STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN SECARA MELAWAN HUKUM DAN DIPUTUS TIDAK BERSALAH (Studi Kasus Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn)

Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : HAMMAD SYARIF NIM. E 1107027

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user

i


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Hammad Syarif, E 1107027. 2012. STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENGENAI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN SECARA MELAWAN HUKUM DAN DIPUTUS TIDAK BERSALAH (Studi Kasus Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pertimbangan Hakim dalam menjatuhkankan putusan perbuatan melawan hukum dengan unsur, syarat, dan alasan pembenar dan pemaaf perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdt. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum Normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yaitu putusan Nomor: 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, namun hanya bahan yang memiliki relevansi dengan masalah yang penulis teliti. Analisis data yang digunakan merupakan metode analisis deduksi yang artinya berpangkal pada pengajuan pernyataan yang bersifat umum kemudian diajukan pernyataan yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan perkara perbuatan melawan hukum pada perkara Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn telah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdt dengan memperhatikan unsur, syarat perbuatan melawan hukum tersebut dan hakim juga memperhatikan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf dari perbuatan tersebut.

Kata Kunci : Perbuatan melawan hukum, Pertimbangan Hakim. commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Hammad Syarif, E 1107027. 2012. THE CONSIDERATION OF JUDGES IN THE VERDICT OF THE STUDY OF CASE IN TORT ON THE BASIS OF BUDGET CHANGES ARE AGAINST THE LAW FOUNDATION AND THE TERMINATION OF INNOCENCE (CASE STUDY CASE NUMBER: 24/PDT. G/2001/PN.KD.MN). The Faculty Of Law Sebelas Maret University. This study aims to evaluate the suitability of the consideration of Judges in setting ruling tort by the elements, requirements, and the true reason and forgiving in tort in section 1365 KUHPerdata. This type of research including Normative legal research. Types of legal materials that are used in this research is a type of secondary law materials. Data collection technique to use libraries that verdict Number: 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn, book of the civil code and the results of the research been done before, but only material that has relevance to the issue that the author meticulously. Analysis of the data used is the method of analysis of deduction that is based on the filing of a statement by universal then submitted a statement which are special and then drawn conclusions. Based on the results of the research conclusions that the Assembly may be taken in setting the case Judge in tort on the case Number: 24/Pdt.G/2001/PN.Kd .Mn has pursuant to section 1365 KUHPerdata having regard to the elements, requirements in tort and judges also noticed the existence of true reasons or forgiving of such deeds.

Keyword : Tort , concideration judge.

commit to user

v


MOTTO

digilib.uns.ac.id

:

‫َاﻹ‬ ِ ْ ‫ﻧْﺲَ إ ﱠِﻻ ﻟِﯿَ ْﻌ ُﺒﺪُونِ َوﻣَﺎ َﺧﻠَﻘْﺖُ اﻟْﺠِ ﻦﱠ و‬ Dan tidaklah Aku ciptakan seluruh jin dan seluruh manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu. (QS : Adz Dzariyat :56).

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk : Ø

Bapakku Joko Suranto dan Ibuku Endah Sri Hayati yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan serta do’a kepada penulis semenjak kecil hingga dewasa, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kasih sayang seperti engkau menyayangiku.

Ø

Adik-adikku Syarifah, Farihah, dan Achmad Faiz semoga kelak tumbuh dewasa dan menjadi orang sholeh dan sholihah berbakti kepada Orang Tua.

Ø

Keluarga besar Martokaryono dan keluarga besar Purwodiharjo dimana penulis selalu mendapatkan dukungan untuk segera menyelesaikan kuliah.

Ø

Teman-teman dekatku Riecard Roberto, Lasyanto Nugroho, Pendeng, Cikung, Dika Sulton Haq, Novi Ariyanti, Abdul Aziz, Muhammad Fauzi, Saifan Rifqi, Suprek, Dur Madura, Samuel Madura, Tunggul Hami Seno, Aditya Putrojati, Fathul Munir, Oni Plankton, Joni, Arifin RRI terimakasih atas persahabatan ini akan kujaga selama-lamanya.

Ø

Sahabat jiwaku Mega Titis Arumdalu yang selalu setia menemani penulis dengan dukungan, omelan, menghiibur dan bantuannya.

Ø

Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kekuatan kepada penulis hingga penelitian ini dapat terselesaikan, yaitu penelitian dalam judul Studi Pertimbangan Hakim dalam Putusan perkara Perbuatan Melawan Hukum mengenai Perubahan anggaran dasar yayasan secara melawan hukum dan diputus tidak bersalah. (Studi Kasus Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn) agar bermanfaat bagi semua pihak. Penulisan hukum ini tidak akan segera terselesaikan apa bila tidak mendapatkan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan, segenap hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada yang terhormat : 1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, saran, kritik, dan motivasi serta bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Sekaligus sebagai ketua program Non Reguler Fakultas Hukum UNS. 3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis agar digunakan sebagai bekal dalam penulisan hukum skripsi ini. 4. Ketua Bagian PPH dan Mas Hermawan pribadi sebagai anggota PPH yang banyak membantu penulis dengan humor-humor segarnya. 5. Bapak Joko Suranto dan Ibu Endah Sri Hayati. Orang tua penulis yang senantiasa memberikan dorongan serta do’anya terimakasih Bapak dan Ibu akhirnya putramu ini bisa menjadi Sarjana Hukum. 6. Syarifah, Mega Titis Arumdalu, Farihah, dan Achmad Faiz yang selalu menemani penulis, tak pernah lelah mengomel agar penulisan hukum ini segera selesai. commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

7. Tunggul, Adit, Oni, Andika, Tomy, Icol, Ambon, Joni, Fathul, terimakasih untuk kalian selalu mendorong dan mengingatkan penulis dan seluruh rekanrekan Fakultas Hukum UNS yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengejar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 9. Kerabat dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga amal budi baik mendapatkan Ridlho dari Allah SWT dan menjadi amal kebajikan yang menjadi teladan bagi orang lain. Semoga skripsi ini bermanfaat meskipun sederhana.

Surakarta, 18 Januari 2012 Penulis

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN ...................................................................

iv

ABSTRAK ..................................................................................................

v

ABSTRACT................................................................................................

vi

HALAMAN MOTTO ................................................................................

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................

viii

KATA PENGANTAR ...............................................................................

ix

DAFTAR ISI...............................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR ................................................................................

xi

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................

1

B. Perumusan Masalah.........................................................

4

C. Tujuan Penelitian ...........................................................

4

D. Manfaat penelitian ...........................................................

5

E. Metode Penelitian ............................................................

6

1. Jenis Penelitian ...........................................................

6

2. Sifat Penelitian ............................................................

6

3. Pendekatan Penelitian ................................................

7

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum...............................

8

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ........................

8

6. Analisis Bahan Hukum...............................................

9

F. Sistematika Penulisan Hukum ........................................

9

TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori ................................................................ commit user 1. Tinjauan Hukum AcaratoPerdata.................................

x

11 11


digilib.uns.ac.id

2. Tinjauan umum Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur-unsur Perbuatan melawan

hukum

(Pasal 1365 KUHPdt) .................................................

12

a) Istilah Perbuatan Melawan Hukum ......................

12

b) Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ............

14

3. Hal-hal yang menghilangkan sifat Perbuatan

BAB III

Melawan Hukum ........................................................

19

a) Alasan Pembenar ...................................................

19

b) Alasan Pemaaf .......................................................

22

B. KERANGKA PEMIKIRAN. …………………………

23

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ................................................................

25

1. Paparan Kasus.............................................................

25

2. Amar Putusan..............................................................

70

B. Pembahasan .....................................................................

71

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara perbuatan melawan hukum Nomor

BAB IV

:

24/Pdt.G/2001/Kd.Mn .....................................................

71

1. Adanya perbuatan melawan hukum ..........................

74

2. Kesalahan ....................................................................

77

3. Kerugian dan Hubungan Sebab-akibat......................

82

4. Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf .......................

82

PENUTUP A. Simpulan ..........................................................................

84

B. Saran .................................................................................

85

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Setiap Negara di dunia ini memiliki hukum tersendiri. Tidak ada satu Negara pun yang berdiri tanpa adanya hukum. Keberadaan hukum sangat penting untuk mengatur seluruh kehidupan dalam suatu Negara agar segala sesuatu dalam negara dapat berjalan selaras, seimbang, dan damai. Dengan adanya hukum kehidupan tidak hanya berjalan selaras akan tetapi keberadaan hukum itu sendiri akan sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak setiap individu dalam suatu negara. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia ini juga merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, yang tertuang dalam suatu undang-undang dan beberapa ada yang hanya merupakan kebiasaan atau adat. Hingga saat ini Indonesia masih menggunakan undang-undang yang merupakan warisan dari negara Belanda, diantara undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad tahun 1847 Nomor 23 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun demikian setelah merdeka berdasarkan kepada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia sebelum digantikan oleh undang-undang yang baru berdasar atas Undang-Undang Dasar ini (asas konkordansi). (Abdulkadir Muhamad, 2010:7) commit to user

1


digilib.uns.ac.id

Sesuai dengan namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berisikan ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat, oleh sebab itu, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Hukum harus ditegakkan, bila hukum tidak ditegakkan, maka lambat laun suatu negara akan runtuh. Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya. Dan isi dari Kitab UndangUndang Hukum Perdata tersebut diantaranya : Buku 1 mengatur tentang Orang / Personrecht Buku 2 mengatur tentang Benda / Zakenrecht Buku 3 mengatur tentang Perikatan / Verbintenessenrecht Buku 4 mengatur tentang Daluwarsa dan Pembuktian / Verjaringen Bewijs

Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) merupakan salah satu bagian yang diatur dalam KUHPerdata pada Buku III Pasal 1365-1380, termasuk ke dalam Perikatan yang timbul dari Undang-undang yaitu tiaptiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu untuk mengganti

kerugian tersebut.(Rachmat

Setiawan,

1982:7) Perbuatan

melawan hukum di sini, dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Karena, untuk tindakan perbuatan melawan hukum secara pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah "perbuatan pidana" yang mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali dengan perbuatan melawan hukum secara hukum perdata. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan onrechtmatige overheids daad oleh penguasa, juga memiliki arti, konotasi serta pengaturan hukum yang berbeda pula. (Munir Fuady, 2002:35). Penelitian ini penulis hanya mengkaji perbuatan melawan hukum dalam commit to user ruang lingkup hukum perdata saja, sehingga pada prinsipnya tujuan

2


digilib.uns.ac.id

dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya). Mengenai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) didalam Pasal 1365 KUHPdt (1401 BW) , mempunyai latar belakang yang panjang dan mengakibatkan perdebatan yang hebat oleh para Sarjana Hukum hingga bertahun-tahun. Perdebatan ini terjadi dalam hal perbedaan pendapat dalam memberikan pengertian perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad). Perdebatan dalam memberikan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut baru berakhir setelah adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 yang dikatakan telah baku, yaitu penafsiran Hoge Raad yang semula perbuatan melawan hukum ialah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang bersangkutan itu sendiri (pendapat lama). Setelah tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum ialah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan sikap berhati-hati yang sepatutnya ada dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pertimbangan Hakim yang memeriksa perkara antara pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Madiun yang digugat oleh ahli waris mantan Ketua Yayasan dikarenakan yang secara melawan hukum mengubah anggaran dasar yayasan, yang menarik dalam putusan tersebut yaitu terdapat dalam pertimbangan hakim terhadap Tergugat yang telah mutlak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum, menimbulkan kerugian, to userperbuatan dan kerugian terdapat dilakukan dengan kesalahan,commit dan antara

3


digilib.uns.ac.id

hubungan kausalitas (sebab-akibat). Oleh Hakim diputus tidak bersalah dan tanpa mendapatkan hukuman ganti rugi kepada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut yang mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menyusunnya sebagai suatu Penulisan hukum dengan judul: “STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PERBUATAN

MELAWAN

HUKUM

MENGENAI

PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR YAYASAN SECARA MELAWAN HUKUM DAN DIPUTUS TIDAK BERSALAH (Studi Kasus Perkara Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn)

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan secara jelas, maka penulis mengambil rumusan permasalahan yang dibahas yaitu: “Apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No : 24/Pdt.G/2001/Kd.Mn telah sesuai unsur, alasan pembenar dan pemaaf perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHpdt.”

C. Tujuan Penelitian 1.

Tujuan Obyektif Untuk mengevaluasi

kesesuaian

pertimbangan

Hakim

dalam

menjatuhkan putusan perbuatan melawan hukum dengan unsur, alasan pembenar dan pemaaf perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPdt. 2.

Tujuan Subyektif a.

Untuk menambah pengetahuan bagi Penulis sendiri terutama di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum acara perdata.

b. Untuk

memperoleh

data

yang

penyusun

pergunakan

dalam

penyusunan Penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum commit to user Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4


digilib.uns.ac.id

D. Manfaat Penelitian Didalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, adapun manfaat yang dapat diharapkan dari adanya penelitian ini adalah : 1.

Manfaat Teoritis a.

Hasil

dari

penelitian

ini

diharapkan

dapat

menyumbangkan

pemecahan-pemecahan atas permasalahan dari sudut teori. b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah yang tujuannya juga untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum. c.

Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah kemampuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

d. Penelitian ini memperluas wacana keilmuan analisa putusan hakim dalam perbuatam melanggar hukum di PN Kota Madya Madiun, sehingga dapat memberikan kepuasan keilmuan secara ilmiah terhadap kajian hukum perdata. 2. Manfaat Praktis a.

Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu dibidang ilmu hukum. c.

Memberikan pengetahuan analisa putusan hukum dalam sidang pengadilan secara ilmiah apakah sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga nantinya dapat lebih mempermudah dan mempertajam proses penelitian hukum nasional didalam upaya pemecahan masalahmasalah hukum secara adil, bijaksana, dan tepat.

commit to user

5


digilib.uns.ac.id

E. Metode Penelitian Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,2005:35) Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan adalah peneliti harus lebih teliti dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi yang di gunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya (Johnny Ibrahim,2006:28). Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal. Penelitian jenis ini mengkonsepkan bahwa norma atau kaidah merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amirudin, 2008:118) Sedangkan yang penulis maksud dengan norma dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kota Madya Madiun dengan Nomor Perkara : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn. dimana norma merupakan sebuah patokan atau ukuran yang bersifat pasti dan tidak berubah yang dengan tujuannya kita dapet membandingkan sesuatu dengan hal lain yang hakikatnya, ukurannya atau kausalitasnya kita ragukan. 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian ini adalah penelitian evaluatif adalah upaya untuk mengumpulkan data mengenai kondisi nyata suatu hal, kemudian dibandingkan dengan kriteria agar dapat diketahui kesenjangan antara kondisi nyata dengan kriteria (kondisi yang diharapkan). Penelitian commit to user evaluatif bukan sekedar melakukan evaluasi pada umumnya. Penelitian

6


digilib.uns.ac.id

evaluatif merupakan kegiatan evaluasi tetapi mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku bagi sebuah penelitian, yaitu persyaratan keilmiahan, mengikuti sistematika dan metodologi secara benar sehingga dapat dipertanggung

jawabkan.

Penelitian

evaluatif

bertujuan

untuk

mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi, yang merupakan kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana yang memerlukan evaluasi. Penulis mengevaluasi kesesuaian pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perbuatan melawan hukum apakah sudah memenuhi unsur, alasan pembenar dan pemaaf sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdt.

3.

Pendekatan Penelitian Penelitian

ini

menggunakan

jenis

pendekatan

kasus

(case

approach), dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami penulis adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2005:119). Dalam penelitian ini yang menjadi bahan bahan penelitian adalah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan perbuatan melanggar hukum dalam KUHPerdata dengan putusan

Pengadilan

Negeri

Kota

Madya

Madiun

No.24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn. Ratio decidendi dapat ditemukan melalui fakta materiil yang berupa perorangan, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut karena Hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Ratio decidendi

inilah yang

menunjukan bahwa ilmu hukum mempunyai sifat prespektif. Sedangkan dictum, yaitu putusannya merupakan suatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum commit to user kepada Ratio Decidendi. Putusan Pengadilan melainkan merujuk

7


4.

digilib.uns.ac.id

Jenis dan Sumber Bahan Hukum Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sehingga yang digunakan adalah bahan hukum, dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.(Peter Mahmud Marzuki, 2005:141) a.

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusanputusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan hakim Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Md.Mn dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum sekunder Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan

dokumen-dokumen

resmi.

Bahan

hukum

sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan didalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. 5.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Peneliti mengumpulkan

data sekunder yang berhubungan

dengan

cara

membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Bahan hukum ini berupa Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2001/ commit to user PN.Kd.Mn., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan hasil penelitian

8


digilib.uns.ac.id

yang pernah dilakukan sebelumnya, namun bahanya memiliki relevansi dengan masalah yang penulis teliti. 6.

