PUTUSAN Nomor 35 / PDT / 2015 / PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: H. PAGONAL HARAHAP, umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Tengku Amir Hamzah No. 11 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : SUNITA, SH.,
Advokat / Penasehat
Hukum, beralamat di Jalan Padang Matinggi No. 58 Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
28
Maret
2013,
selanjutnya
disebut
sebagai Pembanding semula Tergugat; Lawan: MARAJUNTAR DALIMUNTHE, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Taruna 45 Lingk. Terminal, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. ADI MANSAR SH.M.Hum. 3.
AHMAD
RIFAI
IDRIS,SAGALA, SH.
2. GUNTUR RAMBEY, SH.MH. HASIBUAN,
SH.
4.
5. KARTOYO, SH.MH.,
AKHYAR masing-
masing Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Adi Mansar, Guntur Rambe, Ahmad Rivai Hasibuan & Patners, beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 105 Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari Hal. 1 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;
Setelah membaca berkas perkara Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN-Rap.- dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN-Rap.- tanggal 12 Desember 2013 dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Maret 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dibawah Register Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Rap,
telah
mengajukan gugatan sebagai berikut: A. Bahwa gugatan penggugat ini diajukan karena ada perselisihan berupa prajudisial, dengan lahirnya Laporan Polisi Haji Pangonal Harahap pada tanggail 04 Januari 2013 sesuai laporan Polisi nomor : LP/13/I/SU/RESLBH, atas nama pelapor H. Pangonal harahap dengan tuduhan bahwa penggugat telah melakukan penipuan dan penggelapan atas satu unit mobil kijang Innova BK 342 RU nomor rangka MHFXW42GX62065793, NOMOR MESIN : 1TR-6244377 dan surat tanda nomor Kendaraan (STNK) serta Buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam keadaan baik dan atau penggugat tidak mengganti dengan uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) membayar dengan cara mencicil yaitu 3 kali angsuran, angsuran pertama bulan oktober 2011 (dua ribu sebelas) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), angsuran kedua bulan Desember Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Hal. 2 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
rupiah), dan angsuran ketiga pada bulan Februari 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdaftar atas nama Abdul Azis IR; B. Atas dasar pengaduan dan laporan Polisi yang dilakukan oleh H. Pangonal Harahap, penggugat secara tegas ingin menguji materi perjanjian yang telah dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat sesuai akta 04 yang dibuat oleh Yunita Darli, SH. Sp. N secara keperdataan dengan melakukan Gugatan Prayudisial sesuai dengan pasal 81 KUHP yang berbunyi “mempertangguhkan untuk sementara Karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh satu mahkamah
lain,
mempertangguhkan
gugurnya
penuntutan
untuk
penggugat
dapat
sementara”. Bahwa
berdasarkan
laporan
polisi
aquo,
mengemukakan dalil dan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa penggugat adalah sebagai seorang warga Negara yang baik, bekerja
dan
berusaha
dalam
bidang
jasa
pengadaan
barang/kontraktor teknik dalam bidang IT (informasi teknologi); 2. Bahwa penggugat selaku Direktur CV. Jasa Persada telah membuat perjanjian kerja sama dengan Haji pangonal harahap i.c tergugat sesuai dengan akta No. 03 yang dibuat oleh Notaris Ynita Darli, SH. Sp. N pada tanggal 27 April 2011 di labuhan batu, yang pada pokoknya membuat perjanjian tentang posisi selaku direktur CV. Jasa Persada dan bertanggung jawab menjalankan operasional CV. Jasa Persada; 3. Bahwa sebelum perjanjian kerjasama sebagaimana akta No. 03 dilaksanakan terlebih dahulu telah ada akta perjanjian kerjasama No. 40 tahun 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Kamil Bakti Siregar, SH yang intinya CV. Jasa Persada dalah milik persero Haji Pangonal Harahap (i.c tergugat) yang menerangkan bahwa seluruh kerugian Hal. 3 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
