DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Putusan

PUTUSAN Nomor: 03/PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PST.jo Nomor: 12/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara: 1. ABDUL HARIS, bertindak dalam kedudukannya sebagai Wakil Presiden Direktur serta ACHMAD ABBAS selaku Direktur Keuangan dalam hal ini keduanya bertindak untuk dan atas nama PT.GORO BATARA SAKTI beralamat dijalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading , Jakarta Utara dan 2. REFER HARIANJA SH ; SIHOL M.S SINAGA SH ; RAJA MARUDUT M. MANIK SH ; M.POSKO SIMBOLON SH ; ELISA MARPAUNG SH ; Advokat, Pengacara/ Penasehat Hukum pada Law Office Refer Harianja, SH & Partners beralamat di Nindya Karya Building 2nd Floor Suite 203 Jl. MT Haryono Kav.22 Cawang Atas – Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2004, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum dari PT. Goro Batara Sakti, untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON PKPU TERHADAP 1. PT. BALI JEFF MARKETINDO yang beralamat di Jl.Buncit Raya Nomor 9 Kalibata Jakarta Selatan dalam hal ini disebut sebagai TERMOHON I PKPU 2. PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Yang beralamat di Jalan Pulo Lentut Nomor 10 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur dalam hal ini disebut sebagai TERMOHON II PKPU 3. PT Mulya Raya Agrijaya yang beralamat di Jembatan Genit, Gg. Semut Nomor 12 Kapuk Polgar Jakarta Barat 11710 dalam hal ini disebut sebagai TERMOHON III PKPU Dalam hal ini Termohon I PKPU, Termohon II PKPU, dan Termohon III PKPU diwakili oleh kuasanya : S Roy Rening SH; Mikael Marut SH ; Petrus Jaru SH dan Nasrun Lahamang SH Advokat/ Pengacara yang beralamat di Gedung Volvo Lantai 3 Jalan Ahmad Yani Kavling 68 Jakarta Pusat (10510) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SK-BMJ/III/04 tanggal 19 Maret 2004 untuk Termohon I PKPU, Surat Kuasa Khusus No.007/ABM/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 untuk Termohon II PKPU dan Surat Kuasa Khusus Nomor .15/SK/RR-PART/03/04 tanggal 8 Maret 2004 untuk Termohon III PKPU; TENTANG HUKUMNYA Menimbang bahwa isi permohonan Pemohon pada hakekatnya adalah agar kepadanya dapat diberikan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana Perdamaian yang meliputi tawaran Pembayaran seluruh atau sebagian utang-utangnya kepada Kreditor; Menimbang bahwa Pemohon/Debitor telah mangajukan Rencana Perdamaian tersebut, telah diadakan voting oleh Pengurus yang dipimpin oleh Hakim Pengawas sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing; Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengurus dan Hakim Pengawas pada sidang tanggal 16 Juni 2004 dari hasil voting tersebut yang dihitung berdasarkan Pasal 265 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan selanjutnya disebut Undang–undang Kepailitan (UUK), Pengurus dan Hakim Pengawas sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berpendapat bahwa mayoritas kreditur menyetujui atau menerima Rencana Perdamaian;

Menimbang bahwa hasil voting tersebut adalah sebagai berikut : Kreditur yang hadir = 228 kreditur = Rp.19.601.022.024,72, Kreditur yang setuju = 227 kreditur = Rp.19.485.358.264,72, Kreditur yang tidak setuju= 0 Kreditur yang abstain = 1 kreditur = Rp. 115.663.760 Presentase hasil voting = Rp.19.485.358.264,72,- x 100% =Rp.99,41% Rp.19.601.022.024,72,Seluruh kreditur menyetujui secara aklamasi rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur Menimbang, bahwa melihat komposisi perhitungan suara tersebut telah disetujui secara aklamasi oleh seluruh kreditur,

