KATA PENGANTAR. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta K E T U A, ISTIWIBOWO, SH.MH NIP

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi kewajiban dan sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden

No. 7 Tahun 1999 tentang Lapoaran Akuntabilitas Instansi

Pemerintah, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan Penyusunan LAKIP tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013. Hal ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I No.676-1/SEK/KU.01/12/2012 Tanggal 20 Desember 2012 Tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013. Akhirnya dengan mengucapkan puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2013 sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu “ Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang agung “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta K E T U A,

ISTIWIBOWO, SH.MH NIP. 195710111985031001

LAKIP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2012

Hal i

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Tugas dan Fungsi

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

i ii 1 1 1

BAB

II A. B. C. D.

Rencana Strategis Penerapan Kinerja Rencana Strategis Tujuan Stratejik Sasaran Stratejik Target Kinerja Tahun 2012

BAB

III A. B.

………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

11 11 12

C.

Akuntabilitas Kinerja Realisasi Indikator Kinerja Utama Pengukuran Analisis Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2012 Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan

…………………………………………

16

IV A. B. C.

Penutup Kesimpulan Saran-saran Lampiran - Lampiran

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

13 13 14 14

BAB

1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun ………………………………………… 2012


7 7 7 7 8

14 14

Hal ii

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta tidak dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman, Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis aupun dalam kegiatan operasional, Birokrasi merupakan factor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik ( good government ) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan Tingkat Banding yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruhpengaruh lain serta selalu melakukan pengawasan kepada Hakim-Hakim dan Pegawai baik di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sendiri maupun di Pengadilan Tingkat Pertama pada wilayah hukumnya yang terdiri : 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin 4. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 5. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak 6. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya 7. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Setiap Lembaga Peradilan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independent, tidak memihak dan kompeten merupakan salah satu komponen utama pencitraan dalam sebuah negara hukum, namun demikian bukan berarti bahwa prinsipprinsip independensi

tersebut dapat mengesampingkan prinsip akuntabilitas maupun

transparansi, karenanya warga peradilan haruslah mempunyai pemahaman yang memadai dalam menilai hal tersebut.


Hal 1

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun tahun 1970, Pasal 2 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dimaksudkan untuk mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian lembaga peradilan, dan selanjutnya lambaga peradilan yang benar-benar berwibawa, bermartabat dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta lembaga peradilan yang sesuai dengan dambaan dan harapan masyarakat. Untuk itulah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013. B.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan lingkungan Peradilan Tata

Usaha Negara Jakarta di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk baik di Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama. Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut: 1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding). 

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.



Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris , Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.



Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.



Ketua dan Wakil bersama-sama memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan lancar.



Membuat : - Perencanaan ( Planning,Programming ) dan


Hal 2

Pengorganisasian - Pelaksanaan ( Implementation dan Executing ) - Pengawasan ( Evaluation dan Controling ) ; yang serasi dan selaras 

Melaksanakan Pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.



Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.



Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan



Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurangkurang sekali dalam 3 bulan dengan seluruh Pegawai



Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.



Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh Pegawai.



Melakukan pengawasan intern dan extern :

Dari uraian tugas yang telah disebutkan diatas, maka kepada Wakil Ketua diberikan tugas-tugas sebagai berikut : 1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 2. Mewakili Ketua bila berhalangan. 3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua. 4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.


Hal 3

2. Hakim  Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksaannya serta pengorganisasiannya  Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya. 3. Panitera/Sekretaris  Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.  Panitera membuat daftar perkara gugatan dan banding yang diterima di Kepaniteraan.  Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.  Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,akta,

buku

daftar,biaya

perkara,

Sekretaris

bertugas

menyelenggarakan administarsi umum , mengatur tugas Wakil Sekretaris ,para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.  Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ). 4. Wakil Sekretaris :  membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan..


Hal 4

 Membuat Rencana Kerja dan Jadwal pelaskanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan/tahun berjalan dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pimpinan Satuan Kerja  Membuat dan menandatangani kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Penelitian Penawaran, Berita Acara Serah Terima dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa  Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, kemudian diteruskan kepada pajabat penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM). 5. Wakil Panitera :  Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasiannya.  Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugastugas administrasi perkara 6. Panitera Muda  Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasiannya.  Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyususnan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 7. Kasubag Kepegawaian  Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan urusan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Pengadilan.  Mengimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tekhnis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.  Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sub. bagian kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya.


