PUTUSAN Nomor : 124 /PDT/2015/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : BANK PUNDI INDONESIA CABANG BINJAI Jalan Jenderal Sudirman No. 77 Binjai dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Ramanda Siregar, Agus Rusdiono, I Made Astika, Muhammad Rizal Saputra, Endro Leksono dan Herfino Indra Suyawan, selaku Karyawan Bank Pundi yang memilih domisili hukum pada kantor Bank Pundi Cabang Pembantu Binjai di Jalan Jendral Sudirman No.77 Binjai berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai Nomor W.158/Pdt/SK/2014/PN.BJ, semula sebagai TERGUGAT VII sekarang PEMBANDING ;
Melawan : 1. M. UMAR MAYA PUTRA, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Jati, 04 April 1980, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Ismail No. VI Lk. VI, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai,
Semula sebagai
PENGGUGAT sekarang TERBANDING ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Taufik, SH 2. Muhammad Gandi, SH Advokad dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Law Office Taufik, SH “Law Office TAUFIK, SH & ASSOCIATES” beralamat di Jalan Kartini No. 45 B Binjai HP 081362239442, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai Nomor W.2.U3.38/Pdt/SK/2014/PN.BJ ; 2. Hj. SYAMSIAH, Tgl. Lahir : 03 Oktober 1948, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 1 dari 37
Ismail No. 9, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, semula sebagai TERGUGAT I sekarang TURUT TERBANDING I; 3. RUSTINAH, Tgl. Lahir : 31 Mei 1957, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Ismail No. 9, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai semula sebagai TERGUGAT II sekarang TURUT TERBANDING II; 4. JUMINAH, Tgl. Lahir 31 Desember 1957, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Ismail No. 9, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, semula sebagai TERGUGAT III sekarang TURUT TERBANDING III; 5. SELAMAT, Tgl. Lahir : 17 Nopember 1958, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Ismail No. 9, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, semula sebagai TERGUGAT IV sekarang TURUT TERBANDING IV; 6. SALBIAH, Tgl. Lahir 06 April 1964, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Ismail No. 9, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, semula sebagai TERGUGAT V sekarang TURUT TERBANDING V; 7. SYAMSUDDIN, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Cut Nyak Dhien No. 107, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, semula sebagai TERGUGAT VI sekarang TURUT TERBANDING VI ; Dalam hal ini Tergugat I,II,III,IV,V,VI / Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI memberi kuasa kepada M.Khalid Harahap, SH Advokad dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum M.Khalid Harahap, SH & Associates beralamat di Jalan T.Imam Bonjol No.67 Binjai HP 0852282732, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2014 yang telah didaftarkan
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Binjai
Nomor
:
W.2.U3.140/Pdt/SK/2014/PN.BJ ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 2 dari 37
TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat tanggal 10 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 16 Juni 2014 dalam Register Perkara Nomor:22/Pdt.G/2014/PN. BJ, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Alm. Aminuddin yang meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2008; 2. Bahwa semasa hidup Alm. Aminuddin memiliki sebidang tanah seluas 430 M² (empat ratus tiga puluh meter persegi) dan diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Jalan Ismail, Lingkungan VI, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai dengan batas-batas sebagai berikut : -
Sebelah Utara
: dengan tanah milik Sri Ningsih 36
M
-
Sebelah Timur
: dengan parit Jln. Pertanian
15
M
-
Sebelah Selatan
: dengan tanah milik Muid
27
M
-
Sebelah Barat
: dengan tanah milik Muid
11,90 M
3. Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Alm. Aminuddin dengan Muid (Almarhum) berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4-10/AJB/1987 pada tanggal 20 Agustus 1987 dihadapan Drs. Bulkoini Harahap Camat Kecamatan Binjai Barat sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Binjai Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai sebagaimana tertuang dalam akta a quo dengan alas hak Hak Milik No. 197, tanah tersebut dibeli sebahagian dari tanah milik Muid (Almarhum) seluas 2.458 M² yang dahulu tercantum dalam sertipikat Hak Milik No. 197 yang sekarang berubah menjadi sertipikat hak milik No. 666 diterbitkan tanggal 7-6-2004 atas nama ahli waris Muid (Almarhum) yaitu : -
Hajjah Syamsiah (Terggugat I);
-
Rustinah (Tergugat II);
-
Juminah (Tergugat III);
-
Selamat (Tergugat IV);
-
Salbiah (Tergugat V);
4. Bahwa sertipikat hak milik No. 666 diterbitkan tanggal 7-6-2004 atas nama ahli waris Muid (Almarhum) yaitu Hajjah Syamsiah (Terggugat I), Rustinah (Tergugat II), Juminah (Tergugat III), Selamat (Tergugat IV), Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 3 dari 37
Salbiah (Tergugat V), dijadikan agunan utang ke Bank Pundi Cabang Binjai (Tergugat VII) dengan Hak Tanggungan sebesar Rp.625.000.000,(enam ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Pemberian Hak Tanggungan No. 130/2011, tanggal 18-08-2011, yang diperbuat oleh Intes Nurliana, SH, MKn PPAT Kota Binjai dengan HT No. 749/2011 sebagaimana tertuang dalam sertipikat hak milik No. 666 diterbitkan tanggal 7-6-2004, yang mana utang kepada Bank Pundi Cabang Binjai (Tergugat VII) dikuasakan dari Tergugat I s/d V kepada Syamsuddin (Tergugat VI) yang merupakan anak dari Tergugat I, hal ini diketahui dari abang ipar Penggugat yang bernama Syamsul Rizal melalui telepon dari Bank Pundi (Tergugat VII), bahwa tanah tersebut ic. sertipikat hak milik No. 666 diterbitkan tanggal 7-6-2004 akan dilelang karena utang ke Bank Pundi (Tergugat VII) macet padahal didalam sertipikat tersebut ada sebahagian tanah milik Alm. Aminuddin seluas 430 M² (empat ratus tiga puluh meter persegi) sebagaimana poin 2 (dua) diatas; 5. Bahwa hal tersebut sebagaimana poin 4 (empat) diatas tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris Alm. Aminuddin, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat I s/d VI dengan Tergugat VII seolah-olah dengan sengaja bekerjasama atau berkonspirasi untuk melenyapkan hak Penggugat selaku ahli waris Alm. Aminuddin terhadap sebidang tanah seluas 430 M² (empat ratus tiga puluh meter persegi) dan diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Jalan Ismail, Lingkungan VI, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai dengan batas-batas sebagai berikut : -
Sebelah Utara
: dengan tanah milik Sri Ningsih 36
M
-
Sebelah Timur
: dengan pari Jln. Pertanian
15
M
-
Sebelah Selatan
: dengan tanah milik Muid
27
M
-
Sebelah Barat
: dengan tanah milik Muid
11,90 M
Yang dibeli oleh Alm. Aminuddin dengan Muid (Almarhum) berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4-10/AJB/1987 pada tanggal 20 Agustus 1987 dihadapan Drs. Bulkoini Harahap Camat Kecamatan Binjai Barat sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Binjai Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai sebagaimana tertuang dalam akta a quo dengan alas hak Hak Milik No. 197, tanah tersebut dibeli sebahagian dari tanah milik Muid (Almarhum) seluas 2.458 M² yang dahulu tercantum Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 4 dari 37
dalam sertipikat Hak Milik No. 197 yang sekarang berubah menjadi sertipikat hak milik No. 666 diterbitkan tanggal 7-6-2004 atas nama ahli waris Muid (Almarhum) yaitu : -
Hajjah Syamsiah (Terggugat I);
-
Rustinah (Tergugat II);
-
Juminah (Tergugat III);
-
Selamat (Tergugat IV);
-
Salbiah (Tergugat V);
6. Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat I s/d VII sebagaimana tersebut diatas menurut ketentuan hukum perdata dikwalifisir sebagai perbuatan melawan (onrecht matigedaad) yang merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril, kerugian mana dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng. Adapun kerugian materil Penggugat sebagai berikut : -
Harga tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
Sedangkan kerugian Immateril sebagai berikut : -
Tidak dapat diukur dan dinilai dengan uang, akan tetapi dalam gugatan ini patut untuk dikompensasikan dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
Adapun total kerugian materil dan immateril yang diderita Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) + Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) = Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); 7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang milik Tergugat-Tergugat khususnya tanah seluas 2.458 M² terletak di Jalan Ismail Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kotamadya Binjai sebagaimana dimaksud sertipikat No. 666 diterbitkan tanggal 7-62004; 8. Bahwa iktikad baik dari Tergugat-Tergugat sangat diragukan dalam perkara ini yang nantinya akan berupaya mengulur-ulur waktu dalam memenuhi putusan dalam perkara ini, oleh karenanya sangat patut dan beralasan
untuk
ditetapkan
uang
paksa
(dwangsom)
sebesar
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat-Tergugat
Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 5 dari 37
lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan; 9. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat realistis dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan akurat oleh karenanya patut dan beralasan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan secara serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad); Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memanggil pihakpihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan memeriksa, mengadili serta mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: PRIMER : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Jual Beli No. 594.410/AJB/1987 pada tanggal 20 Agustus 1987 dihadapan Drs. Bulkoini 3. Harahap Camat Kecamatan Binjai Barat sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Binjai Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai sebagaimana tertuang dalam akta a quo dengan alas hak Hak Milik No. 197; 4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 666 diterbitkan tanggal 7-6-2004 yang telah dibebankan dengan hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 130/2011, tanggal 18-08-2011, yang diperbuat oleh Intes Nurliana, SH, MKn PPAT Kota Binjai dengan HT No. 749/2011 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad); 6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII membayar kerugian materil dan immateril secara tanggung renteng kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut : -
Kerugian materil sebesar
Rp.
