HAK ASASI MANUSIA
www.mercubuana.ac.id
PENGERTIAN HAM yaitu hak dasar yg dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan YME Menurut Tilaar, hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.
TUJUAN HAM • Tujuan pelaksanaan hak asasi manusia adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negar dari kesewenang-wenang aparat negara, dan mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multi-dimensional.
HAM IDENTIK DENGAN HAK ALAMIAH (NATURAL RIGHT) YAKNI: HAK ATAS HIDUP HAK ATAS KEMERDEKAAN HAK MILIK HAK UNTUK MENGUSAHAKAN KEBAHAGIAAN.
MACAM MACAM PIAGAM HAM • • • • •
Magna Charta(1215) di Inggris Habeas Corpus Act(1679) di Britania Raya Bill of Rights(1689) di Britania Raya Delaration of Independence(1776) di Amerika Declaration des Droits de L’homme et Du Citoyen (1789) di Perancis • Atlantic Charter (1941) plopornya FD. Roosevelt • Universal Declaration of Human Rights (1948), yaitu pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia • Pembukaan UUD 1945, merupakan piagam Hak asasi manusia di Indonesia
MACAM MACAM HAM • HAM menurut bidangnya : 1. Hak asasi pribadi (personal rights) contoh : kebebasan memeluk agama 2. Hak Asasi ekonomi (property rights) contoh : hak memiliki sesuatu 3. Hak asasi mendapatkan perlakuan yg sama dlm hukum dan pemerintahan (rights of legal equality) 4. Hak asasi politik (political rights) contoh : hak untuk memilih 5. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights) contoh : hak memperoleh pendidikan 6. Hak untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights)
• HAM dilihat dari sifatnya : 1. Hak asasi manusia klasik,hak yg timbul dari keberadaan manusia itu sendiri, contoh : hak hidup, hak beragama 2. Hak asasi sosial, hak yg berhubungan dg kebutuhan manusia, contoh : hak memperoleh sesuatu, pendidikan, dll
LANGKAH-LANGKAH PENEGAKAN HAM DI INDONESIA • Ada 2 macam cara, yaitu : 1. Langkah secara politis, misalnya dengan keluarnya : a. Keppers No. 50/1993 tentang pembentukan Komnas HMA b. Keppres No. 181/1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
2. Secara Yuridis, yaitu dengan melakukan penuntutan dimuka pengadilan. Contoh : • Kasus penembakan di Semanggi • Pembunuhan tokoh HAM yaitu Munir
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM DI INDONESIA
Periode Sebelum Kemerdekaan (19081945) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Budi Oetomo, pemikirannya “Hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.“ Perhimpunan Indonesia, pemikirannya “Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination).“ Sarekat Islam, pemikirannya “Hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial.“ Partai Komunis Indonesia, pemikirannya “Hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi.“ Indische Partiij, pemikirannya “Hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama.“ Partai Nasional Indonesia, pemikirannya “Hak untuk memperoleh kemerdekaan.“ Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia
Periode Pasca Kemerdekaan • Periode 1945-1950. Pemikirannya pada periode ini menekankan pada hak-hak mengenai: • Hak untuk merdeka (self determination), • Hak berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, • Hak untuk menyatakan pendapat terutama di parlemen.
Periode 1950-1959 • Pemikiran HAM dalam periode ini lebih menekankan pada semangat kebebasan demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu. Implementasi pemikiran pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhnya lembaga demokrasi
Periode 1959-1966 • Pemikiran HAM pada periode ini tidak mendapat medapat ruang kebebasan dari pemerintah atau dengan kata lain pemerintah melakukan pemasungan HAM yaitu hak sipil, seperti; hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Sikap pemerintah bersifat restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak politik warga negara. Salah satu penyebabnya adalah karena periode ini sistim pemerintahan parlementer berubah menjadi sistim demokrasi liberal.
Periode 1966-1998 • Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat dilihat dalam tiga kurun waktu yang berbeda. • Pertama tahun 1967, berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji materil yang diberikan kepada Mahkamah Agung. • Kedua, kurun waktu tahun 1970-1980, pemerintah melakukan pemasungan HAM dengan sikap defensif , represif yang dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat restiktif terhadap HAM. • Ketiga, kurun waktu 1990-an pemikiran HAM tidak lagi hanya bersifat wacana saja melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan HAM, seperti Komnas HAM berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993. Selain itu, pemerintah memberikan kebebasan yang sangat besar menurut UUD 1945 amandemen, Piagam PBB dan Piagam Mukadimah.
Periode 1998-sekarang • Pada periode ini HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia. Artinya bahwa pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek yaitu hak politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum dan pemerintahan.
MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN HAM 1. 2.
3.
Pengetahuan tentang HAM mencakup hak dan kewajiban setiap manusia, hak-hak anak, hak-hak perempuan, masalah keadilan, dan pluralism. Pendidikan HAM juga mengembangkan keterampilan mahasiswa yang dilakukan dengan meningkatkan keterampilan mendengarkan orang lain, bekerja sama, berkomunikasi, memecahkan masalah, membuat analisis moral, dan bagaimana mengajukan kritik dengan baik. Tahap selanjutnya dari pendidikan HAM diharapkan mempunyai sikap yang baik. Mahasiswa harus menyadari bahwa hak asasi setiap manusia adalah inheren dimiliki orang lain. Mahasiswa harus mau menghargai hak orang lain, menyadari bahwa kerja sama lebih baik dari pada konflik dengan orang lain, dan mampu bertanggung jawab atas tindakan yang diambil, serta mampu memperbaiki kehidupannya dimasa mendatang.
Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kebebasan Dasar Manusia, yakni: 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak atas kesejahteraan. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. 9. Hak wanita. 10. Hak anak.
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA Setiap orang dan warga negara yang ada di wilayah negara Rl Wajib : 1. Patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima Indonesia. 2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menghormati HAM orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