Hal 5

8. Kasubag Keuangan  Mengkoordinir dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran .  Mengimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tekhnis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.  Melakukan Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran  Melaksanakan pembinaan dan monitoring dalam rangka Pengelolaan keuangan DIPA dan Non DIPA.  Mempelajari dan melakukan monitoring terhadap prosedur pengajuan SPP dan Penerbitan SPM. 9 Kasubag Umum  Mengkoordinir dan melakukan pengawasan atas urusan surat menyurat, Perpustakaan dan inventarisasi Pengadilan.  Mengimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tekhnis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya. 10. Panitera Pengganti Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.


Hal 6

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A.

Rencana Strategis Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan citacita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Visi Mahkamah Agung R.I adalah ” Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ”. Visi tersebut merupakan acuan bagi penetapan visi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartaadalah “Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung” Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan misinya yang dirumuskan sebagai berikut : 1.

Menciptakan kemandirian Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

2.

Meningkatkan pelayanan prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan (justisiabelen).

3.

Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.

4.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.

5.

Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi.

C. Tujuan dan Sasaran Adapun tujuan disusunnya program kerja dan rencana kerja ini adalah memberikan arahan dan acuan bagi seluruh unsur aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk mewujudkan visi dan misinya. Dengan Program Kerja dan Rencana Kerja ini maka diharapkan akan : 1.

Meningkatkan kualitas sumber daya dan sarana Aparatur Peradilan;

2.

Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen Peradilan;

3.

Meningkatkan pengawasan yang efektif dan efisien;

4.

Mewujudkan manajemen Peradilan yang modern. Sasaran dari Program Kerja dan Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakartaadalah seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta , baik itu Ketua, Wakil Ketua, para hakim tinggi, Panitera/Sekretaris, para Panitera Muda LAKIP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2012

Hal 7

Perkara, para Panitera Pengganti, Para Kepala Sub Bagian, serta para pegawai (staf). Hal-hal yang hendak dicapai adalah : 1.

Peningkatan kualitas SDM dan disiplin pegawai.

2.

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

3.

Peningkatan pembinaan dan pengawasan,konsultasi dan koordinasi.

4.

Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran.

D. Target Kinerja Tahun 2012 Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rangka waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, merupakan acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja 2012 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ), Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) tahun 2012. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2012 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2012 adalah sebagai berikut : SASARAN 1

2

3

Peningkatan Penyelesaian Perkara di

INDIKATOR

TARGET

 Prosentase putusan perkara yang

100 %

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

selesai

Jakarta

Pengaju

Meningkatnya

dikirim

ke

Pengadilan

percepatan

 Prosentase perkara yang diputus

penyelesaian perkara yang tepat

oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

waktu

Negara Jakarta kurang dari….. bulan

Meningkatnya masyarakat

kepercayaan terhadap

lembaga

peradilan

 Prosentase

putusan

Pengadilan

80 %

0%

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku TK.Banding yang tidak naik Kasasi

4

Meningkatkan

kemampuan

dan


 Prosentase Tenaga Teknis yang

100 % Hal 8

keterampilan tenaga teknis dan non

mampu

teknis

menyelesaikan perkara

dalam

rangka

penyelenggaraan peradilan

dan

terampil

dalam

 Prosentase Tenaga Non Teknis yang mampu

dan

terampil

menyelesaikan

dalam

administrasi

peradilan 5

Meningkatkan

kualitas

hasil

pengawasan 6

Meningkatkan yang

 Prosentase

hasil

temuan

yang

100 %

Kerja

yang

7

ditindaklanjuti Pelayanan

transparansi

public dalam

penyelenggaraan peradilan

 Jumlah

Satuan

menggunakan Teknologi Informasi peradilan

dalam

satker

memberikan

Pelayanan Publik  Prosentase SDM peradilan yang terampil dalam bidang Teknologi

100 %

Informasi 7

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

 Memperbaharui Profil Penampilan

100 %

Gedung Baru

Jakarta Sasaran nomor 1 dan nomor 2 menargetkan 100 % karena merupakan core business ( ciri khas ) kinerja lembaga yang ditargetkan secara sempurna. Sasaran nomor 3 menargetkan 0 % karena merupakan kinerja yang memberikan keadilan bagi yang mencari keadilan baik putusan TK. Pertama, TK.Banding serta putusan yang berkekuatan hokum tetap. Bahwa tidak ada satupun dari majelis hakim dalam memutus perkara yang berniat tidak memberikan keadilan bagi masyarakat, karena didalam putusan selalu ada kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME “ Sasaran nomor 4 menargetkan 100% karena pengelolaan sumber daya manusia teknis maupun non teknis dapat 100% untuk ditingkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan peradilan.


