HAK ASASI MANUSIA (HAM)

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

STMIK “AMIKOM” Yogyakarta

Oleh : FEBRI YUNUS SITOHANG NIM. 11.12.6069 Kelompok I Pendidikan Pancasila S1 Sistem Informasi Nama Dosen Drs. Mohammad Idris , M.M 1

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas semua kasih sayang dan petunjuknya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir PANCASILA, yang dibuat dalam suatu makalah yang diberi judul HAM (hak asasi manusia) . Dalam penyusunan makalah tugas akhir pendidikan pancasila ini, tentunya penulis banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada: 1. Bapak Prof. Dr. M Suyanto M.M, selaku ketua STMIK AMIKOM Yogyakarta; 2. Bapak Drs. Mohammad Idris .P, MM, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmunya selama mengenyam pendidikan mata kuliah pancasila; 3. Pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan masukan kepada kami. Penulis menyadari dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun, sebagai bahan introspeksi bagi penulis. Akhir kata semoga dengan disusunnya makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi salah satu pendongkrak kemajuan Negara kita Indonesia di masa yang akan datang.

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………….2 DAFTAR ISI……………………………………………………………………...3 ABSTRAK………………………………………………………………………..4 BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang…………………………………………………………….5 B. Rumusan Masalah…………………………………………………………6 BAB II. PENDEKATAN A. Historis………………………………………………………….................7 B. Sosiologis................................................…………………………………..9 C. Yuridis.............................…………………………………………………12 BAB III. PEMBAHASAN A. Pembahasan materi......................................................................................14 BAB IV. PENUTUP A. Kesimpulan…………………………………………………………….....17 B. Saran........………………………………………………………………...17 DAFTAR PUSTAKA

3

HAM

Abstrak: Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM berlaku secara universal, namun juga dapat bersifat konstektual. Teori radikal universalitas berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai-nilai HAM adalah bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi sesuai dengan perbedaan budaya dan sejarah tertentu. Sedangkan teori relativitas berpandangan bahwa ketika berbenturan dengan nilai-nilai lokal, maka HAM harus dikonstektualikan. Usaha bangsa-bangsa di dunia dalam melindungi hak asasi manusia secara universal memakan waktu yang sangat panjang. Hal ini telah dimulai sejak sejumlah perjanjian (traktat) dimasukkan ke dalam Piagam PBB pada tahun 1945. Namun hal tersebut dilakukan oleh suatu negara telah dimulai jauh sebelum memasuki abad ke-20.

Dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia sejak awal perjuangan bangsa Indonesia sudah menuntut dihormatinya HAM. Sebagai misal “Kebangkitan nasional 20 mei 1908” menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan.

4

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihomati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU HAM no.39 tahun 1991 pasal 1). Hak asasi manusia (HAM) bukanlah hak yang berasal dari negara, akan tetapi fungsi negara adalah mengakui, menghargai dan memberikan perlindungan terhadap hak tersebut, berdasarkan hal ini perlu diketahui mengenai definisi atau pengertian HAM menurut negara berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada. Sebagai hak asasi yang dimiliki sejak lahir maka HAM tentunya perlu diatur dalam pelaksanaannya oleh negara. Hal ini untuk menghindari adanya pelanggaran HAM yang diakibatkan pelaksanaan HAM orang lain. Untuk itu kita perlu mengetahui apakah yang menjadi batasan dalam pelaksanaan HAM.

Masalah HAM merupakan masalah yang kompleks setidak-tidaknya ada tiga masalah utama yang harus dicermati dalam membahas masalah HAM, antara lain: 1. HAM merupakan masalah yang sedang hangat dibicarakan karena topik HAM merupakan salah satu di antara tiga masalah utama yang menjadi keprihatinan dunia. Ketiga topik yang memprihatinkan itu antara lain: HAM, demokratisisasi dan pelestarian lingkungan hidup.

