Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu: 1. menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila; serta 2. menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila. Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik: 1. mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta 2. mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

•

•

•

•

•

Menguraikan HAM dalam nilai ideal Pancasila. Mengidentifikasi HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menguraikan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

• • • • • •

•

•

Menjelaskan pengertian dan kriteria pelanggaran HAM berat. Menguraikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini. Mengamati tabel kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

•

Menjelaskan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Menguraikan penyelesaian kasus dan sanksi pelanggaran HAM internasional.

Mampu membuat kesimpulan tentang pengertian HAM dan pelanggaran HAM. Mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mampu menyebutkan dan menjelaskan pengadilan HAM Ad Hoc dan pengadilan HAM permanen. Mampu mengelompokkan kasus yang termasuk pelanggaran HAM berat. Mampu mengkomparasikan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia dengan negara lain. Membiasakan sikap-sikap yang mencerminkan penghargaan terhadap HAM dalam kehidupan seharihari.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

1

A. Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Pilihlah jawaban yang tepat!

A.

1. Setiap pengendara memiliki hak sama untuk menggunakan jalan raya. Meskipun demikian, dalam kondisi ter tentu pengendara harus mendahulukan pengguna jalan lain seperti pejalan kaki, ambulans, atau mobil pemadam kebakaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak asasi yang dimiliki seseorang . . . . a. dapat dipenuhi secara mutlak b. dilaksanakan dengan tanggung jawab c. berbatasan dengan hak asasi orang lain d. pemberian pemerintah sebagai wakil rakyat e. diikuti hak menjalankan kewajiban asasi manusia Jawaban: c Tiap-tiap orang wajib menyadari bahwa hak asasi yang dimiliki selalu berbatasan dengan hak asasi orang lain. Pengendara memiliki hak sama dalam penggunaan jalan raya. Akan tetapi, mereka tidak bisa memenuhi hak asasi mereka secara mutlak. Dalam berlalu lintas, ada beberapa pengguna jalan yang harus didahulukan seperti pejalan kaki, ambulans, dan mobil pemadam kebakaran. Hak asasi manusia yang dilaksanakan secara mutlak dapat melanggar hak asasi orang lain. 2. Simak wacana berikut! Desa Pancasila Desa Balun, Lamongan, Jawa Timur disebut sebagai desa Pancasila. Di sana ada tiga agama besar yaitu Hindu, Islam, dan Kristen hidup berdampingan dengan damai. Sebuah masjid, gereja, dan kuil berdiri berdampingan di pusat desa. Warga Desa Balun telah hidup berdampingan

10


selama puluhan tahun dengan semua perbedaan yang ada. Warga Desa Balun saling bantu dalam menyukseskan perayaan hari besar agama. Pada waktu umat agama Islam merayakan hari raya Idul Fitri, umat beragama lain turut bersilaturahmi. Begitu juga saat umat Kristen merayakan Natal. Pada perayaan Nyepi umat Hindu membutuhkan ketenangan dan kekhusyukan dalam kegelapan. Pada saat itu juga, masjid dan gereja yang dibangun di samping kuil, mematikan beberapa lampunya. Mereka juga mengadakan kegiatan pengajian atau sembahyangan tanpa pengeras suara utama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia sesuai wacana yaitu dalam . . . . a. pasal 27 b. pasal 28 c. pasal 29 d. pasal 30 e. pasal 31 Jawaban: c Hak asasi manusia dalam wacana tersebut adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama dijamin dalam Pancasila terutama sila pertama. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak kebebasan beragama diatur dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yaitu negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Cermati gambar berikut!

Sumber: http://lifestyle.okezone.com/read/2014/pelantikan-jokowi, diunduh 2 November 2014

Upacara pelantikan seperti pada gambar menunjukkan terpenuhinya salah satu hak yang dijamin dalam Pancasila terutama sila . . . . a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. kemanusiaan yang adil dan beradab c. persatuan Indonesia d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jawaban: d Hak asasi manusia pada gambar tersebut adalah hak menduduki jabatan. Hak menduduki jabatan dijamin dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Selain hak menduduki jabatan sila ini menjamin hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul dan mengadakan rapat, serta hak ikut serta dalam pemerintahan. 4. Sekolah kami mengadakan kunjungan wisata ke Sumatra Barat. Salah satu yang kami kunjungi adalah Danau Maninjau. Danau Maninjau sangat indah, kami menyempatkan berjalan di tepi danau dan merasakan segarnya air danau. Temanku menuliskan sebuah kalimat pada secarik kertas. Kertas tersebut dimasukkan dalam botol dan siap dilempar ke tengah danau. Pemandu wisata kami berteriak ”Indak buliah mambuang sarok di sika!” kami bingung dan saling berpandangan. Melihat kebingungan kami, ia mengulanginya dengan bahasa Indonesia” jangan membuang sampah di situ!” Pemandu wisata telah mengamalkan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila . . . . a. Ketuhanan yang Maha Esa b. kemanusiaan yang adil dan beradab c. persatuan Indonesia d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jawaban: c Menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehingga komunikasi menjadi lancar merupakan pengamalan Pancasila terutama sila ketiga. Pemandu wisata awalnya menggunakan bahasa Minang untuk menegur peserta didik. Akan tetapi, peserta didik tidak paham dengan bahasa Minang. Selanjutnya, pemandu wisata menggunakan bahasa Indonesia sehingga komunikasi menjadi lancar. Bahasa Indonesia menjadi salah satu unsur pemersatu dalam persatuan Indonesia. 5. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak awal penciptaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan yang sejalan dengan definisi HAM tersebut adalah . . . . a. hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia b. setiap orang dapat memenuhi hak asasi manusianya secara mutlak c. perwujudan hak asasi manusia secara mutlak tidak melanggar hak asasi orang lain d. hak asasi manusia yang dimiliki selalu berbatasan dengan kewajiban asasi orang lain e. pemerintah dapat mencabut hak asasi warga negaranya jika melakukan pelanggaran HAM berat Jawaban: a Pernyataan yang sejalan dengan definisi HAM tersebut adalah hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi. Artinya, HAM ada karena manusia ada. Tanpa hak asasinya manusia akan kehilangan martabat yang menjadi inti nilai kemanusiaan. Tuhan menganugerahkan HAM kepada manusia untuk menjaga martabat manusia. Oleh karena HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, HAM tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan, bahkan pemerintah negara sekalipun. 6. Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya . . . . a. Indonesia adalah negara agama b. warga negara Indonesia bisa memiliki lebih dari satu agama c. Indonesia yakin dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa d. seluruh agama dan kepercayaan berkembang bebas di Indonesia e. Indonesia memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk beragama, bahkan tidak beragama


11

Jawaban: c Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya Indonesia yakin dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Indonesia mengakui kebebasan beragama. Warga negara bebas menentukan agama yang diyakini, tetapi tidak boleh tidak beragama. Warga negara Indonesia dapat meyakini satu dari agama yang telah diakui pemerintah Indonesia dan melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu. 7. Perhatikan hak-hak berikut! 1) Hak mengemukakan pendapat. 2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat. 3) Hak ikut serta dalam pemerintahan. 4) Hak menduduki jabatan. Hak-hak tersebut merupakan perwujudan sila .... a. pertama b. kedua c. ketiga d. keempat e. kelima Jawaban: d Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila keempat merupakan inti ajaran demokrasi Pancasila yaitu sistem pemerintahan yang berbasis pada rakyat (kedaulatan di tangan rakyat) dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kedaulatan rakyat terwujud dalam bentuk hak asasi manusia antara lain hak mengemukakan pendapat, berkumpul dan mengadakan rapat, ikut dalam pemerintahan, serta menduduki jabatan. 8. Pada tahun 2010 mencuat istilah ruang tahanan mewah. Ruang tahanan tersebut milik seorang terpidana kasus suap. Dalam penyelidikannya petugas menemukan berbagai fasilitas yang melebihi tahanan lainnya antara lain tempat tidur, kulkas, ruang tamu, sofa, radio-tape, serta meja kerja. Bahkan, satuan tugas menemukan ruang karaoke yang dilengkapi televisi. Jika dikaitkan dengan HAM dalam Pancasila, temuan ini merupakan penyimpangan terhadap sila . . . . a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. kemanusiaan yang adil dan beradab c. persatuan Indonesia d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

12


Jawaban: b Temuan tersebut merupakan penyimpangan terhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung jaminan terhadap HAM, salah satunya hak kesederajatan dalam hukum. Ruang tahanan mewah merupakan wujud diskriminasi atau perlakuan berbeda dalam hukum. Seharusnya setiap tahanan memiliki ruang tahanan yang sama sehingga terwujud kesederajatan dalam hukum. 9. Peristiwa sejarah yang menjadi tonggak persatuan dan kesatuan Indonesia adalah . . . . a. Sumpah Pemuda b. Boedi Utomo c. proklamasi d. Bandung Lautan Api e. Pertempuran Surabaya Jawaban: a Sumpah Pemuda dilakukan tanggal 28 Oktober 1928. Melalui Sumpah Pemuda bangsa Indonesia mengikrarkan diri sebagai satu kesatuan dalam tanah air, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan kesatuan Indonesia. 10. Pembredelan media massa pada masa Orde Baru merupakan pelanggaran hak warga negara dalam menyampaikan dan memperoleh informasi. Tindakan tersebut merupakan penyimpangan terhadap ketentuan jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama dalam . . . . a. pasal 28F b. pasal 28G c. pasal 28H d. pasal 28I e. pasal 28J Jawaban: a Hak memperoleh informasi diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu ”setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” B.

Kerjakan soal-soal berikut!

1.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak awal penciptaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tuliskan konsekuensi penyelenggaraan jaminan HAM berdasarkan pengertian tersebut!

Jawaban: Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung konsekuensi sebagai berikut. a. HAM tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia. b. HAM tidak dapat dicabut oleh kekuasaan atau sebab-sebab lain. c. HAM yang dimiliki manusia berbatasan dengan hak orang lain karena setiap orang memiliki hak yang sama. 2.

Jawaban: Hak yang diatur dalam ketentuan pasal 338 KUHP adalah hak hidup. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak hidup dijamin dalam pasal 28A yaitu ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal ini memberikan jaminan tentang hak hidup dan mempertahankan kehidupan. 4.

Perhatikan ikrar berikut! Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jika dikaitkan dengan HAM dalam Pancasila, tentukan sila yang sesuai dengan ikrar tersebut! Tuliskan alasannya! Jawaban: Ikrar tersebut adalah bunyi Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda sesuai dengan sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Sumpah Pemuda berkaitan dengan persatuan Indonesia karena melalui ikrar Sumpah Pemuda rakyat Indonesia membulatkan tekad untuk membina sikap nasionalis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.

Perhatikan ketentuan pasal 338 KUHP berikut! ”Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Identifikasikan hak asasi manusia yang ada dalam ketentuan tersebut dan jelaskan pasal UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengaturnya!

Tuliskan kandungan hak asasi manusia dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia! Jawaban: Nilai keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan didirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu tercapainya masyarakat Indonesia adil dan makmur, baik lahir maupun batin. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan melindungi kepentingan umum. Selain itu, sila ini mencerminkan keadilan dalam HAM. Keadilan ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada pembedaan atau diskriminasi antarindividu dalam negara.

5. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hakhak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila kedua mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia di berbagai bidang kehidupan tanpa adanya diskriminasi. Tuliskan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sejalan dengan sila kedua tersebut! Jawaban: Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan dari sila kedua Pancasila tentang jaminan perlindungan hukum. Adapun bunyi pasal 28 ayat (1) adalah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.


13

B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia


A.

1. Perhatikan beberapa kasus berikut! 1) Pembunuhan Tengku Bantaqiah dan santrinya di Aceh. 2) Pembangunan waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah. 3) Perampasan lahan di Gunung Balak, Lampung.

20


4) 5)

Pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa Abepura Papua.

Kasus pelanggaran HAM yang dapat disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc terdapat pada pilihan jawaban . . . . a. 1), 2), dan 3) d. 2), 4), dan 5) b. 1), 3), dan 4) e. 3), 4), dan 5) c. 2), 3), dan 5)

Jawaban: a Semua pelanggaran terhadap ketentuan hukum merupakan pelanggaran HAM. Akan tetapi, ada pelanggaran HAM yang masuk dalam ranah pidana dan ada pelanggaran HAM yang bisa dibawa dalam peradilan HAM. Pelanggaran HAM yang bisa dibawa dalam peradilan HAM adalah pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Selanjutnya, pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diundangkan dapat disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc. Sedangkan, pelanggaran yang terjadi setelah undang-undang tersebut diundangkan dapat disidangkan melalui pengadilan HAM. Dengan demikian, kasus pelanggaran HAM yang dapat disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc adalah kasus pada nomor 1), 2), dan 3). 2. Pada tahun 1996 terjadi kerusuhan di Situbondo, Jawa Timur. Dalam kasus tersebut banyak orang Tionghoa menjadi korban. Jika dikaitkan dengan pelanggaran HAM berat, kasus tersebut termasuk dalam kejahatan . . . . a. perang b. apartheid c. terorisme d. perbudakan e. pemusnahan etnik Jawaban: e Kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM berat yaitu genosida. Kejahatan genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok agama. 3. Pak Dimas memberikan pinjaman uang kepada Pak Tono. Untuk menjamin hak kedua belah pihak pinjaman tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan tanggal pengembalian pinjaman, tetapi hingga tanggal yang ditetapkan Pak Tono tidak juga mengembalikan uang tersebut kepada Pak Dimas. Langkah bijaksana yang dapat dilakukan Pak Dimas untuk memperjuangkan haknya adalah .... a. meminta masyarakat menjadi saksi atas tindakan Pak Tono b. meminta ganti kerugian kepada kerabat terdekat c. menyita barang-barang berharga milik Pak Tono d. menerima sikap Pak Tono dengan lapang dada e. mengadukan kasus tersebut ke pengadilan

Jawaban: e Dalam kasus ini Pak Tono telah melakukan pelanggaran hak orang lain, yaitu hak Pak Dimas. Jika Pak Dimas berkehendak mempertahankan haknya, ia tidak boleh main hakim sendiri seperti menyita barang-barang milik Pak Tono. Pak Dimas dapat memperjuangkan haknya tanpa melanggar hak orang lain dengan cara mengajukan kasus tersebut ke pengadilan. 4. Represi terhadap massa yang dilakukan oleh aparat dalam peristiwa Tanjung Priok merupakan kasus pelanggaran HAM yang berhasil disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc. Kasus Tanjung Priok disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc karena . . . . a. termasuk kejahatan konektivitas b. termasuk dalam tindak pidana militer c. termasuk dalam pelanggaran HAM berat d. belum diatur dalam undang-undang saat itu e. terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Jawaban: e Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran terhadap hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kasus Tanjung Priok terjadi pada tahun 1984. Pada saat itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia belum diundangkan. Dengan demikian, kasus ini dapat disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc. 5. Perhatikan kriteria berikut! 1) Membunuh anggota kelompok. 2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok. 4) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Kasus pelanggaran hak yang memenuhi kriteria tersebut dapat diadili melalui peradilan . . . . a. pengadilan negeri dalam kasus pidana b. pengadilan negeri dalam kasus perdata c. Mahkamah Internasional d. pengadilan militer e. pengadilan HAM Jawaban: e Kriteria yang disajikan menunjukkan pelanggaran HAM berat yaitu genosida. Mengadili kejahatan genosida merupakan wewenang pengadilan HAM apabila terjadi setelah diundangkannya Undang-


21

Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan menjadi wewenang pengadilan HAM Ad Hoc jika terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan.

Perhatikan kasus berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7! Pada tahun 1999 terjadi tindak kejahatan di negara X. Salah satu daerah di negara X ditetapkan sebagai daerah operasi militer oleh pemerintah. Kebijakan dikeluarkan pemerintah karena daerah tersebut merupakan markas teroris untuk menyimpan senjata pemusnah massal. Tanpa sasaran yang patut, pelor-pelor panas diluncurkan. Jika masyarakat terlihat bergerombol, pasukan militer segera menjadikan mereka sebagai target sasaran. Pasukan militer negara X tidak segan memukul dan membakar rumah penduduk. Alhasil puluhan masyarakat sipil menjadi korban. Dalam insiden ini, tercatat 32 orang meninggal dunia dan 21 orang menderita luka-luka akibat kekerasan. 6. Jika dikaitkan dengan pelanggaran HAM, kasus tersebut termasuk kejahatan . . . . a. kemanusiaan d. perang b. terorisme e. makar c. genosida Jawaban: a Kasus tersebut memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan. Serangan tersebut sifatnya luas atau sistematik dan ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil dalam bentuk pembunuhan kilat. Oleh karena itu, kasus tersebut termasuk kejahatan kemanusiaan. 7. Jika kasus tersebut terjadi di Indonesia, pengadilan yang berhak mengadili adalah . . . . a. pengadilan negeri b. pengadilan militer c. Mahkamah Internasional d. pengadilan HAM Ad Hoc e. pengadilan HAM permanen Jawaban: d Kasus pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan melalui dua mekanisme pengadilan yaitu pengadilan HAM permanen atau pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM permanen untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. Pengadilan HAM Ad Hoc untuk

22


mengadili kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lampau (sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan). Kasus tersebut terjadi pada tahuh 1999 sebelum UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. Dengan demikian, kasus ini dapat diadili melalui pengadilan HAM Ad Hoc. 8. Perhatikan tindakan berikut! 1) Membunuh anggota kelompok. 2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan . . . . a. kemanusiaan b. terorisme c. genosida d. perang e. makar Jawaban: c Kejahatan genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara-cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggotaanggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik secara keseluruhan maupun sebagian, memaksakan tindakantindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok, serta memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. 9. Jika dikaji dari sudut pandang asas perundangundangan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 merupakan pengecualian dari salah satu asas yaitu . . . . a. undang-undang tidak berlaku surut b. undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu c. undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula d. undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang berlaku umum e. undang-undang tidak dapat diganggu gugat

Jawaban: a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bertentangan dengan asas undang-undang berlaku surut. Berdasarkan asas tersebut tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dengan demikian, seharusnya pelaku pelanggaran HAM masa lalu tidak dapat dijerat dengan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kenyataannya, melalui pengadilan HAM Ad Hoc pelaku pelanggaran HAM masa lalu dapat disidangkan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 merupakan pengecualian dari asas undang-undang tidak berlaku surut.

pengadilan yang mengadilinya dapat ditentukan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. B.


1.

Mengapa tidak semua pelanggaran HAM dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM? Jawaban: Seluruh perbuatan melawan hukum pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Akan tetapi, tidak semua pelanggaran HAM dapat disidangkan melalui pengadilan HAM. Pengadilan HAM hanya mengadili pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM lainnya disidangkan melalui mekanisme pidana.

2.

Peristiwa Bom Bali I dan II menewaskan ratusan orang dari Indonesia dan negara lain. Dapatkah kasus tersebut disidangkan melalui pengadilan HAM? Jawaban: Kasus Bom Bali I dan II merupakan pelanggaran terhadap hak hidup. Akan tetapi, kasus tersebut masuk dalam kasus terorisme bukan termasuk salah satu dari kriteria pelanggaran HAM berat (kejahatan kemanusiaan dan genosida). Oleh karena itu, kasus Bom Bali I dan II diselesaikan dengan mekanisme hukum pidana. Seperti asas lex specialis derogat legi generalis, bahwa ketentuan yang bersifat lebih khusus mengesampingkan ketentuan umum. Delik tentang terorisme secara khusus diatur dalam hukum pidana sehingga mengadilinya masuk dalam ranah pidana.

3.

Tuliskan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia! Jawaban: Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan. Serangan tersebut sifatnya luas atau sistematik dan ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil dalam bentuk, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan secara paksa, dan perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.

10. Perhatikan ketentuan berikut! Pengadilan hak asasi manusia Ad Hoc (pengadilan HAM Ad Hoc) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran terhadap hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pernyataan yang benar berdasarkan ketentuan tersebut adalah . . . . a. peristiwa Bom Bali I dan II dapat disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc b. terdapat pengelompokan kasus pelanggaran HAM yang terjadi c. undang-undang tersebut bertentangan dengan asas retroaktif d. pelanggaran HAM berat masuk dalam ranah pidana e. pengadilan HAM Ad Hoc bersifat permanen Jawaban: b Dalam ketentuan tersebut terdapat dua mekanisme pengadilan untuk pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat pada masa lalu diadili melalui pengadilan HAM Ad Hoc, sedangkan pelanggaran HAM masa kini disidangkan melalui pengadilan HAM permanen. Ketentuan tersebut secara otomatis akan menimbulkan sebuah pengelompokan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Kriteria pelanggaran HAM berat dan


23

4.

Berdasarkan informasi tersebut identifikasilah jenis pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut! Jawaban: Dalam kasus Rohingya terdapat beberapa tindakan yang mengindikasikan pelanggaran HAM berat antara lain extrajudicial killing, penangkapan sewenang-wenang, penyitaan properti, perkosaan, propaganda anti-Rohingya dan antimuslim, kerja paksa, pembatasan gerak, pembatasan lapangan kerja, serta larangan berpraktik agama. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat.

Perhatikan kasus berikut! Perbedaan etnik dan agama membuat etnik Rohingya tidak diakui keberadaannya oleh negara Myanmar. Selain itu, mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan Myanmar. Presiden Myanmar, Thein Sein melakukan pengusiran pada etnik Rohingya. Perlakuan buruk yang terjadi terhadap etnik Rohingya sudah dialami sejak tahun 1962 pada saat pemerintahan Presiden U Nay Win. Presiden U Nay Win membentuk operasi-operasi hingga menyebabkan orang Rohingya terusir paksa dari negara Myanmar. Pengusiran tersebut dilakukan melalui beberapa tindakan sistematis seperti extrajudicial killing, penangkapan sewenangwenang, penyitaan properti, perkosaan, propaganda anti-Rohingya dan antimuslim, kerja paksa, pembatasan gerak, pembatasan lapangan kerja, serta larangan berpraktik agama.