Hal 9

Sasaran nomor 5 menargetkan 100% untuk temuan yang ditindak lanjuti karena merupakan wujud dari kinerja pengawasan untuk memberikan hukuman berdasarkan hasil pemeriksaan. Sasaran nomor 6 menargetkan 8 Satuan Kerja yang menggunakan teknologi informasi peradilan dalam memberikan pelayanan publik karena jumlah satuan kerja sewilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berjumlah 7 ( tujuh ) Satker, sedangkan pada indicator prosentase SDM peradilan yang terampil dalam bidang teknologi informasi dan prosentase masyarakat yang mengakses informasi peradilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 100%, karena kedua indicator tersebut belum dapat dipastikan jumlah dari indicator tersebut. Namun tetap menargetkan setiap pencari keadilan mengakses teknologi informasi yang tersedia di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta , sedangkan SDM peradilan seluruhnya dapat terampil dalam teknologi system informasi tersebut. Sasaran nomor 7 menargetkan 100 % karena pembangunan gedung kantor Cikini yang semula kurang layak sebagai layanan umum ditambah jumlah pegawai dan hakim yang makin bertambah sudah selayaknya dibangun gedung baru dengan 4 ( empat ) lantai agar lebih berwibawa dimata masyarakat dan menciptakan kenyamanan dalam bekerja. Program dan kegiatan skala prioritas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai 3 ( tiga ) kegiatan pokok, adalah sebagai berikut :


Hal 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam melaksanakan kegiatan suatu Lembaga / Kementrian diperlukan mengetahui

tugas pokok dan fungsi dari Kementrian / Lembaga tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai lembaga peradilan yang menegakan keadilan bagi masyarakat. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Jo. Surat Edaran Menteri Negara PAN No.SE/12/M.PANRB/11/2009 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian / Lembaga . Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama ( IKU ), memperhatikan factor-faktor tertentu, kondisi, dan kemanfaatan IKU, sebagai berikut :  Pemilihan dan Penetapan IKU : Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur.  Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kehati-hatian, kecermatan,keterbukaan dan transparansi  Penggunaan Indikator Kinerja Utama ( IKU )adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan subtansi antara lain : Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Tahunan, Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dari Tahun 2010 – 2014, adalah sebagai berikut : No. 1.

SASARAN STRATEGIS Peningkatan Penyelesaian Perkara : a. tingkat banding

b. tingkat pertama

TARGET INDIKATOR KINERJA 2010 2011 2012 2013 Jumlah perkara yang 278 275 300 300 diterima dan perkara perkara perkara perkara diselesaikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan Jumlah sisa perkara 35 94 50 50 yang diselesaikan perkara perkara perkara perkara Jumlah perkara yang 33 33 35 55 diterima dan perkara perkara perkara perkara


2014 300 perkara

50 perkara 35 perkara

Hal 11

diselesaikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan

2.

B.

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara :

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis b. Jumlah penyampaian fotocopy putusan kepada para pihak tepat waktu (Pasal 51 A UU Peratun) c. jumlah pengembalian berkas perkara ke pengadilan pengaju

6 15 25 10 perkara perkara perkara perkara

15 perkara


300 perkara


250 perkara


250 perkara

PENGUKURAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masingmasing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2011. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut seharusnya dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2011 dan tahun 2012 secara umum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah dapat mencapai keberhasilan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indicator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2011 dan tahun 2012. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indicator kinerja sasaran strategis yang realisasinya belum dapat dicapai secara signifikan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan analisis dan evaluasi atas hasil capaian kinerja tahun 2010 dengan 2012, sehingga mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Renstra 2010-2014 secara berkesinambungan. Analisis capaian kinerja tersbeut selengkapnya dapat dijelaskan pada bagianberikut:


Hal 12

1. Perkara Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding, juga sebagai pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding, selama periode bulan Januari s.d. 31 Desember 2012 telah menerima perkara banding sebanyak 275 perkara banding dan yang

telah diputus sebanyak 317 perkara, sedang sisanya sebanyak 68

perkara, dengan perincian sebagai berikut : NO

BULAN

PERKARA

1.

