HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN HAKIM Oleh: Salman Luthan
Disampaikan Di ik pada d PELATIHAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK JEJARING KOMISI YUDISIAL RI, diselenggarakan oleh Puham UII, bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dan NCHR, di Bandung, 30 J ni – 3 JJulili 2010 Juni
Setiap S ti manusia i mempunyaii moralitas yang membentuk hak-hak moral y g yang menjadikan manusia sebagai makhluk bermartabat.
Karena setiap manusia memiliki martabat t b t yang melekat l k t dalam d l dirinya dirinya, maka kita harus menghormati martabat setiap manusia.
Hakk adalah H d l h pengakuan k nilaiil i nilai standar atau hukum nilai, mengenai pengaturan prilaku negara terhadap rakyatnya dan penduduk.
Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang dimiliki seseorang karena dia adalah manusia.
Studi hak asasi manusia (HAM) merupakan k studi t di interdisipliner i t di i li yang melibatkan berbagai bidang ilmu: ilmu fiksafat, ilmu politik, ilmu budaya, ilmu antropologi, ilmu sosiologgi dan il ilmu h k hukum
Dalam lingkup studi hukum hukum, masalah hak asasi manusia (HAM) merupakan objek studi hukum tata negara, hukum pidana, id h hukum k iinternasional, t i l hukum perdata perdata, dan hukum HAM ((internasional,, regional, g , dan domestik)
Hukum tata negara melindungi HAM melalui perumusan hakhak hak dasar warga negara dalam konstitusi (hak-hak konstitusional) yang harus dili d dilindungi, i dih dihormati, ti d dan diupayakan pemenuhannya oleh negara. g
Perlindungan g HAM dengan g instrumen hukum pidana dilakukan melalui hukum pidana materil hukum pidana formil materil, (hukum acara pidana), pidana) dan hukum p pelaksanaan p pidana (penologi).
Hukum pidana materil melindungi HAM melalui kebijakan kriminalisasi, yaitu k bij k kebijakan negara menetapkan t k perbuatan dilarang (tindak pidana)) y p yang g disertai ancaman sanksi pidana tertentu.
Perbuatan-perbuatan P b t b t yang melanggar HAM ditetapkan sebagai perbuatan terlarang (tindak pidana) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.
Misalnya, pelanggaran hak hidup yang berakibat hilangnya nyawa sesorang dikualifikasikan dik lifik ik sebagai pembunuhan, pembunuhan aborsi, aborsi eutanasia,, p penganiayaan. g y
Pelanggaran terhadap hak milik seseorang atau korporasi atau negara dikualifikasikan sebagai pencurian, penggelapan, dan k korupsi. i
Pelanggaran terhadap kebebasan fisik sesorang dik lifik ik sebagai dikualifikasikan b i penculikan perampasan penculikan, kenerdekaan.
Hukum acara pidana melindungi HAM melalui perumusan hakhak para pihak yang terlibat d l dalam proses peradilan dil pidana id (hak-hak tersangka dan terdakwa,, hak-hak saksi,, hakhak korban.
Hukum pelaksanaan melindungi HAM melalui perumusan hak hakhak terpidana p yang y g harus dihormati, dilindungi, dan di diupayakan k pemenuhannya h selama proses rehabilitasi .
Hukum internasional melindungi g HAM melalui pembuatan k konvensi-konvensi ik i iinternasional t i l yang mengikat negara negara-negara negara yang menandatanganinya, dan pengembangan hukum kebiasaan internasional (i t (international ti l customary t law). l ) .
Hukum H k perdata d t melindungi li d i HAM melalui pengaturan status hukum seseorang dalam lalu lintas keperdataan dan aktivitas bisnis yang legal dan etis untuk mendapatkan d tk harta h t kekayaan. k k
HAM dalam putusan hakim berkaitan dengan implementasi penghormatan, perlindungan, d pemenuhan dan h HAM para pihak yang terlibat dalam proses p p peradilan dan dalam perumusan putusan hakim.