Analisis Bahan Hukum Analisis bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan untuk menguraikan atau menyelesaikan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang di ajukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deduksi. Metode deduktif sebagai mana silogisme yang diajarkan aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum) yang kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus), kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki,2005 :47). Dalam penelitian ini premis mayornya adalah semua perbuatan melawan hukum adalah bersalah, dan premis minornya perbuatan melawan hukum yang tidak memenuhi unsur dan syarat serta terdapat alasan pemaaf dan pembenar adalah tidak bersalah sesuai Pasal 1365 KUHPdt. Kesimpulannya adalah tidak semua perbuatan melawan hukum bersalah, dari pernyataan diatas ditarik kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum yang dapat dinyatakan bersalah adalah perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi syarat dan unsurunsur sesuai Pasal 1365 KUHPdt.

F. Sistematika Penulisan Hukum Adapun sistematika dalam Penulisan hukum ini adalah dengan membagi menjadi bab-bab, yaitu sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini, penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, commit to user tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan

9


digilib.uns.ac.id

sistematika

penulisan

hukum

yang di

gunakan

untuk

memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian secara garis besar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA Pada Bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran kerangka teori ini mengenai tinjauan tentang pertimbangan hakim, tinjauan umum tentang perbuatan melawan hukum, alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan melawan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis menyajikan pembahasan dari hasil penelitian berupa jawaban atas pertanyaan dalam perumusan masalah, yaitu : “Apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No : 24/Pdt.G/2001/Kd.Mn telah sesuai unsur, alasan pembenar dan pemaaf perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHpdt.”

BAB IV

PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

10

11 digilib.uns.ac.id


BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata Pelaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal adanya suatu pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri, peraturan hukum inilah yang disebut dengan hukum formil atau hukum acara perdata. Hukum acara perdata hanya untuk menjamin ditaatinya hukum materiil perdata dan melindungi hak perseorangan. Hukum acara perdata juga disebut sebagai hukum formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil. (Retnowulan Sutantio, 2002:1) Berdasarkan pengertian hukum acara perdata diatas dapat dikatakan pula bahwa hukum acara perdata

adalah peraturan hukum yang

menentukan yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil atau lebih konkritnya lagi adalah hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Dalam putusan terdapat pertimbangan Hakim yang dimana pertimbangan hakim digunakan sebagai dasar untuk membuat putusan. Pertimbangan Hakim atau yang sering disebut dengan considerans merupakan dasar dari pada putusan. Pertimbangan hakim terbagi menjadi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwa dan pertimbangan

tentang

hukumnya.

Yang

termuat

dalam

bagian

pertimbangan Hakim adalah alasan-alasan Hakim sebagai pertanggungan jawab kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan commit to user demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan-



alasan mengenai keadaan (feitelijke gronden) bukanlah alasan dalam arti yang sebenarnya, oleh karena alasan mengenai keadaan itu hanya menyebutkan apa yang terjadi di muka Hakim.(Wirjono Prodjodikoro, 1988:129). Alasan dan dasar dari putusan harus termuat dalam pertimbangan putusan sesuai Pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, dan 23 UU Nomor 14 tahun 1970 yang mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan y6ang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar daripada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh Hakim. Adanya alasan sebagai dasar daripada putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif. Dalam Pasal 178 ayat 1 HIR (pasal 189 ayat 1 Rbg) dan 50 Rv mewajibkan Hakim karena jabatanya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.(Yurisprudensi Mahkamah Agung No 638 K/Sip/1969) Berdasarkan hal diatas dalam memberikan putusan dalam perkara perbuatan melawan hukum Hakim harus memperhatikan pertimbangan yang digunakan dalam putusan, agar perkara yang telah di putus in kracht van gewijsde dan adil dalam memberikan hak kepada pihak yang tepat seperti yang tertuang dalam irah-irah putusan yaitu Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME.

2. Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum( Pasal 1365 KUHPdt) a) Istilah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) Dikaji dari perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum commit to user pidana. Dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan



melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk” atau “delik” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “onrechtmatige daad” dalam ranah hukum perdata. Istilah Onrechtmatige daad yang tercantum di dalam pasal 1401 B.W (1365 KUHPdt) para Sarjana mempunyai perbedaan pendapat mengenai penerjemahan istilah tersebut kedalam bahasa Indonesia. Berikut para Sarjana menerjemahkan istilah onrecht matige daad dengan bermacam-macam jenis : a) Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum. (Wiryono Prodjodikoro, 1967: 7) b) Utrecht memakai istilah Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas Hukum. (Utrecht, 1957:255) c) Sudiman

Kartodiprodjo

mempergunakan

istilah

Tindakan

Melawan hukum. (Sudiman Kartodiprodjo, 1967:100) d) Moegni

menggunakan

istilah

Perbuatan

Melawan

hukum.

(Moegni Djojodirjo, 1979:13) Penulis lebih setuju menggunakan istilah “Perbuatan Melawan Hukum” yang dipergunakan oleh MA Moegni Djojodirjo. Beliau menerangkan bahwa istilah “Melawan” melekat kedua sifat aktif dan pasif. Kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja, sedang ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau bilamana ia enggan melakukan

keharusan

sudah

melanggar

keharusan,

sehingga

menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah melawan tanpa harus menggerakan badannya, inilah sifat pasif daripada istilah melawan. commit to user



b) Unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum (Onrechmatige Daad) 1) Adanya Perbuatan Melawan Hukum Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPerdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan

orang

karena salahnya menerbitkan

kerugian

mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata berasal dari Code Napoleon. Menurut Molegraaff sebagaimana dikutip oleh Rachmat Setiawan menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan (goede zeden) dan kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan orang lain (inderuist

tegen

goed).(Wirjono

de

zorgvuldigheid,

Prodjodikoro,

Pengadilan tertinggi

welke

1992:15).

in

Pada

persoon tahun

of

1919,

di Negara Belanda (putusan Hoge Raad

tanggal 31 Januari 1919) istilah “onrechtmatige daad” atau Perbuatan Melawan Hukum ditafsirkan dalam arti luas pada perkara Lindenbaum melawan Cohen dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang terdiri dari unsur-unsur: (1) Melanggar Hak Subyektif orang lain. (2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. (3) Melanggar kaedah kesusilaan. (4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan bermasyarakat (Rachmat setiawan, 1982:17)

Suatu perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan dengan unsur-unsurnya tersebut, apabila unsur-unsur diatas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai commit to user



perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya

perbuatan

dari

pelaku

yang

diperkirakan

memang

melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, beretentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan

melawan

hukum

ini

tetap

harus

dapat

dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet-dolus) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan

sesorang dalam

hubungannnya dengan

perbuatan

melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya. (Subekti, 1979: 56)

2) Kesalahan. Adapun unsur yang kedua didalam pasal 1365 BW tegas bahwa agar sesuatu perbuatan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana pengertiannya juga disyaratkan harus adanya kesalahan dari yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan menentukan syarat kesalahan dalam pasal 1365 KUHPdt pembentuk undang-undang menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan dan kerugian commit tokepadanya. user tersebut dapat diperhitungkan



Kesalahan dipakai untuk menyatakan, bahwa seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena kesalahan yang diperbuat. Dalam arti demikianlah perkataan “karena kesalahannya mengakibatkan kerugian” tersebut dalam pasal 1365 KUHPdt harus di tafsirkan. Apabila seseorang karena perbuatan melawan hukum yang

ia

lakukan

telah

menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian apabila untuk itu ia dapat di pertanggung jawabkan. Pelaku bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang ia lakukan

dan

kerugian

yang

di

timbulkannya

dapat

dipertanggungkan kepada pelaku tersebut. Di dalam hukum pidana terdapat asas Geen Staafzonder Schuld, dimana asas tersebut telah diterima demikian pula dalam hukum perdata khususnya mengenai perbuatan melawan hukum dapat dikemukakan asas yang semakna yaitu “ tidak ada pertanggung jawaban untuk akibat-akibat dari perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan”. Dalam

Pasal

1365

KUHPdt

kesalahan

mencakup

dua

pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan arti sempit, kesalahan dalam arti luas mencakup kealpaan dan sengaja sedangkan kesalahan dalam arti sempit hanya kelalaian saja. Syarat kesalahan ini dapat di ukur secara subyektif maupun obyektif, pada umumnya kesalahan di tafsirkan obyektif, pendapat ini dikemukakan oleh Mayers sebagai mana dikutip oleh Rachmat Setiawan, karena yang di maksud kesalahan tersebut dalam pasal 1365 KUHPdt oleh pembentuk undang-undang tahun 1838 adalah kesalahan Subyektif dan pendapat ini sampai sekarang masih harus dianggap yang tepat (Rachmat setiawan, 1982:26) Mengenai syarat kesalahan yang dapat diukur secara subyektif ini apakah si pembuat tersebut pada umumnya menyesali akibatcommit misalnya to user anak kecil atau orang gila akibat dari perbuatannya,



perbuatannya maka dalam hal ini orang-orang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Sedang tentang syarat yang dapat di ukur secara obyektif apabila si pembuat kesalahan tersebut melakukan kesalahan karena terpaksa oleh keadaan, misalnya karena ada kebakaran sehingga untuk menyelamatkan dirinya terpaksa merusak pintu rumah orang lain maka orang yang melakukan seperti contoh tersebut tidak dapat dikenai tanggung jawab.

3) Kerugian Walaupun dalam pasal 1365 KUHPdt ditentukan kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi, akan tetapi Undang-undang tidak mengatur lebih lanjut tentang ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Ganti rugi wanprestasi dan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum terdapat kesamaan. Bagi yang terakhir dapat diterapkan sebagian dari ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk ganti rugi wanprestasi berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 23 Juni 1922 menetapkan bahwa: Pasal-pasal

1246-1248

KUHPdt

mengenai

penggantian

kerugian karena wanprestasi tidak dapat di terapkan secara langsung tetapi dibuka kemungkinan diadakan penafsiran secara analogis. Schade dalam pasal 1365 KUHPdt adalah kerugian yang di timbulkan oleh perbuatan melawan hukum. Kerugian ini dapat bersifat harta kekayaan (materiil) atau imateriil. Kerugian materiil dapat terdiri kerugian nyata yang diderita dan keuntungan yang diharapkan. Berdasarkan yurisprudensi, ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1248 KUHPerdata diterapkan secara analogis commityang to userdisebabkan perbuatan melawan terhadap ganti kerugian



hukum. Kerugian immateriil adalah kerugian berupa pengurangan kenyamanan hidup seseorang, misalnya karena penghinaan, cacat badan dan sebagainya, namun seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak selalu harus memberikan ganti kerugian atas kerugian immateril tersebut. Dalam arrest Hoge Raad tangal 2 Februari 1912 dengan tegas menyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus menganti kerugian yang di derita maupun keuntungan yang akan di peroleh. Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, selain harus adanya kesalahan, Pasal 1365 KUHPerdata juga mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat/hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada, dengan demikian kerugian yang dapat dituntut penggantiannya hanyalah kerugian yang memang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ini dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum melaui penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan, maupun penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan misalnya dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

4) Harus

ada

hubungan

sebab-akibat

(kausalitas)

antara

perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Unsur ke empat dari pasal 1365 KUHPdt harus adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Mengenai ajaran kausalitas tidak hanya penting di ranah hukum pidana saja, melainkan juga dalam hukum commit to user perdata.



Didalam hukum perdata pentingnya ajaran kausalitas ialah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang di timbulkan sehingga pelaku dapat di pertanggung jawabkan. Sebagai dasar gugat ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, termasuk pula hubungan kausalitas, dan menurut Hoge Raad dalam memecahkan persoalan kausal harus di pecahkan menurut ajaran adequate verorzaking. Menurut teori tersebut terdapat hubungan hubungan kausal, apabila kerugian menurut pengalaman layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan yang melawan hukum. Dalam kenyataannya suatu peristiwa tidak pernah disebabkan oleh suatu fakta, akan tetapi oleh fakta-fakta yang berurutan dan pada gilirannya fakta-fakta tersebut disebabkan oleh fakta-fakta lainnya

sehingga

merupakan

suatu

rantai

kausal

yang

mengakibatkan suatu akibat tertentu. Atas dasar ini Von Buri dalam teorinya Conditio Sine qua non atau teori syarat mutlak,

menyatakan bahwa sebab dari suatu

perubahan adalah keseluruhan syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya suatu akibat. Hilangnya salah satu syarat, tidak akan menimbulkan akibat. Tiap syarat adalah sebab, oleh karena itu conditio sine aqua non untuk timbulnya akibat. Dari ajaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perbuatan merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi, keberatan terhadap teori ini adalah bahwa dengan demikian akan terlalu berat tanggung jawab daripada seseorang maka ajaran ini tidak dapat diterapkan didalam hukum perdata.

commit to user



3. Hal-hal Yang Menghilangkan Sifat-sifat Melawan Hukum. a) Alasan Pembenar/ Rechtvaardigingsgroden Sama halnya dalam hukum pidana demikian pula perbuatan melawan hukum terdapat alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan

sifat

melawan

hukumnya

perbuatan.

Sehingga

perbuatan yang menurut kriteria melawan hukum, akan tetapi sebagai akibat

terdapatnya

hukumnya perbuatan

keadaan

yang

meniadakan

sifat

melawan

tersebut menjadi perbuatan yang benar.

Terdapatnya alasan pembenar tersebut dalam pasal 49 KUHP, yaitu pembelaan darurat atau terpaksa, melaksanakan ketentuan undangundang, melaksanakan perintah atasan. Seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan darurat / noodweer, overmacht, force majeure, realisasi hak pribadi, karena perintah kepegawaian atau salah sangka yang dapat dimaafkan. Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan maka

ia bertanggung jawab

atas

kerugian

yang disebabkan

perbuatannya tersebut, namun seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahannnya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada

di

bawah

pengawasannya

serta

binatang-binatang

peliharaannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1366 sampai dengan Pasal 1369 KUHPerdata. (1) Keadaan memaksa (overmacht) Dalam Pasal 1245 KUHPdt menentukan, bahwa debitur tidak wajib membayar ganti rugi, apabila karena overmacht ia terhalang memenuhi prestasinya. Overmacht adalah suatu paksaan yang tidak dapat dielakan lagi yang datangnya dari luar (Rachmat Setiawan,1982: 22). Selain commit toadalah user alasan pembenar, adapula yang pendapat bahwa overmacht



berpendapat bahwa keadaan overmacht itu mempunyai sifat yang berbeda dan tidak harus menimbulkan akibat yang sama, maka overmacht adakalanya merupakan alasan pembenar dan adakalanya menjadi alasan pemaaf.

