PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN

Edi Rosadi : Putusan Hakim Yang Berkeadilan......381

PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN

Edi Rosadi Pengadilan Negeri Rantau Email : [email protected]

Abstrak Muara dari sebuah proses peradilan adalah putusan. Putusan merupakan sebuah karya penelitian yang dibuat oleh Hakim dengan menggali fakta-fakta persidangan guna memunculkan sebuah fakta hukum yang dapat ditarik simpulan guna mendapatkan pemecahan jawaban atas permasalahan/perkara yang dihadapkan kepadanya. Putusan yang dihasilkan oleh Hakim tentunya diharapkan dapat memberikan rasa keadilan baik kepada para pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat pada umumnya. Sebuah putusan yang baik sebagaimana asas dasar sebuah putusan yang tergambar dalam kalimat irahirah sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam artian Hakim memutus sebuah perkara dilandasi atas keadilan yang ia pertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan berlandaskan kepastian maupun kemanfaatan, sehingga Hakim dapat melakukan penemuan hukum dan menyimpangi hukum tertulis apabila itu dilakukan untuk mecapai keadilan. Untuk mencapai keadilan sebuah Putusan dalam bidang hukum perdata haruslah memuat 3 (tiga) kriteria yakni Keadilan Formil Putusan, Keadilan Materiil Putusan dan Keadilan Etika Putusan. Ketiga kriteria ini antara satu dengan lainnya saling mempengaruhi dalam memberikan cita rasa putusan Hakim yang berkeadilan.

Kata kunci : Putusan, Hakim, Keadilan

Abstract The goal of a judicial process is a decision. The verdict is a research work made by the judge to explore the facts of the trial in order to bring a legal fact can be drawn the conclusion that in order to get answers to solving problems / cases that confronted him. The verdict produced by judge certainly expected to give a good sense of justice to the litigants and for society in general. A decision was good as the underlying principles of a decision which is reflected in the sentence irah-irah a verdict of "For Justice Based on God", in the sense that the judge deciding a case based on justice which he accounted to the Lord Almighty, not based certainty and expediency, so that the judge may perform legal discovery and deviate the written law, if it is done for mecapai justice. To achieve justice a Decision in the field of civil law must contain three (3) criteria namely Formal Justice ruling, Justice and Justice Ethics Decision Materiil Decision. These three criteria are each other influence each other in giving a taste of justice Judge's decision.

Keywords : Decision, Judge, Justice

382 Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 1, April 2016

bahwa Pengadilan dilarang menolak suatu

PENDAHULUAN Dalam penegakan hukum ada tiga

perkara apakah karena tidak ada hukumnya

unsur yang selalu berkaitan dan haruslah

ataupun karena hukumnya yang kurang

diperhatikan, karena satu sama lainnya harus

jelas, karena oleh Pasal 5 Undang-Undang

berimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum,

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

dan kemanfaatan, hal ini sebagaimana yang

Kehakiman disebutkan bahwa “Hakim dan

pernah dicetuskan Gustav Radbruch.

hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti

Letak strategis putusan hakim untuk menjadi penegak hukum yang merdeka

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

sebagaimana amanat Undang–Undang Dasar

Seorang hakim dalam menjalankan

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

fungsi yudisialnya bukan hanya sebagai

tanpa diintimidasi kekuasaan apapun, yang

terompetnya

kemudian dijabarkan dan tertuang dalam

menganggap pasal – pasal hukum sebagai

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009,

satu–satunya sumber hukum, namun lebih

tentang Kekuasaan Kehakiman di mana

jauh hakim juga haruslah berani bertindak

dalam Pasal 1 menyatakan “Kekuasaan

sebagai

Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang

diamanatkan Undang–Undang Dasar Negara

merdeka

menyelenggaraakan

Republik Indonesia Tahun 1945 yang

peradilan guna menegakkan hukum dan

kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang

keadilan

demi

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

terselenggaranya Negara Hukum Republik

Kehakiman, di mana hakim diharuskan

Indonesia”, Kemudian dalam Pasal 10

memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

nilai–nilai keadilan dalam masyarakat untuk

tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan

kemudian

pertimbangannya

“Pengadilan

dituangkan

dalam

untuk

berdasarkan

dilarang

Pancasila,

menolak

untuk

undang-undang,

penemu

hukum

yang

sebagaimana

bentuk

tersebut putusan–

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu

putusannya yang dapat dijadikan acuan yang

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

berupa Yurisprudensi.

hukum

tidak

melainkan

ada wajib

atau

kurang

jelas,

memeriksa

dan

Pengetahuan dikuasai

hakim

hukum

yang

harus

sesungguhnya

harus

mengadilinya, lalu dari bunyi Pasal 10

haruslah multidisplin, yang melintasi hukum

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

acara, hukum materiil, ilmu hukum, filsafat

tentang Kekuasaan

hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum,

Kehakiman jelaslah


ilmu komunikasi, hukum adat, metodologi

dengan perkembangan masyarakat yang

hukum dan lain – lain.

penuh dengan dinamika perubahan yang

Dari uraian tersebut, maka peneliti mencoba

memetakan

terjadi. Disisi lain badan peradilan dalam hal

putusan-putusan

ini hakim tidak boleh menolak untuk

hakim dalam bidang Hukum Perdata yang

memeriksa, mengadili dan memutuskan

mengandung aspek penemuan hukum, yang

suatu perkara yang diajukan kepadanya

oleh masyarakat mencerminkan nilai-nilai

dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada

hukum yang bukan hanya pada kepastian

atau kurang jelas.

hukumnya saja melainkan juga, nilai rasa

Hakim dalam menjalankan fungsinya

keadilan yang hidup dalam masyarakat serta

menjalankan tugas penting di mana hakim

manfaat

harus dapat menyesuaikan undang-undang

yang dihasilkan

dari

putusan

tersebut.

dengan

perkembangan

yang

hidup

di

masyarakat, jika undang-undang tidak dapat PEMBAHASAN

dijalankan menurut arti katanya, hakim

Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam

wajib menafsirkan sehingga dibuat suatu

Suatu Putusan Perdata Yang Dapat

putusan yang memenuhi rasa keadilan dan

Menyimpangi Aturan Yang Diatur Dalam

sesuai dengan maksud hukum.

Hukum Positif

Hakim selalu dihadapkan pada peris-

1. Makna Putusan Hakim

tiwa konkrit dimana hakim harus memberi-

Bentuk-bentuk penyelesaian perkara

kan jalan keluar atau memberikan suatu

melalaui pengadilan salah satunya berupa

pertimbangan yang dapat diterima secara

putusan. Adapun bentuk penyelesaian perka-

nalar

ra melalui pengadilan ini dibedakan menjadi

mempunyai kekuatan mengikat sebagai

dua macam yaitu : Putusan (vonnis, arrest)

hukum dan menjadi suatu sumber hukum (

da penetapan (bechikking).

yurisprudensi).

Dalam fungsinya sebagai pengadil,

dalam

Sistem

suatu

hukum

putusannya

indonesia

yang

tidak

hakim sering berhadapan pada suatu keten-

menentukan jenis klasifikasi yurisprudensi

tuan yang belum diatur, yang disebabkan

tertentu untuk dijadikan sumber hukum,

karena terhambatnya upaya mewujudkan

akan tetapi di dalam praktek peradilan

sistem

dikenal adanya klasifikasi yurisprudensi

hukum

nasional

yang

mantap.