24


5.

Jelaskan pengertian pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000! Jawaban: Pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. Pelanggaran HAM masa lalu dapat diadili melalui pengadilan HAM Ad Hoc.

C. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM


A.

1. Setelah mengadili kasus Tanjung Priok, pengadilan HAM Ad-Hoc dibubarkan. Pembubaran ini menunjukkan bahwa pengadilan HAM Ad-Hoc bersifat .... a. khusus d. permanen b. remanen e. rektroaktif c. universal Jawaban: b Pengadilan HAM Ad-Hoc bersifat sementara atau remanen. Pengadilan HAM Ad-Hoc hanya dibentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lampau. Oleh karena sifatnya sementara, setelah persidangan selesai pengadilan HAM Ad-Hoc dibubarkan. 2. Perhatikan skema berikut! Penyelidikan

Penyidikan

Komnas HAM

A

Kotak berhuruf A seharusnya diisi . . . . a. jaksa agung b. hakim agung c. hakim HAM d. hakim HAM Ad-Hoc e. Komisi Yudisial

30


Jawaban: a Skema tersebut menunjukkan prosedur pemeriksaan perkara pelanggaran HAM dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa proses penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, penyidikan dan penuntutan oleh jaksa agung, serta pemeriksaan di sidang pengadilan oleh dua orang hakim HAM dan tiga orang hakim HAM Ad-Hoc. Dengan demikian, kotak huruf A seharusnya diisi jaksa agung. 3. Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan bukti yang cukup guna kepentingan penyidikan disebut . . . . a. penyidikan b. penahanan c. penuntutan d. penyelidikan e. penangkapan Jawaban: e Sebelum menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan seorang tersangka harus melalui proses tertentu mulai penyelidikan, penyidikan (penangkapan dan penahanan), penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun penangkapan adalah salah satu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan.

4. Perhatikan informasi berikut! Dalam kasus Tanjung Priok, Komnas HAM melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pelanggaran HAM. Komnas HAM menemukan adanya summary killing atau pembunuhan kilat yang ditujukan kepada masyarakat sipil. Penyerangan yang ditujukan langsung kepada rakyat sipil termasuk dalam kejahatan kemanusiaan. Temuan ini menguatkan bahwa kasus Tanjung Priok merupakan pelanggaran HAM berat. Jika dikaitkan dengan prosedur pemeriksaan perkara, informasi tersebut termasuk dalam tahap .... a. penyidikan b. penahanan c. penuntutan d. penyelidikan e. penangkapan Jawaban: d Informasi tersebut menunjukkan salah satu prosedur pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yaitu penyelidikan. Sebelum menjalani pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat prosedur tertentu mulai penyelidikan, penyidikan (penangkapan dan penahanan), penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan. Informasi tersebut mengandung dua kata kunci yaitu Komnas HAM dan upaya menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pelanggaran HAM berat. Dalam penanganan kasus pelangaran HAM, Komnas HAM berkedudukan sebagai penyelidik. Adapun tugasnya melakukan tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat. 5. Proses penangkapan dilakukan oleh jaksa agung. Dalam proses penangkapan jaksa agung harus menyertakan surat tugas. Namun, surat tugas tidak diperlukan jika pelaku . . . . a. melarikan diri b. memilih berdamai c. tertangkap tangan d. mengajukan banding e. menghilangkan barang bukti Jawaban: c Tertangkap tangan adalah kondisi tertangkapnya pelaku kejahatan bersama barang bukti kejahatan. Dalam kondisi tersebut surat tugas tidak perlu disertakan.

6. Perhatikan skema berikut! Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Indonesia

Pengadilan HAM

X

Kotak berhuruf X seharusnya berisi . . . . a. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia c. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi d. pengadilan HAM Ad-Hoc e. peradilan internasional Jawaban: c Penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia dapat diupayakan melalui dua skema utama. Pertama, melalui pengadilan hak asasi manusia. Kedua, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Indonesia mengenal dua mekanisme penyelesaian tersebut, tetapi penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui KKR tidak pernah terjadi. Hampir seluruh kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan melalui pengadilan HAM. 7. Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia tecermin dalam peristiwa . . . . a. kasus Munir b. bom Bali I dan II c. kasus etnik Rohingya d. perampasan lahan di Gunung Balak, Lampung e. pemindahan paksa masyarakat Sidoarjo (Lapindo) Jawaban: d Sebuah pelanggaran hak dapat dikategorikan dalam pelanggaran HAM jika termasuk dalam kejahatan kemanusiaan dan genosida. Dari kelima pilihan jawaban tersebut yang termasuk pelanggaran HAM berat adalah perampasan lahan di Gunung Balak, Lampung. Dalam kasus tersebut terjadi beberapa pelanggaran yang termasuk kejahatan kemanusiaan antara lain perampasan tanah, pemindahan secara paksa, perobohan rumah dan fasilitas penduduk, serta perusakan tanaman warga. Kasus bom Bali I dan II merupakan tindak pidana terorisme, pembunuhan Munir merupakan kasus pidana, kasus Rohingya merupakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di luar negeri (Myanmar). Adapun pemindahan paksa masyarakat Sidoarjo merupakan upaya evakuasi korban lumpur Lapindo.


31

8. Melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM masa lalu dapat diadili. Ketentuan ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bersifat .... a. khusus b. remanen c. universal d. permanen e. retroaktif Jawaban: e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bersifat retroaktif. Artinya, undang-undang ini berlaku surut atau dapat menjerat perbuatan melanggar hukum yang terjadi sebelum undang-undang ini diundangkan. Dengan demikian, pelanggaran HAM masa lalu dapat diadili berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 9. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah . . . . a. pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, sesuai peraturan perundang-undangan, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia b. meninjau serta menyempurnakan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, dan tepat, serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat c. meningkatkan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara beserta pimpinan lainnya untuk mematuhi/menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen d. meningkatkan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya e. penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan rencana, aksi nasional pemberantasan korupsi Jawaban: a Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut. 1) Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, sesuai per-

32


aturan perundang-undangan, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia (pasal 71). 2) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain (pasal 72). Adapun pilihan jawaban b–e dalam soal merupakan kegiatan pokok pemerintah dalam upaya penegakan dan perlindungan HAM. 10. Hal pertama yang harus dilakukan Komnas HAM setelah mendapat pengaduan tentang kasus pelanggaran HAM adalah melakukan . . . . a. penyidikan b. penyelidikan c. pemeriksaan d. penangkapan e. penahanan Jawaban: c Hal yang harus segera dilakukan oleh Komnas HAM setelah mendapat pengaduan adalah melakukan pemeriksaan. Tahap pemeriksaan dilakukan dengan memanggil pengadu, saksi, atau pihak lain yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan sebuah kasus yang diadukan termasuk dalam kategori pelanggaran HAM atau bukan. Dengan demikian, akan dapat diputuskan untuk melanjutkan atau menghentikan pemeriksaan terhadap tuntutan atau pengaduan yang diajukan. B.


1.

Jelaskan kedudukan dan daerah hukum peradilan HAM berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000! Jawaban: Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Sedangkan untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri Jakarta.

2.

Jelaskan dua mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia! Jawaban: Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia diselesaikan melalui dua mekanisme. Pertama, melalui pengadilan hak asasi manusia. Kedua melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

3.

Perhatikan kasus berikut! Pada tanggal 7 Desember 2000 terjadi penyerangan massa terhadap salah satu instansi pemerintah di negara A. Penyerangan tersebut menewaskan seorang aparat keamanan dan tiga aparat lainnya luka-luka. Pascapenyerangan, aparat melakukan operasi pengejaran dan penyekatan ke tiga asrama mahasiswa dan tiga permukiman penduduk sipil. Aparat melakukan perusakan, pemindahan paksa involuntary displace persons, ancaman, pemukulan, dan pengambilan hak milik mahasiswa. Tentukan pengadilan yang sesuai untuk mengadili kasus tersebut, jika dikaitkan dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia! Jawaban: Kasus tersebut terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan. Berdasarkan undangundang tersebut wewenang mengadili kasus tersebut ada pada pengadilan HAM permanen.

4.

Jelaskan perbedaan antara pengadilan HAM permanen dan pengadilan HAM Ad Hoc!

Jawaban: Pengadilan HAM bersifat tetap atau permanen sedangkan pengadilan HAM Ad Hoc bersifat sementara. Artinya, setelah selesai mengadili kasus pelanggaran HAM tertentu pengadilan Ad-Hoc dibubarkan. Pengadilan HAM mengadili seluruh kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan, sedangkan pengadilan HAM Ad-Hoc khusus mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lampau sebelum UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. 5.

Gambarkan alur prosedur pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000! Jawaban: Penyelidikan oleh Komnas HAM

Penyidikan oleh Jaksa Agung

Penuntutan oleh Jaksa Agung

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan


33

A.


1. Jika kewajiban dasar manusia terlaksana dengan baik pelaksanaan HAM akan berjalan dengan baik pula. Dengan demikian, hubungan pelaksanaan kewajiban dasar manusia . . . dengan pelaksanaan HAM. a. berbanding lurus b. berbanding terbalik c. bertolak belakang d. bertentangan e. melengkapi Jawaban: a Pelaksanaan kewajiban dasar manusia berbanding lurus dengan penegakan HAM. Artinya, jika kewajiban dasar manusia dapat dilaksanakan dengan baik, penegakan HAM akan berjalan baik pula. Oleh karena pelanggaran atau pengingkaran terhadap kewajiban dasar manusia mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. 2. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan yang benar berdasarkan pengertian HAM tersebut adalah . . . . a. hak asasi manusia bersifat fundamental, yaitu merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa b. hak asasi manusia bersifat kodrati karena sangat berarti bagi kehidupan manusia c. pemerintah dapat memonopoli hak rakyat karena pemerintah adalah wakil rakyat

d.

setiap orang berhak memenuhi hak asasinya secara mutlak e. hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh siapa pun Jawaban: e Pengertian HAM tersebut memberikan beberapa konsekuensi tentang pelaksanaan HAM. Salah satunya adalah hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh siapa pun. HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa, negara, atau orang tua. Selain itu, hak asasi manusia merupakan hak kodrati dan hak fundamental. Hak asasi manusia disebut hak kodrati karena bersumber kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun disebut sebagai hak fundamental karena hak asasi manusia mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. 3. Pasangan yang benar antara hak asasi manusia dan pasal yang mengaturnya terdapat pada . . . . HAM a. b. c. d. e.

Hak untuk hidup Hak anak Hak wanita Mengembangkan diri Memperoleh keadilan

Pasal 45–51 52–66 17–19 9 11–16

Jawaban: b Pasangan yang benar antara hak asasi manusia dan pasal pengaturnya sebagai berikut.


35

a. b. c. d. e.

HAM

Pasal

Hak untuk hidup Hak anak Hak wanita Mengembangkan diri Memperoleh keadilan

9 52–66 45–51 11–16 17–19

4. Perhatikan beberapa hak berikut ini! 1) Hak memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. 2) Hak mengeluarkan pendapat di muka umum. 3) Hak hidup tenteram dan damai. 4) Hak memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi. 5) Hak mengajukan gugatan ke pengadilan. Hak hidup terdapat pada nomor . . . . a. 1) dan 2) d. 3) dan 4) b. 1) dan 3) e. 4) dan 5) c. 2) dan 3) Jawaban: b Salah satu hak yang tercantum dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 adalah hak hidup. Hak-hak yang termasuk hak hidup antara lain hak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupan, hidup tenteram, aman, damai, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik. 5. Perhatikan ketentuan berikut! Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragam, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Sifat asasi dalam ketentuan tersebut ditunjukkan oleh kalimat . . . . a. hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut b. hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, dan hak menggunakan pikiran serta hati nurani c. hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun d. hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum e. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

36


Jawaban: c Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kalimat ”. . . adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun” mengindikasikan adanya sifat asasi dalam hak-hak tersebut. Dengan demikian, hak asasi manusia di Indonesia secara garis besar tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan penjabaran dari pasal 28 I UUD 1945. 6. Perhatikan hak-hak berikut! 1) Hak mengemukakan pendapat. 2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat. 3) Hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak-hak tersebut terangkum dalam Pancasila terutama sila . . . . a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. kemanusiaan yang adil dan beradab c. persatuan Indonesia d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jawaban: d Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan merupakan bunyi sila keempat Pancasila. Nilai kerakyatan mengandung arti sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembagalembaga perwakilan. Rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan penuh atas negara. Kedaulatan rakyat terwujud dalam bentuk hak asasi manusia sebagai berikut. 1) Hak mengemukakan pendapat. 2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat. 3) Hak ikut serta dalam pemerintahan. 4) Hak menduduki jabatan. 7. Hasil penyelidikan terhadap kasus Tanjung Priok menunjukkan adanya indikasi pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, proses penanganan kasus pelanggaran HAM dapat dilanjutkan ke tahap . . . . a. penahanan d. pemeriksaan b. penyidikan e. penangkapan c. penuntutan Jawaban: b Setelah melalui tahap penyelidikan proses penanganan kasus pelanggaran HAM dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh jaksa agung. Jaksa agung mempunyai

kewenangan mengangkat penyidik Ad Hoc dalam upaya penyidikan. Jaksa agung juga dapat mengeluarkan surat penghentian penyelidikan jika tidak ditemukan bukti yang cukup dalam kasus yang disidik. 8. Hak milik perorangan diakui dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Hal tersebut diatur dalam Pancasila sila . . . . a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. kemanusiaan yang adil dan beradab c. persatuan Indonesia d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jawaban: e Sila keadilan sosial mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu hak milik dan jaminan sosial serta hak mendapat pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Setiap orang berhak atas kebutuhan manusia yang mendasar tanpa memandang perbedaan kondisi ekonomi, kelas sosial, ras, etnik, agama, umur, dan gender. 9. Kasus Abepura merupakan salah satu contoh bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat diadili melalui . . . . a. pengadilan tata usaha negara b. pengadilan HAM Ad Hoc c. pengadilan HAM d. pengadilan negeri e. pengadilan militer Jawaban: a Kasus tersebut terjadi pada tanggal 7 Desember 2000 setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan. Berdasarkan undang-undang tersebut wewenang mengadili kasus tersebut ada pada pengadilan HAM permanen. 10. Dalam proses penyidikan kasus pelanggaran HAM dapat dibentuk tim Ad Hoc. Tim Ad Hoc terdiri atas . . . dan . . . . a. Komnas HAM, anggota masyarakat b. Komnas HAM, DPR c. Komnas HAM, Polri d. DPR, Polri e. Polri, TNI

Jawaban: a Komnas HAM merupakan salah satu lembaga yang dibentuk dalam upaya penegakan HAM. Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim Ad Hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat. 11. Pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat dilakukan secara mutlak oleh tiap-tiap individu karena . . . . a. HAM merupakan hak dasar atau hak pokok sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa b. pelaksanaan HAM tidak diatur oleh undangundang Republik Indonesia c. pelaksanaannya harus disertai pelaksanaan kewajiban asasi d. pelaksanaannya disesuaikan dengan kecakapan hukum e. pelaksanaannya dibatasi oleh hak-hak orang lain Jawaban: e Setiap manusia memiliki hak dasar atau hak pokok yang melekat dalam diri sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang disebut hak asasi manusia. Akan tetapi, pelaksanaan atau pemenuhan hak dasar tidak dapat dilakukan sekehendak hati secara mutlak. Hal ini karena hak yang kita miliki selalu berbatasan dengan hak orang lain. Dengan demikian, dalam memenuhi hak yang kita miliki kita harus memperhatikan pula hak orang lain karena setiap orang berhak atas pemenuhan hak yang sama. 12. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mengenai . . . . a. hak untuk hidup b. hak mengembangkan diri c. hak memperoleh keadilan d. hak atas kebebasan pribadi e. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan Jawaban: e Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mengenai hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Pasal tersebut menjamin hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


37

13. Pelanggaran terhadap peraturan dan kewajiban dasar manusia yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum acara pidana yaitu . . . . a. peristiwa Tanjung Priok b. kerusuhan Mei 1998 c. pembunuhan Munir d. kasus DOM Aceh e. kasus Trisakti Jawaban: c Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pelanggaran HAM yang tidak termasuk dalam kejahatan HAM berat dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum acara pidana. Pembunuhan aktivis HAM Munir bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan yang dapat diperiksa melalui mekanisme hukum acara pidana. 14. A terlibat kasus pelanggaran HAM berat. Ia melakukan pelanggaran HAM berat pada tahun 2002. Pengadilan yang berhak memproses dan mengadili kasus tersebut adalah . . . . a. pengadilan HAM Ad Hoc b. pengadilan agama c. pengadilan militer d. pengadilan umum e. pengadilan HAM Jawaban: e A melakukan pelanggaran HAM berat pada tahun 2002 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dengan demikian, Pengadilan yang berhak memproses dan mengadili kasus pelanggaran HAM yang dilakukan A adalah pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 15. Penegakan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pengadilan HAM. Dasar hukum pembentukan pengadilan HAM, yaitu . . . . a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

38


Jawaban: b Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberi konsekuensi bagi penegakan HAM yaitu perkara atau tindak pelanggaran HAM berat yang dilakukan setelah diterbitkan undang-undang ini harus diadili di pengadilan HAM. 16. Jika tidak ditemukan bukti kuat dalam proses penanganan kasus pelanggaran HAM, penyelidikan dapat dihentikan. Penghentikan penyelidikan dilakukan dengan surat penghentian penyelidikan yang dikeluarkan oleh . . . . a. penuntut umum d. jaksa agung b. hakim agung e. panitera c. hakim ketua Jawaban: d Jaksa agung berwenang melakukan proses penyidikan dalam kasus pelanggaran HAM. Jika dalam penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, jaksa agung dapat mengeluarkan surat penghentian penyidikan. 17. Perhatikan alur berikut ini! Penyelidikan X Penuntutan Untuk melengkapi alur di atas huruf X seharusnya diisi dengan . . . . a. pemeriksaan di sidang pengadilan b. penangkapan c. penahanan d. penyidikan e. banding Jawaban: d Proses penanganan kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM dilakukan melalui tahaptahap sebagai berikut. 1) Penyelidikan 2) Penyidikan a) Penangkapan b) Penahanan 3) Penuntutan 4) Pemeriksaan di sidang pengadilan

18. Terjadi pelanggaran HAM berat di negara A. Negara A telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut, tetapi gagal. Negara A tidak mampu lagi menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di negara A dapat diambil alih oleh . . . . a. Dewan Keamanan PBB b. organisasi internasional c. pengadilan pidana internasional d. Perserikatan Bangsa-Bangsa e. komisi kebenaran dan rekonsiliasi negara A Jawaban: c Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah negara harus melakukan beberapa tindakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Tindakan yang harus dilakukan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM salah satunya negara harus terlebih dahulu menjalankan willingness and ability untuk mengadili, jika tidak mau atau tidak mampu dalam mengadili maka kasus tersebut akan diambil alih oleh pengadilan pidana internasional. 19. Setelah melalui proses penyidikan sebuah perkara pelanggaran HAM masuk dalam proses penuntutan. Penuntutan akan dilakukan oleh . . . . a. polisi b. korban c. jaksa agung d. Komnas HAM e. hakim Ad Hoc Jawaban: c Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Penuntutan dilakukan oleh jaksa agung. Dalam proses penuntutan ini jaksa agung dapat mengangkat penuntut umum Ad Hoc. 20. Pernyataan yang sesuai dengan sifat pengadilan HAM Ad Hoc adalah . . . . a. pengadilan Ad Hoc bersifat sementara dan harus dilanjutkan ke pengadilan HAM permanen b. setelah selesai mengadili kasus pelanggaran HAM, pengadilan HAM Ad Hoc dibubarkan c. keputusan pengadilan HAM Ad Hoc tidak memiliki kekuatan hukum tetap

keputusan pengadilan HAM Ad Hoc bersifat sementara e. pengadilan HAM Ad Hoc tidak dapat dibubarkan Jawaban: b Pengadilan HAM Ad Hoc sifatnya tidak permanen. Artinya, setelah selesai mengadili kasus pelanggaran HAM tertentu, pengadilan HAM Ad Hoc dapat dibubarkan. Pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc harus atas rekomendasi dari DPR dan pembentukannya berdasarkan keputusan presiden. d.

21. Setelah melalui tahap awal pemeriksaan, kasus pelanggaran HAM akan memasuki tahap . . . . a. penyelidikan b. penyidikan c. penahanan d. penuntutan e. fonis Jawaban: d Tahap yang harus dilalui selanjutnya adalah penuntutan. Proses penuntutan dalam kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh jaksa agung. Adapun proses penuntutan kasus pelanggaran HAM dilakukan setelah terjadinya proses penahanan. 22. Wanita berprofesi sebagai politikus atau anggota parlemen. Fenomena tersebut menunjukkan peningkatan keterwakilan wanita dalam politik. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, keterwakilan wanita dalam politik termasuk hak . . . . a. politik b. wanita c. persamaan hukum d. kebebasan pribadi e. turut serta dalam pemerintahan Jawaban: b Hak wanita tercantum dalam pasal 45–pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak wanita mencakup keterwakilan wanita dalam politik dan pemerintahan, hak kewarganegaraan bagi wanita yang menikah dengan WNA, hak atas pendidikan dan pengajaran di semua jenis, keselamatan kerja, persamaan hak antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinannya, serta hak asuh anak dan harta bersama saat terjadi perceraian.