(2) Pembelaan terpaksa (noodwer) Dalam pembelaan terpaksa, seseoarang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba yang bersifat melawan hukum Pembelaan terpaksa dan keadaan darurat harus dibedakan karena dalam pembelaan terpaksa serangan dengan sengaja yang tidak dapat dielakan lagi (Moegni Djojodirjo,1982: 62) Setiap orang yang diserang orang lain berhak untuk membela diri. Jika dalam pembelaan tersebut, ia terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi hilang. (3) Melaksanakan

ketentuan

Undang-Undang

(weettelijke

voorschrift) Perbuatan tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu dilakukan untuk melaksanakan Undang-undang. Suatu perbuatan

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

atau

berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang adalah melawan hukum apabila wewenang tersebut disalah gunakan atau dalam hal detournement de povoir. Menurut moegni melaksanakan ketentuan Undang-Undang bukanlah merupakan dasar pembenar yang berasal dari UndangUndang (Moegni Djojodirjo, 1982: 63) (4) Perintah jabatan (ambtelijk bevel) Menurut Rutten sebagaimana dikutip oleh Moegni Djojodirjo commit tomenaati user setiap orang yang haruskan perintah akan dapat mencari



dasar pada sesuatu perintah jabatan dengan pengertian, tidak adanya hubungan atasan dan bawahan. (Moegni Djojodirjo, 1982: 65) Perbuatan yang berdasarkan perintah jabatan atau atasan yang berwenang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perintah jabatan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak menutup kemungkinan, bahwa pemerintah yang member perintah tersebut melakukan tindakan melawan hukum. Dalam praktek alasan pembenar ini pada umunya penguasalah yang digugat dan bukan pegawai yang melakukan perbuatan tersebut. b) Alasan Pemaaf Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dianggap tidak bersalah, apabila sipembuatnya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan meniadakan unsur kesalahan, karena terdapatnya : (1) Cacat fisik (2) Noodweer Exces atau Pembelaan diri (3) Perintah jabatan yang diberikan oleh seorang yang tidak berwenang Namun dalam hal cacat fisik tidak bersifat terus-menerus, misalnya dalam hal mabuk, penggunaan obat terlarang tetap dianggap bersalah karena ditimbulkan oleh si pelaku sendiri.

commit to user



B. KERANGKA PEMIKIRAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Pasal 1365 KUHPdt)

PERTIMBANGAN HAKIM

TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

MEMENUHI UNSURUNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

HAL-HAL YANG MENGHILANGKAN SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

PUTUSAN

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penjelasan : Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt mempunyai arti yang sangat luas, sehingga dalam pertimbangan hakim harus memperhatikan semua unsur-unsur agar putusan dapat memberikan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

sesuai Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim. Tugas utama seorang Hakim adalah membuat putusan atau penetapan terhadap perkara yang dihadapkan kepadanya, putusan sebagai produk hukum dari hakim bagi para pihak harus dipatuhi. Dalam putusan harus commit to user memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili,



dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban Hakim daripada putusannya terhadap masyarakat agar mempunyai nilai obyektif. Hakim dalam pertimbangannya harus menggali nilai-nilai hukum dalam kehidupan masyarakat. Apalagi terhadap pertimbangan Hakim terhadap perbuatan melawan hukum karena semenjak tahun 1919 telah berubah pengertian, Perbuatan melawan hukum tidak hanya sebagai perbuatan yang melawan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan saja, namun juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Subyektif orang lain, bertentangan

dengan

kewajiban

hukum

pelaku,

melanggar

kaedah

kesusilaan, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati

yang

seharusnya

dimiliki

seseorang

dalam

pergaulan

bermasyarakat. Hakim pengadilan memerlukan masukan-masukan dan pengetahuan agar putusan hakim tidak salah, mengikat para pihak yang berperkara dan menegaskan seperangkat hak, kewajiban serta tanggung jawab.

commit to user



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 1. Paparan Kasus Perkara perbuatan melawan hukum yang diterima Pengadilan Negeri Kotamadya Madiun cukup banyak, berikut penulis paparkan tentang perkara perbuatan melawan hukum yang penulis angkat dalam judul penulisan hukum yakni perkara perbuatan melawan hukum dengan Nomor register perkara : 24/Pdt.G/2001/PN. Kd. Mn. antara Penggugat : a. Ny. Hi. SRI MOERNI (janda alm. SOEWOJO)./SM b. Dra. SRI DJOHAR WINARLIN, SU./SDW c. Ir. BAMBANG HERI WALUYO, MM./BHW d. SRI WAHYUNI HARIYATI./SWH e. DYAH MUMPUNI PRASTIAWAT1./DMP f. IR. RATNA MUSTIKA WARDHANI, MS./RMW g. Ir. INDAH REKIANI PUSPITAWAT1, MM./IRP h. WAHYU DRAJAT PURBANINGRUM./WDP Melawan Tergugat yaitu a. SASTRODIHARDJO SADJI bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 66 Madiun dalam kedudukannya bertindak sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun sebagaimana yang disebutkan dalam Akte No. 56 tanggal 21 Desember 1983 dan Akte No. 64 tanggal 17 Oktober 1984, yang kesemuanya Akte tersebut dibuat dihadapan Richardus Nangkih Sinulingga, SH Notaris di Madiun, sebagai : ----TERGUGAT I----b. LETKOL. PURN. IMAM HUDOYO, dahulu Kasrem 081 / DHIROT SAHAJAYA, bertempat tinggal di Jalan Hayamwuruk No. 32 Jombang, sebagai : -----TERGUGAT II----c. KOMANDAN RESORT MILITER 081 / DHIROT SAHAJAYA, commit to user sebagai : -----TERGUGAT III-----



d. PANGLIMA KODAM V BRAWIJAYA. Jl. R.Wijaya No. 1 Surabaya , sebagai: -----TERGUGAT IV----e. Ny. SOEMARSONO, Janda Alm. SOEMARSONO bersama putrinya : ESTI

WIDOSARI,

MULYONINGTYAS

SH, dan

Ir.

INDAH

IRIANI,

RETNO

DYAH SETYANINGRUM.

kelimanya

beralamat di jalan Kemiri H-3 Madiun, sebagai : -----TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN I (T.T.B.I)----f. SOETOMO, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pahlawan 25 Madiun, sekarang beralamat tetap di Jalan Kantor Pos Ngegot Kec. Geneng Kab. Ngawi, sebagai: -----TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN II (T.T.B.II)----g. SOETRANGGONO, dahulu di Jalan A. Yani 63 Madiun, sekarang beralamat di Ketintang Baru XVII / 01 Surabaya, sebagai : -----TURUT TERGUGAT BERKEPENTINGAN III (T.T.B.III)-----

Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Madya Madiun karena Para Tergugat telah dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengubah Anggaran Dasar Yayasan Pedidikan Tinggi Madiun secara melawan hukum, serta mengganti Yayasan Pendidikan Tinggi Merdeka Madiun secara melawan hukum. a. Dalam Gugatan Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2001 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamadia Madiun pada tanggal 17 Oktober 2001 dengan No: 24/Pdt.G/2001/PN. Kd. Mn. Telah menggugat Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat Berkepentingan I s/d III dengan alasan alasan sebagai berikut: ~ Bahwa : Para Penggugat adalah segenap Ahli waris dari almarhum H.R. Soewojo, yang semasa hidupnya adalah pendiri Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun, Alm. HR. Soewojo meninggal dunia pada commit to user tanggal 11 Agustus 1994.



~ Bahwa : Pada medio tahun 1979, almarhum HR. Soewojo suami Penggugat 1 dan ayah dari penggugat 2 s/d 8 bersama Para Tergugat Berkepentingan (TB. 1 s/d 3) mendirikan Yayasan dengan tujuan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya bagi masyarakat Madiun melalui pendidikan yang diberi nama Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun (Up.Akte Notaris no. 55, tanggal 30 juni 1979 dibuat dihadapan dan oleh Johanes Herchmans Sardjana, wakil Notaris sementara di Madiun berdasarkan surat Penetapan Ketua PN. Madiun tanggal 11 Juni 1979 No. 2/Not/KU/1979, pengganti sementara dari Tuan Richardus Nangkih Sinulingga, SH wakil Notaris di Madiun, vide bukti bertanda (P.P.1). ~ Bahwa menurut Akte Pendirian (P.P.I) untuk pertama kalinya pengurus yayasan terdiri dari: · Pelindung / Penasehat. § Muspida Koordinator wilayah kerja Pembantu Gubernur Madiun. § Muspida Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kota Madiun. · Dewan Pengurus. Ketua pengurus

: Soewojo

Wakil Ketua I

: Soegeng Soetarman, Purnawirawan Kolonel AD. RI

Wakil Ketua II

: Major Soemarsono.

Sekretaris I

: Tuan Soetomo

Sekretaris II

: Soeharko, BBA

Bendahara I

: Raden Soehadie

Bendahara II

: Soedarso, Purnawirawan Kolonel Polisi

Anggota

: · Dr. Hewan Soetranggono · Drs. Soedjito · ·

Mochamad Soelikun, BA commit to user Moesdi



·

Asthar Asmali

·

Letkol SM. Taufik

·

Raden Soekartiko

·

Adi Hartono

~ Bahwa : dalam akte pendirian telah ditentukan cara-cara perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang disebutkan pada pasal 12 yo pasal 11 Akte Pendirian (P.P1). ~ Bahwa : Tergugat 1 ic. Sastrodiharjo Saji pada tanggal 21 Desember 1983 telah merubah Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun akte no.55 tanggal 30 Juni 1979 (P.P1) dengan cara melawan hukum yaitu bertentangan dengan pasal 12 yo pasal 11 (lihat Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun, bukti P.P.1). ~ Bahwa : kemudian, pada tanggal 17 Oktober 1984 Tergugat 1 ic. Sastrodiharjo Saji merubah Anggaran Dasar Pendidikan Tinggi Madiun, Akte No. 55 tanggal 30 Juni 1979 (P.P.1) dengan cara melawan hukum yang bertentangan dengan pasal 12 yo pasal 11 sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar Yayasan sesuai Akte Perubahan 17 Oktober 1984 (bukti P.P.3). ~ Bahwa : disamping perbuatan yang melawan hukum seperti tersebut pada butir 5 dan 6 diatas, nama Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun dengan tanpa hak dan persetujuan Para Pendiri telah diubah menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun. ~ Bahwa : perubahan itu dilakukan di Jalan Salak no. 33 madiun di Rumah HR. Soewojo yang sedang sakit dan Tergugat 2 ic. Letkol Pur. Imam Hudoyo menyodorkan konsep akte untuk ditanda tangani dengan tanpa kehadiran Notaris. ~ Bahwa : kemudian Para Tergugat baru mengetahui setelah HR. Soewojo meninggal dunia, akte yang ditandatangani di Jl. Salak no. 33 Madiun itu adalah berbunyi Akte Perubahan no. 17 tanggal 6 januari 1988, vide bukti (P.P.4). commit to user



~ Bahwa : menurut hukum perbuatan Tergugat 2 menyodorkan akte untuk ditandatangani pada saat HR. Soewojo sakit yang tidak pernah hadir dihadapan Notaris R.N. Sinulingga, SH seperti tersebut pada butir 8 dan 9 diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya akte tanggal 6 Januari 1988 no. 17 (P.P.4) adalah merupakan perbuatan hukum yang batal sejak semula (NIETEG) atau setidak-tidaknya harus dibatalkan oleh Pengadilan yang memeriksa perkara ini (VERNITEGBAAR). ~ Bahwa : dalam akte tanggal 6 Januari 1988 no. 17 (P.P.4) oleh tergugat 2 dinyatakan bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Madiun yang disingkat YAPERTIMA adalah milik Kodam V Brawijaya sekaligus sebagai Pembina yang dalam pelaksanaannya sehari-hari ditunjuk Tergugat 3 sebagai Pembina harian terhadap YAPERTIMA itu sesungguhnya adalah penjelmaan dari Yayasan pendidikan Tinggi Madiun, vide bukti (P.P.4 pasal 2). ~ Bahwa : Akte Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Madiun yang didirikan berdasarkan akte No. 55 tanggal 30 Juni 1979 yang kemudian diubah berkali-kali secara melawan hukum dan yang terakhir tanggal 6 Januari 1988 Akte No. 17 (P.P.4), kemudian diubah lagi dengan Akte No. 05 tanggal 21 September 1998 (P.P.5). ~ Bahwa : oleh karena itu perubahan yang dilakukan sesuai dengan bukti P.P.2 sd P.P.5 semuanya adalah batal demi hukum (NIETEG) setidak-tidaknya

untuk

dibatalkan

oleh

Pengadilan

(VERNIETEGBAAR). ~ Bahwa : akibat perbuatan melawan hukum seperti tersebut diatas, para ahli waris HR. Soewojo selaku pendiri bersama ikut Tergugat Berkepentingan 1 s/d 3 mengalami kerugian baik moril maupun materiil yang tidak kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). ~ Bahwa : kerugian sebagaimana pada butir 14 diatas akibat perbuatan commit to user melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka wajar Para



Tergugat secara tenggang renteng harus dihukum membayar kepada Para Penggugat dan Para Tergugat Berkepentingan secara tunai seketika dan sekaligus tidak boleh dicicil. ~ Bahwa : untuk menjamin ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat mohon pula agar dilakukan sita jaminan terhadap harta-harta milik Para tergugat (T.I s/d T.IV) yang secara riil akan dilaporkan kemudian setelah diketahui secara jelas dan pasti. ~ Bahwa : disamping ganti rugi yang harus dibayar oleh para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 4) seperti tersebut diatas. Para Ahli Waris dari pendiri berhak pula untuk mohon pemulihan hak para Pendiri menurut hukum yang berlaku antara lain ; pembatalan akte-akte yang tidak sah seperti diuraikan diatas (akte No. 56 tanggal 21 desember 1983, akte No. 64 tanggal 17 Oktober 1984, akte no. 17 tanggal 6 Januari 1988 dan akte no. 05 tanggal 21 September 1998 (P.P.2 s/d P.P.5). ~ Bahwa berhubung dengan butir 17 diatas, maka Para pendiri berhak untuk dinyatakan berlakunya Akte Pendirian semula, Akte No. 5 tanggal 30 Juni 1979 dibuat dihadapan Johanes Herchmans Sardjana.

Berdasarkan segala hal-hal yang diuraikan diatas, Para Penggugat mohon ketua Pengadilan Negeri Madiun c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil Para Pihak untuk diperiksa perkaranya dan memberikan keputusan sebagai berikut: 1.

Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum HR. Soewojo.

3.

Menyatakan bahwa HR. Soewojo bersama dengan Turut Tergugat Berkepentingan 1 s/d 3 adalah pendiri dari Yayasan Pendidikan commit to user Tinggi Madiun.


4.


Menyatakan perubahan nama Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun disingkat YPTM menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun adalah cacat hukum dan tidak sah.

5.

Menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya untuk dibatalkan akte No. 56 tanggal 21 Desember 1983, akte No. 64 tanggal 17 Oktober 1984, akte No. 17 tanggal 6 Januari 1988 ketiganya dibuat oleh dan dihadapan RN. Sinulingga, SH Notaris di Madiun dan akte No. 05 tanggal 21 September 1998 dibuat oleh dan dihadapan Agus Wahyu Lambang Prabowo, SH Notaris di Madiun.

6.

Menghukum Para Penggugat sebagai ahli waris dari HR. Soewojo selaku pendiri YPTM bersama-sama dengan Para Turut tergugat Berkepentingan dalam tenggang waktu 8 hari sejak keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk menyelenggarakan rapat guna menyusun pengurus baru sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan l.C akte no. 55 tanggal 30 Juni 1979.

7.

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat selaku ahli waris dari HR. Soewojo.

8.

Menghukum Para Tergugat (T.1 s/d T.4) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat Berkepentingan 1 s/d 3 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.

9.

Menyatakan sita jaminan terhadap barang milik Para tergugat (T.1 s/d T.4) yang secara riil akan dilaporkan kemudian adalah sah dan berharga.

10. Menghukum Para Tergugat Berkepentingan (T.T. B. 1 s/d 3) untuk tunduk dan mentaati putusan Pengadilan Negeri kota Madiun dalam Perkara ini. 11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun diajukan upaya banding dan upaya hukum lainnya (serta merta). commit to user



12. Menghukum para Tergugat (T.1 s/d T.4) untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Kota Madiun berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut Hakim (ex aquo et bono). b. Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat Berkepentingan II dan Turut Tergugat Berkepentingan III. Dari gugatan tersebut diatas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat Berkepentingan II dan Turut Tergugat Berkepentingan III Mengajukan Eksepsi : A. DALAM EKSEPSI 1.

Bahwa kedudukan Penggugat I s/d 8 ( Para Penggugat), yaitu : Ny. Hj. Sri Moerni , Dra. Sri Djohar Winarlin, SU , Ir. Bambang Hari Waluyo, MM , Sri Wahyuni Hariyati , Dyah Mumpuni Prastiawati , Ir. Ratna Mustika Wardani, MS , Ir. Indah Rekyani Puspitawati, MM dan Wahyu Drajat Purbaningrum , adalah tidak berkwalitas sebagai Penggugat, karena Para Penggugat bukan pendiri dan bukan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun. Dan Yayasan sebagai Badan Hukum yang didirikan oleh Para Pendirinya yaitu : HR. Soewojo , Mayor Sumarsono , Soetomo dan

Drh. Soetranggono, pada saat

mendirikan

Yayasan

Pendidikan Tinggi Madiun telah bersepakat untuk menyendirikan atau memisahkan Harta Kekayaannya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai modal Yayasan , yang kemudian modal tersebut tidak dapat dikuasai lagi oleh pendirinya ( vide akte pendirian No. 55 tahun 1979 ), sedangkan untuk operasionalnya suatu Yayasan diatur dalam Anggaran Dasarnya dan

ternyata dalam

Anggaran

Dasar

Yayasan

Pendidikan Tinggi Madiun tidak ada ketentuan satu pasal pun commitahli to user yang mengatur tentang waris pendiri mempunyai hak dalam



Yayasan. Justru dalam Anggaran Dasar tersebut pada pasal 7 b Akte No. 55 , tanggal 30 Juni 1979 , mengatur " Keanggotaan Dewan Pengurus berakhir karena meninggal dunia " , maka dengan meninggalnya HR. Soewojo tanggal 11 Agustus 1994, berakhir pula status kepengurusannya dalam Yayasan. Tegasnya oleh karena para penggugat bukan Pendiri, bukan Pengurus dan dalam Anggaran Dasar Yayasan tidak mendapatkan pelimpahan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Suami/Orang tuanya sebagai salah satu pendiri, maka para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mempermasalahkan masalah-masalah intern yang terjadi di dalam lingkup Pendiri atau Pengurus Yayasan, yang semestinya hanya dapat dipersoalkan oleh para Pendiri dan Pengurus Yayasan itu sendiri. Dengan demikian Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. HR. Soewojo tidak mempunyai kapasitas / kedudukan sebagai penggugat, maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk ditolak. 2.