Banyak peraturan perundang-undangan yang

biasa

merupakan warisan dari kolonial maupun

klasifikasi yurisprudensi itu memerlukan

peraturan perundang-undangan yang baru

kriteria sendiri agar dengan cara itu dapat

dibuat dan disahkan akan tetapi tidak sesuai

ditelusuri sejauh mana hubungan kedua

dan

yurisprudensi

tetap.

Kedua


klasifikasi yurisprudensi itu dalam proses

atau interpretasi adalah usaha memberi

penegakan hukum.

makna suatu atau sejumlah kaidah hukum

Sudikno mertokusumo memberikan

agar dapat diterapkan secara wajar dalam

2 (dua) kategori, sebagai yurisprudensi

memecahkan

tetap, yakni : 1) Bahwa dalam putusan

Mengikuti sistematika J.A. Pontier yang

hakim ditemukan adanya kaidah hukum

dikutip dari

yang dapat dianggap sebagai – landmark

bermacam-macam

decision karena putusan tersebut mengan-

penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu

dung

diterima

bahasa, penafsiran sistematik, penafsiran

masyarakat luas sebagai teroboosan yang

berdasarkan sejarah perundang-undangan

nyata atas suatu konflik hukum yang sudah

yang bersangkutan, penafsiran berdasarkan

berlangsung lama. 2) Kaidah hukum atau

sejarah

ketentuan dalam suatu putusan kemudian

penafsiran

diikuti secara konstan dan tetap oleh para

dinamika-evolutif.

hakim lainnya dalam putusannya dan dapat

knstruksi hukum yang artinya adalah di

dianggap menjadi bagian dari keyakinan

dalam

kaidah

hukum

hukum yang umum.

yang

1

suatu

persoalan

hukum.

Bagir Manan, didapatkan

hukum,

metode

penafsiran

antisipasif

suatu

Yang

perkara

dan

penafsiran-

teleologis, penafsiran

kedua

di

adalah

Pengadilan,

sekalipun hakim dapat menafsirkan, namun

Dengan uraian tersebut di atas dapat

tidak ada ketentuan perundang-undangan

dikatakan bahwa kriteria yurisprudensi tetap

yang berlaku yang dapat diterapkan, juga

adalah

secara

tidak ada ketentuan dalam hukum kebiasaan

konstan hukum yang hidup dalam suatu

dan hukum adat yang dapat diterapkan,

masyarakat dan telah tertuang dalam sebuah

maka keadaan ini mulai menyangkut kepada

putusan hakim yang kemudian diikuti oleh

keadaan kekosongan hukum dalam sistem

berbagai putusan hakim sesudahnya, sehing-

formil hukum.

telah

mentranformasikan

ga yurisprudensi tetap tersebut telah melakukan penciptaan hukum. Sebagai

undang atau mulut hukum positif pada melakukan

umumnya, demikian pula hakim tidak seke-

penemuan hukum dalam putusannya, harus

dar menerapkan bunyi suatu perjanjian yang

menguasai metode yang dapat diperguna-

merupakan undang-undang bagi pihak-pihak

kan,

hukum

yang membuatnya, hakim sudah seharusnya

penafsiran dan konstruksi hukum, penafsiran

menjadi mulut keadilan, kepatutan, kepen-

yaitu

hakim

Hakim bukanlah mulutnya undang-

melalui

yang

penerapan

tingan umum dan ketertiban umum. 1

H.P.Panggabean. 2014. Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Bandung.. PT. Alumni Bandung. hlm. 235.

Asas ini menunjukkan bahwa sebagai hakim tidak boleh semata-mata mencari dan


menemukan kebenaran formil, termasuk da-

adilan, melanggar kepatutan, kepentingan

lam perkara-perkara keperdataan, hakim

umum dan ketertiban umum.

harus mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso, ia

Walaupun demikian apabila hakim

menyatakan idealnya suatu putusan hakim

dihadapkan pada pilihan antara ketentuan

itu harus memuat idee des recht, yang

hukum tertulis (hukum positif) dengan

meliuti 3 (tiga) unsur yaitu : keadilan

hukum tidak tertulis, maka hakim atau

(gerechttigkeit), kepastian hukum (rechtsi-

siapapun juga yang menerapkan hukum,

cherheit), dan kemanfaatan (zwechtmassig-

harus mengutamakan atau mendahulukan

keit). Ketiga unsur ini harus dipertimbang-

ketentuan

hukum

akan

tetapi

kan hakim dan diterapkan secara propor-

ini

harus

sional, sehingga pada gilirannya dapat

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

dihasilkan putusan yang berkualitas dan

yakni a) Mengutamakan atau mendahulukan

memenuhi harapan pencari keadilan. Namun

hukum tertulis apabila diketahui atau secara

dalam implementasinya terkadang tidaklah

wajar

bahwa

mudah untuk mensinergikan ketiga unsur

ketentuan hukum tertulis (hukum positif)

tersebut, terutama antara unsur keadilan

merupakan pembaharuan terhadap hukum

dengan kepastian hukum yang bisa saja

tidak tertulis atau terjadi

transformasi

saling bertentangan, namun demikian hakim

ketentuan hukum tidak tertulis menjadi

dalam hal ini haruslah berpegang teguh

hukum

b)

kepada asas yang mendasar dalam sebuah

Mengutamakan atau mendahulukan hukum

putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan

tidak tertulis, apabila ketentuan hukum tidak

Ketuhanan Yang Maha Esa”,

tertulis merupakan suatu yang tumbuh dan

dalam putusannya haruslah mengedepankan

kemudian

keadilan

penerapan

dan

tertulis,

hukum

tertulis

rasional

tertulis

menjadi

dipahami

(hukum

suatu

positif);

koreksi

atau

karena

putusannya

jadi hakim

tersebut

penafsiran terhadap suatu ketentuan aturan

dipertanggung jawabkannya kepada Tuhan

hukum tertulis. Koreksi ini merupakan

Yang Maha Esa.

kenyataan

hukum

dalam

Putusan hakim yang menggambar-

masyarakat dan dapat terjadi karena hukum

kan benturan antara aspek keadilan dengan

tertulis yang telah usang atau ada kekosong-

kepastian hukum, tentunya seorang hakim

an tertentu dalam ketentuan hukum tertulis,

akan lebih memilih aspek keadilan sehingga

atau jika aturan hukum tertulis (hukum

akhirnya hakim akan menyimpangi aspek

positif)

kepastian hukum dalam hal ini hukum

tersebut

yang

hidup

memunculkan

ketidak

tertulis (hukum positif), guna hal tersebut


hakim haruslah memantapkan dirinya men-

kerugian

jadi profesionalisme dalam mewujudkan

kendaraan tersebut, dan bahwa klausula

putusan yang berkualitas, dengan meng-

eksonerasi (pengalihan/pelepasan tanggung

hasilkan putusan-putusan yang eksekutable

jawab)

yang berisikan integritas tinggi,

memuat

menyatakan bahwa pengelola parkir tidak

pertimbangan yuridis yang utama, beriinti-

bertanggung jawab atas kehilangan dan

kan rasa keadilan dan kebenaran, sesuai

kerusakan

dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam

diparkirkan adalah cacat hukum, oleh karena

masyarakat, dapat diterima akal sehat (ethos,

itu batal demi hukum.

