HAK ASASI MANUSIA: BEBERAPA CATATAN Oleh: Rudi Rizki
Disampaikan pada Training Hukum HAM untuk Dosen Pengajar Hukum HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di Indonesia, diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Di Yogyakarta, 23-27 Januari 2006.
CATATAN TENTANG HUKUM HAK ASASI MANUSIA ) PENDAHULUAN ) PENGERTIAN ) INSTRUMEN
HAM ) UPAYA NASIONAL ) PELANGGARAN BERAT HAM ) PENUTUP
PENDAHULUAN ) HAM
BERAKAR DR BUDAYA, AGAMA, FILSAFAT ) STANDAR INTERNASIONAL ) PANDANGAN TTG HAM: – – – –
UNIVERSALISME UNIVERSALISME RELATIF PARTIKULARISME PARTIKULARISME RELATIF
KEPEDULIAN THDP. HAM PERGANTIAN REZIM : TUNTUTAN PELANGGARAN BERAT HAM REAKSI MASY. INT’L
– SPIRAL MODEL – – – – –
Represif Represif (Repression) (Repression) Penolakan (Denial) Konsesi Taktis (Tactical Concession) Status Preskripsi (Prescriptive Status) Perilaku Taat Aturan (Rule Consistent Behavior)
HAK ASASI MANUSIA )
INHEREN; INHEREN SEC. KODRATI MELEKAT PD DIRI MANUSIA
)
UNIVERSAL; UNIVERSAL BERLAKU UTK SEMUA TANPA DISKRIMINASI
INALIENABLE; INALIENABLE TDK DPT DIINGKARI ) INDIVISIBLE; INDIVISIBLE TDK DPT DIBAGI ) INTERDEPENDENT; INTERDEPENDENT SALING TERGANTUNG )
) )
HRS DILINDUNGI, DIHORMATI & DIPERTAHANKAN TDK BOLEH DIKURANGI / DIRAMPAS OLEH SIAPAPUN
UU NO. 39/1999 TTG. HAM )
SEPERANGKAT HAK YG MELEKAT PD HAKEKAT DAN KEBERADAAN MANUSIA SBG. MAHLUK TUHAN Y.M.E. DAN MRPKN. ANUGERAHNYA, YG. WAJIB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI DAN DILINDUNGI OLEH NEGARA, HUKUM, PEMERINTAH DAN SETIAP ORANG DEMI KEHORMATAN SERTA PERLINDUNGAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA (Pasal 1)
PELANGGARAN HAM “… setiap perbuatan seseorang / sekelompok
orang tmsk. aparat neg. baik sengaja / tdk / krn. kelalaian yg sec. melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang yg dijamin oleh UU ini, dan tdk. mendapatkan / dikhawatirkan tdk akan memperoleh penyelesaian hk yg adil & benar, berdasarkan mekanisme hk yg berlaku (Psl 1 butir 6).
Hak-hak yg Tdk Dpt Dikurangi Hak utk hidup ) Hak utk tdk disiksa ) Hak kebebasan pribadi, pikiran & hati nurani ) Hak beragama ) Hak utk tdk diperbudak ) Hak utk diakui sbg pribadi & persamaan di hdpn hukum ) Hak utk tdk dituntut hk yg berlaku surut )
INSTRUMEN HAM ) PIAGAM
PBB ) the International Bill of Rights – DEKLARASI UNIVERSAL HAM/ – KOVENAN HAK-HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA (ICESCR) – KOVENAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK (ICCPR) + 2 PROTOKOL
PIAGAM PBB TUJUAN PBB: PBB UTK MENCAPAI KERJASAMA INT’L DLM MEMAJUKAN & MENDORONG PENGHARGAAN THDP. HAM & KEBEBASAN DASAR BAGI SEMUA ORANG, TANPA MEMBEDAKAN SUKU BANGSA, JENDER, BAHASA & AGAMA.