Bahwa Tergugat 1 , 2 dan Turut Tergugat Berkepentingan 2 dan 3 mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2001 dari Para Penggugat kepada Kuasa hukumnya Sdr. H.A Rachman Sulaiman SH, MBA dan Rekan, ternyata subyek hukum khususnya, subyek hukum Para Tergugatnya tidak jelas, karena dalam

surat

kuasa

khusus

tersebut

hanya

menyebutkan

"Sastrodihardjo Sadji CS", sedang subyek hukum untuk Para Tergugat yang lainnya tidak disebutkan secara jelas. Dengan demikian Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2001 yang dibuat oleh Ny. Sri Moerni, Cs dengan H.A Rachman Sulaiman SH, MBA dkk tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 6 tahun 1994 No.MA/Kumdil/288/X/K/1994, tanggal 14 Oktober 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, maka sudah sepantasnya Surat commit to user Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2001 tidak dapat diterima. ;


3.


Bahwa kedudukan Letkol. Purn. Imam Hudoyo, dahulu sebagai Kasrem/081 Dhirot Sahajaya, dalam gugatan Para Penggugat tidak disebutkan secara jelas kedudukannya dalam Yayasan itu sebagai apa ? , karena kalau yang disebutkan hanya jabatan militernya, tanpa mengaitkan kapasitasnya dalam Yayasan. Hal ini berakibat tidak jelasnya gugatan atau kabur, maka akibat hukumnya gugatan tidak dapat diterima. ;

4.

Bahwa dalil gugatan penggugat point 2 yang menyatakan : "pada medio tahun 1979 , almarhum HR Sewojo (suami Penggugat 1 dan ayah dari Penggugat 2 s/d 8) bersama dengan Para Turut Tergugat Berkepentingan 1 ds/d 3 mendirikan Yayasan" tidak jelas dan bertentangan dengan posita 3 jo. Akte No. 55 tahun 1979 karena kalau yang dimaksud Turut Tergugat Berkepentingan - 1 itu adalah nyonya Soemarsono beserta putri-putrinya, padahal Ny. Soemarsono itu kedudukannya hanya sebagai isteri dari Alm. Mayor Soemarsono (salah satu Pendiri YYS), maka kedudukan Ny. Soemarsono tidak mempunyai kapasitas sebagai Pendiri ;

5.

Bahwa Posita 7 dan Posita 8 gugatan para Penggugat tidak sinkron dan tidak jelas, karena posita 7 kejadian Perobahan nama Yayasan yang semula bernama Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun itu pada tanggal 1983 (Akte Perobahan No. 56 tanggal 21 Desember 1983) pada saat ketua Yayasannya dijabat oleh Sastrodihardjo Sadji, sedangkan Posita 8, itu kejadian perobahannya tahun 1987 dengan surat Nomor : 02.1/62/YPTMM/XII/1987 tanggal 9 Desember 1987 yang dibuat oleh HR. Soewojo sendiri dalam keadaan sehat dan tidak sakit, dan surat tersebut ditujukan kepada Notaris R.N. Sinulingga, SH kemudian dari perobahan tersebut keluar / terbit akte No. 17 tanggal 6 Januari 1988 yang Ketua Yayasannya dijabat oleh HR. Soewojo lagi (Suami / Orang tua to user Para Penggugat). commit Jadi tidak benar perobahan akte No. 56 ke akte



No. 17 itu HR. Soewojo sedang sakit di jalan Salak No.33 Madiun sebagaimana didalilkan dalam gugatan Para Penggugat point 8 ; 6.

Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dalil gugatannya, tetapi Para Penggugat memintakan dalam Petitumnya pada point 6, yang menyatakan : "Menghukum Penggugat sebagai ahli waris dari HR. Soewojo selaku Pendiri YPTM

bersama-sama

dengan

Para

Turut

Tergugat

Berkepentingan dengan tenggang waktu 8 hari sejak keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk menyelenggarakan rapat guna menyusun pengurus baru sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan I.C. akte no. 55 tanggal "30 Juni 1979". Hal ini berakibat tidak diterimanya gugatan Para Penggugat karena pada prinsip hubungan antara Posita dengan Petitum sangat erat dan Posita menjadi dasar untuk membuat Petitum. (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975); 7.

Bahwa Petitum 3 Para penggugat yang menyebutkan : "Menyatakan bahwa HR. Soewojo bersama Turut Tergugat Berkepentingan 1 s/d 3 adalah Pendiri dari Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun" adalah keliru karena menurut hemat kami Turut Tergugat Berkepentingan - 1 (Ny. Soemarsono dan putriputrinya) bukan sebagai Pendiri YPTM atau YPTMM, maka Petitum 3 Para Penggugat tersebut alas haknya tidak jelas. Hal ini menurut Pasal 8 Rv , apabila Petitum tidak jelas atau tidak sempurna , maka berakibat tidak diterimanya gugatan atau tuntutan Para Penggugat.

8.

Bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun adalah pihak yang paling mempunyai kepentingan terhadap masalah-masalah yang dipersoalkan dalam gugatan, apalagi akte-akte yang memberikan legalitas terhadap kepengurusannya yang dimintakan commit to user (Pengurus sekarang) seharusnya pembatalan, sehingga Yayasan



ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Selain itu, dalam kontek gugatan Para Penggugat ; Para pengurus berdasarkan Akte no. 55 tanggal 30 juni 1979 juga mempunyai kepentingan terhadap persoalan yang diajukan oleh Para penggugat, sehingga mereka seharusnya juga ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini. Adapun Pengurus dimaksud adalah : Muspida Koordinator wilayah kerja Pembantu Gubernur Madiun, Muspida Daerah Tingkat II Kabupaten dan kota Madiun, Soegeng Sutarman, Soeharko, BBA, Raden Soehadi, Soedaso, Drs.Soejito, M.Soelikun BA, Moesdi, Asthar Asmali, letkol SM. Taufik, R. Soekartiko dan Adi Hartono. 9.

Menurut Yurisprudensi M.A. RI No. 601.K/Sip/1975 dalam sengketa Yayasan : "Yang dapat digugat dalam sengketa Yayasan adalah Pengurus (legalitas Pengurus Yayasan)".

10. Dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka nyata-nyata subyek hukum gugatan tidak lengkap. Untuk itu gugatan Para Penggugat selayaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan atas uraian eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat 1 dan 2 serta Turut Tergugat Berkepentingan 2 dan 3 , mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk : Menolak atau setidak tidaknya Tidak Menerima gugatan para Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa apa yang terurai didalam eksepsi dianggap terulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini;

2.

Bahwa benar HR. SOEWOJO adalah salah seorang Pendiri Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun (YPTM) yang kemudian ganti nama menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun :

3.

Bahwa yang benar pendiri Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun commit to user didirikan oleh Tokoh dari Pejabat sipil dan militer di wilayah



Madiun dari unsur masyarakat Madiun, yaitu : 1. HR. SOEWOJO (unsur Tokoh Masyarakat), 2. Mayor SOEMARSONO (unsur dari TNI), 3. SOETOMO (unsur Pejabat Sipil Pemb. Gubemur) dan 4. SOETRANGGONO (Pejabat Sipil Pemda Kab. Madiun). Hal ini berdasarkan akte pendirian No. 55 , tanggal 30 Juni 1979 yang dibuat dihadapan Johanes Berchmans Sardjana wakil Notaris pengganti sementara Notaris di Madiun Richardus Nangkih Sinulingga, SH. Jadi Turut tergugat berkepentingan 1 (Ny. Soemarsono) tidak ikut / bukan sebagai Pendiri; 4.

Bahwa benar untuk pertama kalinya Pengurus

Yayasan

Pendidikan Tinggi Madiun, berdasarkan Akte No. 55 , tanggal 30 Juni 1979 adalah sebagai berikut: a. Pelindung / Penasehat. 1. Muspida Koordinator wilayah kerja Pembantu Gubernur Madiun. 2. Muspida Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kota Madiun. b. Dewan Pengurus. Ketua pengurus : Soewojo Wakil Ketua I

: Soegeng Soetarman, Purnawirawan

Kolonel AD. RI Wakil Ketua II

: Major Soemarsono.

Sekretaris I

: Tuan Soetomo

Sekretaris II

: Soeharko, BBA

Bendahara I

: Raden Soehadie

Bendahara II

: Soedarso, Purnawirawan Kolonel Polisi

Anggota : 1. Dr. Hewan Soetranggono 2. Drs. Soedjito 3. Mochamad Soelikun, BA 4. Moesdi 5. Asthar Asmali commit to user 6. Letkol SM. Taufik



7. Raden Soekartiko 8. Adi Hartono

Jadi Pengurus Yayasan tersebut diatas benar-benar dari unsur Masyarakat Madiun , yang berkeinginan Madiun mempunyai Perguruan Tinggi , dan diharapkan dapat menampung lulusan SLTA Madiun dan para pegawai di Madiun yang ingin meningkatkan pendidikannya saat itu; 5.

Bahwa

perobahan nama Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun

(YPTM) menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun (YPTMM) didasarkan atas Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Pusat Malang , No. ; Skep/02/YPTM/XI/1983 tanggal 18 Nopember 1983, yang isinya telah memutuskan Perwakilan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka dan cabangcabang Fakultas yang berada di daerah wilayah Madiun, Surabaya dan Ponorogo dinyatakan berdiri sendiri terhitung mulai tanggal 1 Desember 1983 ; 6.

Bahwa tidak benar perobahan nama Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun (YPTM) menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun (YPTMM) dilakukan di jalan Salak No. 33 Madiun di rumah HR. Soewojo, bahwa vang benar Perobahan nama Yayasan tersebut dilakukan

dihadapan Notaris

Richardus

Nangkih

Sinulingga , SH di Madiun, pada tanggal 21 Desember 1983, tercantum dalam akte No. 56 , tanggal 21 Desember 1983 dan pada saat perobahan nama Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun (YPTMM) HR. Soewojo meninggalkan Yayasan ± Oktober 1979 bekerja di Perkebunan milik Kodam V/Brawijaya di Blitar, sehingga Yayasan terbengkelai / tidak terurus, kemudian tugas Yayasan dirangkap oleh Dekan Koordinator Bp. Drs. Samiarto Laksono (waktu itu menjabat Pembantu Gurbernur di Madiun). user Melihat kondisi commit Yayasanto pendidikan Tinggi Madiun (YPTM)



yang ditinggalkan Ketuanya yaitu HR. Soewojo ke Perkebunan di Blitar , maka Pelindung / Penasehat melakukan rapat dan memilih Sastrodihardjo Sadji (Tergugat 1) untuk menjabat Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun dan serah terima antara Drs. Samiarto Laksono dengan Sastrodihardjo Sadji dilakukan pada tanggal 24 Oktober 1983 (vide akte No. 56 , tanggal 21 desember 1983) ; 7.

Bahwa pada saat ketua Yayasan dijabat oleh Sastrodihardjo Sadji, mengadakan perobahan pengurus , yaitu Bendahara yang dijabat oleh Tuan LUKMAN HAKIM, Bsc telah berakhir karena pindah kelain tempat dan diganti dengan Tuan M. MUDZHAR, Bsc sebagai Bendahara yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun. Dan perobahan kepengurusan tersebut dibuat dihadapan Notaris di Madiun Richardus Nangkih Sinulingga, SH dan tercantum dalam Akte Perobahan No. 64 , tanggal 17 Nopember 1984. Kemudian karena Yayasan berkeinginan untuk mendapatkan dukungan dana dari masyarakat Madiun yang berada di Jakarta , maka dengan Akte Notaris No. 704 , tanggal 22 Pebruari 1986 membuka cabang di Jakarta dengan ketua cabangnya Tuan SOEDIRO , berkantor di Jalan Tengku umar No. 37 Jakarta ;

8.

Bahwa kemudian sekitar tahun 1987 HR. Soewojo yang tadinya meninggalkan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun pada ± Oktober 1979, karena menjabat sebagai Direktur perkebunan di Blitar kembali ke Madiun karena perkebunannya bangkrut, maka ia berusaha berkeinginan kembali menjadi Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun. Maka dengan berbagai upaya HR. Soewojo mendapatkan

Skep. Pangdam

V/Brawijaya

No.224/IX/1987 tanggal 12 September 1987 , kemudian HR. Soewojo membuat Surat tanggal 9 Desember 1987 , yang ditujukan kepada Notaris R.N. Sinulingga , SH Notaris di Madiun untuk merobah Anggaran Dasar menjadi Akte Perobahan No. 17 , tanggal 6 Januari commit 1988 ; to user



9.

Bahwa tidak benar pada waktu diadakan perobahan tersebut HR. Soewojo , dalam keadaan sakit disodori konsep akte oleh Tergugat 2 i.e. Letkol. Imam Hudoyo , untuk ditanda tangani dengan tanpa kehadiran Notaris;

10. Bahwa yang mengadakan perobahan Anggaran Dasar kemudian terbit akte No. 17 , tanggal 6 Januari 1988 adalah HR. Soewojo sendiri, bahkan ia menambah satu klausul khususnya pasal 2 yang menyebutkan Kodam V/Brawijaya adalah pemilik dan Pembina Yayasan Perguruan tinggi Merdeka Madiun , yang dalam pelaksanaan

sehari-harinya

menunjuk

Danrem

081/Dhirot

Sahajaya sebagai Pembina Harian ; 11. Bahwa pada prinsipnya perobahan-perobahan Akte itu tetap sah dan tidak melawan hukum, karena Para Pendiri dan Dewan Pengurus pada waktu itu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyetujui terjadinya perubahan-perubahan Akte dimaksud tidak terkecuali tergugat Berkepentingan 2 dan 3, terbukti mereka tidak pernah mempersoalkan/mempermasalahkan adanya perobahan tersebut. Berbeda dengan yang dilakukan oleh para Penggugat sekarang yang mendalilkan sebagai ahli waris dari salah seorang pendiri dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik Yayasan dengan menonjolkan kepentingan pribadinya. Hal ini terbukti. pendiri yang masih ada (Soetomo /TTB-2 dan Drh. Soetranggono/TTB-3) tidak mendukung gugatan para Penggugat; 12. Bahwa disamping adanya ligitimasi sebagaimana kami uraikan pada angka 11 kiranya tidak berlebihan apabila. kami kemukakan perkembangan

hukum

sebagai

kebiasaan

(Yurisprudensi)

dibidang Yayasan (Stichting) yang terjadi di negeri Belanda dengan adanya Putusan Hoge Raad (NJ 1979 No. 317) yang pada pokoknya berpendirian bahwa : commit to user



"Perbuatan hukum (sepihak) yang dilakukan oleh pengurus sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar pada dasarnya adalah sah menurut hukum, meskipim perbuatan itu dilakukan bertentangan dengan peraturan yang berlaku intern dalam badan hukum itu, yakni yang menyatakan bahwa perbuatan semacam itu hanya dapat dilakukan secara sah apabila dilandasi oleh keputusan Dewan Pengurus yang sah." (Aneka Masalah hukum dan Hukum Acara Perdata, karangan Setiawan, SH, Penerbit Alumni, 1992, hal. 501). Hal itu sekaligus membuktikan bvahwa orang-orang diluar Dewan Pengurus tidak mempunyai kwalitas untuk mempersoalkan makanisme pengambilan suatu keputusan dalam yayasan, seperti halnya yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam Perkara ini. 13. Bahwa tidak benar dengan perobahan-perobahan akte tersebut Pendiri dirugikan, karena pendiri yang masih ada yaitu : Soetomo dan Drh. Soetranggono (Turut Tergugat Berkepentinagn 2 dan 3) tidak pernah merasa dirugikan, apalagi menyebut-nyebut dengan kerugian moril maupun materiil sebesar Rp. 50.000.000.000,-. Jelas hal itu tidak pernah ada dibenak para Pendiri; Dan lebih-lebih lagi kerugian Rp. 50.000.000.000,-, itu tidak ada perinciannya

yang

jelas-jelas

terinci.