5

2. Isu HAM selalu diangkat oleh media massa setiap bulan Desember sebagai peringatan diterimanya Piagam Hak Asasi Manusia oleh Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. 3. Masalah HAM secara khusus kadang dikaitkan dengan hubungan bilateral antara negara donor dengan penerima bantuan. Hal ini sering dijadikan alasan untuk penekanan secara ekonomis dan politis.

HAM sarat dengan masalah tarik ulur antara paham universalisme (bersifat umum) dan partikularisme (bersifat kultural). Ada tiga tartan diskusi tentang HAM, yaitu: 1. Tartan filosofis, yang melihat HAM sebagai prinsip moral umum dan berlaku universal karena menyangkut ciri kemanusiaan yang paling asasi. 2. Tartan ideologis, yang melihat HAM dalam kaitannya dengan hak-hak kewarganegaraan, sifatnya partikular, karena terkait dengan bangsa atau negara tertentu. 3. Tartan kebijakan praktis, sifatnya sangat partikular karena memprihatikan situasi dan kondisi yang sifatnya insidental.

Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah konsep mengenai hak asasi manusia secara internasional? 2) Bagaimana penerapan hak asasi manusia di Indonesia? 3) Bagaimana kualitas dari penerapan hak asasi manusia?

6

BAB II Pendekatan: A. Historis Dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia sejak awal perjuangan bangsa Indonesia sudah menuntut dihormatinya HAM. Sebagai misal “Kebangkitan nasional 20 mei 1908” menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan, 2002). Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB) dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip dari Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagi manusia. Sedangkan menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati (Mansyur Effendi, 1994). HAM berlaku secara universal, namun juga dapat bersifat konstektual. Teori radikal universalitas berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai-nilai HAM adalah bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi sesuai dengan perbedaan budaya dan sejarah tertentu. Sedangkan teori relativitas berpandangan bahwa ketika berbenturan dengan nilai-nilai lokal, maka HAM harus dikonstektualikan. Usaha bangsa-bangsa di dunia dalam melindungi hak asasi manusia secara universal memakan waktu yang sangat panjang. Hal ini telah dimulai sejak sejumlah perjanjian (traktat) dimasukkan ke dalam Piagam PBB pada tahun 1945. Namun hal

7

tersebut dilakukan oleh suatu negara telah dimulai jauh sebelum memasuki abad ke20. Hak asasi manusia dimulai di Inggris dengan lahirnya Magna Charta (1215), yaitu perlindungan tentang kaum bangsawan dan gereja. Pada tahun 1776 di Amerika Serikat terdapat Declaration of Independence (deklarasi kemerdekaan) yang di dalamnya memuat hak asasi manusia dan hak asasi warga negara. Perkembangan selanjutnya adalah setelah Revolusi Perancis, di Perancis tuntutan tentang hak-hak asasi warga negara dengan semboyan kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Kemudian perkembangan hak asasi manusia di Eropa dan Amerika Serikat, terutama pada abad ke-17 dan 18, yang pada umumnya masih terbatas pada hak-hak yang bersifat politis, seperti persamaan hak, hak atas kebebasan dan hak pilih. Namun tidak sekedar hal ini saja, pada abad ke-20 perkembangan lebih lanjut hingga meluas dan berkembang meliputi bidang ekonomi (kesejahteraan) dan sosial budaya. Hakekat HAM adalah konsep moral, sehingga penerapannya sangat dipengaruhi oleh kesadaran manusia. Sejatinya HAM merupakan konsep moral, sehingga penerapannya sangat dipengaruhi oleh kesadaran manusia. HAM mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) HAM tidak perlu diminta, dibeli ataupun diwarisi karena HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. 2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. 3) HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003). 4) Bersifat universal sehingga dipandang sebagai norma yang penting dan dianggap ada dengan sendirinya. 8

5) HAM merupakan hak yang berisi norma yang sudah pasti dan dimilki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib.