yang timbul dalam perusahaan adalah tanggung jawab pihak pertama (Haji Pangonal Harahap); 4. Bahwa dalam akta perubahan No. 03, CV. Jasa Persada, Haji Pangonal harahap tetap sebagai persero pasif dan penggugat sebagai direktur yang melaksanakan pekerjaan operasional CV. Jasa Persada, tetapi seluruh resiko dan kerugian bukan lagi tanggung jawab tergugat (Haji Pangonal Harahap), melainkan tanggung jawab Direktur CV. Jasa Persada (i.c penggugat); 5. Bahwa selama penggugat bertindak selaku Direktur CV. Jasa Persada, penggugat dibebani tanggung jawab berupa hasil pemberian hasil tetap kepada tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan; 6. Bahwa dalam pasal 7 Akta No. 03 berbunyi “mengenai perjanjian kerja sama ini dan segala akibat yang mungkin timbul disebabkan isi dari pada akta ini, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domicilie) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri rantauprapat; 7. Bahwa selama CV. Jasa Persada dibawah pimpinan penggugat, perusahaan maju pesat, sehingga membuat tergugat gelap mata, dan meminta bagian dari hasil CV. Jasa Persada; 8. Bahwa tergugat (Haji Pangonal Harahap) sebagai persero telah meminta dengan cara paksa harta benda milik penggugat, baik benda bergerak maupun tidak bergerak berupa; 8.1. Sebidang tanah beserta benda-benda yang ada diatasnya sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor : 2805/Bakaran Batu dengan surat ukur nomor 43/Bakaran Batu/2009 tanggal 4-052009 atas nama penggugat balik nama ke atas pihak pertama (Haji Pangonal Harahap); Hal. 4 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
8.2. Memberikan atau menyerahkan 1 (satu) unit mobil kijang innova BK 342 RU, nomor rangka MHFXW42GX62065793, NOMOR MESIN : 1TR-6244377 dan surat tanda nomor Kendaraan (STNK) serta Buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam keadaan baik dan atau pihak kedua mengganti dengan uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) membayar dengan cara mencicil yaitu 3 kali angsuran, angsuran pertama bulan oktober
2011 (dua ribu sebelas) sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), angsuran kedua bulan Desember Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan angsuran ketiga pada bulan Februari 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdaftar atas nama Abdul Azis IR; 8.3. Memberikan atau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120 SS, yang masih dalam kredit dengan nomor perjanjian : 447101100155,
tanggal
14-04-2011
antara
Marajuntar
Dalimunthe dengan PT. CIMB Niaga Finance Rantauprapat; 8.4. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jl. Baru By Pass, Kelurahan Padan Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, atas nama penggugat yang dibeli dari Haji Adlin Harahap; 8.5. Menyerahkan keuntungan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas hasil pekerjaan dari kerjasama dengan PT. MILANO; 9. Bahwa seluruh permintaan tergugat tersebut telah dituangkan dalam akta perjanjian Nomor 04 tanggal 27-04-2011 yang diperbuat oleh dan dihadapan Yunita Darli, Sh Notaris di Rantauprapat;
Hal. 5 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
10. Bahwa terhadap harta-harta milik penggugat yang diminta oleh penggugat dapat diuraikan sebagai berikut: Terhadap 1 (satu) unit mobil Kijang Innova BK 342 RU, nomor rangka MHFXW42GX62065793, NOMOR MESIN : 1TR-6244377 dan surat tanda nomor Kendaraan (STNK) serta Buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Abdul Azis Ir. Sebagaimana yang diperjanjikan telah disepakati menyerahkan Mobil tersebut atau menyerahkan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), kepada Tergugat. Bahwa dalam perjalanannya 1 (satu) unit mobil Kijang Innova BK 342 RU tetap dikuasai oleh penggugat, dan sebagai penggantinya penggugat telah menyerahkan uang kepada tergugat sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima
puluh
juta
rupiah) sebagaimana
kwintansi
tertanggal 05-12-2011; Bahwa kemudian pada saat tergugat mencalonkan diri sebagai ketua Pimpinan Cabang PDI-P Kabupaten Labuhan Batu Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); 11. Bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa yang telah diuraikan diatas, sebenarnya uang yang telah dipakai tergugat telah melebihi dari harga 1 (satu) unit mobil Kijang innova BK 342 RU yang telah disepakati dalam perjanjian 04 tanggal 27-04-2011 yang diperbuat oleh dan dihadapan Yunita Darli, SH Notaris di Rantauprapat; 12. Bahwa akan tetapi tanggal 04 Januari 2013 Tergugat (ic Haji Pangonal