Bahkan

menurut

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I - No. 550 K/Sip/1979 jo. Yurisprudensi - M.A.R.I No. 1078 K/Sip/1975, tanggal 5 Maret 1975 jo. Yurisprudensi M.A.R.J No. 325 K/Sip/ 1973 tanggal 17 Oktober 1973 yang masing-masing menyatakan :"Gugatan ganti rugi harus dirinci secara jelas, karena gugatan ganti rugi yang tidak dirinci secara jelas harus ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima" ;

14. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak dengan tegas untuk to user membayar ganti commit kerugian bersama tergugat 3 dan 4 secara



tanggung renteng sbesar Rp. 50.000.000.000,- kepada Para Penggugat , karena tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum, dan Turut Tergugat Berkepentingan 2 dan 3 sebagai pendiri yang masih ada menolak pemberian ganti rugi, karena memang tidak dirugikan dan tidak pernah merasa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas

perobahan-perobahan

akte-akte

tersebut,

sebagaimana

didalilkan oleh Para Penggugat; 15. Bahwa Tergugat 1 dan 2 serta Turut tergugat berkepentingan 2 dan 3 , menolak dalil-dalil gugatan dan tuntutan Para Penggugat untuk selebihnya karena dengan terbantahnya dasar-dasar gugatan Para Penggugat maka tuntutan Potitum 9 s/d 12 tidak mempunyai landasan hukum lagi. Berdasarkan atas uraian jawaban tersebut diatas, maka Tergugat 1 dan 2 serta Turut Tergugat Berkepentingan 2 dan 3, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan :

1.

Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan dan Tuntutan para penggugat;

2.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam gugatan ini;

c. Jawaban Tergugat III dan Tergugat IV A. DALAM EKSEPSI:

1. KEWENANGAN PENGGUGAT.

a.

Bahwa benar para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum HR. Soewojo sebagai pendiri yayasan objek sengketa. Akan userPenggugat mengajukan gugatan tetapi status commit hukum topara



dalam perkara ini sama sekali bertentangan dengan Anggaran dasar yayasan.

b. Bahwa berdasarkan pasal 7 huruf b Akta No. 55 tahun 1979 tentang Anggaran Dasar Yayasan dinyatakan bahwa : "Keanggotaan Dewan berakhir karena meninggal dunia". Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa HR. Soewojo selaku Ketua Yayasan meninggal dunia, maka status sebagai keanggotaan Dewan Pengurus secara otomatis menjadi gugur atau berakhir dan tidak dapat mewaris atau beralih kepada Ahli Waris dari Almarhum HR. Soewojo. c.

Bahwa oleh karena itu para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, karena suatu gugatan harus diajukan oleh orang (Subyek Hukum) yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa dan bukan orang lain.

d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon hendaknya Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menyatakan bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat atau tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan dan karenanya gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971).

2. GUGATAN KURANG PIHAK / TIDAK LENGKAP.

a.

Bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat Berkepentingan I s/d III, adalah kurang pihak, karena tidak ditariknya Sdr. JL. Sudjasmo sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, mengingat commit user Sdr. JL. Sudjasmo saattoini secara Feitelijk juridis adalah Ketua



umum yayasan obyek sengketa. Disamping itu para Notaris yang telah membuat perubahan Anggaran Dasar Yayasan atas Akta No. 56 tahun 1983, Akta No.64 tahun 1984, Akta No. 17 tahun 1988 dan Akta No. 05 tahun 1998 juga tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

b. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak lengkap, yaitu DAN REM 081/Dhirot Sahajaya sebagai tergugat III dan Pangdam V/Brawijaya sebagai Tergugat IV semuanya adalah dibawah perintah / Komando sekaligus merupakan alat pelengkap .institusi TNI - AD. Dengan tidak disertakannya Komando Atas seperti Departemen Pertahanan RI, Cq. Mabes TNI, Cq. TNI – AD, Cq. Kodam V/ Brawijaya, Cq. Korem 081/DSJ berarti gugatan tidak lengkap. c.

Berdasarkan fakta bahwa gugatan kurang pihak atau tidak lengkap, maka sudah sewajarnya apabila gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1072. K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983).

3. GUGATAN KABUR / ABSCUUR LIBEL

a.

Bahwa gugatan Para Penggugat ditujukan terhadap tergugat III adalah tidak jelas atau kabur, karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan identitas secara lengkap yakni status Dan Rem 081/DSJ - Madiun selaku Tergugat III dalam yayasan obyek sengketa dan domisili hukum (alamat) Dan Rem 081/DSJ - Madiun selaku Tergugat III juga tidak disebutkan. commit to user



b. Terhadap Tergugat IV, para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan identitas secara lengkap yaitu apa status Pangdam V/Brawijaya selaku tergugat IV dalam Yayasan obyek sengketa. c.

Dalam Surat Kuasa Khusus para Penggugat kepada H.A. Rachman Sulaiman, SH, MBA. Dkk. Selaku Kuasa Hukum tertanggal 8 Oktober 2001 : bahwa diberikan untuk melakukan gugatan terhadap Sastrodihadjo Sadji Cs. Tanpa menyebut nama-nama Tergugat lainnya, bahkan domisili hukum ( alamat) dari Sastrodihardjo Sadji sama sekali tidak disebutkan sehingga menjadi tidak jelas.

d. Bahwa oleh karena itu gugatan para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel), maka gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975).

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat III dan Tergugat IV pada bagian Eksepsi tersebut diatas, sepanjang relevan berlaku pula pada bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III dan Tergugat IV. 3. Dalam butir 11 ( Posita ) disebutkan bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun adalah milik Kodam V/Brawijaya sekaligus sebagai Pembina yang dalam pelaksanaan sehari-hari ditunjuk TERGUGAT III sebagai Pembina Marian Yapertimma commit to user yang merupakan penjelmaan Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun.



Bahwa kepemilikan Yapertimma atas nama Kodam V/Brawijaya adalah berdasarkan kesepakatan hasil rapat Dewan Pengurus Yayasan yang dikehendaki Yapertimma berada dibawah Slagorde Kodam V/Brawijaya dan dinotariilkan ( ditanda tangani) oleh HR. Soewojo selaku Ketua Umum dihadapan Notaris R.N. Sinulingga, SH. di Madiun ( vide : Akte No. 17 tanggal 6 Januari 1988 ). Bahwa apa yang telah disepakati oleh para anggota Dewan Pengurus Yayasan dalam bentuk Akta Notaris adalah merupakan " PERJANJIAN " yang mempunyai kedudukan sama dengan Undang-Undang ( Vide : Pasal 1338 BW ). Oleh karena itu kepemilikan Yapertimma atas nama Kodam V/Brawijaya secara yuridis adalah sah demi hukum. 4. Bahwa dalam Posita maupun Petitum gugatan para Penggugat menuduh Tergugat I s/d IV telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada. Hal ini mengingat perbuatan melawan hukum khususnya yang dituduhkan terhadap Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak jelas apa dan bagaimana modus operandi perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh para Penggugat, sehingga Tergugat III dan Tergugat IV menganggap hal ini tidak relevan. 5. Dalam butir 14 ( Posita ) dan butir 8 ( Petitum ) gugatan para Penggugat disebutkan para ahli waris HR. Soewojo dan Tergugat Berkepentingan mengalami kerugian baik moril maupun materiil tidak kurang dari Rp.50.000.000.000,- ( Lima Puluh Milyar Rupiah ). Akan tetapi para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas rincian besar kerugian moril dan materiil dimaksud, sehingga tergugat III dan Tergugat IV menganggap Petitum para Penggugat tidak relevan, apalagi jika dikaitkan dengan ahli waris HR. Soewojo sebagai Penggugat yang tidak berkualitas dalam perkara ini ( Vide : Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : commit17 toApril user 1979 ). 1149/K/Sip/1975 tanggal



6. Bahwa permohonan Sita Jaminan yang diminta oleh para Penggugat terhadap milik para Tergugat ( T I s/d T IV ) sebagaimana disebut dalam butir 16 (Posita ) dan butir 9 ( Petitum ) adalah sama sekali kabur dan bersifat spekulatif,. karena para Penggugat tidak menunjuk / merinci secara tegas dan jelas apa saja yang harus diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I s/d Tergugat IV. Dengan demikian sudah sepatutnya petitum sita jaminan untuk dinyatakan ditolak. 7. Bahwa permohonan Uit Voerbaar bij voorraad yang dimohonkan para Penggugat harus ditolak, karena tidak ada alasan yang kuat dan hal ini sudah menyangkut pokok perkara / bodem geschil. ( Vide : putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1070/K/Sip/l 972 tanggal 1975 ). 8. Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan, karenanya sudah sepatutnya gugatan harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan kabur / kurang jelas, kurang pihak / tidak lengkap dan para Penggugat tidak mempunyai kewenangan dalam perkara ini, maka gugatan setidak-tidaknya tidak dapat diterima. commit to user



DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya tidak dapat diterima. 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. d. Jawaban Turut Tergugat Berkepentingan I 1.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya janda dari almarhum Sumarsono sekaligus saya mewakili 4 orang anak saya : 1. Estik Widosari, SH. 2. Ir. Indah Sriani. 3. Retno Mulyaningtyas. 4. Dyah Setyaningrum S.Com. Dimana dalam perkara tersebut saya dan 4 orang anak saya berstatus Tergugat Berkepentingan dari gugatan Ibu Soewojo, Hj. Sri Murni dan putra-putrinya.

2.

Pada sidang pertama tanggal 27 Nopember 2001 saya hadir sesuai panggilan

dan

memerintahkan memberikan

di

hadapan

agar

pada

jawaban.

Maka

sidang, sidang dari

Bapak berikutnya itu

saya

Ketua

Majelis

saya

supaya

berkesempatan

mengeluarkan isi hati saya. 3.

Pada tahun 1979 almarhum suami saya Sumarsono telah ikut mendirikan sebuah Yayasan Pendidikan tinggi Madiun, sesuai dengan akte tahun 1979. Almarhum suami saya Sumarsono disamping sebagai Pendiri, juga menjadi Wakil Ketua II dari Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun itu.

4.

Tujuan almarhum Sumarsono bersama Pendiri lainnya, mendirikan Pendidikan Tinggi Madiun itu untuk mengembangkan pendidikan anak-anak di Madiun, juga menanamkan jerih payah untuk anakanak dan cucu kita dimasa depan. commit to user



5.

Dengan adanya tujuan seperti diatas maka, almarhum Sumarsono pada waktu itu juga ikut mengajar P.4. tetapi tidak dibayar, karena waktu itu keadaan Yayasan masih sangat prihatin, dan yayasan masih membutuhkan dana untuk Pengembangan.

6.

Tetapi sayang almarhum tidak tercapai cita-citanya, karena beberapa tahun berjalan almarhum Sumarsono sakit sampai meninggal dunia tahun 1984.

7.

Maka adanya gugatan ini saya berpikir: kedatangannya Bapak ke kota Madiun ini sebagai Dewa Penolong. Maka saya memohon kepada Bapak Ketua Majelis, mohon diluruskan akte yang telah dirobah-robah itu, dari pada dibuat rebutan, kembalikanlah ke akte tahun 1979. Dengan begitu bapak tidak perlu menanggung resiko kepada almarhum yang ikut mendirikan. Dan bergantilah, biar ikut merasakan yang berpuluh-puluh tahun telah dinikmati oleh yang tidak ikut menanamkan jerih payah itu.

e. Bukti-bukti dan Keterangan Saksi Berikut bukti-bukti yang diajukan dalam Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn: Bukti Para Penggugat 1.

Foto copy salinan yang sama bunyinya dengan Akte Perobahan Pendidikan Tinggi Madiun No. 55 tanggal 30 Juni 1979 yang dikeluarkan oleh Notaris YVONE ERAWATI, SH. tanggal 2 Januari 2002 (bukti P.P. 1);

2.

Foto copy salinan yang sama bunyinya dengan Akte Perobahan No. 56 tanggal 2 1 Desember 1983 yang dikeluarkan oleh Notaris YVONE ERAWATI, SH. tanggal 2 Januari 2002 (bukti P.P.2 ) ; commit to user


3.


Foto copy salinan yang sama bunyinya dengan Akte Perobahan No. 64 tanggal 17 Oktober 1984 yang dikeluarkan oleh Notaris YVONE ERAWATI, SH. tanggal 2 Januari 2002 (bukti P.P.3 ) ;

4.

Foto copy salinan yang sama bunyinya dengan Akte Perobahan No. 17 tanggal 6 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Notaris YVONE ERAWATI, SH. tanggal 2 Januari 2002 (bukti P.P.4 ) ;

5.

Foto copy salinan yang sama bunyinya dengan Akte Perobahan No. 05 tanggal 21 September 1998 yang dikeluarkan oleh Notaris YVONE ERAWATI, SH. tanggal 6 Desember 2001 (bukti P.P.5 ) ;

6.

Foto copy Direktif Pangdam V/Brawijaya kepada Pengurus Yayasan Universitas Merdeka Madiun Periode Kepengurusan 1987 - 1991 tertanggal 12 September 1987 ( bukti P.P.6);

7.

Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Kodia Madiun No. 03/Pdt.P./2002/PN.Kd.Mn. tanggal 11 Januari 2002 ( bukti P.P.7 ) ;

8.

Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat oleh Drg. Widwiono tanggal 21 Januari 2002 ( bukti P.P.8);

9.

Surat Pernyataan Kesaksian yang dibuat oleh Arief Purwanto, SH, tanggal 21 Januari 2002 (P.P.9);

10. Foto copy surat dari Ny. HR. Soewojo kepada Komandan Korem 081 Madiun tertanggal 9 Pebraari 2000 ( bukti P.P. 10 ) ; 11. Foto copy surat dari Komandan Korem 081/Dhirot Sahajaya kepada Ibu HR. Soewojo tertanggal 12 Pebruari 2000 No. B/102-5/II/2000 ( bukti P.P. 11); 12. Foto copy surat dari Ketua Jamiyah Thariqoh Mu'tabaroh Daerah Kabupaten Madiun kepada Panglima TN1 Republik Indonesia commit to user tertanggal 15 Agustus 2002 ( bukti P.P. 12 );



13. Foto copy harian Surya tanggal 11 Oktober 2001 tentang Kemelut di UNMER Madiun ( bukti P.P. 13); 14. Foto copy Radar Madiun tanggal 21 Pebruari 2002 dengan judul Mahasiswa Persoalkan Jual Beli Nilai di Lingkungan UNMER Madiun ( bukti P.P. 14 ); 15. Foto copy Radar Madiun tanggal 23 Pebruari 2002 dengan judul Pendiri Tahu Kebobrokan UNMER ( bukti P.P. 15 ); 16. Foto copy Radar Madiun tanggal 24 Pebruari 2002 dengan judul UNMER Dirudung Kemelut Mahasiswa Menggugat Kebobrokan ( bukti P.P. 16 ); 17. Foto copy Radar Madiun tanggal 25 Pebruari 2002 dengan judul Menguak Tengara Jual Beli Nilai di UNMER Madiun ( bukti P.P. 17 ); 18. Foto copy Akte No. 36 tanggal 4 Maret 2002 tentang Pernyataan Keterangan Kesaksian dari Mantan Walikota Madiun mengenai Jasa dan Akses Bapak HR. Soewojo ( bukti P.P. 18 ); 19. Foto copy Berita Acara Rapat Senat Universitas Merdeka Madiun No. 022/UNMER. Mdn/ SENAT/IV/2000 tanggal 11 April 2000 ( bukti P.P. 19 ); 20. Foto copy Berita Acara Rapat Senat Univeresitas Madiun

Merdeka

No. 028/UNMER.Mdn./SENAT/VIII/2000 tanggal 7

Agustus 2000 ( bukti P.P.20 ); 21. Foto copy buku Dokumentasi Dasar Hukum Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka dan Universitas Merdeka Pusat Malang ( bukti P.P.21 ); commit to user



22. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Penerimaan Laporan No. Pol.STPL/223/IV/2002/PAMAPTA tanggal 3 April 2002 ( bukti P.P.22 ); Bukti Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Berkepentingan ( Kecuali Turut Tergugat Berkepentingan I) secara bersama telah mengajukan bukti surat bertanda T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - I s/d T1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - XIV berupa : 1.

Foto copy surat Keputusan No. KPTS-03/YPTM/1979, tanggal 1 Juni 1979 tentang Pembentukan Perwakilan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka di Madiun (T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - I);

2.

Foto copy surat Keputusan No. KPTS-04/YPTM/1979, tanggal 4 Juni 1979 tentang Pendirian / Pembukaan cabang Univ. Merdeka di Madiun ( T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - II);

3.

Foto copy salinan protocol Akta Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun No.55 tanggal 30 Juni 1979, dibuat oleh Notaris Yvone Erawati, SH (T-l,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - III);

4.

Foto

copy

laporan

hasil

pelaksanaan

Formateur

dalam

penyempurnaan kepengurusan Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun tanggal 26 September 1983 ( T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - IV ); 5.