300.000.000,-
(tiga
ratus
juta
Rp.
500.000.000,-
(lima
ratus
juta
rupiah); -
Kerugian immateril sebesar rupiah);
Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 6 dari 37
Total kerugian materil dan immateril yang diderita Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) + Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) = Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); 7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat-Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan; 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);\ 9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TergugatTergugat secara tanggung renteng; SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Membaca jawaban Tergugat-Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Jawaban Tergugat I s/d Tergugat VI : I. DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI a. Kompentensi Absolut 1. Gugatan Penggugat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara: - Bahwa Pengadilan Negeri Binjai secara Absolut tidak memiliki kompentensi atau tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili
perkara
ini,
karena
dalam
gugatan
penggugat
mempersoalkan keabsahan Sertifikat Hak Milik No: 666 yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai melalui peradilan umum (Pengadilan Negeri Binjai) yang sesuai dengan ketentuan UU No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; - Bahwa hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 321K/SIP/1978 berbunyi “ Pengadilan Negeri Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 7 dari 37
tidak
berwenang
untuk
membatalkan
Surat
Hak
Milik
yang
dikeluarkan oleh instansi lain; -
Bahwa berdasarkan dalil–dalil yang disampaikan diatas karena Pengadilan Negeri Binjai tidak berwenang untuk membatalkan Surat Hak Milik yang dikeluarkan oleh instansi lain;
-
Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan diatas karena Pengadilan Negeri Binjai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 22 / Pdt.G/2014/PN – BJ yang diajukan oleh Penggugat, maka dan oleh karena itu gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvanklijk verklaard)
b. Gugatan Prematur - Bahwa
Penggugat
dalam
gugatannya
telah
menuntut
supaya
menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 666 diterbitkan tanggal 07 Juni 2004 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; - Bahwa sedangkan secara hukum adapun proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 197 atas
nama
MUID ( Almarhum) keatas nama
Sertifikat Hak Milik No. 666 atas nama Tergugat I s/d Tergugat V adalah berdasarkan hukum secara warisan; - Bahwa didalam gugatan perkara Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN-BJ yang diajukan Penggugat tidak pernah menuntut supaya Sertifikat Hak Milik No. 197 atas
nama
MUID agar dipecah berdasarkan Akte Jual Beli
No. 594.4.10/ATB/1987, dan oleh karenanya Sertifikat Hak Milik atas nama
Para Tergugat belum dapat dinyatakan tidak sah dan tidak
berkekuatan hukum apabila Sertifikat Hak Milik No. 197 atas nama MUID telah dipecah terlebih dahulu yang menyangkut objek perkara dalam perkara ini; - bahwa berdasarkan dalil disampaikan diatas, beralasan hukum untuk menyatakan gugatan yang diajukan penggugat adalah Prematur sehingga demi hukum patut dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Envanklijk verklaard); c. Gugatan Kurang Pihak - Bahwa proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 197 atas MUID (Almarhum)
nama
keatas nama Tergugat I s/d Tergugat V terlebih
dahulu adalah melalui proses peralihan hak yang melibatkan peran Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai ; Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 8 dari 37
- Bahwa Akte Jual Beli No. 594.4.10/ATB/1987 pada tanggal 20 Agustus 1987 terhadap objek perkara dihadapan Drs. Bulkoini Harahap Camat Binjai Barat sebagai pejabat Pembuat Akte Tanah; - Bahwa berdasarkan Pemberian Hak Tanggungan No. 130/2011 tanggal 18-08-2011 yang dibuat oleh INTES NURLIANA,SH.M.Kn PPAT Kota Binjai dengan HT No. 749 / 2011; - Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik sebagai Pihak-pihak Pertanahan Kota Binjai yang memproses Sertifikat Hak Milik No. 197 atas
nama
MUID (Almarhum) menjadi Sertifikat No. 666 atas nama
Tergugat I s/d Tergugat V dan Sdr. Drs. Bulkoini Harahap yang mengeluarkan Akte Jual Beli No. 594.4.10/AJB/197, serta Sdr. INTES NURLIANA,SH.M.Kn sebagai PPAT yang mengeluarkan
Pemberian
Hak Tanggungan No. 130/2011 tanggal 18-08-2011 dengan HT No. 749/2011 maka dengan demikian tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai, Sdr. Drs. Bulkoini Harahap, serta Sdr. INTES NURLIANA,SH.M.Kn sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka patut secara hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -
bahwa hal ini dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976 yang menyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat sehingga gugatannya tidak dapat sempurna/tidak lengkap;
-
Bahwa oleh karena
gugatan
Penggugat kurang pihak (Exeptio
Pluratium Litis Consortium) sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verkllard); d. Gugatan Daluarsa / Telah lewat Waktu -
Bahwa dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dalam Pasal 32 dikatakan: “ Dalam suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut apbila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada
Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 9 dari 37
pemegang Sertifikat dan Kepala Badan Pertanahan yang bersangkutan apapun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut; -
Bahwa bila dihitung lamanya akan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 666 atas nama Tergugat I s/d Tergugat V sampai dengan penggugat mengajukan gugatan perkara aquo, maka dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan aquo telah melewati batas waktu tenggang 5 ( lima ) tahun;
-
Bahwa atas dasar ketentuan
peraturan
pemerintah sebagaimana
tersebut diatas dan dikaitkan dengan adanya bukti telah melewati waktu 5 ( lima ) tahun, maka beralasan hukum menyatakan gugatan penggugat adalah telah daluarsa sehingga demi
hukum patut
dinyatakan tidak
dapat diterima ( Niet Onvanklijke Verklaard ); DALAM POKOK PERKARA -
Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI dengan ini membantah dengan tegas seluruh dalil –dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan mohon hal-hal yang telah diungkapkan didalam eksepsi secara mutatis – mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
-
Bahwa para tergugat sama sekali tidak dipecahkan mengetahui telah terjadinya jual beli yang dilakukan oleh Muid ( Almarhum) kepada Aminuddin (Almarhum) terhadap sebidang tanah seluas + 430 m2 dan diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Ismail Lingkungan VI, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai dengan batas – batas sebagai berikut : o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sri Ningsih : 36 m o Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Jl. Pertanian :15 m o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muid : 27 m o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milikk Muid : 11,90 m
-
Bahwa
tanah yang telah disebutkan diatas merupakan objek perkara
adalah masih milik para tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.666/Kelurahan Limau Mungkur Tahun 2004 atas nama Tergugat I s/d Tergugat V yang jumlah keseluruhannya seluas + 2.458 M2 ; -
Bahwa jika benar sebahagian tanah milik para Tergugat telah dijual sebelumnya, tentunya ada pihak–pihak yang merasa keberatan pada saat
Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 10 dari 37
proses balik nama dari Sertifikat hak milik atas nama Muid ke atas nama Tergugat I s/d Tergugat V; -
Bahwa berdasarkan seluruh dalil–dalil yang para Tergugat sampaikan diatas cukup menunjukkan proses peralihan dan pemindahan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 666/ Kelurahan Limau Mungkur keatas nama TergugatI s/d Tergugat V telah dilakukan sesuai dengan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, oleh karenanya adalah tidak berdasar jika penggugat mendalilkan tidak memiliki kekuasaan hukum mengikat ;
-
Bahwa Penggugat telah mengklaim perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI dapat di kwalitisir sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan Penggugat baik secara materiil maupun in materiil, yang harus dipertanggung jawabkan oleh para Tergugat, pernyataan tersebut diatas adalah tidak berdasarkan hukum sehingga merugikan Penggugat yang telah dirincikan didaam gugatan diatas haruslah dikesampingkan;