Harahap)
telah
membuat
laporan
Polisi
nomor
:
LP/13/I/SU/RES-LBH, atas nama pelapor H. Pangonal Harahap dengan
tuduhan
penggugat
telah
melakukan
penipuan
dan
penggelapan atas satu unit mobil Kijang Innova BK 342 RU, nomor rangka MHFXW42GX62065793, NOMOR MESIN : 1TR-6244377. Hal. 6 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
13. Bahwa adanya pengaduan yang dibuat oleh tergugat (ic. H. pangonal Harahap) penggugat ingin menguji materi perjanjian yang telah dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat akta perjanjian Nomor 04 tanggal 27-04-2011 yang diperbuat oleh dan dihadapan Yunita Darli, SH Notaris di Rantauprapat secara keperdataan, dengan melakukan gugatan Prayudisial sesuai dengan pasal 81 KUHP yang berbunyi “mempertangguhkan untuk sementara Karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh satu mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara”. 14. Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, untuk menyatakan pengaduan yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana Laporan Polisi nomor : LP/13/I/SU/RES-LBH, atas nama pelapor H. Pangonal Harahap dengan tuduhan penggugat telah melakukan penipuan dan penggelapan atas satu unit mobil Kijang Innova BK 342 RU, nomor rangka MHFXW42GX62065793, NOMOR MESIN : 1TR-6244377. Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka mohon Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan menentukan suatu waktu dan tempat memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya dalam persidangan dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut : A. PRIMAIR 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi); 3. Menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/13/I/2013/SU/RES-LBH, atas nama Pelapor H. Pangonal Harahap (ic. Tergugat) dengan Hal. 7 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
tuduhan penggugat melakukan dan penggelapan atas satu unit mobil
Kijang
Innova
BK
342
RU,
nomor
rangka
MHFXW42GX62065793, NOMOR MESIN : 1TR-6244377,adalah prayudisial atau sengketa keperdataan; 4. Menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta perjanjian No: 04 tanggal 27 April 2011yang diperbuat oleh dan dihadapan Yunita Darli, SH Notaris di Rantauprapat; 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; A. SUBSIDIAIR: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dengan suatu putusan yang seadil-adilnya, atas perhatian mana diucapkan terima kasih; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Tentang Majelis Hakim Perdata Berwenang Mengadili Perkara a quo -
Bahwa apabila diperhatikan secara cermat uraian-uraian dalam surat gugatan Penggugat, bertanggal 6 maret 2013 bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah lahirnya Laporan polisi Nomor : LP/13/I/2013/SU/RES-LB atas nama Pelapor H. Pangonal Harahap;
-
Bahwa laporan Polisi nomor : LP/13/I/Su/RES-LB atas nama Pelapor H. Pangonal Harahap tebit atas dasar adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat atas satu unit
mobil
Kijang
Innova
BK
342
RU
nomor
rangka
MHFXW42GX62065793, NOMOR MESIN : 1TR-6244377 dan surat tanda nomor Kendaraan (STNK) serta Buku pemilik Kendaraan
Hal. 8 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
Bermotor (BPKB) dan atau penggugat tidak mengganti dengan uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). -
Bahwa Laporan Polisi sebagaimana tersebut diatas jelas merupakan tindak pidana murni yaitu penipuan dan penggelapan, sehingga harus dilakukan tindakan penyidikan, Penunututan dan proses pemeriksaan persidangan oleh Majelis Hakim Pidana.
-
Bahwa oleh karena Laporan Polisi sebagaimana tersebut diatas jelas merupakan tindak pidana yaitu penipuan dan penggelapan, sehingga harus dilakukan tindakan penyidikan, Penuntutan pemeriksaan persidangan oleh Majelis Hakim Pidana sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak memiliki kekuasaan terhadap proses pemeriksaan perkara pidana apalagi saat ini Laporan Polisi tersebut diatas masih proses pada tingkat Penyidikan di Polres Labuhan Batu.