JANUARI

93

25

21

SISA AKHIR 97

2

PEBRUARI

97

34

24

107

3

MARET

107

15

22

100

4

APRIL

100

12

37

75

5

MEI

75

20

24

71

6

JUNI

71

40

32

79

7

JULI

79

32

24

87

8

AGUSTUS

87

15

12

90

9

SEPTEMBER

90

28

14

104

10

OKTOBER

104

30

52

82

11

NOPEMBER

82

24

32

74

12

DESEMBER

74

16

22

68

291

316

SISA AWAL

MASUK

PUTUS

(Sumber Data: Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta per 31 Desember 2012) 2. Perkara Gugatan Sedangkan perkara gugatan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama periode bulan Januari s.d Desember 2012 sebanyak 37 perkara, perkara gugatan yang telah diputus sebayak 25 perkara dan sisa 27 perkara, dengan perincian sebagai berikut : NO 1.

BULAN JANUARI

PERKARA SISA AWAL

MASUK

PUTUS

15

2

2


SISA AKHIR 15 Hal 13

2

PEBRUARI

15

2

3

14

3

MARET

14

1

5

10

4

APRIL

10

-

-

10

5

MEI

10

2

6

6

6

JUNI

6

2

-

8

7

JULI

8

5

1

12

8

AGUSTUS

12

1

-

13

9

SEPTEMBER

13

4

3

14

10

OKTOBER

14

7

1

20

11

NOPEMBER

20

6

1

25

12

DESEMBER

25

5

3

27

37

25

(Sumber Data: Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta per 31 Desember 2012) 3. Perkara Kasasi Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama bulan Januari s.d. Desember 2012

telah menerima permohonan kasasi dari pencari keadilan

sebanyak 19 (Sembilan belas) perkara, dan perkara permohonan kasasi yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI sebanyak 30 (tiga puluh) perkara untuk proses lebih lanjut, sebanyak 12 perkara permohonan kasasi tersebut merupakan permohonan kasasi tahun sebelumnya. sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) perkara masih dalam proses kelengkapan berkas, dan selama periode Januari s.d Desember 2012 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tlah menerima putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perkara, dengan perincian sebagai berikut :

NO

BULAN

PERKARA MASUK

DIKIRIM

DITERIMA

1.

JANUARI

3

3

1

2

PEBRUARI

2

4

1

3

MARET

6

4

1

4

APRIL

-

4

1

5

MEI

2

4

-

6

JUNI

3

2

3

7

JULI

-

1

10


Hal 14

8

AGUSTUS

-

3

1

9

SEPTEMBER

2

2

-

10

OKTOBER

-

-

3

11

NOPEMBER

1

2

5

12

DESEMBER

-

1

1

19

30

27

(Sumber Data: Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta per 31 Desember 2012) 4. Perkara Peninjauan Kembali (Pk). Keadaan Perkara Peninjauan Kembali yang dterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, selama periode bulan Januari s.d. bulan Desember 2012 sebanyak 11

(sebelas)

perkara, dan yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI sebanyak 10 (sepuluh) perkara, sisanya sebanyak 1 (satu) perkara masih dalam porses penyelesaian berkas, sedangkan putusan Peninjauan Kembali yang diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama periode bulan Januari s.d Desember 2012 sebanyak 19 (sembilan belas) perkara. 5. Perkara yang dimohonkan dieksekusi Jumlah perkara gugatan yang dimohonkan eksekusi oleh pihak selama bulan Januari s.d. Desember 2012 sejumlah 4 (empat) perkara. 6. Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan sewilayah hukumnya Jumlah perkara yang masuk dan ditangani oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama periode bulan

Januari sampai dengan 31 Desember 2012 dapat digambarkan

sebagaimana dalam tabel berikut: No

Nama Pengadilan

Perkara Tahun 2012 Sisa Awal

Masuk

Putus

Sisa Akhir

1

PTUN JAKARTA

63

227

191

99

2.

PTUN BANDUNG

44

114

119

38

3.

PTUN BANJARMASIN

9

34

26

12

4.

PTUN SAMARINDA

10

28

23

14

5.

PTUN PLK.RAYA

1

17

14

5

6.

PTUN PONTIANAK

19

89

68

20

7

PTUN SERANG

4

35

18

11


Ket

Hal 15

B. KEUANGAN PERKARA Keadaan keuangan Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama Periode bulan Januari samapai dengan Desember Tahun 2012 sebagai berikut : -

Sisa Tahun 2011

: Rp. 46.412.475;

-

Penerimaan

: Rp.131.050.000; +

Jumlah

: Rp. 177.462.475;

-

Pengeluaran

: Rp. 132.343.495; -

-

Saldo

: Rp. 45.118.550;

C. PENANGANAN PENGADUAN Penanganan Pengaduan yang diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. NO

C.