pathos, filosofis, sosiologis, serta logos).

yang

dalam

diderita

oleh

perjanjian

kendaraan

parkir

yang

pemilik

yang

sedang

Jika menganalisa pertimbangan yang

Jadi Putusan hakim yang baik adalah

diberikan oleh hakim dalam putusannya

putusan hakim yang mampu memberikan

tersebut dan dihubungkan dengan teori

keadilan sebagaimana pada asas dasar

keadilan yang di usung oleh John Rawls

sebuah putusan yakni “Demi Keadilan

yang menyatakan keadilan adalah sebagai

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

fairness, maka putusan hakim terhadap

2. Putusan

Berkekuatan

perkara parkir ini telah memberikan rasa

Hukum Tetap Yang menerobos Hukum

keadilan karena terlihat perjanjian parkir dan

Positif

juga perda yang mengatur parkir tersebut

Hakim

Yang

Pada sub bab ini peneliti akan

hanya memihak kepada pengelola parkir dan

mengemukakan putusan hakim yang telah

tidak memberikan keseimbangan akan hak

berkekuatan hukum tetap dan telah menjadi

dan kewajiban yang seharusnya. Selain itu

yurisprudensi

jika

tetap

yang

mengandung

kita

hubungkan

dengan

Teori

sebuah terobosan hukum terhadap aturan

keadilannya Amartya Sen (The Idea of

hukum positif yang bersifat formalistik. a)

Justice) yang menyatakan keadilan harus

Putusan

Republik

melibatkan penalaran publik, sehingga jika

Indonesia Nomor 2078 K/Pdt/2009. Dalam

kita memandang kasus parkir ini secara

Putusan

Republik

nalar publik jelas sangat merugikan publik

K/Pdt/2009

pengguna jasa parkir jika hakim hanya

Mahkamah

Mahkamah

Indonesia mengandung

Nomor

Agung 2078

bahwa

memutus perkara tersebut berdasarkan kata-

hubungan hukum antara pemilik kendaraan

kata yang termuat dalam karcis parkir

dengan pengusaha parkir adalah perjanjian

tersebut, jadi tentunya Putusan Mahkamah

penitipan,

Agung Republik Indonesia Nomor 2078

bertanggung

kaidah

Agung

sehingga jawab

hukum

pengelola atas

parkir

kehilangan

kendaraan yang dititipkan dan mengganti

K/Pdt/2009

hakim

telah

memberikan

putusan yang mencerminkan keadilan yang


dapat diterima oleh masyarakat luas. b)

perjanjian No.41 dan No.42 oleh Penggugat

Putusan Mahkamah Agung Republik Indo-

/Pemohon Kasasi ketika dirinya berada

nesia Nomor 3641 K/Pdt/2001

dalam

tahanan, hakim berpendapat hal

Bahwa hakim dalam pertimbangan-

tersebut terjadi karena ada penyalah guna-

nya menilai bahwa azas kebebasan berkon-

an keadaan atau kesempatan, sehingga

trak (membuat perjanjian) tidak bersifat

Penggugat atau Pemohon Kasasi sebagai

mutlak, yang berarti dalam keadaan tertentu

salah satu pihak dala perjanjian-perjanjian

hakim berwenang melalui tafsiran hukum

yang telah disepakati tersebut berada dalam

untuk meneliti dan menilai serta menyatakan

keadaan tidak bebas untuk menyatakan

bahwa kedudukan para pihak dalam suatu

kehendaknya, yang berarti akibat hukum

perjanjian berada dalam keadaan yang tidak

yang dibuat sebagaimana tersebut dalam

seimbang sedemikian rupa, sehingga salah

perjanjian yang tercantum

satu pihak dianggap tidak bebas untuk

perjanjian No.41 dan No. 42 tersebut beserta

menyatakan

seolah-olah

perjanjian-perjanjian lainnya yang terbit atau

perjanjian terjadi secara sepihak, dan dengan

dibuat berdasarkan kedua perjanjian tersebut

menganut sistim hukum perjanjian yang

harus dibatalkan.

kehendaknya

bersifat terbuka, maka waktu terjadi suatu

Putusan

ini

dalam akta

merupakan

sebuah

perjanjian yang berlaku tidak hanya kitab

terobosn hukum yang dilakukan oleh hakim

undang-undang hukum perdata dan atau

guna meluruskan pemaknaan asas kebebasan

hukum adat saja, tetapi nilai-nilai hukum

berkontrak, dalam perkara ini hakim pada

lainnya yang hidup di kalangan rakyat

kondisi tertentu dapat memberikan penilaian

lainnya sesuai dengan keadilan, kepatutan,

terhadap keseimbangan hak dan kewajiban

perikemanusiaan, seperti penyalahgunaan

para pihak dalam suatu perjanjian, bila salah

keadaan/kesempatan

larangan

satu pihak ternyata tidak dapat menyatakan

berlaku

kehendaknya secara bebas, maka dapat

secara berdampingan dan saling mengisi

dipandang telah terjadi ketidakseimbangan

sehingga merupakan suatu kesatuan, oleh

dalam perjanjian tersebut dengan parameter

karena itu nilai-nilai hukum yang dimaksud

yang

mempunyai pengaruh yang dapat dipakai

kepatutan dan kemanusiaan, sehingga dapat

sebagai

terhadap

terlihat asas kebebasan berkontrak tidak

ketentuan-ketentuan yang telah disepakati

dimaknai secara mutlak, karena ada nilai

dalam

keadilan, kepatutan dan perikemanusiaan

penyalahgunaan

dan

ekonomi

upaya

perjanjian

atau yang

perubahan

tersebut,

selanjutnya

berpedoman pada pertimbangan tersebut penanda tanganan perjanjian dalam akta

digunakan

yang membatasinya.

nilai-nilai

keadilan,


Jadi jika melihat pertimbangan yang

jawab

terhadap

janji

kawin

yang

diberikan oleh hakim dalam perkara ini

diucapkannya kepada perempuan, karena

menitik beratkan putusannya kepada teori

janji

keadilan yang di kemukakan oleh John

hukum.

Rawls dimana keadilan adalah sebuah

b) Putusan Mahkamah Agung Republik

keseimbangan/fairness.