-
Bahwa dengan demikian sangat wajar dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya Karen bukan merupakan yuridiksi Majelis HakimPerdata.
2. Tentang
Gugatan
Penggugat
Kurang
Para
Pihak
(Plurium
litis
consortium) -
Bahwa apabila diperhatikan penggugat sebagaimana halaman 1 huruf B menyatakan : “atas dasar pengaduan dan Laporan Polisi yang dilakukan oleh H. Pangonal Harahap, penggugat secara tegas ingin menguji materi perjanjian yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dengantergugat sesuai Akta 04 yang dibuat oleh yunita Darli SH. Sp.N
secara
keperdataan
dengan
melakukan
gugatan
Prayudisial……..dst.”
Hal. 9 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
-
Bahwa dengan demikian seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya yaitu Kapolres Labuhan Batu yang telah menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP/13/I/2013/SU/RES-LB atas nama H. Pangonal Harahap dan Notaris yunita Darli SH. Sp.N yang telah membuat Akta Nomor 04.
-
Bahwa
tidak
ditariknya
Kapolres
Labuhan
Batu
yang
telah
menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP/13/I/SU/RES-LB atas nama pelapor H. Pangonal harahap dan Notaris Yunita Darli SH. Sp. N yang telah membuat Akta Nomor 04, maka hal tersebut adalah kesalahan dalam gugatan sehingga sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 3. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum. -
Bahwa
dalil
gugatan
2
81
”Mempertangguhkan penuntutan
KHUPidana
yang
untuk sementara
berbunyi karena
:
ada
perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu mahkamah lain,mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara .” -
Bahwa Penggugat keliru dengan keterbatasan pemahamannya terhadap pasal 81 KHUPidana
sehingga menjadikan pasal 81
tersebut sebagai dasar gugatan prayudisial, perlu Tergugat tegaskan bahwa pasal 81 KHUPidana merupakan bagian dari BAB VII kitab undang undang Hukum
Pidana
tentang GUGURNYA
HAK
MENUNTUT HUKUMAN DAN GUGURNYA HUKUMAN. -
Bahwa yang menjadi pokok persoalan yang diatur dalam pasal 81 KHUPidana adalah tempo
daluwarsa dalam penuntutan akan
ditangguhkan /tidak diperhitungkan selama perselisihan prayudisial belum selesai.
Hal. 10 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
-
Bahwa oleh karena keterbatasan pemahaman Penggugat terhadap pokok persoalan yang diatur dalam pasal 81 KUHPidana setentang tempo daluwarsa dalam penuntutan namun oleh peenggugat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya ,maka sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat diterima .
4. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) -
Bahwa apabila diteliti secara cermat dalil Posita gugatan Penggugat halaman 1 huruf A menyebutkan : “bahwa gugatan Penggugat ini diajukan karena ada perselisihan berupa Prayudisial………dst”, namun pada petitum gugatan halaman 6 angka 2 : “menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi)” berlanjut dengan petitum pada halaman 6 angka 3 : “menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/13/I/2013/SU/RES-LB atas nama pelapor H. Pangonal Harahap terbit atas dasar adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat atas satu
unit
mobil
Kijang
Innova
BK
342
RU
nomor
rangka
MHFXW42GX62065793, NOMOR MESIN : 1TR-6244377 adalah prayudisial atau sengketakeperdataan” seterusnya petitum halaman 6 angka 4 : “menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian No. 04 tanggal 27 April 2011 yang diperbuat oleh dan dihadapan Yunita Darli,SH Notaris di Rantauprapat”; -
Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung sebab dalam posita Penggugat tidak ada dan tidak dapat mendalilkan andaikata quod noon perbuatan ingkar janji (wanprestasi) itu ada, demikian juga setentang pembatalan Akta Perjanjian No 04 tanggal 27 April 2011 tidak ada di dalilkan dalam posita, sehingga dalil tanpa dasar menurut hukum haruslah dikesampingkan, sedangkan didalam petitum gugatan Penggugat ada menuntut Tergugat telah Hal. 11 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dan menuntut pembatan Akta Perjanjian No 4 tanggal 27 April 2011, sehingga Tergugat merasa aneh dan ingin merenungi “GUGATAN APA SEBENARNYA YANG DILAKUKAN PENGGUGAT?”; -
Bahwa oleh karena antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung ditambah
lagi bentuk Gugatan apa
