DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 221/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PENGGUGAT, lahir di Sijangek (Sumbar) tanggal 09 Juli 1971, agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada ADVOKAT PENGGUGAT, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara ADVOKAT PENGGUGAT & REKAN yang berdomisili hukum tetap di Kabupaten PELALAWAN, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 05/SK/PA/2013 tanggal 3 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Melawan TERGUGAT, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada TIM ADVOKAT TERGUGAT Masing-masing adaalah Advokat pada Kantor Law Firm ADVOKAT & Partners yang berdomisili hukum tetap di Kota Pekanbaru Riau berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 06/SK/PA/2013 tanggal 24 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa Penggugat di depan persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 221/Pdt.G/2013/PA.Pkc tertanggal 24 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor : 221/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Sebelum memutus pokok perkara; 1. Mengabulkan permohonan sita harta bersama Penggugat; 2. Memerintahkan

kepada

Panitera/Jurusita/Jurusita

Pengganti

Pengadilan

Agama

Pangkalan Kerinci atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 209 R.bg untuk melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat barang-barang sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yaitu: 2.1.

Tanah dan bangunan rumah gedung berlantai dua (sekarang ditempati Tergugat) sebagai tempat usaha Rumah Makan yang terletak di Pangkalan Kerinci, tercatat dalam sertifikat hak milik atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang diperoleh dengan cara dibeli pada tahun 2003 seluas 100 M², dengan batas-batas :

2.2.

Utara

: SEMPADAN UTARA

Timur

: SEMPADAN TIMUR

Selatan

: SEMPADAN UTARA

Barat

: Jalan Lintas Timur

Tanah dan bangunan rumah gedung berlantai empat sebagai tempat usaha peternakan burung walet yang berjumlah dua buah, terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Tercatat dalam sertifikat hak milik atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang diperoleh dengan cara dibeli pada tahun 2011, seluas 300 M², dengan batas-batas :

2.3.

Utara

: Rumah Sekolah

Timur

: SEMPADAN TIMUR

Selatan

: SEMPADAN SELATAN

Barat

: Jl. Datuk Engku Raja Lela Putra

Sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Tercatat dalam sertifikat hak milik No. 3795 atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang diperoleh dengan cara dibeli pada tahun 2005 seluas 454 M² dengan batas-batas :

2.4

Utara

: Gang

Timur

: SEMPADAN TIMUR

Selatan

: Jalan Abdul Jalil

Barat

: SEMPADAN BARAT

Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kerinci. Tercatat dalam surat keterangan ganti kerugian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci a.n. TERGUGAT (Tergugat) yang diperoleh dengan cara dibeli pada tahun 2001 seluas 12.500 M² dengan batas-batas : Utara

: SEMPADAN UTARA

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor : 221/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Timur

: SEMPADAN TIMUR

Selatan

: SEMPADAN SELATAN

Barat

: SEMPADAN BARAT

2.5. Sebuah Mobil Nissan Grand Livina dengan Nomor Polisi BM XXXX CG, warna hitam tahun 2011 atas nama TERGUGAT (Tergugat); 3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Surat

Keterangan

Nomor:

W4-A15/

HK.05/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangakalan Kerinci, penyitaan sebagaimana diperintahkan dalam putusan sela tersebut tidak dilaksanakan karena Pengugat tidak dapat membayarkan biaya penyitaan dan menyatakan telah mencabut permohonan sita di depan Panitera tersebut dan mohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan. Sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, pihak Tergugat melalui Kuasa Khususnya terlebih dahulu menyatakan keberatan untuk melanjutkan perkara ini dan mempermasalahkan keabsahan Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara a quo karena mempertanyakan tentang penyumpahan Kuasa Khusus Penggugat sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Tergugat tersebut Kuasa Khusus Penggugat telah menunjukkan Fotokopi Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Islam in cassu Kantor Departemen Agama Kota Medan. Selanjutnya setelah surat tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim di muka persidangan dan diperlihatkan kepada Tergugat, Penggugat menyatakan tetap berkeberatan dan mohon agar diberikan putusan terkait hal ini; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor : 221/Pdt.G/2013/PA.Pkc