-
Bahwa dikarenakan dasar gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum, maka permohonan penggugat terhadap sita jaminan dalam perkara ini haruslah ditolak;
-
Bahwa uang paksa (dwangsoom) yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum maka permohonan penggugat terhadap uang paksa (dwangsoom) haruslah ditolak;
-
Bahwa begitu juga terhadap putusan perkara dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta
(Uit Voerbaar Bij Vorrad) walaupun ada
verzet, banding maupun kasasi, juga haruslah ditolak, dikarenakan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat; -
Bahwa dari seluruh dalil–dalil yang para Tergugat sampaikan diatas, nyatalah dalil dan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak benar maka patut dan berkenan kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
II. DALAM REKONPENSI - Bersama ini Tergugat I s/d Tergugat VI mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Penggugat dan untuk selanjutnya dalam gugatan Rekonpensi ini Tergugat I s/d Tergugat VI dalam konpensi akan disebut sebagai para Penggugat dalam Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Rekonpensi
Penggugat dr) dan Halaman 11 dari 37
Penggugat dalam
konpensi
akan (disebut sebagai
Tergugat
dalam
Rekonpensi ( Tergugat dr) adapun gugatan Rekonpensi diajukan dengan didasari alasan–alasan sebagai berikut : - Bahwa atas alasan–alasan
yang dikemukan
sebelumnya pada bagian
konpensi diatas adalah merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat
terpisahkan dalam posita gugatan Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulang kembali; - Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat dr uraikan pada bahagian konpensi bahwa para Penggugat dr adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangun rumah diatasnya seluas +430 m dan diatasnya berdiri bangunan rumah terletak dijalan Ismail Lingkungan VI, Kelurahan Limau Mungkur, Kec.Binjai Barat, Kota Binjai dengan batas–batas sebagai berikut: o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sri Ningsih : 36 m o Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Jl. Pertanian :15 m o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muid : 27 m o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milikk Muid : 11,90 m -
Bahwa tanah yang telah disebutkan diatas juga merupakan objek perkara dalam perkara ini adalah merupakan sebahagian dari milik para Penggugat dr yang luasnya seluruhnya adalah seluas 2.458 m berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 666/Kelurahan Limau Mungkur Tahun 2004 atas nama : o Hajjah Syamsiah(Penggugat I dr/TergugatI dk); o Rustinah (Penggugat II dr/Tergugat II dk ) o Juminah (Penggugat III dr/Tergugat III dk) o Selamat (Penggugat IV dr/Tergugat IV dk ) o Salbiah ( Penggugat V dr/Tergugat V dk )
-
Bahwa para Penggugat perkara
yang
pernah
dr tidak pernah tahu menahu terhadap objek dijual
Muid
(Almarhum)
kepada
Aminuddin
(Almarhum), namun secara hukum objek perkara dalam perkara ini adalah masih milik para Penggugat dr berdasarkan Sertifikat Hak Milik No : 666/ Kelurahan Limau Mungkur atas nama Penggugat I dr s/d Penggugat V dr; -
Bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk telah mengklaim objek perkara adalah milik Aminuddin( Almarhum) sehingga merupakan milik Tergugat dr/ Penggugat dk sebagai ahli waris Aminuddin (Almarhum) dan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut telah membuat malu dimata masyarakat dan sangat merugikan para Tergugat dk/para Penggugat dr
Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 12 dari 37
baik secara materil maupun in materiil maka perbuatan Tergugat dr/ Penggugat dk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; -
Bahwa adapun kerugian materiil yang ditimbulkan oleh Tergugat dr/ Penggugat dk adalah sebagai berikut :
-
Biaya honor advokat sebesar Rp. 30.000.000,-
-
Bahwa adapun kerugian inmateriil yang ditimbulkan tidaklah dapat dihitung secara pasti dengan uang, namun untuk mendekati rasa keadilan, mak dapat dihitung sebesarRp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah ) ;
-
Bahwa keseluruhan dari kerugian materiil dan inmateriil para Penggugat dr/Para Tergugat dk dapat dikalkulasikan seluruhnya adalah sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah );
-
Bahwa sangat berdasarkan hukum kiranya kerugian materiil dan kerugian in materiil sebesar Rp. 530.000.000,-(lima ratus tiga puluh juta rupiah) ini dapat dimintakan pertanggungjawabkan secara hukum kepada Tergugat dr/ Penggugat dk secara tunai dan seketika ;
-
Bahwa agar gugatan Rekonpensi dari para penggugat dr/para Tergugat dk tidak nihil maka diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta – harta yang dikuasai oleh Tergugat dr/ Penggugat dk yang akan dimohonkan kemudian ;
-
Bahwa ada dugaan bilamana putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
Tergugat dr/ Penggugat dk tidak mau
melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka sangat hukum terhadap Tergugat dr/
beralasan
Penggugat dk dikenakan uang paksa
(dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya bila Tergugat dr/ Penggugat dk lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -
Bahwa gugatan Rekonpensi itu cukup beralasan hukum serta didasari bukti–bukti yang otentik, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan yang akan diberikan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar bij Vorraad); Berdasarkan dalil–dalil gugatan Rekonpensi yang telah terurai diatas dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 13 dari 37
1. Mengabulkan gugatan rekonpensi para penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini; 3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No: 666/ Kelurahan Limau Mungkur tahun 2004 atas nama: a. Hajjah Syamsiah b. Rustinah c. Juminah d. Selamat e. Salbiah Adalah sah dan berkekuatan hukum 4. Menyatakan perbuatan Tergugat dr/ Penggugat dk mengklaim objek perkara adalah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum; 5. Menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk untuk membayar kepada para Penggugat dr / para Tergugat dk untuk kerugian materiil dan inmateriil sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah ) secara tunai dan seketika; 6. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsoom)
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap
harinya bila Penggugat dk/Tergugat dr lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap ; 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi; 8. Menghukum Tergugat dr / Penggugat dk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 9. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya; Jawaban Tergugat VII : I. DALAM EKSEPSI Setelah membaca dengan seksama gugatan PENGGUGAT yang diajukan dalam
perkara
a
quo,
TERGUGAT
Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
VII
berpendapat
bahwa
gugatan
Halaman 14 dari 37
PENGGUGAT mengandung obscure lebel dan error in persona seperti yang dijelaskan dibawah ini : A. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Mengandung Cacat Formil Obscure Libeli Karena Penggugat Tidak Dapat Menunjukan Dasar Hukum Atas Dalil Gugatan Perlawanan Mengacu pada dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 6 halaman 3 meminta kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT VII dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, faktanya PENGGUGAT dalam positanya sama sekali tidak pernah menunjukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VII. Hal ini jelas telah menunjukan bahwa gugatan tidak jelas (obscure libel). M. Yahya Harahap (vide buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cetakan Ke-enam, hal. 452) menegaskan sebagai berikut: “Sesuatu yang tidak dijelaskan dalam dalil gugatan, tidak dapat diterima dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Apalagi, kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan tidak dapat diterima”. Bertitik tolak dari fakta di atas, telah menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk obscuur libeli. Dengan demikian, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harus menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). B. GUGATAN A QUO MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI GEMIS AANHOEDARMIGHEID (SALAH PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT) Berpegang pada Gugatan PENGGUGAT pada pokoknya PENGGUGAT merasa dirugikan karena tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan atas objek sengketa kepada pihak manapun. PENGGUGAT mengakui bahwa terhadap objek tanah sengketa dalam perkara a quo pernah membeli dari Alm. Muid berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 594.4-0/AJB/1987 tanggal 20 Agustus 1987 A QUAD NON. Namun Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 15 dari 37