39

23. Pada tahun 2014 terjadi penggusuran puluhan rumah penduduk untuk pembangunan bandara di provinsi Y. Penggusuran diikuti tindak kekerasan dan perusakan. Jika peristiwa tersebut terbukti sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Pengadilan yang berwenang menangani kasus ini adalah . . . . a. pengadilan HAM b. pengadilan militer c. pengadilan HAM Ad Hoc d. pengadilan negeri Jakarta e. pengadilan negeri Abepura Jawaban: a Kasus dalam soal merupakan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 2014. Kasus ini muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, pengadilan yang berhak memeriksa perkara ini adalah pengadilan Hak Asasi Manusia. Adapun pelanggaran HAM yang terjadi sebelumnya diperiksa dan diputus melalui pengadilan HAM Ad Hoc. 24. Aplikasi penegakan HAM di sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan . . . . a. ikut mengerjakan tugas teman b. mendengarkan pendapat teman c. memberikan pertolongan kepada teman saat ulangan umum d. mengajak teman mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah e. mendukung teman yang akan meninggalkan kelas pada jam pelajaran Jawaban: b Mendengarkan pendapat teman merupakan salah satu bentuk penerapan penghargaan HAM di lingkungan sekolah. Sebagai seorang peserta didik salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan HAM adalah menghargai orang yang berpendapat dengan mendengarkannya. Hal ini karena berpendapat merupakan salah satu hak yang harus dihormati oleh setiap orang. Hak kebebasan berpendapat juga dilindungi dan dijamin dengan undang-undang. 25. Tiap-tiap warga negara Indonesia dapat berperan aktif menyukseskan upaya perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM dengan cara .... a. melaksanakan kewajiban asasi b. membuat kebijakan tentang HAM c. mendahulukan pemenuhan haknya

40


d. e.

menuntut pemenuhan hak dari pemerintah menghukum pelaku pelanggaran HAM seberat-beratnya Jawaban: a Pelanggaran HAM terjadi karena seseorang tidak menyadari bahwa selain memiliki hak asasi manusia, ia memiliki kewajiban asasi. Keduanya harus seiring sejalan, bahkan kewajiban asasi harus terlebih dahulu ditunaikan barulah menuntut hak. Pelanggaran hak asasi manusia juga dapat terjadi karena seseorang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, melaksanakan kewajiban asasi berarti turut serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM. B.


1. Apakah semua pelanggaran HAM dapat diadili melalui pengadilan HAM? Jelaskan! Jawaban: Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pengadilan HAM hanya mengadili pelanggaran HAM berat di antaranya kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Dengan demikian, tidak semua pelanggaran HAM dapat disidangkan melalui pengadilan HAM. Adapun pelanggaran HAM yang tidak termasuk pelanggaran HAM berat dapat disidangkan melalui mekanisme hukum acara pidana. 2. Jelaskan dua kejahatan yang dapat diperiksa oleh pengadilan HAM berdasarkan kriteria dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM! Jawaban: Kejahatan yang dapat diperiksa di pengadilan HAM berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai berikut. a. Genosida, merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan. Serangan tersebut sifatnya luas atau sistematik dan ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil dalam bentuk yang ditentukan dalam UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

3. Jelaskan hak asasi dan kewajiban asasi manusia pada sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945! Jawaban: Sila pertama merupakan pernyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius bukan ateis. Negara Indonesia mengakui beberapa agama yang dianut masyarakat seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Hak asasi manusia dalam sila pertama adalah kebebasan memeluk agama dan melakukan kegiatan peribadatan sesuai agama yang dipeluk. Adapun kewajiban asasinya adalah menghormati keyakinan orang lain dengan tidak memaksakan agamanya dan tidak melakukan propaganda antiagama. 4. Jelaskan hak hidup yang diatur dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia! Jawaban: Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 hak untuk hidup tercantum dalam pasal 9. Pasal tersebut menjamin hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Selain itu, setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 5. Mengapa pemenuhan kewajiban dasar manusia sangat memengaruhi penegakan HAM? Jawaban: Kewajiban dasar manusia merupakan syarat terlaksana dan tegaknya HAM. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, HAM tidak dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Jika kewajiban dasar manusia dilaksanakan dengan baik, HAM dapat ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik. 6. Perhatikan kasus berikut! Pada tahun 1985–1989 negara A membangun waduk di salah satu daerahnya. Pembangunan waduk tersebut menimbulkan kesengsaraan bagi warga. Ratusan penduduk kehilangan tanah tanpa ganti rugi yang layak.

Jawaban: Pengadilan yang berhak memeriksa kasus tersebut adalah pengadilan HAM Ad Hoc karena kasus tersebut terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. 7. Sebutkan tiga contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah diproses melalui pengadilan HAM Ad Hoc! Jawaban: Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan telah diproses pengadilan HAM Ad Hoc sebagai berikut. a. Kasus Timor Timur pascajajak pendapat (Agresi TNI dan milisi). b. Kasus Trisakti, penembakan beberapa mahasiswa di depan Kampus Trisakti. c. Peristiwa Tanjung Priok (seperti terhadap massa yang berdemonstrasi menolak asas tunggal Pancasila). 8. Cermati kasus berikut! Sebuah pabrik diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap buruhnya. Berbekal laporan dan dugaan tersebut Komnas HAM melakukan penyelidikan. Dalam penyelidikannya Komnas HAM mensinyalir adanya dugaan kuat pelanggaran HAM dalam pabrik tersebut. Penyelidikan dilanjutkan dengan penyidikan. Jaksa agung menyita rekaman CCTV yang di dalamnya terdapat bukti kuat pelanggaran HAM. Berdasarkan keterangan korban dan rekaman CCTV akhirnya dapat ditentukan tersangkanya untuk selanjutnya dilakukan penangkapan. Apakah dalam kasus tersebut surat tugas dibutuhkan? Jelaskan alasannya! Jawaban: Sebuah penangkapan harus dilakukan oleh jaksa agung dengan menyertakan surat tugas. Akan tetapi, surat tugas tidak diperlukan apabila pelaku tertangkap tangan. Tertangkap tangan artinya pelaku kejahatan tertangkap saat melakukan aksi atau tertangkap beserta barang buktinya. Jika hal tersebut terjadi, pelaku dan barang bukti harus segera diserahkan kepada penyidik. Dalam kasus tersebut pelaku tidak tertangkap tangan dengan demikian surat tugas tetap diperlukan.

Tentukan pengadilan HAM yang berhak memeriksa kasus tersebut jika dikaitkan dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia!


41

9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentukan tahap yang harus dilalui kasus pelanggaran HAM berat setelah memasuki tahap penyelidikan! Jawaban: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, kasus yang sudah sampai pada tahap penyelidikan oleh Komnas HAM selanjutnya dilakukan penyidikan oleh jaksa agung. Jika ditemukan bukti kuat bahwa terjadi pelanggaran HAM berat kasus dapat dilanjutkan dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

42


10. Jelaskan perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan! Jawaban: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pelanggaran hukum. Dalam dugaan kasus pelanggaran HAM penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM (Komnas HAM sebagai penyelidik). Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang pelanggaran hukum yang terjadi dan menentukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh jaksa agung.

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu: 1. memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman; serta 2. menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik: 1. mengamalkan kesadaran berkonstitusi berdasarkan pemahaman latar belakang, proses perumusan dan pengesahan, serta perkembangan aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 2. mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman

Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peran Badan Pemeriksa Keuangan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

•

•

•

•

Menjelaskan pengertian dan landasan hukum keuangan negara. Menunjukkan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral.

• • • • •

Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu

• •

Menyebutkan landasan hukum BPK. Menjelaskan tugas dan wewenang BPK. Mendeskripsikan pemantauan penerapan dan perkembangan standar pemeriksaan.

•

Menyebutkan landasan hukum kekuasaan kehakiman. Menguraikan peran lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

menguraikan pengertian dan landasan hukum keuangan negara. menjelaskan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. menunjukkan landasan hukum, tugas, dan wewenang BPK. menjelaskan pemantauan penerapan dan perkembangan standar pemeriksaan. menunjukkan landasan hukum kekuasaan kehakiman.


43

A. Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia

A.


1. Pengertian keuangan negara yang benar menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada intinya adalah . . . . a. rencana pengalokasian dana secara kuantitatif untuk masa satu tahun mendatang b. semua hak yang dapat dinilai dengan uang yang dapat dijadikan milik negara c. pernyataan dari rencana dan kebijaksanaan manajemen keuangan untuk suatu periode tertentu d. semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara

e. keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik dan memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran Jawaban: d Pengertian keuangan negara ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pasal 1 angka 1 tersebut ditegaskan bahwa pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.


51

2. Apabila menelaah pengertian keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pendapat Van der Kemp, dapat ditemukan beberapa unsur yang sama antara lain . . . . a. semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan bersifat nonmateriel b. periodik dan segala sesuatu yang dapat diukur dengan uang c. dibuat dalam undang-undang dan dimiliki oleh swasta d. bersifat nonmateriel dan dikuasai warga negara e. bersifat materiel dan milik negara Jawaban: e Pengertian keuangan negara menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Van der Kemp, keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hakhak tersebut. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, terdapat persamaan pengertian keuangan negara yaitu bersifat materiel dan milik negara. 3. Berdasarkan pengertian keuangan negara dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara meliputi beberapa hal antara lain . . . . a. penerimaan daerah dan kekayaan swasta b. kas daerah dan laba perusahaan milik perorangan c. hak negara untuk memungut pajak dan pengiriman negara d. kekayaan pihak lain yang diperoleh dari fasilitas negara dan piutang badan milik swasta e. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum dan pengeluaran serta penerimaan badan usaha milik swasta Jawaban: c Keuangan negara yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi: 1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman; 2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan; 3) pengiriman negara; 4) pengeluaran negara;

52

5) 6) 7)

8)

9)

penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan undang-undang yang membahas mengenai anggaran keuangan Indonesia dalam waktu satu tahun. Untuk membuat undang-undang tersebut presiden bekerja sama dengan . . . . a. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat b. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah c. Bank Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat d. Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Agung e. Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Jawaban: b Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan pasal 23 pada ayat (2) tersebut dapat dilihat bahwa ada tiga lembaga yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan APBN. 5. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Bentuk implementasi dari pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk mencerdaskan bangsa secara nyata adalah . . . . a. presiden memberikan selamat kepada peserta didik yang lulus ujian nasional b. negara menyalurkan dana pajak untuk pembuatan puskesmas c. menteri keuangan memberikan dana bagi keluarga miskin d. pemerintah memberikan beasiswa kepada peserta didik e. pemerintah membangun jembatan


Jawaban: d Tujuan negara Indonesia salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, negara harus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik. Penyediaan semua kebutuhan pendidikan ditopang dari dana pajak yang diperoleh dari rakyat. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola dana tersebut demi kepentingan pendidikan. 6. Landasan hukum keuangan negara diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur . . . . a. macam dan harga mata uang diatur dengan undang-undang b. negara mempunyai bank sentral sebagai pengelola kas negara c. APBN dibuat oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat d. pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang e. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara pemeriksa kekayaan negara Jawaban: d Pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Contoh undangundang yang membahas tentang pajak dan pungutan lain adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 7. Sumber keuangan negara yang diperoleh dari iuran yang bersifat memaksa dan penerimaan balas jasa diberikan secara langsung yaitu . . . . a. pajak b. hibah c. retribusi d. pinjaman e. pencetakan uang Jawaban: c Secara umum sumber keuangan negara terdiri atas pajak dan nonpajak. Salah satu nonpajak yaitu retribusi. Retribusi merupakan iuran yang dibayarkan seseorang untuk mendapatkan balas jasa secara langsung. Contoh retribusi yaitu retribusi parkir. 8. Pemerintah mempunyai badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keuntungan dari badan usaha tersebut merupakan sumber keuangan negara yang ditujukan untuk . . . .

a.

memenuhi tanggung jawab sosial badan usaha b. kesejahteraan masyarakat c. pemenuhan hidup pegawai d. pembiayaan badan usaha e. kemakmuran pemerintah Jawaban: b Badan usaha milik negara merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki pemerintah. Uang yang ada pada badan usaha tersebut merupakan kategori kekayaan negara yang dipisahkan. Keuntungan dari BUMN dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Contoh BUMN yaitu PT Pertamina. 9. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan . . . . a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter b. membangun kerja sama dengan Bank Dunia c. mengatur dan menjaga arus ekspor impor d. meningkatkan jumlah nasabah bank e. mengendalikan fiskal nasional Jawaban: a Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan berbagai tugas seperti berikut. 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3) Mengatur dan mengawasi bank. 10. Presiden mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden menguasakan kekuasaan tersebut kepada . . . selaku pengelola fiskal. a. menteri keuangan b. menteri perdagangan c. menteri perekonomian d. gubernur Bank Indonesia e. badan usaha milik negara Jawaban: a Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan yang dimiliki presiden dalam pengelolaan


53

keuangan negara dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. B.


1.

Jelaskan hubungan pajak, pelaku usaha, dan kestabilan perekonomian! Jawaban: Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan kestabilan perekonomian sebuah negara. Kestabilan perekonomian negara sangat diperlukan pelaku usaha. Apabila perekonomian stabil, roda perekonomian negara bisa berjalan dengan lancar. Para investor, baik dari dalam maupun dari luar bisa berinvestasi dengan aman.

2.

Mengapa proses pembuatan APBN melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat? Jawaban: DPR mempunyai wewenang ikut membahas APBN karena mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi dilakukan karena APBN akan dibentuk dalam wujud undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

3.

Jelaskan hubungan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pengelolaan keuangan negara! Jawaban: Pemerintah mempunyai tugas dalam mengelola keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara yang baik dapat dilakukan dengan cara mengalokasikan dana keuangan pada sektor-sektor tertentu yang menyangkut terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah mengalokasikan dana miniminal 20% dari APBN untuk pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengalokasi-

54

an dana tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah untuk menjalankan tujuan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 4.

Kekayaan pihak lain yang diperoleh menggunakan fasilitas dari pemerintah merupakan salah satu bagian dari keuangan negara. Jelaskan maksud dari kekayaan pihak lain tersebut! Jawaban: Kekayaan pihak lain maksudnya kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

5. Tuliskan lima hubungan antara Bank Indonesia dan pemerintah! Jawaban: Hubungan Bank Indonesia dan pemerintah sebagai berikut. a. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. b. Dalam melaksanakan fungsi pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia memberikan bunga atas saldo kas pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. c. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. d. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. e. Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.


B. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A.

dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, lembaga dan badan yang mengelola keuangan negara.


1. Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah . . . . a. memeriksa semua keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara b. menyelidiki kasus-kasus korupsi yang dilakukan di lembaga negara c. mengaudit semua sistem keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia d. menilai mekanisme pengelolaan keuangan e. menjamin sistem pengelolaan keuangan Jawaban: a Badan Pemeriksa Keuangan berperan dalam memeriksa keuangan negara. Anggaran yang berasal dari APBN termasuk dalam ranah keuangan negara sehingga BPK akan memeriksa setiap lembaga yang menerima dana dari APBN sebagai bagian dari keuangan negara. Pemeriksaan ini memberikan bukti bahwa ada hubungan yang relevan antara upaya pemerintah untuk memberantas korupsi. 2. BPK berwenang dalam menentukan objek pemeriksaan. Implementasi dari wewenang tersebut adalah . . . . a. menerima limpahan dokumen hasil pemeriksaan audit internal setiap instansi atau orang, atau unit organisasi pemerintah yang mengelola keuangan negara b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, lembaga, dan badan yang mengelola keuangan negara c. menerima dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan internal setiap instansi pemerintah yang menyalurkan keuangan negara d. meminta keterangan dan dokumen setiap instansi pemerintah yang menerima atau tidak menerima dana dari APBN e. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh pihak swasta sebagai pengelola keuangan Jawaban: b BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan tersebut, BPK berwenang meminta keterangan

58

3. BPK memberikan opini dari hasil penilaian pengelolaan keuangan negara dari berbagai instansi atau lembaga yang mendapat dana dari APBN. Salah satu opini yang diberikan BPK adalah qualified opinion. Maksud opini tersebut adalah . . . . a. laporan dibuat secara rapi tanpa ada kesalahan sedikit pun b. laporan dapat diterima dengan syarat perbaikan di beberapa bagian c. laporan keuangan dibuat sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan d. secara umum laporan keuangan dianggap wajar, tetapi masih ada yang belum memenuhi standar e. secara umum laporan keuangan belum memenuhi standar tetapi ada bagian yang sudah memenuhi standar Jawaban: d Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan penilaian dalam bentuk empat kategori opini yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan menolak memberikan pendapat. Qualifed opinion adalah sebutan lain dari wajar dengan pengecualian. Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) adalah opini yang menyatakan bahwa pada umumnya laporan keuangan telah disajikan secara wajar namun terdapat sejumlah bagian tertentu yang belum memenuhi standar. 4.


Alasan yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus diperiksa adalah . . . . a. untuk memberikan kepastian kepada rakyat bahwa pemerintah mengelola keuangan negara dengan tepat dan benar sesuai standar pengalokasian dana keuangan negara b. supaya para pengelola keuangan negara menjalankan amanat tersebut sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat sebesarbesarnya bagi rakyat c. mengawasi organisasi atau badan yang mengelola keuangan negara supaya tidak ada dana yang masuk ke perusahaan swasta d. supaya BPK dapat dengan mudah menemukan orang yang berusaha mengambil uang yang menjadi objek keuangan negara e. supaya pemerintah lebih berhati-hati dalam pengalokasian dana yang berasal dari ABPN sehingga tepat sasaran

Jawaban: b Semua pihak yang mengelola keuangan negara harus diperiksa agar semua pihak yang diperiksa dapat menjalankan amanat tersebut dengan cara sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Pihak-pihak yang mengelola keuangan negara harus menyadari bahwa mereka tidak dapat memanfaatkan uang yang dipercayakan rakyat tersebut secara tidak bertanggung jawab. Apabila para pengelola merasa tidak ada pihak yang mengontrol, mereka bisa melakukan penyimpangan anggaran atau salah kelola anggaran. 5. Pernyataan yang sesuai dengan tugas Badan Pemeriksa Keuangan adalah . . . . a. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara b. menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat c. mempunyai hak untuk tidak memublikasikan hasil pemeriksaan akuntan publik d. melaporkan tindak pidana paling cepat satu bulan terhitung dari penemuan kasus e. melaporkan hasil temuan yang mempunyai indikasi tindak pidana kepada presiden Jawaban: a BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 6. Tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan adalah melakukan pemeriksaan keuangan. Maksud dari tugas pokok memeriksa keuangan yang dilakukan BPK adalah . . . . a. pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam bentuk keuangan pemerintah b. mengetahui alokasi dana yang berada di setiap instansi pemerintah supaya keuangan negara bisa terpantau dengan baik demi terciptanya akuntabilitas keuangan negara c. pemeriksaan keuangan pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam rangka memberikan penilaian atas pengelolaan aset-aset negara yang dikelola pemerintah d. pemeriksaan dokumen-dokumen pemerintah untuk mengetahui alokasi dana keuangan negara yang digunakan pemerintah supaya terkontrol dengan baik e. mengetahui aliran dana keuangan negara yang berada di perusahaan negara atau perusahaan swasta untuk menghindari adanya pencurian uang negara

Jawaban: a Tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan adalah melakukan pemeriksaan keuangan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga negara lainnya. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan dilakukan dalam tiga jenis. Salah satunya adalah pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan penggunan uang, contohnya kuitansi. 7. Pemeriksaan yang dilakukan BPK salah satunya pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan .... a. karyawan, kinerja, dan keuangan b. investigasi, bidang keuangan, dan perekonomian c. investigasi, kinerja, dan sistem pengendalian intern d. karyawan, sistem pengendalian intern, dan keuangan e. bidang keuangan, investigasi, dan sistem pengendalian intern Jawaban: e Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminatif (examination), reviu ( review ), atau prosedur yang disepakati (agreed-upto procedures). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigasi, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern. 8. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satusatunya badan yang berkedudukan sejajar dengan lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk menjalankan tugasnya, BPK diberi kewenangan tertentu. Salah satu kewenangan BPK adalah . . . . a. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian eksternal pemerintah pusat dan pemerintah daerah b. membina bagian keuangan di setiap instansi pemerintah


59

c. menetapkan standar akuntansi pemerintah d. menerima kode etik pemeriksaan dari DPR e. membina jabatan fungsional pemeriksa Jawaban: e Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Wewenang BPK seperti berikut. 1) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. 2) Membina jabatan fungsional pemeriksa. 3) Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan. 9. BPK dapat memberikan opini terhadap hasil pemeriksaan keuangan negara. Disclaimer opinion adalah salah satu opini yang diberikan BPK. Maksud disclaimer opinion adalah . . . . a. auditor tidak dapat memberikan kesimpulan atas laporan keuangan b. BPK tidak berwenang memberikan keputusan atas hasil pemeriksaan c. auditor memberikan kesimpulan terhadap hasil temuan yang dianggap tidak wajar d. lembaga yang diperiksa tidak bisa memberikan laporan pengelolaan keuangan negara e. pemerintah tidak mengeluarkan kesimpulan atas laporan kauangan yang dilaporkan suatu badan atau lembaga Jawaban: a Menolak memberikan pendapat ( disclaimer opinion) adalah opini yang menyatakan bahwa auditor tidak dapat memberikan kesimpulan atau pendapat atas laporan keuangan karena pihak yang diperiksa membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Pembatasan ruang lingkup terhadap objek yang diperiksa akan menimbulkan kecurigaan dari para auditor. Oleh karena itu, untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara, setiap lembaga harus bisa bekerja sama dengan BPK.

d.

anggota BPK dipilih oleh DPD dengan memperhatikan pertimbangan DPR e. DPD mulai memilih anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK Jawaban: c Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23F ayat (1) disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap, dan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pertimbangan dari pimpinan DPR. Untuk mendapatkan aspirasi dari rakyat, DPR mengumumkan calon anggota BPK. DPR memulai proses pemilihan anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK. Penyelesaian pemilihan anggota BPK yang baru paling lama satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPK yang lama. Anggota BPK terpilih diresmikan dengan keputusan presiden terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh presiden. Sidang anggota BPK untuk pemilihan pimpinan BPK dipimpin oleh anggota BPK tertua. B.