PENGADUAN

JUMLAH SURAT

1

Pengaduan yang masuk

35 Surat

2

Pengaduan yang sudah diselesaikan

8

3

Pengaduan yang masih diperiksa

-

4

Pengaduan yang diteruskan ke Bawas MA RI

-

5

Pengaduan yang tidak layak ditindak lanjuti

27 Surat ( Tembusan/Arsip )

Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2012 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 974.118,00 atau mencapai 59.25 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp 1.644.000 Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp18.609.857.214,00 atau mencapai 89.11 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp20.883.137.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut: LAKIP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2012

Hal 16

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 TA 2012

Uraian

1.644.000

974.118

20.883.137.000

18.609.857.214

89.11

Anggaran

Pendapatan Negara Belanja Negara

TA 2011 % Real. thd Anggaran 59.25

Realisasi

Realisasi 19.307.359 5.643.965.649

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2012 dan 2011. Jumlah Aset adalah sebesar Rp30.494.279.819,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 71.799.557,00, Aset Tetap sebesar Rp30.397.950.462,00, Piutang Jangka Panjang Rp0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp24.529.800,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp996.149.900,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp29.498.129.919,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp(996.149.900),00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp30.422.480,00 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 Tanggal Neraca Uraian Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya

31 Des 2012 (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

Kenaikan/ (penurunan) (Rp)

%

71.799.557 30.397.950.462 24.529.800

42.784.207 5.731.414.235 ..000 24.529.800

30.494.279.819

5.798.728.242

996.149.900

0

996.149.900

Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana

(924.350.343) 30.442.480.262 29.498.129.919

42.784.207 5.755.944.035 5.798.728.242

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

30.422.480.262 30.463.823.449

5.798.728.242

(1.441.020) 24.666.536.22 24.665.095.20 7 7 24.624.252.02

Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek


(1.441.020) 24.666.536.22 0 7 24.665.095.20 7

(3.36) 430.37 0.00 425.35 00.0 (3.36) 428.54 425.35 24.6

0

Hal 17

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Rupiah)

TA 2012 Uraian

Catatan

Anggaran

Realisasi

TA 2011 % Realisasi terhadap Anggaran

Realisasi

PENDAPATAN 1

Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan

B.1

1.644.000

974.118

59.25

19.307.359

1.644.000

974.118

59.25

19.307.359

BELANJA

B.2

1 Belanja Pegawai

B.2.1

4.883.859.000

4.156.573.764

85.11

2 Belanja Barang

B.2.2

3.709.278.000

2.576.640.260

69.46

3 Belanja Modal

B.2.3

12.290.000.00 0 20.883.137.00 0

11.876.643.19 0 18.609.857.21 4

Jumlah Belanja

4.059.038.94 0 1.132.926.70 9

96.64

452.000.000

NERACA PER- 31 DESEMBER 2012 KODE

NERACA

JUMLAH ASETURAIAN

JUMLAH

ASET ASET LANCAR Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Tanah Peralatan Dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud


71.799.557 71.799.557 15.547.908.000 2.570.720.696 11.993.115.190 273.700.000 12.506.576 30.397.950.462 24.529.800

Hal 18

JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

24.529.800 30.494.279.819

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Persediaan JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Aset tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lannya JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DANA DAN EKUITAS DANA

71.799.557 71.799.557

30.397.950.462 24.529.800 30.422.480.262 30.494.279.819 30.494.279.819

4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARA A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp974.118 atau mencapai 59.25,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.644.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Penngadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini: Tabel 4 Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP No 1

Uraian Pendapatan sewa gedung Jumlah

Estimasi 1.644.000 Pendapatan 1.644.000

Realisasi 974.118 974.118

% 59.2 59.2 5

5 Realisasi PNBP Lainnya TA anggaran 2012 sebesar Rp974.118,00 atau 59.25 persen dibandingkan TA 2011 sebesar Rp19.307.359,00. Terdapat penurunan yang disebabkan adanya PNBP yang bersifat fungsional yang dipindahkan pertanggungjawaban dan pencatatannya dari unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 08/BUA/KEU?01?2012 tanggal 10 januari 2012 tentang Petunjuk Kode Unit Organisasi untuk Laporan dan pencatatan PNBP ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 disajikan dalam table dibawah ini :


Hal 19

Tabel 5 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011

No

Uraian

TA 2012 (Rp)

TA 2011 (Rp)

Kenaikan/ (Penurunan)