48

VARIA ADVOKAT - Volume 05, Agustus 2008

Hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 265 ayat (1) jo Pasal 268 ayat (1) PERPU No.1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi No.4 Tahun 1998, maka rencana perdamaian dapat diterima oleh Para Kreditur hingga dengan demikian menjadi Perjanjian Perdamaian; Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian yang disepakati antara Pemohon dengan Para Kreditur lainya untuk Pembayaran atas jumlah Piutang dari masing masing kreditur tersebut telah ditentukan syarat dan ketentuan sebagai berikut : ISI PERJANJIAN PERDAMAIAN 1. Bahwa pada tanggal 6 April 2004, debitur telah mengajukan surat Permohonan untuk diadakannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan Nomor Pendaftaran No. 03 /PKPU/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No.012/ PAILIT/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, hal mana disebabkan karena adanya Permohonan Pailit terhadap PT. Goro Batara Sakti dari beberapa kreditur berdasarkan Permohonan Pailit No.012/PAILIT/2004/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 25 Maret 2004. 2. Bahwa terhadap Permohonan PKPU tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan No. 03/ PKPU/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No.012/PAILIT/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 13 April 2004 telah memberikan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU; Memberikan Penundaan sementara kewajiban Pembayaran Utang kepada Pemohon PKPU PT. GORO BATARA SAKTI, untuk waktu selama 45 hari terhitung sejak tanggal 13 April 2004; Mengangkat : Sdr. EDY TJAHJONO SH, MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Peng awas; Mengangkat : Sdri Hj.TUTIK SRI SUHARTI, SH, MH No.C.HT.05.14-28 tertanggal 13 April 1999 yang beralamat di Jl. Garuda No.71-B Kemayoran, Jakarta Pusat sebagai Pengurus; Menetapkan sidang Majelis Hakim pada hari : SENIN tanggal 31 Mei 2004 jam 11.00 WIB bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat; Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitur dan Para Kreditur datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas; Menetapkan biaya kepengurusaan dan imbalan jasa pengurus akan ditetapkan kemudian setelah pengurus menjalan kan tugasnya; Menangguhkan biaya perkara Permohonan sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini selesai; 3. Bahwa dengan PKPUS sebagaimana tersebut dalam amar putusan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan perpanjangan PKPUS (Penundaan Pembayaran Utang Sementara) menjadi PKPUT (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap) selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Putusan No.03/PKPU/2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No.012/PAI LIT/2004/PN.Niaga. Jkt.Pst, tanggal 1 Juni 2004; 4. Bahwa setelah dikabulkannya PKPUS dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 13 April 2004, telah diadakan rapat-rapat kreditur sebanyak 11 (sebelas) kali, baik untuk pra-verifikasi yang diadakan di luar pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan seizin Hakim Pengawas, maupun Rapat Verifikasi yang diadakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas, serta rapat pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur yang diadakan diluar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan seijin hakim pengawas yang dipimpin oleh pengurus dan juga sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, yaitu antara lain: Hari Kamis, tanggal 29 April 2004, bertempat di Pengadilan Niaga, yang merupakan Rapat Kreditur Pertama PT Goro Batara Sakti; Hari Selasa, tanggal 4 Mei 2004, bertempat di Kantor Pengurus PKPU PT. Goro Batara Sakti, acara Pra-Verifikasi tagih an Kreditur PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri oleh sebanyak 31 (tiga puluh satu) Kreditur; Hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004, bertempat di Kantor Pengurus PKPU PT. Goro Batara Sakti, acara Pra-Verifikasi tagihan Kreditur PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri oleh sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kreditur; Hari Kamis, tanggal 6 Mei 2004, bertempat di Kantor Pengurus PKPU PT. Goro Batara Sakti, acara Pra-Verifikasi tagih an Kreditur PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri oleh sebanyak 31 (tiga puluh satu) Kreditur; Hari Jumat, tanggal 7 Mei 2004, bertempat di Kantor Pengurus PKPU PT. Goro Batara Sakti, acara Pra-Verifikasi tagih an Kreditur PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri oleh sebanyak 60 (enam puluh) Kreditur; Hari Selasa, tanggal 11 Mei 2004, bertempat di Kantor Pengurus PKPU PT. Goro Batara Sakti, acara lanjutan Pra-Veri