Foto copy Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Pusat Malang No, Skep/02/YPTM/XI/1983 tanggal 18 Nopember 1983 tentang Perwakilan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka dan Lembaga-Lembaga Pendidikannya di Madiun, Surabaya dan Ponorogo yang dinyatakan berdiri sejak tanggal 1 Desember 1983 (T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - V );

commit to user


6.


Foto copy turunan Akta Perubahan No. 56 tanggal 21 Desember 1983 tentang Perobahan Pengurus yang dibuat di hadapan Notaris di Madiun R.N. Sinulingga, SH (T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - VI);

7.

Foto copy Surat No. 95/YPTMM/X/1984 perihal Perobahan Susunan Pengurus Yapertimma tanggal 4 Oktober 1984 dan Ketua Yayasan Sastrodihardjo Sadji kepada Notaris R.N. Sinulingga, SH (T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - VII);

8.

Foto copy turunan Akta Perobahan No. 64 tanggal 17 Oktober 1984 tentang Perobahan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun yang dibuat dihadapan Notaris R.N. Sinulingga, SH ( T-l ,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - VIII);

9.

Foto copy turunan Akta No.704 tanggal 22 Pebruari 1986 tentang Pernyataan mendirikan cabang bam Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun (T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - IX);

10. Foto copy surat Permohonan hak Guna Bangunan atas tanah yang terletak di Kelurahan Pandean Kec. Taman Kodia Madiun tertanggal 20 Desember 1986 atas nama Pemohon Sastrodihardjo Sadji selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun (T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - X ); 11. Foto copy Berita Acara Serah Terima Jabatan antara M. Mudzhar Bsc selaku Bendahara Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun kepada Sastrodihardjo Sadji selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun tanggal 22 Juni 1987 (T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 XI); 12. Foto copy surat No. 02.1/62/YPTMM/XII/1987 tentang Permohonan Perobahan Akta Notaris Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun tanggal 9 Desembercommit 1987 dari HR. Soewojo selaku Ketua Umum to user



Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun (T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - XII); 13. Foto copy turunan Akta Perobahan No. 17 tanggal 6 Januari 1988, tentang perobahan Pengurus dan Anggaran Dasar, dibuat dihadapan Notaris di Madiun R.N. Sinulingga, SH (T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 XIII); 14. Foto copy salinan Akta perobahan No. 05 tanggal 21 September 1998 tentang Perobahan Pengurus dan Anggaran dasar dibuat dihadapan Notaris di Madiun Agus Wahyu Lambang Prabowo, SH (T-1,2,3,4 dan TTB-2 + 3 - XIV );

Berikut keterangan Saksi yang Penulis kutip dari Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn: Saksi Para Penggugat 1.

Saksi Ibnu Khozim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya : -

Bahwa saksi kenal dengan almarhum Soewojo beserta keluarganya sejak tahun 1977;

-

Bahwa almarhum Soewojo meninggal dunia pada tahun 1994 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Bu Moerni ( Penggugat I) dan 7 ( tujuh ) orang anak bernama : Win, Hari, Nana, Yuni, Indah, Ningrum dan Dyah (Penggugat II s/d VI11);

-

Bahwa almarhum Soewojo pernah menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kab. Madiun; pada tahun 1987 saksi diminta oleh Pak Soewojo untuk menjadi Wakil Sekretaris DPD Golkar Kab. Madiun menggantikan Pak Darsono yang meninggal dunia;

-

Bahwa sejak saat itu saksi seringkali datang ke rumah Pak commit to user Soewojo, dalam 1 minggu sampai 4 ( empat) kali;



-

Bahwa kegiatan dibidang sosial yang dilakukan oleh Pak Soewojo antara lain sebagai Pendiri sekaligus Ketua Yayasan Ronggolawe, Ketua Perkumpulan Haji di Madiun, Penasehat Porichoh Kab. Madiun ;

-

Bahwa Yayasan Ronggolawe didirikan sekitar tahun 1986 ;

-

Bahwa sewaktu Yayasan Ronggolawe mendirikan sekolah SMA di Jiwan, Pak Soewojo menyumbang membangun 2 ( dua) lokal;

-

Bahwa sejak tahun 1987 Pak Soewojo menderita sakit, setahu saksi sakit katarak dan kesehatannya menurun sehingga semua kegiatannya dilakukan di rumah di Jalan Salak No.33 Madiun;

2.

Saksi Drg. Widwiono, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya ; -

Bahwa saksi adalah menantu Pak Soewojo, saksi menikah dengan anak Pak Soewojo yang nomor 7 (Penggugat VIII) pada tahun 1990; namun saksi kenal dengan Pak Soewojo sejak tahun 1986 ;

-

Bahwa Pak Soewojo meninggal dunia pada tahun 1994 setelah lama menderita diabetes;

-

Bahwa pada sekitar tahun 1990 /1991 saksi sering mengantar Pak Soewojo ke kantor Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun karena kondisi kesehatan Pak Soewojo yang semakin menurun sehingga perlu pengawalan ;

-

Bahwa menurut penuturan pak Soewojo Yayasan tersebut didirikan oleh Pak Soewojo pada tahun 1979 setelah ia pensiun sebagai Bupati Ngawi; commit to user



-

Bahwa saksi sering mendengar cerita secara langsung dari Pak Soewojo

tentang

perjuangannya

mendirikan

Yayasan

Pendidikan Tinggi Madiun yang membawahi UNMER Madiun sampai dengan perjuangan mendapatkan tanah yang saat ini berdiri bangunan kampus UNMER Madiun ; -

Bahwa saksi bersama isteri, ibu mertua dan kakak ipar yang bernama Hari -(ketiganya Penggugat dalam perkara ini)- pernah 3-4 kali datang menemui Pak Imam Hudoyo (Tergugat II) di rumahnya di Jombang bertujuan untuk, mengklarifikasi masalah Akta Perobahan No. 17 tanggal 6 Januari 1988 tentang Perobahan Anggaran Dasar dan susunan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun yang ditanda tangani Pak Soewojo dimana pada waktu menandatangani Akte tersebut Pak Soewojo sedang dalam keadaan sakit;

-

Bahwa setiap kali saksi bertemu dengan Pak Imam Hudoyo -( Tergugat II)- ia selalu mengatakan kekhilafannya tentang proses pembuatan Akta tersebut dan ia mengakui juga bahwa ia sendiri yang mengantarkan minuta akta tersebut ke rumah pak Soewojo di Jalan Salak No. 33 Madiun untuk ditandatangani Pak Soewojo yang pada waktu itu masih dalam keadaan sakit;

3.

Saksi Pandi Hadisoewito, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya : -

Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala kelurahan Pandean dari tahun 1982 s/d tahun 1986;

-

Bahwa pada tahun 1982 saksi disuruh oleh Pak Walikota (Drs. Marsudi) dan Pak Camat (Bapak Teguh) untuk mencari tanah di daerah Pandean yang kata mereka ditempat tersebut akan commit to user didirikan gedung Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun;



-

Bahwa kemudian saksi berkoordinasi dengan masyarakat Pandean dan akhirnya diperoleh tanah bengkok seluas ± 5 ha dan masyarakat memperoleh gantinya di Tawangrejo sebelah Timur terminal bus Madiun dengan luas yang sama;

-

Bahwa saksi tidak kenal Pak Soewojo, tetapi saksi mendengar bahwa Pak Soewojo adalah Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun;

4.

Saksi Moch Teguh Santoso BA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya : -

Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat kota Madiun dari tahun 1974 s/d 1983, kemudian karena ada pemekaran daerah dimana Kotamadia Madiun dipecah menjadi 3 kecamatan saksi ditugaskan sebagai camat Kartoharjo dari tahun 1983 s/d 1985 ;

-

Bahwa pada tahun 1980-an sewaktu saksi menjabat sebagai Camat Kota Madiun saksi diberitahu oleh bapak Walikota ( Drs. Marsudi ) bahwa di Madiun akan didirikan Perguruan Tinggi dan saksi disuruh mencari tanah didaerah Pandean untuk membangun gedung Perguruan Tinggi tersebut;

-

Bahwa pak Soewojo pernah mengatakan kepada saksi agar saksi membantu mencarikan tanah tersebut;

-

Bahwa kemudian saksi bersama dengan Kepala Kelurahan Pandean mengadakan musyawarah dengan masyarakat Pandean yang akhirnya disetujui tanah bengkok yang dikuasai oleh masyarakat Pandean seluas 5 ha dipakai untuk kepentingan pembangunan gedung Perguruan Tinggi tersebut dan masyarakat Pandean mendapat ganti di daerah Tawangrejo dengan luas yang sama;

commit to user



-

Bahwa pertukaran tanah seluas 5 ha tersebut telah mendapat ijin dari Mendagri;

5.

Saksi Titin Sri Hariyatun W, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya : -

Bahwa saksi adalah salah satu menantu Pak Soewojo yang menikah dengan anak Pak Soewojo ( Penggugat III) pada tahun 1976.

-

Bahwa Pak Soewojo pada tahun 1979 mendirikan Yayasan yang diberi nama Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun dan pada tahun 1980 melalui Yayasan tersebut mendirikan Perguruan Tinggi yang dikenal dengan nama Universitas Merdeka (UNMER) Madiun yang terdiri dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonami, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian ;

-

Bahwa untuk keperluan membangun kampus UNMER, Pak Soewojo dengan dibantu pemerintah daerah mencari tanah dan akhirnya memperoleh tanah di Pandean seluas ± 5 ha yang sekarang dikenal dengan kampus UNMER Jl. Serayu Madiun;

-

Bahwa Pak Soewojo selain sebagai pendiri juga sebagai Ketua Yayasan dari tahun 1979 s/d 1983, selanjutnya pada tahun 1983 s/d 1987 Ketua Yayasan dijabat oleh Pak Sastrodihardjo Sadji (Tergugat I) dan pada tahun 1987 Pak Soewojo diangkat kembali menjadi Ketua Yayasan hingga tahun 1994 ;

-

Bahwa penggantian Ketua Yayasan dari Pak Soewojo kepada Pak Sastrodihardjo Sadji tidak melalui rapat pengurus ;

-

Bahwa setelah Ketua Yayasan dijabat oleh Tergugat I ( Sastrodihardjo Sadji) kegiatan Yayasan pernah macet selama 3 commit to user (tiga) bulan ;



-

Bahwa yang membayar gaji dosen dan karyawan adalah Yayasan, namun pada saat Yayasan tidak dapat membayar, yang membayar adalah Pak Soewojo;

-

Bahwa setahu saksi tujuan para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk meluruskan permasalahan apa dan bagaimana sebenarnya Yayasan yang menaungi UNMER Madiun dan juga disebabkan karena Penggugat pernah dilaporkan kepada pihak Kepolisian ;

-

Bahwa surat-surat berharga milik Yayasan saat ini masih disimpan ibu Soewojo di Jl. Salak No. 33 Madiun, hal ini dikarenakan ada pesan dari mendiang Pak Soewojo agar suratsurat berharga milik Yayasan tetap disimpan untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang benar;

-

Bahwa dari keluarga Pak Soewojo ( para Penggugat ) pernah akan menyerahkan surat-surat tersebut kepada Dan Rem 081, namun kedatangan keluarga Pak Soewojo tidak pernah diterima;

-

Bahwa mengenai terbitnya Akte Perobahan No. 17 tanggal 6 Januari 1988 Pak Soewojo pernah mengatakan kepada saksi kalau ia sangat kaget dan keberatan dengan terbitnya Akta tersebut karena ia tidak pernah merasa datang menghadap ataupun didatangi Notaris untuk menandatangani Akta tersebut, namun selaku Pumawirawan ABRI dengan pangkat Kolonel Pak Soewojo mengatakan bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa karena

itu

semua menyangkut atasannya yaitu Kodam

V/BRAWIJAYA ; -

Bahwa hubungan antara Universitas Merdeka Madiun dengan Universitas Merdeka Pusat Malang adalah sebatas masalah commit to user untuk mendapatkan status bagi UNMER Madiun dimana setiap



ada ujian di UNMER Madiun yang menguji adalah dosen dari UNMER Malang ; 6.

Saksi Drs. Widjanarko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya : -

Bahwa saksi pernah menjadi Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun dari bulan Pebruari 1986 s/d Agustus 1988 ;

-

Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai tenaga pengajar di UNMER Madiun atas kehendak sendiri karena ingin mengajar di tempat lain ;

-

Bahwa setahu saksi Yayasan yang membawahi UNMER Madiun bernama YAPERTIMMA ( Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun ) yang waktu itu diketuai oleh Pak Soewojo ;

-

Bahwa saksi tidak pernah membaca Akte Pendirian UNMER Madiun, namun saksi tahu pendiri UNMER Madiun adalah Pak Soewojo, hal tersebut saksi ketahui karena dikalangan masyarakat luas di Madiun sangat dikenal bahwa UNMER Madiun identik dengan Pak Soewojo ;

-

Bahwa pada saat saksi mengajar di UNMER Madiun sepanjang tahun 1986-1987 pernah terjadi kekisruhan karena UNMER tidak dapat membayar gaji dosen dan karyawan dan atas hal tersebut saksi pernah dipanggil oleh Rektor yang intinya agar saksi tetap bekerja / mengajar dengan benar;

7.

Saksi Abdul Manaf, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: commit to user



-

Bahwa saksi pernah bekerja di UNMER Madiun sebagai Staf Tata Usaha dari tahun 1984 s/d 1992 ;

-

Bahwa pada tahun 1986 para dosen dan karyawan pernah mengalami keterlambatan gaji sekitar 2 (dua) bulan, namun sekalipun demikian kegiatan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa ;

-

Bahwa UNMER Madiun berdiri dibawah Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun yang diketuai oleh Pak Soewojo ;

-

Bahwa saksi sebagai Staf Tata usaha sering datang ke rumah Pak Soewojo di Jalan Salak Madiun untuk mengantar surat-surat yang berhubungan dengan Yayasan, hal tersebut saksi lakukan karena atas pesan dari Kepala Tata Usaha UNMER yang mengatakan bahwa jika ada surat-surat untuk Yayasan diantar saja ke rumah Pak Soewojo ;

8.

Saksi Sugiharto, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya : -

Bahwa saksi adalah menantu Pak Soewojo, menikah dengan puteri Pak Soewojo (Penggugat II) pada tahun 1972 ;

-

Bahwa pada tahun 1979 setelah pensiun sebagai Bupati Ngawi Pak Soewojo bersama dengan Pak Soemarsono yang saat itu menjabat sebagai Komandan Korem 081 mendirikan Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun ;

-

Bahwa Pak Soewojo kemudian menderita sakit katarak dan gagal ginjal; saksi ingat betul pada waktu Pak Soewojo dirawat di rumah sakit didatangi oleh seseorang yang saksi tidak kenal namun dari pembicaraan mereka saksi tahu kalau tamu tersebut adalah Pengurus Yayasan, dalam pertemuan tersebut ia commit to user mendesak Pak Soewojo agar menyerahkan Yayasan ;



-

Bahwa karena masih dalam keadaan sakit, Pak Soewojo diam saja ;

-

Bahwa isteri saksi yang waktu itu bekerja sebagai dosen di UNMER Madiun juga ikut berjuang untuk kemajuan UNMER dengan cara antara lain mencari tenaga pengajar dari UGM hingga dapat merubah Status dari Status terdaftar menjadi diakui;

-

Bahwa selain sebagai Ketua Yayasan, Pak Soewojo juga sebagai Ketua Golkar dan juga Purnawirawan TNI - AD dengan pangkat Kolonel

sehingga

banyak

mendapat

kemudahan

untuk

membangun UNMER termasuk membangun Masjid yang mendapat bantuan dari Yayasan Amal Bhakti Pancasila; 9.

