HAK ASASI MANUSIA
08 Modul ke:
Fakultas
EKONOMI DAN BISNIS Program Studi
Manajemen
A. B. C. D. E.
Pengertian Hak Asasi Manusia Tujuan Hak Asasi Manusia Perkembangan Pemikiran HAM HAM pada Tatanan Global dan di Indonesia HAM di Indonesia: Permasalahan dan Penegakannya F. Lembaga Penegak HAM G. Mengembangkan Pendidikan HAM Udjiani Hatiningrum, SH., M Si
HAK ASASI MANUSIA
A. Pengertian HAM Menurut Pasal 1 UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah : seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) pada umumnya adalah : hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sebagai anugerah dari tuhan YME.
Setiap orang memiliki hak dalam menjalankan kehidupan dan apa yang dikendakinya selama tidak melanggar norma juga tata nilai di masyarakat.
Dasar dari hak asasi adalah : bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.
Dalam memenuhi kebutuhan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan kewajiban yang harus dilaksanakan.
HAM memiliki ciri-ciri : HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.
HAM tidak bisa dilanggar . Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.
Ruang Lingkup HAM : 1. Hak Sosial Politik (hak alamiah), yang dibawa oleh manusia sejak ia dilahirkan.
Contohnya : hak hidup, hak milik, dan hak untuk mengusahakan kebahagiaan
2. Hak Sosial Ekonomi - Sosial Budaya, yaitu hak yang diperoleh manusia dari masyarakatnya. Contohnya : hak mendapatkan pekerjaan, hak menerima upah yang layak, hak berserikat/ berorganisasi, hak mengemukakan pendapat (lisan dan tertulis), hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan.
Perkembangan HAM : 1.Magna Charta (Piagam Agung 1215) : raja adil, bila salah dihukum, dan ada pertanggungjawaban.
2. Bill Of Rights ( UU Hak 1689) : perlakuan yang sama dimuka hukum. 3. Deklarasi HAM Perancis 1789 : manusia lahir merdeka dan suci, tidak boleh ada penangkapan semena-mena.
4. Declarations Of Human Rights PBB 1948 : menyelamatkan manusia dari perang; kedudukan manusia yang sama, rasa adil dan kehidupan yang lebih baik.
5. Piagan Atlantic Charter 1941: Freedom from fear (bebas dari rasa takut) Freedom of religion (bebas memeluk agama). Freedom of expression (bebas menyatakan pendapat). Freedom of information (bebas dalam hal pemberitaan). Freedom from want (bebas dari kemelaratan).
Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum. Hak kebebasan berkumpul. Hak kebebasan beragama. Hak penghidupan yang layak. Hak kebebasan berserikat Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan.
HAM menurut UU 39 tahun 1999
Hak hidup. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak mengembangkan diri. Hak memperoleh keadilan. Hak atas kebebasan pribadi. Hak atas rasa aman. Hak atas kesejahteraan. Hak turut serta dalam pemerintahan. Hak wanita. Hak anak.
F. Lembaga Penegak HAM
Kelembagaan HAM
Komnas HAM Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Peradilan HAM lembaga–lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM prodemokrasi dan HAM.
Pemerintah Pusat Ambil Alih Pembayaran Korban Lumpur Lapindo
http://utama.seruu.com/read/2014/09/24/229223/pemerintah-pusatambil-alih-pembayaran-korban-lumpur-lapindo
DAFTAR PUSTAKA 1. Asshiddiqie, Jimly. 2004. Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan. makalah. 2. Depdiknas. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3. Balai Pustaka. Jakarta. 3. Fokus Media. 2004. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung. Fokus Media. Bandung. 4. Gea, A.A. dan A.P.Y. wilandari. 2005. Relasi dengan Dunia kerja (Alam, Iptek, Kerja). Elex Media Komputindo. Jakarta.
DAFTAR PUSTAKA 5. ICCE UIN. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani. UIN dan Prenada Media. Jakarta. 6. Kansil dan Kansil. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Pradnya Paramita. Jakarta. 7. Mansur, Hamdan, dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 8. Syarbaini, syahrial (Editor). 2005. Materi Perkuliahan Pendidikan Pewarganegaraan (PKn). Suscadoswar, Dikti. Jakarta. 9.http://utama.seruu.com/read/2014/09/24/229223/pemeri ntah-pusat-ambil-alih-pembayaran-korban-lumpur-lapindo
Terima Kasih Udjiani Hatiningrum, SH.,M Si