Selain

itu

dari

tersebut

membawa

konsekuensi

Indonesia Nomor 496 K/Pdt.sus/2008.

pertimbangan yang diberikan hakim juga

Jika menganalisa pertimbangan yang

menitik beratkan pertimbangannya kepada

diberikan oleh hakim dalam putusannya

keadilan dengan parameter kepatutan dan

tersebut dan dihubungkan dengan teori

kemanusiaan yang senada dengan Teori

keadilan yang di usung oleh John Rawls

keadilannya Amartya Sen (The Idea of

yang menyatakan keadilan adalah sebagai

Justice) dimana keadilan tersebut harus di

fairness, maka putusan hakim terhadap per-

nalar dengan nalar publik. Sehingga peneliti

kara ini telah memberikan rasa keadilan ka-

menilai

rena

Putusan

Republik K/Pdt/2001,

Mahkamah

Indonesia hakim

Agung

Nomor telah

3641

terlihat

penguasaan

perusahaan-perusahaan

saham

yang

oleh

terafiliasi

memberikan

menyebabkan ketidaksamaan hak yang me-

putusan yang mencerminkan keadilan yang

ngakibatkan pengaturan tarif sehingga tidak

dapat diterima oleh masyarakat luas.

terdapat persaingan yang sehat dan yang

a) Putusan

tentunya konsumen pengguna jasa teleko-

Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 3277 K/Pdt/2000

munikasi tidak mendapat keadilan tarif, tarif

Menurut peneliti putusan ini merupa-

jasa telekomunikasi seluler akhirnya hanya

kan terobosan hukum yang dibuat hakim,

memihak kepada pemilik/pemegang saham

keberanian hakim dalam memasukkan ing-

terbesar pada kedua perusahaan telekomuni-

kar janji kawin adalah sesuatu yang luar

kasi terbesar di Indonesia dan tidak membe-

biasa mengingat selama ini sikap dari mas-

rikan keseimbangan akan hak dan kewajiban

yarakat yang bersifat permisif terhadap

yang seharusnya dimana konsumen dapat

pengingkaran janji untuk menikahi tersebut

memilih menggunakan jasa telekomunikasi

karena tidak ada konsekuensi hukumnya.

dari perusahaan yang mana. Selain itu jika

Tidak adanya konsekuensi hukum dimaksud

kita hubungkan dengan Teori keadilannya

lebih disebabkan tidak adanya teks dalam

Amartya Sen (The Idea of Justice) yang

undang-undang yang menyatakan bahwa

menyatakan

ingkar janji kawin adalah perbuatan mela-

penalaran

wan hukum, karenanya dengan putusan ini,

memandang kasus ini secara nalar publik

maka laki-laki diajarkan untuk bertanggung

jelas sangat merugikan publik pengguna jasa

keadilan publik,

harus

sehingga

melibatkan jika

kita


telekomunikasi seluler, sehingga Putusan

yurisprudensi tetap, dalam hal pertimbangan

Mahkamah

hukumnya

Agung

Republik

Indonesia

lebih

mengedepankan

rasa

Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008, hakim telah

keadilan dan kepentingan umum dari pada

memberikan putusan yang mencerminkan

hanya terpaku pada kata-kata yang ada

keadilan yang dapat diterima oleh masyara-

peraturan hukum positif sehingga hakim

kat luas.

dalam memutus menyimpangi aturan hukum

c)

Putusan

Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2580 K/Pdt/2013.

positif tertentu akan tetapi tetap dalam koridor hukum sehingga hukum menjadi

Dengan menganalisa pertimbangan

terbarukan.

lalu dihubungkan dengan Teori keadilannya Amartya Sen (The Idea of Justice) yang menyatakan penalaran memandang

keadilan publik, kasus

harus

sehingga ini

melibatkan jika

secara

kita nalar

Kriteria Putusan Hakim Yang Memberikan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat Keadilan formil merupakan keadilan yang mengacu

kepada

bunyi

undang-

publik/nalar pada umumnya jelas terlihat

undang, sepanjang bunyi undang-undang

perbuatan tergugat yang menyita barang

terwujud, tercapailah keadilan secara formil,

yang tidak ada sangkut pautnya dengan

namun pada masa sekarang ini banyak pihak

perkara pidana yang dipersangkakan jelaslah

yang menuntut hakim di Indonesia lebih

tidak patut dan tidak adil, karena dalam

berpihak kepada keadilan materiil dari pada

penegakan hukum tidak boleh memperguna-

keadilan formil semata, sehingga para hakim

kan segala cara yang akhirnya menimbulkan

di Indonesia melakukan penemuan hukum

perbuatan melawan hukum itu sendiri,

melalui putusannya, walaupun demikian

sehingga Putusan Mahkamah Agung Repub-

tetap ada aturan formil yang harus ditaati,

lik Indonesia Nomor 2580 K/Pdt/2013,

atau dengan kata lain dalam suatu putusan

hakim telah memberikan putusan yang men-

hakim dapat mempertimbangkan segala

cerminkan keadilan yang dapat diterima

sesuatunya tidak hanya berdasarkan pada

oleh masyarakat luas.

hukum positif namun juga memperhatikan

d) Aspek Hukum Dan Deskripsi Nilai

nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam

Kaidah Hukum Dalam Yurisprudensi

masyarakat berkenaan dengan hal-hal mater-

Dari menganalisa 5 contoh yurispru-

iilnya, namun untuk hal formil/prosedur

densi yang peneliti uraikan pada sub bab

yang ada tentunya tidak terlepas dari hukum

sebelumnya maka dapat tergambarkan jika

acara yang mengikatnya, karena sudah

hakim

barang tentu jika hukum acara ditabrak

melalui

putusannya

berkekuatan hukum

yang telah

tetap dan bersifat

mengakibatkan putusan batal demi hukum.


Adapun hal-hal yang harus termuat

eksekutorial,

sehingga

apabila

irah-rah

dalam putusan peneliti jabarkan dalam sebu-

tersebut tidak ada dalam putusan, maka akan

ah konstruksi format putusan sebagai beri-

menjadikan putusan tersebut batal demi

kut:

hukum, dan tidak dapat dilaksanakan.

a)

Kepala Putusan

(3) Paragraf pembuka

Kepala putusan merupakan gambar-

Dalam paragraf

pembuka hakim

an awal tentang hal apa putusan tersebut

mengemukakan

dijatuhkan, dan siapa saja pihak yang

memutus mengenai perkara apa putusan

terlibat di dalamnya. Di dalam kepala

tersebut.

putusan ini terbagi atas beberapa bagian,

(4) Identitas para pihak

yakni :

pengadilan

mana

dan

Identitas para pihak dalam putusan

(1) Nomor Putusan

haruslah ditulis secara lengkap, yang terdiri

Identitas dari sebuah putusan terlihat

atas nama lengkap, umur atau tempat

nomor

putusan

tanggal lahir, pekerjaan, agama dan alamat.

merupakan nomor registrasi perkara yang di

Hal ini harus ada dengan tujuan kepada

daftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri,

siapa putusan ini di putuskan.

dalam hal penelitian ini adalah putusan

b) Batang Tubuh Putusan

dari

putusan,

nomor

perdata. Nomor putusan terdiri atas nomor

Batang tubuh merupakan bagian

urut registrasi, jenis perkara (perkara perdata

yang sangat penting dalam sebuah putusan

gugatan atau perkara perdata permohonan),

karena dalam batang tubuh putusan memuat

tahun pendaftaran, dan pengadilan negeri

hal-hal yang pokok dalam putusan. Adapun

mana yang memutuskan perkara tersebut.

hal-hal yang termuat dalam batang tubuh

Hal

putusan yaitu :

ini

berhubungan

berhubungan mengadili,

pula baik

nantinya

dan

dengan

kewenangan

mengenai

kewenangan

(1) Uraian tentang duduk perkara Pada bagian ini menguraikan atau

absolut maupun relatif.

memaparkan

(2) Irah – irah

putusan.