demikian, PENGGUGAT juga mengakui tidak pernah melakukan pengurusan mengenai hak kepemilikan kepada Kantor Badan Pertanahan Binjai. Faktanya, terhadap hak kepemilikan atas objek sengketa didasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 666/Limau Mungkur, kepemilikan atas tanah adalah milik dari ahli waris Bpk Muid yaitu: Hajjah Suamsiah (TERGUGAT I), Rustinah (TERGUGAT II), Juminah (TERGUGAT III), Selamat (TERGUGAT IV) dan Salbiah (TERGUGAT V). Bahwa SHM No. 666/Limau Mungkur saat ini telah menjadi agunan terkait dengan Perjanjian Kredit No: 001/F/805-P5/04/11 tanggal 20 April 2011 antara TERGUGAT VII dengan Sdr. Syamsuddin (TERGUGAT VI) berdasarkan Setifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 794/2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 130/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Sedangkan antara TERGUGAT VII sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT. Oleh karena itu, terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT nyata-nyata mengandung cacat error in persona dalam bentuk diskualifikasi gemis aanhoedarmigheid karena salah menarik TERGUGAT VII sebagai pihak dalam perkara a quo. C. DALAM POKOK PERKARA Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT VII menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan PENGGUGAT dalam tiap-tiap butir posita maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum. Terhadap jawaban-jawaban dan dalil-dalil yang akan TERGUGAT VII sampaikan maka bersama ini TERGUGAT VII mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai Yang Terhormat yang memeriksa perkara aquo untuk dapat mempertimbangkan dan jawaban-jawaban TERGUGAT VII, sebagai berikut : 1. Mohon Akta Dan Dicatat Dalam Berita Acara Sidang Mengenai Pengakuan PENGGUGAT Dalam Gugatan A Quo Berpegang pada Gugatan PENGGUGAT, jelas dan nyata PENGGUGAT mengakui mengenai bahwa objek tanah sengeketa dalam perkara a quo pernah dibeli oleh PENGGUGAT berdasarkan AJB No: 594.4-10/AJB/1987 Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 16 dari 37
tanggal 20 Agustus 1987 yang dibuat dihadapan Drs. Bulkoini harahap Camat Kecamatan Binjai Barat A QUAD NON (vide angka3 halaman 2 Gugatan). Namun demikian, faktanya PENGUGAT tidak pernah memproses hak kepemilikan atas tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan setempat. Sebaliknya PENGGUGAT sendiri telah mengetahui bahwa terhadap hak kepemilikan objek tanah dalam perkara a quo telah dilakukan proses sertipikat berdasarkan SHM No: 666/Limau Mungkur yang saat ini dimiliki ahli waris Bpk Muid yaitu: Hajjah Suamsiah (TERGUGAT I), Rustinah (TERGUGAT II), Juminah (TERGUGAT III), Selamat (TERGUGAT IV) dan Salbiah (TERGUGAT V) (vide angka 4 halaman 2 Gugatan). Atas pengakuan PENGGUGAT tersebut adalah bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata jo. Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg. Terhadap dalil yang diakui PENGGUGAT tersebut tidak perlu dibuktikan lagi secara hukum karena telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan merupakan salah satu persangkaan undang-undang (vide: Pasal 1925 Jo. Pasal 1921 KUHPerdata dan vide: Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH, halaman 728 huruf b tentang Nilai Kekuatan Pembuktian dan vide: Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, halaman 80-81). Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974). Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti (Putusan Mahkamah Agung RI Bo. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971). 2. Berdasarkan Fakta Bahwa Dasar Kepemilikan SHM No: 666/Limau Mungkur Bersumber Bekas SHM No: 559/Limau Mungkur Bukan SHM No: 197/Limau Mungkur Mengacu pada dalil Gugatan PENGGUGAT mendalilkan bahwa SHM No: 666/Limau Mungkur merupakan perubahan dari SHM No. 197 (vide angka 3 halaman 2 Gugatan). Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT VII menolak secara tegas karena berdasarkan dokumen SHM No. 666/Limau Mungkur Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 17 dari 37
jelas perolehan hak milik dari SHM No. 559/Limau Mungkur yang Surat Ukurnya merupakan pemecahan dari Surat Ukur No. 27/L.Mungkur/2001 tanggal 12-10-2001. Oleh karena itu, dalil PENGGUGAT yang menyatakan merasa mempunyai hak atas tanah seluas 430 m2 (empat ratus tiga puluh meter per segi) yang diperoleh berdasarkan jual beli sebagian dari SHM No. 197/Limau Mungkur adalah mengada-ngada karena dapat dibuktikan berdasarkan SHM No. 666/Limau Mungkur peroleh hak kepemilikan berdasarkan SHM No. 559/Limau Mungkur bukan SHM No. 197/Limau Mungkur. Oleh karena itu, dalil PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. 3. TERGUGAT VII Menolak Secara Tegas Yang Menyatakan Bahwa Tergugat VII Seolah-olah Terlibat Untuk Bekerjasama Dengan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI Dalam Proses Pengajuan Hak Milik Atas SHM No. 666/Limau Mungkur Berdasarkan dalil PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT VII seolah-olah terlibat untuk bekerjasama dengan TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI dalam proses pengajuan hak milik atas SHM No. 666/Limau Mungkur (vide angka 5 halaman 2 sd. 3 Gugatan). Terkait dengan dalil PENGGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT VII menolak secara tegas karena dalam proses pengajuan hak milik TERGUGAT I, II, III, IV, V dan VI sepenuhnya dilakukan di luar sepengetahuan TERGUGAT VII. Lagi pula, TERGUGAT VII sebagai lembaga perbankan sama sekali tidak mempunyai kepentingan dalam mengurus proses hak milik atas objek tanah sengketa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah diatur secara jelas pihak-pihak yang dapat melakukan proses hak milik atas suatu tanah. TERGUGAT VII hanya mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT VI selaku debitur yang menerima fasilitas kredit sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit No: 001/F/805-P5/04/11 tanggal 20 April 2011. Dengan demikian jelas dan nyata dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT VII seolah-olah terlibat dalam proses hak milik atas SHM No.
Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 18 dari 37
666/Limau Mungkur adalah mengada-ngada dan sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. 4. TERGUGAT VII Merupakan Kreditur Yang Memiliki Hak Preferen Atas Objek Tanah Perkara A Quo Majelis Hakim yang terhormat, TERGUGAT VII perlu sampaikan bahwa terhadap objek tanah yang dipersengketakan dalam perkara a quo merupakan agunan kredit sebagai jaminan pelunasan kredit dari TERGUGAT VI berdasarkan Perjanjian Kredit No: 001/F/805-P5/04/11 tanggal 20 April 2011. Alas hak terhadap agunan kredit yang diperoleh TERGUGAT VII dari TERGUGAT VI telah memenuhi seluruh ketentuan yang diatur peraturan perundang-undangan. Tidak terkecuali, terhadap agunan kredit yang telah pula dibebani dengan Hak Tanggungan dengan peringkat pertama kepada TERGUGAT VII sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 749/2011 dengan nilai pelunasan piutang hingga sebesar Rp 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah). Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (“Undang-undang Hak Tanggungan) dinyatakan sebagai berikut: ”Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Penjelasan pasal 6 menyatakan bahwa : ”Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan
diutamakan yang dipunyai oleh
pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan
melalui pelelangan
umum tanpa memerlukan
persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan ...” Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 19 dari 37
Selanjutnya berdasarkan ketentuan
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak
Tanggungan dinyatakan bahwa : Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan : a) Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b) Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor lainnya. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas fakta dan dasar hukum tersebut diatas, TERGUGAT VII sebagai pemegang preferece secara yuridis berhak untuk melakukan eksekusi lelang jaminan Hak Tanggungan terhadap objek agunan kredit dalam perkara a quo. Faktanya, ternyata TERGUGAT VI tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar
angsurannya
sesuai
dengan
Jadwal
Angsuran.