sebenarnya yang diajukan oleh Penggugat menyebabkan Gugatan Penggugat sangat kabur sehingga patutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak; 5. Dalam Pokok Perkara; -
Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis telah diulang kembali dalam pokok perkara ini;
-
Bahwa Tergugat memungkiri dan membantah secara tegas seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat, tertanggal 06 Maret 2013, kecuali sepanjang hal-hal yang telah diakui secara tegas dibawah ini;
-
Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2013 telah dibuat perjanjian Kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akte Perjanjian kerja sama An. CV. Jasa Persada Nomor 40 tanggal 24 Februari 2003 yang diperbuat dihadapan Notaris Kamil Bakti Siregar, SH;
-
Bahwa seluruh modal CV. Jasa Persada sepenuhnya berasal dari Tergugat, hal ini Tergugat lakukan hanyalah atas dasar rasa kasihan yang mendalam atas kehidupan Penggugat yang bertahun-tahun menderita
suatu
penyakit
sehingga
secara
ikhlas
Tergugat
mengobatkan Penggugat sampai akhirnya sembuh dan selanjutnya oleh Tergugat memberikan kepercayaan kepada Tergugat untuk duduk sebagai Direktur pada CV. Jasa Persada dengan mendapat
Hal. 12 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
gaji dan apabila memperoleh keuntungan akan di bagi antara Penggugat dengan Tergugat; -
Bahwa oleh karena kesibukan Tergugat dalam keseharian selaku Wakil Rakyat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu ditambah lagi rasa kasihan yang mendalam terhadap Penggugat maka selama + 8 (delapan) tahun Penggugat tidak pernah melaporkan perkembangan usaha yang dijalankan Penggugat, namun oleh Tergugat tidak mempersalahkannya hingga akhirnya barulah pada awal tahun 2011 Tergugat menanyakan tentang untung rugi perusahaan yang di jalankan oleh Penggugat;
-
Bahwa atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka dibuat kembali Perjanjian Kerjasama yang baru dengan menyatakan Akte Perjanjian Kerja sama CV. Jasa Persada Nomor 40 tanggal 2003 tidak memiliki kekuatan mengikat yaitu Akte Perjanjian Kerja sama H. Pangonal Harahap (Tergugat) dengan Marajuntar Dalimunthe (Penggugat) Nomor 03 tanggal 27 April 2011 dibuat dihadapan Yunita Darli Harahap, SH.Sp.N Notaris di Rantauprapat;
-
Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai imbalan dari hasil usaha selama + 8 (delapan) tahun maka Penggugat bersedia menyerahkan sebahagian dari hasil usaha kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akte Perjanjian Nomor 04 tanggal 27 April 2011 dibuat dihadapan Yunita Darli Harahap, SH.Sp.N Notaris di Rantauprapat, yaitu : Sebidang tanah dikenal Sertifikat Hak Milik Nomor: 2805/Bakaran Batu, luas 79 M2, Surat ukur Nomor: 43/Bakaran Batu/2009 tanggal 4 Mei 2009 terdaftar atas nama Penggugat;
Hal. 13 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
Satu unit Mobil kijang Innova BK 342 RU, Nomor Rangka MHFXW42GX62065793, Nomor Mesin 1TR-6244377 serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau Penggugat mengganti uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), terdaftar atas nama Ir. Abdul Aziz; Satu unit Mobil Mitsubishi T120 SS yang masih dalam kredit dengan Nomor perjanjian 447101100155 tanggal 14 Maret 2011 antara CV. Jasa Persada/Marajuntar Dalimunthe dengan PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Rantauprapat; Satu unit rumah toko (ruko) terletak di Jalan Baru By Pass Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara yang dibeli secara cicil/angsuran dari H. Idlin Harahap; Uang Jasa/Keuntungan atau Laba dari hasil Kerja Sama antara CV. Jasa Persada dengan PT. Milano dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 001/SPK-RAP/MLN-PKS/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -
Bahwa dengan demikian tidak benar adanya dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 8 yang pada pokoknya menyatakan: Tergugat telah meminta dengan cara paksa harta benda milik Penggugat, melainkan merupakan hak atau bagian Tergugat dari hasil Usaha CV. Jasa Persada selama + 8 (delapan) tahun yang harus diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
-