B. Sosiologis Hak asasi manusia pada prinsipnya merupakan hak yang universal, akan tetapi dalam pelaksanaannya di masing – masing negara disesuaikan dengan kondisi politik dan sosial budaya masing – masing negara. Penerapan HAM di Indonesia sebenarnya telah lama ada. Sebagai contoh, HAM di Sulawesi Selatan telah dikenal sejak lama, kemudian ditulis dalam buku-buku adat (lontarak). Dalam buku-buku tersebut dinyatakan bahwa apabila raja berselisih dengan dewan adat, maka raja harus mengalah. Tetapi apabila para anggota dewan adat berselisih, maka rakyatlah yang memutuskan. Jadi, HAM yang telah disorot sekarang semuanya sudah diterapkan oleh raja-raja dahulu, namun hal ini kurang diperhatikan karena sebagian ahli hukum Indonesia agaknya lebih suka mempelajari teori hukum barat, selain itu juga kurang menonjol karena kurangnya publikasi. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 yang menjadi batasan sekaligus berisi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Seberapa jauh nilai – nilai hak asasi manusia terkandung dalam Pancasila, UUD 1945 dan UU mengenai HAM dapat dijadikan barometer Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui dan menghargai hak asasi manusia atau tidak.  Hak Asasi Manusia menurut Pancasila Pancasila memandang bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan akal, budi dan nurani untuk dapat membedakan hal baik dan buruk yang kemudian menjadi pembimbing dan pengarah perilaku manusia. HAM dalam nilai dasar pancasila tidak saja berisi kebebasan dasar tetapi juga berisi kewajiban dasar yang melekat secara 9

kodrati. Hak dan kewajiban asasi ini tidak dapat diingkari dan menjadi dasar berbangsa dan bernegara. Maka nampak sekali bahwa konsep hak asasi yang berlaku di Indonesia adalah penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila.

Hak asasi manusia ditinjau dari sila-sila Pancasila mempunyai definisi sebagai berikut : 1. Hak Asasi Manusia menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Pada sila pertama ini terdapat pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Dan menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing. 2. Hak Asasi Manusia menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sikap yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan (human values), dalam arti pengakuan terhadap martabat manusia (dignity of man), hak asasi manusia (human rights) dan kebebasan manusia (human freedom). Sila kemanusiaan yang adil dan beradab sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Hubungan antar manusia dalam bermasyarakat dan bernegara diatur agar berlandaskan moralitas secara adil dan beradab. 3. Hak Asasi Manusia menurut Sila Persatuan Indonesia Kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa agar setiap orang menikmati hsak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari manapun datangnya. Hal ini memiliki nilai kelokalan yang terinspirasi dari negara Jerman. Sila ini mengandung ide dasar bahwa rakyat Indonesia meletakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan dan keselamatan pribadi. 10

4. Hak Asasi Manusia menurut Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan Sila ini merupakan inti ajaran demokrasi Pancasila, baik dalam arti formal maupun material. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat disalurkan secara demokratis melalui badan perwakilan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedaulatan rakyat itu terwujud dalam bentuk hak asasi manusia antara lain : 1. Hak mengeluarkan pendapat 2. Hak berkumpul dan mengadakan rapat 3. Hak ikut serta dalam pemerintahan 4. Hak menduduki jabatan Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia berintikan nilai-nilai agama, kesamaan budaya, pola pikir bangsa serta sumbangan nilai-nilai kontemporer, dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah, bukan pada suara mayoritas. 5. Hak Asasi Manusia menurut Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dimana setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Sila ini mengandung prinsip usaha bersama dalam mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

 Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Dalam undang-undang Republik Indonesia no. 39 tahun 1999, dijelaskan pengertian HAM seperti dalam pasal 1 ayat 1, hak asasi manusia adalah seperangkat 11

hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penghargaaan dan Perlindungan HAM pun secara terinci termuat dalam UU ini, meliputi pembentukan lembaga–lembaga yang berkaitan dengan penegakan HAM seperti KOMNAS HAM, Pengadilan HAM, Pengadilan HAM Ad Hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengaturan HAM dalam bentuk undang-undang, seperti pada UU tahun 1999 ini cenderung lemah pelaksanaannya, dan sangat mungkin terjadi perubahan.