49

Putusan fikasi tagihan Kreditur PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri oleh sebanyak 34 (tiga puluh empat) Kreditur; Hari Rabu, tanggal 19 Mei 2004, bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, acara verifikasi tagihan Kreditur PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri 228 (dua ratus dua puluh delapan) Kreditur; Hari Senin, tanggal 24 Mei 2004, bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, acara lanjutan verifikasi tagihan Kreditur PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri 49 (empat puluh sembilan) Kreditur; Hari Rabu, tanggal 26 Mei 2004, bertempat di Gedung Pelni Lt.8 Jakarta Pusat, acara Pembahasan Rencana Perda maian yang diajukan oleh Debitur, yakni PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri 140 (seratus empat puluh) Kreditur; Hari Jumat, tanggal 28 Mei 2004, bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, acara Laporan Pengurus untuk tindak lanjut PKPUS dan perpanjangan PKPUS PT. Goro Batara Sakti yang dihadiri oleh 173 (seratus tujuh puluh tiga) Kreditur; Hari Senin, tanggal 31 Mei 2004, yang merupakan Sidang Majelis Hakim ditunda pada tanggal 1 Juni 2004 bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam acara Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Niaga mengenai sidang PKPUS PT. Goro Batara Sakti dan pembacaan isi putusan perpanjangan PKPUS menjadi PKPUT selama 30 (tiga puluh) hari; 5. Bahwa tagihan para Kreditur yang diakui berdasarkan tagiihan yang diajukan dan telah diverifikasi dalam pertemuanpertemuan dari rapat Para Kreditur, seluruhnya adalah sebesar Rp.56.029.914.550,72 (lima puluh enam milyar dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah koma tujuh puluh dua sen) dari 324 (tiga ratus dua puluh empat) Kreditur; 6. Bahwa setelah dikabulkannya permohonan perpanjangan PKPUT selama 30 (tiga puluh) hari dalam Sidang Permusya waratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2004, telah diadakan rapat lanjutan verifikasi bagi Kreditur yang belum melakukan verifikasi dan rapat pembahasan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur baik yang diadakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan seijin Hakim Pengawas, yaitu antara lain pada: Hari Senin, tanggal 7 Juni 2004 bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, acara lanjutan verifikasi tagihan Kreditur PT. Goro Batara Sakti. Hari Kamis, tanggal 10 Juni 2004 bertempat di Ruang Melati Hotel Ibis Lt.2 Jl.Bungur Besar Raya No.79-81 KemayoranJakarta Pusat, acara Pembahasan perubahan Rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur yakni PT. Goro Batara Sakti. Hari Jumat, tanggal 11 Juni 2004 bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, acara lanjutan verifikasi tagihan Kreditur PT. Goro Batara Sakti. 7. Bahwa dari pembahasan Rencana Perdamaian tertanggal 26 Mei 2004 telah diubah Rencana Perdamaian tertanggal 10 Juni 2004 PT. Goro Batara Sakti yang dibuat berdasarkan pertimbangan, usulan dan perubahan dari beberapa Wakil Kreditur mengenai jadwal pembayaran hutang kepada Para Kreditur yang akhirnya menjadi Perjanjian Perdamaian tertanggal 16 Juni 2004; 8. Bahwa dari Rapat Kreditur yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2004 yang dipimpin oleh Hakim Peng awas yang dihadiri oleh 229 (dua ratus dua puluh sembilan) Kreditur maupun Kuasanya yang sah menurut hukum dengan jumlah tagihan sebesar Rp.19.731.301.346,72 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus satu ribu tiga ratus empat puluh enam ribu koma tujuh puluh dua sen) yang telah melakukan voting terhadap Rencana Perdamaian tertanggal 10 Juni 2004 PT. Goro Batara Sakti. Dan sebanyak 228 Kreditur telah menyetujui Rencana Perdamaian PT. Goro Batara Sakti tertanggal 10 Juni 2004 yang terlampir dalam perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini, kemudian diuraikan dalam pasal-pasal yang merupakan usulan dan pendapat dari beberapa Wakil Kreditur PT. Goro Batara Sakti; Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 UMUM Yang dimaksud dengan Rencana Perdamaian dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain adalah Rencana Perdamaian PT.Goro Batara Sakti tertanggal 10 Juni 2004 yang disampaikan kepada seluruh Kreditur langsung pada tanggal 10 Juni 2004 yang kemudian dimintakan pendapat dari Para Kreditur maupun Kuasanya yang sah menurut hukum dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian di Hotel Ibis Kemayoran, Jakarta Pusat dan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2004 dan dalam acara voting terhadap Rencana Perdamaian bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang kemudian dilekatkan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini; Pasal 2 PELAKSANAAN PEMBAYARAN 1) Bahwa Debitur mengakui mempunyai utang kepada Para Kreditur yang terdiri dari Kreditur Konkuren (Supplier dan Non Supplier) yakni sebesar Rp.23.295.958.161,72 (dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah koma tujuh puluh dua sen) dari 321 (tiga ratus dua puluh satu) kreditur berdasarkan Daftar Piutang yang telah diakui di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 2004

