PT-MDN.- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada

P U T U S A N Nomor : 19 /PID.SUS-TPK/2015/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN,

yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada

peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa : Nama Lengkap

:

BATARA TAMBUNAN, ST.

Tempat Lahir

:

Balige.

Umur/ Tanggal Lahir

:

57Tahun/25Juni 1957.

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Kebangsaan

:

Indonesia

Tempat Tinggal

:

Jl. Saudara No. 11 B Medan / Jln. Bangko Lorong Rajawali No. 32 RW 1/02 Kecamatan Pasir Putih, Kab. Muara Bungo, Prov. Jambi.

Agama

:

Kristen

Pekerjaan

:

Wiraswasta.

Pendidikan Terakhir

:

S1.

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh; 1.

Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;

2.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;

3.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;

4. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;

Halaman 1 dari 76 hal, putusan perkara Tipikor Nomor : 19/PID.SUS-TPK/2015/PT-MDN.-

5. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015; 6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015; 8. Perpanjangan

oleh

Wakil

Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal

09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca : I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 September 2015, Nomor : 200/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN.- tentang penunjukan Majelis Hakim; II.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan

persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR: Bahwa ia Terdakwa BATARA TAMBUNAN, ST. secara bersamasama dengan saksi Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas, saksi BASYRAH LUBIS selaku Bupati Padang Lawas, saksi H. MUHAMMAD RIDO HARAHAP, SE. selaku Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, saksi Drs. ABDUL HAMID NASUTION, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi PARUHUM MULIA DAULAY, SE, selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2009 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas atau

setidak-tidaknya pada suatu

tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang


memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Cabang PT. Bungo Pantai Bersaudara mengetahui ada kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawasdari membaca sebuah koran yang berisikan Pengumuman Lelang Pengadaan secara multi years yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas.

-

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009 telah dianggarkan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp.9.368.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dan anggaran tersebut ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DAPSKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 Nomor DPA-SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 sebesar

Rp

8.517.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 untuk membiayai kegiatan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahap I Rp 5.188.200.000,- (lima milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan kegiatan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 3.328.800.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah); -

Bahwa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sarana Pemerintahan TA. 2009 maupun anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan Dana Pendamping adalah :


a. Dana Alokasi Khusus (DAK). No. Nama Kegiatan 1. 2.

Pembangunan Kantor Bupati Pembangunan Gedung DPRD

Anggaran Rp 5.188.200.000,Rp 3.328.800.000,-

b. Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Pendamping. No. Nama Kegiatan Anggaran 1.

-

Pembangunan Kantor Bupati & Gedung DPRD

Rp 851.000.000,-

Target Kinerja 99%

Ket

99%

Target Kinerja 99%

Ket

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi TA. 2009 Nomor DPA-SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 dinyatakan bahwa

kegiatan pembangunan

Kantor Bupati dan

Kantor DPRD

dilaksanakan dalam tahun tunggal yaitu dengan pelaksanaan Juni – Desember 2009 dengan target kinerja 99 % dan bukan secara Multi Years (tahun jamak). -

Bahwa sekira bulan Mei 2009, Terdakwa

BATARA TAMBUNAN,ST.

mendatangi kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas dan sebelumnya terlebih dahulu menghubungi saksi BAGINDA RITONGA, oleh yang bersangkutan kemudian menemani Terdakwa BATARA TAMBUNAN, ST. datang ke Kantor Bupati Padang Lawas untuk bertemu dengan Terdakwa Basyrah Lubis, SH., dalam perkenalan tersebut, Terdakwa TAMBUNAN,

ST.

memperkenalkan

diri

sebagai

BATARA

kontraktor

dan

menyerahkan COMPANY PROFILE serta memberikan penjelasan tentang proyek-proyek yang Terdakwa

BATARA TAMBUNAN, ST. kerjakan,

seperti Pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Simalungun di Sondi Raya dan Pembangunan Kawasan Terpadu Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di Lumban Pea. -

Pada saat Terdakwa

BATARA TAMBUNAN, ST. menghadap Saksi

Basyrah Lubis, SH. selaku Bupati Padang Lawas, saksi BASYRAH LUBIS, SH. menjelaskan kepadanya bahwa tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab Padang Lawas memiliki dana awal untuk pekerjaan pembangunan prasarana pemerintah Kabupaten

Padang


Lawas sebesar

Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar)

sumber Dana

Alokasi Khusus (DAK) Bidang infrastruktur prasarana Pemerintahan, dan saksi BASYRAH LUBIS, SH. juga menjelaskan bahwa yang akan dibangun adalah kantor Bupati, kantor DPRD, dan semua kantor Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD). Ketika itu secara spontan Terdakwa BATARA TAMBUNAN,ST. bertanya kepada Bupati

(BASYRAH LUBIS, SH.)

darimana dananya pak ?, Saksi BASYRAH LUBIS, SH. menjawab : “nanti diusahakan dana dari Pemerintah Pusat”; -

Bahwa pada akhir bulan September 2009 saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. menghadap saksi BASYRAH LUBIS, SH., selaku Bupati, sesampainya di ruangan kerja Bupati ketika itu sudah hadir

masing-

masing atas nama Saksi H.M. RIDO HARAHAP, SE. selaku Ketua DPRD, terdakwa BATARA TAMBUNAN selaku Direktur cabang PT. Bungo Pantai Bersaudara

dan Saksi BAGINDA RITONGA rekan dari Terdakwa

BATARA TAMBUNAN, ST., dan pada saat itu saksi BASYRAH LUBIS, SH. mengatakan bahwa kalau PT. Bungo Pantai Bersaudara menang tender dalam kegiatan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas maka terdakwa BATARA TAMBUNAN, ST. selaku Direktur cabang PT Bungo Pantai akan mengusahakan mencari dana di Jakarta untuk membangun proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas tanpa mengganggu APBD Kabupaten

Padang Lawas, dan saksi BASYRAH LUBIS, SH. selaku

Bupati Padang Lawas juga menjelaskan bahwa PT. Bungo Pantai Bersaudara sudah sukses melakukan pekerjaan seperti ini (maksudnya anggaran

menyusul

dari

pemerintah

Pusat)

yakni

di

Kabupaten

Simalungun, serta sudah di periksa BPK dengan hasil tidak ada temuan; -

Bahwa sekira Bulan Oktober 2009, bertempat diruang kerja kantor Bupati Padang Lawas, saksi BASYRAH LUBIS, SH., menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Desain Gambar pembangunan kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan system kontrak Tahun Jamak (multi years);

-

Bahwa saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAP. MM selaku Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawaspada tanggal 15 Oktober

2009

sesuai

surat

Nomor

:

503/98/2009,

mengajukan


permohonan

ijin

prinsip

kegiatan

pembangunan

pemerintahan Kabupaten Padang Lawas,

kawasan

pusat

dengan pelaksanaan sistem

kontrak tahun jamak (multy years) kepada Bupati Padang Lawas, pada hal saksi mengetahui kalau pada Tahun Anggaran 2009 tidak ada dilakukan pembahasan

dengan

DPRD

Kabupaten

Padang

Lawas

tentang

pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun Anggaran 2009 – 2012, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

pasal 31 ayat 7 : Kontrak Multiyears

memerlukan pendanaan lebih dari satu tahun wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah. Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009 sesuai surat Nomor : 503/4983/2009.- saksi BASYRAH LUBIS, SH. Selaku Bupati Padang Lawas permohonan

ijin

prinsip

kegiatan

pembangunan

mengajukan

kawasan

pusat

pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009 sesuai surat Nomor : 503/1132/2009 ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas atas nama saksi H.M. Ridho Harahap, SE. memberikan persetujuan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Padang Lawas, padahal ketiga jenis surat tersebut diatas sebelumnya telah dibuatkan oleh saksi ROY HARTONO SIANIPAR (Karyawan PT .Bungo Pantai Bersaudara di kantor saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAP MM dan dilihat langsung oleh saksi selanjutnya saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAP. MM, saksi H.M Ridho Harahap ,SE dan saksi BASYRAH LUBIS, SH.) hanya tinggal menandatanganinya saja; -

Selanjutnya saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAP. MM. selaku Kadis PU, Pertambangan dan Energi

Kabupaten Padang Lawas

selaku

Pengguna Anggaran menetapkan panitia pelelangan umum masingmasing PPK an. Drs Abdul Hamid Nasution, PPTK an. M. FAHMI ALI, ST., Ketua

Panitia

Pengadaan

an.

Usman

Siregar,

Amk.,

kegiatan

pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years), dan pada


tanggal

9

Desember

2009

sesuai

surat

Nomor

:

6021/5911/spp/pupe/2009.- Bupati Padang Lawas an. Basyrah Lubis, SH. menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) yaitu PT. Bungo Pantai bersaudara dengan harga penawaran sebesar Rp.216.000.000.000,- (dua ratus enam belas milyar rupiah) dan memerintahkan kepada PPK untuk menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ); -

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 kontrak ditandatangani oleh Drs. Abdul Hamid Nasution, selaku PPK dengan Batara Tambunan, ST. selaku Direktur

PT.

Bungo

Pantai

Bersaudara

sesuai

surat

perjanjian

pemborongan (kontrak) Nomor : 640/01/spp/pupe/2009.- yang diketahui dan disetujui serta ditandatangani oleh saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAP. MM, Msi. selaku Kepala Dinas PU dan saksi Basyrah Lubis, SH. selaku Bupati Padang Lawas; -

Bahwa saksi ABDUL HAMID selaku PPK, menandatangani Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009.- tanggal 2 Desember 2009 adalah karena saksi ABDUL HAMID disodori oleh saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAP. MM. selaku Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas melalui stafnya yang mengaku disuruh untuk datang dan menjumpainya ke tempat saksi ABDUL HAMID bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 2 Desember 2009 dan sudah membawa surat yang berisikan Pengumuman

Pemenang

Lelang

dengan

Nomor

:

09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009.- tanggal 2 Desember 2009 yang harus saksi ABDUL HAMID tanda tangani selaku Ketua Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012; -

Pada tanggal 15 Desember 2009 saksi Basyrah Lubis, SH. selaku Bupati Padang Lawas menandatangani dan menyampaikan laporan penyerapan penggunaan DAK TA.2009 untuk tahap I dan permohonan transfer tahap II ke Menteri Keuangan RI sesuai surat Nomor : 903/6022/2009.- dimana dalam laporan tersebut bahwa penyerapan penggunaan DAK tahap I sebesar Rp.1.297.200.000,- sudah diserap realisasi pembayaran melalui SP2D Kabupaten Padang Lawas, atas dasar tersebut DAK tahap II disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada

tanggal 21


Desember

2009

Perbendaharaan

oleh

Direktur

Negara

pengelolaan

Kementerian

Kas

Negara

Ditjen

RI

melalui

Keuangan

SP2DKementerian Keuangan RI sebesar Rp.4.631.300.000.-; -

Bahwa saksi Basyrah Lubis, SH. selaku Bupati Padang Lawas juga memerintahkan kuasa BUD untuk

menandatangani

saksi H.Paruhum Mulia Daulay, S.E.MM.

SP2D

pembayaran

uang

muka

kegiatan

pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) dan oleh kuasa BUD menerbitkan SP2D DPA SKPD Dinas PU Pertambangan dan Energi Nomor : 1.03.01.29.02.5.2.- sebesar Rp.6.048.827.272,- kepada PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai uang muka atas kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) masingmasing : 1) SP2DNo.BG

552618

tanggal

16

Desember

2009

senilai

Rp.1.155.687.272,2) SP2D No. BG 552619 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp.758.163.636,3) SP2D No. BG 552643 tanggal 23 Desember 2009 senilai Rp.4.134.976.364,- Bahwa saksi BASYRAH LUBIS, SH. menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multy Years Pada Dinas PU, Pertambangan dan Energi TA. 2009-2012 adalah PT. Bungo Pantai Bersaudara dengan harga penawaran Rp.216.000.000.000, dan memerintahkan PPK menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa serta surat-surat keputusan kepada pemenang lelang melalui surat nomor : 6021/5911/2009 Tgl 9 Des 2009 dan menyetujui serta menandatangani (Kontrak)

Proyek

Pembangunan

Surat Perjanjian Pemborongan

Kawasan

Pusat

Pemerintahan

Kab.Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years TA.2009-2012 dengan nilai kontrak Rp.216.000.000.000,- ; - Bahwa adalah fakta, dana kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) dengan harga penawaran sebesar Rp.216.000.000.000,- belum tersedia dalam APBD TA. 2009, 2010, 2011,


2012 Kabupaten Padang Lawas dan Penganggaran kegiatan tahun jamak tidak ada persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta saksi BASYRAH LUBIS selaku Bupati Padang Lawas (Kepala Daerah ) dan tidak ada menetapkan tanah lokasi pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multy Years di Lingkungan VI Padang Luar Kelurahan Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sebagai penggunaan barang milik Daerah; - Bahwa status kepemilikan lahan pertapakan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut, belum terdaftar sebagai salah satu hak atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. - Bahwa ketika saksi BASYARAH LUBIS, SH. menandatangani penyerapan penggunaan tahap I

laporan

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2009 untuk

dan permohonan Trasfer tahap II Ke Menteri Keuangan RI

Cq.Dirjen Perimbangan keuangan Kementrian Keuangan RI, sesuai surat Nomor : 903/6022/2009.- Tgl 15 Desember 2009, dimana dalam laporan penyerapan penggunaan DAK

TA 2009 bidang Prasarana Pemerintah

Tahap I sebesar Rp.1.297.200.000,- sudah diserap realisasi pembayaran melalui SP2D daerah, sehingga DAK Tahap II disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tgl 21 Des 2009 melalui SP2D oleh Direktorat Pengelolaan kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementrian Keungan RI, fakta bahwa saat pengiriman laporan tersebut kegiatan pembangunan/ peningkatan infrastruktur Kabupaten Padang Lawas tahun 2009 belum dilaksanakan

dan

Dana

sebesar

Rp

6.048.827.272,-

yang diterbitkan SP2D DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi TA 2009 Nomor : 1.03 01 29 02 5 2.- oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas perintah saksi BASYRAH LUBIS, SH. selaku Bupati Padang Lawas, untuk uang muka pekerjaan pembangunan pusat kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas adalah satu tahun anggaran Indikator dan tolak ukur serta target kinerjaPembangunan kantor Bupati dan Kantor DPRD Kab. Palas 99 %. - Bahwa Fisik Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 tidak dapat


dipergunakan sebagai fasilitas untuk pelayanan publik sampai sekarang ini dan tidak bermanfaat bagi masyarakat, karena fisik kedua bangunan tersebut tidak selesai hingga saat ini; -

Bahwa perbuatan Terdakwa BATARA TAMBUNAN, ST. secara bersamasama dengan saksi Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, saksi BASYRAH LUBIS, saksi H. MUHAMMAD RIDO HARAHAP, SE., saksi Drs. ABDUL HAMID NASUTION, dan saksi PARUHUM MULIA DAULAY, SE., (masingmasing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) adalah perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung BAB IV Persyaratan Bangunan Gedung Pasal 7 berbunyi :  Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan tehnis sesuai dengan fungsi bangunan gedung  Persyaratan

Administrastif

bangunan

gedung

sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1 meliputi persyaratan status hak atas tanah , status kepemilikan bangunan gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat 3 : Setiap

pejabat

dilarang

melakukan

tindakan

yang

berakibat

pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi. Pasal 18 ayat 1 : Pengguna

Anggaran/Kuasa

Pengguna

Anggaran

berhak

untuk

menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan dan

memerintahkan

pembayaran

tagihan-tagihan

atas

beban

APBN/APBD. Pasal 18 ayat 2 : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : a.

Menguji kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih.


b.

Meneliti

kebenaran

dokumen

persyaratan/kelengkapan

yang

sehubungan

menjadi dengan

ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa. Bahwa sesuai ketentuan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah : Pasal 1 butir 2, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pasal 32 ayat (1). Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya. Pasal 32 ayat (2). Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi,pengamanan fisik dan pengamanan hukum; Pasal 33 ayat (1). Barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama

Pemerintah

Republik

Indonesia/Pemerintah

Daerah

yang

bersangkutan; 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 pasal 9 ayat 4 : Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD. 5. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas


Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Pasal 31 ayat 7 : Kontrak yang bernilai diatas Rp.50.000.000.000,00 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen setelah memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak yang Professional. Kontrak Multiyears memerlukan pendanaan lebih dari satu tahun wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah : Pasal 3 ayat 1 dan 2 Barang Milik Daerah meliputi barang yang berasal dari perolehan lainnya

yang

sah

yang

meliputi

barang

yang

diperoleh

dari

Hibah/Sumbangan atau yang sejenis. Pasal 25 ayat 1 Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan Pendaftaran dan Pencatatan Barang Milik Daerah kedalam Daftar Barang Pengguna ( DBP ) /Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP ) menurut Penggolongan dan Kodefikasi Barang. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 : Pasal 4 ayat (1): Keuangan

Daerah

dikelola

secara

tertib,

taat

pada

peraturan

perundang-undangan, efektif, efisien,ekonomis dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pasal 122 ayat (6) Permendagri menyatakan Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD Pasal 122 ayat (9) : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Pasal 132 ayat (1):


setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan /atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Bahwa akibat perbuatan terdakwa BATARA TAMBUNAN,

ST. telah

menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan telah memperkaya diri terdakwa BATARA TAMBUNAN, ST. atau setidak-tidaknya orang lain, dan sesuai dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Perwakilan

Provinsi

Sumatera

Utara

Nomor

:

SR-

8062/pw.02/5/2011.- tanggal 27 Desember 2011 jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.6.048.827.272,73 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sehingga terhadap saksi dapat dikenakan pidana tambahan berupa Uang Pengganti. Perbuatan Terdakwa BATARA TAMBUNAN,ST. selaku Direktur Cabang PT.Bungo Pantai Bersaudara tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI

No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana SUBSIDAIR: Bahwa terdakwa BATARA TAMBUNAN,ST, secara bersama-sama dengan saksi Ir.CHAIRUL WINDU HARAHAP, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas, saksi BASYRAH LUBISselaku Bupati Padang Lawas, saksi H. MUHAMMAD RIDO HARAHAP, SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, saksi Drs. ABDUL HAMID NASUTION, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi PARUHUM


MULIA DAULAY,SE, selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (masingmasing

penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada

waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2009 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara : - Bahwa Terdakwa selaku Direktur Cabang PT.Bungo Pantai Bersaudara mengetahui ada kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawasdari membaca sebuah koran yang berisikan pengumuman lelang pengadaan secara multi years yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas. - Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009 telah dianggarkan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 9.368.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dan anggaran tersebut ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DAPSKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 Nomor DPA-SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 sebesar

Rp

8.517.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 untuk membiayai kegiatan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahap I Rp


5.188.200.000,- (lima milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan kegiatan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 3.328.800.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). - Bahwa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sarana Pemerintahan TA. 2009 maupun anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan Dana Pendamping adalah :

a. Dana Alokasi Khusus (DAK). No.