DEKLARASI UNIVERSAL HAM hak untuk hidup ) hak atas kebebasan & keamanan pribadi ) hak untuk bebas dari penyiksaan ) hak partisipasi politik ) hak atas harta benda ) hak atas perkawinan & membentuk keluarga ) hak utk bebas mengemukakan pendapat & pikiran )
hak untuk memeluk agama ) kebebasan utk berkumpul & berapat ) hak atas pekerjaan ) hak atas kehidupan yang layak ) hak atas pendidikan ) hak untuk menikmati kebudayaan )
Deklarasi Wina ) HAM
adalah universal tp dlm pelaksanaannya disesuaikan dgn situasi / budaya lokal ) Tdk dpt dipisah-pisahkan ) Tdk dpt dicabut sewenang-wenang
Pembatasan Hak & Kebebasan ) Kesusilaan ) Ketertiban ) Moralitas
/ kepentingan umum
Kovenan Hak-hak Sipil & Politik ) )
) ) ) ) ) ) )
Hak hidup Bebas dr penyiksaan & perlakuan / penghukuman kejam, tdk manusiawi & merendahkan martabat Bebas dr perbudakan & kerja paksa Hak atas kebebasaan & keamanan pribadi Hak tahanan atas perlakuan manusiawi Bebas dr penahanan krn utang Bebas berpindah & bertempat tinggal Bebas dr penahanan krn utang Bebas berpindah & bertempat tinggal
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Hak atas pengadilan yg jujur Hak atas perlindungan dr hk yg sewenang-wenang Hak persamaan dihadapan hukum Hak privasi Bebas berpikir, berkeyakinan & beragama Bebas berpendapat & berekspresi Larangan propaganda perang & diskriminasi Hak berkumpul & berserikat Hak utk menikah & berkeluarga Hak anak Hak berpolitik Hak kesamaan di muka hukum Hak-hak minoritas
Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) ) Utk
keperluan praktis perlindungan HAM ) Implementasi (Art. 2) ) Hak2 yg tdk dpt dikurangi Non-derogable rights (Art.4) ) Clawback provision (Art. 5) ) Pengawasan oleh HRC: – Wajib: laporan – Optional: antar negara
Protocol 1 ICCPR ) ) )
Prosedur pengaduan individual tertulis Neg peserta protokol hrs mengakui kompetensi HRC Syarat: – Individu adalah korban ( tdk harfiah) – Tidak sedang dlm proses penyelesaian (nasional/int’l) – Exhaustion of local remedies – Tdk boleh anonim – Didukung fakta yg kuat
Protokol 2 ICCPR ¾ ¾
Penghapusan hukuman mati Boleh Reservasi pd waktu perang utk most serious crime
Kovenan Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR ) Tdk
mengharuskan implementasi efektif dgn segera ) Lebih bersifat anjuran & programatik …mengambil langkah2 semaksimal mungkin menurut sumber daya yg tersedia …(Art. 2)
INSTRUMEN HAM ) KONVENSI
GENOSIDA ) KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS ) KONVENSI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI WANITA ) KONVENSI ANTI PENYIKSAAN ) KONVENSI HAK-HAK ANAK
Genosida )
Setiap tindakan yg dilakukan dgn maksud utk menghancurkan, seluruh / sebagian, suatu kelompok kebangsaan, etnis, ras / agama dgn cara: – membunuh anggota klp. – menimbulkan kerusakan jasmani / rohani anggota klp. – memaksakan kondisi hidup yg dpt menimbulkan kerusakan fisik pd seluruh / sebagian klp. – memaksakan pencegahan kelahiran pd klp. – pemindahan paksa anak-anak.
) Genosida:
– – – – – – –
Kejahatan menurut hk. int’l Termasuk: konspirasi, hasutan, percobaan Pertanggungjawaban secara individual Perintah atasan bukan alasan pembenar Pengadilan int’l / nasional Yurisdiksi universal Norma Hukum Internasional tertinggi
Konvensi Dskriminasi Ras Diskriminasi ras: Setiap pembedaan, pengucilan, larangan / preferensi berdasarkan, ras, warna kulit, asal usul, kebangsaan / etnis, bertujuan / berakibat meniadakan /mengurangi pengakuan, penikmatan, / pelaksanaan persamaan thdp HAM dlm bidang politik, ekonomi, sosial, budaya / bid2 kehidupan lainnya. ) ‘Affirmative Action’ bukan merupakan diskriminasi )