50


Hukum

tanggal 24 Mei 2004 tanggal 7 Juni 2004 dan 11 Juni 2004; 2) Bahwa atas utang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) akan dibayarkan oleh Debitur sesuai dengan jadwal atau skema pembayaran utang berdasarkan kesepakatan pengembalian sebagaimana tertuang dalam Rencana Perdamaian PT. Goro Batara Sakti tertanggal 10 Juni 2004 adalah sebagai berikut: A. Terhadap Kreditur Separatis (Klasifikasi Bank) : Sesuai dengan kedudukannya sebagai Kreditur Separatis, akan dilakukan penjadwalan pembayaran tersendiri di luar Proposal perdamaian karena sebagai Kreditur Separatis telah diberikan jaminan Hipotik yang melebihi jumlah pinjamannya. B. Terhadap Kreditur Konkuren (Supplier dan Non Supplier): Akan dibayarkan secara bertahap 4 (empat) kali berturut-turut terhadap masing-masing Kreditur dengan perincian sebagai berikut : Tanggal 30 Juni 2004, dibayar tunai sebesar 25% (dua puluh lima persen) Tanggal 30 Juli 2004, dibayar tunai sebesar 25% (dua puluh lima persen) Tanggal 30 Agustus 2004, dibayar tunai sebesar 25% (dua puluh lima persen) Tanggal 30 September 2004, dibayar tunai sebesar 25% (dua puluh lima persen) 3) Pelaksanaan pembayaran utang oleh Debitur kepada seluruh Kreditur sesuai ayat (2) pasal ini berpedoman pada perbandingan pro rata porte dari piutang masing-masing Kreditur 4) Pelaksanaan pembayaran utang akan dilakukan oleh Debitur secara langsung dan dalam pelaksanaan pembayaran dilakukan pengawasan oleh para pihak yang terkait dalam perjanjian ini (Kuasa Hukum Termohon PKPU dan Ketua Tim 12 Taru Hepala dan Ir.Susanto, MM) Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) Kewajiban Debitur: Kepada Kreditur Separatis (Klasifikasi Bank) Wajib membayar sejumlah hutang pokok yang akan diatur tersendiri diluar Proposal Perdamaian Kepada Kreditur Konkuren (Supplier dan Non Supplier) Atas utang yang telah diakui, akan dibayarkan oleh Debitur sesuai jadwal pembayaran hutang berdasarkan kesepakatan bersama sesuai jadwal pembayaran hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) butir b dalam perjanjian ini. 2) Kewajiban Kreditur : Kreditur Separatis (Klasifikasi Bank) Wajib menghormati perjanjian yang akan diatur kemudian setelah disetujui dan ditandatangani oleh Debitur dan Kreditur tanpa menunggu Putusan Pengesahan dan Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; Kreditur Konkuren (Supplier dan Non Supplier) Para Kreditur Konkuren terutama yang terdaftar dan jumlah tagihannya telah diakui, wajib memasukkan dan mensuplai barang kepada Debitur sebesar 100% dari purchase order (PO) setelah 3 (tiga) kali pembayaran atau setelah akumulasi pembayaran yang dilakukan oleh Debitur telah mencapai 75%. Sistem pembayaran dari Debitur PT. Goro Batara Sakti, akan disesuaikan dengan Term of Payment (TOP) normal seperti biasanya, dengan perubahan kontrak baru terhadap masing-masing kreditur sesuai kebutuhan Pasal 4 SANKSI ATAS KELALAIAN DEBITUR 1) Bahwa walaupun perjanjian ini telah disepakati dan ditandatangani oleh Debitur dan Para Kreditur maupun Kuasanya yang sah menurut hukum serta mendapatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan suatu alas hak terhadap para pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Perdamaian ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan akan tetapi dapat dianggap dan tidak disetujui/menjadi batal apabila Debitur telah lalai memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut: a. Debitur tidak melaksanakan ketentuan dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 baik ayat per ayat, maupun salah satu lampirannya yang telah disetujui oleh Debitur dan Para Kreditur yang dilekatkan dalam perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian pokok; b. Debitur dianggap gagal membayar apabila 1x (satu kali) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bulan berjalan tidak membayar sebagaimana pedoman dalam perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka dengan serta merta Debitur dianggap gagal membayar dan akan dinyatakan pailit berdasarkan laporan salah satu Kreditur dan atau pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini; c. Debitur tidak memenuhi atau terlambat melakukan pembayaran kepada pengurus, baik biaya kepengurusan mau-