Saksi Wibowo Sumargo, SH, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya : -

Bahwa saksi kenal dengan Pak Soewojo sejak tahun 1982 yang kemudian menikah dengan puteri Pak Soewojo ( Penggugat V ) pada tahun 1987;

-

Bahwa pada akhir tahun 1987 saksi pernah disuruh oleh Pak Soewojo untuk mengambil uang dengan mencairkan cek atas nama Pak Soewojo di BNI-46 yang mana uang tersebut digunakan untuk mengurus Status tanah yang digunakan untuk kampus UNMER Madiun dan juga untuk keperluan lain yang berhubungan dengan Yayasan yang membawahi UNMER Madiun ;

-

Bahwa pada waktu itu kampus UNMER Madiun sudah ada, namun bangunan induknya belum ada; commit to user



-

Bahwa sehubungan dengan perobahan Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun ( bukti surat P.P.I ) yang dirubah dengan Akte Perobahan tanggal 6 Januari 1988 No. 17 ( bukti surat P.P.4 ) dan juga Akte Perobahan yang lain ( bukti surat P.P.2 dan P.P.3 ) Pak Soewojo pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia sangat tidak setuju dengan hal tersebut karena dalam Akta Perobahan tersebut banyak hal yang menyimpang dari Anggaran Dasar antara lain masalah kepemilikan Yayasan yang disebut sebagai milik Kodam V/ BRAWIJAYA dan juga penggantian pengurus Yayasan tanpa melalui rapat pengurus;

-

Bahwa setahu saksi pada waktu penggantian Ketua Yayasan dari Pak Soewojo kepada Pak Sastrodihardjo Sadji tidak ada serah terima;

10. Saksi Arief Purwanto, SH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya : -

Bahwa saksi adalah Pengacara yang berdomisili di Madiun yang pada tahun 2001 pernah dimintai tolong oleh para Penggugat untuk mengurus masalah Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun ;

-

Bahwa selama mengurus masalah tersebut pada bulan Oktober 2001 saksi pernah bertemu dengan Pak Imam Hudoyo ( Tergugat II ), Pak Sutomo (Turut Tergugat Berkepentingan II) dan juga bertemu Pak Sastrodihardjo Sadji ( Tergugat I ) yang maksudnya untuk mengklarifikasi masalah Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun yang didirikan oleh Pak Soewojo ;

-

Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Tergugat II (Pak Imam Hudoyo), ia mengatakan telah khilaf mengantarkan Akta Perobahan No. 17 tahun 1988 ke rumah Pak Soewojo yang commit to user waktu itu masih dalam keadaan sakit dan dijelaskan oleh Pak



Imam Hudoyo bahwa hal tersebut ia lakukan karena mematuhi perintah atasan dimana waktu itu ia menjabat sebagai Kasrem ; sehingga karenanya ia setuju jika masalah ini diselesaikan saja melalui Pengadilan; -

Bahwa menurut penjelasan Pak Soetomo (Turut tergugat Berkepentingan II) dirinya tidak pernah dilibatkan dalam masalah perobahan-perobahan Akta ;

-

Bahwa selain itu saksi juga menemui pak Sumartono yang dulunya menjabat sebagai Bendahara UNMER dan dalam pertemuan tersebut ia menerangkan bahwa Pak Soewojo pernah mendapat bantuan dari Gudang Garam sebesar Rp. 25.000.000,-, lalu pinjam ke BRI Rp. 50.000.000,- dan pinjam Kodam V/ Brawijaya Rp. 50.000.000,- yang semuanya untuk membangun gedung UNMER Madiun;

-

Bahwa selain itu atas usaha Pak Soewojo juga mendapat bantuan dari Yayasan Amal Bhakti Pancasila untuk membangun Masjid ;

Saksi Para Tergugat 1.

Saksi Drs. Wahyudi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya: -

Bahwa saksi dahulu adalah mahasiswa UNMER Madiun, masuk tahun 1982 dan kemudian mulai tahun 1986 bekerja di UNMER Madiun sebagai karyawan honorer, baru setelah lulus tahun 1987 menjadi pegawai tetap dibagian administrasi umum hingga sekarang ;

-

Bahwa dahulu sewaktu saksi masih berstatus sebagai mahasiswa kantor Yayasan ada di kantor Pembantu Gubernur Jl. Pahlawan, kemudian pindah ke kantor Kabupaten Madiun, lalu pindah lagi commit to user



ke Jalan Trijaya Dumai Madiun dan terakhir di Jl. Serayu hingga sekarang ; -

Bahwa saksi kenal Pak Soewojo pada tahun 1986 sebagai Ketua Yayasan dan saksi sering melihat Pak Soewojo di kantor Yayasan Jl. Serayu Madiun ;

-

Bahwa pada sekitar tahun 1987 - 1988 kondisi kesehatan Pak Soewojo masih baik karena ia masih sering ke UNMER memberikan pengarahan terhadap para dosen dan karyawan yang tujuannya untuk memajukan UNMER ;

-

Bahwa kemudian pada tahun 1990 Pak Soewojo jatuh sakit sampai diopname di rumah sakit dan akhirnya meninggal pada tahun 1994 ;

-

Bahwa pada tahun 1986 pernah terjadi ketelambatan gaji karena pada waktu itu pengelolaan keuangan masih ditangani Fakultas baru kemudian semua masalah keuangan dikelola Universitas hingga sekarang ;

-

Bahwa setahu saksi pembiayaan pendidikan di UNMER Madiun hanya dari mahasiswa, usaha lain tidak ada ;

-

Bahwa mengenai perkembangan Yayasan dan hal-hal lain tentang Yayasan saksi tidak tahu;

2.

Saksi Wijono, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya : -

Bahwa pada tahun 1983 saksi menjabat sebagai Kasiter Korem 081/Dhirot Sahajaya ditugaskan oleh Komandan Korem untuk mengikuti rapat koordinator Muspida untuk menyempurnakan kepengurusan Yayasan yang sudah beberapa waktu kurang commitanggota to user pengurus yang pindah pekerjaan, efektif karena adanya



ada yang meninggal dunia, ada pula yang mengundurkan diri, bahkan Ketua yayasan (H.R. Soewojo) kurang aktif karena ada di Blitar menjalankan tugas sebagai pimpinan perkebunan milik Kodam V/Brawijaya ; -

Bahwa karena Pak Soewojo selaku Ketua Yayasan tidak aktif, lalu sementara Pak Samiarto Laksono ( Pembantu Gubernur ) diangkat sebagi koordinator Yayasan;

-

Bahwa kemudian koordinator membentuk formatur dengan keanggotaan antara lain Bupati Madiun (Bapak Bambang Kusbandono), Walikota Madiun (Bapak Marsudi), DanRem, Sastrodihardjo Sadji dan saksi sendiri;

-

Bahwa formatur bertugas mencari personil dan membentuk pengurus Yayasan;

-

Bahwa kemudian terbentuk kepengurusan Yayasan tahun 1983 dengan susunan : Ketua : Sastrodihardjo Sadji, Wakil Ketua : Imam Sunarji, Sekretaris : Soemadiono dan lain-lainnya seperti tersebut dalam bukti surat T-1,2,3,4 dan TTB 2 + 3 - IV;

-

Bahwa pembentukan pengurus Yayasan tahun 1983 juga dihadiri oleh Pak Soewojo dan pada waktu itu tidak ada pernyataan keberatan dari Pak Soewojo;

3.

Saksi R. Soeharto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya : -

Bahwa saksi dahulu menjabat Dan Pom Madiun dan setelah pensiun pada awal tahun 1986 bekerja di UNMER Madiun;

-

Bahwa pada waktu itu Ketua Yayasan adalah Pak Soewojo ; commit to user



-

Bahwa di UNMER Madiun saksi ditugaskan untuk menertibkan administrasi antara lain menertibkan pengelolaan keuangan yang semula

merupakan

wewenang

Fakultas

masing-masing

kemudian dipusatkan menjadi kewenangan Rektorat; -

Bahwa pada tahun 1986 - 1990 kondisi kesehatan Pak Soewojo baik-baik saja, dia sering ke UNMER dan saksi sering ke rumahnya di Jl. Salak No. 33 Madiun untuk mengantar surat;

-

Bahwa sejak akhir tahun 1990 Pak Soewojo sering sakit dan pernah diopname di Jogja;

-

Bahwa selain sebagai Ketua Yayasan, Pak Soewojo juga mendapat tugas sebagai Pimpinan Perkebunan di Blitar milik Kodam V/Brawijaya ;

4.

Saksi Drs. Bambang Sulistiono, Msi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya: -

Bahwa saksi bekerja di UNMER Madiun sejak tahun 1984 sebagai dosen dan sekarang menjabat sebagai Pembantu Rektor III (Purek III);

-

Bahwa perkembangan UNMER Madiun cukup baik, dahulu waktu saksi masuk bekerja jumlah mahasiswa hanya 600 orang, sekarang sudah mencapai 4000 mahasiswa, demikian juga dengan tenaga pengajaraya (dosen) sekarang jumlahnya mencapai 100 orang dan banyak yang bergelar S2 ;

-

Bahwa sebelum tahun 1987 tempat perkuliahan tersebar di berbagai tempat antara lain di gedung STM, gedung SPG negeri, Kantor Pembantu Gubernur, dan lain-lain ; baru pada tahun 1987 semua kegiatan perkuliahan ada di Kampus Jl. Serayu commit to user Madiun ;



-

Bahwa pada waktu saksi masuk mejadi dosen di UNMER Ketua Yayasan dijabat oleh Pak Sastrodihardjo Sadji, kemudian tahun 1988 diganti Pak Soewojo sampai beliau wafat tahun 1994 ;

-

Bahwa pada saat Pak Soewojo menjadi Ketua Yayasan antara tahun 1988 sampai dengan tahun 1994 beliau ada beberapa kali melakukan pengarahan / pembinaan pada para dosen dan karyawan bertempat di kampus atau terkadang di rumahnya di Jl. Salak dan pernah juga di Korem;

-

Bahwa sepengetahuan saksi Kodam dan Korem adalah Pembina UNMER Madiun dan sebagai Pembina ada manfaatnya bagi UNMER Madiun yaitu, adanya rasa percaya masyarakat terhadap perguruan tinggi tersebut;

5.

Saksi Sugeng Rismiyanto, SH. Msi., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya: -

Bahwa saksi bekerja di UNMER Madiun sejak tahun 1986 sebagai dosen dan sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Sospol;

-

Bahwa sewaktu saksi diterima sebagai dosen di UNMER Madiun yang menandatangani surat Keputusan adalah Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun ( YAPERTIMMA ) yaitu Pak Sastrodihardjo Sadji;

-

Bahwa sebelum ada kampus di Jl. Serayu, kegiatan Perkuliahan dilakukan diberbagai tempat antara lain di kantor Pembantu Gubernur, baru kemudian pada tahun 1987 pindah ke kampus Jl. Serayu Madiun ;

-

Bahwa pada tahun 1987 / 1988 terjadi pergantian Ketua commit to user Yayasan dari Pak Sastrodihardjo Sadji kepada Pak Soewojo ;



-

Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terjadi pergantian Ketua Yayasan dari Pak Sastrodihadjo Sadji kepada Pak Soewojo ;

-

Bahwa saksi tidak tahu tentang Akte-akte yayasan, namun menurut saksi keberadaan Yayasan sah adanya;

-

Bahwa Ketua Yayasan saat ini dijabat: oleh Pak Soedjasmo ;

-

Bahwa sepengetahuan saksi Yayasan hanya mendapat dana dari mahasiswa, usaha lain sampai saat ini belum ada;

-

Bahwa pada waktu Pak Soewojo menjabat sebagai Ketua Yayasan, ia banyak melakukan aktifitas untuk Yayasan antara lain sering memberikan pengarahan kepada para dosen dan karyawan di kampus Jl. Serayu ;

-

Bahwa seingat saksi Pak Soewojo menderita sakit sejak tahun 1993 dan kemudian meninggal dunia pada tahun 1994 ;

-

Bahwa setahu

saksi kedudukan

KOREM 081/DH1ROT

SAHAJAYA dalam Yayasan adalah sebagi Pembina, sedangkan Kodam V/BRAWIJAYA dan Muspida Tingkat 11 Madiun apa kedudukannya dalam Yayasan saksi tidak tahu;

commit to user



2. Amar Putusan MENGADILI DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Para Tergugat; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H.R. Soewojo; 3. Menyatakan bahwa H.R. Soewojo bersama dengan Soemarsono -(suami / ayah Para Turut Tergugat Berkepentingan I)-, Turut

Tergugat

Berkepentingan II dan Turut Tergugat Berkepentingan III adalah pendiri dari Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun; 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ; 5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

commit to user



B. PEMBAHASAN Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapakan Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn Yang merupakan salah satu persyaratan mutlak atau conditio sine qua non dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran Hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang Hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Oleh sebab itu, semua kewenangan yang dimiliki oleh Hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang Hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan Hakim. Kewenangan Hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung-jawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pekerjaan Hakim adalah mengusahakan keadilan bagi Para Pihak yaitu dengan mewujudkan suatu kebajikan untuk memberikan setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya, misalnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang lain. Sedangkan keadilan hukum (legal justice) berarti commit to user keadilan telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk perwujudan hak dan



kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini dapat ditegakkan dalam persidangan pengadilan. Selain berdasarkan keadilan, Hakim juga dapat menggunakan asas kepatutan, apakah para pihak dianggap patut untuk menyandang suatu kewajiban tertentu. Dan bagaimana Hakim dalam menjalankan asas kepatutan ini dalam merumuskan suatu produk hukum yang berupa Putusan. Seperti halnya dalam peristiwa perbuatan melawan hukum, Pada awal persidangan, sebelum sidang pembacaan gugatan Hakim selalu memberikan saran agar kedua belah pihak untuk berdamai melalui mediasi, apabila keduannya tidak lagi bisa didamaikan, Hakim harus memutuskan perkara perbuatan melawan hukum tersebut dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bentuk pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara , tidak lepas dari hakikat hukum yang sebenar-benarnya tidak dapat terisolasi dari lingkungan sosial. Hal ini memberi peluang terbukanya Hakim dalam menggunakan hati nuraninya untuk menilai perundang-undangan yang ada agar dapat di terapkan pada kasus-kasus yang terjadi di dalam persidangan. Untuk hal tersebut dapat diterapkan dengan penafsiran dan konstruksi hukum untuk mencegah penerapan hukum sematamata

berdasarkan

bunyi

Undang-undang,

yang

kenyataannya

sering

dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan kaum yang kuat dan merugikan kaum yang lemah. Aspek yuridis dapat diterapkan dengan baik jika hati nurani Hakim peka terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta nilai keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, Hakim yang kurang memiliki integritas dan wawasan moral mengenai kemanusiaan akan menjalankan hukum secara mekanis, menurut apa yang tercantum dalam Undang-undang saja sehingga berpotensi mengorbankan hakikat hukum dan nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Faktor yang sangat mempengaruhi Putusan Hakim sendiri adalah aspek moralitas atau integritas pribadi Hakim, bukan faktor sistem baik system hukum dan perundang-undangan, system birokrasi peradilan, serta faktor gaji commit to moralitas user Hakim. Sebab Hakim yang mempunyai tinggi mampu membedakan



perbuatan mana yang baik dan yang buruk, perbuatan benar dan salah, serta perbuatan yang adil dan tidak adil. Karena itu pula, Hakim tersebut berani dan mampu menegakkan misi dari lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan meskipun aspek-aspek (seperti system politik, system hukum dan perundang-undangan, remunerasi, dan birokrasi peradilan) tidak memberikan dukungan berarti, bahkan menghambat tugasnya. Selain itu Hakim pun siap menerima segala konsekuensi yang timbul dari keputusan yang diambilnya, baik berupa ancaman keselamatan bagi diri dan keluarga maupun karier dan jabatannya. Sedangkan Hakim yang kurang memiliki integritas biasanya mempunyai hati nurani yang kurang peka, bahkan telah buta, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, dan tidak mampu membedakan perbuatan mana yang benar dan salah sehingga tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan rasa keadilan dalam mayarakat. Pertimbangan

atau

consideran

adalah

dasar

daripada

putusan.

Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau

peristiwanya

dan

pertimbangan

akan

hukumnya.

Pertimbangan

peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan Hakim. Pertimbangan dari putusan merupakan alasan-alasan Hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian (obyektif) Alasan dan dasar daripada putusan harus dimuat dalam putusan. Setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban alasan dasar daripada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh Hakim. Meskipun tuntutan atau gugatan dan jawaban cukup dimuat secara ringkas namun didalam praktik tidak jarang terjadi seluruh gugatan dimuat dalam putusan. commit to user



Dalam memutuskan suatu perkara Hakim tetap berpegang pada norma hukum (Yuridis). Berikut dasar pertimbangan yang digunakan

Hakim

Pengadilan Negeri Kota Madya Madiun dalam menentukan putusan perkara perbuatan Melawan hukum Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn yang diantaranya terhadap: 1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum Dalam proses persidangan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berkepentingan, dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakuan perbuatan melawan hukum antara lain : a.