Sehingga
TERGUGAT I berupaya untuk mengingatkan TERGUGAT VI dengan cara menyampaikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III. Faktanya, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III ternyata TERGUGAT VI tidak juga menunjukan itikad baiknya untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Berdasarkan penjelasan TERGUGAT VII di atas, maka dan terbukti TERGUGAT VI telah Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Jadwal Angsuran dan Perjanjian Kredit a quo. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 8.1 Perjanjian Kredit tentang Jaminan Atas Pemberian Kredit yaitu TERGUGAT VII Berhak dan berwenang menjalankan hak dan wewenangnya atas jaminan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan SHM No. 666/Limau Mungkur yang terletak di Jl. Ismail Kelurahan Limau Mungkir Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara. 5. PENGGUGAT Sama Sekali Tidak Dapat Membuktikan Unsur-Unsurnya Perbuatan Melawan Hukum
Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT VII
Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 20 dari 37
Mengacu pada dalil gugatan a quo, PENGGUGAT menyatakan bahwa antara TERGUGAT VII dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide angka 6 halaman 3 Gugatan). Namun demikian, PENGGUGAT sama sekali tidak dapat membuktikan unsur-unsurnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat i berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur Onrechtmatige Daad yang oleh beberapa ahli diterjemahkan sebagai “Perbuatan Melawan Hukum atau Perbuatan Melanggar Hukum” didalam prakteknya dapat bersifat aktif bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan bersifat pasif berarti bahwa seseorang itu tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya menimbulkan kerugian-kerugian pada orang lain. Suatu perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikan unsur-unsurnya, apabila unsur-unsurnya tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Adapun unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata itu menurut doktrin sebagai berikut; 1. Ada perbuatan melawan hukum, yang terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. 2. Melanggar hak subyektif orang lain yang merupakan suatu hak/ kewenangan khusus yang diberikan/dijamin hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya, seperti hak perorangan atas kebebasan, kehormatan, nama baik dan lain-lain atau hak perorangan atas harta kekayaan. 3. Ada kesalahan (Schuld), yang dapat berupa kealpaan (onachtzaamheid) dan atau kesengajaan. 4. Ada Kerugian. 5. Adanya hubungan causal (timbal balik) antara unsur-unsur dimaksud. Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata, TERGUGAT VII sama tidak melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 21 dari 37
karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT. 6. TERGUGAT I Selaku Kreditur Adalah Pihak Yang Paling Dirugikan dalam Perkara A Quo; Mengacu
pada dalil PENGGUGAT sampaikan bahwa
dirinya
telah
mengalami kerugian materiil dan imateriil dalam perkara a quo (vide angka 6 halaman 3 Gugatan). Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT VII menolak secara tegas karena : a. Seluruh tindakan TERGUGAT VII dengan TERGUGAT VI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak terkecuali terhadap objek jaminan kredit yang dipegang oleh TERGUGAT VII; b. Akibat tindakan TERGUGAT VI lah yang tidak dapat membayar tunggakan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi TERGUGAT VII, setidaknya nilai kerugian yang dialami berdasarkan data sistem Loan Inquiry atas nama TERGUGAT VI adalah sebesar Rp.877.511.689,38 (Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh delapan rupiah dengan perincian sebagai berikut: -
Hutang Pokok sebesar Rp. 429.204.449,08
-
Denda sebesar Rp. 288.529.158,59
-
Bunga sebesar Rp. 159.778.081,71
Berdasarkan penjelasan TERGUGAT VII di atas, terbukti bahwa TERGUGAT VII selaku kreditur adalah pihak yang paling dirugikan dalam perkara a quo. 7. Objek Jaminan Yang Dimohonkan Sita Jaminan (Consevatoir Beslaag) Oleh PENGGUGAT Merupakan Obyek Jaminan Pelunasan Yang Telah Dibebani Hak Tanggungan. Mengacu pada dalil Gugatan a quo, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan SHM No. 666/Limau Mungkur yang terletak di Jl. Ismail Kelurahan Limau Mungkir Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara dan telah dibebani dengan
Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 22 dari 37
Hak Tanggungan sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 749/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Binjai. Pengajuan sita jaminan tidak mempunyai alasan yang dibenarkan oleh peraturan Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv karena : 1) PENGGUGAT tidak dapat menunjukan fakta adanya indikasi TERGUGAT VII akan menggelapkan atau mengasingkan jaminan kredit; 2) Seluruh jaminan kredit milik TERGUGAT VI telah dibebani dengan jaminan Hak Tanggungan sehingga TERGUGAT VII secara yuridis berkedudukan
sebagai
kreditur
preferen
atas
pelunasan
hutang
TERGUGAT VI. 8. Tergugat Membantah Dengan Tegas Dalil Penggugat Pada Halaman 3 point 11 Karena Permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (Dwangsom), Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Bahwa Tergugat VII menolak dalil gugatan pada angka 8 halaman 3 yang mendalilkan mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas setiap keterlambatan pemenuhan pelaksanaan putusan dalam perkara a quo. Permintaan PENGGUGAT tersebut di atas secara yuridis tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut : a. Putusan MA No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, yang menyatakan bahwa lembaga hukum uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat. b. Putusan MA No.486K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971 serta No.307 K /Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Uang Paksa (dwangsom) hanya mungkin dimintakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang”. Bahwa untuk lebih menjamin terlindunginya hak-hak dan atau kepentingankepentingan TERGUGAT VII selaku pihak Kreditur yang beritikad baik “ te goeder
throuw”
dengan
telah
memberikan
fasilitas
kredit
kepada
TERGUGAT VI maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat dan sederhana “justice denied is Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 23 dari 37
justice delayed” maka TERGUGAT VII mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Negeri Binjai Pemeriksa perkara a quo agar menolak atau setidaktidaknya tidak menerima gugatan Penggugat. Demikian Jawaban TERGUGAT VII menanggapi Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara No. 22/PDT.G/2014/PN.BJ, yang semuanya mempunyai dasar hukum yang didukung dengan fakta-fakta yang benar. Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi TERGUGAT VII meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT VII sebagai Kreditur yang beritikad baik yang dilindungi hak-haknya secara hukum; 3. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk selebihnya; 4. Menolak permohon Sita Jaminan (conservatoir beslag ) PENGGUGAT; 5. Menolak permohonan uang paksa (dwangsom) PENGGUGAT; 6. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa penjualan atas obyek Hak Tanggungan melalui lelang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT VII adalah sah secara hukum; 7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara; Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 02 Desember 2014 Nomor
:
22/Pdt.G/2014/PN.BJ
atas
gugatan
Penggugat
yang
amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; DALAM KONVENSI Dalam eksepsi
Menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VII untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; 2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Jual Beli No. 594.410/AJB/1987 pada tanggal 20 Agustus 1987 dihadapan Drs. Bulkoini Harahap Camat Kecamatan Binjai Barat sebagai Pejabat Pembuat Akta Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 24 dari 37