51

Putusan

pun honor pengurus yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat; 2) Bahwa apabila debitur lalai dalam melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (3), maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan oleh Para Kreditur dan atau pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini apabila tidak melakukan sebagaimana ayat (1) sub-b pasal ini kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutuskan Debitur dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, serta segala pembayaran yang telah dilakukan oleh Debitur dan segala kewajiban Debitur terhadap para Kreditur akan diperhitungkan di kemudian hari dalam acara verifikasi kepailitan. 3) Bahwa pembatalan terhadap perjanjian sebagaimana disebut dalam ayat (2) dari pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Kreditur dan ataupun pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini apabila Debitur lalai atau tidak melaksanakan pembayaran 1x (satu kali) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bulan berjalan pembayaran yang harus dibayarkan pada jadwal pembayaran sebagaimana skema pembayaran tersebut diatas. Pasal 5 SANKSI ATAS KELALAIAN KREDITUR Apabila Kreditur Konkuren (Supplier dan Non Supplier) dan atau salah satu Kreditur lalai memenuhi kewajibannya, dengan tidak mengirimkan barang 100% sesuai purchase order (PO) kepada Debitur, setelah mendapatkan pembayaran senilai 75% dan telah ditegur 1 (satu) kali oleh Debitur secara lisan maupun tertulis, maka Debitur tidak wajib membayar sisa 25% yang menjadi kewajiban Debitur dan sebaliknya hak Kreditur untuk menagih menjadi batal karena kelalaiannya. Pasal 6 PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN OLEH PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT Bahwa perjanjian perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Debitur dan Para Kreditur khususnya Para Kreditur yang menyetujui Rencana Perdamaian PT. Goro Batara Sakti tertanggal 10 Juni 2004, mempunyai kekuatan hukum tetap setelah mendapat Putusan Pengesahan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaiamana ketentuan Pasal 269 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan suatu alas hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 271 Undang-undang No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan terhadap para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian perdamaian ini; Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN 1) Bahwa Perjanjian Perdamaian ini dinyatakan berakhir apabila Debitur tidak melaksanakan ketentuan perjanjian sebagaimana mestinya yang telah dimuat dalam pasal-pasal perjanjian ini beserta ketentuan-ketentuan dalam lampiran yang melekat dalam perjanjian ini, yang kemudian mendapat putusan pailit; 2) Bahwa Perjanjian Perdamaian ini baru dapat dinyatakan berakhir apabila Debitur telah melaksanakan seluruh ketentuan dari pasal-pasal, ayat per ayat dalam perjanjian ini serta ketentuan-ketentuan dalam lampirannya secara baik dan benar sampai dengan batas akhir dari hari, bulan dan tahun yang telah disetujui oleh para pihak dalam Perjanjian Perdamaian ini. Pasal 8 PENUTUP Demikian Perjanjian Perdamaian ini telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak yang hadir dalam Rapat Kreditur pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2004, dalam keadaan sadar, sehat lahir bathin, tidak ada paksaan maupun bujukan dari pihak lain, dan dibubuhi materai yang cukup di hadapan Hakim Pengawas Bapak EDY TJAHYONO, SH, MH dan Pengurus ibu Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH, MH maka kemudian para pihak setuju Perjanjian Perdamaian ini dimintakan Putusan Pengesahan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, satu dan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 269 Undang-undang No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum pengadilan memberikan putusan Pengesahan perdamaian tersebut, perlu dipertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak Pengesahan Perdamaian tersebut sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 269 ayat (2) a sampai dengan d dari PERPU Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang No.4 tahun 1998 Menimbang, bahwa oleh sepanjang penelitian majelis setelah mendengar dan mempelajari laporan dari Hakim Pengawas, Pengurus, Debitur dan Para Kreditur ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 269 (2) a sampai dengan d dari PERPU Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang No.4 tahun 1998 tersebut. Menimbang, bahwa oleh karena tidak didapat alasan-alasan Pengadilan untuk menolak pengesahan Perdamaian

52


Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 269 ayat 2 PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan maka Pengadilan wajib mengesahkan Perdamaian tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena rencana perdamaian disahkan oleh Pengadilan maka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berakhir. Amar putusan di bawah ini, sedangkan mengenai besarnya imbalan jasa pengurus yang harus dibayarkan kepada pengurus akan ditetapkan kemudian sesuai dengan surat keputusan Menteri Kehakiman No.M.09-HT.05.10 tahun 1998 Menimbang, bahwa untuk imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada pengurus, maka Debitur dalam sidang ini Rabu tanggal 16 Juni 2004 telah menyatakan kesediaannya untuk membayar imbalan jasa tersebut Memperhatikan Pasal 264 Jis Pasal 265 Jis Pasal 268 Jis Pasal 269 ayat (1) dan (2) PERPU No.1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang No.4 tahun 1998 tentang Kepailitan dan ketentuan lain yang bersangkutan MEMUTUSKAN enyatakan Sah Perdamaian yang dilakukan antara Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu M ABDUL HARIS, Jabatan Wakil Presiden Direktur dan ACHMAD ABBAS, Jabatan Direktur Keuangan untuk dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. GORO BATARA SAKTI, dengan Para Krediturnya yaitu : 1. PT. BALI JEFF MARKETINDO 2. PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING. TBK 40. PT. DASARI JAYAKARYA 3. PT. MULYA RAYA AGRIJAYA 41. PT. SMAXINDO MULTIRASA 4. PT. SANTOSO AGRINDO 42. PT. MULTISARI IDAMAN 5. PT. ALDELA JAYA SEJAHTERA 43. PT. PRIMAKARYA GANDA REKSA 6. PT. MELEO MAHKOTA ABADI 44. PD. VEGA SALMA 7. PT. AMERTA INDAH OTSUKA 45. PT. NIPPON INDOSARICORPINDO 8. PT. PRASETYA MILENIUM SUKSES 46. PT. KEMANG FOOD INDUSTRIES 9. PT. PARIT PADANG 47. PT. INDOKARYA MANDIRI 10. PT. ASIANARGO AGUNG JAYA 48. PT. TRIVA 11. PT.PRESINDO SENTRAL 49. PT. METTA INTIBOGA PRIMA 12. PT. AMANDA 50. PT. KEONG NUSANTARA ABADI 13. PT. INDOMOP MULTI MAKMUR 51. PT. ESTRELLA LABORATORIES 14. PT. ARTA BOGA CEMERLANG 52. PT. COMPO TRADE 15. CV.JAYA ABADI 53. PT. DATASCRIP 16. PT. ALAM BUANA CIPTA MAKMUR 54. PT. TIPA ARENA CITRA 17. PT. SEJAHTERA 55. PT. ELODA MITRA 18. PT. SOLO MURNI 56. PT. MUDJIO SLAMET 19. PT. ESHAM DIMA 57. PT. SMAK SNAK 20. PT. SRITI 58. PT. GRAHA GERINDO UTAMA 21. CV.PRIMA JAYA 59. PT. UNITAMA SARIMAS 22. UD.SINAR AGUNG 60. PT. CAHAYA BUANA KEMALA 23. PT. KIRANA PASIFIK LUAS 61. PT. KIRANA NIAGA LESTARI 24. PT. KARA SANTAN PERMANA 62. CV. LINTAS BUANA JAYA 25. PT. TIGARAKSA SATRIA,Tbk 63. PT. CARLINA GEMILANG 26. PT. NITRA 64. PT. OLINDO NIAGA MAS GEMILANG 27. PT. NUTRI INTERGLOBAL EXP 65. PT. KARYA JAYA MAKMUR 28. PT. GUNUNG SUBUR 66. PT. ENERGIZER TRADING INDONESIA 29. PT. CITRA USAHA LAMINDO 67. PT. POWER CHEMICAL INDUSTRI 30. CV. ALCA DIATETUPA 68. PT. INTERDELTA Tbk 31. PT. FIDORAYA ADIPERKASA 69. PT. MASUYA TRIKENCANA 32. PD. LOA KHE TJAN 70. PT. DOS NI ROHA 33. PT. GRANINDO 71. PD. ANEKA USAHA 34. PT. SEMANGAT PUTRA PRATITA 72. PD. MULTIMAS SUMBER HARAPAN 35. RUSDIANTO GUNAWAN 73. SINAR BINTANG SAUDARA 36. PT. JEWISAWIN KURNIA FOOD 74. PT. PROMEXX INTI CORPORATAMA 37. PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO 75. PD. MURTI SARI 38. PT. BRANTAS JAYA MITRATAMA 76. PT. UNICAN SINAR AGUNG 39. PT. CADBURY INDONESIA 77. PT. MULTI MITRA MEDIATAMA VARIA ADVOKAT - Volume 05, Agustus 2008