Tergugat I telah merubah Anggaran Dasar Yayasan (P.P.I) dengan Akta Notaris No. 56 tanggal 21 Desember 1983 (P.P.2) dan Akta Notaris No. 64 tanggal 17 Oktober 1984 (P.P.3) tanpa mengindahkan ketentuan pasal 12 jo. pasal 11 dari Anggaran Dasar Pendidikan Tinggi Madiun (P.P.I) dan dengan akta perobahan tersebut nama yayasan yang semula Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun dirubah menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun tanpa persetujuan para pendiri;

b. Tergugat II telah menyodorkan akta untuk ditandatangani oleh H.R. Soewojo di rumahnya di Jalan Salak No.33 Madiun padahal pada waktu itu H.R. Soewojo sedang dalam keadaan sakit yang kemudian setelah H.R. Soewojo meninggal dunia barulah diketahui oleh Para Penggugat bahwa ternyata akta tersebut adalah Akta Notaris No. 17 tanggal 6 Januari 1988 tentang Perobahan (P.P.4) yang mana dalam akta tersebut Tergugat II menyatakan bahwa pemilik dan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun (Yapertimma) adalah KODAM V/BRAWIJAYA dan dalam pelaksanaannya sehari-hari Tergugat III sebagai pembina harian ;

Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menentukan Putusan terlebih commit to user dahulu mempertimbangkan apakah hal-hal yang didalilkan oleh Para



Penggugat tersebut adalah benar dan jika benar apakah hal-hal tersebut telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum dan siapa saja yang harus bertanggung jawab a.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.P.1 s/d P.P.22 dan 6 (enam) orang saksi dibawah sumpah serta 4 (empat) orang saksi tidak disumpah, sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-I s/d T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-XIV serta 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah;

b. Menimbang, bahwa bukti surat P.P.I sama dengan bukti surat T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-III berupa Akta Notaris No. 55 tanggal 30 Juni 1979 tentang Anggaran Dasar Pendidikan Tinggi Madiun yang dibuat dihadapan Johanes Berchmans Sardjana, Pengganti Sementara dari Tn. Richardus Nangkih Sinulingga, SH, Wakil Notaris di Madiun yang membuktikan bahwa benar di Madiun pada tanggal 30 Juni 1979 telah didirikan suatu Yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun dan para pendirinya adalah Soewojo (suami / ayah para penggugat), Soemarsono (suami / ayah Para Turut

Tergugat

Berkepentingan I), Soetomo (Turut Tergugat Berkepentingan II) dan Dr. Hewan Soetranggono (Turut Tergugat Berkepentingan III); c.

Menimbang, bahwa bukti surat P.P.2 sama dengan bukti surat T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-VI berupa Akta Notaris No. 56 tanggal 21 Desember 1983 tentang Perobahan yang dibuat dihadapan Richardus Nangkih Sinulingga, SH, notaris di Madiun, membuktikan bahwa telah terjadi perubahan nama yayasan yang semula Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun dan juga terjadi perubahan pengurus yayasan ; commit to user



d. Menimbang, bahwa bukti surat P.P.3 sama dengan bukti surat T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-VIII berupa Akta Notaris No. 64 tanggal 17 Oktober 1984 tentang perobahan yang dibuat dihadapan Richardus Nangkih Sinulingga, SH, notaris di Madiun, membuktikan bahwa telah terjadi perubahan anggota pengurus yayasan yakni bendahara yayasan dari Lukman Hakim kepada M. Mudzhar ; e.

Menimbang,

bahwa

perubahan

nama

dan

pengurus

yayasan

sebagaimana tersebut diatas dinotariilkan oleh tergugat I selaku Ketua yayasan dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun ; f.

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Dasar Pendidikan Tinggi Madiun (P.P. 1 / T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-III) pasal 12 jo. pasal 11 telah diatur mengenai perubahan Anggaran Dasar yang pada pokoknya bahwa perubahan Anggaran Dasar yayasan dilakukan dengan keputusan dari pengurus dalam rapat mana harus hadir semua anggota pengurus, sedangkan keputusan hanya sah apabila % (tiga per empat) jumlah anggota yang hadir itu setuju;

g.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa perubahan-perubahan tersebut (P.P.2 dan P.P.3) adalah atas dasar keputusan dari pengurus yayasan yang dihadiri oleh semua anggota pengurus sebagaimana dikehendaki pasal 12 jo. pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan (P.P. 1);

Berdasarkan pertimbangan Hakim diatas telah terbukti bahwa terdapat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat, akan tetapi agar sesuatu perbuatan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana pengertiannya juga disyaratkan harus adanya kesalahan dari yang melakukan perbuatan tersebut. commit to user



2. Kesalahan Dalam pertimbangan dalam menentukan perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan, unsur yang ke dua adalah adanya unsur kesalahan. Hakim telah mempertimbangkan dengan bukti surat maupun bukti saksi guna mencari apakah terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan antara lain :

a.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wijono dan saksi R. Soeharto dihubungkan dengan bukti surat T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-VII dan XI diperoleh kejelasan bahwa baru beberapa tahun yayasan berdiri ternyata kinerjanya kurang efektif dikarenakan banyak pengurus yayasan yang berpindah kerja keluar kota, ada yang meninggal dunia dan ada pula yang tidak aktif seperti halnya Ketua yayasan sendiri (H.R.

Soewojo)-

karena

merangkap

tugas

sebagai

pimpinan

perkebunan di Blitar; b.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut Muspida Koordinator yayasan memprakarsai adanya pertemuan para pejabat Muspida Tkt II baik Kotamadia maupun Kabupaten Madiun dengan fungsionaris Universitas Merdeka Madiun lainnya serta pengurus yayasan yang ada membentuk formatur dan selanjutnya formatur membentuk pengurus yayasan yang baru (tahun 1983) yang diketuai Tergugat I (bukti surat T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-IV);

c.

Menimbang, bahwa pada waktu pembentukan pengurus yayasan tersebut H.R. Soewojo juga nadir dan ia tidak menyatakan keberatan apapun (keterangan saksi Wijono);

d.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa penggantian susunan pengurus yayasan tersebut dalam P.P.2 dan P.P.3 sekalipun tidak memenuhi ketentuan commit to user pasal 12 jo. pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi



Madiun (P.P.I) adalah dapat dibenarkan secara hukum, karena secara nalar tindakan yang dilakukan dari pembentukan formatur hingga terbentuknya pengurus baru adalah merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan yayasan yang menaungi Universitas Merdeka Madiun yang berarti pula menyelamatkan proses belajar mengajar dari para mahasiswa dan tenaga pengajarnya yang sangat tergantung pada keefektifan kinerja yayasan; dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sehubungan dengan perubahan susunan pengurus yayasan adalah telah sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu " a certain standart of conduct" untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi; e.

Menimbang, bahwa perihal keberatan Para Penggugat atas perubahan nama yayasan yang semula bernama Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

f.

Menimbang, bahwa bukti surat T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-1 berupa surat keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Pusat Malang No.

KPTS-03/YPTM/1979

tertanggal

1

Juni

1979

tentang

pembentukan perwakilan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka di Madiun dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut tercantum nama-nama pengurus Yayasan antara lain : Soewojo selaku Ketua Umum, Soetomo (Turut Tergugat Berkepentingan II) selaku Sekretaris I, Drh. Soetranggono (Turut Tergugat Berkepentingan III) selaku anggota ; g.

Menimbang, bahwa bukti surat T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-II berupa surat keputusan ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Pusat Malang No. KPTS-04/YPTM/1979 tertanggal 1 Juni 1979 tentang commit toMerdeka user Pendirian cabang Universitas di Madiun yang merupakan



cabang dari Universitas Merdeka Pusat Malang di Madiun mulai tahun kuliah 1979 /1980 ; h.

Menimbang, bahwa bukti surat T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-V berupa surat keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Pusat Malang No. SKEP/02/YPTM/XI/1983 tertanggal 18 Nopember 1983 tentang Perwakilan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka dan Lembagalembaga Pendidikannya di Madiun, Surabaya dan Ponorogo yang dinyatakan berdiri sendiri ;

i.

Menimbang, bahwa dari ketiga surat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa berdirinya Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun (P.P.I) adalah merupakan tindak lanjut dari adanya surat keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Pusat Malang (bukti surat T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-I dan T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-II) yang kemudian ditegaskan kembali dengan surat keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Pusat Malang tersebut bukti (T-1,2,3,4 dan T.T.B.2+3-V);

j.

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama dari Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun sebagai mana tersebut dalam bukti surat P.P. 2 bukan merupakan suatu kesalahan karena nama yang dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Pusat Malang adalah Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun dan perubahan nama sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris (P.P.2) adalah merupakan suatu upaya pembetulan yang tidak bertentangan dengan hukum ;

k.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan diatas maka Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Yayasan commit to user tersebut P.P.I menjadi P.P.2 dan P.P.3 ;


l.


Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para penggugat sehubungan dengan terbitnya Akta Perobahan No. 17 tanggal 6 Januari 1988 (P.P.4) Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

m.

Menimbang, bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh Para penggugat adalah karena Tergugat II telah menyodorkan Akta untuk ditandatangani H.R. Soewojo di rumahnya di Jalan Salak No. 33 Madiun dimana pada waktu itu H.R. Soewojo sedang dalam keadaan sakit dan setelah H.R. Soewojo meninggal dunia barulah diketahui oleh Para Penggugat bahwa Akta yang ditandatangani oleh H.R. Soewojo tersebut adalah Akta Notaris No. 17 tanggal 6 Januari 1988 (P.P.4) yang antara lain menyebutkan bahwa pemilik dan pembina Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun adalah KODAM V/BRAWIJAYA ;

n.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dimana keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya meneguhkan dalil Para Penggugat;

o.

Menimbang, bahwa namun demikian dari kelima saksi tersebut 4 (empat) orang diantaranya bernama Drg. Widwiono, Titin Sri Hariyatun W., Sugiharto dan Wibowo Sumargo, SH. memberikan keterangan tidak dibawah sumpah karena mereka adalah para menantu Penggugat I / istri atau suami dari penggugat; sedangkan seorang saksi bernama Arief Purwanto, SH memberikan keterangan dibawah sumpah, akan tetapi saksi yang disumpah tersebut adalah pengacara Para Penggugat yang mengundurkan diri hanya untuk dapat memberikan kesaksian tersebut dipersidangan ;

p.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis sangat meragukan obyektifitas keterangan para saksi tersebut; commit to user


q.


Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti surat T-l,2,3,4 dan T.T.B.2+3-XII berupa surat tertanggal 9 Desember 1987 yang ditandatangani H.R. Soewojo -(suami / ayah Para Penggugat)- yang ditujukan kepada Notaris Richardus Nangkih Sinulingga, SH tentang permohonan perubahan Akta Notaris Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun dimana surat tersebut menggunakan kop : KOMANDO DAERAH MILITER V/BRAWIJAYA, YAYASAN PEGURUAN TINGGI MERDEKA MADIUN dan isi surat tersebut antara lain H.R. Soewojo minta kepada notaris agar ada penegasan tentang Kodam V/Brawijaya adalah pemilik sekaligus Pembina Yayasan perguruan Tinggi Merdeka Madiun, yang dalam pelaksanaan sehari hari menunjuk Komandan Korem 081/DHIROT SAHAJAYA sebagai Pembina Harian; hal tersebut membuktikan bahwa H.R. Soewojo sendiri sama sekali tidak berkeberatan bahkan menghendaki terbitnya akte perubahan No. 17 tanggal 6 Januari 1988 (P.P.4) dan karenanya pula sangatlah tidak beralasan jika Para Penggugat berkeberatan dengan terbitnya akte tersebut;

r.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas ternyata Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya sehubungan dengan terbitnya Akta Notaris No. 17 tanggal 6 Januari 1988 (P.P.4) dan karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat khususnya Tergugat II sehubungan dengan terbitnya akta tersebut (P.P.4); Berdasarkan uraian pertimbangan Hakim diatas unsur kesalahan yang di

gunakan untuk membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut dapat di pertanggung jawabkan telah gugur, karena dalam kasus diatas perbuatan melawan hukum Para Tergugat telah sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu (a certain standart of conduct) untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak commit to user perlu terjadi.



3. Kerugian dan Hubungan Sebab-Akibat Unsur yang ke tiga dan ke empat ini secara otomatis akan gugur dan tidak perlu lagi diperiksa, karena tidak terdapat adanya unsur kesalahan dari Para Tergugat, dalam arti perbuatan melawan hukum yang telah Para Penggugat dalilkan kepada Para Tergugat telah tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur dan syarat untuk diletakan kewajiban mempertanggung jawabkan perbuatan melawan hukum . 4. Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf Dalam pertimbangan ini akan memaparkan dengan jelas bahwa terdapat adanya alasan pemaaf dan pembenar yang diberikan oleh Hakim , walaupun tidak terdapat dalam teori alasan pembenar dan pemaaf: a.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa penggantian susunan pengurus yayasan tersebut dalam P.P.2 dan P.P.3 sekalipun tidak memenuhi ketentuan pasal 12 jo. pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun (P.P.I) adalah dapat dibenarkan secara hukum, karena secara nalar tindakan yang dilakukan dari pembentukan formatur hingga terbentuknya pengurus baru adalah merupakan suatu upaya untuk menyelamatkan yayasan yang menaungi Universitas Merdeka Madiun yang berarti pula menyelamatkan proses belajar mengajar dari para mahasiswa dan tenaga pengajarnya yang sangat tergantung pada keefektifan kinerja yayasan; dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sehubungan dengan perubahan susunan pengurus yayasan adalah telah sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu " a certain standart of conduct" untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi;

Walaupun perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat telah terbukti dengan mengubah nama Yayasan secara melanggar ketentuan dari commit to user Anggaran Dasar Yayasan pada ketentuan pasal 12 jo. pasal 11 dari



Anggaran Dasar Pendidikan Tinggi Madiun tentang perubahan nama Yayasan dan dengan akta perobahan tersebut nama yayasan yang semula Yayasan Pendidikan Tinggi Madiun dirubah menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun tanpa persetujuan para pendiri, namun Perbuatan Para Tergugat tersebut guna menyelamatkan kondisi Yayasan tersebut, apabila tidak dilakukan perbuatan tersebut maka Yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan akan mengalami kemunduran dan aktifitas perkuliahan berhenti serta staf dan karyawan dan berarti pula menyelamatkan proses belajar mengajar dari para mahasiswa dan tenaga pengajarnya yang sangat tergantung pada keefektifan kinerja Yayasan. Dan perlu digaris bawahi dalam pertimbangan diatas bahwa adanya a certain standart of conduct adalah suatu ukuran tingkah laku tertentu sebagai bapak yang baik mengambil keputusan.

Sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn telah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdt memutuskan perkara perbuatan melawan hukum tersebut dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hakim telah menggunakan hati nuraninya untuk menilai perundang-undangan yang ada dan diterapkan pada kasus yang terjadi di dalam persidangan perkara perbuatan melawan hukum ini.

commit to user



BAB IV PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan evaluasi dalam pembahasan pada Bab III sebelumnya dapat disimpulkan

bahwa

Majelis

Hakim

pada

perkara

Nomor

:

24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn dalam hal pertimbangan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Hakim dalam memutus telah sesuai dengan unsur, syarat, alasan pembenar dan pemaaf sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdt Hakim telah mempertimbangkan pengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan pengertian onrechtmatige daad setelah tahun 1919,

yaitu

perbuatan melawan hukum yang diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan sikap berhati-hati yang sepatutnya ada dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain. Tertuang

dalam

pertimbangannya yang memperhatikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum beserta alasan pemaaf dan pembenarnya. Hakim telah memperhatikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum untuk memutus pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yaitu adanya perbuatan melawan hukum dalam putusan ini dan terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengubah kepengurusan Yayasan bertentangan anggaran dasar, namun Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan melawan hukum juga harus terdapat unsur-unsur yang lain agar dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut. Kesalahan bahwa yang dilakukan Para Tegugat melakukan perbuatan tersebut demi keuntungan atas hak orang lain tidak terbukti, dikarenakan perbuatan tersebut di lakukan oleh Para Tergugat semata untuk menyelamatkan Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan agar seluruh karyawan, staf serta mahasiswa terselamatkan dalam aktifitas di Yayasan perguruan tinggi tersebut. Kerugian dalam hal perbuatan melawan hukum Para Tergugat tidak terbukti commit to user karena dengan perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut justru demi



mempertahankan aktifitas karyawan dan mahasiswa yang sangat bergantung kepada Yayasan. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor : 24/Pdt.G/2001/PN.Kd.Mn terdapat adanya alasan pemaaf yaitu a certain standart of conduct atau suatu ukuran tingkah laku tertentu sebagai bapak yang baik mengambil keputusan. Alasan pemaaf ini dijadikan pertimbangan untuk memutus Para Tergugat tidak bersalah dalam perbuatannya mengubah kepengurusan Yayasan secara melawan hukum bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan karena perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan Yayasan yang ditinggal ketuanya agar tetap berjalan. B. Saran Bersama dengan penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini sebagai sumbangan baru bagi Para Hakim yang lain agar lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara, karena disamping aspek yuridis hendaknya juga Para Hakim memperhatikan aspek yang lain. Aspek sosiologis dan filosofis juga merupakan aspek yang sangat penting untuk dimasukan kedalam pertimbangan agar memberi putusan yang seadil-adilnya sesuai irah-irah dalam putusan yaitu Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

commit to user

STUDI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA

Recommend Documents