1.

Jelaskan tujuan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan! Jawaban: Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai penyajian laporan secara wajar, dalam semua hal yang materiel sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.

2.

Jelaskan peran BPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia! Jawaban: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang diberikan wewenang berdasarkan pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK diadakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Dalam rangka pelaksanaan, BPK melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

10. Proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang benar adalah . . . . a. MPR mengumumkan calon anggota BPK b. ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota BPK c. anggota BPK terpilih diresmikan dengan keputusan presiden

60


3.

4.

Tuliskan lima kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara! Jawaban: Lima kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara sebagai berikut. a. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. b. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. c. Membina jabatan fungsional pemeriksa. d. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan. e. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/ pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah. Mengapa BPK harus berdiri sejajar dengan lembaga kepresidenan? Jawaban: BPK harus memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dijalankan pemerintah dan lembagalembaga negara lainnya. Apabila BPK berada di bawah kendali presiden, ruang gerak BPK untuk

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara akan terbatas. Suatu lembaga yang dikendalikan presiden tidak akan mungkin berposisi independen saat memeriksa. Itulah alasan BPK harus berdiri sejajar dengan lembaga kepresidenan. 5.

Mengapa BPK dalam melakukan tugas dan wewenang pengelolaan keuangan harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas? Jawaban: Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan sebagai bentuk implementasi tugas dan wewenangnya harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan negara, tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui tingkat kehematan, efisiensi, dan efektivitas dari program tersebut. Dengan memperhatikan aspek tersebut, BPK dapat menyajikan data-data secara transparan mengenai pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat.


61

C. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A.


1. Hakim memimpin sidang dalam kasus sengketa tanah. Hakim membacakan putusan pengadilan. Putusan pengadilan tersebut harus ditandatangani oleh . . . . a. ketua, hakim yang memutus, dan panitera yang ikut serta bersidang b. hakim ketua, hakim anggota, dan ketua pengadilan

68


c.

hakim anggota, para pihak, dan ketua pengadilan d. ketua pengadilan, hakim anggota, dan para pihak e. para pihak, panitera, dan hakim Jawaban: a Dalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa putusan yang dibuat hakim harus ditandatangani oleh ketua, hakim yang memutus, dan panitera yang ikut serta bersidang. Ketua yang dimaksud yaitu ketua hakim majelis.

2. Sistem kekuasaan yang dianut Indonesia menggunakan sistem check and balances antarlembaga negara. Pelaksanaan sistem check and balances dicontohkan oleh . . . . a. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berwenang menentukan hakim agung b. Mahkamah Agung dapat berkonsultasi kepada presiden dalam pemberian rehabilitasi c. hakim konstitusi dipilih oleh presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat d. presiden memberikan putusan grasi setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat e. Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan nama-nama hakim konstitusi kepada presiden Jawaban: c Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh presiden.

an tersebut dapat dilihat dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian dapat dilakukan secara formil dan materiel. 4. Bacalah wacana di bawah ini! Lembaga ini dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tugas lembaga ini menjaga kehormatan hakim. Lembaga ini tidak berwenang dalam melakukan uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga yang dimaksud yaitu . . . . a. Mahkamah Konstitusi b. Mahkamah Agung c. pengadilan negeri d. pengadilan tinggi e. Komisi Yudisial Jawaban: e Kewenangan Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut antara lain mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

3. Bacalah wacana di bawah ini! Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengajukan judicial review undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. KIH menganggap bahwa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, permohonan KIH ditolak karena putusan hakim menilai pasal yang diajukan judicial review dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga yang berwenang menyatakan bahwa pasal yang diujikan dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . . a. Mahkamah Konstitusi b. Mahkamah Agung c. pengadilan negeri d. pengadilan tinggi e. Komisi Yudisial Jawaban: a Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman yang mempunyai wewenang menguji undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenang-

Jenis-jenis kewenangan berikut untuk menjawab soal nomor 5, 6, dan 7. 1)

2)

3) 4) 5) 6) 7)

Menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang. Menyelenggarakan peradilan pada tingkat kasasi. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Memubarkan partai politik. Menjaga kehormatan hakim. Mengusulkan pengangkatan hakim agung.

5. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1), 2), dan 4) d. 3), 4), dan 6) b. 1), 4), dan 5) e. 4), 5), dan 7) c. 2), 5), dan 7) Jawaban: b Kewenangan Mahkamah Konstitusi dijabarkan secara limitatif dalam pasal 24C ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir


69

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undangundang dasar, memutus sengketa pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

a.

pengujian terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan b. legalitas kewenangan lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan c. sistematika penulisan pasal dan ayat dalam peraturan perundang-undangan d. proses pembentukan peraturan perundangundangan e. kesesuaian antara judul peraturan dengan isinya Jawaban: a Pengujian formal difokuskan pada proses pembentukan undang-undang berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian materiel difokuskan pada pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Atas dasar tersebut, pemohon dapat meminta kepada hakim konstitusi untuk dinyatakan bahwa muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

6. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1) dan 3) b. 2) dan 3) c. 3) dan 6) d. 5) dan 7) e. 6) dan 7) Jawaban: b Kewenangan Mahkamah Agung dijabarkan dalam pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Agung antara lain mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selain itu, Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan kepada presiden untuk memberi grasi dan rehabilitasi. 7. Jenis kewenangan yang menunjukkan adanya mekanisme kerja sama antarlembaga negara adalah . . . . a. menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang c. menyelenggarakan peradilan pada tingkat kasasi d. mengusulkan pengangkatan hakim agung e. membubarkan partai politik Jawaban: d Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dilihat bahwa ada kerja sama antartiga lembaga untuk menentukan hakim agung. 8. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji formil dan uji materiel peraturan perundang-undangan sesuai yang sudah ditentukan. Pengujian materiel difokuskan pada ....

70

9. Kementerian lingkungan hidup dan Dewan Perwakilan Rakyat sedang membahas rancangan undang-undang tentang lingkungan hidup. Pemerintah mengundang beberapa ahli dari kalangan akademisi dan aktivitas lingkungan hidup dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus dalam hal tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembuatan peraturan harus memperhatikan asas . . . . a. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat b. kesesuaian jenis dan muatan materi c. kedayagunaan dan kehasilgunaan d. kejelasan rumusan e. kejelasan tujuan Jawaban: a Para pembuat undang-undang dalam proses pembuatan undang-undang tidak boleh mengesampingkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: 1) kejelasan tujuan; 2) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6) kejelasan rumusan; dan 7) keterbukaan.


10. Bacalah wacana di bawah ini! Fauzi menganggap bahwa pasal dalam peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang. Fauzi menjelaskan pasalpasal yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Fauzi merasa dirugikan dengan berlakunya peraturan daerah tersebut. Akan tetapi, Fauzi tidak mengetahui hal yang harus dilakukan supaya haknya tidak terhambat oleh berlakunya pasal yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut. Anda sebagai peserta didik yang belajar mengenai hukum sebaiknya mengarahkan Fauzi untuk mengajukan uji materiel peraturan daerah tersebut kepada lembaga negara. Anda harus merekomendasikan Fauzi mengajukan permohonan uji materiel peraturan daerah kepada . . . . a. Mahkamah Konstitusi b. Mahkamah Agung c. pengadilan negeri d. pengadilan tinggi e. Komisi Yudisial Jawaban: b Berdasarkan pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang. Pengajuan permohonan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan permohonan uji formil dan permohonan uji materiel. B.


1.

Kapan putusan pengadilan dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap? Jawaban: Keputusan pengadilan dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila para pihak tidak melakukan upaya hukum lain seperti banding dan kasasi. Apabila para pihak masih melakukan upaya hukum, putusan sebelumnya belum bisa dilaksanakan.

2.

Komisi Yudisial bersifat mandiri dalam menjalankan tugasnya. Jelaskan makna sifat mandiri Komisi Yudisial! Jawaban: Berdasarkan pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri. Maksud mandiri tersebut yaitu Komisi Yudisial bekerja tanpa di

bawah komando lembaga negara yang lain. Komisi Yudisial sebagai institusi yang memberikan dukungan kepada lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, secara struktur ketatanegaraan, Komisi Yudisial tidak berada di bawah lembaga negara lain. Dengan demikian, Komisi Yudisial bisa bekerja dan melakukan semua aktivitasnya tanpa tergantung atau mendapat intervensi dari lembaga lain. 3.

Jelaskan maksud bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final! Jawaban: Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Maksud dari keterangan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi merupakan institusi penyelenggara kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri tidak tergantung atau membawahi atau di bawah institusi kehakiman yang lain. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi secara otomatis akan berlaku dan tertutup bagi siapa pun untuk melakukan upaya hukum lain berkenaan dengan putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi.

4.

Jelaskan proses check and balances antarlembaga negara yang melibatkan Mahkamah Konstitusi! Jawaban: Indonesia adalah negara yang menganut pembagian kekuasaan dengan pola check and balances. Berkenaan dengan pertanyaan, proses check and balances yang melibatkan Mahkamah Konstitusi terjadi pada saat pemilihan hakim konstitusi. Hakim konstitusi dipilih oleh tiga lembaga negara yaitu presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini merupakan salah satu bukti adanya proses penyelenggaraan negara dengan sistem check and balances.

5.

Jelaskan dengan bukti bahwa Indonesia sebagai negara hukum! Jawaban: Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi dari negara hukum adalah adanya lembaga peradilan seper ti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.


71

A.


1. Berikut ini merupakan cerita fiktif berkenaan dengan anggota BPK. Alif, Komar, dan Saprudin merupakan anggota BPK. Ketiga orang tersebut masuk bersamaan menjadi anggota BPK yang dilantik pada tanggal 15 Oktober 2012. Alif merupakan anggota termuda dari semua anggota BPK, sedangkan Komar merupakan anggota tertua. Saprudin mengundurkan diri menjadi anggota BPK karena mengalami sakit strok. Sesuai ketentuan, anggota BPK diberhentikan dengan hormat karena sakit jasmani dan rohani secara terus-menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Jika Komar lahir tanggal 1 Agustus 1948 dan sekarang bulan Januari 2015, BPK seharusnya memberitahukan kepada DPR tentang akan berakhirnya masa jabatan Komar paling lambat bulan . . . .

a. Juli 2014 b. Agustus 2014 c. Februari 2015 d. Juli 2015 e. Agustus 2015 Jawaban: c Anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Setelah masa jabatan akan berakhir, BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut. Ketua, wakil ketua, dan/ atau anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan keputusan presiden. Salah satu syarat anggota BPK diberhentikan dengan hormat yaitu telah berusia 67 tahun. Usia Komar pada bulan Agustus 2015 sudah mencapai 67 tahun. Artinya, masa jabatan Komar pada bulan Agustus 2015 akan berakhir. Berkaitan dengan akan berakhirnya masa jabatan Komar, BPK harus memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan Komar kepada DPR paling lambat bulan Februari 2015 (enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Komar).


73

2. Baca dengan cermat pernyataan berikut!

e.

hasil audit menunjukkan adanya ketidaksempurnaan data yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga pengelolaan keuangan negara Jawaban: b BPK memberikan penilaian dalam empat kategori, salah satunya kategori tidak wajar (adverse opinion). Tidak wajar (adverse opinion) adalah opini bahwa laporan keuangan disusun tidak sesuai standar yang telah ditetapkan dan penyusun laporan keuangan tidak mau melakukan perbaikan meski sudah ada koreksi yang diajukan auditor dalam pemeriksaan.

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan keuangan negara. Anggota BPK berjumlah sembilan orang termasuk ketua dan wakil ketua. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon anggota BPK. Anggota BPK terpilih diresmikan dengan keputusan DPR. Pernyataan yang keliru berdasarkan ketentuan pemilihan anggota BPK adalah . . . . a. BPK merupakan lembaga negara b. pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis c. anggota BPK diresmikan dengan keputusan DPR d. DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD e. anggota BPK berjumlah sembilan orang termasuk ketua dan wakil ketua Jawaban: c Proses pemilihan anggota BPK melibatkan beberapa lembaga negara antara lain DPR, DPD, dan presiden. Akan tetapi, DPR merupakan lembaga yang mempunyai peran besar dalam pemilihan anggota BPK. Kewenangan DPD dalam pemilihan anggota DPD hanya terbatas pada pemberian pertimbangan kepada DPR. Presiden hanya menyetujui dan meresmikannya dengan keputusan presiden. 3. Pernyataan yang mendukung terhadap pemberian Adverse Opinion yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan kepada kementerian atau lembaga pengelola keuangan negara adalah . . . . a. laporan keuangan dianggap belum sesuai standar pemeriksaan keuangan yang dibuat BPK b. laporan keuangan disusun tidak sesuai standar dan lembaga tidak melakukan perbaikan meskipun sudah ada koreksi dari auditor c. BPK menolak laporan keuangan meskipun sudah dilakukan perbaikan oleh lembaga atau kementerian yang mengelola keuangan negara d. BPK masih menemukan ketidaksesuaian pengelolaan keuangan negara dengan standar keuangan yang sudah ditetapkan pemerintah

74

4. Para eksportir terkadang mengeluh dengan persaingan usaha di luar negeri. Negara-negara tujuan ekspor menolak barang-barang yang berasal dari Indonesia karena alasan terlalu mahal. Pemerintah mempunyai andil dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, pemerintah bisa membantu pengusaha ekspor dengan cara . . . . a. memberi pelatihan bisnis kepada pengusaha b. menghapuskan pajak barang ekspor c. memberi bantuan modal usaha d. memberi pelatihan pemasaran e. meningkatkan kualitas barang Jawaban: b Pemerintah dapat menghapuskan pajak barang ekspor. Penghapusan pajak barang ekspor merupakan implementasi dari fungsi regulasi pajak. Dengan cara tersebut, barang-barang ekspor lebih kompetitif di pasar internasional. 5. Upaya yang dilakukan negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara adalah .... a. pelaksanaan persidangan dilakukan dengan sangat sederhana b. negara tidak menyelenggarakan peradilan bagi warga miskin c. proses pengadilan dilakukan dengan biaya ringan d. hakim mempercepat pelaksanaan persidangan e. hakim menjatuhkan sanksi yang ringan Jawaban: c Negara mempunyai kewajiban melindungi semua warga negara dari ketidakadilan dalam bidang hukum. Upaya yang dilakukan adalah proses pengadilan dilakukan dengan biaya ringan. Dengan kebijakan tersebut, setiap orang khususnya orang miskin dapat mengupayakan keadilan melalui pengadilan tanpa harus memikirkan biaya perkara. Lebih lanjut, negara menyediakan pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.


6. Pemerintah telah mempunyai badan khusus yang bertugas memeriksa keuangan negara. Akan tetapi, badan tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kondisi tersebut berdampak pada terjadinya maladministrasi di setiap lembaga negara. Terjadinya maladministrasi semakin memperparah tingkat korupsi di setiap lembaga negara. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh rakyat agar tidak terjadi kondisi tersebut adalah .... a. mengingatkan pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi b. mengganti anggota Badan Pemeriksa Keuangan c. berunjuk rasa menentang kepengurusan BPK d. membubarkan Badan Pemeriksa Keuangan e. mengganti struktur pemerintahan nasional Jawaban: a Warga negara mempunyai kewajiban mengingatkan pemerintah apabila tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Banyak cara yang dapat dilakukan warga negara, salah satunya dengan memberikan kritikan sopan yang berfungsi mengingatkan pemerintah atas tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana dan penyelenggara pemerintahan. 7. Bank Indonesia merupakan bank sentral Indonesia. Tugas Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia dibantu oleh . . . . a. dewan moneter b. bank swasta c. bank negara d. pemerintah e. nasabah Jawaban: a Bank Indonesia mempunyai tugas membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Bank Indonesia dibantu oleh dewan moneter. 8. Berikut merupakan contoh cerita tentang pembayaran retribusi! Pak Lana mempunyai bangunan kosong di depan rumahnya. Pak Lana berniat memanfaatkan bangunan tersebut untuk membuka usaha bidang jasa konveksi.

Dengan keterampilan yang dimiliki dan fasilitas yang tersedia, Pak Lana akan dengan mudah membuka jasa konveksi. Pak Lana belum bisa membuka usaha jasa konveksi apabila belum mendaftarkan izin usaha. Fakta ini membuktikan bahwa . . . . a. balas jasa atas pembayaran retribusi akan dirasakan secara langsung b. hanya pengusaha konveksi yang harus membayar retribusi c. Pak Lana termasuk orang yang taat membayar retribusi d. hanya perusahaan jasa yang wajib membayar retribusi e. pembayaran retribusi harus dilakukan secepatnya Jawaban: a Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Balas jasa untuk pembayaran retribusi bisa langsung diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut. Hal ini yang membedakan dengan iuran pajak. Balas jasa untuk pembayaran pajak tidak bisa dirasakan langsung oleh subjek pajak. 9. Pengertian kekuasaan kehakiman menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah . . . . a. sistem peradilan yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia b. kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia c. kekuasaan pemerintah yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 d. peradilan yang merdeka guna mencapai pemenuhan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 e. sistem peradilan yang mandiri untuk menegakkan keadilan berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

75

Jawaban: b Pengertian kekuasaan kehakiman menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pengertian tersebut menegaskan pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yaitu dibentuknya lembagalembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan. 10. Pernyataan yang sesuai dengan lembaga kekuasaan kehakiman adalah . . . . a. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi b. Mahkamah Agung merupakan lembaga kekuasaan kahakiman tertinggi c. Komisi Yudisial berwenang memutus perkara di tingkat pengadilan pertama d. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan uji materi peraturan di bawah undang-undang e. Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman Jawaban: a Berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bardasarkan pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 26 kementerian/ lembaga, opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) terhadap 9 kementerian/lembaga, serta opini Menolak Memberikan Pendapat (MMP) terhadap 2 kementerian/lembaga. Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksaan laporan oleh BPK juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sumber: www.bpk.go.id/news/bpk-menyerahkan-laporan-hasilpemeriksaan-atas-laporan-keuangan-tahun-2013-kepada-37kementerianlembaga, diunduh 8 November 2014

11. Berdasarkan berita yang disajikan, BPK berkedudukan sebagai . . . . a. lembaga negara pengaudit keuangan negara b. lembaga swasta yang menilai kementerian negara c. pembantu presiden dalam menjaga keuangan negara d. lembaga negara yang bertugas menyerahkan laporan keuangan e. auditor swasta yang bertugas menilai pengelolaan keuangan negara Jawaban: a Berdasarkan pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPK merupakan badan yang bertugas memerika pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan negara akan dilakukan audit oleh BPK. Pelaksanaan audit dimaksudkan supaya para pengelola keuangan negara menjalankan pengelolaan keuangan negara dengan cara sebaik-baiknya sehingga membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. 12. Bacalah wacana di bawah ini!

Bacalah berita berikut! Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas 37 laporan keuangan 2013 kepada 37 kementerian/lembaga di auditorium BPK tanggal 20 Juni 2014. Penyerahan laporan dilakukan oleh wakil ketua BPK, Hasan Bisri, S.E., M.M., disaksikan anggota BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 37 laporan keuangan kementerian/lembaga negara,

76


Hakim konstitusi berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mempertegas bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Wacana di atas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menangani perkara tertentu. Perkara yang dimaksud adalah . . . .

a.

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang c. memberi pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden d. menjaga kehormatan dan martabat hakim e. mengadili perkara pidana dan perdata Jawaban: a Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Contoh lembaga yang kewenangannya diatur dalam undang-undang dasar adalah Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. 13. Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas mengenai RAPBN. DPR mempunyai kewenangan menerima atau menolak usulan RAPBN yang diajukan presiden. Apabila DPR menolak RAPBN, presiden . . . . a. mengajukan RAPBN yang baru b. tetap melaksanakan RAPBN yang sudah ada c. mengacu rancangan anggaran tahun yang lalu d. menggunakan anggaran keuangan tahun yang lalu e. membujuk DPR untuk mengesahkan RAPBN yang diajukan pemerintah Jawaban: d Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rancangan anggaran yang dibuat pemerintah bersama DPR. Pada saat proses pembuatan rancangan tersebut dapat dilihat adanya kerja sama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Eksekutif menyerahkan rancangan anggaran kepada legislatif kemudian kedua lembaga tersebut membahasnya. Apabila DPR selaku legislatif menolak rancangan anggaran, pemerintah harus menggunakan anggaran keuangan tahun yang lalu. 14. Pernyataan yang benar berkenaan dengan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah . . . . a. presiden melaksanakan rancangan anggaran yang sudah disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

b.