53

Putusan 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

PT. DOS NI ROHA P&G PT. MANOHARA ASRI FA. SARIWANGI PT. NATIONAL PANASONIC GOBEL PT. TRISULA MAS SAKTI PT. MENSA BINA SUKSES MITRA SAMBA PANDANARAN PT. YAKULT INDONESIA PERSADA KUSNO PT. TERANG JAYA LESTARI

89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

CV. HEMAPALA PUTRA KREASI PD. DEMASTY JAYA CITRA JAYA PT. ANEKA SAKTI WAHANA PRIMA PT. JOENOES IKAMULYA PT. PANGAN HARUM CITARASA PT. ALISON AGUNG PT. NIRAMAS NIAGA UTAMA PD. ANEKA NIAGA KHARISMA

sebagaimana yang telah disepakati bersama pada KAMIS, tanggal 16 Juni 2004; Menghukum pihak tersebut diatas dan para kreditur lainnya untuk mentaati putusan perdamaian ini Menyatakan imbalan jasa Pengurus ditetapkan kemudian Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Pemohon; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SENIN tanggal 28 juni 2004, oleh kami: H. CICUT SUTIARSO, SH, M.Hum; selaku Hakim Ketua, SUGITO, SH, M.Hum dan SURIPTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh SRI TASLIHIYAH, SH dan dihadiri oleh Pengurus, Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU serta para Kreditor yang lain.

PUTUSAN Nomor: 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan Pembatalan Perdamaian pada tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam permohonan: 1. Koperasi Karyawan(KOPKAR) PT.Goro Batara Sakti, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading Barat, Jakarta utara, disebut Pemohon I 2. PD. Lingkar Sembada Pangan yang beralamat di Jalan Tebet Barat II E, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan disebut Pemohon II 3. PT.Madu Sumbawa Alami, yang beralamat di Jalan Bintara IV, No.37 A Bekasi Barat 17134, disebut pemohon III; Semuanya memilih domisli hukum di kantor kuasanya, kantor hukum Soenyoto, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Balai Rakyat No.II Klender, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 3 mei 2006 dan tanggal 17 Mei 2006 untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon TERHADAP PT Goro Batara Sakti yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading Jakarta Utara untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon di atas;