Tanah untuk wilayah Kecamatan Binjai Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai sebagaimana tertuang dalam akta a quo dengan alas hak Hak Milik No. 197 ; 3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 666 diterbitkan tanggal 7-6-2004 yang telah dibebankan dengan hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 130/2011, tanggal 18-08-2011, yang diperbuat oleh Intes Nurliana, SH, MKn PPAT Kota Binjai dengan HT No. 749/2011 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ; 4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ; 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; DALAM REKONVENSI
Menolak gugatan Penggugat I s/d VI dalam rekonvensi /Tergugat I s/d VI Konvensi ;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII dalam Konvensi/Penggugat I s/d VI
dalam
Rekonvensi
untuk
membayar
biaya
perkara
sebesar
Rp.2.489.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); Membaca relas pemberitahuan isi putusan kepada Penggugat tanggal 11 Desember 2014 dan relas pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat VII tanggal 11 Desember 2014; Membaca, akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Tergugat VII / Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai tanggal 02 Desember 2014 Nomor:22/Pdt.G/2014/PN.BJ untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding ; Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 25 dari 37
Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I. II.III.IV.V.VI / Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI; Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat VII / Pembanding tertanggal 05 Januari 2015 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 08 Januari 2015 dan kepada Tergugat I,II,III,IV,V,VI/Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI pada tanggal 08 Januari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut: 1. Pertimbangan kepemilikan
dan SHM
putusan
Judex
No.666/Limau
Factie Mungkur
yang
menyatakan
bersumber
dari
dasar SHM
No.197/Limau Mungkur adalah keliru, karena sesuai dengan bukti T.VII-16 dasar kepemilikan SHM No.666/Limau Mungkur Bersumber dari SHM No.559/Limau Mungkur ; 2. Pertimbangan
Judex
mempertimbangkan
Factie Bukti
Pengadilan
Kepemilikan
Negeri
Binjai
berdasarkan
yang
AJB
hanya
No.594.4-
10/AJB/1987 tanggal 20 Agustus 1987 bertentangan dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) UUNo.5 tahun 1960 jo Pasal 32 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 dan fakta-fakta yang tertuang dalam SHM No.666/Limau Mungkur (T.VII-16); 3. Putusan angka 3 Judex Factie Pengadilan Negeri Binjai bertentangan dengan Pertimbangan Judex Factie halaman 49 pragraf kelima; 4. Putusan angka 3 judex factie Pengadilan Negeri Binjai yang menghilangkan Hak Kepemilikan Turut Terbanding I sampai dengan Turut terbanding V dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat V bertentangan dengan Pasal 27 UU No.5 tahun 1960; 5. Judex Factie dalam Pertimbangan dan Putusannya tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.7 tahun 2012, karena mengesampingkan Hak Pemohon Banding dahulu Tergugat VII sebagai pemegang hak tanggungan ; “Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilidungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak” Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 26 dari 37
6. Pemohon Banding dahulu Tergugat VII membantah pertimbangan dan Putusan judex factie yang menyatakan permohon banding dahulu Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena judex factie tidak memperhatikan apakah benar tindakan pemohon banding dahulu Tergugat VII memenuhi unsur-unsurnya Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata; Oleh karena itu cukup dasar dan alasan Pemohon Banding dahulu Tergugat VII meminta kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Sumatera utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan menerima permohonan banding Pemohon Banding dahulu Tergugat VII; 2. Membatalkan
dan
selanjutnya
mengambil
alih
putusan
perkara
No.22/Pdt.G/2014/PN.BJ; 3. Menyatakan secara hukum Pemohon Banding dahulu Tergugat VII sebagai kreditur yang beritikad baik yang dilindungi hak-haknya secara hukum; 4. Menyatakan Akta Jual Beli No.594.4-10/AJB/1987 pada tanggal 20 Agustus 1987 dihadapan Drs.Bulkoni Harahap Camat Kecamatan Binjai Barat sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah untuk wilayah Kecamatan Binjai Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai sebagaimana tertuang dalam akta a quo dengan alas Hak Milik No.197 adalah tidak sah ; 5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.666 diterbitkan tanggal 7-6-2004 yang telah dibebankan dengan hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.130/2011 tanggal 18-8-2011 yang diperbuat oleh Intes Nurliana,SH,MKn PPAT Kota Binjai dengan HT No.749/2011 memiliki kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan perbuatan adalah Pemohon Banding dahulu Tergugat VII tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad); 7. Menghukum Termohon Banding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sampai dengan tingkat banding; Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 19 Januati 2015 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal .22 Januari 2015 kepada pihak Tergugat VII / Pembanding dan kepada Tegugat I, II,
Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 27 dari 37
III, IV, V,VI/Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI pada tanggal 23 Januari 2015 yang pada pokoknya menemukakan hal-halsebagaiberikut: -
Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah seluas 430 m2 (empat ratus tigapuluh meter persegi) dan diatasnya berdiri bangunan rumah terletak di Jalan Ismail Lingkungan VI Kelurahan Limau Mungkur kecamatgan Binjai Barat Kota Binjai adalah milim yang sah dari Alm.Aminusddin dan perbuatan yang dilaukan Terugat I s/d VI mejadikan tanah milik Alm.Aminuddin tersegut sebagai bagian agunan hugang-hutang kepada tergugat VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
-
Bahwa
atas
objek
sengketa
tersebut
doatas
Terbanding/Penggugat
mengajukan alat bukti surat berupa Akgta Jual beli No.594.4-10/AJB/1987 padatanggal 20 Agustus dihadapan Drs.Bulkoini Harahap Camat Kecamatan Binjai Bafrat sebaga Pejabag Pembuat Akte Tanah untuk wilayah Kecamatan Binjai Barat Kotamadya Daerah II Binjai sebagaimana tertuang dalam akta aquo dengan alas hak milik No;197dengamn demikian Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya hal ini tertuang dalam pertimbanganya Judex Factie tingkat pertama pada halaman 49 yakni :”Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek perkara adalah milik dari orang tuanya Penggugat yang sah yang telah dibeli dari orang tua Tergugat I s/d V berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4-10/AJB/1987 pada tanggal 20 Agustus 1987” ; -
Bahwa Pengadilan Judex Factie tingkat perertama telah tepat dan benar dalam menerapkan pembuktian dengan mempertimbangkan alat bukti suratberupa Akta Jual beli No.594.4-10/AJB/1987 pada tanggal 20 Agustus 1987 ;
-
Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas Terbanding/Penggugat sependapat
dengan putusan judex factie tingkat pertama, demikian juga
pertimbangan hukumnya pada halaman 49 dan 50m Tergugat-Tergugat melakukan hutang-piutang telah merugikan Penggugast/Terbanding ; -
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara didalam memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding memutuskan : 1) Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat VII;
Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 28 dari 37
2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai No:22/Pdt.G/2014/PN.BJ tanggal 02 Desember 2015 ; 3) Menghukum Pembanding/Tergugst VIIungtuk membayar biaya perkara yang timbul sampai denan tingkat banding ; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:22/Pdt.G/2014/PN.BJ jo No.11/Pdt.Bdg/2014/PN.Bnj yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai telah memberitahukan masing-masing kepada pihak Tergugat VII / Pembanding tanggal 16 Januari 2015, kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 31 Desember 2014 dan kepada Tergugat I,II,III,IV,V,VI/Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI pada tanggal 31 Desember 2014 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat VII / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 02 Desember 2014 Nomor :22/Pdt.G/2014/PN.BJ,
Memori
banding
yang
diajukan
oleh
Tergugat