Majelis Permusyawaratan Rakyat mengesahkan rancangan anggaran yang diajukan presiden c. presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan rancangan anggaran kepada rakyat d. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menolak rancangan anggaran yang diajukan presiden e. presiden menerima rancangan anggaran dari Dewan Perwakilan Daerah Jawaban: d Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 DPR dapat menolak rancangan anggaran yang diajukan pemerintah. Apabila rancangan yang diajukan pemerintah ditolak, pemerintah harus menggunakan APBN tahun yang lalu. Jadi, jelas bahwa untuk membuat APBN harus melibatkan setidaknya dua lembaga negara. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudah disahkan oleh pemerintah pusat. Pada tahap selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat masih mempunyai tugas berkenaan dengan APBN yang sudah disahkan tersebut. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat yaitu . . . . a. melakukan pengawasan terhadap implementasi APBN b. mengubah postur APBN sesuai kondisi perekonomian negara c. mengawasi proses distribusi anggaran dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat d. memperhatikan pertimbangan DPD atas usulan APBN yang diajukan pemerintah e. memberikan kesempatan kepada presiden untuk membatalkan rancangan anggaran Jawaban: a DPR mempunyai fungsi pengawasan. Dengan kewenangannya itu, DPR mempunyai hak untuk mengawasi implementasi alokasi dana dan berhak meminta penjelasan dari pemerintah terhadap kebijakannya. Hal ini merupakan ciri khas sistem kekuasaan yang dilakukan dengan mekanisme kerja sama dan saling mengontrol antarlembaga negara supaya tercipta pemerintah yang transparan dan akuntabel. 16. Pajak mempunyai banyak bentuk antara lain pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, serta pajak pertambahan nilai. Ciri-ciri pajak yang dapat dibedakan dengan pungutan lainnya adalah . . . . a. memaksa, wajib, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung b. mendapatkan imbalan secara langsung, tidak wajib, dan tidak memaksa c. memaksa, ditujukan untuk rakyat, dan hanya dibebankan kepada perusahaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

77

d.

digunakan untuk keperluan negara, kewajiban badan hukum, dan sifat sukarela e. bersifat sukarela, ditujukan kepada perseorangan, dan tidak mendapat imbalan secara langsung Jawaban: a Pajak adalah iuran wajib yang diserahkan rakyat kepada negara. Pajak mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan iuran lainnya. Ciri-ciri pajak antara lain memaksa, wajib, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Setiap subjek pajak wajib membayar pajak. Balas jasa yang diberikan negara sifatnya tidak langsung. Negara mengumpulkan uang pajak dan mengalokasikannya dalam bentuk pelayanan umum, pembangunan infrastruktur, dan bantuan sosial. 17. Pernyataan yang menunjukkan karakteristik pajak adalah . . . . a. Aminah dan Aldo membayar karcis masuk kawasan wisata b. Pak Badu membayar iuran pajak bumi dan bangunan secara rutin c. para pedagang membayar biaya penggunaan kios d. Pak Kadir membayar karcis parkir mobil e. Bu Sinta membayar izin gangguan Jawaban: b Membayar iuran bumi dan bangunan termasuk dalam pajak. Pembayaran pajak tersebut disetorkan kepada pemerintah. Pemerintah akan mengumpulkan hasil pemungutan pajak. Pemerintah kemudian mengalokasikan dana pajak tersebut dalam bentuk pembiayaan, distribusi, stabilisasi, dan regulasi. Perlu diketahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama. 18. Pajak mempunyai fungsi distribusi. Implementasi fungsi distribusi pajak adalah . . . . a. pemerintah menghapuskan pajak barang ekspor b. dana pajak disimpan di bank sebagai kas negara c. dana pajak digunakan untuk membayar uang luar negeri d. pemerintah menggunakan dana pajak untuk membayar gaji pegawai e. pemerintah mengalokasikan dana pendidikan untuk membiayai operasional sekolah Jawaban: e Pajak yang diperoleh dari rakyat didistribusikan dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan murah, fasilitas pendidikan murah, pembangunan jalan, subsidi rumah murah, dan kebutuhan pokok lain. Fungsi distribusi berkaitan dengan penyaluran iuran pajak untuk membiayai kepentingan umum dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 78

19. Bacalah wacana di bawah ini! Rupiah adalah mata uang negara Republik Indonesia. Rupiah merupakan mata uang yang sah untuk transaksi jual beli. Negara melalui kementerian perekonomian berhak mencetak rupiah. Untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, negara mengimbau kepada masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank. Penyimpanan uang bisa dilakukan di bank negara atau bank swasta. Pernyataan yang tidak tepat berhubungan dengan hal keuangan adalah . . . . a. negara berhak mencetak uang b. rupiah adalah mata uang Indonesia c. rupiah dapat dijadikan alat transaksi jual beli d. kementerian perekonomian berhak mencetak uang e. masyarakat diimbau menyimpan uang di bank negara Jawaban: d Bank Indonesia adalah institusi yang mempunyai kewenangan mencetak rupiah. Secara teknis, pencetakan mata uang dilakukan oleh badan usaha milik negara (perum Peruri). Apabila badan usaha milik negara yang ditunjuk tidak sanggup melaksanakan pencetakan rupiah, pencetakan rupiah dilaksanakan oleh badan usaha milik negara bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan dan akuntabel serta menguntungkan negara. Jadi, pencetakan uang bukan dilakukan oleh kementerian perekonomian. 20. Bank Indonesia adalah bank sentral milik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia selalu menjalin hubungan dengan pemerintah. Bentuk hubungan yang terjalin antara Bank Indonesia dengan pemerintah adalah . . . . a. Bank Indonesia memberi kredit kepada swasta b. Bank Indonesia bertindak sebagai pembuat APBN c. Bank Indonesia memberikan kredit kepada pemerintah d. Bank Indonesia menyediakan bantuan sosial untuk pemerintah e. Bank Indonesia membantu pemerintah dalam hal pelunasan utang negara Jawaban: c Contoh hubungan antara Bank Indonesia dan pemerintah sebagai berikut. 1) Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.


2)

3)

4)

5)

Bank menyelenggarakan uang untuk pemerintah di antara kantor-kantornya seluruh wilayah Republik Indonesia. Bank membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat utang negara, penatausahaan serta pembayaran kupon dan pelunasannya. Bank Indonesia memberikan kredit kepada pemerintah dalam rekening koran untuk memperluas negara menurut keperluan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kredit tersebut diberikan atas tanggungan yang cukup dalam kertas perbendaharaan negara dan yang pengeluaran serta penggadaiannya diizinkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

21. Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud pada pengertian tersebut meliputi . . . . a. pengendalian deplasi, pengelolaan kas, dan penyusun laporan keuangan daerah b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan kas, serta pengelolaan piutang dan utang negara c. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan kas, dan penyusun laporan keuangan daerah d. pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara, dan penyusun laporan keuangan daerah e. pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang negara, dan pengelolaan piutang untuk swasta Jawaban: b Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara meliputi: 1) pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; 2) pelaksanaan pendapat dan belanja daerah; 3) pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara; 4) pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah; 5) pengelolaan kas; serta 6) Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah.

22. Fungsi legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat terimplementasi dalam kegiatan . . . . a. DPR mengevaluasi kinerja pemerintah b. DPR membahas rancangan undang-undang c. presiden dan DPR mengawasi pelaksanaan APBN d. anggota DPR mengajukan RAPBN kepada pemerintah e. anggota DPR menyampaikan argumentasi dalam rapat Jawaban: b Fungsi legislasi adalah fungsi DPR dalam membuat undang-undang. Secara teknis untuk membuat undang-undang, DPR harus melibatkan pemerintah dan masyarakat demi tercipta transparansi dan ketercapaian tujuan dari undangundang yang hendak dibuat. Ketentuan proses pembuatan undang-undang yang merupakan fungsi legislasi DPR diatur dalam pasal 20 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 23. Hakim A dianggap melanggar kode etik hakim. Berita ini telah mencoreng institusi yudikatif. Oleh karena itu, untuk memastikan kebenaran berita tersebut harus dilakukan pemeriksaan kode etik. Lembaga yang berhak melakukan pemeriksaan kode etik perilaku hakim adalah . . . . a. presiden b. Komisi Yudisial c. Mahkamah Agung d. Dewan Perwakilan Rakyat e. Majelis Permusyawaratan Rakyat Jawaban: b Tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagai berikut. 1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. 2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. 3) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup. 4) Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. 5) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 6) Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.


79

24. Perhatikan hierarki lembaga peradilan berikut!

e.

materi dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah XO bertentangan dengan pasal 38 UndangUndang XX Jawaban: a Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sering disebut dengan lembaga penjaga konstitusi. Hal ini berhubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan pengujian, baik secara formil maupun materiel undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Mahkamah Agung

X

Pengadilan Negeri Tanda (X) dalam kotak menunjukkan lembaga .... a. pengadilan tinggi b. pengadilan militer c. pengadilan agama d. pengadilan tinggi agama e. pengadilan tata usaha negara Jawaban: a Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Badan peradilan yang dimaksud adalah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Lingkungan peradilan umum terdiri atas pengadilan negeri yang berada di wilayah kabupaten/kota dan pengadilan tinggi yang berada di wilayah provinsi. Tanda (X) dalam kotak menunjukkan pengadilan tinggi.

26. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini ada sejak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses pemilihan hakim konstitusi memberikan gambaran proses kerja sama antarlembaga negara. Kerja sama tersebut dapat terlihat dari pengajuan calon hakim konstitusi . . . .

25. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji secara materiel undang-undang terhadap undang-undang dasar yang dimohonkan oleh pemohon. Contoh permohonan uji materiel yang benar adalah masyarakat menyatakan bahwa . . . . a. materi dalam pasal 30 Undang-Undang XX bertentangan dengan pasal 24 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. materi yang terdapat dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang XX bertentangan secara materiel dengan pasal 4 Undang-Undang XY c. secara prosedural pembuatan UndangUndang XX tidak memenuhi syarat mekanisme pembuatan undang-undang d. pembahasan rancangan undang-undang tidak dilakukan oleh lembaga yang terkait terhadap materi undang-undang

80


a.

3 orang calon hakim konstitusi oleh DPR 3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden 3 orang calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung

b.

3 orang calon hakim konstitusi oleh DPD 3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden 3 orang calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung

c.

3 orang calon hakim konstitusi oleh DPD 3 orang calon hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial 3 orang calon hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung

d.

3 orang calon hakim konstitusi oleh DPR 3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden 3 orang calon hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial

e.

3 orang calon hakim konstitusi oleh DPD 3 orang calon hakim konstitusi oleh presiden 3 orang calon hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial

Jawaban: a Calon hakim konstitusi diajukan oleh tiga lembaga sebagaimana yang diatur dalam pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masingmasing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh presiden.

27. Pembagian kewenangan antarlembaga peradilan yang benar adalah . . . . a.

memutus perselisihan hasil pemilu

b.

memutus pembubaran partai politik

c.

menegakkan kehormatan hakim

d.

menjaga keluhuran martabat hakim

e.

mengadili pada tingkat kasasi

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

Jawaban: b Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 28. Perhatikan tabel berikut. No.

A

B

C

1)

Dua orang mantan hakim.

Satu orang praktisi hukum.

Dua orang akademisi hukum

2)

Tiga orang mantan hakim.

Dua orang praktisi hukum.

Tiga orang akademisi hukum

D Satu orang anggota masyarakat. Dua orang anggota masyarakat.

Kriteria calon anggota Komisi Yudisial terdapat pada kombinasi . . . . a. A1), B1), C2), dan D1) b. A1), B2), C1), dan D1) c. A1), B2), C2), dan D2) d. A2), B1), C1), dan D2) e. A2), B2), C2), dan D1) Jawaban: b Komisi Yudisal terdiri atas tujuh orang anggota. Ketujuh orang anggota tersebut terdiri atas dua orang mantan hakim, dua orang praktisi hukum, dua orang akademisi hukum, dan satu orang anggota masyarakat. Ketujuh anggota tersebut statusnya bukan pegawai negeri sipil, tetapi pejabat negara. Berdasarkan pasal 24B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 29. Salah satu asas kekuasaan kehakiman adalah ’’peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.’’ Maksud asas tersebut adalah . . . . a. hakim seharusnya memperhatikan kondisi psikologis terdakwa apabila akan memberikan putusan b. keadilan yang menjadi dasar atas putusan pengadilan seyogyanya sesuai dasar negara c. hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan aspek keadilan bagi terdakwa d. putusan pengadilan selalu berlandaskan pada hati nurani hakim e. putusan pengadilan harus sesuai hukum yang dilanggar Jawaban: b Pancasila adalah dasar negara. Oleh karena itu, semua peraturan harus sesuai dasar negara Pancasila. Begitu pula dalam proses penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan yang sesuai aspek Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan pernyataan awal setiap hakim yang akan membacakan putusan selalu diawali dengan kata-kata ’’Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’’. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

81

30. Berdasarkan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Fakta ini membuktikan bahwa . . . . a. kedudukan lembaga kehakiman sangat tinggi dibandingkan dengan lembaga negara lain b. hakim-hakim mempunyai kedudukan terhormat sebagai penentu keadilan c. lembaga kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka d. Indonesia konsisten menjadi negara yang berdasarkan atas hukum e. pemerintah harus patuh terhadap putusan pengadilan Jawaban: c Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, untuk menjaga independensi lembaga kekuasaan kehakiman harus terpisah dari lembaga negara seperti lembaga kepresidenan atau lembaga legislatif. 31. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipilih oleh . . . . a. presiden setelah memperhatikan pertimbangan DPD b. MPR kemudian diajukan kepada presiden dan diresmikan DPR c. DPD setelah memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan presiden d. DPR setelah memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan presiden e. presiden dengan mengajukan calon anggota BPK kepada DPR dan diresmikan oleh MPR Jawaban: d Pemilihan anggota BPK dilakukan atas kerja sama antara tiga lembaga negara yaitu presiden, DPR, dan DPD. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 23F ayat (1) yang berbunyi ”Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden.” Proses pemilihan anggota BPK ini dapat dijadikan sebagai contoh bentuk pelaksanaan pemerintahan dengan mekanisme check and balances . Pelaksanaan pemerintahan dengan mekanisme tersebut memperlihatkan adanya kerja sama dan proses pengelolaan negara.

a.

memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota b. meminta DPR mengambil tindakan membuat surat kepada presiden tentang adanya anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya paling lambat enam bulan sebelumnya c. memberitahukan kepada presiden dengan tembusan kepada DPR tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelumnya d. menunggu presiden memberi tahu masa jabatan anggota BPK yang akan berakhir kepada DPR paling lambat enam bulan sebelumnya e. menunggu DPR memberitahukan kepada anggota BPK tentang akan berakhirnya masa jabatan paling lambat enam bulan sebelumnya Jawaban: a Anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Setelah masa jabatan akan berakhir, BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut. 33. Bacalah wacana di bawah ini!

32. Ketua BPK mengetahui bahwa ada anggota BPK yang masa jabatannya akan berakhir. Sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundangundangan, tindakan yang harus dilakukan ketua BPK adalah . . . . 82


Jejen ter tangkap sedang mencuri kendaraan bermotor di depan toko roti. Orangorang yang melihat tindakan Jejen langsung meringkus dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Jejen serta mengumpulkan bukti-bukti pendukung tindakan melawan hukum yang dilakukan Jejen. Polisi dan jaksa membawa Jejen ke pengadilan untuk diadili. Pengadilan yang akan mengadili kasus tersebut adalah . . . . a. pengadilan tinggi b. pengadilan militer c. Mahkamah Agung d. pengadilan negeri e. pengadilan tata usaha negara Jawaban: d Pengadilan negeri adalah pengadilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Peradilan negeri berada di wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang menangani kasus seperti yang menimpa Jejen. Apabila para pihak tidak bisa

menerima putusan hakim majelis pengadilan negeri, mereka bisa melakukan banding ke pengadilan tinggi. 34. Cermatilah hasil identifikasi berikut! 1) Bagian dari kekuasaan kehakiman. 2) Berada di bawah Mahkamah Agung. 3) Menangani kasus yang lebih umum. 4) Berkedudukan di provinsi. Berdasarkan hasil identifikasi yang disajikan, lembaga yang dimaksud adalah . . . . a. pengadilan tinggi b. pengadilan negeri c. pengadilan militer d. pengadilan tata usaha negara e. pengadilan tindak pidana korupsi Jawaban: a Pengadilan tinggi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan pada tingkat banding. Pengadilan tinggi berada di tingkat provinsi. Pengadilan ini merupakan pengadilan kedua setelah menempuh pengadilan negeri di tingkat kabupaten/kota. 35. A terlibat utang piutang dengan C. C merasa dirugikan karena A tidak pernah membayar utang. C kemudian melaporkan kepada polisi. Persidangan sudah berjalan pada tingkat pengadilan negeri. Pengadilan memenangkan C atas permohonan putusannya. A merasa tidak mendapat keadilan atas putusan tersebut. A kemudian melakukan banding di . . . . a. pengadilan tinggi b. pengadilan militer c. pengadilan agama d. pengadilan tinggi agama e. pengadilan tinggi tata usaha negara Jawaban: a Pengadilan tinggi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan tinggi melaksanakan peradilan di wilayah provinsi untuk menyelenggarakan peradilan banding. Peradilan banding merupakan peradilan kedua setelah peradilan negeri. Para pihak yang tidak menerima hasil putusan hakim di pengadilan negeri bisa melakukan banding ke pengadilan tinggi dalam kasus pidana atau perdata umum. B.


1. Jelaskan tujuan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan! Jawaban: Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai penyajian laporan secara wajar, dalam semua hal

materiel sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. 2. Jelaskan peran BPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia! Jawaban: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang diberikan wewenang berdasarkan pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK diadakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Dalam rangka pelaksanaan, BPK melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 3. Tuliskan lima kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara! Jawaban: Lima kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara sebagai berikut. a. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. b. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. c. Membina jabatan fungsional pemeriksa. d. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan. e. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/ pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah. 4. Mengapa BPK harus berdiri sejajar dengan lembaga kepresidenan? Jawaban: BPK harus memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dijalankan pemerintah dan lembagalembaga negara lainnya. Apabila BPK berada di bawah kendali presiden, ruang gerak BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara akan terbatas. Suatu lembaga yang dikendalikan presiden tidak akan mungkin berposisi independen saat memeriksa. Itulah alasan BPK harus berdiri sejajar dengan lembaga kepresidenan. 5. Mengapa BPK dalam melakukan tugas dan wewenang pengelolaan keuangan harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas? Jawaban: Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan sebagai bentuk implementasi tugas dan wewenangnya harus Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

83

memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan negara, tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui tingkat kehematan, efisiensi, dan efektivitas dari program tersebut. Dengan memperhatikan aspek tersebut, BPK dapat menyajikan data-data secara transparan mengenai pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. 6. Apa pendapat Anda mengenai kalimat ’’Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’’ yang selalu diucapkan hakim pada saat membacakan putusan pengadilan? Jawaban: Kalimat ’’Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’’ setidaknya mempunyai dua unsur penting yaitu keadilan dan ketuhanan. Dengan membacakan kalimat tersebut dalam setiap awal putusan diharapkan putusan yang diberikan hakim sudah memenuhi rasa keadilan yang didasarkan atas ketuhanan. Jadi, putusan tersebut bukan sekadar putusan belaka, melainkan memiliki unsur keyakinan rohani hakim. 7. Mengapa kekuasaan kehakiman harus bersifat mandiri? Jawaban: Kekuasaan kehakiman harus bersifat mandiri. Hal ini demi menjaga independensi dari kekuasaan kehakiman itu sendiri. Apabila kekuasaan kehakiman berada di bawah lembaga negara lain, sulit bagi hakim untuk merdeka dalam memberikan putusan. Faktor terpenting adalah dimungkinkan banyak kepentingan yang akan memengaruhi putusan hakim. 8. Jelaskan tugas Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945! Jawaban: Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan milik Indonesia yang mengemban tugas sebagai berikut. a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. b. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 84

c.

d.

e.

f. g.

h.

Menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik dan BPK wajib memublikasikannya. Melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. Menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada presiden, gubernur, dan bupati/wali kota. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan paling lama satu bulan sejak diketahui adanya unsur pidana. Membantu pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh presiden, gubernur, bupati/wali kota, dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta pemerintah.

9. Jelaskan hubungan pengelolaan keuangan dengan kesejahteraan umum! Jawaban: Pengelolaan keuangan negara sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan umum. Hal ini berhubungan dengan tujuan negara untuk menciptakan masyarakat sejahtera. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan negara yang tepat sasaran, baik dalam proses pembagian alokasi setiap sektor sampai pendistribusian dana tersebut. Apabila semua hal tersebut tepat sasaran, dana yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial akan tercapai. 10. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. Apa maksud kata-kata ’’terbuka untuk umum”? Jawaban: Hasil pemeriksaan BPK terbuka untuk umum maksudnya setiap orang bisa mengakses hasil pemeriksaan dari semua lembaga yang diperiksa oleh BPK. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sedang menjalankan tugasnya secara transparan. Harapannya, dengan dilakukan secara terbuka semua orang dapat melihat hasil pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh setiap lembaga sehingga semua orang bisa memberikan penilaian kepada setiap lembaga tersebut.


A.