Nama Kegiatan

Anggaran

Target

Ket

Kinerja 1.

2.

Pembangunan

Rp

99%

Kantor Bupati

5.188.200.000,-

Pembangunan

Rp

Gedung DPRD

3.328.800.000,-

99%

4. Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Pendamping. No.

Nama Kegiatan

Anggaran

Target

Ket

Kinerja 1.

Pembangunan

Rp 851.000.000,-

99%

Kantor Bupati & Gedung DPRD - Bahwa berdasarkan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi TA. 2009 Nomor DPA-SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 dinyatakan bahwa

kegiatan

pembangunan

Kantor

Bupati

dan

Kantor

DPRD

dilaksanakan dalam tahun tunggal yaitu dengan pelaksanaan Juni – Desember 2009 dengan target kinerja 99 % dan bukan secara Multi Years (tahun jamak); - Bahwa sekira bulan Mei 2009, Terdakwa

BATARA TAMBUNAN, ST.

mendatangi kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas dan sebelumnya terlebih dahulu menghubungi saksi BAGINDA RITONGA, oleh yang bersangkutan kemudian menemani Terdakwa BATARA TAMBUNAN, ST.


datang ke Kantor Bupati Padang Lawas untuk bertemu dengan Terdakwa Basyrah Lubis,S.H., dalam perkenalan tersebut, Terdakwa TAMBUNAN,

ST.

memperkenalkan

diri

sebagai

BATARA

kontraktor

dan

menyerahkan COMPANY PROFILE serta memberikan penjelasan tentang proyek-proyek yang Terdakwa BATARA TAMBUNAN, ST. kerjakan, seperti Pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Simalungun di Sondi Raya dan Pembangunan Kawasan Terpadu Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di Lumban Pea; - Pada saat Terdakwa

BATARA TAMBUNAN, ST. menghadap Saksi

Basyrah Lubis, SH. selaku Bupati Padang Lawas, saksi BASYRAH LUBIS, SH. menjelaskan kepadanya bahwa tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab Padang Lawas memiliki dana awal untuk pekerjaan pembangunan prasarana pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebesar

Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar)

sumber Dana Alokasi

Khusus (DAK) Bidang infrastruktur prasarana Pemerintahan, dan saksi BASYRAH LUBIS, SH juga menjelaskan bahwa yang akan dibangun adalah kantor Bupati, kantor DPRD, dan semua kantor Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD). Ketika itu secara spontan Terdakwa BATARA TAMBUNAN, ST. bertanya kepada Bupati

(BASYRAH LUBIS, SH)

darimana dananya pak ?, Saksi BASYRAH LUBIS, SH. menjawab “nanti diusahakan dana dari Pemerintah Pusat”. - Bahwa pada akhir bulan September 2009 saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAP. MM. menghadap saksi BASYRAH LUBIS, SH, selaku Bupati, sesampainya di ruangan kerja Bupati ketika itu sudah hadir masing-masing atas nama Saksi H.M. RIDO HARAHAP, SE. selaku Ketua DPRD, terdakwa BATARA TAMBUNAN selaku Direktur cabang PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDA RITONGA rekan dari Terdakwa BATARA TAMBUNAN, ST., dan pada saat itu saksi BASYRAH LUBIS, SH. mengatakan bahwa kalau PT. Bungo Pantai Bersaudara menang tender dalam kegiatan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas maka terdakwa BATARA TAMBUNAN selaku Direktur cabang PT. Bungo Pantai akan mengusahakan mencari dana di Jakarta

untuk

membangun

proyek

Pembangunan

Kawasan

Pusat

Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas tanpa mengganggu APBD Kabupaten Padang Lawas, dan saksi BASYRAH LUBIS, SH. selaku Bupati Padang Lawas juga menjelaskan bahwa PT. Bungo Pantai Bersaudara


sudah sukses melakukan pekerjaan seperti ini ( maksudnya anggaran menyusul dari pemerintah Pusat ) yakni di Kabupaten Simalungun, serta sudah di periksa BPK dengan hasil tidak ada temuan. - Bahwa sekira Bulan Oktober 2009 bertempat diruang kerja kantor Bupati Padang Lawas, saksi BASYRAH LUBIS, SH., menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Desain Gambar pembangunan kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan system kontrak Tahun Jamak (multi years). - Bahwa saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAP. MM selaku Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 15 Oktober

2009

permohonan

sesuai

ijin

surat

prinsip

Nomor

kegiatan

:

503/98/2009,

pembangunan

pemerintahan Kabupaten Padang Lawas

mengajukan

kawasan

pusat

dengan pelaksanaan sistem

kontrak tahun jamak (multy years) kepada Bupati Padang Lawas, pada hal saksi mengetahui kalau pada Tahun Anggaran 2009 tidak ada dilakukan pembahasan

dengan

DPRD

Kabupaten

Padang

Lawas

tentang

pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun Anggaran 2009 – 2012 sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

pasal 31 ayat 7 : Kontrak Multi years

memerlukan pendanaan lebih dari satu tahun wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah. Selanjutnyapada tanggal 16 Oktober 2009 sesuai surat Nomor : 503/4983/2009.- saksi BASYRAH LUBIS, SH. Selaku Bupati Padang Lawas permohonan

ijin

prinsip

kegiatan

pembangunan

mengajukan

kawasan

pusat

pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009 sesuai surat Nomor : 503/1132/2009.- ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas atas nama saksi H.M. Ridho Harahap, SE. memberikan persetujuan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Padang Lawas, padahal ketiga jenis surat tersebut diatas sebelumnya telah dibuatkan oleh saksi ROY HARTONO SIANIPAR (Karyawan PT. Bungo Pantai Bersaudara) di kantor


saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. dan dilihat langsung oleh saksi selanjutnya saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAP. MM, saksi H.M Ridho Harahap, SE. dan saksi BASYRAH LUBIS, SH. hanya tinggal menandatanganinya saja; - Selanjutnya saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAP. MM. selaku Kadis PU, Pertambangan dan Energi

Kabupaten Padang Lawas

selaku

Pengguna Anggaran menetapkan panitia pelelangan umum masing-masing PPK an. Drs Abdul Hamid Nasution, PPTK an. M. FAHMI ALI, ST., Ketua Panitia Pengadaan an. Usman Siregar, Amk, kegiatan pembangunan kawasan

pusat

pemerintahan

Kabupaten

Padang

Lawas

dengan

pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years), dan pada tanggal 9 Desember 2009 sesuai surat Nomor : 6021/5911/spp/pupe/2009.- Bupati Padang Lawas an. Basyrah Lubis, SH. menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) yaitu PT. Bungo

Pantai bersaudara dengan

Rp.216.000.000.000,-(dua

ratus

enam

harga penawaran belas

milyar

sebesar

rupiah)

dan

memerintahkan kepada PPK untuk menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ ). - Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 kontrak ditandatangani oleh Drs Abdul Hamid Nasution selaku PPK, dengan Batara Tambunan, ST. selaku Direktur

PT.

Bungo

Pantai

pemborongan (kontrak) Nomor

Bersaudara

sesuai

surat

perjanjian

: 640/01/spp/pupe/2009.- yang diketahui

dan disetujui serta ditandatangani oleh saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAP. MM, Msi. selaku Kepala Dinas PU dan saksi Basyrah Lubis, SH. selaku Bupati Padang Lawas; - Bahwa saksi ABDUL HAMID selaku PPK, menandatangani Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009.- tanggal 2 Desember 2009 adalah karena saksi ABDUL HAMID disodori oleh saksi Ir. H. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. selaku Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas melalui stafnya yang mengaku disuruh untuk datang dan menjumpainya ke tempat saksi ABDUL HAMID bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 2 Desember 2009 dan sudah membawa surat yang berisikan Pengumuman

Pemenang

Lelang

dengan

Nomor

:

09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 yang harus


saksi ABDUL HAMID tanda tangani selaku Ketua Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012. - Pada tanggal 15 Desember 2009 saksi Basyrah Lubis, SH. selaku Bupati Padang Lawas menandatangani dan menyampaikan laporan penyerapan penggunaan DAK TA.2009 untuk tahap I dan permohonan transfer tahap II ke menteri Keuangan RI

sesuai surat Nomor : 903/6022/2009, dimana

dalam laporan tersebut bahwa penyerapan penggunaan DAK tahap I sebesar Rp.1.297.200.000,- sudah diserap realisasi pembayaran melalui SP2D Kabupaten Padang Lawas, atas dasar tersebut DAK tahap II disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada Desember

2009

Perbendaharaan

oleh

Negara

Direktur

pengelolaan

Kas

Kementerian Keuangan

tanggal 21

Negara

Ditjen

RI melalui

SP2D

Kementerian Keuangan RI sebesar Rp.4.631.300.000,- Bahwa saksi Basyrah Lubis, SH selaku Bupati Padang Lawas juga memerintahkan kuasa BUD saksi H. Paruhum Mulia Daulay, SE.MM. untuk menandatangani SP2D pembayaran uang muka kegiatan pembangunan kawasan

pusat

pemerintahan

Kabupaten

Padang

Lawas

dengan

pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) dan oleh kuasa BUD menerbitkan SP2D DPA SKPD Dinas PU Pertambangan dan Energi Nomor : 1.03.01.29.02.5.2 sebesar Rp.6.048.827.272,- kepada PT. Bungo Pantai Bersaudara sebagai uang muka atas kegiatan pembangunan kawasan

pusat

pemerintahan

Kabupaten

Padang

Lawas

dengan

pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) masing-masing : 1) SP2DNo.BG

552618

tanggal

16

Desember

2009

senilai

Rp.1.155.687.272,2) SP2D

No.

BG

552619

tanggal

16

Desember

2009

senilai

552643

tanggal

23

Desember

2009

senilai

Rp. 758.163.636,3) SP2D

No.

BG

Rp.4.134.976.364,- Bahwa saksi BASYRAH LUBIS,SH. menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multy Years Pada Dinas PU, Pertambangan dan Energi TA.2009-2012 adalah PT. Bungo Pantai Bersaudara dengan harga penawaran Rp. 216.000.000.000, dan memerintahkan PPK menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa serta surat-surat keputusan kepada


pemenang lelang melalui surat nomor : 6021/5911/2009 Tgl 9 Des 2009 dan menyetujui serta menandatangani

Surat Perjanjian Pemborongan

(Kontrak) Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kab. Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years TA.2009-2012 dengan nilai kontrak Rp.216.000.000.000,-; - Bahwa adalah fakta, dana kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) dengan harga penawaran sebesar Rp.216.000.000.000,-belum

tersedia

dalam

APBD

TA.

2009,2010,2011,2012 Kabupaten Padang Lawas dan Penganggaran kegiatan tahun jamak tidak ada persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta saksi BASYRAH LUBIS selaku Bupati Padang Lawas (Kepala Daerah) dan tidak ada menetapkan tanah lokasi pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multy Years di Lingkungan VI Padang Luar Kelurahan Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebagai penggunaan barang milik Daerah; - Bahwa status kepemilikan lahan pertapakan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut, belum terdaftar sebagai salah satu hak atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas; - Bahwa ketika saksi BASYARAH LUBIS, SH. menandatangani penyerapan penggunaan tahap I

laporan

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2009 untuk

dan permohonan Trasfer tahap II Ke Menteri Keuangan RI

Cq.Dirjen Perimbangan keuangan Kementrian Keuangan RI sesuai surat nomor 903/6022/2009 Tgl 15 Desember 2009 , dimana dalam laporan penyerapan penggunaan DAK

TA 2009 bidang Prasarana Pemerintah

Tahap I sebesar Rp.1.297.200.000,- sudah diserap realisasi pembayaran melalui SP2D Daerah, sehingga DAK Tahap II disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tgl 21 Des 2009 melalui SP2D oleh Direktorat Pengelolaan kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementrian Keungan RI, fakta bahwa saat pengiriman laporan tersebut kegiatan pembangunan/ peningkatan infrastruktur Kabupaten Padang Lawas tahun 2009 belum dilaksanakan

dan

Dana

sebesar

Rp 6.048.827.272,- yang diterbitkan SP2D DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi TA 2009 Nomor : 1.03 01 29 02 5 2.-


oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas perintah saksi

BASYRAH

LUBIS, SH. selaku Bupati Padang Lawas, untuk uang muka pekerjaan pembangunan pusat kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas adalah satu tahun anggaran Indikator dan tolak ukur serta target kinerja Pembangunan kantor Bupati dan Kantor DPRD Kab. Palas 99 %. - Bahwa Fisik Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 tidak dapat dipergunakan sebagai fasilitas untuk pelayanan publik sampai sekarang ini dan tidak bermanfaat bagi masyarakat, karena fisik kedua bangunan tersebut tidak selesai hingga saat ini. - Bahwa perbuatan terdakwa BATARA TAMBUNAN, ST. Selaku Direktur Cabang PT.Bungo Pantai Bersaudara ( Rekanan ) secara bersama-sama dengan saksi Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, saksi BASYRAH LUBIS, saksi H. MUHAMMAD RIDO HARAHAP, SE., saksi Drs. ABDUL HAMID NASUTION, dan saksi PARUHUM MULIA DAULAY, SE., (masing-masing penuntutannya

dilakukan

dalam

berkas

perkara

terpisah)telah

menyalahgunakan kewenangannya dengan melanggar ketentuan sebagai berikut : 1.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung BAB IV Persyaratan Bangunan Gedung Pasal 7 berbunyi : 

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan tehnis sesuai dengan fungsi bangunan gedung



Persyaratan

Administrastif

bangunan

gedung

sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1 meliputi persyaratan status hak atas tanah , status

kepemilikan

bangunan

gedung

dan

Izin

Mendirikan

Bangunan ( IMB ). 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat 3 : Setiap

pejabat

dilarang

melakukan

tindakan

yang

berakibat

pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak mencukupi. Pasal 18 ayat 1 : Pengguna

Anggaran/Kuasa

Pengguna

Anggaran

berhak

untuk

menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan


dan

memerintahkan

pembayaran

tagihan-tagihan

atas

beban

APBN/APBD. Pasal 18 ayat 2 : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : a.

Menguji kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih.

b.

Meneliti

kebenaran

dokumen

yang

menjadi

persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa. 3. Bahwa sesuai ketentuan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah : Pasal 1 butir 2, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pasal 32 ayat (1). Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya. Pasal 32 ayat (2). Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi,pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Pasal 33 ayat (1). Barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama

Pemerintah

Republik

Indonesia/Pemerintah

Daerah

yang

bersangkutan. 5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 pasal 9 ayat 4 :


Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD. 6. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 pasal 31 ayat 7 : Kontrak yang bernilai diatas Rp.50.000.000.000,00 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen setelah memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak yang Professional. Kontrak Multiyears memerlukan pendanaan lebih dari satu tahun wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah : Pasal 3 ayat 1 dan 2 Barang Milik Daerah meliputi barang yang berasal dari perolehan lainnya

yang

sah

yang

meliputi

barang

yang

diperoleh

dari

Hibah/Sumbangan atau yang sejenis. Pasal 25 ayat 1 Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan Pendaftaran dan Pencatatan Barang Milik Daerah kedalam Daftar Barang Pengguna ( DBP ) /Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP ) menurut Penggolongan dan Kodefikasi Barang. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 : Pasal 4 ayat (1): Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,ekonomis dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pasal 122 ayat (6) Permendagri menyatakan Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD


Pasal 122 ayat (9) : setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Pasal 132 ayat (1): setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan /atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Bahwa

akibat

perbuatan

terdakwa

BATARA

TAMBUNAN,ST.

telah

menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Padang

Lawas

dan

telah

menguntungkan

diri

terdakwa

BATARA

TAMBUNAN,ST. atau setidak-tidaknya orang lain, dan sesuai dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tindak pidana korupsi

penyimpangan

pembangunan

kawasan

pusat

pemerintahan

Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

nomor : SR-

8062/pw.02/5/2011 tanggal 27 Desember 2011 jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.6.048.827.272,73 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut , sehingga terhadap saksi dapat dikenakan pidana tambahan berupa Uang Pengganti. Perbuatan

terdakwa

BATARA

TAMBUNAN,ST.

tersebut

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;


III. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa

dijatuhi hukuman sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Batara Tambunan, ST. terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana

“Turut serta melakukan

perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Batara Tambunan, ST. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan; 3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.6.048.827.272,73 (enam milyar empat puluh delapan juta delapan ratus duapuluh tujuh ribu dua ratuys tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan

mempunyai kekuatan

hukum tetap terdakwa tidak membayar, maka harta benda terdakwa disita dengan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun dan 3 (tiga) bulan; 4. Menyatakan barang bukti, berupa : 1. 1 (satu)

lembar fhoto copy

Surat dari Dinas pekerjaan Umum

Pertambangan dan EneRgi Kab. Padanglawas kepada Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan

Asset

Daerah

Kab.

Padanglawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 133 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Yang ditandatangi Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. berikut lampirannya berupa : a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 08 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009

sejumlah Rp.


1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupatan sejumlah

padanglawas

dengan

pelaksanaan

Multi

Years

Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan

puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan tanpa kode rek . c.

Satu Examplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 08 / SPP / LSBJ / 2009, Tanggal 15 desember 2009.

Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus

sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

d. Satu lembar

berita acara pembayaran Nomor : 08 / BAP / / BPBA / 2009. Tanggal 15 Desember 2009.

yang telah dilegalisir Pengadilan

Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya; 2. 1 (Satu) Examplar Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 15 Februari 2010 sejumah Rp. 84. 387.273,-

(Delapan puluh empat juta tigaratus delapan puluh

tujuh ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010. Dan 1 (Satu) Examplar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumah Rp. 23.585.455,- (Duapuluh tiga juta limaratus delapan puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya; 3. 1 ( satu )

lembar fhoto copy


Pertamabangan dan Enegi Kab. Padanglawas kepada Kepala Dinas Pendapatan,


Asset

Daerah

Kab.

Padanglawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 133 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Yang ditandatangi Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. berikut lampirannya berupa :


a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 036 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009

sejumlah Rp.

4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) . b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupatan

padanglawas

dengan

pelaksanaan

Multi

Years

sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

tanpa tanggal bulan

Desember 2009 dengan Kode rek 1.03.01.29.025.2.3.29.02. c. 1(Satu) Examplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 036 / SPP / LS BJ / 2009, Tanggal 15 Desember 2009. Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) d. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 066 /BAP/ / BPBA / 2009. Tanggal 23 Desember 2009. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya; 4. 1 (Satu) Lembar fhoto copy Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 15 Februari 2010 sejumah Rp. 421.936.364,- (empat ratus duapuluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010. dan

1 (Satu) Examplar Tanda pembayaran pajak PPN dengan

Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumah Rp. 77.363.636,-

(Tujuh puluh tujuh juta tigaratus enam

puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya; 5. 1 ( satu )

lembar fhoto copy


Pertambangan dan Enegi Kab. Padanglawas kepada Kepala Dinas Pendapatan,


Asset

Daerah

Kab.

Padanglawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 132 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Sejumlah Rp. 851.000.000,- ( delapan ratus lima puluh satu juta rupiah ) Yang ditandatangi Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pertambangan


dan Energi Kab. Padanglawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. berikut lampirannya berupa : a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 07 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009

sejumlah Rp.

851.000.000,- ( delapan ratus lima puluh satu juta rupiah ) b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupatan

padanglawas

dengan

pelaksanaan

Multi

Years

sejumlah Rp. 851.000.000,- ( delapan ratus lima puluh satu juta rupiah ) tanpa tanggal dan tanpa Kode rek . c. 1(Satu )Examplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 07 / SPP / LS BJ / 2009, Tanggal 15 Desember 2009. Rp. 851.000.000,- ( delapan ratus lima puluh satu juta rupiah ). d. 1(Satu )lembar berita acara pembayaran Nomor : 07 /BAP/

/

BPBA / 2009. Tanggal 15 Desember 2009. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya. e. 1 (Satu) Lembar fhoto copy

Tanda pembayaran pajak PPh

dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumah Rp. 117.927.273,- ( Seratus tujuh belas juta sembilan ratus duapuluh tujuh ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah ) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. Dan 1 (Satu) lembar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumah Rp. 15.472.727,- (Lima belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari

2010.

yang

telah

dilegalisir

Pengadilan

Negeri

Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya; 6. 1(satu) Examplar Dokumen Asli Penawaran Pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Padanglawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun anggaran 2009 - 2012 oleh PT.

BUNGO PANTAI

BERSAUDARA. Tanggal 25 Nopember 2009; 7. 1 ( Satu ) Examplar BUKU V Gambar Kerja Dan Detail – detail Program Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padanglawas Dengan pelaksanaan Multy Years.


8. 1 (Satu) lembar fhoto copy Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping oleh Bupati Padanglawas Nomor : 900 / 6024 / 2009. Tanggal 15 Desember 2009, yang ditandatangai Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS. dan telah di legalisir kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya; 9. 1 (Satu) examplar Asli Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak ) Nomor : / 640 / 02 / SPP / PUPE / 2009, Tanggal 11 Desember 2009. Antara Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertamabangan dan Energi Pemerintahan Kabupaten Padanglawas An. Drs. ABDUL HAMID NASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABAR M. SITOMPUL untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Pengawasan / Supervisi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan kabupaten Padanglawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak ( Multi Years ) Tahun 2009 – 2012 dengan nilai kontrak Rp. 2.151.593.000,- ( Dua milyar seratus limapuluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah ) yang ditandatangani kedua belah pihak serta mengetahui / menyetujui Kepala Dinas; 10. 1 ( satu ) Lembar Asli Surat Bupati Padanglawas kepada Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor : 903 / 5909 / 2009, tanggal 09 Desember 2009 Perihal Penyerapan Penggunaan DAK Tahun 2009 untuk

100%

sejumlah

Rp. 10.314.000.000,- ( Sepuluh milyar tigaratus empat belas juta rupiah) dengan perincian bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan sejumlah Rp. 1.797.000.000,- ( Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan bidang Prasarana Pemerintahan sejumlah Rp. 8.517.000.000,- ( Delapan milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah ) yang di tandatangani Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS; 11. 1 (Satu) examplar Asli Surat Bupati Padanglawas kepada Ketua DPRD Kabupaten Padanglawas Nomor : 503 / 4983 / 2009, Tanggal 16

Oktober

Pembangunan

2009.

Perihal

Kawasan

Permohonan Pusat

Ijin

Prinsip

Pemerintahan

Kegitan

Kabupaten

Padanglawas dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) dengan dana biaya pembangunan diperlukan sejumlah Rp. 218.770.893.000,- ( Duaratus delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah ) yang di tandatangani Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS;


12. 1 (Satu) Examplar Asli Surat Ketua Dewan Permusyawaratan Daerah Pemkab Padanglawas kepada Bupati Padanglawas Nomor : 503 / 1132 / 2009, tanggal 19 Oktober 2009, Perihal Persetujuan Ijin Prinsip Kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Sistim Kontrak tahun Jamak ( Multi Years)

dengan dana biaya pembangunan yang dierlukan

sejumlah Rp. 218.770.893.000,-

( Duaratus delapan belas milyar

tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah ) yang ditandatangani Ketua DPRD Pemkab. Palas; 13. 1 ( Satu) lembar fhoto copy Surat Perintah Bupati padang Lawas Nomor : 094 / 4033 / 2009, Tanggal 11 Agustus 2011, menghunjuk Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM Nip.110036229 sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padanglawas berikut dengan 1 (Satu) examplar Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 821.2 / 184 / KPTS/ 2009, tanggal 30 September 2009, mnetapkan Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM Nip.110036229 sebagai Kepala Dinas PU. Pertamabangan dan Energi Kabupaten Padanglawas yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya; 14. 1

(Satu)

examplar Asli

Surat

Keputusan

Kepala

Dinas PU

Pertamabangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 97. B / 2009, Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan dan Penetapan ABDUL HAMID NASUTION, Nip 1966.1009 1986.03.1.001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegitan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padanglawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak ( Muli Years ) Tahun 2009 – 2012; 15. 1

(Satu)

examplar Asli

Surat

Keputusan

Kepala

Dinas PU

Pertamabangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 266 / 2010, Tanggal 30 Juni 2010 Tentang Pengangkatan dan Penetapan FAHRUDDIN, ST, Nip 19651212 200604 1 001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padanglawas.; 16. 1(satu) Exmplar Fhoto Copy Dokumen Kontrak Pengadaan alat-alat rumah sakit RSUD Nomor : 445 / 280 / RSUD / VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;


17. 1(satu) Exmplar Photo Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA – SKPD ) TA 2009 sejumlah Rp. 1.986.700.000 dengan nomor DPA SKPD 102 02 00 00 4

yang

ditanda tangani Kadis PPKD An. Drs. NUKMAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya; 18. 1(satu) Lembar Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 445.1632/RSUD/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 , berikut lampiran Rekapitulasi Daftar Kwantitas barang yang telah di legalisir sesuai aslinya ; 19. 1(satu) lembar Photo Copy Berita Acara serah terima barang / peralatan tanggal 28 Oktober 2009 berikut lampiran spesifikasi barang yang telah dilegalisir sesuai aslinya 20. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS barang dan Jasa No.903/1792/SPM-LS/2009 tanggal 12 November 2009 berikut lampirannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung No. 903/ 129 / SPP-LS /2009 tanggal 09 Desember 2009 sejumlah Rp. 1.906.692.320 yang ditanda tangani bendahara pengeluaran RSUD Sibuhuan yang telah dilegalisir sesuai aslinya; 21. 1(satu) Lembar Asli Surat Nomor : 445.1818/XII/RSUD/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani Dr.AHMAD LUTFI Sp,KK yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Cq. Subdit Pelaksana Transfer I di Jakarta berikut lampirannya; 22. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat CV.Putra Karya Nomor : 025/PK/XI/2009 tanggal 25 November 2009 perihal Pencairan Dana ditujukan kepada Pengguna anggaran RSUD Sibuhuan yang ditanda tangani Kuasa Direktur CV. Putra Karya An. SUDARTO yang telah di legalisir sesuai aslinya; 23. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D) tanggal 10 Desember 2009 kepada CV.Putra Karya sejumlah Rp. 1.906.692.2009 yang ditanda tangani Kuasa BUD An. PARUHUM MULIA SE berikut lampirannya yang telah di legalisir sesuai aslinya; 24. 1(satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPh CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 173.335.665 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;


25. 1(satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPn CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 26.000.350 yang telah dilegalisir sesuai aslinya; 26. 1(satu) Exmplar Photo Copy Buku Kas Umum RSUD Sibuhuan TA 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya; 26. 1 ( satu ) Lembar Pertinggal / Asli Surat Bupati Padanglawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan Perihal Penyampaian

Laporan

Penyerapan

Penggunaan

DAK

Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903 / (Tanpa nomor)

dan / 2009

dan tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang di

tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS dengan keadaan sebahagian suratnya sudah luntur berikut lampirannya 1(Satu) examplar Laporan Penyerapan Penggunaan dana Alokasi Khusus tahun 2009

TahapISejumlah Rp. 3.094.200.000 yang di

tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS dan 1 (satu) Lembar Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap I Sejumlah Rp. 3.094.200.000 dan tahap II sejumlah Rp. 4.641.300.000 tanpa ada tanda tangan Bupati Padanglawas; 27. 1 (Satu) Examplar fhoto copy Buku Kas Umum / Kuasa bendahara Umum Daerah Pemkab. Padanglawas Tahun anggaran bulan Desember 2009 yang telah di legalisir kantor Pos Sibuhuan sesuai asliny;. 28. 1 (Satu) Examplar fhoto copy Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daeara kab. Padanglawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Januari 2009 s/d 01 Oktober 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya dan 1 (Satu) Examplar fhoto copy Rekening Koran Dinas Pendapatan,

Pengelola

Keuangan

dan

Aset

Daeara

kab.

Padanglawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Agustus 2009 s/d 01 April 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya; 29. 1(satu) Lembar Asli Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Balige PT. Bungo Pantai Bersaudara / ISMAIL Jalan Sultan Thaha No.774 Priode 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 tanggal 17 November 2009;


30. 1 ( satu )

Examplar Fhoto Copy Surat Bupati Padanglawas kepada

Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan Perihal Penyampaian

Laporan

Penyerapan

Penggunaan

DAK

dan

Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903 / 6022 / 2009 tanggal 15 Desember 2009 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS yang telah di dilegalisir Pengdilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya; 31. 1(Satu) examplar Laporan Penyerapan Penggunaan dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap 1 Sejumlah Rp. 3.094.200.000 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS; 32. 1 (Satu) lembar Fhoto Copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 0255402 / 999 / 100, tanggal 21 Desember 2011 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Negara kasubdit Kas Umum Negara RINA ROBIATI yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya : 

1 (Satu) lembar Fohot Copy Surat perintah Membayar Nomor SPM : 01284 / PK.25/ DAK / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)



.

1 (Satu) lembar Fhoto Copy Surat perintah membayar Transfer DAK Nomor : 01284/PK.25 / DAK / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)



1 ( Satu ) lembar Surat permintaan Pembayaran Nomor: SPP4044 / PK.2 / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah),



1 (Satu) lembar Surat pernyataan Ringkasan Penggunan Dana Nomor : SPRPD-4044 / PK.2 / 2009, tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)



1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Transfer DAK Nomor : SPP-4044 / PK.2 / 2009, Tanggal 16 Desember 2009


Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah); 33. 1 ( satu ) lembar Fhoto Copy Surat Bupati Padanglawas Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Perihal Pengantar Laporan Penyerapan DAK Nomor : 900 / 3386 / 2010, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya : a. 2 (Dua) lembar Fhoto Copy Laporan Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Aggaran 2009, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS. b. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping Nomor : 800 / 3387 / 2010,

tanggal 17 Juni 2010

yang di

tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS; 34. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor GC 817614; 35. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552618; 36. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552619; 37. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552643; 38. 1(satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran No. 234 01.02.000001-8 Priode 1 Januari 20009 s/d 1 Oktober 2009 Hal 5 dari 10; 39. 1(satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran No. 234 01.02.000001-8 Priode 1 Agustus 20009 s/d 1 April 2009 Hal 7 dari 14; 40. (satu) exmplar photo copy buku kebijakan Umum perubahan APBD Kab. padang lawas Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang ditandatangani Bupati Padang lawas an. BASYRAH LUBIS,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan. 41. 1(satu) exmplar photo copy buku kebijakan umum APBD Kab. Padang lawas Tahun Anggaran 2010 bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang lawas an. BASYRAH LUBIS ,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan; 42. 1(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padangsidimpuan; 43. 1 (satu) exmplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padanglawas Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditanda tangani Bupati Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS, SH selaku pihak Pertama dan pihak Kedua an. H.M. RIDHO HARAHAP, SE , H. SYAHWIL NASUTION dan AMAR MAKRUF LUBIS selaku Pimpinan DPRD Kab. Padang Lawas yang telah dilegalisir sesuai


sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padangsidimpuan; 44. 1(satu) exmplar photo copy Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padanglawas tahun 2009 tanpa tanggal bulan Nopember 2010 yang ditandatangani Bupati padang lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan; 45. 1(satu) exmplar photo copy Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padanglawas tahun 2010 tanpa tanggal bulan September 2011 yang ditandatangani Bupati padang lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan; 46. 1 (satu) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah Kab. padanglawas T.A 2009 (RKASKPD2.2.1) tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani pelaksana kadis PU ,Pertambangan dan Energi Kab. padang lawas an.Drs DARWIN HASIBUAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan. Tetap terlampir dalam berkas perkara; 3. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); IV. Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Juli 2015, Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut: - Menyatakan terdakwa BATARA TAMBUNAN, ST. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama; - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.

500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyakRp. 6.048.827.272,73,-( Enam miliyar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen)dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang penganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi


untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; - Menetapkan barang bukti berupa : 1.

(satu) lembar fhoto copy Surat dari Dinas pekerjaan Umum Pertambangan dan EneRgi Kab. Padanglawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padanglawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 133 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Yang ditandatangi Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. berikut lampirannya berupa : a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 08 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupatan padanglawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan tanpa kode rek . c. Satu Examplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 08 / SPP / LSBJ / 2009, Tanggal 15 desember 2009. Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) d. Satu lembar berita acara pembayaran Nomor : 08 / BAP / / BPBA / 2009. Tanggal 15 Desember 2009. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya . 2. 1 (Satu) Examplar Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 15 Februari 2010 sejumah Rp. 84. 387.273,- (Delapan puluh empat juta tigaratus delapan puluh tujuh ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010. Dan 1 (Satu) Examplar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumah Rp. 23.585.455,- (Duapuluh tiga juta limaratus delapan puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya. 3. 1 ( satu ) lembar fhoto copy Surat dari Dinas pekerjaan Umum Pertamabangan dan Enegi Kab. Padanglawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padanglawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 133 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Yang ditandatangi Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum 1


pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. berikut lampirannya berupa : a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 036 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) . b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupatan padanglawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Desember 2009 dengan Kode rek 1.03.01.29.025.2.3.29.02. c. 1(Satu) Examplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 036 / SPP / LS BJ / 2009, Tanggal 15 Desember 2009. Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) d. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 066 /BAP/ / BPBA / 2009. Tanggal 23 Desember 2009. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. 4. 1 (Satu) Lembar fhoto copy Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 15 Februari 2010 sejumah Rp. 421.936.364,( empat ratus duapuluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010. dan 1 (Satu) Examplar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumah Rp. 77.363.636,- (Tujuh puluh tujuh juta tigaratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.5. 1 ( satu ) lembar fhoto copy Surat dari Dinas pekerjaan Umum Pertambangan dan Enegi Kab. Padanglawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padanglawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 132 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Sejumlah Rp. 851.000.000,- ( delapan ratus lima puluh satu juta rupiah ) Yang ditandatangi Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. berikut lampirannya berupa : a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 07 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 851.000.000,- ( delapan ratus lima puluh satu juta rupiah ) b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupatan padanglawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp. 851.000.000,- ( delapan ratus lima puluh satu juta rupiah ) tanpa tanggal dan tanpa Kode rek . c. 1(Satu )Examplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 07 / SPP / LS BJ / 2009, Tanggal 15 Desember 2009. Rp. 851.000.000,- ( delapan ratus lima puluh satu juta rupiah ).


6.

7.

8.

9.

10.