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka persidangan. Selanjutnya sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Tergugat menyatakan keberatan terhadap keabsahan Kuasa Khusus Penggugat untuk beracara mewakili Penggugat karena diambil sumpah sebagai advokat bukan oleh Ketua Pengadilian Tinggi sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang advokat; Menimbang, bahwa keberatan dari pihak Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bentuk eksepsi Tergugat tentang apakah Advokat yang menjadi Kuasa Khusus Penggugat mempunyai kualitas secara formil sebagai persona standi injudicio atau tidak. Oleh karena itu, maka sebelum lebih jauh memeriksa perkara a quo Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hal tersebut; Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang berkepentingan dengan hukum mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan yang berwenang baik secara langsung maupun melalui orang yang ditunjuk secara sah dengan surat kuasa sebagai wakil atau kuasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 142 jo. 147 RBg. Hal mana orang menjadi wakil atau kuasa tersebut merupakan orang yang berhak untuk beracara di muka persidangan Pengadilan termasuk orang yang berprofesi sebagai advokat yang secara khusus melakukan pekerjaan memberi jasa hukum termasuk menerima kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien atau orang yang menggunakan jasa hukum sebgaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sebelum menjalankan profesinya Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap keabsahan kuasa Penggugat untuk menjalankan profesinya in cassu beracara di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai penyumpahan advokat sebagaimana diatur pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

sudah jelas sehingga tidak dapat disimpangi, namun demikian

Majelis Hakim tidak perlu meminta setiap advokat untuk memperlihatkan berita acara pernyumpahan tersebut kecuali jika ada pihak yang mempersoalkan penyumpahan tersebut sebagaimana dimaksud surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 133/KMA/IX/2009 tanggal 15 September 2009 tentang tanggapan terhadap surat Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Dengan demikian, oleh karena pihak Tergugat mempertanyakan hal tersebut maka oleh karenanya Majelis Hakim telah meminta kuasa Penggugat untuk menunjuk berita acara

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor : 221/Pdt.G/2013/PA.Pkc

penyumpahan tersebut yang oleh kuasa Penggugat tidak dapat ditunjukkan melainkan hanya menunjukkan berita acara sumpah yang dilakukan di hadapan Kantor Departemen Agama. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa sumpah tersebut tidak sah dan kuasa Penggugat tersebut tidak dibenarkan untuk beracara di Pengadilan sebagaimana dimaksud poin 4 Petunjuk Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Sikap Mahkamah Agung terhadap Organisasi Advokat; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kuasa Penggugat dinilai tidak memenuhi syarat formil untuk beracara dalam perkara a quo dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai persona standi in judicio dalam bentuk error in persona sehingga Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan keberatan (eksespsi) Tergugat tersebut dengan menyatakan bahwa perkara a quo tidak dapat diterima sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;; MENGADILI 1. Mengabulkan keberatan (eksepsi) Tergugat; 2. Menyatakan Kuasa Penggugat (ADVOKAT PENGGUGAT) tidak memenuhi syarat formil beracara dalam perkara a quo; 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000.-(Enam ratus enam belas ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 6 November 2013 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1435 H oleh kami Dra. ARNETIS yang ditunuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagai Ketua Majelis, M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, MA dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor : 221/Pdt.G/2013/PA.Pkc

tersebut

didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh M. KAMARUZZAMAN, SH.

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; Ketua Majelis

TTD Dra. ARNETIS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, MA

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI

Panitera Pengganti

TTD M. KAMARUZZAMAN, SH. Perincian Biaya : 1. Pendaftaran 2. Biaya Proses 3. Panggilan sidang 4. Redaksi 5. Meterai J u m l a h

Rp 30.000,Rp 50.000,Rp 525.000,Rp 5.000,Rp 6.000,Rp 616.000,( Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor : 221/Pdt.G/2013/PA.Pkc