VII/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, berpendapat sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding didalam surat gugatnya mendalilkan Alm.Aminuddin, orang tua dari Penggugat/Terbanding telah membeli sebidang tanah seluas 430 m2 dari
Alm. Muid pada tahun 1987
dengan Akta Jual Beli No.594.4-10/AJB/1987 dihadapan Drs.Balkoini Harahap Camat Kepala Wilayah Kecamatan Binjai Barat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Binjai Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai dengan dilampiri Surat Keterangan Nomor:42/500/1987 ditandatangani oleh Lurah/ Kepala Desa Bandar Sinembah Kecamatan Binjai Barat Kotamadya Binjai bernama Hermaini Nasution yang menerangkan bahwa persil tanah hak Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 29 dari 37
milik terletak di dalam Desa Bandar Sinembah Kecamatan Binjai Barat Kotamadya Binjai menurut Sertifikat tanggal 9 Maret 1982 tertulis atas nama Muid luas 430 M2 dengan batas-batas :Sebelah Utara dengan Tanah Milik Sri Ningsih 36 m, Sebelah Timur dengan parit Jln.Pertamina 15 m, Sebelah Selatan dengan tanah milik Muid 27 m, Sebelah Barat dengan tanah milik Muid 11,9 m, dan diatas bidang tanah tersebut berdiri sebuah bangunan tempat tinggal, surat keterangan mana diketahui oleh Camat/Kepala wilayah Kecamatan Binjai Barat Drs.Bulkoini Harahap NIP.010042995 ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Keterangan Kepala Desa Bandar Senembah yang menjadi lampiran Akta Jual Beli
(Bukti P-1)
bahwa diatas persil tanah yang dibeli oleh Alm.Aminuddin dari Alm.Muid pada tahun 1987 tersebut telah berdiri sebuah bangunan tempat tinggal/rumah, dimana menurut saksi dari Penggugat bernama Djamaluddin lahir tahun 1950 bertempat tinggal disebelah tanah terperkara sejak tahun 1985 dan mengetahui bahwa diatas tanah terperkara ada sebuah bangunan rumah, dimana orang tua Tergugat I,II,III,IV,V/Turut Terbanding I,II,III,IV,V
bernama Muid menempati
rumah tersebut sejak tahun 1985 dan yang memiliki tanah tersebut adalah orang tua dari Tergugat I,II,III,IV,V/Turut Terbanding bernama Pak MUID tersebut dan selanjutnya rumah tersebut ditempati oleh Alm.Aminuddin dan sampai sekarang diteruskan oleh Penggugat/Terbanding sebagai salah satu ahkli waris dari Alm Aminuddin; Menimbang, bahwa juga saksi dari Penggugat/Terbanding bernama Waginem, lahir tahun 1962, dibawah sumpah menerangkan bahwa dirinya bertempat tinggal disebelah tanah terperkara, mengetahui ditanah terperkara berdiri sebuah rumah kepunyaan dari Pak Muid orang tua dari Tergugat I s/d V/Turut Terbanding I s/d V, saksi tidak pernah mengetahui antara Alm.Pak Muid dengan Alm.Aminuddin terjadi transaksi jual-beli atas tanah dan rumah terperkara, namun saksi mengetahui bahwa rumah tersebut telah ditempati oleh Alm.Aminuddin orang tua Penggugat/Terbanding sejak tahun1985 dan Alm.Pak Muid tidak pernah merasa keberatan Alm.Aminuddin tinggal di rumah tersebut.; Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat oleh majelis hakim tingkat pertama pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014, hasil pemeriksaan adalah: tanah terperkara berbatas : Utara dengan tanah Sri Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 30 dari 37
Ningsih, dengan panjang 36 m, Timur dengan parit jalan dulunya jalan pertanian sekarang jalan Ismail lebar 15m, Selatan dengan tanah milik MUID dengan panjang 27 m, Barat dengan tanah Muid lebar 11,90 m ; Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 Aminuddin umur 50 tahun bertempat tinggal di jalan Pertanian Desa Bandar Senembah dengan surat tanggal 29 Oktober 1987 kepada Walikotamadya KDH Tingkat II Binjai telah mengajukan Permohonan Surat Izin Bangunan menambah dapur/teras dan pagar rumah yang ditempatinya terletak di Dusun III Desa bandar Senembah dan selanjutnya sesuai bukti P-3 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Binjai dengan surat No.503.648-164 Tahun 1988 telah memberikan izin kepada Aminuddin untuk menambah luas bangunan bagian belakang seluas 54 m2; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan diatas telah memperlihatkan bahwa tanah terperkara berikut rumah yang ada diatasnya telah ditempati oleh Alm.Aminuddin yakni orang tua dari Penggugat/Terbanding sejak tahun 1987 sejak terjadi perjanjian Jual Beli atas tanah tersebut dihadapan Drs. Bulkoini Harahap Camat PPAT Wilayah Kecamatan Binjai Barat, Kotamadya Binjai, dan bahkan dengan seizin dari Pemerintah Kotamadya Binjai Aminuddin telah menambah luas bangunan belakang rumah yang dibelinya dari Muid tersebut; Menimbang, bahwa Akta Jual Beli No.594.4-10/AJB/1987 tanggal 20 Agustus
1987
tersebut
oleh
Alm.Aminuddin
maupun
oleh
Penggugat/
Terbanding belum pernah ditingkatkan untuk diterbitkan sertifikat hak milik, namun ternyata kemudian sertifikat tanah hak milik peninggalan almarhum Muid telah beralih menjadi atas nama para ahli waris dari Alm.Muid yakni Tergugat I s/d V/Turut terbanding I s/d V menjadi nomor :666/Limau Mungkur luas 2458 M2, tanpa mengurangkan/mengeluarkan terlebih dahulu dari bidang tanah dimaksud tanah yang telah dijual oleh Alm.Muid kepada Alm.Aminuddin seluas 430 m2 tersebut, atau dengan kata lain oleh karena atas tanah yang dibeli oleh Alm.Aminuddin belum diterbitkan sertifikat sehingga tanah tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor:594.4-10/AJB/1987 tanggal 20 Agustus 1987 seluas 430 m2 tersebut
masih
tetap
terus
terbawa
kedalam
sertifikat
Hak
Milik
Nomor:666/Limau Mungkur atas nama para Tergugat I s/d V/Turut terbanding I s/d V sebagai para ahli waris dari Alm. Muid tersebut ; Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 31 dari 37
Menimbang, bahwa setelah Alm.Muid orang tua dari Tergugat I s/d V/Turut Terbanding I s/d V meninggal dunia oleh Tergugat VI/Turut terbanding VI yang merupakan anak kandung dari Tergugat I/Turut Terbanding I, tanah dalam sertifikat Hak Milik No.666/Limau Mungkur diagunkan ke Bank Pundi Indonesia Cabang Binjai (Tergugat VII/Pembanding) dan oleh karena pembayaran macet dan tidak mampu membayar pinjaman berikut bunga dan denda, sehingga tanah tersdebut dalam Sdrtifikat Hak Milik No.666/Limau Mungkur tersebut dilelang oleh Bank
Pundi Indonesia Cabang Binjai/Tergugat VII/Pembanding sesuai
dengan hak yang ada padanya sebagai pemegang Hak Tanggungan Nomor:130/2011 tanggal 18-8-2011 diperbuat oleh Intes Nurliana,Sh,MKn PPAT Kota Binjai dengan HT.No.749/2011 sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No.666/Limau Mungkur tanggal 07-06-2004; Menimbang,
bahwa
majelis
hakim
tingkat
banding
perlu
mempertimbangkan bahwa yang berhutang kepada Bank Pundi Indonesia Cabang Binjai/Tergugat VII/Pembanding adalah Tergugat VI/Turut Terbanding VI dengan jaminan dari Tergugat I s/d V /Turut Terbanding I s/d V sebagai pemilik sertifikat
Hak
Milik
Nomor.666/Limau
Mungkur,
sementara
Penggugat/Terbanding tidak turut didalam perjanjian hutang piutang antara Tergugat VII/Pembanding dengan Tergugat I s/d Tergugat VI/Turut Terbanding I s/d VI, sehingga Penggugat/Terbanding sudah selayaknya tidak turut diikut sertakan menanggung hutang dari para Tergugat/para Turut Terbanding, sehingga dengan demikian tanah milik dari Penggugat/Terbanding tidak seharusnya turut menjadi tanggungan hutang dari Tergugat I s/d VI / Turut Terbanding I s/d VI, oleh karenanya maka tanah milik Penggugat/Terbanding yang telah dibeli dari Alm. Muid / orang tua dari Tergugat I s/d V/Para Turut Terbanding harus dikeluarkan dari tanah yang diagunkan oleh Tergugat I s/d VI /Para Turut Terbanding I s/d VI kepada Bank Pundi Indonesia Cabang Binjai/Tergugat VII/Pembanding ; Menimbang, bahwa sertifikat Hak Milik No.666/Limau Mungkur diterbitkan tanggal 7-6-2004 yang telah dibebankan dengan hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.130/2011 tanggal 18-8-2011 yang diperbuat
oleh
Intes
Nurliana,SH,MKn
PPAT
Kota
Binjai
dengan
HT.No.749/2011, maka oleh karena didalam Sertifikat Hak Milik No.666/Limau Mungkur
tersebut
masih
terdapat
Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
hak
orang
lain
yakni
hak
dari
Halaman 32 dari 37
Penggugat/Terbanding yang tidak selayaknya diikut sertakan menanggung hutang dari Tergugat I s/d VI / Turut Terbanding I s/d VI kepada Tergugat VII/Pembanding, maka sudah tepat dan adil menurut hukum
bilamana Hak