1

Pendapatan sewa

974.118

509.300

Realisasi (Rp) 464.818

% % 4.6

2

gedung Pendapatan uang

-

8.445.856

8.445.856

0

2 3

meja (leges) kembali Penerimaan

-

5.103.650

5.103.650

0

4

persekot gajiasset Pendapatan

-

5.249.553

5.249.553

0

4

lainnya Jumlah

974.118

19.307.359

55 19.263.877

4.6

B BELANJA NEGARA Realisasi belanja Kantor Pembinaan Akuntansi Jakarta I pada TA 2012 adalah sebesar Rp18.609.857.214,00 atau sebesar 89.11,00

persen dari anggarannya setelah dikurangi

pengembalian belanja. Anggaran belanja Kantor Pembinaan Akuntansi Jakarta I Tahun 2012 adalah sebesar Rp20.883.137.000,00. Anggaran dan realisasi belanja TA 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012

Kode Jenis Blj.

Uraian Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi Belanja

(%)

51

Belanja Pegawai

4.883.859.000

4.156.573.764

85.11

52

Belanja Barang

3.706.278.000

2.576.640.260

69.46

53

Belanja Modal

12.290.000.0 00

11.876.643.19 0

96.46

Jumlah

20.883.137.000


18.609.857.214

89.11

Hal 20

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012

15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 Belanja Pegawai

Belanja Barang

Anggaran

Belanja Modal

Realisasi

Realisasi belanja TA 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp 12.965.891.565,00 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain adanya kenaikan belanja pegawai berupa remunerasi, kenaikan belanja barang serta kenaikan belanja modal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berupa belanja pemeliharaan. Perbandingan realisasi belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut ini ;

Tabel 7 Perbandingan realisasi Belanja TA 2012 dan 2011

Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

Realisasi Belanja (Rp)

Naik/ (Turun)

51 Belanja Pegawai

TA 2012 4.156.573.764

TA 2011 4.059.038.940

Rp 97.534.824

% 0.02

52 Belanja Barang

2.576.640.260

1.132.926.709

1.443.713.551

1.27

53 Belanja Modal

11.876.643.190

452.000.000

11.424.643.19

Jumlah

18.609.857.214

14.77 0 25.27 1.180.000.000 12.965.891.565

B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 4.156.573.764 dan Rp 4.059.038.940. Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan adanya remunerasi. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:


Hal 21

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011

Uraian

31 Desember 2012

Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS

Rp Rp Rp Rp Rp

2.724.299.000 45.000 204.226.000 59.673.000 34.560.000

Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Lembur Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Netto

Rp

50.000.000

Rp Rp Rp

85.551.000 33.168.000 4.883.859.000

Rp

4.156.573.764

Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS

Rp Rp Rp Rp

31 Desember 2011 Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp

799.260.000 213.775.000 87.206.000 492.096.000

Naik/Turun

2.757.474.000 44.000 198.477.000 60.550.000 37.440.000

702.585.000 201.499.000 82.870.000 343.200.000

4.059.038.940

Rp Rp Rp Rp Rp

33.175.000 (1.000) (5.749.000) 877.000 2.880.000

-1% 2% 3% -1% -8%

Rp

(50.000.000)

0%

Rp (96.675.000) Rp (12.276.000) Rp (4.336.000) Rp (148.896.000)

Rp 92.681.000 Rp 8.486.000 Rp 4.485.306.000 Rp

%

Rp 7.130.000 Rp (24.682.000) Rp (398.553.000) Rp

97.534.824

14% 6% 5% 43%

-8% 291% 9% 0,02%

B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011

adalah masing-masing sebesar

Rp2.576.640.260 dan Rp1.132.926.709. Kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar 1.27 persen antara lain disebabkan kenaikan belanja barang perjalanan dinas. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Jumlah Belanja Bruto

Rp Rp Rp Rp

Pengembalian Jumlah Belanja Netto

Rp

1.297.265.000 202.394.000 1.155.031.000 3.709.278.000

Rp

Rp Rp Rp Rp

145.000.000 203.620.000 373.007.000 1.245.317.000

Rp Rp Rp Rp

1.152.265.000 (1.226.000) 782.024.000 2.463.961.000

8% -1% 210% 198%

1.245.317.000 Rp

2.463.961.000

2%

3.709.278.000 Rp

3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 11.876.643.190 dan Rp 452.000.000. Kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar 25 persen antara lain disebabkan kenaikan belanja modal tanah dan belanja modal gedung dan bangunan. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:


Hal 22

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011

Uraian Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Jumlah Belanja Neto

31 Desember 2012

31 Desember 2011

Naik/Turun

%

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp

125.070.000

Rp

399.331.000

Rp

Rp

11.751.573.190

Rp

-

Rp

Rp

-

Rp

83.840.000

Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp Rp Rp

11.876.643.190 11.876.643.190

Rp Rp Rp

452.000.000 452.000.000

Rp Rp Rp

11.424.643.190 11.424.643.190


(274.261.000) 11.751.573.190 (83.840.000)

0% -68% 0% 0% 0% 25% 25%

Hal 23

BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian seluruh sasaran stratejik menunjukkan adanya komitmen dari seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartauntuk berkontribusi nyata dan berperan serta dalam program pelayanan hukum secara nasional. Keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan efisiensi dana yang tersedia dan perencanaan yang baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2012 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartaserta sebagai wujud tranparansi dan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya. Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartatelah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih dan berwibawa dalam tahun pertama periode 2012-2014, sebagai pondasi dasar untuk melanjutkan pencapaian tujuan dan visi pada pada tahun-tahun berikutnya. Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diharapkan. Permasalahan-permasalahan yang timbul ditahun 2012 seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kualitas dan kuantitas SDM, keterbatasan prasarana dan sarana akan diantisipasi di tahun 2012 dengan mengontrol pelaksanaan kegiatan sesuai dengan skedul yang direncanakan, mengirim SDM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan membuat unit layanan pengadaan barang/jasa untuk satker Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Menyadari sifat ephemiral (keterbatasan dalam berbagai hal), kami yakin laporan ini sangat jauh dari kesempurnaan dalam penyajian prinsip tranparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun harapan kami semoga masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan tugas dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat maupun pengelolaan prasarana dan sarana serta Keuangan atau APBN/RKAKL/DIPA tahun anggaran 2012. Mudah-mudahan di masa datang dengan masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LAKIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan.


Hal 13

B. SARAN-SARAN 1. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dimasa mendatang, maka dimohon kiranya Mahkamah Agung RI untuk dapat meningkatkan anggaran DIPA diantaranya anggaran operasinal Kantor, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung serta anggaran belanja modal, dan dapat terealisasi dalam DIPA 2014. 2. Untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para personil/pegawai Peradilan Agama, maka dimohonkan pada Mahkamah Agung RI secara terus-menerus dapat mengadakan pelatihan baik dibidang teknis maunpun non teknis yang lebih khusus pengembangan bidang IT. 3. Dimohonkan Mahkamah Agung RI untuk dapat mempertimbangkan penambahan tenaga Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta , C. LAMPIRAN – LAMPIRAN C.1

STRUKTUR ORGANISASI Adapun gambaran umum Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai berikut : KETUA

HAKIM TINGGI: PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD HUKUM

WAKIL SEKRETARIS

PANMUD PERKARA

.

KASUBBAG UMUM

……………

KASUBBAG KEUANGAN

KASUBBAG KEPEGAWAIAN ……………...

KELOMPOK STAF KESEKRETARIATAN :

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN (PP) :

.


Hal 14

C.2 PENGUKURUAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2012

No.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

1.

Peningkatan Penyelesaian Perkara : a. tingkat banding

a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan

Perbandingan antara perkara yang diterima dan jumlah perkara yang diputus

Majelis Hakim

Laporan Bulanan Laporan Tahunan.

dan

b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara jumlah perkara Sisa tahun sebelumnya dengan jumlah perkara yang diputus

Majelis Hakim


dan

Perbandingan antara perkara yang diterima dan jumlah perkara yang diputus

Majelis Hakim


dan

b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan antara jumlah perkara Sisa tahun sebelumnya dengan jumlah perkara yang diputus

Majelis Hakim


dan

a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

Perbandingan antara perkara yang diterima berkas perkara disidangkan Perbandingan antara perkara yang diputus yang diminutasi Perbandingan antara

berkas dengan yang

Panitera/Sekretaris


dan

berkas dengan

Panitera/Sekretaris

Laporan semester dan laporan tahunan

berkas

Panitera/Sekretaris

Laporan

b. tingkat pertama

2.

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara : a. banding

a.

Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan

b. Jumlah penyampaian fotocopy putusan kepada para pihak tepat waktu (Pasal 51 A UU Peratun) c. jumlah pengembalian berkas perkara ke


SUMBER DATA

Bulanan

dan

Hal 13

pengadilan pengaju a.

b. tingkat pertama

Peningkatan pembinaan pengawasan

kualitas dan

Laporan Tahunan. Panitera/Sekretaris


b. Jumlah Penyampaian pemberi-tahuan pemanggilan sidang tepat waktu

Perbandingan persidangan pemanggilan

antara dengan

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan

c. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Jumlah berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara putusan dan pemberitahuan putusan

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan

Perbandingan antara berkas yang diajukan kasasi (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung.