C. Yuridis Hak asasi manusia yang telah dimiliki seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan dan berlaku secara universal meskipun tidak diatur secara khusus ketentuannya pada UUD 1945 sebelum amandemen ke dua, bukan berarti dalam UUD 1945 tidak mengakomodir ketentuan tentang HAM. Apabila kita melihat dari lahirnya UUD 1945, maka sejatinya lebih dulu lahir daripada Deklarasi HAM tahun 1948. Ketentuan yang berkaitan dengan HAM dapat dilihat sebagai berikut: 1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian perlindungan diberikan kepada seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, tidak hanya terbatas atau berdasarkan kepentingan kelompok atau warga negara tertentu. 2. Negara memajukan kesejahteraan umum, hal ini mengandung pengertian pembangunan kesejahteraan secara merata dan setiap warga negara punya kesempatan untuk sejahtera. 3. Negara mencerdaskan kehidupan bangsa, guna untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia seluruhnya secara merata guna mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. 12

4. Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, membangun bangsa yang mandiri serta kewajiban untuk menyumbangkan pada bangsa – bangsa lain di dunia, tanpa perbedaan. 5. Dalam penjelasan pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtsstaat bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka/machtsstaat). Kaitannya dengan HAM adalah salah satu ciri negara hukum adalah mengakui adanya HAM.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka hubungan HAM dengan UUD 1945 dapat diterjemahkan dalam moral bangsa sebagai berikut : 1. Kebijaksanaan harus diarahkan pada kebijaksanaan politik dan hukum, dengan perlakuan serta hak dan kewajiban yang sama bagi siapapun, perorangan atau kelompok yang berada di dalam batas wilayah NKRI. 2. Kebijaksanaan ekonomi dan kesejahteraan, dengan kesempatan serta beban tanggung jawab yang sama, bagi siapapun yang ingin berusaha atas dasar persaingan yang sehat. 3. Kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan, dengan kebebasan serta batasan–batasan yang perlu menjaga ketahanan dan pertahanan mental terhadap eksploitasi dari dalam dan luar negeri. 4. Kebijaksanaan luar negeri, meningkatkan kehormatan bangsa yang merdeka yang bisa mengatur diri sendiri, serta mampu menyumbang pada hubungan baik antara bangsa–bangsa di dunia. Selanjutnya dalam UUD 1945 terdapat pasal – pasal yang berkaitan dengan masalah–masalah HAM, pasal – pasal tersebut adalah :

13

a. Pasal 27, tentang kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, tanpa ada kecuali serta setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan b. Pasal 28, tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan c. Pasal 29, tentang kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya d. Pasal 30, tentang hak untuk membela bangsa e. Pasal 31, tentang hak mendapat pengajaran f. Pasal 33, tentang hak perekonomian atas asas kekeluargaan g. Pasal 34, tentang fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara.

Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi ini adalah dapat memberikan jaminan yang sangat kuat terhadap HAM itu sendiri karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global.

BAB III

Pembahasan Undang-Undang Dasar Negara kita dengan tegas mencantumkan tentang hakhak asasi manusia dan hak-hak asasi warga negara, sebagaimana dirumuskan dalam 14