Tanggungan No.130/2011 tanggal 18-8-2011 yang dimiliki oleh Tergugat VII/Pembanding tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai tanah
milik
Penggugat
tersebut
dalam
Akta
Jual
Beli
No.594.4-
10/AJB/1987tanggal 20 Agustus 1987 ; Menimbang, bahwa mengenai penulisan Nomor sertifikat hak milik asal pembelian dari Alm.Aminuddin yang tertulis No.197, perlu majerlis hakim pengadilan tingkat banding mempertimbangkan, bahwa selama proses perkara ini berlanjut baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari bukti surat tidak pernah terungkap bahwa Alm. Muid mempunyai/memiliki bidang tanah ditempat lain yang bernomor 197, dan anak-anak/akhli waris dari Alm.Muid sejak almarhum Muid masih hidup adalah tetap tinggal di atas tanah yang sekarang dijadikan agunan hak tanggungan, dan sebagian dari tanah tersebut yang telah dijual oleh Alm. Muid sebagai pemiliknya kepada Alm.Aminuddin adalah dilakukan dihadapan PPAT dengan secara terang dan tunai, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah yhang dijual oleh Alm.Muid kepada Alm.Aminuddin adalah tanah sengketa dalam perkara ini, dan sebagaimana ketentuan dari peraturan pertanahan dalam UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang disanir dari hukum adat yang berlaku di indonesia, bahwa pertjanjian jual beli tanah apabila dilakukan secara terang dan tunai dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu maka perjanjian jual beli tersebut sah adanya dan sejak ditutup perjanjian maka hak milik telah beralih dari penjual kepada pembeli, dan tidak ada aturan yang menyatakan bahwa bilamana Akte Jual Beli di PPAT tidak ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik maka hak yang timbul dari akta jual beli akan hapus ; Menimbang, bahwa oleh karena bidang tanah yang dibeli oleh Alm.Aminuddin terbawa kedalam Sertifikat Hak Milik No.666/Limau Mungkur yang selanjutnya oleh Terbgugat I s/d VI/Turut Terbanding I s/d VI dijadikan jaminan hutang mereka atau diagunkan ke pada Tergugat VII/Pembanding, maka oleh karena Penggugat/Terbanding sebagai akhli waris dari Alm. Aminuddin yang berhak atas tanah seluas 430 m2 yang sudah beralih kepemilikannya dari Alm.Muid kepada Alm.Aminuddin, maka sebidang tanah Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 33 dari 37
tersebut harus dikeluarkan dari kepemilkan Tergugat I s/d V / Para turut Tebanding sebagai ahli waris dari Alm.Muid termaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:666/Limau
Mungkur,
sehingga
sepanjang
tanah
milik
dari
Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris Alm. Aminuddin tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor:594.4-10/AJB/1987 tanggal 20 Agustus 1987 tidak dapat turut dibebankan hak tanggungan Nomor:130/2011 tanggal 18-8-2011 diperbuat oleh Intes Nurlina,SH,MKn PPAT Kota Binjai dengan HT No.749/2011 sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No.666/Limau Mungkur tanggal 7-6-2004 yang diperbuat oleh Tergugat I s/d VI/Para Turut Terbanding dengan Tergugat VII/Pembanding tersebut, karena yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Tergugat I s/d VI / Para Turut Terbanding kepada Tergugat VII/Pembanding hanyalah tanah yang sah mejadi hak miliknya saja, tidak dapat menjadikan hak milik orang lain sebagai jaminan hutangnya kecuali atas persetujuan dari pemilik hak; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya nomor: 22/Pdt.G/2014/PN.BJ tanggal 02 Desember 2014 yang menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI /Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII/Pembanding untuk
seluruhnya,
Konvensi/Terbanding
Mengabulkan untuk
sebagian
Gugatan dan
Penggugat
Menolak
Gugat
Dalam Penggugat
I,II,III,IV,V,VI dalam Rekonvensi/Tergugat I,II,III,IV,V,VI dalam Konvensi/Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karenanya dambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pertimbangan mengenai amar putusan point ke-3 perlu diperbaiki sehingga berbunyi “Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 666/Limau Mungkur diterbitkan tanggal 7-6-2004 yang telah dibebankan dengan hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 130/2011, tanggal 18-08-2011, yang diperbuat oleh Intes Nurliana, SH, MKn PPAT Kota Binjai dengan HT No. 749/2011 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai tanah milik Penggugat dalam Akta Jual Beli No. 594.410/AJB/1987 pada tanggal 20 Agustus 1987 dihadapan Drs. Bulkoini Harahap
Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 34 dari 37
Camat Kecamatan Binjai Barat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Binjai Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai; Menimbang, bahwa berasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan
Negeri
22/Pdt.G/2014/PN.BJ
Binjai perlu
tanggal diperbaiki
02
Desember
sehingga
2014
selengkapnya
nomor: berbunyi
sebagaimana amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa Tergugat VII/Pembanding, Tergugat I s/d VI / Turut Terbanding I s/d VI tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman), No.02 Tahun 1986 jo UU No.04 tahun 2004 jo UU 49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) serta RBG ; MENGADILI -
Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat VII;
-
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Binjai Tanggal 02 Desember 2014 Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN.BJ sepanjang mengenai amar putusan poin ke tiga dalam pokok perkara, sedangkan amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; DALAM KONVENSI I.
DALAM EKSEPSI: -
Menolak
Eksepsi
Tergugat
I,II,III,IV,V,VI/Turut
Terbanding
I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII/Pembanding untuk seluruhnya ; II.
DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian; 2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Akta Jual Beli No. 594.4-10/AJB/1987 pada tanggal 20 Agustus 1987 dihadapan Drs. Bulkoini Harahap Camat Kecamatan Binjai Barat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Binjai Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai sebagaimana tertuang dalam akta a quo dengan alas hak Hak Milik No. 197 ;
Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 35 dari 37
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 666/Limau Mungkur diterbitkan tanggal 7-6-2004 yang telah dibebankan dengan hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 130/2011, tanggal 18-08-2011, yang diperbuat oleh Intes Nurliana, SH, MKn PPAT Kota Binjai dengan HT No. 749/2011 tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat
sepanjang
Penggugat/Terbanding
dalam
mengenai
Akta
Jual
tanah
Beli
No.
milik 594.4-
10/AJB/1987 pada tanggal 20 Agustus 1987 dihadapan Drs. Bulkoini Harahap Camat Kecamatan Binjai Barat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Binjai Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai; 4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII/Pembanding adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ; 5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya ; DALAM REKONVENSI
Menolak gugatan Penggugat I.II,III,IV,V,VI dalam Rekonvensi /Tergugat I,II,III,IV,V,VI dalam Konvensi/Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI ;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Menghukum
Tergugat
I,II,III,IV,V,VI
dalam
Konvensi/
Penggugat I,II,III,IV,V,VI dalam Rekonvensi/Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat VII dalam Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 25 JUNI 2015 oleh kami Hj.WAGIAH ASTUTI,SH selaku Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan
ABDUL
FATTAH,SH,MH
masing-masing
sebagai
Hakim
Anggota
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2015 Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 07 JULI 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 36 dari 37
tersebut
dengan
dihadiri
Hakim-hakim
Anggota,
serta
PANGGABEAN
RAMBE,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; Hakim Anggota :
Hakim Ketua :
Dto
dto
1. YANSEN PASARIBU,SH
Hj. WAGIAH ASTUTI,SH
dto 2. ABDUL FATTAH,SH,MH
Panitera Pengganti :
dto
PANGGABEAN RAMBE,SH
Rincian biaya perkara: - Meterai - Redaksi - Pemberkasan Jumlah
: Rp. 6.000,: Rp. 5.000,: Rp.139.000,: Rp.150.000.-
Putusan Nomor:124/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 37 dari 37