Setiap

putusan

pengadilan

yang

hal

ihwal

adanya

suatu

(2) Uraian upaya mediasi

diucapkan oleh hakim harus memakai irah-

Pada bagian ini menguraikan upaya

irah “DEMI KEADILAN BERDASRKAN

mediasi yang diberikan oleh hakim agar per-

KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Irah-

kara yang diajukan dapat diselesaikan secara

irah ini wajib ada dalam suatu putusan

damai.

karena irah-irah inilah yang menjadikan suatu

putusan

mengandung

kekuatan

Mediasi ini harus ditempuh para pihak,

apabila

proses

mediasi

tidak


diuraikan dan tidak dilaksanakan maka

Pada bagian ini memuat penilaian

putusan akan berakibat batal demi hukum

terhadap alat bukti yang diajukan para yang

sebagaimana Perma Mahkamah Agung Re-

kemudian dikaitkan dengan dalil masing-

publik Indonesia Nomor 1 tahun 2016

masing pihak dan kemudian dihubungkan

meskipun tidak disebutkan secara tersurat

dengan ketentuan peraturan perundang-

sebagaimana

undangan, norma, dan kepatutan, sehingga

dalam

Perma

sebelumnya

yakni Perma Nomor 2 tahun 2008.

di dapat suatu kesimpulan atas tiap petitum

(3) Uraian singkat proses jawab menjawab,

yang dimintakan, yang kemudian ditutup

putusan

sela

(bila

ada),

uraian

pembuktian.

dengan sebuah konklusi. (6) Amar putusan

Pada bagian ini memuat proses

Amar putusan merupakan pernyataan

jawab menjawab, yang kemudian disusul

yang secara tegas dan rinci oleh hakim

oleh uraian putusan sela jika terdapat

mengenai hubungan hukum para pihak yang

eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi

disertai hak dan kewajiban yang harus

absolut atau relatif, yang kemudian mengu-

dilaksanakan. Dalam amar putusan ini

raikan alat-alat bukti yang diajukan para

hakim harus mengemukakannya dengan

pihak sebagai bukti dalil masing-masing

kalimat singkat dan tegas, sehingga tidak

pihak.

menimbulkan penafsiran lain yang dapat

(4) Uraian tentang pemeriksaan setempat

membingungkan para pihak.

(kasuistis)

c)

Uraian pemeriksaan setempat ini

Kaki putusan Dalam kaki putusan memuat tiga hal

akan ada dan wajib ada terhadap perkara

yang terdiri :

yang berkenaan dengan perkara tanah.

(1) Paragraf Penutup

Pemeriksaan

setempat

untuk

Dalam paragraf penutup ini mengu-

mengetahui secara pasti letak dan batas-

raikan hari dan tanggal musyawarah putu-

batas objek perkara, keadaan nyata objek

san, susunan majelis hakim, keterangan

perkra. Pemeriksaan setempat diadakan agar

putusan dibacakan dalam sidang terbuka

nantinya putusan tidak ilusionier atau dapat

untuk umum, hari dan tanggal putusan

dilaksanakan oleh karena memang objeknya

dibacakan, nama panitera pengganti, nama

benar adanya. Dengan tidak dilakukannya

dan kehadiran para pihak.

pemeriksaan setempat berakibat putusan

(2) Nama dan tanda tangan Majelis Hakim

batal demi hukum. (5) Uraian pertimbangan

bertujuan

dan Panitera Pengganti Bagian ini harus ada untuk menunjukkan bahwa putusan tersebut memang


telah diambil secara musyawarah dan telah

bersangkutan. Gugatan telah dipertimbang-

diputuskan bersama oleh majelis hakim

kan menurut hukum pembuktian ternyata

yang bersangkutan

tidak terbukti, dinyatakan tidak beralasan

(3) Rincian biaya

hukum

Rincian

biaya

ini

dan dengan demikian gugatan

dimaksudkan

tersebut harus ditolak. Demikian pula suatu

sebagai transparansi dan akuntabilitas dalam

gugatan yang dinyatakan tidak berdasar

pengguanaan uang perkara yang dibayarkan

hukum dimana posita gugatan tidak sejalan

para pihak yang dihukum untuk membayar

dengan petitum gugatan maka gugatan

biaya perkara dalam putusan tersebut.

tersebut dinyatakan tidak berdasar hukum

Perincian biaya perkara wajib dicantumkan

sehingga dinyatakan tidak dapat diterima

pada setiap putusan sebagaimana Pasal 183

(niet ont vankelijk verklaard).

HIR/194 Rbg.

b. Asas wajib mengadili seluruh bagian

Selain hal-hal yang peneliti uraikan

gugatan. Asas ini digariskan dalam pasal

dalam kontruksi format putusan, suatu

178 ayt (2) HIR/pasal 189 ayat (2) R.Bg.

putusan juga harus termuat asas-asas sebagai

dan pasal 50 Undang undang nomor 48

berikut :

tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

a. Harus memuat alasan-alasan dan dasar-

Kelalaian mmeriksa dan mengadili seluruh

dasar putusan secara jelas dan terperinci,

bagian gugatan termasuk gugatan rekonven-

memuat pasal-pasal dan/atau sumber hukum

si; kelalaian mengadili bagian kecil dari

tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili

gugatan misalnya permohonan sita dan

(pasal 50 dan 53 UU No 48 tahun 2009).

sebagainya apabila di tingkat banding,

Suatu

cukup

biasanya diputus sela dan diperintahkan

dalam

pengadilan tingkat pertama untuk memerik-

posita gugatan menurut hukum pembuktian

sa dan memutus bagian gugatan yang

atau tidak memberikan penilaian terhadap

terabaikan tersebut, namun apabila bagian

alat bukti secara perinci, demikian pula tidak

gugatan itu prinsip sifatnya, maka berarti

memberikan pertimbangan mengenai dasar

pengadilan tingkat pertama tidak melaksana-

hukumnya, baik berdasar pada pasal-pasal

kan tata tertib persidangan yang seharusnya

peraturan

maupun

dilaksanakan dan hal itu menjadi alasan bagi

sumber hukum tak tertulis yang dijadikan

hakim banding ataupun hakim kasasi untuk

dasar mengadili, dapat di kategorikan onvol

membatalkan putusan tersebut. Tentang hal

doendo

cukup

ini dapat diperhatikan putusan mahkamah

pertimbangan), sehingga menjadi alasan

agung RI nomor 235K/SIP/1973 tanggal 4

untuk

Desember 1975. Dalam kasus ini Pengadilan

putusan

mempertimbangkan

yang

tidak

alasan-alasan

perundang-undangan

gemotiveerd

membatalkan

(tidak

putusan

yang


Negeri

tidak

memutus

mengadili

petitum subsidair dipandang sebagai ultra

mengenai status keahli warisan penggugat.

petita yang tidak dapat dibenarkan. Hal itu

Padahal hal itu di minta dalam petitum

sebagaimana di tegaskan dalam putusan

gugatan. Atas kelalaian itu Mahkamah

Mahkamah

agung dalam tingkat kasasi menyatakan

Nomor : 882K/SIP/1974, tanggal 24 Maret

Judex Factie tidak melaksanakan ketentuan

1976.

yang mengharuskan untuk memberi putusan

d. Prinsip sidang terbuka untuk umum,

mengenai seluruh petitum gugatan, sehingga

pembukaan

cukup alasan membatalkan putusan tersebut.

pengucapan amar putusan, wajib dalam

c. Tidak

melebihi

sidang terbuka untuk umum putusan yang

tuntutan. Asas ini digariskan pada pasal 178

tidak di ucapkan dalam sidang terbuka untuk

ayat (3) HIR pasal 189 ayat (3) R.Bg.