54


Hukum Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Termohon mengatakan Pemohon-1 dan pemohon-III tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan putusan yang telah disebutkan di atas; Bahwa alasan termohon adalah : 1. Pemohon-I adalah badan hukum berbentuk Koperasi sehingga yang berwenang mewakili didalam dan diluar pengadilan adalah pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara bukan hanya ketuanya saja seperti dalam perkara ini yaitu surat kuasa hanya ditandatangani oleh Chandra Purnama,SE sebagai ketua Kopkar PT Goro Batara Sakti; 2. Surat kuasa Pemohon-III hanya ditandatangani oleh Wahidi Yudi Guntoro dalam kapasitas sebagai Marketing Manager, semestinya ditandatangani oleh Direktur PT Madu Sumbawa Alami atau seseorang yang mendapat kuasa dari Direktur; Menimbang bahwa berdasar ketentuan pasal 291 ayat (1) Juncto pasal 170 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 jelas yang mempunyai kapasitas mengajukan permohonan pembatalan perdamaian adalah “kreditor” dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut; Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon-I dan Pemohon-III mempunyai kapasitas mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian dalam pengertian apakah ia berhak untuk tampil mewakili bertindak untuk dan atas nama kreditor, maka akan dipertimbangkan kedudukan Pemohon-I dan pemohon-III dihubungkan dengan peraturan perundangan yang berlaku baginya; Menimbang, bahwa Pemohon-I adalah koperasi Karyawan PT.Goro Batara Sakti yang tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sesuai ketentuan pasal 29 ayat 3 dan ayat 5 juncto pasal 30 ayat 1, maka yang berwenang untuk mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan adalah pengurus koperasi; Bahwa yang dimaksud pengurus adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara; Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa Pemohon-I tanggal 3 Mei 2006 hanya ditandatangani oleh Chandra Purnama, SE selaku Ketua; Menimbang bahwa bukti P-16 sampai P-20 yaitu persetujuan pengurus lainnya untuk mengajukan permohonan ini ternyata ditandatangani pada bulan juni 2006, sedangkan surat kuasa dari Chandra Purnama,SE kepada Advokat tertanggal 3 Mei 2006 Menimbang, bahwa fakta tersebut membuktikan Ketua-Ketua Kopkar(Chandra Purnama,SE) pada tanggal 3 Mei 2006 belum memperoleh persetujuan dari pengurus lainnya untuk menandatangani surat kuasa kepada advokat, dengan demikian ia belum berada dalam kapasitas bertindak untuk dan atas nama Pemohon-I Menimbang, bahwa pemohon-III PT Madu Sumbawa Alami adalah Perseroan Terbatas yang tunduk pada UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dimana dalam pasal 82 diatur bahwa yang berhak mewakili perseroan adalah direksi perseroan atau yang ditunjuk oleh direksi apabila ia berhalangan Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa pemohon-III PT Madu Sumbawa alami ditandatangani oleh Wahidi Yudi Guntoro selaku Marketing Manager; Pertanyaannya ialah apakah ia berhak mewakili perseroan memberikan kuasa kepada advokat untuk mengajukan permohonan ini?; Menimbang, bahwa ternyata tidak ada bukti yang dapat membuktikan Wahidi Yudi Guntoro berada dalam kapasitas berhak mewakili Direksi Perseroan, sehingga tanggapan termohon bahwa ia tidak berada dalam kapasitas mewakili Pemohon-III PT Madu Sumbawa Alami adalah benar dan dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena kapasitas Pemohon-II PD Lingkar Sembada Pangan tidak dipersoalkan oleh Termohon, maka Majelis hanya akan meneliti apakah ia kreditor sebagaimana dimaksud pasal 291 ayat(1) Juncto pasal 170 ayat (1) telah terpenuhi; Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-12, yaitu surat keterangan dari H.Tutik Sri Suharti,SH,MH eks pengurus PT Goro Batara Sakti tanggal 9 Juni 2006 terbukti bahwa Pemohon-II adalah kreditor PT Goro Batara Sakti nomor urut 155 dengan jumlah tagihan yang telah diverifikasi sebesar Rp.47.477.177,-. Dengan demikian ia berhak mengajukan permohonan