11.

d. 1(Satu )lembar berita acara pembayaran Nomor : 07 /BAP/ / BPBA / 2009. Tanggal 15 Desember 2009. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya. e. (Satu) Lembar fhoto copy Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumah Rp. 117.927.273,- ( Seratus tujuh belas juta sembilan ratus duapuluh tujuh ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah ) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. Dan 1 (Satu) lembar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumah Rp. 15.472.727,(Lima belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya. 1(satu) Examplar Dokumen Asli Penawaran Pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Padanglawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun anggaran 2009 - 2012 oleh PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA. Tanggal 25 Nopember 2009. 1 ( Satu ) Examplar BUKU V Gambar Kerja Dan Detail – detail Program Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padanglawas Dengan pelaksanaan Multy Years. 1 (Satu) lembar fhoto copy Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping oleh Bupati Padanglawas Nomor : 900 / 6024 / 2009. Tanggal 15 Desember 2009, yang ditandatangai Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS. dan telah di legalisir kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya. 1 (Satu) examplar Asli Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak ) Nomor : / 640 / 02 / SPP / PUPE / 2009, Tanggal 11 Desember 2009. Antara Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertamabangan dan Energi Pemerintahan Kabupaten Padanglawas An. Drs. ABDUL HAMID NASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABAR M. SITOMPUL untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Pengawasan / Supervisi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan kabupaten Padanglawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak ( Multi Years ) Tahun 2009 – 2012 dengan nilai kontrak Rp. 2.151.593.000,- ( Dua milyar seratus limapuluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah ) yang ditandatangani kedua belah pihak serta mengetahui / menyetujui Kepala Dinas. 1 ( satu ) Lembar Asli Surat Bupati Padanglawas kepada Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor : 903 / 5909 / 2009, tanggal 09 Desember 2009 Perihal Penyerapan Penggunaan DAK Tahun 2009 untuk 100% sejumlah Rp. 10.314.000.000,- ( Sepuluh milyar tigaratus empat belas juta rupiah) dengan perincian bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan sejumlah Rp. 1.797.000.000,- ( Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan bidang Prasarana Pemerintahan sejumlah Rp. 8.517.000.000,- ( Delapan milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah ) yang di tandatangani Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS. 1 (Satu) examplar Asli Surat Bupati Padanglawas kepada Ketua DPRD Kabupaten Padanglawas Nomor : 503 / 4983 / 2009, Tanggal 16 Oktober 2009. Perihal Permohonan Ijin Prinsip Kegitan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten


12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Padanglawas dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) dengan dana biaya pembangunan diperlukan sejumlah Rp. 218.770.893.000,- ( Duaratus delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah ) yang di tandatangani Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS. 1 (Satu) Examplar Asli Surat Ketua Dewan Permusyawaratan Daerah Pemkab Padanglawas kepada Bupati Padanglawas Nomor : 503 / 1132 / 2009, tanggal 19 Oktober 2009, Perihal Persetujuan Ijin Prinsip Kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Sistim Kontrak tahun Jamak ( Multi Years) dengan dana biaya pembangunan yang dierlukan sejumlah Rp. 218.770.893.000,- ( Duaratus delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah ) yang ditandatangani Ketua DPRD Pemkab. Palas. 1 ( Satu) lembar fhoto copy Surat Perintah Bupati padang Lawas Nomor : 094 / 4033 / 2009, Tanggal 11 Agustus 2011, menghunjuk Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM Nip.110036229 sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padanglawas berikut dengan 1 (Satu) examplar Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 821.2 / 184 / KPTS/ 2009, tanggal 30 September 2009, mnetapkan Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM Nip.110036229 sebagai Kepala Dinas PU. Pertamabangan dan Energi Kabupaten Padanglawas yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya. 1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertamabangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 97. B / 2009, Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan dan Penetapan ABDUL HAMID NASUTION, Nip 1966.1009 1986.03.1.001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegitan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padanglawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak ( Muli Years ) Tahun 2009 – 2012. 1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertamabangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 266 / 2010, Tanggal 30 Juni 2010 Tentang Pengangkatan dan Penetapan FAHRUDDIN, ST, Nip 19651212 200604 1 001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padanglawas. 1(satu) Exmplar Fhoto Copy Dokumen Kontrak Pengadaan alat-alat rumah sakit RSUD Nomor : 445 / 280 / RSUD / VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya . 1(satu) Exmplar Photo Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA – SKPD ) TA 2009 sejumlah Rp. 1.986.700.000 dengan nomor DPA SKPD 102 02 00 00 4 yang ditanda tangani Kadis PPKD An. Drs. NUKMAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya . 1(satu) Lembar Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 445.1632/RSUD/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 , berikut lampiran Rekapitulasi Daftar Kwantitas barang yang telah di legalisir sesuai aslinya . 1(satu) lembar Photo Copy Berita Acara serah terima barang / peralatan tanggal 28 Oktober 2009 berikut lampiran spesifikasi barang yang telah dilegalisir sesuai aslinya


20. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS barang dan Jasa No.903/1792/SPM-LS/2009 tanggal 12 November 2009 berikut lampirannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung No. 903/ 129 / SPP-LS /2009 tanggal 09 Desember 2009 sejumlah Rp. 1.906.692.320 yang ditanda tangani bendahara pengeluaran RSUD Sibuhuan yang telah dilegalisir sesuai aslinya . 21. 1(satu) Lembar Asli Surat Nomor : 445.1818/XII/RSUD/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani Dr.AHMAD LUTFI Sp,KK yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Cq. Subdit Pelaksana Transfer I di Jakarta berikut lampirannya. 22. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat CV.Putra Karya Nomor : 025/PK/XI/2009 tanggal 25 November 2009 perihal Pencairan Dana ditujukan kepada Pengguna anggaran RSUD Sibuhuan yang ditanda tangani Kuasa Direktur CV. Putra Karya An. SUDARTO yang telah di legalisir sesuai aslinya 23. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D) tanggal 10 Desember 2009 kepada CV.Putra Karya sejumlah Rp. 1.906.692.2009 yang ditanda tangani Kuasa BUD An. PARUHUM MULIA SE berikut lampirannya yang telah di legalisir sesuai aslinya . 24. 1(satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPh CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 173.335.665 yang telah dilegalisir sesuai aslinya. 25. 1(satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPn CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 26.000.350 yang telah dilegalisir sesuai aslinya. 26. 1(satu) Exmplar Photo Copy Buku Kas Umum RSUD Sibuhuan TA 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya . 26. 1 ( satu ) Lembar Pertinggal / Asli Surat Bupati Padanglawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan Perihal Penyampaian Laporan Penyerapan Penggunaan DAK dan Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903 / / 2009 (Tanpa nomor) dan tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS dengan keadaan sebahagian suratnya sudah luntur berikut lampirannya 1(Satu) examplar Laporan Penyerapan Penggunaan dana Alokasi Khusus tahun 2009 TahapISejumlah Rp. 3.094.200.000 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS dan 1 (satu) Lembar Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap I Sejumlah Rp. 3.094.200.000 dan tahap II sejumlah Rp. 4.641.300.000 tanpa ada tanda tangan Bupati Padanglawas . 27. 1 (Satu) Examplar fhoto copy Buku Kas Umum / Kuasa bendahara Umum Daerah Pemkab. Padanglawas Tahun anggaran bulan Desember 2009 yang telah di legalisir kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya. 28. 1 (Satu) Examplar fhoto copy Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daeara kab. Padanglawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Januari 2009 s/d 01 Oktober 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya dan 1 (Satu) Examplar fhoto copy Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daeara kab. Padanglawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Agustus 2009 s/d 01 April 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya.


29. 1(satu) Lembar Asli Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Balige PT. Bungo Pantai Bersaudara / ISMAIL Jalan Sultan Thaha No.774 Priode 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 tanggal 17 November 2009 31. 1 ( satu ) Examplar Fhoto Copy Surat Bupati Padanglawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan Perihal Penyampaian Laporan Penyerapan Penggunaan DAK dan Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903 / 6022 / 2009 tanggal 15 Desember 2009 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS yang telah di dilegalisir Pengdilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya. berikut lampirannya : 31. 1(Satu) examplar Laporan Penyerapan Penggunaan dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap 1 Sejumlah Rp. 3.094.200.000 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS. 32. 1 (Satu) lembar Fhoto Copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 0255402 / 999 / 100, tanggal 21 Desember 2011 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Negara kasubdit Kas Umum Negara RINA ROBIATI yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya:  1 (Satu) lembar Fohot Copy Surat perintah Membayar Nomor SPM : 01284 / PK.25/ DAK / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) .  1 (Satu) lembar Fhoto Copy Surat perintah membayar Transfer DAK Nomor : 01284/PK.25 / DAK / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah;  1 ( Satu ) lembar Surat permintaan Pembayaran Nomor: SPP-4044 / PK.2 / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah),  1 (Satu) lembar Surat pernyataan Ringkasan Penggunan Dana Nomor : SPRPD-4044 / PK.2 / 2009, tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)  1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Transfer DAK Nomor : SPP-4044 / PK.2 / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). 33. 1 ( satu ) lembar Fhoto Copy Surat Bupati Padanglawas .Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Perihal Pengantar Laporan Penyerapan DAK Nomor : 900 / 3386 / 2010, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya : a. 2 (Dua) lembar Fhoto Copy Laporan Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Aggaran 2009, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS. b. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping Nomor : 800 / 3387 / 2010, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS


34. 35. 36. 37. 38. 39. 43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

-

1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor GC 817614 . 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552618 . 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552619 . 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552643. 1(satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran No. 234 01.02.0000018 Priode 1 Januari 20009 s/d 1 Oktober 2009 Hal 5 dari 10 . 1(satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran No. 234 01.02.0000018 Priode 1 Agustus 20009 s/d 1 April 2009 Hal 7 dari 14 (satu) exmplar photo copy buku kebijakan Umum perubahan APBD Kab. padang lawas Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang ditandatangani Bupati Padang lawas an. BASYRAH LUBIS,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan. 1(satu) exmplar photo copy buku kebijakan umum APBD Kab. Padang lawas Tahun Anggaran 2010 bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang lawas an. BASYRAH LUBIS ,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan. 1(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padangsidimpuan. 1 (satu) exmplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padanglawas Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditanda tangani Bupati Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS, SH selaku pihak Pertama dan pihak Kedua an. H.M. RIDHO HARAHAP, SE , H. SYAHWIL NASUTION dan AMAR MAKRUF LUBIS selaku Pimpinan DPRD Kab. Padang Lawas yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padangsidimpuan. 1(satu) exmplar photo copy Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padanglawas tahun 2009 tanpa tanggal bulan Nopember 2010 yang ditandatangani Bupati padang lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan . 1(satu) exmplar photo copy Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padanglawas tahun 2010 tanpa tanggal bulan September 2011 yang ditandatangani Bupati padang lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan. 1(satu) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah Kab. padanglawas T.A 2009 (RKA-SKPD2.2.1) tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani pelaksana kadis PU ,Pertambangan dan Energi Kab. padang lawas an.Drs DARWIN HASIBUAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);


V. Akta Permintaan Banding Nomor : 31 /Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : SUGENG WAHYUDI, SH.MM, Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2015, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan

permintaan

banding terhadap putusan tersebut diatas,

permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 10 Juli 2015; VI. Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Terdakwa bertanggal 07 Agustus 2015, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Agustus 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 26 Agustus 2015; VII. Kontra Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut

Umum

bertanggal

31

Agustus

2015,

serta

diterima

dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 September 2015, Kontra Memori Banding mana salinannya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Medan dengan surat pengantar tanggal 07 September 2015 No. W2-U/6027/HN.01.10/IX/2015.-

untuk

diberitahukan

dan

diserahkan

kepada Jaksa Penuntut Umum; VIII. Tambahan Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Terdakwa bertanggal 15 September 2015, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 September 2015, Tambahan Memori Banding mana salinannya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Medan dengan surat pengantar tanggal 17 September 2015 No. W2-U/6266/HN.01.10/IX/2015.-

untuk

diberitahukan

dan

diserahkan

kepada Jaksa Penuntut Umum; IX. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, bertanggal 20 Agustus 2015, yang

Nomor : W2.U1/13.851/Pid.Sus.K.01.10/VIII/2015.-

menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kuasa

hukum terdakwa telah diberitahukan akan haknya berkas

perkara

dikepaniteraan

untuk mempelajari

Pengadilan Negeri Medan, dalam

tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 31 Agustus 2015;


Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu

dan

dilakukan

dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara juridis formil dapat diterima; Menimbang, bahwa kuasa hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang menguraikan keberatan-keberatan pihaknya terhadap putusan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn.-

tanggal 08 Juli 2015 yang dimintakan

banding tersebut, yang pada akhirnya mohon agar Majelis Hakim Tinggi memberikan amar putusan sebagai berikut: a. Menerima seluruh Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa Batara Tambunan, ST. b. Membatalkan putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara pidana No.14/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn.c. Membebaskan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan (onslagh van allesrechtvervolging) terdakwa Batara Tambunan, ST. dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. d. Memerintahkan

Penuntut

Umum

dengan

tanpa

syarat

untuk

mengeluarkan terdakwa Batara Tambunan, ST. dari dalam Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan. e. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa Batara Tambunan, ST. Seperti semula. f. Membebaskan biaya perkara kepada negara. Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:


1.

2. 3. 4. 5.

Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada PN Medan telah melakukan kecerobohan dan pelanggaran hukum karena menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat dan disusun secara tidak profesional karena dalam meteri tuntutan pidananya, Jaksa Penuntut Umum mencantumkan saksi-saksi yang tidak pernah hadir dan tidak ada dibacakan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan adanya keterangan ahli Dr.Mirza Nasution SH.MH (saksi Ade Charge) yang tidak pernah dihadirkan terdakwa serta adanya bukti-bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara. Keterangan saksi-saksi dan ahli (charge dan ade charge) yang tidak dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama. Keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama . Keberatan mengenai Unsur “ Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “. Keberatan mengenai Unsur “Yang dapat Merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara”.

Berdasarkan, dalil-dalil hukum yang diajukan oleh terdakwa/pensehat hukumnya tersebut, kami selaku Penuntut Umum akan menanggapi keberatan/alasan/dalil yang diajukan oleh terdakwa/penasehat hukumnya dalam memori banding tersebut yakni : 1.

Mengenai Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum cacat hukum dan harus dibatalkan karena memuat saksi-saksi/ahli yang tidak didengar keterangannya didepan persidangan. Bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami sampaikan dan bacakan pada persidangan sebelumnya pada dasarnya, kami buat dan susun adalah berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap selama persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti . Namun ada beberapa saksi yang masuk didalam surat tuntutan tersebut yang tidak pernah hadir dan didalam keteranganya ada menyebutkan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa, pada kesempatan ini, kami sampaikan bahwa hal tersebut terjadi semata-mata karena kesalahan pengetikan (Typing Error) dalam pembuatan surat tuntutan yang telah kami sampaikan, yang mana hal tersebut dapat terlihat dari dengan tidak kami pergunakannya keterangan para saksi/ahli tersebut ke dalam pembahasan yuridis terhadap pembuktian unsur-unsur pasal yang kami dakwakan. Bahwa kaitan dengan hal tersebut, pembahasan permasalahan dimaksud dapat kami jelaskan bahwa para saksi-saksi/ahli yang tidak pernah diperiksa didepan persidangan An.Terdakwa Batara Tambunan ini, namun ada dalam berkas perkara An.Terdakwa Batara Tambunan dan sudah pernah diperiksa dalam persidangan perkara sebelumnya (terdahulu) yang merupakan Spiltsing yang terdiri dari perkara An. Basyrah Lubis (Bupati), Ir.Chairul Windu (Kepala Dinas PU Pertambangan Kabupaten


Padang Lawas/Kuasa Pengguna Anggaran), Drs.Abdul Hamid (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa Paruhum Mulia Daulay (Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan telah menjadi fakta persidangan, sehingga tidak bisa dilepaskan dari substansi tindak pidana korupsi An.Terdakwa Batara Tambunan. Berdasarkan ketentuan pasal 187 huruf A KUHAP mengatur “ bahwa berita acara , termasuk berita acara pemeriksaan saksi (BAP SAKSI) merupakan alat bukti Surat. Mengenai BAP Saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya “ Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 1985 tentang Kekuatan pembuktian berita acara pemeriksaan saksi dan visum et repertum yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing”. Ketentuan surat edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara termasuk berita acara pemeriksaan saksi bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Bahwa Surat Tuntutan yang kami buat dan susun pada pokoknya tidak semata-mata berlandaskan atas keterangan saksi-saksi : Agustina Ritonga,SH. Drs.Rachmat Parmonangan Harahap.MM. Khoiruddin Muklis,SH. H.Paruhum Mulia Daulay,SE.MM. Drs.A.Ritongah Siregar,SS. Baginda Aliwardana,SS. , Drs.Syamsul Bahri,M.Ap, Drs.M.Syahrul Mulia Harahap,MSi, H.Ali Sutan Harahap (TSO), H.Syahwil Nasution, Roi Hartono Sianipar, H.Ismail Ibrahaim, Ir.Sabar Menanti Sitompul, Ade Kristiawan ST.M.Eng, Nuhammad Sodikin,SE.AK.MSi.(Ahli/BAP disumpah). Drs.Jhon W.Kakisina (Ahli/BAP disumpah), Mujilan,SH. (Ahli/BAP disumpah). Drs.Rahmad Safii, (Ahli/BAP disumpah). Prof.Dr.Ningrum Natasya Sirait,SH.LLM (Ahli/BAP disumpah), Dr.Pendastaren Tarigan,SH.MSi (Ahli/BAP disumpah), Prof.Dr.Syarifuddin Kalo,SH.M.Hum (Ahli/BAP disumpah), Ir.Indra Jaya Pandia,MT(Ahli/BAP disumpah), Dr.Mirza Nasution,SH.MH (Ahli), karena masih ada saksi-saksi, ahli dan alat bukti surat lain didalam proses terjadinya tindak pidana ini, dan juga keterangan saksi-saksi/ahli ini tidak secara keseluruhan langsung berkaitan dengan peranan terdakwa Batara Tambunan selaku Rekanan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam kesempatan ini, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menolak keberatan Penasehat Hukum terdakwa mengenai Surat tuntutan Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan.