1. Pancasila menjadi tolok ukur dan arahan bagi pelaksanaan dan penghormatan HAM di Indonesia karena Pancasila berkedudukan sebagai . . . . a. hukum dasar negara b. dasar negara Indonesia c. perjanjian luhur bangsa d. konstitusi negara Indonesia e. hukum tertinggi dalam tata urutan perundangundangan Jawaban: b Pancasila bagi bangsa Indonesia berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh penyelenggaraan negara harus berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, pelaksanaan HAM juga didasarkan dan dilaksanakan berdasarkan Pancasila. 2. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan yang mendukung definisi HAM di atas adalah .... a. manusia di seluruh dunia memiliki hak asasi manusia yang berlainan b. pemenuhan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak c. hak asasi manusia melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa d. negara dapat memonopoli hak asasi manusia demi keamanan negara e. seseorang dapat kehilangan hak asasinya karena kejahatan yang dilakukan Jawaban: c Definisi HAM tersebut mengandung poin penting, yaitu hak asasi manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, hak asasi manusia melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, seluruh manusia memiliki hak asasi yang sama, dan hak asasi manusia tidak dapat dirampas oleh siapa pun. Hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak dapat dipindahtangankan atau dicabut oleh kekuatan lain sehingga seseorang tidak akan kehilangan hak asasinya karena

kejahatan yang ia lakukan. Dengan demikian, pernyataan yang mendukung definisi HAM tersebut terdapat pada pilihan jawaban c. 3. Seorang anak di bawah umur berhak melakukan kegiatan jual beli tanah melalui walinya. Hak tersebut dijamin dalam Pancasila yaitu sila . . . . a. pertama b. kedua c. ketiga d. keempat e. kelima Jawaban: e Hak milik dalam Pancasila terdapat dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan melindungi kepentingan umum. Selain itu, sila ini mencerminkan keadilan dalam HAM. Keadilan ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada pembedaan atau diskriminasi antarindividu dalam negara. Dalam kasus tersebut, seorang anak berhak memiliki sesuatu dan berhak melakukan transaksi jual beli tanah melalui walinya. Setelah umurnya mencukupi tanah tersebut dapat diatasnamakan dirinya. 4. Peristiwa sejarah yang menunjukkan hak asasi manusia dalam sila ketiga Pancasila terdapat pada pilihan jawaban . . . . a. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 b. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 c. hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober d. hari Pahlawan 10 November e. hari Buruh 3 Mei Jawaban: a Hak asasi manusia yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah persamaan hak warga negara. Sila persatuan mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Ikrar Sumpah Pemuda


85

merupakan bukti meleburnya perbedaan dalam keragaman di Indonesia menjadi satu ikrar nasional (bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa kesatuan satu Indonesia). 5. Simaklah berita berikut! Puluhan mahasiswa memadati pertigaan revolusi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Mereka meyelkan berbagai penolakan kenaikan harga BBM. Awalnya aksi demo berjalan damai. Puluhan mahasiswa menyanyikan lagu-lagu bertema kerakyatan. Akan tetapi, situasi menjadi ricuh ketika sejumlah oknum mencoba membakar pos polisi di badan jalan. Hak asasi manusia yang diilustrasikan melalui berita tersebut terdapat dalam Pancasila sila . . . . a. pertama d. keempat b. kedua e. kelima c. ketiga Jawaban: d Hak asasi manusia yang diilustrasikan dalam cerita tersebut adalah hak mengemukakan pendapat dalam demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan ciri demokrasi yang terdapat dalam sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. 6. Mengemukakan pendapat merupakan hak setiap orang. Akan tetapi, perlu diingat kewajiban asasi yang harus dilaksanakan mengiringi hak mengemukakan pendapat yaitu . . . . a. menyampaikan fakta buka opini b. menghargai pendapat orang lain c. mengupayakan pendapat pribadi d. mendukung pendapat yang sejalan e. menolak pendapat yang berseberangan Jawaban: b Pemenuhan hak asasi manusia harus diikuti pemenuhan kewajiban asasi manusia. Pemenuhan hak mengemukakan pendapat tentunya diikuti pelaksanaan kewajiban asasi yaitu menghargai pendapat orang lain, menghormati orang lain yang sedang mengemukakan pendapat, dan mematuhi tata cara mengemukakan pendapat di muka umum dengan konsekuen. 7. Secara serentak Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Setiap warga negara Indonesia yang telah cakap hukum berhak dan wajib ikut serta dalam pesta demokrasi tersebut. Hal ini merupakan perwujudan hak . . . .

86

Ulangan Tengah Semester 1

a. politik d. peradilan b. pribadi e. sosial budaya c. ekonomi Jawaban: a Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki setiap individu dalam bidang politik. Hak asasi politik antara lain hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum serta hak berorganisasi atau berkumpul. 8. Abraham Lincoln mengemukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sama halnya dengan pendapat Abraham Lincoln, kedaulatan di Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Rakyat Indonesia memiliki hak menentukan wakilnya dalam pemerintahan melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. Hak rakyat tersebut terkandung dalam Pancasila tentang . . . . a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. kemanusiaan yang adil dan beradab c. persatuan Indonesia d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jawaban: d Hak rakyat untuk memilih wakilnya dalam pemerintahan terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Inti dari sila ini adalah musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian tanpa tekanan dan paksan dari pihak mana pun. 9. Hak asasi manusia yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah . . . . a. pengakuan hak milik pribadi dan kepentingan umum b. persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi c. kebebasan mengemukakan pendapat d. jaminan kebebasan beragama e. musyawarah untuk mufakat Jawaban: b Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai sebagai jaminan terhadap hak asasi manusia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila kedua mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia di berbagai bidang kehidupan tanpa adanya

diskriminasi. Adapun pengakuan atas hak milik pribadi terdapat dalam sila kelima Pancasila, kebebasan mengemukakan pendapat dan musyawarah untuk mufakat dalam sila keempat, serta jaminan kebebasan beragama terdapat dalam sila pertama. 10. Hak asasi manusia yang dimiliki tiap-tiap individu selalu berbatasan dengan hak asasi orang lain. Sebelum menuntut haknya seseorang harus terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, dalam pemenuhan hak asasi manusia setiap orang harus menghormati hak asasi orang lain dan tunduk pada pembatasan-pembatasan norma dalam masyarakat. Ketentuan ini merupakan makna yang terkandung dalam . . . . a. pasal 28F d. pasal 28I b. pasal 28G e. pasal 28J c. pasal 28H Jawaban: e Pasal 28J terdiri atas dua ayat. Pertama, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua , dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan ser ta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal ini menegaskan perlunya penghormatan terhadap hak asasi orang lain dan menegaskan bahwa pelaksanaan HAM harus sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam negara demokratis. 11. Hakim Artidjo Alkostar menjadi icon baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Putusan yang kontroversial dan memberatkan bagi terpidana korupsi, membuat terpidana korupsi enggan mengajukan kasasi. Dia belum pernah meringankan terdakwa korupsi mana pun. Hak asasi manusia yang ditegakkan oleh Artidjo Alkostar terdapat pada pasal . . . . a. pasal 28B ayat (1) b. pasal 28C ayat (1) c. pasal 28D ayat (1) d. pasal 28E ayat (1) e. pasal 28F ayat (1) Jawaban: c Hak asasi manusia yang ditegakkan oleh Artidjo Alkostar adalah persamaan di hadapan hukum. Hal ini terlihat dalam pernyataan bahwa ”Dia belum

pernah meringankan terdakwa korupsi mana pun”. Artinya, terpidana kasus korupsi mendapat perlakuan yang sama sesuai korupsi yang dilakukan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 28D ayat (1) yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 12. Salah satu aturan yang dibentuk pemerintah dalam upaya menegakkan hak asasi manusia adalah . . . . a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jawaban: a Selain Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan HAM di Indonesia. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, dalam upaya penegakan HAM di Indonesia dibentuklah beberapa lembaga yang bergerak di bidang perlindungan HAM antara lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan, dan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 13. Oknum aparat kepolisian melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan kriteria tentang pelanggaran HAM, tindakan oknum tersebut dapat digolongkan dalam pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi, pelanggaran tersebut dilakukan sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan yang berhak memproses dan mengadili adalah . . . . a. pengadilan HAM Ad Hoc b. pengadilan HAM c. pengadilan umum d. pengadilan militer e. pengadilan agama Jawaban: a Pengadilan yang berhak memproses dan mengadili kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian adalah pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM Ad Hoc hanya menangani kasus yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Ad Hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden.


87

14. Kriteria kejahatan genosida terdapat pada pilihan jawaban . . . . a.

- pembunuhan - pemusnahan

b.

- mencegah kelahiran dalam kelompok - memindahkan secara paksa anak-anak

c.

- pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa - penyiksaan

d.

- penyiksaan - perampasan kemerdekaan

e.

- perkosaan - penganiayaan terhadap suatu kelompok

Jawaban: b Kejahatan genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara-cara yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia seperti berikut. 1) Membunuh anggota kelompok. 2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. 4) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kepada kelompok lain. 15. Cermati kasus berikut! Tanggal 12 Oktober 2002 terjadi tiga rangkaian peristiwa pengeboman di Pulau Bali. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club di jalan Legian, Kuta, Bali. Ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Korban meninggal dan luka-luka terdiri atas warga negara asing (wisatawan) serta warga negara Indonesia dari berbagai daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, wewenang mengadili kasus tersebut berada pada . . . . a. pengadilan HAM b. pengadilan militer c. pengadilan negeri d. pengadilan HAM Ad Hoc e. Mahkamah Internasional

88


Jawaban: c Bom Bali merupakan kejahatan terosisme yang menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Terorisme tidak termasuk kejahatan genosida atau kejahatan kemanusian tetapi termasuk kejahatan pidana terorisme. Dengan demikian, wewenang mengadili kasus bom Bali ada pada pengadilan negeri. 16. Cermati kasus berikut! Peristiwa kekerasan di Timor Timur terjadi sekira tahun 1999, akibat adanya jajak pendapat untuk menentukan nasib sendiri. Hasil jajak pendapat menunjukkan sebagian masyarakat Timor Timur menginginkan membentuk negara merdeka dan berdaulat. Keputusan tersebut menuai kekecewaan kalangan militer dan kerusuhan terjadi. Dalam kerusuhan tersebut terjadi berbagai tindakan anarki berupa penghangusan bangunan dan kekerasan terhadap masyarakat di sana. Aksi militer tersebut mendapat reaksi dan kecaman dari negara lain serta PBB. Media asing dari berbagai penjuru dunia pun ikut memberitakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timor Timur, karena dianggap telah melanggar hak asasi manusia. Pada akhirnya kasus tersebut disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc karena . . . . a. kasus tersebut ditindaklanjuti setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 b. kasus tersebut tidak diatur dalam UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 c. PBB terus mendesak dibentuknya pengadilan HAM Ad Hoc d. kasus tersebut termasuk pelanggaran HAM berat masa lampau e. tersangka berasal dari kalangan militer Jawaban: d Peristiwa kekerasan di Timor Timur terjadi sekira tahun 1999. Berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan diadili melalui pengadilan HAM Ad Hoc. Pelanggaran HAM yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan disebut pelanggaran HAM masa lampau.

17. Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan, sifatnya luas atau sistematik, dan ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil merupakan definisi pelanggaran HAM berat yaitu .... a. kemanusiaan d. genosida b. koneksitas e. berantai c. terorisme Jawaban: a Definisi tersebut menjelaskan pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan kemanusiaan. Kejahatan hak asasi manusia berat lainnya adalah genosida. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara-cara ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 18. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus pelanggaran HAM berat dengan alasan . . . . a. telah ditemukan cukup bukti bahwa tersangka melakukan pelanggaran HAM berat b. tersangka akan memunculkan bukti baru c. tersangka menghadirkan kuasa hukumnya d. tersangka menghadirkan barang bukti e. penangkapan dilakukan untuk kepentingan perseorangan Jawaban: a Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus pelanggaran HAM berat dengan alasan sebagai berikut. 1) Telah ditemukan cukup bukti yang menunjukkan bahwa tersangka melakukan pelanggaran HAM berat. 2) Dikhawatirkan tersangka akan mengulangi pelanggaran HAM yang sama. 3) Dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan barang bukti. 4) Penangkapan diperlukan untuk kepentingan penyelidikan. 19. Pada tanggal 7 Desember 2000 terjadi penyerangan massa terhadap Mapolsekta Abepura yang mengakibatkan seorang polisi meninggal dunia dan tiga orang lainnya luka-luka. Pascapenyerangan massa ke Mapolsek Abepura aparat melakukan perusakan, pemindahan paksa involuntary displace persons , ancaman, pemukulan dan pengambilan hak milik mahasiswa. Kasus pelanggaran HAM berat ini dapat diselesaikan melalui . . . .

a. pengadilan HAM b. pengadilan militer c. pengadilan negeri d. pengadilan HAM Ad Hoc e. Mahkamah Internasional Jawaban: a Kasus Abepura terjadi tahun 2000 setelah UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. Berdasarkan ketentuan undang-udnang tersebut, pelanggaran HAM yang terjadi setelah UndangUndang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan diadili melalui pengadilan HAM. 20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM berlaku surut, artinya . . . . a. undang-undang tersebut membutuhkan aturan pelaksana b. ketentuan dalam undang-undang tersebut bersifat universal c. dapat dibubarkan setelah kasus pelanggaran HAM masa lalu selesai d. undang-undang tersebut mengikat pelanggaran HAM masa lalu e. hanya berlaku sementara waktu sebelum diadakan yang baru berdasarkan ketentuan undang-undang Jawaban: d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bersifat rektroaktif. Artinya, undang-undang ini berlaku surut. sehingga pelanggaran HAM berat pada masa lalu dapat diadili dan ditindak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 21. Pasangan yang tepat antara pasal dan isinya ditunjukkan oleh pilihan jawaban . . . . Pasal

Isi

a.

23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang

b.

23B

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang

c.

23C

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undangundang

d.

23D

Hasil pemeriksaan keuangan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undangundang

e.

23E ayat (3)

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang


89

Jawaban: a Pasangan yang tepat antara pasal dan isinya sebagai berikut. Pasal

Isi

a.

23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undangundang

b.

23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang

c.

23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang

d.

23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang

e.

23E ayat (3)

Hasil pemeriksaan keuangan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang

22. Perhatikan gambar berikut!

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Puguh S.

Gambar tersebut berkaitan erat dengan ketentuan . . . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. a. pasal 22C b. pasal 22D c. pasal 22E d. pasal 23A e. pasal 23B Jawaban: d Gambar tersebut berisi kegiatan membayar pajak. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tentang pajak terdapat pada pasal 23A. Pasal 23A menjelaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan

90


undang-undang. Adapun pasal 22C dan 22D tentang DPD, pasal 22E tentang pemilihan umum, dan 23E tentang harga mata uang. 23. Sebuah ketentuan dalam undang-undang dianggap kurang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas alasan tersebut diperlukan pengujian undangundang terhadap undang-undang dasar. Berdasarkan pasal 24C kewenangan untuk melakukan pengujian diemban oleh . . . . a. Majelis Permusyawaratan Rakyat b. Mahkamah Konstitusi c. Mahkamah Agung d. Komisi Yudisial e. presiden Jawaban: b Pasal 24C ayat (1–6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 24. Perhatikan tugas dan wewenang berikut! 1) Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2) Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak pada lembaga tinggi negara. 3) Memberikan nasihat hukum kepada presiden sebagai kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi. Tugas dan wewenang tersebut disandang oleh . . . . a. Mahkamah Konstitusi b. Mahkamah Agung c. Komisi Yudisial d. kepolisian e. kejaksaan Jawaban: b Tugas dan wewenang tersebut disandang oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia.Tempat kedudukan Mahkamah Agung berada di ibu kota negara dan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Berbagai ketentuan tentang MA diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung termasuk tugas dan wewenangnya. 25. Perhatikan ciri-ciri berikut! 1) Merupakan sebuah lembaga kehakiman di Indonesia. 2) Menguji undang-undang terhadap undangundang dasar. 3) Memutuskan pembubaran partai politik. Ciri-ciri tersebut merujuk pada pemegang kekuasaan kehakiman yaitu . . . . a. Mahkamah Konstitusi b. Mahkamah Agung c. peradilan umum d. Komisi Yudisial e. hakim agung Jawaban: a Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan sebuah lembaga kehakiman di negara Indonesia. Berdasarkan pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagai berikut. 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk: a) menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar; b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; c) memutus pembubaran partai politik; serta d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2) Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945. 26. Anggota BPK terdiri atas sembilan orang, satu ketua merangkap anggota, dan satu wakil ketua merangkap anggota, serta tujuh anggota. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan . . . . a. MPR b. presiden c. DPD d. MA e. MK Jawaban: c Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pertimbangan DPD disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap dan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan pertimbangan dari pimpinan DPR.

27. Perhatikan wacana di bawah ini! Saat ini kita sering disuguhi berita mengenai permasalahan negara, mulai kasus korupsi, persengketaan pemilukada, sampai unjuk rasa. Satu permasalahan yang sering didengar ialah kasus pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah yang seharusnya berjalan dengan lancar tetapi sering mengalami permasalahan. Pihak yang berhak menyelesaikan permasalahan dalam wacana tersebut adalah . . . . a. Panitia Pengawas Pemilu b. Komisi Pemilihan Umum c. Badan Pengawas Pemilu d. Mahkamah Konstitusi e. Mahkamah Agung Jawaban: d Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang dibentuk pascaamandemen ketiga UUD 1945. Berdasarkan pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. 28. Pasangan lembaga negara serta tugas dan wewenangnya ditunjukkan oleh kolom . . . . Lembaga Negara

Tugas dan Wewenang

a.

Mahkamah Agung

Memutus perselisihan hasil pemilu.

b.

Mahkamah Konstitusi

Melakukan uji materi peraturan-peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

c.

DPR

Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.

d.

MPR

Membentuk undangundang.

e.

DPD

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah.

Jawaban: e Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, MPR, DPR, dan DPD merupakan sebagian dari lembaga negara. Masing-masing lembaga negara memiliki tugas dan wewenang. Berikut tugas dan wewenang lembaga negara tersebut. 1) Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang menerima permohonan kasasi dan melakukan uji materi peraturan perundangundangan di bawah undang-undang. 2) Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan wewenang memutus perselisihan hasil pemilu. 3) DPR memiliki tugas dan wewenang membentuk undang-undang. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

91

4)

MPR memiliki tugas dan wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 5) DPD memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan dan pelaksanaan otonomi daerah. Jadi, pasangan yang tepat antara lembaga negara dan tugas dan wewenangnya ditunjukkan oleh pilihan jawaban e. 29. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Ciri-ciri pajak yang benar ditunjukkan oleh kolom . . . . a.

- bersifat sukarela - wajib pajak mendapat imbalan langsung

b.

- berbentuk iuran - bersifat memaksa

c.

- menjadi kewajiban kolektif - digunakan untuk keperluan umum

d.

- termasuk iuran berkala - pelanggar pajak dikenai sanksi pidana

e.

- hasil pajak dapat dinikmati secara langsung - digunakan untuk keperluan kolektif

Jawaban: b Secara umum dapat diidentifikasi beberapa ciri pajak sebagai berikut. 1) Berbentuk iuran. 2) Menjadi kewajiban perorangan dan badan. 3) Bersifat memaksa. 4) Tidak mendapat imbalan secara langsung. 5) Digunakan untuk keperluan negara. 30. Rakyat Indonesia dapat menikmati fasilitas umum yang lengkap seperti jalan raya, jembatan penyebrangan, rumah sakit, dan pasar merupakan balas jasa dari . . . . a. APBN d. retribusi b. APBD e. pengelolaan kas c. pajak Jawaban: c Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang diperoleh dari rakyat didistribusikan dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan murah, fasilitas pendidikan murah, pembangunan jalan, subsidi rumah murah, dan kebutuhan pokok lain. 31. Kondisi perekonomian negara yang stabil membuat investor berani berinvestasi di Indonesia. Keadaan perekonomian yang stabil menjadi indikator bahwa pajak telah menjalankan fungsi ....

92


a. regulasi d. anggaran b. budgeter e. stabilisasi c. distribusi Jawaban: e Secara umum pajak memainkan empat fungsi yaitu fungsi anggaran, distribusi, stabilisasi, dan regulasi. Fungsi anggaran berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, memperluas lapangan kerja, serta membayar gaji pegawai negeri sipil, dan pensiunan. Fungsi distribusi berkaitan dengan penyediaan pelayanan kesehatan murah, fasilitas pendidikan murah, pembangunan jalan, subsidi rumah murah, dan kebutuhan pokok lain. Fungsi stabilisasi berkaitan dengan kestabilan perekonomian sebuah negara. Fungsi regulasi berhubungan dengan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. 32. Perhatikan prosedur berikut ini! Tiga hari setelah menerima permohonan praperadilan, seorang hakim harus sudah menetapkan hari sidang. Tujuh hari kemudian hakim harus memberikan putusan. Jika perkara yang diajukan sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan praperadilan belum selesai diperiksa, tuntutan yang diajukan dianggap gugur. Jika dikaitkan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, prosedur tersebut merupakan pelaksanaan dari asas . . . . . a. biaya ringan b. sederhana c. cepat d. jujur e. adil Jawaban: c Asas yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut. 1) Peradilan dilakukan ’’Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. 3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. 4) Peradilan dilakukan dengan sederhana (peradilan tidak boleh berbelit-belit), cepat (proses peradilan tidak boleh ditunda-tunda), dan biaya ringan (proses peradilan harus menekan seminimal mungkin biaya yang digunakan).