umum dikategorikan sebagai tindakan yang

larangan ini disebut ultra petita partium.

lalai memenuhi syarat yang digariskan

Mengadili

tuntut

undang-undang yang oleh undang-undang

dikategorikan melampaui batas wewenang

sendiri mengancam dengan batalnya putusan

atau ultra vires. Ultra petita partium ataupun

demi hukum. Hal tersebut dapat dilihat

ultra vines dikategorikan sebagai tindakan

dalam pasal 13 Undang Undang Nomor 48

yang tidak sesuai hukum. Tindakan ultra

tahun 2009 menyatakan : (1) Semua sidang

petita yang didasarkan atas itikad baik

pemeriksaan pengadilan adalah terbuka

sekalipun, tetap dikatakan ilegal karena

untuk

bertentangan dengan prinsip the rule of law.

menentukan lain. (2) Putusan pengadilan

Hal senada dengan tersebuut dapat dilihat

hanya sah dan mepunyai kekuatan hukum

pada putusan Mahkamah agung RI tentang

apabila di ucapkan dalam sidang yang

waduk Kedug Ombo yang dibatalkan dalam

terbuka untuk umum. (3) Tidak terpenu-

putusan peninjauan kembali (PK). Putusan

hinya ketentuan sebagaimana dimaksud pa-

Ultra petita yang dapat dibenarkan apabila

da ayat (1) dan (2) mengakibatkan putusan

putusan

batal demi hukum.

boleh

lebih

judex

dan

mengabulkan

dari

factic

yang

di

didasarkab

pada

petitum subsidair yang berbentuk ex aequo

Agung

sidang

umum,

Republik

dan

kecuali

Indonesia

sidang

untuk

undang-undang

1. Keadilan Materiil Putusan

et bono, dapat dibenarkan asalkan masih

Keadilan Materiil Putusan tersebut,

dalam kerangka yang sesuai dengan inti

peneliti memaknainya sebagai sebuah proses

petitum primair atau sesuai dengan kejadian

untuk memberikan atau melindungi hak

matereil. Adapun tindakan hakim yang

individu maupun publik secara konstan dan

mengabulkan

dalam

berkesinambungan. Keadilan ini dipandang

petitum primair dan sebagian lagi dalam

sebagai sebuah tindakan yang nyata dari

sebagian

gugatan


seorang hakim untuk memberikan tidak

penyediaan

fasilitas/sarana

hanya hak individu maupun hak publik, juga

timbul dari Perikatan Alami (Perikatan

mengembalikan suatu keadaan atau kepada

Bebas) yang diatur dalam Pasal 1359 ayat

keadaan lain agar tercipta keseimbangan hak

(2) KUHPerdata yang berbunyi , "Terhadap

dan kewajiban.

perikatan-perikatan

bebas

parkir

yang

yang

secara

Tindakan hakim yang dimaksud

sukarela dipenuhi, tak dapat di lakukan

dalam keadilan materiil putusan yakni suatu

penuntutan kembali "dalam Perikatan Alami

tindakan berupa pertimbangan-pertimbangan

(Perikatan Bebas) ditentukan bahwa aanya

hukum yang dipergunakan hakim dalam

schuld (kesalahan) tidak dapat menimbulkan

memberikan suatu putusan terhadap sebuah

haftung (hak gugat), inisiatif Penggugat

perkara

untuk menggunakan fasilitas areal parkir

yang

dihadapkan

kepadanya

(substansi putusan).

yang disediakan oleh Tergugat berarti

Contoh kasus dalam Putusan Mahka-

bahwa Penggugat secara sukarela menyetu-

mah Agung Republik Indonesia Nomor

jui klausu l yang ditentukan oleh Tergugat

2078 K/Pdt/2009, menguraikan hubungan

dalam karcis parkir atau tanda masuk parkir,

hukum penggugat dengan tergugat diawali

tergugat menyatakan karcis parkir atau tanda

dengan sebuah perjanjian yang mana para

masuk parkir adalah bukan merupakan bukti

pihak yang mengikatkan diri dalam perjan-

penitipan kendaraan, akan tetapi hanya

jian tersebut taat dan tunduk dengan hal-hal

sebagai bukti tanda masuk kendaraan keda-

yang diperjanjikan sebagaimana bunyi pasal

lam gedung atau pelataran atau lingkungan

1338 KUHPerdata yang menyatakan “semua

parkir. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam

persetujuan yang dibuat sesuai dengan

Pasal 1 butir (16) Keputusan Gubernur Pro-

undang-undang berlaku sebagai undang-

pinsi Daerah Khusus Ibukota Jakar ta

undang bagi mereka yang membuatnya”,

Nomor : 92 Tahun 2004 tentang Petunjuk

akan tetapi hakim membatalkan klausula

Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Par-

yang menyatakan asuransi kendaraan dan

kir Untuk Umum Di luar Badan Jalan di

barang-barang di dalamnya serta semua

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta jun-

resiko atas segala kerusakan dan kehilangan

to Pasal 1 huruf r Peraturan Daerah Khusus

atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-

Ibukota Jakar ta Nomor : 5 Tahun 1999 ten-

barang di dalamnya merupakan kewajiban

tang Perparkiran,

pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada

masuk parkir adalah tanda masuk kendaraan

penggantian berupa apapun dari penyedia

yang diberikan dengan nama dan dalam ben-

parkir), jadi meskipun perjanjian antara

tuk apapun untuk memasuki gedung parkir,

Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian

pelataran parkir dan lingkungan parkir".

yang berbunyi, "Tanda


akan tetapi hakim dalam pertimbangannya

pihak dalam kesamaan kehendak dalam

tidak semata-mata mempertimbangkan per-

perjanjian mengakibatkan perjanjian terse-

kara ini sebagaimana teks yang tertulis

but cacat secara hukum dan dapat dibatal-

dalam peraturan positif, akan tetapi hakim

kan, dan oleh karena salah satu pihak

mempertimbangkannya sebagai perbuatan

memberikan tekanan kepada pihak lain,

melawan hukum dengan mendasarkan kepa-

maka perbuatan pihak yang menekan terse-

da Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata

but merupakan sebuah perbuatan melawan

dengan landasan nilai kepatutan dan rasa

hukum.

keadilan yang hidup dimasyarakat.

Pada Putusan

Selain itu melihat pada pertimbangan

Republik

Mahkamah Agung

Indonesia

3277

mengandung

kaidah

Putusan Mahkamah Agung Republik Indo-

K/Pdt/2000,

nesia

yang

hukum Dengan tidak dipenuhinya janji

memunculkan kaidah hukum yakni Dalam

untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah

asas kebebasan berkontrak, hakim berwe-

suatu perbuatan melawan hukum karena

nang untuk mewakili dan menyatakan bah-

melanggar norma kesusilaan dan kepatutan

wa kedudukan para pihak berada dalam

dalam masyarakat.