2.

Bahwa keberatan Penasehat Hukum terdakwa mengenai keterangan saksi-saksi dan ahli (charge dan ade charge) yang tidak dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, adalah tidak berdasar, karena sejak awal kasus ini disidangkan, saksi-saksi telah didengar keteangannya dan telah


3.

disumpah . Bahwa sebelum perkara An. Batara Tambunan diperiksa , sudah ada perkara lain yang diputus dengan inkracht yakni atas nama terpidana Basyrah Lubis ( Bupati), Ir.Chairul Windu (Kepala Dinas PU Pertambangan Kabupaten Padang Lawas/Kuasa Pengguna Anggaran), Drs.Abdul Hamid (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa Paruhum Mulia Daulay ( Kuasa Bendahara Umum Daerah) dan majelis hakim pada tingkat pertama yang mengadili perkara-perkara tersebut adalah mejelis yang memeriksa dan mengadili perkara yang sama dengan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara An.Terdakwa Batara Tambunan. Bahwa keberatan Penasehat Hukum terdakwa terhadap pertimbanganpertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama, telah jelas dan terbukti dengan telah ditemukannnya fakta-fakta hukum yakni : Bahwa Pada bulan Mei 2009, Terdakwa BATARA TAMBUNAN selaku Direktur cabang PT.Bungo Pantai Bersaudara mendatangi kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas dan sebelumnya terlebih dahulu menghubungi saksi BAGINDA RITONGA, oleh yang bersangkutan kemudian menemani Terdakwa BATARA TAMBUNAN datang ke Kantor Bupati Padang Lawas untuk bertemu dengan Saksi Basyrah Lubis,S.H., dalam perkenalan tersebut, Terdakwa BATARA TAMBUNAN memperkenalkan diri sebagai kontraktor dan menyerahkan COMPANY PROFILE serta memberikan penjelasan tentang proyek-proyek yang Terdakwa BATARA TAMBUNAN kerjakan, seperti Pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Simalungun di Sondi Raya dan Pembangunan Kawasan Terpadu Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di Lumban Pea. Pada saat Terdakwa BATARA TAMBUNAN menghadap Saksi Basyrah Lubis,S.H selaku Bupati Padang Lawas, Saksi Basyrah Lubis,SH. menjelaskan kepadanya bahwa tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab Padang Lawas memiliki dana awal untuk pekerjaan pembangunan prasarana pemerintah Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar) sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang infrastruktur prasarana Pemerintahan, dan Saksi Basyrah Lubis,SH. juga menjelaskan bahwa yang akan dibangun adalah kantor Bupati, kantor DPRD, dan semua kantor Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD). Ketika itu secara spontan Terdakwa BATARA TAMBUNAN bertanya kepada Bupati (BASYRAH LUBIS, SH) darimana dananya pak ?, Saksi Basyrah Lubis,SH. menjawab “nanti diusahakan dana dari Pemerintah Pusat” . Bahwa beberapa hari kemudian (masih di Bulan Oktober 2009) saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi. dipanggil saksi BASYRAH LUBIS, SH, selaku Bupati melalui ajudan untuk menghadap, dan pada saat itu sesampainya di ruangan kerja Bupati ketika itu sudah hadir masing-masing atas nama saksi H.M. RIDO HARAHAP, SE selaku Ketua DPRD, saksi atas nama terdakwa BATARA TAMBUNAN selaku Direktur cabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDA RITONGA rekan dari sdr BATARA TAMBUNAN, dan pada saat itu Saksi Basyrah Lubis,SH. mengatakan bahwa kalau PT. Bungo Pantai Bersaudara menang tender dalam kegiatan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas maka terdakwa BATARA TAMBUNAN selaku Direktur cabang PT Bungo Pantai akan mengusahakan mencari dana di Jakarta untuk membangun proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas tanpa mengganggu APBD Kabupaten Padang Lawas, dan Saksi Basyrah Lubis,SH. selaku Bupati Padang Lawas juga menjelaskan bahwa PT. Bungo Pantai Bersaudara sudah sukses


melakukan pekerjaan seperti ini ( maksudnya anggaran menyusul dari pemerintah Pusat ) yakni di Kabupaten Simalungun, serta sudah di periksa BPK dengan hasil tidak ada temuan. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2009 tidak ada dilakukan pembahasan dengan DPRD Kabupaten Padang Lawas tentang pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun Anggaran 2009 – 2012. Bahwa sekira Bulan Oktober 2009 bertempat diruang kerja kantor Bupati Padang Lawas, saksi BASYRAH LUBIS,S.H., menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Desain Gambar pembangunan kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan system kontrak Tahun Jamak (multi years). Bahwa saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi. selaku Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 15 Oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/98/2009, mengajukan permohonan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) kepada Bupati Padang Lawas, dan pada tanggal 16 Oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/4983/2009 terdakwa BASYRAH LUBIS,SH. Selaku Bupati Padang Lawas mengajukan permohonan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/1132/2009 ketua DPRD Kabupaten Padanglawas atas nama Terdakwa H.M Ridho Harahap ,SE memberikan persetujuan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Padang Lawas, padahal ketiga jenis surat tersebut diatas sebelumnya telah dibuatkan oleh saksi ROY HARTONO SIANIPAR ( Karyawan PT .Bungo Pantai Bersaudara sedangkan saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi, saksi H.M Ridho Harahap ,SE dan terdakwa BASYRAH LUBIS,SH hanya tinggal menandatanganinya saja. Bahwa saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi. selaku Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 15 Oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/98/2009, mengajukan permohonan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Pdang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) kepada Bupati Padang Lawas, dan pada tanggal 16 Oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/4983/2009 saksi Basyrah Lubis S.H. selaku Bupati Padang Lawas mengajukan permohonan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) kepada Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/1132/2009 ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas atas nama saksi H.M Ridho Harahap ,SE memberikan persetujuan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Padang Lawas.


Bahwa sesuai ketentuan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, dan Pasal 122 ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Selanjutnya berdasarkan atas adanya surat ijin prinsip yang diterbitkan saksi HM Ridho Harahap, saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi selaku Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas selaku Pengguna Anggaran menetapkan panitia pelelangan umum masingmasing PPK an. Drs Abdul Hamid Nasution, PPTK an.M. FAHMI ALI, ST , ketua panitia pengadaan an.Usman Siregar, Amk, kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years), dan pada tanggal 9 Desember 2009 sesuai surat nomor : 6021/5911/spp/pupe/2009 Bupati Padang Lawas an. Basyrah Lubis,SH menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) yaitu PT. Bungo Pantai bersaudara dengan harga penawaran sebesar Rp.216.000.000.000,-(dua ratus enam belas milyar rupiah) dan memerintahkan kepada PPK untuk menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ). Bahwa sesuai ketentuan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, dan Pasal 122 ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2009 tidak ada dilakukan pembahasan dengan DPRD Kabupaten Padang Lawas tentang pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun Anggaran 2009 – 2012. Bahwa sekira Bulan Oktober 2009 bertempat diruang kerja kantor Bupati Padang Lawas, saksi BASYRAH LUBIS,S.H., menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta Desain Gambar pembangunan kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan system kontrak Tahun Jamak (multi years). Bahwa saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi. selaku Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 15 Oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/98/2009, mengajukan permohonan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Pdang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) kepada Bupati Padang Lawas, dan pada tanggal 16 Oktober 2009 sesuai surat nomor : 503/4983/2009, saksi BASYRAH LUBIS,SH. Selaku Bupati Padang Lawas mengajukan permohonan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009 sesuai surat


nomor : 503/1132/2009 ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas atas nama saksi H.M Ridho Harahap ,SE memberikan persetujuan ijin prinsip kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Padanglawas. Bahwa sesuai ketentuan dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, dan Pasal 122 ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Selanjutnya saksi Ir.CHAIRUL WINDU,MSi selaku Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas selaku Pengguna Anggaran menetapkan panitia pelelangan umum masing-masing PPK an. Drs Abdul Hamid Nasution, PPTK an.M. FAHMI ALI, ST , ketua panitia pengadaan an.Usman Siregar, Amk, kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years), dan pada tanggal 9 Desember 2009 sesuai surat nomor : 6021/5911/spp/pupe/2009 Bupati Padang Lawas an. Basyrah Lubis,SH menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) yaitu PT. Bungo Pantai bersaudara dengan harga penawaran sebesar Rp.216.000.000.000,-(dua ratus enam belas milyar rupiah) dan memerintahkan kepada PPK untuk menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ ). Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 kontrak ditandatangani oleh Drs Abdul Hamid Nasution selaku PPK dengan terdakwa Batara Tambunan,ST selaku Direktur PT.Bungo Pantai Bersaudara sesuai surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor : 640/01/spp/pupe/2009 yang diketahui dan disetujui serta ditandatangani oleh Chairul Windu Harahap, Msi selaku Kepala Dinas PU dan Saksi Basyrah Lubis,SH. selaku Bupati Padang Lawas. Bahwa saksi ABDUL HAMID selaku PPK, menandatangani Pengumuman Pemenang Lelang nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 adalah karena saksi ABDUL HAMID disodori oleh Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas yaitu saksi Ir.CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM melalui stafnya yang mengaku disuruh untuk datang dan menjumpainya ke tempat saksi ABDUL HAMID bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 2 Desember 2009 dan sudah membawa surat yang berisikan Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 yang harus saksi ABDUL HAMISD tanda tangani selaku Ketua Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012. Pada tanggal 15 Desember 2009 Saksi Basyrah Lubis,SH. selaku Bupati Padang Lawas menandatangani dan menyampaikan laporan penyerapan penggunaan DAK TA.2009 untuk tahap I dan permohonan transfer tahap II ke menteri Keuangan RI sesuai surat nomor : 903/6022/2009 dimana dalam laporan tersebut bahwa penyerapan penggunaan DAK tahap I sebesar Rp.1.297.200.000,- sudah diserap realisasi pembayaran melalui


SP2D Kabupaten Padang Lawas, atas dasar tersebut DAK tahap II disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 21 Desember 2009 oleh Direktur pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI melalui SP2D Kementerian Keuangan RI sebesar Rp.4.631.300.000, Bahwa Saksi Basyrah Lubis,SH. selaku Bupati Padang Lawas juga memerintahkan kuasa BUD saksi H.Paruhum Mulia Daulay, S.E.,M.M. untuk menandatangani SP2D pembayaran uang muka kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) dan oleh kuasa BUD menerbitkan SP2D DPA SKPD Dinas PU Pertambangan dan Energi nomor : 1.03.01.29.02.5.2 sebesar Rp.6.048.827.272,- kepada PT.Bungo Pantai Bersaudara sebagai uang muka atas kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) masingmasing : a) SP2D No.BG 552618 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp.1.155.687.272,b) SP2D No. BG 552619 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp. 758.163.636,c) SP2D No. BG 552643 tanggal 23 Desember 2009 senilai Rp.4.134.976.364,Bahwa saksi BASYRAH LUBIS,SH menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multy Years Pada Dinas PU, Pertambangan dan Energi TA.2009-2012 adalah PT. Bungo Pantai Bersaudara dengan harga penawaran Rp. 216.000.000.000, dan memerintahkan PPK menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa serta surat-surat keputusan kepada pemenang lelang melalui surat nomor : 6021/5911/2009 Tgl 9 Des 2009 dan menyetujui serta menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kab.Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years TA.2009-2012 dengan nilai kontrak Rp.216.000.000.000,Bahwa adalah fakta, dana kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) dengan harga penawaran sebesar Rp.216.000.000.000,- belum tersedia dalam APBD TA. 2009,2010,2011,2012 Kabupaten Padang Lawas dan Penganggaran kegiatan tahun jamak tidak ada persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta terdakwa BASYRAH LUBIS selaku Bupati Padang Lawas (Kepala daerah ) dan tidak ada menetapkan tanah lokasi pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dgn pelaksanaan Multy Years di Lingkungan VI Padang Luar Kelurahan Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sebagai penggunaan barang milik Daerah. Bahwa status kepemilikan lahan pertapakan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut, belum terdaftar sebagai salah satu hak atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sampai dengan tahun 2012. Bahwa ketika terdakwa BASYARAH LUBIS,SH menandatangani laporan penyerapan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2009 untuk tahap I dan permohonan Transfer tahap II Ke Menteri Keuangan RI Cq.Dirjen Perimbangan keuangan Kementrian Keuangan RI sesuai surat nomor


903/6022/2009 Tgl 15 Desember 2009 , dimana dalam laporan penyerapan penggunaan DAK TA 2009 bidang Prasarana Pemerintah Tahap I sebesar Rp.1.297.200.000,- sudah diserap realisasi pembayaran melalui SP2D daerah , sehingga DAK Tahap II disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tgl 21 Des 2009 melalui SP2D oleh Direktorat Pengelolaan kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementrian Keungan RI, fakta bahwa saat pengiriman laporan tersebut kegiatan pembangunan/ peningkatan infrastruktur Kabupaten Padang Lawas tahun 2009 belum dilaksanakan dan Dana sebesar Rp 6.048.827.272,- yang diterbitkan SP2D DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi TA 2009 Nomor: 1.03 01 29 02 5 2 oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas perintah Saksi Basyrah Lubis,SH.selaku Bupati Padang Lawas, untuk uang muka pekerjaan pembangunan pusat kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas adalah satu tahun anggaran Indikator dan tolak ukur serta target kinerja Pembangunan kantor Bupati dan Kantor DPRD Kab. Palas 99 %. Bahwa saksi ABDUL HAMID selaku PPK, menandatangani Pengumuman Pemenang Lelang nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 adalah karena saksi ABDUL HAMID disodori oleh Kadis PU, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas yaitu saksi Ir.CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM melalui stafnya yang mengaku disuruh untuk datang dan menjumpainya ke tempat saksi ABDUL HAMID bekerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 2 Desember 2009 dan sudah membawa surat yang berisikan Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 09.A/PPBJ/PU.TAMBEN/12/2009 tanggal 2 Desember 2009 yang harus saksi ABDUL HAMID tanda tangani selaku Ketua Panitia Pelelangan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012. Bahwa Fisik Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padanglawas tersebut sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 tidak dilaksanakan pekerjaannya dan sampai sekarang ini tidak bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Padanglawas dan masyarakat, karena fisik kedua bangunan tersebut tidak selesai hingga saat ini. Bahwa dalam melaksanakan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012 para pihak yang terkait telah melakukan beberapa perbuatan ,melawan hukum sebagai berikut: Bahwa saksi BASYRAH LUBIS,SH (Bupati) dalam menetapkan pemenang lelang kegiatan pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan Multy Years Pada Dinas PU, Pertambangan dan Energi TA.2009-2012 adalah PT. Bungo Pantai Bersaudara dengan harga penawaran Rp. 216.000.000.000, dan memerintahkan PPK menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa serta surat-surat keputusan kepada pemenang lelang melalui surat nomor : 6021/5911/2009 Tgl 9 Des 2009 dan menyetujui serta menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Proyek Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kab.Padang Lawas dengan pelaksanaan Multi Years TA.20092012 dengan nilai kontrak Rp.216.000.000.000,- adalah tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Bahwa akibat datangnya terdakwa Batara Tambunan ST kepada saksi Basyarah Lubis, SH. (Bupati) dengan memaparkan hasil pekerjaannya di Kabupaten Simalungun dan Toba Samosir mengakibatkan saksi Basyrah Lubis, saksi Ir.Chairul Windu (KADIS PU dan Pertambangan/PA) dan saksi HM Ridho Harahap mau melaksanakan


Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kab.Padang Lawas dengan pelaksanaan secara Multi Years TA.2009-2012 dengan nilai kontrak Rp.216.000.000.000,- dan selanjut terdakwa bersama dengana stafnya yakni Roy Hartono Sianipar mempersiapkan administrasi pekerjaan tersebut. Bahwa adalah fakta, dana kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) dengan harga penawaran sebesar Rp.216.000.000.000,- belum tersedia dalam APBD TA. 2009,2010,2011,2012 Kabupaten Padang Lawas dan Penganggaran kegiatan tahun jamak tidak ada persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta saksi BASYRAH LUBIS selaku Bupati Padang Lawas (Kepala daerah ) dan tidak ada menetapkan tanah lokasi pembangunan kawasan pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dgn pelaksanaan Multy Years di Lingkungan VI Padang Luar Kelurahan Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sebagai penggunaan barang milik Daerah. Bahwa status kepemilikan lahan pertapakan pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut, belum terdaftar sebagai salah satu hak atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Bahwa ketika saksi BASYARAH LUBIS,SH menandatangani laporan penyerapan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2009 untuk tahap I dan permohonan Trasfer tahap II Ke Menteri Keuangan RI Cq.Dirjen Perimbangan keuangan Kementrian Keuangan RI sesuai surat nomor 903/6022/2009 Tgl 15 Desember 2009 , dimana dalam laporan penyerapan penggunaan DAK TA 2009 bidang Prasarana Pemerintah Tahap I sebesar Rp.1.297.200.000,- sudah diserap realisasi pembayaran melalui SP2D daerah , sehingga DAK Tahap II disalurkan ke Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tgl 21 Des 2009 melalui SP2D oleh Direktorat Pengelolaan kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementrian Keungan RI, fakta bahwa saat pengiriman laporan tersebut kegiatan pembangunan/ peningkatan infrastruktur Kabupaten Padang Lawas tahun 2009 belum dilaksanakan dan Dana sebesar Rp 6.048.827.272,- yang diterbitkan SP2D DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi TA 2009 Nomor: 1.03 01 29 02 5 2 oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas perintah Saksi Basyrah Lubis,SH.selaku Bupati Padang Lawas, untuk uang muka pekerjaan pembangunan pusat kawasan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas adalah satu tahun anggaran Indikator dan tolak ukur serta target kinerja Pembangunan kantor Bupati dan Kantor DPRD Kab. Palas 99 %. Perbuatan saksi Basyrah Lubis ( Bupati), Ir.Chairul Windu (Kepala Dinas PU Pertambangan Kabupaten Padang Lawas/Kuasa Pengguna Anggaran), Drs.Abdul Hamid (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terdakwa Paruhum Mulia Daulay ( Kuasa Bendahara Umum Daerah) bersama Terdakwa yang melakukan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung kantor Bupati dan kantor DPRD dari tahun tunggal menjadi tahun jamak , melakukan pemalsuan dokumen/laporan penyerapan dana DAK yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya (fiktif), Menetapkan pemenang tender/lelang kegiatan dengan tidak mengikuti aturan yang berlaku, yang mengakibatkan keluarnya dana anggaran untuk kegiatan namun hasil (output) yang menjadi tujuan oleh PERDA (APBD) tidak tercapai dan fisik kegiatan (bangunan kantor) tidak selesai terlaksana pembangunannya sehingga dana yang terpakai menjadi sia-sia (mubazir) yang mengakibatkan timbulnya Kerugian Keuangan Negera sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan


Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan surat nomor : SR-8062/pw.02/5/2011 tanggal 27 Desember 2011 jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.6.048.827.272,73 hal itu melanggar ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini melanggar ketentuan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, jelas terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga penerapan pasal 2 ayat (1) UU.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU.20 Tahun 2001 (dakwaan primair) adalah sudah tepat dan benar. Bahwa berdasarkan adanya bukti transfer/penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana kepada pihak PT.Bungo Pantai Bersaudara selaku Rekanan untuk pembayaran uang muka pelaksanaan kontrak antara pihak rekanan dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Pengguna Anggaran dan yang disetujui oleh terdakwa selaku Bupati Kabupaten Padang Lawas , jelas telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehinggga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa adanya pengadministrasian/pendaftaran atas tanah lokasi tempat dibangunnya gedung kantor Bupati dan gedung kantor DPRD yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menjadi barang inventaris/asset milik Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, dilaksanakan pada 12 Juni 2012 sehingga telah terdaftar lahan sebagai Asset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas adalah bukan menjadi alasan penghapusan hukuman atau alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena berdasarkan APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009 dan DPA-SKPD Dinas PU dan Pertambangan Kabupaten Padang Lawas, jelas bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan dan diselasaikan pada Tahun 2009, dan jika benar lokasi pertapakan tempat dilaksanakan pembangunan kantor Bupati dan kantor DPRD, sudah termasuk Asset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, pembanguan kedua kantor tersebut tidak selesai dikerjakan, karena pelaksanaan pekerjaan hanya berupa tiang pancang dan bangunan yang tidak selesai pembangunannya sehingga pelayanan yang dilakukan pihak pemerintah Kabupaten Padang Lawas tidak terlaksana sebagaimana tujuan akhir pembangunan gedung kantor Bupati dan kantor DPRD. 4. Bahwa keberatan terdakwa/penasehat hukum mengenai Unsur “ Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ dan unsur “ Yang dapat Merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara” adalah tidak berdasar karena : a. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2009 telah dianggarkan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 9.368.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah), sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi


Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dan anggaran tersebut ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DAP-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 Nomor DPA-SKPD : 1.03 01 29 02 5 2 sebesar Rp 8.517.000.000,- (delapan milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1/PMK.07/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 untuk membiayai kegiatan Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahap I Rp 5.188.200.000,(lima milyar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan kegiatan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 3.328.800.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah); b. Bahwa Saksi Basyrah Lubis,SH. selaku Bupati Padang Lawas ada memerintahkan kuasa BUD saksi H.Paruhum Mulia Daulay, S.E.,M.M. untuk menandatangani SP2D pembayaran uang muka kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) dan oleh kuasa BUD menerbitkan SP2D DPA SKPD Dinas PU Pertambangan dan Energi nomor : 1.03.01.29.02.5.2 sebesar Rp.6.048.827.272,- kepada PT.Bungo Pantai Bersaudara sebagai uang muka atas kegiatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan pelaksanaan sistem kontrak tahun jamak (multy years) masing-masing : 1) SP2D No.BG 552618 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp.1.155.687.272,2) SP2D No. BG 552619 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp. 758.163.636,3) SP2D No. BG 552643 tanggal 23 Desember 2009 senilai Rp.4.134.976.364,-. c. Perincian uang muka yang telah terima Terdakwa BATARA TAMBUNAN, ST yang diterima melalui rekening PT. Bungo Pantai Bersaudara di Bank Sumut Cabang Balige dengan Nomor Rekening 240.01.04.004489-0 sejumlah Rp. 6.048.627.272 adalah sebagai berikut : Bilyet Giro No. BG 552619 dengan nilai sebesar Rp 758.163.636,00 pada tanggal 16 Desember 2009. Bilyet Giro No. BG 552618 dengan nilai sebesar Rp 1.155.687.272,00 pada tanggal 16 Desember 2009. Bilyet Giro No. BG 552643 dengan nilai sebesar Rp 4.134.976.364,00 pada tanggal 24 Desember 2009. d. Bahwa Fisik Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas tersebut sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 tidak dapat dipergunakan sebagai fasilitas untuk pelayanan publik sampai sekarang ini dan tidak bermanfaat bagi masyarakat karena kedua bangunan tersebut tidak selesai .-e. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dalam persidangan, saksi H. BASYRAH LUBIS.S.H selaku Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Padanglawas bersama-sama dengan saksi


Ir.Chairul WIndu (pengguna anggaran), Saksi Abdul Hamid (PPK) dan Terdakwa Batara Tambunan (rekanan) telah melakukan rangkaian perbuatan yang melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Padanglawas dan sesuai dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas TA.2009-2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara nomor : SR-8062/pw.02/5/2011 tanggal 27 Desember 2011 jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.6.048.827.272,73 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menolak permohonan Banding yang diajukan terdakwa/Penasehat Hukumnya tersebut dan kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini, sependapat dan setuju atas pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusannya nomor : 14/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 8 Juli 2015, tersebut. Menimbang,

bahwa selanjutnya kuasa hukum terdakwa telah

mengajukan Tambahan Memori Banding pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut: Bahwa tambahan memori banding ini diajukan adalah karena adanya kekeliruan yang nyata yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 31 Agustus 2015. Sehingga untuk kepentingan hukum dan pembelaan Terdakwa, maka tambahan memori banding ini diajukan sebagai berikut : 1. bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mendalilkan adanya kesalahan pengetikan (typing error) yang mengakibatkan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ada beberapa saksi yang masuk di dalam surat tuntutan tersebut yang tidak pernah hadir dan tidak pernah didengar keterangannya di depan persidangan, namun dijadikan sebagai landasan pertimbangan hukum dalam tuntutan Terdakwa. Hal ini merupakan pengakuan sempurna dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ada kesalahan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya. Dengan demikian jelas dan nyata Jaksa Penuntut Umum telah lalai dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengajukan dan menuntut Terdakwa di depan persidangan; Oleh karena Jaksa Penuntut Umum mengakui secara tegas dan jelas adanya kesalahan dalam surat tuntutannya, maka sangat beralasan menurut hukum judex facti (Majelis Hakim Tinggi) membatalkan surat tuntutan yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum dan sekaligus membatalkan Putusan Majelis Hakim


Pengadilan Tipikor Medan yang menjatuhkan putusan kepada Terdakwa atas dasar Surat tuntutan Jaksa Penutut Umum; 2. bahwa dalam kontra memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mendalilkan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 Tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum Et Repertum Yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Padahal saksi saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara

a quo tidak ada dilakukan

pemeriksaan di luar negeri dan tidak ada berita acara pemeriksaan dibuat oleh Pejabat asing. Dengan demikian Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga sangat beralasan menurut hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tersebut untuk dikesampingkan; Dengan dikesampingkannya Surat daran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tersebut, maka berita acara pemeriksaan saksi yang dijadikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar tuntutan perlu dipertanyakan. Sebab Surat Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut dalam perkara a quo bukan berdasarkan fakta hukum persidangan (keterangan saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan). Dengan demikian surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum cacat hukum dan oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum Putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan putusan berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang cacat hukum untuk dibatalkan; 3. bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan tentang Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah error in persona. Sebab Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan pada kontra memori bandingnya atas perkara perdata yang selalu diperdebatkan dalam fakta persidangan bahwa kontrak dalam pekerjaan tersebut adalan antara Pemkab. Padang Lawas dengan PT. Bungo Pantai Bersaudara dan selaku Direktur Cabang Batara Tambunan, ST sah menurut Hukum dan dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 07/PDT.G/2013/PN.PSP.SBH Tgl. 24 September 2014, jumlah pekerjaan fisik yang telah diaksanakan Terdakwa atas pembangunan tersebut sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp.9.288.000.000, (Sembilan miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan Pemkab. Padang Lawas

berkewajiban

3.279.172.727.27

membayar

hutangnya

kepada

Terdakwa

sebesar

Rp.

(Tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh

puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah dua puluh tujuh sen). Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menyangkut uang pengganti


dimana Terdakwa Batara Tambunan, ST dibebani untuk membayar uang pengganti. Padahal Terdakwa sebagai pegawai dan karyawan diangkat menjadi Direktur Cabang untuk wilayah Sumatera Utara yang mana mendapat upah atau gaji dari perusahaan PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Terdakwa

tidak mengelola

keuangan dan selaku pemegang rekening adalah Direktur Utama H Ismail Ibrahim di bank Sumut Cabang Balige dan uang muka tersebut masuk ke rekening no.240.01.04.004489.0 an. H. Ismail Ibrahim maka uang pengganti Rp.6.048.827.272,73 (enam milyar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa (error in persona), Namun dibebankan kepada H. Ismail Ibrahim

Direktur

Utama

PT.

Bungo Pantai Bersaudara sebagai

penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan yang menerima uang muka dari Pemkab. Padang Lawas; 4. bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menunjukkan professional dan cenderung ceroboh. Sebab kontra memori banding tersebut tidak mempunyai kode nomor lembaran halaman demi halaman dan hanya mengkopi dari surat tuntutan yang cacat hukum. Disamping itu juga masih diajukan surat barang bukti nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26 yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa Batara Tambunan, ST karena semua bukti-bukti tersebut adalah dokumen alat-alat kesehatan Rumah Sakit Daerah;

5. bahwa dalil-dalil yang diajukan terdakwa/penasehat Hukum dalam memori Banding tanggal 07 Agustus 2015

tidak dibantah dengan kontrak memori

banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2015 sesuai dengan fakta hukum persidangan yaitu menyangkut : a. Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan melakukan kecerobohan dan pelanggaran hukum dengan menerima tuntutan JPU yang dibuat dan disusun secara tidak profesional dimana dalam paragraf 1, 2, 3, 4 dan 5 atas kontra memori banding JPU tersebut adalah merupakan pengakuan JPU secara Yuridis atas ketidak profesionalannya; b. Terdakwa diajukan kepersidangan merupakan splitsing yang terdiri dari perkara sebelumnya yaitu atas nama Terdakwa Basyrah Lubis mantan Bupati dan Terdakwa Ir. Chairul Windu (Kepala Dinas PU) serta Terdakwa Drs. Abdul Hamid Nasution (PPK) juga Terdakwa Paruhum Daulai, SE (Kuasa BUD). Dalam fakta persidangan bahwa pejabat tersebut diatas adalah yang ingkar janji terhadap kontrak yang ditandatangani terdakwa, terbukti sidang paripurna DPRD Kab. Padang Lawas tanggal 12 Mei 2010 mengakui, dan telah menganggarkan dana APBD sebesar Rp Rp.216.000.000.000,- s/d TA.2012, memindahkan lokasi bangunan kantor Bupati dan DPRD ke Kec.


Barumun di Sibuhuan Ibukota Kab. Padang Lawas dan mensahkan kontrak multi years sampai dengan TA. 2012; c. Untuk anggaran 2010 sebesar Rp.5.067.000.000,- dan dana DAK TA. 2010 sebesar Rp.3.500.000.000,- tidak dibayarkan kepada terdakwa karena Bupati dan Wakil Bupati tidak sependapat dan disamping itu juga pada waktu itu Penyidik Polres Tapanuli Selatan mengganggu kelancaran proyek mengakibatkan semua Pejabat kontrak multi years ini mengundurkan diri; d. Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tipikor PN Medan tidak memaksimalkan menghadirkan saksi pelapor dan Ali Sutan Harahap (Bupati sekarang) yang sengaja menghambat dan menelantarkan uang Negara sebesar Rp.6.048.827.272,73 (enam milyar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen), sehingga bangunan tersebut terbengkalai, pertanyaan terdakwa bagaimana mungkin keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama keterlibatan terdakwa sengaja menggagalkan dan menelantarkan pembangunan kantor Bupati dan DPRD tidak selesai, sementara uang hak terdakwa dalam uang muka dan progress termyin tidak dibayar (ini namanya pengusaha sengaja di bangkrutkan oleh Bupati dan Penyidik sebagai Pelapor);

e. Pendapat ahli yang diajukan Terdakwa (ade charge) Prof. Dr. MAIDIN GULTOM, SH, M. Hum dan Dr. BUDIMAN SINAGA, SH. MH, serta SUDIRMAN, SH, SE, MM dalam fakta persidangan dibawah sumpah mengatakan bahwa pejabat Pemerintah Kab. Padang Lawas lah yang bertanggung jawab atas kebijakan dan administrasi yang dilakukan pejabat tersebut, termasuk juga merupakan tanggung jawab pribadinya 59nsure melawan hukum yang berpotensi kepada kerugian Negara. Ini diatur dalam hukum administrasi Negara dan hukum Pidana.Pihak ketiga (Penyedia Jasa) dalam hal ini kontraktor selaku penandatangan kontrak multiyears adalah sebagai pekerja, tidak turut serta melakukan unsure melawan hukum karena kontraktor yang diperintah bekerja oleh pejabat pemerintah Kab. Padang Lawas atau disebut Pengguna Jasa dalam Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 6. bahwa menyangkut korporasi bersama-sama melawan hukum ternyata dalam fakta persidangan semua saksi yang diajukan JPU tidak ada menyatakan bahwa terdakwa Batara Tambunan, ST ikut serta dalam kesalahan administrasi dan ikut terlibat kebijakan Bupati dan DPRD Kab. Padang Lawas; Tentang pertemuan Terdakwa dengan Bupati Basyrah Lubis, SH pada bulan Mei 2009 pada waktu itu Terdakwa menyerahkan Company Profile Perusahaan PT. Bungo Pantai Bersaudara tidak ada kata-kata spontan dari Terdakwa mengatakan “darimana anggarannya Pak” dan tidak ada didengar Terdakwa Bupati Mengatakan dananya diusahakan dari Pemerintah Pusat semuanya. Ini membuktikan Jaksa Penuntut Umum mengada-ngada dan terbukti Bupati Basyrah Lubis menyatakan dalam fakta persidangan “tidak benar itu” dan justru keterangan saksi Basyrah Lubis, SH dalam fakta persidangan mengatakan : “banyak pemborong menghadap saya menyerahkan kapmpanye profile termasuk perusahaan swasta nasional dan BUMN “; Demikian juga untuk pertemuan bulan Oktober 2009 sama sekali tidak ada


dihadiri Terdakwa dan dalam fakta persidangan tidak ada saksi yang mengakui ada terdakwa mengikuti rapat tersebut sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan pertemuan tersebut namun dalam surat tuntutannnya Jaksa Penuntut Umum mendalilkan pertemuan tersebut tanpa ada saksi dan bukti pendukung lainnnya dihadirkan di persidangan; Tidak benar terdakwa Batara Tambunan, ST menjanjikan anggaran turun dari Pusat untuk menambah anggaran proyek multi years, bagaimana mungkin seorang karyawan yang digaji selaku Direktur cabang PT. Bungo Pantai Bersaudara menjamin mengurus anggaran dari pusat ini juga tidak ada alat bukti dari JPU atau minimal 2 alat bukti sesuai dengan KUHAP serta dalam fakta persidangan tidak ada keterangan saksi atau bukti yang menunjukkan Terdakwa mengikuti rapat dengan Bupati sebagaimana dalam Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut; 7. bahwa JPU mengatakan kerugian Negara Rp.6.048.827.272,73 (enam milyar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) adalah pembayaran uang muka tetapi JPU tidak sedikit pun menyinggung tentang jaminan uang muka sebesar 20% Rp.43.200.000.000,- dan jaminan pelaksanaan 5% sebesar Rp.10.800.000.000,maka jumlah semua uang jaminan terdakwa sebesar Rp.54.200.000.000,- yang merupakan menjadi asset pemkab. Padang Lawas, maka dalam hal ini justru Terdakwalah yang dirugikan Negara dan ini juga membuktikan tidak ada kerugian Negara. Disamping itu juga dalam Kontra Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengada-ngada mengatakan Terdakwa melanggar peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 pasal 54 ayat 1 dan peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 pasal 122. Kedua peraturan tersebut tidak ada kaitannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa seorang pekerja dan dari manapun sumber dana tersebut dibayar pemkab. Padang Lawas adalah hak Terdakwa menerima uang pembayaran sesuai dengan kontrak dan undang-undang serta peraturan yang berlaku bagi Penyedia barang jasa; Dasar-dasar dari Terdakwa menandatangani kontrak multi years dengan Pemkab. Padang Lawas sah menurut hukum dan sudah diatur antara lain: a. b. c.

d.

e.

f. g. h.