MEKANISME INTERNASIONAL )
Majelis Umum: – studi & rekomendasi utk merealisasikan HAM – tujuan akhir semua laporan HAM – membentuk organ-organ tambahan (UNICEF, UNHCR, Dekolonisasi, Apartheid)
)
Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) – rekomendasi pemajuan penghormatan & penaatan HAM – menerima laporan – Koordinator kegiatan dgn lembaga lain & LSM – Pelaksanaan: CHR, Subkom Diskriminasi & Subkom Perlindungan Minoritas
)
Prosedur ECOSOC – Resolusi 1503: menerima pengaduan individual CHR menentukan tindakan
)
Komisi ttg Status Wanita – Laporan & rekomendasi kpd ECOSOC – Menerima laporan CEDAW
)
UNESCO – Pendidikan, sains, budaya
)
ILO – – – –
Laporan negara Pengaduan dari asosiasi buruh atau pengusaha Pengaduan antar negara Pengaduan ttg kebebasan berserikat
) Komite
HAM berdasarkan ICCPR:
– Wajib; ttg langkah-langkah yg dilakuan pemerintah & kemajuan yg dicapai – Fakultatif (Optional) Pengaduan
antar negara Pengaduan individual ) ICESCR
– Komite Hak Ekonomi, Sosial & Kultural
Pengadilan HAM Int’l Nuremberg & Tokyo ) Ad hoc: )
– ICTY – ICTR
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) ) Yurisdiksi: )
– Genosida – Kejahatan thdp. Kemanusiaan – Kejahatan Perang
SUMBER HUKUM HAM NASIONAL INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL ) PANCASILA & UUD 1945 ) KUHP & KUHAP ) UU KETENAGAKERJAAN ) UU POLITIK ) KEPPRES 50/1993 TTG. KOMNAS HAM ) TAP MPR/XVII/1998 ) UU NO. 39/1999 TTG. HAM ) UU 26/2000 TTG PENGADILAN HAM ) Amandemen Ke-II UUD 1945 )
RATIFIKASI INDONESIA KONVENSI HAK POLITIK WANITA ) KONVENSI APARTHEID DLM OLAHRAGA ) KONVENSI DISKRIMINASI WANITA ) KONVENSI HAK ANAK ) KONVENSI ANTI PENYIKSAAN ) KONVENSI DISKRIMINASI RASIAL ) KONVENAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK ) KONVENAN HAK-HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA )
RENCANA AKSI NASIONAL HAM RENCANA RATIFIKASI: RATIFIKASI ) KONVENSI GENOSIDA ) KONVENSI TENAGA KERJA MIGRAN ) KONVENSI PERBUDAKAN
KOMNAS HAM ) TUJUAN:
MENCIPTAKAN SITUASI YG KONDUSIF BAGI PERLINDUNGAN HAM ) FUNGSI: – – – –
PEMANTAUAN PENGKAJIAN SOSIALISASI MEDIASI
UU NO. 39/99 TTG HAM ) BERDASARKAN ) 106
PASAL ) XI BAB
TAP MPR XVII/1998
UU NO. 39/99 TTG HAM Hak: ) untuk
hidup ) berkeluarga & melanjutkan keturunan ) mengembangkan diri ) memperoleh keadilan ) atas kebebasan pribadi
) atas
rasa aman ) atas kesejahteraan ) turut serta dlm pemerintahan ) wanita ) anak
UU NO. 39/99 TTG HAM ) PENGUATAN
KOMNAS HAM ) DASAR PENDIRIAN PENGADILAN HAM
UU NO. 26/2000 TTG PENGADILAN HAM PELANGGARAN BERAT HAM: ) GENOSIDA ) KEJAHATAN THDP. KEMANUSIAAN – – – – –
Pembunuhan Sengaja Penyiksaan Deportasi / Pemindahan Paksa Perkosaan Pemusnahan Penjarahan Hak Milik
TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PELANGGARAN BERAT HAM ) INVESTIGASI,
ADILI PELAKU, HUKUM BILA TERBUKTI BERSALAH ) SANTUNAN / REHABILITASI / KOMPENSASI BAGI KORBAN
PELANGGARAN BERAT HAM 9
Gross, Systematic Violation of H. Rts. / Consistent Pattern of H Rts Violation Penghilangan Orang Penyiksaan Pembunuhan sewenang-wenang
9
UU 39/1999 (Penjelasan Ps 104): 9 9 9 9
9
Pembunuhan sewenang-wenang Penyiksaan Penghilangan Orang Diskriminasi Sistematis
UU 26/2000: 9
Genosida & Kejahatan thdp kemanusiaan
Interrelated spheres of international law “serious violations”
“aggression”
law of peace jus ad bellum
international criminal law
international human rights law
“grave breaches”
international humanitarian law law of war / law of armed conflict jus in bello
PENUTUP IMPLEMENTAS EFEKTIF: – Legislasi – Judisial – Administrtasi ) SOSIALISASI ) PEMBANGUNAN BUDAYA HAM