Bahwa oleh karena Hak Tergugat sebagai hasil usaha CV. Jasa Persada selama + 8 (delapan) tahun harus diserahkan kepada tergugat, justru Penggugat berupaya melakukan penipuan dan atau Penggelapan atas satu Unit mobil Kijang Innova BK 342 RU, Nomor Rangka MHFXW42GX62065793, Nomor Mesin 1TR-6244377 serta Hal. 14 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau Penggugat mengganti uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan cara menjual mobil tersebut kepada pihak lain sehingga Tergugat mengajukan secara Pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/13/I/2013/SU/RES-LB atas nama Pelapor H. Pangonal Harahap; -
Bahwa oleh karena Laporan Polisi Nomor: LP/13/I/2013/SU/RES-LB atas nama Pelapor H. Pangonal Harahap telah tepat dilakukan oleh Tergugat maka Pasal 81 KUHPidana tidak berlaku atas perkara a quo tersebut sehingga Petitum gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 1 s/d angka 5 layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
-
Bahwa setentang tuntutan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad adalah tuntutan yang tidak berdasar karena tidak memenuhi pada 101 Rbg/160 ayat (1) HIR dan bertentangan dengan SEMA No. 3 Tahun 1978 Jo SEMA No. 3 Tahun 1971 sehingga Tuntutan seperti ini tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan hormat dengan ini Tergugat mohon agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan
Penggugat
ditolak
atau
setidak-tidaknya
gugatan
Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
Menimbang: I. Atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan No.10/Pdt.G/2013/PN-Rap.- tanggal 12 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Hal. 15 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
DALAM EKSEPSI ; -
Menolak Eksepsi Tergugat;
DALAM POKOK PERKRA 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi); 3. Menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/13/I/2013/SU/RESLBH, atas nama Pelapor H. Pangonal Harahap (ic. Tergugat) dengan tuduhan penggugat melakukan dan penggelapan atas satu unit mobil Kijang Innova BK 342 RU, nomor rangka MHFXW42GX62065793, NOMOR MESIN : 1TR-6244377 adalah prayudisial atau sengketa keperdataan; 4. Menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta perjanjian No: 04 tanggal 27 April 2011yang diperbuat oleh dan dihadapan Yunita Darli, SH Notaris di Rantauprapat sepanjang hanya mengenai satu unit mobil Kijang
Innova
BK
342
RU,
nomor
rangka
MHFXW42GX62065793, NOMOR MESIN : 1TR-6244377 ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus duapuluh empat ribu rupiah) ;
II. Akta Banding Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN-RAP.- tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh PITER MANIK,SH, Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa SUNITA, SH. sebagai kuasa Tergugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat
Nomor :
10/Pdt.G/2013/ PN.Rap.- tanggal 12 Desember 2013; III. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 24 Desember 2013; IV. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding Desember
semula Penggugat pada tanggal 31
2013 dan kepada Pembanding semula Tergugat,
Hal. 16 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
pada tanggal 30 Desember 2013, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Medan;
Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga tidak dapat diketahui apa alasan pihaknya mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut diatas;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;
Menimbang, bahwa terhadap pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding / semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2013 tersebut, Pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2013 dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diajukan pada tanggal 20 Desember 2013, maka tenggang waktu pengajuan banding a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg dan oleh karena pula pernyataan permohonan banding tersebut diajukan sesuai tata cara serta syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pernyataan permohonan banding yang diajukan kuasa Pembanding / semula Tergugat a quo secara formil dapat diterima;
Menimbang, bahwa konsekwensi juridis dari diajukannya banding oleh kuasa Pembanding tersebut, adalah bahwa perkara ini harus diperiksa dan diputus ulang pada tingkat banding dengan titik tolak pada pemeriksaan dan penilaian terhadap alasan keberatan Pembanding sebagaimana didalam
