pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit dengan PIR( Pola Inti Rakyat) Kemitraan tanggal 24 Mei 1996; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg yang pada pokoknya menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut, maka

beban pembuktian terlebih

dahulu akan diberikan kepada Terbanding semula Penggugat, sedangkan Para Pembanding semula Tergugat I s/d V dan Turut terbanding semula


Tergugat VI juga diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Terbanding semula Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 s/d P-27 dan 1(satu) orang saksi bernama Suwandi dan 1(satu) orang ahli bernama Nana Suherna,S.Hut, sedangkan Para Pembanding semula Tergugat I s/d V untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti T.I-V.1 s/d T.I-V.17 dan 5 (lima) orang saksi bernama Abdul Halim Hasibuan, Ruslan Abdullah Hasibuan, Jannier Siregar,Tongku Soripada Mulia Hasibuan dan Irwan Harahap; Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut acuannya adalah ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang mengandung unsur-unsur pokok adanya perbuatan

melawan hukum,

adanya kesalahan pada pihak yang melakukannya dan adanya kerugian serta disyaratkan mengandung kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan akibat hukum perbuatan melawan hukum dimaksud; Menimbang, bahwa dari pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat diketahui pada pokoknya Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Terbanding semula Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut karena kalau dasar gugatannya adalah tidak dipenuhinya perjanjian oleh Para pembanding semula Tergugat I sampai dengan


Tergugat V yang didasarkan Akta “pelepasan dan penyerahan hak disertai dengan kewajiban Nomor : 1 tanggal 4 September 1998 maka gugatan Terbanding semula Penggugat seharusnya bukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Wanprestasi, oleh karenanya petitum gugatan point 2 yang mohon dinyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya petitum pokok gugatan berikutnya adalah petitum 3 yang mohon dinyatakan sah / lahan seluas kurang lebih 3.180 Ha menjadi milik/kepunyaan Penggugat dapat dipertimbangkan berdasarkan perjanjian antara Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Terbanding

semula

Tergugat

VI

tidak

ada

satu

ketentuan

yang

menyebutkan pengalihan hak milik dan dipersidangan Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan adanya peralihan hak milik tersebut sehingga petitum point 3 ini tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak; Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok gugatan ini Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya terhadap petitum 3 Penggugat tersebut dengan merujuk pada fakta hukum dan didasarkan kepada perjanjian Pengolahan Perkebunan Kelapa Sawit dengan pola PIR Kemitraan tertanggal 24 Mei 1996, dimana terhadap lahan seluas kurang lebih 3.180 Ha menurut pendapat majelis Hakim adalah adil dan patut apabila lahan tersebut diberikan kepada Penggugat untuk dikuasai dan dikelola sesuai dengan peruntukannya, karena terhadap lahan seluas kurang lebih seluas 3.180 Ha itu Penggugat telah melaksanakan kewajibannya / prestasinya dengan membayarkan uang pago-pago kepada Para Tergugat seperti yang terdapat dalam bukti P.17 sampai dengan P.22 dan di lapangan ternyata telah dikuasai dan diusahai Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 267/PDT/2014/PT-MDN.

Penggugat dengan perkebunan sawitnya serta telah pula menghasilkan, oleh karenanya terhadap petitum 3 ini adalah adil untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena Pengadilan Tingkat pertama telah mengabulkan yang

tidak diminta oleh Terbanding semula Penggugat

dalam petitum gugatannya dan yang diminta dalam petitum 3 adalah menyatakan sah tanah/lahan seluas kurang lebih 3.180 Ha menjadi milik / Kepunyaan Penggugat yang notabene bertentangan dengan perjanjian yang dibuat oleh Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V dengan Terbanding

semula Penggugat sebagaimana

Perjanjian Pelepasan dan Penyerahan Hak disertai dengan kewajiban Nomor : 1 tanggal 4 September 1998; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

tersebut

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan tanah / lahan seluas kurang lebih 3.180 Ha tersebut menjadi milik / Kepunyaan Penggugat sehingga seharusnya petitum point 3 tersebut ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan point 2 dan point 3 yang merupakan petitum pokok gugatan Terbanding semula Penggugat telah ditolak, maka petitum lainnya yang asesoir dengan petitum pokok tersebut yaitu petitum gugatan point 4,5,6,7 dan 8 harus ditolak pula; Menimbang, bahwa petitum gugatan point 9 yang mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) oleh karena

dalam

perkara

ini

belum

pernah

dilakukan

sita

jaminan

(Conservatoir beslag) maka petitum tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;


Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat banding berpendapat seluruh gugatan Terbanding semula Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak seluruhnya; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 30/Pdt.G/2012/PN-Psp.- tanggal 6 Nopember 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI : -

Menerima permohonan banding dari

Para Pembanding

semula

Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut ; ------------------------------

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 30/Pdt.G/2012/PN-Psp.- tanggal 6 Nopember 2013 yang dimohonkan banding; -----------------------------------------------------------------------------------


MENGADILI SENDIRI: DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk seluruhnya; -------------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;---

-

Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);------

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014 oleh kami, A.TH. PUDJIWAHONO S.H.M.Hum.-, Ketua Pengadilan Tinggi

Medan

sebagai

Hakim

Ketua

Majelis,

DAHLIA

BRAHMANA,SH.MH.- dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.-, masingmasing

sebagai Hakim

Penetapan

Anggota, yang ditunjuk

berdasarkan

Surat

Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 267/PDT/2014/PT-

MDN.-, tanggal 15 September 2014, putusan tersebut pada hari Jum’at tanggal 12 Desember 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu SUSILA-WARDHANI,SH.- Panitera Muda Perdata


Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

DAHLIA BRAHMANA,SH.MH.-

HAKIM KETUA,

A.TH.PUDJIWAHONO,SH.M.Hum.-

HERU PRAMONO,SH.M.Hum.PANITERA PENGGANTI,

SUSILA- WARDHANI, SH.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara

Recommend Documents