Undang-undang jasa konstruksi No.18 tahun 1999; Keppres No.80 Tahun 2003 pasal 30 ayat 8 tentang kontrak tahun jamak; Peraturan Menteri Dalam Negeri no.32 tahun 2008 tentang APBD dapat dilakukan menjadi tahun jamak oleh Bupati beserta DPRD selama masa jabatan Bupati; Surat Menteri Dalam Negeri No.905 tahun 2008 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi khusus (DAK) Prasarana Pemerintah tahun 2009 dari tahun tunggal menjadi tahun jamak; Surat Keputusan Paripurna DPRD Kab. Padang Lawas No.170/05/DPRD/2010 Tanggal 12 Mei 2010 tentang Pengesahan kontrak multi years dan penganggaran sampai tahun 2012 dan pemindahan lokasi dari Nagargar ke Kec. Barumun ibukota Kab. Padang Lawas; Surat ijin prinsip DPRD no.503/1139/2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang ijin kontrak multi years; Pengumuman Koran Media Indonesia tanggal 20 Oktober 2009 tentang pelelangan terbuka untuk umum proyek multi years Kab. Padang Lawas; Terdakwa mengikuti proses pelelangan tender proyek dari mulai pengumuman di Koran pada harian Media Indonesia dan mendaftar ke


panitia lelang serta melanjutkan kepada rapat/aanwizing dan berkompetisi secara professional kepada BUMN maupun perusahaan swasta nasional didalam mengajukan penawaran harga (tender).

Dari peraturan dan perundang-undangan serta Surat Keputusan tersebut diatas adalah syarat terdakwa berhak mengikuti lelang proyek atas kontrak multiyears sehingga Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan dalam kontra Memori bandingnya tanggal 31 Agustus 2015 adalah fiktif melanggar hukum adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat beralasan menurut hukum untuk dittolak;

8. bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan bukti-bukti dasar Peraturan dan Undang-undang yang terkait dalam kebijakan Bupati, sebagai dasar hukum Bupati dan menjadi kekuatan hukum yang sah antara lain : a. Keppres No.80 Tahun 2003 pasal 30 ayat 8 tentang kontrak tahun jamak; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 tahun 2008 tentang APBD dapat dilakukan menjadi tahun jamak oleh Bupati beserta DPRD selama masa jabatan Bupati; c. Surat Menteri Dalam Negeri No.905 tahun 2008 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi khusus (DAK) Prasarana Pemerintah tahun 2009 dari tahun tunggal menjadi tahun jamak; d. Surat Keputusan Paripurna DPRD Kab. Padang Lawas No.170/05/DPRD/2010 Tanggal 12 Mei 2010 tentang Pengesahan kontrak multi years dan penganggaran sampai tahun 2012 dan pemindahan lokasi dari Nagargar ke Kec. Barumun ibukota Kab. Padang Lawas; e. Surat ijin prinsip DPRD Kab. Padang Lawas No.503/1139/2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang ijin kontrak multi years; 9.

bahwa dari Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terkesan Jaksa Penuntut Umum sengaja melindungi pihak pihak tertentu yang menginginkan proyek ini gagal dan mempunyai kepentingan politik terhadap Jabatan Bupati Padang Lawas, dimana mereka berkolaborasi untuk menggagalkan proyek multi years ini sehingga pejabat kontrak multi years mengundurkan diri akibat diancam Penyidik untuk dimasukkan ke penjara (pengakuan saksi dalam persidangan). Terdakwa mencurigai ada pihak pihak tertentu berkolaborasi dengan Penyidik maupun dengan Jaksa Penuntut Umum dengan cara tidak melakukan pembayaran pekerjaan kepada Terdakwa sesuai dengan kontrak dengan tujuan proyek multi years gagal dan Terdakwa tidak dapat melanjutkan pembangunan yang mengakibatkan bangunan terbengkalai ;

10. bahwa Jaksa Penuntut Umum mendalilkan dalam kontra memori bandingnya yaitu tanah lokasi bangunan Kantor Bupati Padang Lawas dan Kantor DPRD Padang Lawas yang belum terdaftar dalam asset adalah menjadi total loss dan merugikan Negara sebesar Rp.6.048.827.272,73, sementara dalam fakta persidangan saksi-saksi mengatakan tanah lokasi bangunan Kantor Bupati Padang Lawas dan Kantor DPRD Padang Lawas sudah dan telah terdaftar dalam asset dan telah dihibahkan masyarakat dihadapan notaris (bukti terlampir yang dileges di PN Medan), pertanyaan Terdakwa mengapa Jaksa Penuntut Umum masih ngotot agar Terdakwa dihukum unsur melawan hukum


menyangkut pengadaan tanah, padahal Terdakwa tidak ada hubungan dengan pengadaan tanah untuk lokasi Kantor Bupati dan DPRD karena Terdakwa hanya sebagai pekerja atau penyedia barang jasa yang bekerja sesuai dengan kontrak yang disepakati sebelumnya; 11. bahwa sangat tidak manusiawi dan tidak adil yang mengatakan kerugian Negara Rp.6.048.827.272,73 (enam milyar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) menjadi tanggung jawab terdakwa. Sebab jika ada kerugian Negara seharusnya dibebankan kepada H. Ismail Ibrahim Direktur Utama PT. Bungo Pantai Bersaudara bukan kepada Terdakwa; 12.bahwa--------------12. bahwa jika keyakinan Majelis Hakim Tipikor tingkat perdatam pada PN Medan untuk menghukum terdakwa sebagai pekerja yaitu Penyedia Barang jasa yang berusaha untuk cari makan dituding berkolusi dengan Pemerintah sehingga dihukum dengan pasal 2 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 KUHAP, kenapa Bupati Sekarang Ali Sutan Harahap (TSO), Drs. Gusnar Hasibuan Sekda Kab. Padang Lawas pada waktu itu, Usman Siregar, Ketua Panitia Lelang dan anggotanya, Hefrin Saleh Hasibuan Bendahara Proyek, Drs. Nukman Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan H. Ismail Ibahim selaku penanggung jawab Perusahaan PT. Bungo Pantai Bersaudara yang atas kebijakannya dan keterlibatannnya mengeluarkan Keputusandan Kontrak sebagai dasar Terdakwa menjalankan pekerjaan tersebut TIDAK DITETAPKAN TERSANGKA Dan TIDAK DIADILI. Dalam hal ini Terdakwa bingung karena JPU tidak mempunyai 2 alat bukti sesuai KUHAP sehingga kemana lagi ketenangan dan percaya diri seorang pengusaha untuk mencari makan demi anak istri kalau segampang itu JPU membangkrutkan pengusaha sebagaimana pembacaan pledoi terdakwa di persidangan yang menurut hemat terdakwa, bahwa JPU hanya mencari-cari celah hukum yang tidak punya dasar hukum dengan tidak punya 2 alat bukti; 13. bahwa patutlah dan pantaslah pemerintah RI dalam kepemimpinan Presiden Joko widodo, Jusuf Kalla menyatakan bahwa supremasi hukum ditegakkan di Indonesia tetapi bukan supremasi penegak hukum yang mana beberapa kali dimuat dalam media cetak dan elektronik bahwa kebijakan itu bukan Pidana tetapi hukum Administrasi Negara atau Perdata, sehingga Jaksa agung RI akan melakukan atau mengkaji untuk membuat Regulasi dalam penerapan Hukum UU Tipikor dan KUHAP khususnya unsur melawan hukum dan turut serta; 14. bahwa telah terjadi ketidakadilan terhadap Terdakwa yang seharusnya Terdakwa peroleh melalui proses peradilan ini. Ketidakadilan tersebut adalah terhadap perkara yang sama ternyata dihukum dengan pasal 3 UU Tipikor dan divonis hanya 2 tahun untuk H. Ridho Harahap, SE mantan Ketua DPRD Kab. Padang Lawas. Padahal putusan tersebut diadili oleh Majelis Hakim yang sama dengan Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa dan Tim Jaksa Penuntut Umum yang sama juga; Berdasarkan alasan tersebut di atas berikut alasan alasan yang sebelumnya diajukan dalam memori banding Terdakwa, maka sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara membatalkan


Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dan mengabulkan permohonan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam memori banding Terdakwa.

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari diajukannya permohonan banding aquo oleh kuasa hukum Terdakwa sekarang Pembanding, maka Putusan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn.- tanggal 08 Juli 2015 harus diperiksa dan diputus ulang pada tingkat banding dengan bertitik tolak pada alasanalasan keberatan didalam Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Terdakwa, dan penilaian Pengadilan tingkat banding terhadap dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama itu, apakah sudah tepat dan benar atau tidak menurut hukum; Menimbang, bahwa terkait dengan alasan alasan keberatan didalam Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, maka untuk memudahkan dalam mempertimbangkannya, terlebih dahulu dikonstatir intisari dari alasan keberatan dalam Memori Banding tersebut, yakni sebagai berikut: 1. Adanya kecerobohan Pengadilan tingkat pertama yang menerima surat tuntutan Penuntut Umum, yang isinya mengandung fakta dan bukti yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini, yakni berupa keterangan saksi-saksi yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan dan tidak pernah dibacakan berita acara pemeriksaannya, yaitu: Agustina Ritonga, SH., dkk. (vide Memori Banding a quo); 2. Bahwa dalam eksepsi terdakwa telah dikemukakan bahwa dalam perkara ini, yang terjadi adalah perbuatan perdata sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.07/Pdt.G/2013/PNPsp.- tanggal 24 September 2014 yang dalam amarnya menyatakan Negara berhutang kepada terdakwa sebesar Rp.3.279.172.727,27.(tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) dengan demikian tidak ada kerugian Negara akibat dari perbuatan terdakwa; 3. Bahwa selain dari hal tersebut diatas, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tidak memasukkan keterangan saksi bernama : Sudirman, SH.SE.MM.- (Auditur / yang dalam keterangannya menyatakan bahwa tidak ada total loss, sebab asset yang dipermasalahkan dalam perkara ini sudah terdaftar dalam asset daerah, kontrak multi years sah dengan aturan, karena telah mendapat izin prinsip dari Ketua DPRD yang kemudian diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD; 4. Bahwa Hakim tingkat pertama telah sengaja memasukkan dalam putusannya barang bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini, seperti misalnya : 1 (satu) exemplar photo copy Dokumen Kontrak


Pengadaan Alat Alat Rumah Sakit RSUD No.445/280/RSUD/VIII/2009.tanggal 3 Agustus 2009 dst. (vide Memori Banding); 5. Bahwa dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, tidak dicantumkan tentang: 1) Tanah lokasi telah terdaftar dalam asset Pemda dengan Surat Keterangan Nomor : 590/1052/APKA/2012 tanggal 12 Juni 2012, kode lokasi : 12.02.29.04.01.12.01 dan kode barang : 01.01.11.04.01.001 atas dasar hibah yang dibuat dihadapan Iwadin, SH.Sp.N.- Notaris/PPAT Padanglawas. 2) Jaminan uang 20 % dari nilai kontrak Rp.216.000.000.000.- = Rp.43.200.000.000.- (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah) dari Asuransi Jasa Raharja yang dapat dicairkan, sehingga Negara tidak dirugikan dan justru diuntungkan. 6. Bahwa Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi : Drs. Abdul Hamid Nasution, dkk, keterangan ahli dan terdakwa (vide Memori Banding); Bahwa atas dasar dan karena alasan-alasan tersebut diatas, putusan Hakim tingkat pertama karena cacat hukum dan tidak mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti sebagaimana mestinya, maka putusan a quo batal demi hukum; 7. Bahwa terdakwa keberatan terhadap dasar dan alasan pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya pada halaman 77 s/d 100, karena alasan hukum tentang ketersediaan dana anggaran sebesar Rp.216.000.000.000.- (dua ratus enam belas milyar) itu dan penganggaran tahun jamak itu bukanlah urusan terdakwa selaku kontraktor dan terdakwa tidak pernah menyatakan bertanggung jawab atas pengadaan dana anggaran proyek tersebut; 8. Bahwa terdakwa keberatan terhadap dasar dan alasan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan terjadi kerugian Negara Rp.6.048.827.277,73.- (enam milyar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen) terdakwa telah memperkaya diri atau orang lain atau koorporasi atau perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan / perekonomian Negara, karena alasan-alasan : 1. Keterangan ahli lainnya yang menerangkan tidak ada total loss, sebab tanah tersebut sudah terdaftar dalam asset daerah Nomor : 590/1052/ DPKA/2012.- tanggal 12 Juni 2012; 2. Adanya audit premature yang menyatakan pembangunan yang tidak selesai pengerjaannya dan tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemkab dan masyarakat, adalah karena kesengajaan Bupati sekarang Ali Sutan Harahap yang tidak melakukan rapat-rapat proyek multi years dan tidak memutus kontrak terdakwa setelah bulan Desember 2012, serta tidak mencairkan jaminan uang muka Rp.54.000.000.000.- (lima puluh empat milyar) kepada PT Asuransi Jasa Raharja. Bahwa kemudian uang muka Rp.6.048.827.772.73.- (enam ) masuk ke rekening H. Ismail Ibrahim (Direktur Utama PT.Bunga Pantai Bersaudara di Bank Sumut Cabang Balige).


3. Bahwa terdakwa adalah karyawan dan kuasa Direktur Cabang yang bertindak atas perintah Direktur Utama H. Ismail Ibrahim; Menimbang,

bahwa

didalam

mempertimbangkan

alasan-alasan

keberatan Memori Banding terdakwa tersebut, Pengadilan tingkat banding akan memperhatikan alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan terdakwa pada point 1(satu) tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa meskipun isi surat tuntutan Penuntut Umum tersebut benar mengandung / memuat keterangan saksi-saksi yang tidak pernah dihadirkan dipersidangan atau berita acara pemeriksaannya tidak dibacakan dipersidangan, hal itu tidak dapat menjadi dasar atau alasan hukum bagi Hakim tingkat pertama untuk menolak atau untuk tidak dapat menerima surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, sebab tentang hal-hal tersebut, Hakim tingkat pertama dapat mempertimbangkan

dalam

putusannya

dan

tentang

hal

itu

telah

dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, terhadap pertimbangan mana, Pengadilan tingkat banding dapat membenarkan alasan pertimbangan hukum tersebut; Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan terdakwa pada point 2(dua) tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding berpendapat menolak alasan keberatan terdakwa tersebut, karena meskipun di satu sisi didalam perkara ini terdapat hubungan keperdataan atas dasar kontrak pembangunan Kantor Bupati dan DPRD oleh terdakwa, akan tetapi disisi lain manakala didalam proses terjadinya hubungan kontrak (Perdata) tersebut terjadi perbuatan melanggar hukum, maka pada posisi seperti itu telah terjadi suatu tindak pidana. Bahwa selain daripada itu, Hakim pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata tersebut; Menimbang,

bahwa terhadap alasan keberatan pada point 3(tiga)

tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding berpendapat menolak alasan keberatan tersebut, karena Penuntut Umum sesuai dengan fungsinya membuktikan dakwaannya, mempunyai kewenangan diskrisioner untuk mengabaikan alat bukti yang dapat dianggap melemahkan pembuktian dakwaannya;


Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan pada point 4(empat) tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding berpendapat menolak alasan keberatan tersebut, karena Hakim didalam putusan harus memuat segala barang bukti yang diajukan dipersidangan, meskipun pada dasarnya barang bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian dakwaan dari Penuntut Umum; Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan pada point 5(lima) tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding berpendapat menolak alasan keberatan tersebut, karena sekalipun hal-hal tersebut tidak secara specifik dicantumkan dalam putusan, tetapi telah tergambar / tersirat didalam keterangan saksi-saksi, maka hal itu tidak perlu berakibat cacat atau batalnya putusan; Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan pada point 6(enam) tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding berpendapat menolak, alasan keberatan tersebut, karena Hakim mempunyai kebebasan didalam menilai adanya urgensi dari keterangan saksi dan keterangan ahli serta dalam memberikan nilai atas keterangan saksi-saksi atau keterangan ahli tersebut; Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan pada point 7(tujuh) tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding berpendapat menolak alasan keberatan tersebut, karena tidak relevan; Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan pada point 8(delapan) tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding berpendapat menolak alasan keberatan tersebut, karena terhadap keterangan ahli tentang ada tidaknya kerugian Negara yang berbeda diantara keterangan ahli tersebut, Hakim mempunyai kebebasan memilih dan merujuk pada keterangan ahli yang dinilainya valid. Bahwa selain dari alasan tersebut diatas, terdakwa yang mengaku aliran dana sebesar Rp. 6.048.827.772.73.- (enam milyar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) tersebut masuk ke rekening H. Ismail Ibrahim di Bank Sumut, tidak dapat menjadi alasan hukum untuk menghindari pertanggung jawaban terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum yang menolak

alasan-alasan

keberatan

terdakwa

dalam

Memori

Banding

sebagaimana tersebut diatas, dan setelah membaca, menilai dengan


seksama dasar dan alasa-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusan a quo, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan dasar dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut dan dengan mengambil alih menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum sendiri, maka tentang terbuktinya dakwaan atas diri terdakwa tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan; Menimbang,

bahwa akan tatapi tentang pidana yang dijatuhkan,

Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pidana badan yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama tersebut terlalu berat dan begitu pula terhadap hukuman pengganti apabila terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi hukuman uang pengganti, karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama sepanjang tentang hal pidana dan hukuman pengganti tersebut harus dirubah dengan alasan sebagai berikut; Menimbang, bahwa posisi dan peran terdakwa didalam perkara ini adalah

selaku

kontraktor

yang

mencari

dan

menerima

pekerjaan

pembangunan kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Padanglawas, yang dalam hal itu seharusnya pihak yang paling berperan dan menentukan didalam terjadinya tindak pidana didalam perkara ini adalah Bupati dan Ketua DPRD, yang terhadap mereka itu telah diadili dan dijatuhi hukuman, yang dalam hal itu Penuntut Umum menuntut pidana hanya 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Bahwa tuntutan terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, tentunya mengandung disparitas yang menyolok dan tidak patut serta tidak adil; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Juli 2015, Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sepanjang mengenai pidana dan hukuman

pengganti atas hukuman

uang pengganti

yang dijatuhkan

sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini; Menimbang,

bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa

telah

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;


Menimbang,

bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam

tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rutan; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal 2 Jo. 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP UU No. 8 tahun 1981, UU No.14 tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 5 tahun 2004,

serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI : - Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa; - Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Juli 2015, No.14/Pid.Sus-TPK/2015/PNMdn.- yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: - Menyatakan terdakwa BATARA TAMBUNAN, ST. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama; -

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyakRp. 6.048.827.272,73,-( Enam miliyar empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh duarupiah koma tujuh puluh tiga sen)dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang penganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun; - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; - Menetapkan barang bukti berupa :


1. 1 (satu) lembar fhoto copy Surat dari Dinas pekerjaan Umum Pertambangan dan EneRgi Kab. Padanglawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padanglawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 133 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Yang ditandatangi Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. berikut lampirannya berupa : a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 08 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupatan padanglawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dan tanpa kode rek . c. Satu Examplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 08 / SPP / LSBJ / 2009, Tanggal 15 desember 2009. Rp. 1.297.200.000,- (Satu Milyar duaratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) d. Satu lembar berita acara pembayaran Nomor : 08 / BAP / / BPBA / 2009. Tanggal 15 Desember 2009. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya . 2. 1 (Satu) Examplar Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 15 Februari 2010 sejumah Rp. 84. 387.273,- (Delapan puluh empat juta tigaratus delapan puluh tujuh ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010. Dan 1 (Satu) Examplar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumah Rp. 23.585.455,- (Duapuluh tiga juta limaratus delapan puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya. 3. 1 ( satu ) lembar fhoto copy Surat dari Dinas pekerjaan Umum Pertamabangan dan Enegi Kab. Padanglawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padanglawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 133 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Yang ditandatangi Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. berikut lampirannya berupa : a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 036 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) . b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupatan padanglawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam


ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Desember 2009 dengan Kode Rek. 1.03.01.29.025.2.3.29.02. c. 1(Satu) Examplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 036 / SPP / LS BJ / 2009, Tanggal 15 Desember 2009. Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) d. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 066 /BAP/ / BPBA / 2009. Tanggal 23 Desember 2009. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya. 4. 1 (Satu) Lembar fhoto copy Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 15 Februari 2010 sejumah Rp. 421.936.364,( empat ratus duapuluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 15 Februari 2010. dan 1 (Satu) Examplar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumah Rp. 77.363.636,- (Tujuh puluh tujuh juta tigaratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.5. 1 ( satu ) lembar fhoto copy Surat dari Dinas pekerjaan Umum Pertambangan dan Enegi Kab. Padanglawas kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Padanglawas Perihal Permohonan Penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) Nomor 900 / 132 / 2009, tanggal 15 Desember 2009. Sejumlah Rp. 851.000.000,- ( delapan ratus lima puluh satu juta rupiah ) Yang ditandatangi Bendahara pengeluaran An. HEFRIN SALEH HASIBUAN serta diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan Energi Kab. Padanglawas An. Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM. berikut lampirannya berupa : a. 1 (satu) lembar surat Perintah membayar Nomor SPM : 903 / 07 / SPM / 2009, Tanggal 15 Desember 2009 sejumlah Rp. 851.000.000,- ( delapan ratus lima puluh satu juta rupiah ) b. 1 (Satu) lembar tanda penerimaan Pembayaran uang Muka Kerja dari pekerjaan pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupatan padanglawas dengan pelaksanaan Multi Years sejumlah Rp. 851.000.000,- ( delapan ratus lima puluh satu juta rupiah ) tanpa tanggal dan tanpa Kode rek . c. 1(Satu )Examplar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 903 / 07 / SPP / LS BJ / 2009, Tanggal 15 Desember 2009. Rp. 851.000.000,- ( delapan ratus lima puluh satu juta rupiah ). d. 1(Satu )lembar berita acara pembayaran Nomor : 07 /BAP/ / BPBA / 2009. Tanggal 15 Desember 2009. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya. e. (Satu) Lembar fhoto copy Tanda pembayaran pajak PPh dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1 332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumah Rp. 117.927.273,- ( Seratus tujuh belas juta sembilan ratus duapuluh tujuh ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah ) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. Dan 1 (Satu) lembar Tanda pembayaran pajak PPN dengan Nomor NPWP : 01.239.825.1


6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

332000, Tanggal 08 Februari 2010 sejumah Rp. 15.472.727,(Lima belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) Berikut dengan Surat Setoran Pajak yang diterima tanggal 08 Februari 2010. yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya. 1(satu) Examplar Dokumen Asli Penawaran Pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Padanglawas dengan Pelaksanaan Multi Years Tahun anggaran 2009 - 2012 oleh PT. BUNGO PANTAI BERSAUDARA. Tanggal 25 Nopember 2009. 1 ( Satu ) Examplar BUKU V Gambar Kerja Dan Detail – detail Program Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padanglawas Dengan pelaksanaan Multy Years. 1 (Satu) lembar fhoto copy Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping oleh Bupati Padanglawas Nomor : 900 / 6024 / 2009. Tanggal 15 Desember 2009, yang ditandatangai Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS. dan telah di legalisir kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya. 1 (Satu) examplar Asli Surat Perjanjian Kerja ( Kontrak ) Nomor : / 640 / 02 / SPP / PUPE / 2009, Tanggal 11 Desember 2009. Antara Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pertamabangan dan Energi Pemerintahan Kabupaten Padanglawas An. Drs. ABDUL HAMID NASUTION dan PT. HARAWANA CONSULTAN Direktur An. Ir. SABAR M. SITOMPUL untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Pengawasan / Supervisi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan kabupaten Padanglawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak ( Multi Years ) Tahun 2009 – 2012 dengan nilai kontrak Rp. 2.151.593.000,- ( Dua milyar seratus limapuluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah ) yang ditandatangani kedua belah pihak serta mengetahui / menyetujui Kepala Dinas. 1 ( satu ) Lembar Asli Surat Bupati Padanglawas kepada Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor : 903 / 5909 / 2009, tanggal 09 Desember 2009 Perihal Penyerapan Penggunaan DAK Tahun 2009 untuk 100% sejumlah Rp. 10.314.000.000,- ( Sepuluh milyar tigaratus empat belas juta rupiah) dengan perincian bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan sejumlah Rp. 1.797.000.000,- ( Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan bidang Prasarana Pemerintahan sejumlah Rp. 8.517.000.000,- ( Delapan milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah ) yang di tandatangani Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS. 1 (Satu) examplar Asli Surat Bupati Padanglawas kepada Ketua DPRD Kabupaten Padanglawas Nomor : 503 / 4983 / 2009, Tanggal 16 Oktober 2009. Perihal Permohonan Ijin Prinsip Kegitan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padanglawas dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak (Multi Years) dengan dana biaya pembangunan diperlukan sejumlah Rp. 218.770.893.000,- ( Duaratus delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah ) yang di tandatangani Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS. 1 (Satu) Examplar Asli Surat Ketua Dewan Permusyawaratan Daerah Pemkab Padanglawas kepada Bupati Padanglawas Nomor : 503 / 1132 / 2009, tanggal 19 Oktober 2009, Perihal Persetujuan Ijin Prinsip Kegiatan Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan Pelaksanaan Sistim Kontrak


13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

tahun Jamak ( Multi Years) dengan dana biaya pembangunan yang dierlukan sejumlah Rp. 218.770.893.000,- ( Duaratus delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah ) yang ditandatangani Ketua DPRD Pemkab. Palas. 1 ( Satu) lembar fhoto copy Surat Perintah Bupati padang Lawas Nomor : 094 / 4033 / 2009, Tanggal 11 Agustus 2011, menghunjuk Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM Nip.110036229 sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Kepala Dinas PU Pertambangan dan Energi Kabupaten Padanglawas berikut dengan 1 (Satu) examplar Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 821.2 / 184 / KPTS/ 2009, tanggal 30 September 2009, mnetapkan Ir. CHAIRUL WINDU HARAHAP, MM Nip.110036229 sebagai Kepala Dinas PU. Pertamabangan dan Energi Kabupaten Padanglawas yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai dengan aslinya. 1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertamabangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 97. B / 2009, Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan dan Penetapan ABDUL HAMID NASUTION, Nip 1966.1009 1986.03.1.001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegitan Proyek Pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padanglawas Dengan Pelaksanaan Sistem Kontrak Tahun Jamak ( Muli Years ) Tahun 2009 – 2012. 1 (Satu) examplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Pertamabangan dan Energi Kabupaten padanglawas Nomor : 600 / 266 / 2010, Tanggal 30 Juni 2010 Tentang Pengangkatan dan Penetapan FAHRUDDIN, ST, Nip 19651212 200604 1 001 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pusat pemerintahan Kabupaten Padanglawas. 1(satu) Exmplar Fhoto Copy Dokumen Kontrak Pengadaan alat-alat rumah sakit RSUD Nomor : 445 / 280 / RSUD / VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya . 1(satu) Exmplar Photo Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA – SKPD ) TA 2009 sejumlah Rp. 1.986.700.000 dengan nomor DPA SKPD 102 02 00 00 4 yang ditanda tangani Kadis PPKD An. Drs. NUKMAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya . 1(satu) Lembar Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 445.1632/RSUD/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 , berikut lampiran Rekapitulasi Daftar Kwantitas barang yang telah di legalisir sesuai aslinya . 1(satu) lembar Photo Copy Berita Acara serah terima barang / peralatan tanggal 28 Oktober 2009 berikut lampiran spesifikasi barang yang telah dilegalisir sesuai aslinya 1(satu) Lembar Photo Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS barang dan Jasa No.903/1792/SPM-LS/2009 tanggal 12 November 2009 berikut lampirannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung No. 903/ 129 / SPP-LS /2009 tanggal 09 Desember 2009 sejumlah Rp. 1.906.692.320 yang ditanda tangani bendahara pengeluaran RSUD Sibuhuan yang telah dilegalisir sesuai aslinya . 1(satu) Lembar Asli Surat Nomor : 445.1818/XII/RSUD/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditanda tangani Dr.AHMAD LUTFI Sp,KK yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Cq. Subdit Pelaksana Transfer I di Jakarta berikut lampirannya.


22. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat CV.Putra Karya Nomor : 025/PK/XI/2009 tanggal 25 November 2009 perihal Pencairan Dana ditujukan kepada Pengguna anggaran RSUD Sibuhuan yang ditanda tangani Kuasa Direktur CV. Putra Karya An. SUDARTO yang telah di legalisir sesuai aslinya 23. 1(satu) Lembar Photo Copy Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D) tanggal 10 Desember 2009 kepada CV.Putra Karya sejumlah Rp. 1.906.692.2009 yang ditanda tangani Kuasa BUD An. PARUHUM MULIA SE berikut lampirannya yang telah di legalisir sesuai aslinya . 24. 1(satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPh CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 173.335.665 yang telah dilegalisir sesuai aslinya. 25. 1(satu) Lembar Photo Copy Formulir Setoran Pajak PPn CV. Putra Karya tanggal 31 Desember 2009 sejumlah Rp. 26.000.350 yang telah dilegalisir sesuai aslinya. 26. 1(satu) Exmplar Photo Copy Buku Kas Umum RSUD Sibuhuan TA 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya . 26. 1 ( satu ) Lembar Pertinggal / Asli Surat Bupati Padanglawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan Perihal Penyampaian Laporan Penyerapan Penggunaan DAK dan Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903 / / 2009 (Tanpa nomor) dan tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS dengan keadaan sebahagian suratnya sudah luntur berikut lampirannya 1(Satu) examplar Laporan Penyerapan Penggunaan dana Alokasi Khusus tahun 2009 TahapISejumlah Rp. 3.094.200.000 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS dan 1 (satu) Lembar Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap I Sejumlah Rp. 3.094.200.000 dan tahap II sejumlah Rp. 4.641.300.000 tanpa ada tanda tangan Bupati Padanglawas . 27. 1 (Satu) Examplar fhoto copy Buku Kas Umum / Kuasa bendahara Umum Daerah Pemkab. Padanglawas Tahun anggaran bulan Desember 2009 yang telah di legalisir kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya. 28. 1 (Satu) Examplar fhoto copy Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daeara kab. Padanglawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Januari 2009 s/d 01 Oktober 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya dan 1 (Satu) Examplar fhoto copy Rekening Koran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daeara kab. Padanglawas dengan nomor rekening 234 01.02.000001-8 Periode 01 Agustus 2009 s/d 01 April 2009. yang telah dilegalisir Kantor Pos Sibuhuan sesuai aslinya. 29. 1(satu) Lembar Asli Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Balige PT. Bungo Pantai Bersaudara / ISMAIL Jalan Sultan Thaha No.774 Priode 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 tanggal 17 November 2009 32. 1 ( satu ) Examplar Fhoto Copy Surat Bupati Padanglawas kepada Menteri Keuangan RI Cq Dirjen Perimbangan Keuangan Perihal Penyampaian Laporan Penyerapan Penggunaan DAK dan Permohonan Transfer ke Daerah Tahap II Nomor : 903 / 6022 / 2009 tanggal 15 Desember 2009 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS yang telah di dilegalisir


Pengdilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya. berikut lampirannya : 31. 1(Satu) examplar Laporan Penyerapan Penggunaan dana Alokasi Khusus tahun 2009 Tahap 1 Sejumlah Rp. 3.094.200.000 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS. 32. 1 (Satu) lembar Fhoto Copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 0255402 / 999 / 100, tanggal 21 Desember 2011 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Negara kasubdit Kas Umum Negara RINA ROBIATI yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya:  1 (Satu) lembar Fohot Copy Surat perintah Membayar Nomor SPM : 01284 / PK.25/ DAK / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) .  1 (Satu) lembar Fhoto Copy Surat perintah membayar Transfer DAK Nomor : 01284/PK.25 / DAK / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah;  1 ( Satu ) lembar Surat permintaan Pembayaran Nomor: SPP-4044 / PK.2 / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah),  1 (Satu) lembar Surat pernyataan Ringkasan Penggunan Dana Nomor : SPRPD-4044 / PK.2 / 2009, tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)  1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Transfer DAK Nomor : SPP-4044 / PK.2 / 2009, Tanggal 16 Desember 2009 Sejumlah Rp. 4.641.300.000,- (Empat Milyar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). 33. 1 ( satu ) lembar Fhoto Copy Surat Bupati Padanglawas .Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Perihal Pengantar Laporan Penyerapan DAK Nomor : 900 / 3386 / 2010, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sesuai dengan aslinya berikut lampirannya : a. 2 (Dua) lembar Fhoto Copy Laporan Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Aggaran 2009, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS. b. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping Nomor : 800 / 3387 / 2010, tanggal 17 Juni 2010 yang di tandatangani oleh Bupati Padanglawas An. BASYRAH LUBIS 34. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor GC 817614 . 35. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552618 . 36. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552619 . 37. 1(satu) Lembar Asli Bilyet Giro Nomor BG 552643. 38. 1(satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran No. 234 01.02.0000018 Priode 1 Januari 20009 s/d 1 Oktober 2009 Hal 5 dari 10 . 39. 1(satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran No. 234 01.02.0000018 Priode 1 Agustus 20009 s/d 1 April 2009 Hal 7 dari 14 50. (satu) exmplar photo copy buku kebijakan Umum perubahan APBD Kab. padang lawas Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Oktober 2009


51.

52.

53.

54.

55.

56.

yang ditandatangani Bupati Padang lawas an. BASYRAH LUBIS,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan. 1(satu) exmplar photo copy buku kebijakan umum APBD Kab. Padang lawas Tahun Anggaran 2010 bulan Desember 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Padang lawas an. BASYRAH LUBIS ,SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos padangsidempuan. 1(satu) exmplar photo copy buku Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2009 yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padangsidimpuan. 1 (satu) exmplar photo copy Buku Prioritas dan Plafon Anggaran sementara Perubahan (PPAS-P) Kab. Padanglawas Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditanda tangani Bupati Padang Lawas an. BASYRAH LUBIS, SH selaku pihak Pertama dan pihak Kedua an. H.M. RIDHO HARAHAP, SE , H. SYAHWIL NASUTION dan AMAR MAKRUF LUBIS selaku Pimpinan DPRD Kab. Padang Lawas yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh Kantor Pos Padangsidimpuan. 1(satu) exmplar photo copy Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padanglawas tahun 2009 tanpa tanggal bulan Nopember 2010 yang ditandatangani Bupati padang lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan . 1(satu) exmplar photo copy Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kab. Padanglawas tahun 2010 tanpa tanggal bulan September 2011 yang ditandatangani Bupati padang lawas an.BASYRAH LUBIS, SH yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan. 1(satu) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat daerah Kab. padanglawas T.A 2009 (RKA-SKPD2.2.1) tanpa tanggal bulan Desember 2009 yang ditandatangani pelaksana kadis PU, Pertambangan dan Energi Kab. Padang lawas an.Drs DARWIN HASIBUAN yang telah dilegalisir sesuai aslinya oleh kantor Pos Padang Sidempuan Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); DEMIKIANLAH

diputuskan

dalam

sidang permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : S E L A S A, tanggal : 29 SEPTEMBER 2015, oleh kami : DALIZATULO ZEGA, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, serta MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn. , ROSMALINA SITORUS, SH.MH. dan


SAZILI, SH.M.Si. masing-masing masing-masing Hakim Adhok Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan,

yang ditunjuk

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 03 September 2015 Nomor : 200/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN.- untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari : R A B U, tanggal : 30 SEPTEMBER 2015, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : HARSONO, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

JANNES ARITONANG, SH.MH.-

DALIZATULO ZEGA, SH.-

Dr. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.-

ROSMALINA SITORUS, SH.MH.-

S A Z I L I , SH.M.Si.PANITERA PENGGANTI,

H A R S O N O, SH.MH.-


PT-MDN.- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada

Recommend Documents