HAM(Hak Asasi Manusia)

1

HAM(Hak Asasi Manusia)

2

Anggota Kelompok 3:  Singgih Rochmad S.

115090600111006

 Fakhry Ikhsan Firdaus

115090600111028

 Ikhlasul Amalia R

115090600111040

 Gigih Trianung Anggoro

115090601111006

 Pratiwi Kurniasari

115090601111010

 Citra Kusuma Dewi

115090601111012

 Yusuf Aji Wibowo

115090613111004

3

Filsafat Manusia Manusia secara bahasa disebut juga insan dalam bahasa arabnya, yang berasal dari kata nasiya yang berarti lupa dan jika dilihat dari kata dasar al-uns yang berarti jinak. Kata insan dipakai untuk menyebut manusia, karena manusia memiliki sifat lupa dan jinak. Yang artinya manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru disekitarnya. (Musa Asy’ari, Filsafat Islam, 1999) Cara keberadaan manusia yang sekaligus membedakannya secara nyata dengan mahluk yang lain, seperti : 1. Manusia berjalan diatas dua kaki, dan kemampuan berfikir. Hal ini yang menentukan hakekat dari manusia tersebut. 2. Manusia juga memiliki karya yang dihasilkan sehingga berbeda dengan mahluk yang lain. Manusia dalam memiliki karya dapat dilihat dalam seting sejarah dan seting psikologis situasi emosional an intelektual yang melatarbelakangi karyanya. Dari karya yang dibuat manusia tersebut menjadikan ia sebagai mahluk yang menciptakan sejarah.

4

Pengertian HAM  Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.  Sementara Meriam Budiardjo, berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal.

5

Hakikat HAM  HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis, yang telah ada sejak lahir, HAM merupakan anugerah Tuhan.  HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.  HAM harus dihormati, dilindungi dan dijaga oleh individu, masyarakat dan negara. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Setiap orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (TIM ICCE, 2003: 201-202)

6

Sejarah HAM di Indonesia  Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)  Perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dijumpai dalam organisasi pergerakan sebagai berikut :  Budi Utomo : “Hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat”  Perhimpunan Indonesia: “Hak untuk menentukan nasib sendiri”  Sarekat Islam: “Hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial  Partai Komunis Indonesia: “Hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi”  Indische Party: “Hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama”  Partai Nasioanal Indonesia: “Hak untuk memperoleh kemerdekaan”  Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia: hak menentukan nasib sendiri, hak mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak sama di depan umum dan hak turut dalam penyelenggaraan negara.

Sejarah HAM di Indonesia Cont.  Periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang)  Th. 1945-1950 :  penekanan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan dan hak untuk menyatakan pendapat.

 Th. 1950-1959 :  Tumbuhnya partai-partai politik dengan ideology beragam

 Kebebasan pers yang bersifat liberal  Pemilihan umum dengan system multipartai  Parlemen sebagai lembaga control pemerintah

Sejarah HAM di Indonesia Cont.  Th. 1966-1998 :  Pertama (1967): Berusaha melindungi kebebasan dasar manusia, adanya hak uji material kepada Mahkama Agung  Kedua (1970-1980): Pemasungan HAM dengan sikap represif (kekerasan), produk hukum yang bersifat restriktif (membatasi terhadap HAM)  Ketiga (1990-an): Dibentuknya komisi hak asasi manusia (KOMNAS HAM)

 Th. 1999-sekarang :  memberikan perlindungan HAM (hak pemerintah, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya, hak keamanan, hak hukum)

7

Bentuk-bentuk HAM  Bentuk-bentuk HAM dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (Erwin, 2012: 167): 1. Hak sipil (hak sipil terdiri dari: hak diperlakukan sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu dan hak hidup dan kehidupan. 2. Hak politik (terdiri dari kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat dimuka umum) 3. Hak ekonomi (terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. 4. Hak sosial dan budaya (terdiri dari hak memperoleh kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman)

8

Dasar-dasar Konstitusional Pelaksanaan Prinsip HAM di Indonesia Dalam konstitusi UUD 1945, juga memuat jaminan perlindungan atas Hak Asasi Manusia. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam tulisannya Demokrasi dan Hak Asasi Manusia yakni sebagai berikut: 1. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi . 4. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 5. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memimih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 6. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 7. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

8. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 9. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 10. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 11. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 12. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 13. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 14. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. 15. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia 16. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 17. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

18. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 19. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

20. Negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 21. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkem¬bangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.

22. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. 23. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 24. Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 25. Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) tersebut di atas, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dengan undang-un-dang. 26. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 27. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

9

Studi Kasus Kasus Cebongan Kasus cebongan ini merupakan kasus penyerangan oleh prajurit Komando Pasukan Khusus ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cebongan, Sleman, Yogyakarta dan menewaskan 4 tahanannya. Seperti diberitakan, TNI AD menyebut pelaku penyerangan Lapas Cebongan adalah oknum Grup II Komando Pasukan Khusus Kartasura, Jawa Tengah. Penyerbuan diduga melibatkan 11 anggota Kopassus, dengan satu orang sebagai eksekutor. Mereka membawa 6 senjata api yang dibawa dari markas latih Gunung Lawu.

Namun, sejak hasil investigasi disampaikan ke publik, TNI belum mengungkap identitas 11 prajurit tersebut. kala itu, Kapuspen TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul berdalih pihaknya belum akan mengungkap identitas atas alasan dalam penyelidikan internal pihaknya. Aksi para pelaku diakui sebagai tindakan reaktif didasari jiwa korsa atau solidaritas untuk melindungi dan membela sesama prajurit. Penyerangan itu disebut berlatar belakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan Serka Heru Santoso di Hugo's Cafe.

4 Tersangka yakni Dicky Sahetapy, Dedi, Aldi, dan Johan yang ditahan kemudian tewas diberondong peluru di Lapas Cebongan pada Sabtu 23 Maret pukul 00.15 WIB

10

Kesimpulan Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah tuhan yang maha esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sebagimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbasis hak asasi manusia.

11

Referensi  http://nasional.kompas.com/read/2013/04/16/16012340/Soal.Kasus.Cebon gan.JK.Mendua  http://news.liputan6.com/read/562660/kasus-cebongan-prabowo-kitasatu-suara  http://ayu.b15on.com/ham/