Hal. 17 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta memeriksa dan menilai ulang terhadap dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut, apakah sudah tepat dan benar atau tidak menurut hukum;
Menimbang, bahwa in casu ternyata Pembanding / semula Tergugat tidak ada mengajukan Memori Banding dan demikian pun Terbanding. Bahwa dengan
demikian
Pengadilan
tingkat
Banding
dalam
memeriksa
dan
memutuskan perkara ini pada tingkat banding, hanya akan memeriksa dan menilai ulang terhadap dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar atau tidak menurut hukum; Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara, berupa gugatan, jawaban atas gugatan serta bukti-bukti surat dan
saksi-saksi
yang
diajukan
masing-masing
pihak
didalam
proses
pemeriksaan perkara ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN-RAP.- tanggal 12 Desember 2013, Pengadilan tingkat Banding berpendapat seperti dibawah ini;
Dalam Eksepsi :
Menimbang,
bahwa terhadap dasar dan alasan-alasan pertimbangan
hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak seluruh eksepsi Tergugat / Pembanding tersebut, Pengadilan tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar menurut hukum; Bahwa dengan mengambil alih seluruh dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut, menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Banding sendiri, maka Eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut haruslah ditolak;
Hal. 18 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari dalil pokok gugatan dalam perkara ini adalah: 1. Adanya kerjasama antara Pembanding / semula Tergugat dengan Terbanding / semula Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Akte Perjanjian Kerjasama an. CV. Jasa Persada Nomor : 40 tanggal 24 Pebruari 2003 yang dibuat dihadapan Kamil Bakti Siregar, SH. Notaris di Rantau Prapat; (vide bukti T.1), yang mana isi pokok kerjasama itu adalah bahwa H. Pagonal Harahap (Pembanding/Tergugat) adalah sebagai pemilik modal dalam CV Jasa Persada dan Marazuntar Dalimunthe (Terbanding/Penggugat) sebagai pelaksana jalannya Perseroan CV Jasa Persada; dengan ketentuan segala kerugian yang timbul, ditanggung oleh H. Pagonal Harahap, sedangkan Marajuntar Dalimunthe dibebaskan dari hal itu; 2. Adanya Akte Perobahan Nomor 03 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dihadapan Yunita Darli Harahap, SH.Sp.N. Notaris di Rantau Prapat, yang isi pokok perobahan itu adalah bahwa jika terjadi kerugian dalam menjalankan Perseroan CV Jasa Persada ini, maka kerugian itu ditanggung oleh Marajuntar Dalimunthe (Terbanding/Penggugat) dan membebaskan H. Pagonal harahap (Pembanding/Tergugat) dari hal itu (vide bukti T.2); 3. Adanya Akta Surat Perjanjian Nomor : 04 tanggal 27 April 2011 yang diperbuat dihadapan Yunita Darli Harahap, SH.Sp.N. Notaris di Rantau Prapat, yang salah satu point persetujuan yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah penyerahan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova BK 342 RU Nomor rangka MHXFW 42 GX 62065793, Nomor mesin ITR-6244377 dan STNK serta BPKB atau membayar
Hal. 19 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
dengan uang tunai sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah); 4. Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova tersebut tetap dikuasai Terbanding/Penggugat, sebab sudah membayar harga mobil tersebut, yang sudah dibayarkan kepada Pembanding/Tergugat,
dengan
penyerahan
uang
tunai
Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) (vide kwitansi tanggal 5-122011) dan pada saat Pembanding/Tergugat mencalonkan diri menjadi Calon Pimpinan Cabang PDI.P Kabupaten Labuhan Batu, Terbanding /Penggugat telah menyerahkan uang Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) kepada Pembanding/Tergugat; Dengan demikian harga 1 (satu) unit mobil Kijang Innova sebagaimana diperjanjikan itu sudah lunas, bahkan melebihi harga mobil tersebut; 5. Ternyata Pembanding/Tergugat pada tanggal 4 Januari 2013 telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP/13/I/SU/RES-LBH.- dengan tuduhan bahwa Terbanding/Penggugat telah melakukan Penipuan dan Penggelapan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova BK 342 RU Nomor rangka MHXFW 42 GX 62065793, Nomor mesin ITR-6244377; Bahwa tindakan Tergugat/Pembanding tersebut adalah wanprestasi yang merugikan Penggugat/Terbanding;
Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan hukum esensial yang perlu dipertimbangkan adalah apakah prestasi berupa penyerahan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova BK 342 RU atau substitusinya berupa penyerahan uang rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) telah dilaksanakan oleh Terbandin/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat, sebagaimana
Hal. 20 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
diperjanjikan dalam Akta Surat Perjanjian Nomor : 04 tanggal 27 April 2011 tersebut; Menimbang,
bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan
Penggugat/Terbanding,
yakni
kwitansi
tanggal
5-12-2011
dan
ditandatangani oleh H. Pagonal Harahap serta keterangan saksi Mimi Handayani Lubis dan saksi Dian Nurhayati, maka dianggap terbukti adanya pembayaran uang Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat/Terbanding
kepada
Tergugat/Pembanding
sebagai
pembayaran cicilan harga mobil Kijang Innova BK 342 RU tersebut;
Menimbang,
bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat/
Terbanding tentang penyerahan uang Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding pada saat pencalonan sebagai Ketua DPC PDI-P Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan keterangan saksi Tandang Hasibuan, menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding
pernah
meminta
uang
kepada
Penggugat/
Terbanding untuk keperluan pemilihan Ketua DPC PDI-P Labuhan Batu tahun 2010 yang jumlahnya ratusan juta rupiah;
Menimbang,
bahwa dari alat bukti sebagaimana disebutkan
diatas, Pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa bukti surat (Kwitansi) dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak cukup sebagai dasar/bukti untuk membuktikan gugatan mengenai telah adanya penyerahan/pembayaan
uang
substitusi
sebesar
Rp.140.000.000.-
(seratus empat puluh juta rupiah) atas penyerahan 1 (satu )unit mobil Kijang Innova BK 342 RU tersebut, sebagaimana yang diperjanjikan dalam dalam Akta Surat Perjanjian Nomor : 04 tanggal 27 April 2011 a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum Hal. 21 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang esensial dalam perkara ini sebagaimana dipertanyakan dimuka telah terjawab, yakni bahwa Penggugat/Terbanding tidak terbukti telah melaksanakan prestasi sebagaimana dalil pokok gugatannya tersebut; bahwa oleh karena itu gugatan harus ditolak untuk seluruhnya;
Menimbang, dipertimbangkan
bahwa diatas,
oleh
gugatan
karena
sebagaimana
Penggugat/Terbanding
telah ditolak
seluruhnya, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN-RAP.- tanggal 12 Desember 2013 tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah nanti;
Menimbang,
bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding
ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini; Mengingat ketentuan dalam Rbg dan peraturan perundangundangan lainnya; MENGADILI : -
Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN-RAP.-
tanggal
12
Desember
2013
yang
dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI : Dalam Eksepsi : -
Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara : Hal. 22 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
-
Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
-
Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam
kedua
tingkat
peradilan, yang dalam
tingkat banding
ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal RABU tanggal 20 MEI 2015, oleh kami, BANTU GINTING,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan RIDWAN RAMLI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 35/PDT/2015/PT-MDN tanggal 4 Pebruari 2015, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 28 MEI 2015
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HARSONO, S.H. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun kuasa hukumnya.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
JANNES ARITONANG, SH.MH.
BANTU GINTING, SH.
RIDWAN RAMLI ,SH.MH. PANITERA PENGGANTI,
HARSONO, SH.MH.
Hal. 23 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
Perincian biaya: 1. Materai ……………… 2. Redaksi…….............. 3. Pemberkasan ……… Jumlah ……………....
Rp. 6.000,00 Rp. 5.000,00 Rp.139.000,00 Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal. 24 dari 24 Halaman Putusan No. 35/PDT/2015/PT-MDN.