33. Perihal mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam . . . . a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jawaban: c Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (kepolisian), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (advokat), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (kejaksaan), dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 34. Mahkamah Agung merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang menempati kedudukan tertinggi dalam lingkup yudikatif di Indonesia. Pelantikan ketua Mahkamah Agung dilakukan oleh .... a. MPR b. DPR c. presiden d. kejaksaan e Mahkamah Konstitusi Jawaban: c Pelantikan ketua Mahkamah Agung dilakukan oleh presiden menurut undang-undang. Adapun susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, dan sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda, yang kesemuanya adalah hakim agung dan jumlahnya paling banyak enam puluh orang. 35. Perhatikan bagan lembaga yudikatif berikut! Lembaga Yudikatif

MA

MK X

Kotak yang diberi tanda X menunjukkan posisi .... a. Pengadilan Tata Usaha Negara b. Komisi Yudisial c. Pengadilan Negeri d. Pengadilan Tinggi e. Pengadilan Militer

Jawaban: b Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan mempunyai posisi sejajar. Komisi Yudisial merupakan lembaga penunjang terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman. 36. Masa jabatan seorang hakim konstitusi dalam Mahkamah Konstitusi adalah selama . . . tahun a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 e. 7 Jawaban: a Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan hakim konstitusi yang ditunjuk oleh presiden dengan masa jabatan tiga tahun. 37. Perhatikan kasus berikut! Pilkada Jawa Timur yang berlangsung hingga dua putaran berujung pada ketidakpuasan calon kepala daerah setempat. Hal ini karena hasil perolehan suara KPUD Jawa Timur berbeda dengan hasil quick count (penghitungan cepat). Hasil penghitungan cepat oleh tiga lembaga menunjukkan salah satu pasangan unggul atas pasangan lainnya meskipun dalam selisih kecil. Akan tetapi, hasil perhitungan cepat tidak sesuai dengan hasil perolehan KPUD Jawa Timur. Kasus perselisihan ini pun berujung pada upaya hukum. Sumber: http://www.indosiar.com/fokus/sengketa-pilkada-jatimselisih-tipis-berujung-di-mk_77157.html, diunduh 12 Oktober 2013.

Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memutus perselisihan dalam berita tersebut adalah . . . . a. Mahkamah Konstitusi b. Mahkamah Agung c. Komisi Yudisial d. kehakiman e. kepolisian


93

Jawaban: a Berita tersebut berisikan tentang perselisihan hasil pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 wewenang menyelesaikan perselisihan tentang pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk: 1) menguji undang-undang terhadap undangundang dasar; 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 3) memutus pembubaran partai politik; dan 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 38. Perhatikan bagan berikut! 1

2

A

B

C

5

4

3

Jika A, B, dan C adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, posisi BPK seharusnya berada di kotak bernomor . . . . a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 Jawaban: b Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai peran membantu memeriksa uang masuk dan keluar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Badan ini mempunyai kedudukan sejajar dengan lembaga lain seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, BPK seharusnya terletak pada kotak bernomor 2. 39. Perhatikan ciri-ciri berikut! 1) Bersifat mandiri. 2) Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. 3) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Ciri-ciri tersebut merujuk pada salah satu lembaga negara yaitu . . . .

94


a. DPR d. MK b. MPR e. KY c. MA Jawaban: e Ketentuan tentang Komisi Yudisial dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 pada pasal 24B. Pasal tersebut tidak memberikan definisi terhadap pengertian Komisi Yudisial. Akan tetapi, dapat diidentifikasi ciri-ciri Komisi Yudisial sebagai berikut. 1) Bersifat mandiri. 2) Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. 3) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. 40. Pengajuan permohonan uji materiel peraturan daerah dapat ditujukan kepada . . . . a. Mahkamah Konstitusi b. Mahkamah Agung c. pengadilan negeri d. pengadilan tinggi e. Komisi Yudisial Jawaban: b Berdasarkan pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang. Pengajuan permohonan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan permohonan uji formal dan permohonan uji materiel. B.


1. Mengapa pemenuhan hak tanpa diser tai penghargaan terhadap hak orang lain dapat memicu terjadinya pelanggaran HAM? Jawaban: Pemenuhan hak tanpa disertai penghargaan terhadap hak orang lain dapat memicu terjadinya pelanggaran HAM karena dalam kondisi ini pasti ada hak orang lain yang dilanggar. Padahal setiap orang memiliki hak yang sama. Pelanggaran terhadap hak orang lain akan menimbulkan konflik yang mampu memecah belah persatuan dan kesatuan. 2. Mengapa nilai-nilai kemanusiaan sebagai jaminan terhadap hak asasi manusia dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangundangan lainnya? Jawaban: Nilai-nilai kemanusiaan sebagai jaminan terhadap hak asasi manusia dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya karena

ketentuan dalam Pancasila masih bersifat universal dan kurang operasional. Agar lebih rinci dan aplikatif, ketentuan dalam Pancasila dijabarkan dalam peraturan lain seperti UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Identifikasilah sila Pancasila dan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak beragama! Jawaban: Dalam Pancasila hak memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan terkandung dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pokok pikiran dalam sila pertama dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 4. Tuliskan tiga hak asasi manusia yang dijamin dalam sila kedua Pancasila! Jawaban: Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak asasi yang terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. a. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama ser ta memiliki kedudukan sederajat dalam hukum. b. Setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, manusia dalam masyarakat, dan negara. c. Setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan layak sesuai hak asasi manusia. 5. Perhatikan gambar berikut!

Deskripsikan hak asasi manusia yang terdapat dalam gambar tersebut dan tentukan sila serta pasal yang mengaturnya! Jawaban: Hak dalam gambar tersebut adalah mengeluarkan pendapat dalam aksi demonstrasi. Hak mengeluarkan pendapat merupakan wujud demokrasi yang dijamin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak tersebut terdapat dalam pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 6. Tuliskan pengertian keuangan negara menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara! Jawaban: Keuangan negara berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 7. Uraikan keanggotaan dan masa jabatan Badan Pemeriksa Keuangan! Jawaban: Anggota BPK terdiri atas sembilan orang, satu ketua merangkap anggota dan satu wakil ketua merangkap anggota, serta tujuh anggota. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Setelah masa jabatan akan berakhir, BPK memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut. 8. Mengapa ketentuan tentang pengelolaan keuangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara?

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Suryono Wijaya


95

Jawaban: Konstitusi negara hanya memuat hal-hal pokok secara umum. Oleh karena itu, perlu dikonkretkan dan dirinci dalam peraturan pelaksana. Termasuk dalam hal pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara telah diatur dalam BAB VIII Hal Keuangan pasal 23–23G dan dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian, ketentuan tentang pengelolaan keuangan lebih terperinci dan aplikatif. 9. Tuliskan tiga asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009! Jawaban: Asas yang terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut. a. Peradilan dilakukan ’’Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” b. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

96


c.

Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.

10. Perhatikan pengertian pajak berikut! Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Identifikasikan ciri-ciri pajak berdasarkan definisi di atas! Jawaban: Berdasarkan pengertian pajak tersebut, dapat diidentifikasi beberapa ciri pajak sebagai berikut. a. Berbentuk iuran. b. Menjadi kewajiban perorangan dan badan. c. Bersifat memaksa. d. Tidak mendapat imbalan secara langsung. e. Digunakan untuk keperluan negara.

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu: 1. menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara; dan 2. menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara. Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik: 1. mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta 2. menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan.

Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah

Tujuan Negara Republik Indonesia

Pengelolaan Kekuasaan Negara Tingkat Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembagian Urusan Pemerintahan

•

•

•

•

•

Menjelaskan hakikat tujuan negara dan tujuan negara Republik Indonesia. Menjelaskan cara mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia. Mengidentifikasi perbedaan antara tujuan nasional negara Indonesia dan tujuan nasional negara-negara di dunia.

• • • •

•

Menjelaskan pembagian kekuasaan di tingkat pusat dan dan daerah. Menguraikan peran pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan nasional.

•

Menjelaskan kewenangan pemerintah pusat. Menjelaskan kewenangan pemerintahan daerah.

Mampu menjelaskan hakikat tujuan negara dan tujuan negara Republik Indonesia. Mampu menjelaskan pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Mampu menjelaskan peran pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan negara. Mampu membedakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.


97

A. Tujuan Negara Republik Indonesia

A.


1. Pemerintahan di negara X berupaya mewujudkan negara yang tertib dan maju. Salah satu kemajuan yang dituju adalah kemajuan di bidang kesusilaan manusia. Negara X memiliki tujuan yang sejalan dengan teori . . . . a. Plato b. teokrasi c. negara polisi d. negara kekuasaan e. negara kesejahteraan Jawaban: a Berdasarkan teori Plato, negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun mahkluk sosial. Negara X menganut teori Plato, hal ini ditunjukkan dengan pemerintahan negara X yang memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. 2. Perhatikan pasangan teori tujuan negara dan tujuan negara berikut! No.

Teori Tujuan Negara

2)

3)

4)

5)

Tujuan Negara

1)

Teori Plato

Mengumpulkan kekuasaan yang sebesarbesarnya.

2)

Teori teokrasi

Mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman serta tenteram dengan taat kepada Tuhan.

3)

Teori negara hukum

Menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum.

4)

Teori negara polisi

Menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung dan kebebasan warganya.

5)

Teori negara kekuasaan

Memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

Pasangan teori tujuan negara beserta tujuannya yang benar ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1), 2), dan 3) d. 2), 3), dan 4) b. 1), 3), dan 4) e. 3), 4), dan 5) c. 1), 4), dan 5) Jawaban: d Pada saat ini terdapat berbagai macam perspektif mengenai tujuan negara. Berkaitan dengan hal itu, para ahli mengemukakan teori tujuan negara yang berbeda satu dengan yang lain. Berikut pemaparan teori tujuan negara yang dikemukakan para ahli. 104

1)

Teori Plato, dikemukakan oleh Plato yang menyatakan bahwa tujuan negara ialah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Teori negara kekuasaan, dikemukakan oleh Shang Yang dan Nicholo Machiavelli yang menyebutkan bahwa tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesarbesarnya. Teori teokrasi, dikemukakan oleh Thomas Aquinas yang Agustinus dan menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman serta tenteram dengan taat kepada Tuhan. Teori negara polisi, dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Teori negara hukum, dikemukakan oleh Krabbe yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum.

3. Perhatikan cerita berikut! Z merupakan sebuah negara bekas jajahan. Setelah merdeka, negara Z memiliki tujuan untuk menyejahterakan kesejahteraan umum. Hal itu diwujudkan dengan cara membebaskan biaya pendidikan, membuka lapangan pekerjaan, serta menaikkan upah minimum untuk warga negaranya. Berdasarkan cerita tersebut, menunjukkan bahwa negara Z mengacu pada tujuan negara berdasarkan teori . . . . a. negara kesejahteraan b. negara hukum c. negara polisi d. teokrasi e. Plato Jawaban: a Teori negara kesejahteraan adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Teori ini dikemukakan oleh Mr. Kranenburg. Negara yang menganut teori ini berusaha menciptakan kebahagiaan, kemakmuran, dan keadilan bagi seluruh rakyat di negara tersebut. Negara Z menganut paham teori ini, hal itu tampak pada upaya negara Z dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya dengan


cara membuka lapangan pekerjaan, membebaskan biaya pendidikan, serta menaikkan upah minimum warga negaranya yang menjadi pekerja. 4. Penerapan teori yang diungkapkan Krabbe ditunjukkan oleh . . . . a. negara X menyiapkan tentara pertahanan yang kuat guna mengantisipasi adanya serangan dari negara lain b. negara Z menyuruh warga negaranya untuk selalu taat kepada Tuhan agar tercipta keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan c. negara A memberi sanksi bagi setiap warga negara yang melanggar ketertiban sesuai peraturan yang berlaku d. negara Q menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya agar tercipta kemakmuran e. negara N memberikan pendidikan tentang kesusilaan kepada warga negaranya agar tercipta kemajuan kesusilaan manusia Jawaban: c Pilihan jawaban c menunjukkan adanya penegakan hukum di negara A karena bagi setiap warga negara yang melanggar ketertiban akan diberi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut mengacu pada teori negara hukum. Teori negara hukum memiliki tujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasar dan berpedoman pada hukum. Teori ini digulirkan oleh Krabbe. 5. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea . . . . a. pertama b. kedua c. ketiga d. keempat e. ketiga dan keempat Jawaban: c Tujuan negara Republik Indonesia terdapat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pernyataan yang menegaskan tujuan negara Republik Indonesia sebagai berikut. ”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial . . .”.

6. Perhatikan upaya-upaya berikut! 1) Menaati peraturan yang berlaku. 2) Ikut menjadi anggota koperasi dan UKM. 3) Ikut serta dalam program SM3T. 4) Ikut program pertukaran pelajar yang diprogramkan pemerintah. 5) Melaksanakan gerakan wajib belajar dua belas tahun. Upaya yang dapat dilakukan warga negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1), 2), dan 3) b. 1), 2), dan 4) c. 1), 3), dan 5) d. 2), 3), dan 5) e. 3), 4), dan 5) Jawaban: e Mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara. Salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai seorang warga negara upaya yang dapat dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai berikut. 1) Ikut serta dalam program SM3T. 2) Ikut program pertukaran pelajar yang diprogramkan pemerintah. 3) Melaksanakan gerakan wajib belajar dua belas tahun. 7. Upaya warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum ditunjukkan tindakan . . . . a. memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga negara di daerah konflik b. mendukung pemerintah dalam mengadakan hubungan internasional c. menghormati keberagaman yang ada di Indonesia d. menjadi anggota koperasi dan UKM e. menaati peraturan yang berlaku Jawaban: d Upaya warga negara untuk mewujudkan tujuan negara dalam memajukan kesejehteraan umum dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut. 1) Mendukung program transmigrasi. 2) Menjaga kelestarian alam. 3) Memanfaatkan sistem jaminan sosial secara bertanggung jawab. 8. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Wujud pelaksanaan tujuan negara tersebut adalah . . . . a. mengadakan pelatihan bagi para guru b. mengirim kontingen Garuda ke Lebanon c. mengirim tenaga kerja wanita ke Hongkong


105

d.

menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitar e. mengajak para investor asing untuk menanam modal Jawaban: a Pemerintah Indonesia terus berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya pemerintah tersebut antara lain memberikan beasiswa kepada peserta didik atau mahasiswa yang berprestasi, memberikan bantuan dana operasional untuk sekolah, mengadakan pelatihan bagi para guru, dan menyediakan buku-buku yang bermutu.

a. keuangan b. sumber daya alam c. pemerintahan umum d. pemerintahan absolut e. pemerintahan konkuren Jawaban: a Dalam pasal 279 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah meliputi hal-hal berikut. 1) Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. 2) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. 3) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah tertentu ditetapkan dalam undang-undang. 4) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

9. Perhatikan wacana berikut! Setelah berhasil memaksa mendarat pesawat Australia, TNI-AU kembali menangkap sinyal adanya pesawat Singapura yang terbang melewati wilayah udara Indonesia tanpa izin. Selanjutnya, TNI-AU dengan pesawat Sukhoi memaksanya mendarat di Bandar Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Wacana di atas menunjukkan contoh peran TNIAU dalam mewujudkan tujuan negara yaitu . . . . a. menyatakan kemerdekaan b. memajukan kesejahteraan umum c. mencerdaskan kehidupan bangsa d. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia e. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Jawaban: d TNI-AU telah menjalankan peran dan tugasnya dengan baik. TNI-AU telah berhasil menjaga wilayah udara dari gangguan-gangguan pesawat yang melintas tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Peran dan tugas yang telah dilaksanakan oleh TNI-AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara merupakan wujud pelaksanaan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 10. Perhatikan hal-hal berikut! 1) Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. 2) Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. 3) Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintah daerah tertentu ditetapkan dalam undang-undang. 4) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal). Hal-hal tersebut menunjukkan adanya perimbangan pemerintah pusat dan daerah di bidang .... 106

B.


1.

Sebutkan tujuan negara Republik Indonesia seperti yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945! Jawaban: Tujuan negara Republik Indonesia seperti yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut. a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. b. Memajukan kesejahteraan umum. c. Mencerdaskan kehidupan bangsa. d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

2.

Presiden sebagai kepala pemerintahan berkewajiban melaksanakan tugas pemerintahan negara untuk mencapai tujuan nasional. Tuliskan tiga tugas tersebut! Jawaban: Tugas presiden sebagai kepala pemerintahan sebagai berikut. a. Menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara tertinggi. b. Bersama-sama dengan DPR membuat undang-undang termasuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.


3.

4.

Jelaskan perbedaan teori negara kekuasaan dan teori negara hukum! Jawaban: Beberapa teori yang digulirkan oleh para ahli tentang teori negara antara lain teori Plato, teori teokrasi, teori negara polisi, teori negara kekuasaan, teori negara hukum, dan teori negara kesejahteraan. Perbedaan antara teori negara kekuasaan dan teori negara hukum sebagai berikut. a. Teori negara kekuasaan, memiliki tujuan negara berupa pengumpulan kekuasaan yang sebesar-besarnya. b. Teori negara hukum, memiliki tujuan negara yang menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Jelaskan teori tujuan negara yang dianut oleh Thomas Aquinas dan Agustinus!

Jawaban: Thomas Aquinas dan Agustinus menganut teori teokrasi. Menurut teori teokrasi, tujuan negara adalah mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman serta tenteram dengan taat kepada Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. 5.

Sebutkan upaya warga negara dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial! Jawaban: Upaya yang dilakukan warga negara dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai berikut. a. Mendukung upaya damai kepada negara yang bersengketa. b. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga negara korban konflik. c. Mendukung pemerintah mengadakan hubungan internasional agar tercipta kerukunan antarnegara.


107

B. Pengelolaan Kekuasaan Negara Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A.


1.

Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen memiliki kedudukan . . . . a. sejajar lembaga-lembaga tinggi lainnya b. di atas lembaga-lembaga tinggi lainnya c. di tengah-tengah lembaga tinggi lainnya d. di bawah lembaga-lembaga tinggi lainnya e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jawaban: b Sebelum diadakannya amandemen, kedudukan MPR berada di atas lembaga-lembaga negara lainnya. Susunan ketatanegaraannya MPR berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di atas lembaga negara lainnya (DPR, presiden, MA, DPA, BPK).

MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan/ atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. 4. Perhatikan bagan berikut! Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 MPR

DPR

presiden

Z

DPA

BPK

2. Setelah dilakukan amandemen terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR memiliki kedudukan . . . . a. sejajar lembaga-lembaga negara lainnya b. di atas lembaga-lembaga negara lainnya c. di tengah-tengah lembaga negara lainnya d. di bawah lembaga-lembaga negara lainnya e. di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jawaban: a Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan MPR sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya (BPK, presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan KY).

Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen, kotak Z seharusnya diisi oleh lembaga . . . . a. MA b. MK c. KY d. KPU e. DPD Jawaban: a Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen, kedudukan MPR berada di atas lembaga negara lainnya. Lembaga-lembaga tinggi di bawah MPR meliputi DPR, presiden, MA, DPA, dan BPK. Jadi, kotak Z diisi oleh lembaga MA (Mahkamah Agung).

3. X sebuah lembaga negara. Kedudukan X berada di ibu kota negara (Jakarta). X harus menyelenggarakan sidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Salah satu kewenangan lembaga X adalah melantik presiden. X adalah . . . . a. DPR b. DPA c. BPK d. MPR e. DPD Jawaban: d MPR memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Segala putusan

5. Salah satu kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal . . . . a. 2 ayat (1) b. 2 ayat (2) c. 3 ayat (1) d. 3 ayat (2) e. 3 ayat (3) Jawaban: c MPR memiliki tiga kewenangan yaitu melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar, serta mengubah undang-undang dasar. Mengubah undang-undang dasar diatur dalam pasal 3 ayat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

115

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bunyi pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah ”Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.” 6. Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan melakukan sedikitnya persidangan sekali dalam setahun ialah .... a. MPR d. MA b. DPR e. MK c. DPD Jawaban: b DPR merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan melakukan persidangan sedikitnya sekali dalam setahun. DPR memiliki fungsi legislasi (membentuk undang-undang), fungsi anggaran (menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan fungsi pengawasan (melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya). 7. Perhatikan cerita berikut! Seorang terdakwa mengajukan grasi kepada presiden dengan tujuan supaya hukumannya diperingan. Presiden mengabulkan permohonan grasi yang diajukan terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan dari salah satu lembaga negara. Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada presiden dalam cerita di atas yaitu . . . . a. MPR d. MK b. DPR e. KY c. MA Jawaban: c Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, presiden berwenang memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi, pemberian grasi oleh presiden kepada terdakwa dalam cerita tersebut harus melalui pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung. 8. Lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan adalah ....

116

a. MPR b. DPR c. DPD d. BPK e. presiden Jawaban: b DPR memiliki fungsi legislasi (membentuk undang-undang), fungsi anggaran (menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), serta fungsi pengawasan (melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya). 9. Perhatikan cerita berikut! Seorang terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman lima belas tahun penjara oleh pengadilan negeri. Dia tidak terima atas putusan pengadilan negeri tersebut dan mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Akan tetapi, permohonannya ditolak oleh pengadilan tinggi. Upaya dilakukan kembali agar hukumannya dapat menjadi ringan dengan mengajukan kasasi. Terdakwa tersebut mengajukan kasasi kepada .... a. Mahkamah Konstitusi b. Mahkamah Agung c. Komisi Yudisial d. presiden e. DPR Jawaban: b Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi di Indonesia antara lain menerima permohonan kasasi dan melakukan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, terdakwa pada cerita tersebut mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 10. Perhatikan lembaga negara berikut! 1) BPK 2) MA 3) DPD 4) MK 5) KY


Lembaga yudikatif ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1), 2), dan 3) d. 2), 4), dan 5) b. 1), 3), dan 4) e. 3), 4), dan 5) c. 2), 3), dan 4) Jawaban: d Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. Perhatikan tugas dan wewenang berikut! 1) Menyusun dan menetapkan APBN. 2) Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. 3) Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN. 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1), 2), dan 3) b. 1), 3), dan 4) c. 2), 3), dan 4) d. 2), 3), dan 5) e. 3), 4), dan 5) Jawaban: d DPD merupakan lembaga negara yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD memiliki tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut. 1) Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. 2) Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak dan agama. 3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah. 12. Perhatikan cerita berikut! Sengketa dialami oleh desa X dan desa Y. Salah seorang aktivis partai A melakukan mediasi terhadap kedua desa tersebut. Mediasi dilakukan agar sengketa dapat diselesaikan dengan jalan damai.