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan

e. Jumlah berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan PK (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung. Perbandingan antara permohonan eksekusi dengan eksekusi

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan

Ketua Pengadilan

Laporan Bulanan

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan pengawasan internal Perbandingan jumlah

Ketua Pengadilan


f.

3.

Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

perkara yang diterima dan yang diputus Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang disidangkan

Jumlah eksekusi tepat waktu

a. jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ke satker b.

Prosentase


pengaduan

yang

dan

dan

Hal 14

ditindaklanjuti

pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

c. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan


dan

Perbandingan prosentase putusan perkara yang sudah dapat didownload di website (Sesuai SK KMA No 1-144 Th 2011 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan Laporan Tahunan

dan

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Prosentase penyelesaian perkara dapat dipublikasikan

5.

Peningkatan kualitas SDM

a. Jumlah pegawai yang telah mengikuti Perbandingan Pegawai yang bimbingan teknis

yang

telah mengikuti bimbingan teknis dan yang belum

b. Jumlah pegawai yang telah mengikuti Perbandingan pegawai yang bimbingan non teknis


telah mengikuti bimbingan non teknis dan yang belum

Ketua Pengadilan

Laporan tahunan

Ketua Pengadilan

Laporan tahunan

Hal 15

6.

Peningkatan pengelolaan informasi kepegawaian yang lebih efektif

7.

Peningkatan penyelesaian Jumlah kenaikan pangkat, kenaikan gaji kenaikan pangkat, gaji berkala, promosi jabatan, dan mutasi berkala, promosi jabatan pegawai dan mutasi pegawai Program Dukungan Tersedianya Dukungan Manajemen dan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan Teknis lainnya Mahkamah Agung Peningkatan sarana 1. Persentase penyediaan Sarana dan dan Prasarana Prasarana yang mendukung Aparatur Mahkamah Penyelenggaraan Peradilan. Agung.

8.

9.

Jumlah pegawai yang sudah terdaftar dalam SIMPEG

2. Penyelenggaraan Peradilan Teknologi Informasi

10.

11.

Peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tun

berbasis

1.

Peningkatan jumlah SDM pelayanan pencari keadilan

2.

Peningkatan kebutuhan Sarana prasana ATK Persidangan

Meningkatkan Kualitas 1. Administrasi dan Manajemen Keuangan

dalam

Perbandingan pegawai yang telah masuk dalam SIMPEG dan yang belum

Ketua Pengadilan

Laporan tahunan

Perbandingan antara kenaikan pangkat

Ketua Pengadilan

Laporan tahunan

usulan

Outcome : Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan. Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta .

Outcome : Terselesaikannya Bimbingan Teknis Hakim , Panitera Pengganti di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Tersedianya Plafon anggaran DIPA dan Outcome : realisasi DIPA 1. RKAKL dan DIPA 2. Jadwal kegiatan Pelaksanaan realisasi DIPA


Panitera/Sekretaris


dan

Panitera/Sekretaris


dan

Panitera/Sekretaris


dan

Panitera/Sekretaris


dan

Hal 16

12

Meningkatkan administrasi manajemen perlengkapan

2.

Tersedianya SDM yang Profesional dan berkualitas

3.

Terwujudnya administrasi dan manajemen keuangan yang efektif dan efisien Tersedianya SDM yang Handal, Outcome : Profesional dan berkualitas 1. Pemanfaatan IT dalam sistem Manajemen dan Akuntansi BMN ( SIMAK – BMN ) Terwujudnya administrasi dan 2. Laporan SIMAK-BMN dalam manajemen keuangan yang efektif dan bentuk data soft copy efisien Terpeliharanya sarana dan prasarana Outcome : yang lebih baik dan memadai 1. Data dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 2. Penghapusan BMN yang Terpenuhinya sarana dan prasarana Rusak yang memadai 3. Anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut 4. Anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana

kualitas 1. dan umum 2.

13

Meningkatkan sarana dan 1. prasarana peradilan

2.


Handal, 3. 4.

Jumlah SDM yang memadai Pedoman dan uraian tugas

Panitera/Sekretaris


dan

Panitera/Sekretaris


dan

Hal 17


Hal 13


Hal 13

KATA PENGANTAR. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta K E T U A, ISTIWIBOWO, SH.MH NIP

Recommend Documents