Nomor

3641

K/Pdt/2001,

kondisi yang tidak seimbang, sehingga salah

yang

Nomor

Pada putusan Putusan

Mahkamah

satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan

Agung Republik Indonesia Nomor 3277

kehendaknya, selain itu Dalam perjanjian

K/Pdt/2000,

yang bersifat terbuka, nilai-nilai yang hidup

mengawini yang tidak ditepati sebagai suatu

dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan

perbuatan melawan hukum, hal ini menjadi

dan keadilan, perikemanusiaan, dapat dipa-

sebuah terobosan hukum yang luar biasa

kai sebagai upaya perubahan terhadap

karena tidak ada dalam teks undang-undang

ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam

yang menyatakan bahwa ingkar janji kawin

perjanjian.

adalah perbuatan melawan hukum, peneliti

Menilik dari teori keadilannya John

disini

hakim

melihat

memasukkan

pertimbangan

janji

hakim

Rawls, pertimbangan hakim dalam Putusan

sehubungan dengan putusan di atas melihat

Mahkamah Agung Republik Indonesia No-

sebagaimana

mor 3641 K/Pdt/2001 menginginkan kesa-

dalam hal tidak ada aturan hukum, maka

maan kehendak yang bebas dan seimbang

tugas hakim untuk menafsirkan aturan

antara pihak yang mengikatkan diri dalam

tersebut agar hukum tersebut dapat sesuai

perjanjian tersebut, dengan dilandasi nilai-

dengan keadaan-keadaan baru. Dalam hal ini

nilai

masyarakat,

hakim menafsirkan peraturan perundang-

sehingga dengan tidak bebasnya salah satu

undangan yang ada dihubungkan dengan

yang

hidup

dalam

pendapat

Cardozo, bahwa


norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dengan memperhatikankan

aspek

Keadilan

Etika

Putusan

peneliti

maknai sebagai bagian yang mempengaruhi

keadilan, aspek kemanfatan dan aspek ke-

terbentuknya

pastian hukum.

Komponen ini berada dalam diri hakim

Kemudian jika menganalisa Putusan Mahkamah Nomor

Agung

496

Republik

Indonesia

K/Pdt.Sus/2008,

keadilan

dalam

putusan.

sendiri yang mempengaruhi terbentuknya sebuah putusan hakim.

peneliti

Sikap moral ini pun tergambarkan

memandang kaidah yurisprudensi ini dalam

dalam logo hakim dalam 5 perlambang

pertimbangannya hakim memadukan antara

yakni

perspektif Kepastian hukum dan tuntutan

melambangkan

sosial, dengan cara berfikir yang fungsional

Tuhan Yang Maha Esa dengan kepercayaan

dan tidak semata-mata hanya mendasarkan

masing-masing menurut dasar kemanusiaan

pada suatu tatanan yang menghendaki status

yang beradab. (2) Sifat Cakra (senjata

quo, melainkan mengedepankan keadilan

ampuh penegak keadilan) melambangkan

dan kemanfaatan sosial masyarakat. Dengan

sifat adil, baik di dalam maupun di luar

demikian,

kedinasan.

dalam

penegakan

hukumnya

:

(1)

Sifat

Kartika

ketakwaan

Dalam

(bintang)

hakim

kedinasan,

pada

hakim

rumusan undang-undang tidak hanya dipa-

bersikap adil, tidak berprasangka atau

hami sebatas bunyi undang-undang. Melalui

memihak,

bersungguh-sungguh

pendekatan yang fungsional ini, hukum

kebenaran

dan

menjadi satu sistem yang terkait dengan

berdasarkan keyakinan hati nurani, dan

sistem lain di luar hukum, dengan demikian

sanggup mempertanggung jawabkan kepada

pasal-pasal yang ada dalam undang-undang

Tuhan. Di luar kedinasan hakim bersifat

tidak hanya dianggap pasal yang mati dan

saling

memang demikian seharusnya, akan tetapi

berpandangan luas dan mencari saling

hendaknya dipahami sebagai satu rumusan

pengertian. (3) Candra (bulan) melambang-

yang senantiasa dapat dijabarkan untuk

kan kebijaksanaan dan kewiba-waan. Dalam

mewujudkan kehendak dari undang-undang

kedinasan, hakim harus memiliki kepriba-

itu sendiri, bahkan apabila hukum dilihat

dian, bijaksana, berilmu, sabar, tegas,

sebagai suatu sistem yang mempunyai

disiplin dan penuh pengabdian pada profesi-

tujuan tertentu, maka rumusan pasal-pasal

nya. Di luar kedinasan, hakim harus dapat

yang ada haruslah dilihat sebagai wahanan

dipercaya, penuh rasa tanggung jawab, me-

untuk mewujudkan tujuan tersebut.

nimbulkan rasa hormat, anggun, dan berwi-

2. Keadilan Etika Putusan

bawa. (4) Sari (bunga yang harum) meng-

keadilan,

menghargai,

tertib

mencari

memutuskan

dan

lugas,

gambarkan hakim yang berbudi luhur dan


berperilaku tanpa cela. Dalam kedinasannya

(1) Berperilaku Adil

ia selalu tawakal, sopan, bermotivasi me-

Adil bermakna menempatkan sesuatu

ningkatkan pengabdiannya, ingin maju, dan

pada tempatnya dan memberikan yang

bertenggang rasa. Di luar kedinasannya, ia

menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu

selalu berhati-hati, sopan dan susila, menye-

prinsip

nangkan dalam pergaulan, bertenggang rasa,

kedudukannya di depan hukum. Dengan

dan berusaha menjadi teladan bagi masya-

demikian, tuntutan yang paling mendasar

rakat sekitarnya. (5) Tirta (air) melukiskan

dari keadilan adalah memberikan perlakuan

sifat hakim yang penuh kejujuran (bersih),

dan

berdiri di atas semua kepentingan, bebas

(equality and fairness) terhadap setiap

dari pengaruh siapapun, tanpa pamrih, dan

orang.

tabah. Sedangkan di luar kedinasan, ia tidak

(2) Berperilaku Jujur

bahwa

memberi

semua

kesempatan

orang

yang

sama

sama

boleh menyalahgunakan kepercayaan dan

Kejujuran bermakna dapat dan berani

kedudukannya, tidak berjiwa aji mumpung

menyatakan yang benar adalah benar dan

dan senantiasa waspada.

yang salah adalah salah. Kejujuran mendo-

Kemudian untuk menjaga kehorma-

rong terbentuknya pribadi yang kuat dan

tan dan kemuliaan profesi hakim serta untuk

membangkitkan kesadaran akan hakekat

memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81 B

yang hak dan yang batil. Dengan demikian,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

akan terwujud sikap pribadi yang tidak

:3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

memihak terhadap setiap orang baik dalam

undang-undang Nomor 14 Tahun 1985

persidangan maupun di luar persidangan.

tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah

(3) Berperilaku Arif Dan Bijaksana

kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dituangkan

Keputusan

Bersama

bertindak sesuai dengan norma-norma yang

Agung

Republik

hidup dalam masyarakat baik norma-norma

Komisi Yudisial

hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan

Republik Indonesia dengan Nomor 047/

-kebiasaan maupun kesusilaan dengan mem-

Ketua

dalam

Arif dan Bijaksana bermakna mampu

Mahkamah

Indonesia dan Ketua

KMA/SKB/IV/2009

–

02/SKB/P.KY/IV/

perhatikan situasi dan kondisi pada saat itu,

2009 tentang kode etik dan pedoman

serta mampu memperhitungkan akibat dari

perilaku hakim.

tindakannya. Perilaku ini mendorong terben-

Dalam kode etik dan pedoman

tuknya pribadi yang berwawasan luas,

perilaku hakim mengandung prinsip-prinsip

mempunyai tenggang rasa yang tinggi,

dasar yang di implementasikan ke dalam 10

bersikap hati-hati, sabar dan santun.

(sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut :

(4) Bersikap Mandiri


Mandiri bermakna mampu bertindak

mengemban

amanah

serta

sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari

masyarakat pencari keadilan.

campur tangan siapapun dan bebas dari

(9) Berperilaku Rendah Hati.

pengaruh apapun. Sikap ini mendorong terbentuknya

hakim

yang

kepercayaan

Rendah hati dimaknai sebagai kesa-

tangguh,

daran akan keterbatasan kemampuan diri,

berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan

jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari

atas kebenaran sesuai tuntunan moral dan

setiap bentuk keangkuhan.

ketentuan hukum yang berlaku.

(10) Bersikap Profesional

(5) Berintegritas Tinggi

Merupakan sikap moral yang dilan-

Integritas bermakna sikap dan kepri-

dasi

oleh

tekad

untuk

melaksanakan

badian yang utuh, berwibawa, jujur dan

pekerjaan yang dipilihnya dengan kesung-

tidak tegoyahkan.

guhan, yang didukung oleh keahlian atas

(6) Bertanggung Jawab

dasar pengetahuan, keterampilan dan wawa-

Sikap ini bermakna kesediaan untuk

san luas.

melaksanakan dengan sebaik-baiknya segala sesuatu

yang

menjadi

wewenang

dan

PENUTUP

tugasnya, serta memiliki keberanian untuk

Putusan hakim yang baik adalah

menanggung segala akibat atas pelaksanaan

putusan hakim yang mampu memberikan

wewenang dan tugasnya tersebut.

keadilan sebagaimana pada asas dasar sebu-

(7) Menjunjung Tinggi Harga Diri

ah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasar-

Sikap ini bermakna bahwa pada diri

kan Ketuhanan Yang Maha Esa”

manusia melekat martabat dan kehormatan

Penemuan hukum oleh hakim dalam

yang harus dipertahankan dan dijunjung

suatu putusan perdata dapat menyimpangi

tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung

aturan yang diatur dalam hukum positif.

tinggi harga diri, khususnya Hakim akan

Putusan yang telah menjadi Yuris-

mendorong dan membentuk pribadi yang

prudensi memiliki nilai kaidah hukum yang

kuat dan tangguh yang senantiasa menjaga

dapat dijadikan dasar hukum memutus suatu

kehormatan dan martabat sebagai aparatur

perkara jika hukum positif tidak mengatur

Peradilan.

atau jika hukum positif diterapkan secara

(8) Berdisiplin Tinggi

redaksionalnya saja mengakibatkan ketidak

Sikap ini bermakna ketaatan pada norma-norma

atau

kaidah-kaidah

adilan.

yang

Putusan hakim memberikan rasa kea-

diyakini sebagai panggilan luhur untuk

dilan bagi masyarakat terutama masyara-kat pencari keadilan terlebih dahulu harus me-


menuhi kriteria keadilan formil di mana harus termuat hal-hal formil dalam suatu putusan hakim yang memiliki akibat batal demi hukum jika tidak termuat. Komponen kedua yakni Keadilan Materiil Putusan yang merupakan suatu tindakan berupa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memberikan suatu putusan terhadap sebuah perkara yang dihadapkan kepadanya (substansi putusan). Komponen ketiga

yaitu Keadilan

Etika Putusan di mana Keadilan ini didasari dari aspek psikologis dan moral hakim bersangkutan, yang dibungkus dalam sebuah pedoman perilaku dan kode etik hakim. Diharapkan

setiap

hakim

dalam

memutus perkara perdata tidak hanya mengacu pada hukum positif yang hanya bersifat formalistik akan tetapi juga tidak menapikan hukum materiil dan hukum yang hidup di dalam masyarakat guna pencapaian rasa keadilan masyarakat. Diharapkan setiap putusan yang diputuskan Hakim memenuhi Keadilan Formil Putusan, Keadilan Materiil Putusan dan Keadilan Etika Putusan. Guna pencapaian rasa keadilan masyarakat yang hakiki.

DAFTAR PUSTAKA Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta. Gunung Agung.

Ali, Achmad. 2010. Menguak Teori Hukum (legal theory), dan teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence). Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Ali, Achmad & Wiwie Heryani. 2012. Asas – asas Hukum Pembuktian. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Anonim. 1996. Ensiklopedia hokum Islam. Jakarta. PT.Ichtiar Baru. Aripin, Jaenal. 2008. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta. Kencana. Asnawi, M. Natsir. 2013. Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia : Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standard Pembuktian. Yogyakarta. UII Press. Cf, Penyusun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2009. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta. Pilar Yuris Ultima. Faisal. 2012. Menerobos Positivisme Hukum, Bekasi, Gramata Publising. Ginsberg, Morris. 2003. Keadilan Dalam Masyarakat. Yogyakarta. Pustaka Yogya Mandiri. Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati Hadin Muhjad dan Nunu Nuswardani, 2012, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer, Yogyakarta, Genta Publishing Yogyakarta. Hart, H.L.A. 1997. The Concept of Law. New York. Clarendon PressOxford. diterjemahkan oleh M. Khozim. 2010. Konsep Hukum. Bandung. Nusa Media Kamelo, Tan. 2004. Hukum Jaminan Fidusia. Bandung. Alumni. Kamil, Ahmad. 2012. Filsafat Kebebasan Hakim. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Khodduri, Majid. 1999. Teologi Keadilan Perspektif Islam. Surabaya. Risalah Gusti.


Manan, Abdul. 2014. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Manan, Bagir. 2009. Beberapa Catatan Tentang Penafsiran. Jakarta. Majalah Varia Peradilan No. 285 Edisi Agustus 2009. Mappiasse, Syarif. 2015. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum edisi Revisi. Jakarta. Pranadamedia group. Mertokusumo, Sudikno. 1991. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta. Liberty. Mertokusumo, Sudikno. 1993. Bab-bab tentang Penemuan Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta. Genta Publishing. Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk. 2016. Hukum Dalam Pendekatan Filsafat. Jakarta. Kencana. Prasetyo, Teguh. 2015. Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum. Bandung. Nusa Media. Salam, Burhanudin. 1997. Etika Sosial, Asas Moral dalam kehidupan manusia. Jakarta. Rineka Cipta. Siregar, Mahmul. Kepastian hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia. Medan. Fakultas Hukum USU. Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. Jakarta. Sutiarso, Cicut. 2011. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Syahrani, Riduan. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. Tasrif. 1987. Bunga Rampai Filsafat Hukum. Jakarta. CV Abadin.

Spagnolo, Lisa. Iura Novit Curia and The CISG : Resolution of the Faux Procedural Black Hole. Monash University. http//cisgw3.law.pace.edu/cisg/bibli o/spagnolol.pdf. Wahyudi, Trubus. 2014. Independensi Hakim, Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan. Majalah KY edisi September – Oktober 2014. Peraturan Perundang-Undangan : Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Putusan Pengadilan : Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 2078 K/Pdt/2009. Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 3641 K/Pdt/2001. Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 3277 K/Pdt/2000. Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 496 K/Pdt.Sus/2008. Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 2580 K/Pdt/2013.

PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN

Recommend Documents