Pembukaan UUD 1945 beserta penjelasannya. Dalam pasal-pasal tertentu dicantumkan dengan tegas (tersurat) dan dalam beberapa pasal tertentu hanya secara tersirat tentang hak asasi manusia itu. Masalah hak asasi manusia ini semakin menjadi perhatian masyarakat. Perhatian ini diwujudkan dengan mendirikan Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Namun KOMNAS HAM adalah lembaga yang mandiri, bukan badan pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi atau bantuan untuk mendukung kegiatan operasional lembaga tersebut walaupun demikian lembaga ini tidak bergantung pada pemerintah. Masyarakat mendambakan komisi dapat berperan sesuai dengan tujuan dan misi sucinya dan tidak terasa dipaksakan atau seolah-olah direkayasa. Contoh bahwa beberapa hak seperti hak atas pangan, pendidikan, pelayanan

kesehatan

walaupun belum memuaskan sudah terealisasi melalui berbagai programprogram pemerintah, seperti program wajib belajar sembilan tahun, masalah upah buruh minimal yang ditetapkan pemerintah, dan adanya pusat-pusat kesehatan (puskesmas dan posyandu) dan program-program lainnya. Tetapi pelanggaran terhadap hak asasi kaum perempuan masih sering terjadi, walaupun PBB ataupun KOMNAS anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah mendeklarasikan hak asasi manusia yang pada intinya menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa, dan jenis kelamin. Namun faktanya adalah instrument tentang hak asasi manusia belum mampu melindungi perempuan terhadap pelanggaran hak asasinya. Selain pelanggaran hak asasi kaum perempuan yang marak, juga masih terdapat pelanggaran yang terjadi pada anak-anak yang seharusnya tidak ada namun kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hak asasi anak, yang sering dijumpai adalah :

15

a. Kurangnya perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental; b. Menelantarkan anak; c. Perlakuan buruk; d. Pelecehan seksual; e. Penganiyaan; f. Mempekerjakan anak di bawah umur.

Masalah lain yang dihadapi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas politik yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkadang mengabaikan terhadap pemenuhan hak-hak kebebasan politik, kebebasan berkumpul dan berserikat, serta mengeluarkan pendapat. Ketidakseimbangan antara kedua hal itu jelas terlihat terutama pada mereka yang berasal dari kalangan bawah, seperti buruh, petani, nelayan, dan lain-lain. Sehingga kendala yang dihadapi adalah proses-proses dan struktualisasi di dalam masyarakat yang menghambat penegak hak-hak tersebut yaitu pengisapan ekonomi, manipulasi ideologi dan penindasan politis. Maksud dari penindasan politis adalah hal ini didorong oleh adanya kepentingan-kepentingan dominan dari penguasa dan penindasan ini akan semakin terasa bila reaksi-reaksi sosial politik dipandang akan menembus tembok-tembok kekuasaan.

16

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia terdapat pada pancasila (semua kelima sila), UUD 1945 (pada Pembukaan dan penjelasannya serta pada pasal- pasal, seperti pasal 27 hingga pasal 34), dan UU no 39 Tahun 1999. Namun pada Hak Asasi Manusia terdapat penyelewengan sehingga mengakibatkan adanya pelanggaran-pelanggaran,

tetapi masih

banyak

juga

masyarakat Indonesia melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut meski sudah ada banyaknya ketentuan hukum-hukum yang berlaku.

Saran Pemerintah pada umumnya telah memberikan banyak solusi terhadap masalah HAM tetapi alangkah lebih baik apabila pemerintah lebih memperhatikan bagaimana usaha pelaksaannya agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Kemudian perlu adanya dukungan dari semua pihak baik dari masyarakat, politisi, akademisi dan tokoh masyarakat agar upaya penegakan hak asasi manusia berjalan lancar. Selain itu yang paling penting adalah mencegah terjadi pelanggaran HAM dengan cara saling menghormati dan menghargai antar individu ataupun kelompok. 17

DAFTAR PUSTAKA Ahmad Husein. 2003. Kewarganegaraan. Bandung: Grafindo Media Pratama. Affandi, I. dan K. Suryadi. 2009. Hak Asasi Manusia (HAM). Jakarta: Media Citra Indonesia. Guniawan, S. 1993. Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Kanisius. Matias, B. 2005. Penerapan Budaya HAM. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. Widjaja,

H.A.W.

1996.

Penerapan

Nilai-Nilai

Indonesia.Surabaya: PT. Rineka Cipta.

18

Pancasila

dan

HAM

di