55

Putusan pembatalan perdamaian Nomor 03 PKPU/2004/PN Niaga. Jkt.Pst.juncto No.12/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 Juni 2004; Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pemohon-II mendalilkan ia punya piutang terhadap termohon sebesar Rp.47.477.176,-. Telah dibayar termohon sebesar 25% yaitu Rp.11.869.294,- sehingga pemohon-II masih memiliki piutang sebesar Rp.35.607.882,- yang saat ini telah jatuh tempo dan dapat ditagih; Menimbang bahwa dalil ini tidak dibantah oleh Termohon baik dalam jawabannya maupun kesimpulannya; Termohon menyatakan bahwa Permohonan ini diajukan oleh tiga kreditor yang hanya mempunyai tagihan hutang dari 3% kewajiban PT Goro Batara Sakti kepada Supplier disamping itu Termohon minta diberi kesempatan lagi meneruskan usaha yang sedang dilakukan dalam menyelamatkan PT Goro Batara Sakti dalam kepailitan; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang tidak dibantah tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P-20 yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa ada perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2004 antar Termohon selaku debitor dengan para kreditornya, akan tetapi Pemohon II tidak termasuk dalam Perjanjian Perdamaian tersebut; 2. Bahwa Pemohon II adalah kreditor nomor urut 155 dari Termohon; 3. Bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut diatas lahir dalam proses PKPU yang diberikan oleh Pengadilan Niaga kepada Termohon berdasar permohonan Termohon selaku debitor; 4. Bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut di atas sudah disahkan oleh Pengadilan Niaga dengan Putusan No. 03/ PKPU/2004/PN.Niaga .Jkt.Pst. Jo No.12/Pailit/2004 /PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 Juni 2004 (bukti P-1); 5. Bahwa berdasar amar putusan Pengadilan tersebut Termohon (Debitor) dihukum untuk mentaati isi putusan perdamaian bersama dengan kreditur dan kreditur lainnya ; 6. Bahwa Pemohon II adalah termasuk dalam kategori Kreditur lainnya nomor urut 155 (bukti P-12) 7. Bahwa saat ini Pemohon II masih mempunyai tagihan pada Termohon sebesar Rp.35.607.882,- yang sudah jatuh waktu; 8. Bahwa berdasar Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, Termohon seharusnya sudah melunasi seluruh utangnya tersebut kepada Pemohon II pada tanggal 30 September 2004; Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 170 ayat (2) Undang-undang No.37 tahun 2004, debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalil Pemohon II tidak dibantah oleh Termohon dan dari bukti T 1- T 25 ternyata tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa debitur telah memenuhi ini Perjanjian khususnya Pemohon II; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan sah terbukti Termohon telah lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan dengan Putusan yang telah berkekuatan tetap; Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti, Pemohon adalah pihak berpiutang yang terhadapnya Termohon sebagai pihak berutang lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan; Menimbang, bahwa apabila fakta diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 291 ayat (1) jo pasal 170 ayat (1) jo pasal 286 Undang-undang No.37 tahun 2004, maka secara hukum Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan tersebut diatas; Menimbang, bahwa berdasar Pertimbangan yang dikemukakan diatas telah terbukti, Permohonan Perdamaian Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 286 jo Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 170 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yakni : a. Telah ada Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan; b. Ada pihak berpiutang yang mengajukan Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan ; c. Ada siberutang yaitu Termohon yang lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan ; d. Kepada Termohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa ia telah memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan tersebut;

56


Hukum

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Termohon lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan maka terdapat alasan menurut hukum untuk membatalkan Perjanjian perdamaian dimaksud ; Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan telah dinyatakan batal, maka berdasar Pasal 291 ayat (2) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Termohon (Debitor) juga harus dinyatakan Pailit dalam Putusan Pengadilan yang mengucapkan pembatalan Perdamaian tadi Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan Pailit, maka berdasar Pasal 15 ayat 1 Undang-undang No.37 tahun 2004 harus diangkat seorang hakim pengawas dan kurator Menimbang, bahwa hakim pengawas yang akan diangkat dari hakim Pengadilan Niaga akan disebutkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa tentang pengangkatan kurator akan dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa Pemohon mengusulkan untuk menunjuk dan mengangkat Hj.Tutik Sri Suharti, SH.MH. sebagai kurator; Bahwa Kurator yang diminta oleh Pemohon tersebut ternyata adalah pengurus dalam PKPU Termohon Bahwa Termohon tidak menolak usul pengangkatan Kurator tersebut di atas Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kurator yang diangkat adalah yang diusulkan oleh Pemohon Menimbang bahwa dengan demikian Petitum Nomor 1, 2, 3, dikabulkan oleh Pengadilan dengan perbaikan redaksi seperlunya Menimbang, bahwa karena Permohonan dikabulkan, maka Termohon harus dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan Mengingat ketentuan pasal 291, pasal 286 pasal 170, pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU MENGADILI 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon II 2. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian antara Termohon dengan Para Kreditornya yang ditandatangani tanggal 16 Juni 2004 dan disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor : 03/PKPU/2004/PN.Niaga. Jkt.Pst. jo Nomor : 12/Pailit/2004/PN Niaga .Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2004 3. Menyatakan Termohon PT. Goro Batara Sakti, beralamat dijalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading Jakarta Utara PAILIT dengan segala akibat hukumnya. 4. Mengangkat Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH, MH. Sebagai Kurator dalam Kepailitan Termohon PT. Goro Batara Sakti; 5. Mengangkat dan menunjuk Sdr.BINSAR SIREGAR SH.MHum. sebagai hakim pengawas ; 6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari : RABU TANGGAL 26 JULI 2006 oleh H. CICUT SUTIARSO SH. MH. Sebagai Ketua Majelis SUDRAJAT DIMYATI SH dan AGUS SUBROTO SH.MH. masing masing sebagai hakim anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh HADI SUKMA SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Termohon.


57

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents