PUTUSAN Nomor xxx/Pdt.G/2013/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING,
umur
47
tahun,
agama
Islam,
pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Teuku Rusydi Abd. Latief, S.H. selaku advokat/pengacara sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 15 Februari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor : 06/D/III/2012 tanggal 01 Maret 2012, dahulu Tergugat sekarang Pembanding ; MELAWAN TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. HUSIN, S.H. selaku advokat/pengacara sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 02/TLS/BBH/SK/2012 tanggal 19 Januari 2012 yang telah dilegalisir oleh Abdullah Ismail, S.H. Notaris di Bireuen di bawah Nomor : 73/W/I/2012 tanggal Januari
2012 dan telah didaftarkan
19
di
Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor : 03/D/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ; Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut ; Hal 1 dari 8 hal Put. No.06/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala
uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam-
Putusan Mahkamah Syar'iyah
Bireuen Nomor 44/Pdt.G/2012/MS-Bir tanggal
17 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Bireuen untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Bireuen bahwa Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 44/Pdt.G/2012/MS-Bir tanggal 17 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433
Hijriyah, permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 31 Oktober 2012 ;
Hal 2 dari 8 hal Put. No. 06/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Memperhatikan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar’iyah Bireuen tanggal 14 Nopember 2012 yang menerangkan bahwa
Pembanding tidak
mengajukan memori banding ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundangundangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan judex factie Hakim Tingkat
Pertama
sebagaimana
tercantum
dalam
Putusan
Nomor
44/Pdt.G/2012/MS-Bir tanggal 17 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 Hijriyah, dengan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, maka pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar’iyah Aceh sendiri ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh setelah memeriksa
dengan
seksama
berkas
banding
yang
diajukan
oleh
Tergugat/Pembanding, bahwa Mahkamah Syar’iyah Aceh perlu menambahkan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut : Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding, demikian juga saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding menjelaskan bahwa awal perkawinan rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan damai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, akan tetapi sejak tiga tahun terakhir ini dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan
Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan Hal 3 dari 8 hal Put. No. 06/Pdt.G/2013/MS-Aceh
dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya masalah Tergugat/Pembanding punya hutang dengan orang lain maupun dengan Penggugat/Terbanding sendiri, bila ditanya masalah hutang tersebut Tergugat/Pembanding marah-marah serta tidak terbuka, akibat percekcokan tersebut Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak tinggal satu rumah lagi sekitar satu tahun lima bulan ; Menimbang,
bahwa
Penggugat/Terbanding dengan saksi-saksi
perselisihan
dan
pertengkaran
antara
Tergugat/Pembanding berdasarkan keterangan
Penggugat/Terbanding
maupun
saksi-saksi
yang
diajukan
Tergugat/Pembanding menerangkan bahwa keributan dalam rumah tangga mereka sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak maupun oleh tua-tua kampung serta BP-4 Kecamatan Pandrah tapi usaha tersebut tidak berhasil ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim judex factie yang mengadili perkara ini telah berusaha keras untuk merukunkan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan juga melalui mediasi tetapi tetap tidak berhasil dan Majelis Hakim tidak dapat memaksa seorang untuk dapat rukun kembali, adalah hak Penggugat/Terbanding untuk menentukan sikap bagi dirinya mau rukun atau tidak, dan Penggugat/Terbanding menentukan untuk bercerai sedangkan Majelis Hakim sebatas memberikan arahan dan nasehat kepada kedua belah pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut di atas telah terbukti
bahwa
telah
terjadi
Penggugat/Terbanding dengan
perselisihan
dan
pertengkaran
antara
Tergugat/Pembanding serta tidak ada harapan
akan hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 Hal 4 dari 8 hal Put. No. 06/Pdt.G/2013/MS-Aceh
yang berbunyi : Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah artinya rumah tangga kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk dipertahankan atau dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam rumah tangga telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat/Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam rumah tangga dinyatakan telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
tersebut di atas, Putusan Mahkamah
pada
pertimbangan-pertimbangan
Syar'iyah
Bireuen
Nomor
44/Pdt.G/2012/MS-Bir tanggal 17 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 Hijriyah harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis yang bernama Drs. H. Humam A. Hadie, S.H., M.H. mengatakan tidak sependapat dengan dua orang hakim lainnya, karena menurutnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang Hal 5 dari 8 hal Put. No. 06/Pdt.G/2013/MS-Aceh
surat gugatan Penggugat tidak dimuat secara terinci dan kurang jelas serta keterangan para saksi Tergugat/Pembanding, mereka mengetahui tentang perselisihan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dari laporan Penggugat/Terbanding kepada saksi bahwa Tergugat/Pembanding menampar Penggugat/Terbanding pada saat Tergugat/Pembanding pulang dari Malaysia. Oleh sebab itu keterangan saksi tersebut tergolong saksi yang de auditu; Menimbang, bahwa pada azasnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah berazas mempersulit terjadinya perceraian, sedangkan pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak begitu tajam sehingga Hakim Anggota tersebut berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat/Terbanding sepantasnya ditolak ; Menimbang, bahwa walaupun berbeda pendapat dengan Ketua Majelis dan Anggota Majelis lainnya, namun demi kepastian hukum Hakim Anggota dimaksud dapat menyetujui pendapat majelis untuk menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 44/Pdt.G/2012/MS-Bir tanggal 17 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 Hijriyah; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada pembanding; Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
Hal 6 dari 8 hal Put. No. 06/Pdt.G/2013/MS-Aceh
MENGADILI Menerima permohonan banding Pembanding ; Menguatkan
Putusan
Mahkamah
Syar’iyah
Bireuen
Nomor
44/Pdt.G/2012/MS-Bir tanggal 17 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 Hijriyah ; Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Nuzirwan, M.HI. Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh
yang ditunjuk
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Humam A. Hadie, S.H., M.H. dan Drs. Ridhuan Santoso, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Murzakiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA
dto. DRS. H. HUMAM A. HADIE, S.H., M.H.
KETUA MAJELIS
dto. DRS. NUZIRWAN, M.HI.
dto. DRS. RIDHUAN SANTOSO
Hal 7 dari 8 hal Put. No. 06/Pdt.G/2013/MS-Aceh
PANITERA PENGGANTI
dto. MURZAKIAH, S.H. Perincian Biaya Banding : 1. Biaya Materai Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,3. Biaya Leges Rp. 5.000,4. Biaya Proses Rp. 134.000,Jumlah Rp. 150.000,----------------(seratus lima puluh ribu rupiah)-------------
Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Banda Aceh, 11 Februari 2013 WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH
DTO DRS. MUHAMMAD YUSUF, S.H.
Hal 8 dari 8 hal Put. No. 06/Pdt.G/2013/MS-Aceh