Esensi p pokok HAM dalam putusan hakim berkaitan d dengan 1) kkebijakan bij k h hakim ki dalam menentukan posisi kasus para pihak yang bersengketa/ berperkara dalam pembuatan putusan, 2) kebijakan hakim menentukan t k hukuman h k bagi b i pihak yang bersalah/kalah;
3)Kebijakan 3)K bij k hakim h ki menegakkan kk asas asas hukum dan aturan asas-asas prosedural yang fundamental sebagai dasar pembatalan putusan hakim.
Penentuan posisi kasus para pihak pihak berkaitan dengan masalah: apakah posisi kasus yang benar b dit ditempatkan tk pada d posisi yang benar atau posisi kasus y yang g salah ditempatkan p pada posisi yang salah?
HAM terlindungi/terpenuhi bila kasus yang benar ditempatkan pada d posisi i i yang b benar, d dan kasus yang salah ditempatkan pada p p posisi yyang g salah.
HAM dilanggar/tidak dil /tid k dipenuhi di hi bila kasus yang benar ditempatkan pada posisi yang salah, dan kasus yang salah ditempatkan pada posisi yang benar.
kebijakan j hakim menentukan hukuman bagi pihak yang b bersalah/kalah l h/k l h b berkaitan k it dengan masalah masalah, apakah asas tiada hukuman tanpa kesalahan diimplementasikan? Apakah hukuman sesuai dengan tingkat k kesalahan? l h ?
HAM terlindungi/terpenuhi bila asas tiada hukuman tanpa k kesalahan l h dii diimplementasikan l t ik dan hukuman sesuai dengan tingkat g kesalahan.
HAM dilanggar/tidak dipenuhi bila asas tiada hukuman tanpa k kesalahan l h tid tidak k diimplementasikan dan hukuman tidak sesuai dengan g tingkat kesalahan.
Penegakan g asas-asas hukum dan aturan prosedural yang f d fundamental t l berkaitan b k it d dengan masalah apakah pelanggaran masalah, terhadap asas asas-asas asas hukum dan aturan prosedural yang fundamental digunakan sebagai b id dasar pembatalan b t l putusan hakim?
HAM terlindungi/dipenuhi bila pelanggaran terhadap asasasas hukum dan aturan prosedural d l yang ffundamental d t l digunakan sebagai dasar pembatalan p p putusan hakim.
HAM dilanggar/tidak dil /tid k dipenuhi di hi bila pelanggaran terhadap asas asasasas hukum dan aturan prosedural yang fundamental tidak digunakan sebagai dasar pembatalan b t l putusan t hakim? h ki ?
Dalam konteks hukum pidana, HAM d dalam l putusan t h hakim ki berkaitan dengan implementasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak korban. hak-hak tersangka/ t d k terdakwa,hak-hak h k h k saksi,hakk ih k hak asasi anggota masyarakat
Hak hak korban kejahatan akan Hak-hak terpenuhi bila pelaku kejahatan yang merugikan k kepentingannya ti di diadili dili secara fair dan bila terbukti bersalah fair, dihukum setimpal p dengan g perbuatannya/kesalahannya.
Hak hak saksi akan terpenuhi Hak-hak bila saksi diperlakukan secara patut, manusiawi, dan b bermartabat t b t dalam d l setiap ti proses peradilan pidana pidana.
Hak-hak tersangka/terdakwa akan k tterpenuhi hi bil bila proses hukum berjalan secara transparan, akuntabel, dan fair, dan putusan hakim dibuat berdasarkan pertimbangan i imparsialitas, i lit jjujur j d dan objektif. bj ktif
Hak-hak anggota masyarakat akan k tterpenuhi hi bil bila pihak ih k pelaku l k kejahatan yang terbukti bersalah dihukum, dan pihak pelaku kejahatan yang tidak terbukti bersalah dibebaskan.
S ki d Sekian dan T Terima i K Kasih ih