Dalam memediasi desa yang bersengketa, berarti partai politik sedang melakukan fungsi . . . . a. pengatur konflik b. sosialisasi politik c. komunikasi politik d. agregasi kepentingan e. artikulasi kepentingan Jawaban: a Dalam cerita tersebut, partai politik sedang menjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi pengaturan konflik. Fungsi pengaturan konflik merupakan upaya partai politik untuk menyelesaikan konflik secara damai dan berusaha menjadi penengah yang bersifat netral jika terjadi konflik berupa gejolak-gejolak sosial seperti persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat. 13. Perhatikan kewenangan berikut! 1) Menerima permohonan kasasi. 2) Memberi putusan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden. 3) Memutuskan pembubaran partai politik. 4) Melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undangundang. Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1) dan 2) b. 1) dan 3) c. 1) dan 4) d. 2) dan 3) e. 2) dan 4) Jawaban: c Dalam pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung. Bunyi pasal 24A ayat (1) yaitu ”Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang”. Berdasarkan bunyi pasal 24A ayat (1) dapat disimpulkan bahwa wewenang Mahkamah Agung sebagai berikut. 1) Menerima dan mengadili permohonan tingkat kasasi. 2) Melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undangundang. 14. Perhatikan cerita berikut! Pada pemilu presiden tahun 2014 terjadi perbedaan hasil penghitungan suara yang didapat oleh setiap calon pasangan presiden dan wakil presiden. Akibatnya, terjadilah


117

pasukan penjaga perdamaian sejak tahun 1957. Kontingen Garuda pernah diterjunkan ke Mesir untuk menjaga perdamaian di Terusan Zuez, diterjunkan ke Timur Tengah untuk menyelesaikan sengketa antara Mesir dan Israel pada tahun 1973, serta diterjunkan ke Lebanon untuk menjaga perdamaian selepas serangan Israel pada tahun 2006.

perselisihan antarkedua belah kubu calon pasangan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, salah satu kubu yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara mengajukan kasus ini ke lembaga X agar perselisihan diputus secara adil. Lembaga X yang berwenang memutuskan perkara yaitu . . . . a. Komisi Yudisial b. Mahkamah Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Dewan Perwakilan Rakyat e. Majelis Permusyawaratan Rakyat Jawaban: c Lembaga yang berhak memutus sengketa hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam pasal 24C ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 15. Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawahnya, ada satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan . . . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. a. pasal 24 d. pasal 24C b. pasal 24A e. pasal 25 c. pasal 24B Jawaban: c Selain Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawahnya, badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ialah Komisi Yudisial. Kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B.


1.

Jelaskan peran Indonesia dalam menjadi anggota PBB saat melaksanakan ketertiban dunia! Jawaban: Indonesia masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1950. Dalam PBB peran Indonesia adalah mengirimkan Kontingen Garuda sebagai bagian dari pasukan perdamaian dunia. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari

118

2.

Tuliskan tiga fungsi yang dimiliki oleh partai politik! Jawaban: Partai politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. a. Sarana komunikasi politik, artinya partai politik menjalankan tugas menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. b. Sarana sosialisasi politik, artinya partai politik berfungsi melakukan upaya pemasyarakatan politik agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. c. Sarana rekrutmen politik, artinya partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

3.

Jelaskan peran kelompok kepentingan dalam pemerintahan! Jawaban: Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik. Kelompok kepentingan bertujuan memperjuangkan suatu ”kepentingan” dan memengaruhi lembaga politik agar mendapat keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat luas ataupun kepentingan untuk kelompok tertentu. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan cukup memengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi yang berwenang maupun menteri yang berwenang.

4.

Bagaimana peran media massa dalam pengelolaan kekuasaan negara? Jawaban: Pada era transisi seperti sekarang ini, media massa memainkan peran yang menentukan dalam proses pendidikan politik publik. Selain itu, media massa memainkan peran strategis dalam mengomunikasikan dukungan dan tuntutan publik terhadap pemerintah, begitu pula sebaliknya. Peran yang dimainkan media massa diharapkan akan memperkuat masyarakat sekaligus menciptakan lembaga-lembaga pemerintah yang kuat, terbuka, dan ber tanggung jawab kepada masyarakat.


5.

Bagaimana wujud peran pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan ketentuan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Jawaban: Peran pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut. a. Memberi dana bantuan operasional sekolah (BOS).

b.

c.

Membuka kesempatan mendapatkan pendidikan bagi warga negaranya melalui berbagai jenis, jenjang, dan jalur pendidikan seperti sanggar pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), paket A, paket B, dan paket C. Menyelenggarakan sekolah menengah pertama terbuka (SMP Terbuka) dan untuk pendidikan tinggi pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan jarak jauh (distance learning) yaitu melalui Universitas Terbuka.


119

C. Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A.


1. Perhatikan susunan pemerintahan daerah berikut! 1) Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan penjelmaan dari Komite Nasional Daerah. 2) Badan eksekutif daerah yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia bersama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. 3) Kepala daerah merupakan lembaga legislatif di daerah. Susunan pemerintahan daerah tersebut diatur dalam . . . . a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 d. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Jawaban: a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah ini sebagai undang-undang yang pertama kali mengatur tentang pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang ini sebagai berikut. 1) Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan penjelmaan dari Komite Nasional Daerah. 2) Badan eksekutif daerah yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia bersama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. 3) Kepala daerah merupakan lembaga legislatif di daerah. 2. Perhatikan cerita berikut! Pemerintahan daerah pada tahun 1967 terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Keanggotaan DPRD untuk provinsi (Daerah Tingkat I) berjumlah 40–75 orang, untuk kabupaten/kotamadya (Daerah Tingkat II) berjumlah 25–40 orang, dan untuk kecamatan/ kotapraja (Daerah Tingkat III) berjumlah 15–25 orang. Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digunakan dalam cerita tersebut yaitu .... a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jawaban: a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah berlaku dari tahun 1965–1974. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 terdiri atas susunan pemerintahan daerah yang berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Komposisi keanggotaannya sebagai berikut. 1) Daerah Tingkat I atau provinsi terdiri atas 40– 75 orang. 2) Daerah Tingkat II atau kabupaten/kotamadya terdiri atas 25–40 orang. 3) Daerah Tingkat III atau kecamatan/kotapraja terdiri atas 15–25 orang. 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, pembagian wilayah terdiri atas . . . . a. Daerah Tingkat I b. Daerah Tingkat I dan II c. Daerah Tingkat I, II, dan III d. Daerah Tingkat I, II, dan kotapraja e. Daerah Swatantra dan Swapraja Jawaban: b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah terdiri atas susunan pemerintahan daerah sebagai berikut. 1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2) Kepala Daerah Pembagian wilayah berdasar undang-undang ini dibagi menjadi dua yaitu Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Kepala Daerah Tingkat I merupakan kepala wilayah provinsi yang disebut gubernur. Adapun Kepala Daerah Tingkat II disebut bupati/wali kotamadya merupakan kepala wilayah kabupaten/kotamadya yang disebut bupati/ wali kotamadya. 4. Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah . . . . a. urusan otonomi dan tugas pembantuan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada DPRD. b. menjalankan urusan pemerintahan pusat di daerah, kecuali urusan-urusan yang sudah dijalankan oleh kantor-kantor departemen di daerah


125

c.

melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat d. kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan e. menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat Jawaban: c Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. 1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. 3) Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN. 5. Pelimpahan kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota dibiayai oleh APBN merupakan kewenangan pemerintahan daerah yang diatur dalam . . . . a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jawaban: e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan landasan hukum tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut. 1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. 126

3)

Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

6. Perhatikan kewenangan pemerintahan daerah berikut! 1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut. 2) Menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat di daerah dan antarjawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah. 3) Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat. Paparan kewenangan pemerintah daerah tersebut diatur dalam . . . . a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jawaban: a Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959, susunan pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD-GR. Berdasarkan undang-undang ini pemerintahan daerah memiliki dua kewenangan sebagai berikut. 1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut. 2) Menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat di daerah dan antarjawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah. 3) Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong merupakan salah satu susunan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor . . . . a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jawaban: a Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 terdiri atas beberapa susunan pemerintahan daerah berikut ini. 1) Kepala daerah. 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.


8. Perhatikan ketentuan berikut! 1) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 2) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 3) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 4) Memilih pimpinan daerah. 5) Mengelola aparatur daerah. Hak pemerintahan daerah ditunjukkan oleh nomor .... a. 1), 2), dan 3) d. 2), 3), dan 5) b. 1), 2), dan 4) e. 3), 4), dan 5) c. 2), 3), dan 4) Jawaban: e Untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mencapai tujuan negara, pemerintahan daerah mempunyai hak dan kewajiban selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom. Hak pemerintah daerah sebagai berikut. 1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2) Memilih pimpinan daerah. 3) Mengelola aparatur daerah. 4) Mengelola kekayaan daerah. 5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 9. Perhatikan bentuk peran serta pemerintahan daerah berikut! 1) Membentuk undang-undang yang mengatur tentang larangan memberi uang kepada pengemis di jalan. 2) Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung. 3) Memanfaatkan sumber daya alam (tambang) untuk kemakmuran masyarakat daerah. 4) Membuat taman kota untuk masyarakat umum. Bentuk kewajiban pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara ditunjukkan oleh nomor .... a. 1) dan 2) d. 2) dan 3) b. 1) dan 3) e. 2) dan 4) c. 1) dan 4) Jawaban: c Dalam mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban pemerintahan daerah seperti berikut. 1) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya. 2) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Kedua kewajiban pemerintahan daerah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai berikut.

1)

2)

Membentuk undang-undang yang mengatur tentang larangan memberi uang kepada pengemis di jalan. Membuat taman kota untuk masyarakat umum.

10. Hak pemerintahan daerah selaku pengelola otonomi daerah dalam kegiatan . . . . a. menyelenggarakan pelatihan menjahit untuk ibu rumah tangga b. menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat c. menetapkan retribusi parkir kendaraan bermotor d. membuat susunan tata ruang untuk daerah e. melestarikan kesenian daerah Jawaban: c Selain memiliki kewajiban, pemerintahan daerah juga memiliki hak selaku pengelola daerah otonom sebagai berikut. 1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2) Memilih pimpinan daerah. 3) Mengelola aparatur daerah. 4) Mengelola kekayaan daerah. 5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam mewujudkan retribusi daerah, pemerintah daerah menetapkan retribusi parkir kendaraan bermotor sebagai hasil retribusi daerah. B.


1.

Jelaskan perbedaan susunan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959! Jawaban: Perbedaan susunan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 sebagai berikut. a. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, susunan pemerintahan daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD). b. Dalam Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, susunan pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR)

2.

Sebutkan kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah! Jawaban: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah susunan dan kewenangan pemerintahan daerah mengalami


127

perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. a. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. c. Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN. 3.

Jelaskan susunan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014! Jawaban: Susunan pemerintahan daerah menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD (lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan). Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

128

Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Kepala daerah provinsi disebut gubernur dan kepala daerah kabupaten/ kota disebut bupati/wali kota. 4.

Pemerintahan daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah terdiri atas DPRD dan kepala daerah. Jelaskan pembagian kepala daerah berdasarkan undang-undang tersebut! Jawaban: Susunan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 terdiri atas DPRD dan kepala daerah. Kepala Daerah Tingkat I merupakan kepala wilayah provinsi yang disebut gubernur. Adapun kepala daerah Tingkat II merupakan kepala wilayah kabupaten/kotamadya yang disebut bupati/wali kotamadya.

5.

Sebutkan pembagian daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1965! Jawaban: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, pembagian daerah dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut. a. Daerah Tingkat I (provinsi). b. Daerah Tingkat II (kabupaten/kotamadya). c. Daerah Tingkat III (kecamatan/kotapraja).


D. Pembagian Urusan Pemerintahan

A.


1. Pemerintahan daerah akan mudah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Dengan demikian, apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal, pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Peristiwa tersebut merupakan realisasi dampak positif dari sistem negara . . . . a. sentralisasi b. desentralisasi c. dekonsentrasi d. otonomi daerah e. tugas pembantuan Jawaban: b Ada dampak positif dan negatif dalam tiap-tiap pelaksanaan sistem negara kesatuan. Salah satu contoh dampak positif sistem negara kesatuan desentralisasi adalah kemudahan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan menjadi tiga yaitu . . . . a. urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum b. urusan pemerintahan absolut, urusan pemerin tahan konkuren, dan urusan pemerintahan khusus c. penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi d. urusan pendidikan, kesehatan, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman e. urusan politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan Jawaban: a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pernyataan itu tertuang dalam BAB IV pasal 9 ayat (1).

penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika tersebut menunjukkan kekuasaan pemerintah pusat dalam melaksanakan urusan . . . . a. yustisi b. keamanan c. pertahanan d. politik luar negeri e. moneter dan fiskal nasional Jawaban: d Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan mengenai beberapa urusan pemerintah pusat. Urusan-urusan tersebut di antaranya urusan agama, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, serta politik luar negeri. Pada politik luar negeri, urusan-urusan yang ditangani salah satunya menetapkan kebijakan luar negeri dan melakukan perjanjian dengan negara lain. Ikut serta dalam penyelenggaraan KAA merupakan wujud dari melakukan perjanjian dan menetapkan kebijakan luar negeri dengan negara lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan KAA termasuk dalam urusan politik luar negeri. 4. Presiden memiliki hak prerogatif. Salah satu hak prerogatif adalah memberikan grasi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki urusan di bidang . . . . a. pertahanan d. yustisi b. moneter e. fiskal c. agama Jawaban: d Yustisi atau peradilan misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan-kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional. 5. Perhatikan wacana berikut!

3. Indonesia aktif dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 ser ta menghasilkan sepuluh prinsip dasar yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Urusan mengenai

134


Pada tanggal 17 Agustus 2014 Bank Indonesia bersama dengan pemerintah pusat mengeluarkan uang NKRI. Uang NKRI tersebut merupakan uang rupiah kertas, pecahan Rp100.000,00 tahun emisi 2014. Masyarakat diharapkan tetap tenang karena uang rupiah kertas pecahan Rp100.000,00 tahun emisi 2004 masih tetap berlaku sepanjang uang tersebut belum dicabut dan ditarik peredarannya.

Wacana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki urusan di bidang . . . . a. pertahanan negara b. perbankan nasional c. keamanan masyarakat d. moneter dan fiskal nasional e. perbankan dan ekonomi nasional Jawaban: d Pemerintah pusat memiliki urusan di bidang moneter dan fiskal nasional. Urusan moneter dan fiskal nasional adalah kebijakan makroekonomi, misalnya mencetak uang, menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, serta mengendalikan peredaran uang. 6. Pemerintah Indonesia mengadakan kerja sama dengan Jepang untuk meningkatkan sektor perdagangan. Pernyataan tersebut menunjukkan contoh urusan pemerintah pusat dalam bidang .... a. politik luar negeri b. pertahanan c. keamanan d. yustisi e. agama Jawaban: a Kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Jepang merupakan contoh kebijakan perdagangan luar negeri. Menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri menjadi urusan pemerintah pusat dalam bidang politik luar negeri. Contoh lain urusan pemerintah pusat dalam bidang politik luar negeri adalah mengangkat duta untuk negara lain dan mengadakan perjanjian internasional. 7. Perhatikan urusan-urusan berikut! 1) Mencetak uang. 2) Memberikan grasi. 3) Membentuk undang-undang. 4) Mengangkat duta dan konsul. 5) Menyatakan damai dan perang. Urusan pemerintah pusat di bidang yustisi ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1) dan 2) b. 1) dan 3) c. 2) dan 3) d. 2) dan 4) e. 3) dan 4) Jawaban: c Untuk menjamin semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dijalankan secara adil, tepat, dan benar, masalah peradilan tidak ditangani secara otonomi oleh pemerintah daerah melainkan oleh pemerintah pusat. Urusan yustisi atau peradilan meliputi kegiatan men-

dirikan lembaga peradilan; mengangkat hakim dan jaksa; mendirikan lembaga pemasyarakatan; menetapkan kebijakan-kebijakan kehakiman dan keimigrasian; memberikan grasi; amnesti; dan abolisi; serta membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional. 8. Perhatikan urusan-urusan berikut! 1) Mengangkat hakim dan jaksa. 2) Mendirikan dan membentuk kepolisian negara. 3) Mendirikan lembaga peradilan. 4) Menindak setiap organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara. Urusan pemerintah pusat di bidang keamanan ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1) dan 2) d. 2) dan 4) b. 1) dan 3) e. 3) dan 4) c. 2) dan 3) Jawaban: d Masalah keamanan merupakan masalah yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan sehingga ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Urusan keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara. 9. Pemerintah memberi kesempatan kepada para pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya secara tertib. Jika ada pengunjuk rasa yang bertindak anarkis, akan ditindak dengan tegas. Contoh pernyataan tersebut menunjukkan urusan pemerintah di bidang . . . . a. yustisi b. keamanan c. pertahanan d. politik luar negeri e. moneter dan fiskal nasional Jawaban: b Setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapatnya di muka umum. Penyampaian pendapat hendaknya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap kali ada aksi unjuk rasa, aparat kepolisian telah menyiapkan diri memberikan rasa aman. Dengan demikian, kegiatan unjuk rasa tidak mengganggu keamanan. Pemerintah pusat dalam hal ini pihak kepolisian dapat menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara.


135

10. Perhatikan pembagian urusan pemerintahan konkuren wajib berikut! 1) Pendidikan 4) Lingkungan hidup 2) Pertahanan 5) Sosial 3) Kesehatan Berdasarkan urusan pemerintahan konkuren wajib, yang termasuk urusan pemerintahan pelayanan dasar yaitu nomor . . . . a. 1), 2), dan 3) d. 2), 3), dan 5) b. 1), 3), dan 5) e. 3), 4), dan 5) c. 2), 3), dan 4) Jawaban: b Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi dua wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib meliputi pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman; ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial. 11. Pengelolaan sistem dan pengelolaan persampahan regional. Kebijakan tersebut merupakan contoh penerapan urusan pemerintahan konkuren wajib di bidang . . . . a. sosial b. pemberdayaan masyarakat c. pekerjaan umum dan penataan ruang d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman e. ketenteraman, keter tiban umum, dan perlindungan masyarakat Jawaban: c Pengelolaan sistem dan pengelolaan persampahan regional merupakan penerapan urusan konkuren di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam sub bidang persampahan. Seperti yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain sub bidang persampahan juga ada sub bidang lain yaitu sumber daya air, air minum, air limbah, drainasi, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, serta penataan ruang. 12. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota merupakan bentuk tugas pemerintahan daerah di bidang . . . . a. pengendalian penduduk b. kepemudaan dan olahraga c. administrasi kependudukan d. pemberdayaan masyarakat e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

136

Jawaban: b Urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya diberikan kepada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota di antaranya adalah urusan di bidang kepemudaan dan olah raga. Bentuk kebijakan pemerintahan provinsi dalam melaksanakan kewenangan tersebut di antaranya sebagai berikut. 1) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. 2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. 13. Perhatikan kewenangan pemerintahan daerah berikut! 1) Penyusunan profil kependudukan provinsi. 2) Penyusunan profil kependudukan kabupaten/ kota. 3) Pelayanan pendaftaran penduduk. 4) Pelayanan pencatatan sipil. 5) Verifikasi dan validasi data kependudukan dari daerah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1), 2), dan 3) d. 2), 3), dan 4) b. 1), 3), dan 4) e. 3), 4), dan 5) c. 1), 4), dan 5) Jawaban: d Pilihan c yang mengelompokkan nomor 2), 3), dan 4) menunjukkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun nomor 1) menunjukkan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sedangkan nomor 5) menunjukkan peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 14. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh . . . . a. penetapan sistem kawasan permukiman b. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan c. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman d. penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di lingkungan hunian dan kawasan permukiman e. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas sepuluh hektar sampai di bawah 15 hektare


Jawaban: b Pilihan jawaban b menunjukkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Adapun untuk pilihan jawaban a dan d menunjukkan kewenangan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Selanjutnya, pilihan jawaban c dan e menunjukkan kewenangan pemerintahan daerah provinsi dalam menyelenggarakan urusan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

perdagangan luar negeri. Sebagai contoh, persoalan mengangkat duta untuk negara lain, mengadakan perjanjian internasional, dan kebijakan luar negeri. 2.

Jelaskan pembagian kekuasaan berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014! Jawaban: Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya, yang dimaksud urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah yang diserahkan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

3.

Berikan contoh kebijakan fiskal nasional! Jawaban: Contoh kebijakan fiskal nasional adalah kebijakan/ penentuan jenis pajak dan tarif (tax). Klasifikasi pajak antara lain pajak objektif, pajak subjektif, pajak langsung, dan pajak tidak langsung.

4.

Bedakan antara urusan wajib dan urusan pilihan yang dimiliki pemerintah daerah! Jawaban: Perbedaan antara urusan wajib dan urusan pilihan yang dimiliki pemerintah daerah sebagai berikut. a. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar dan berkaitan dengan hak serta pelayanan dasar warga negara, antara lain perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan, masyarakat, ketenteraman, dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi nasional. b. Urusan pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

15. Perhatikan cuplikan berita berikut! Pada tahun 2014 jumlah karang taruna sebanyak 710. Karang taruna sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial ini dapat menjadi pendorong perbaikan dan upayaupaya penanggulangan masalah sosial yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sumber: http://103.237.34.49/?p=140, diunduh 22 Maret 2015

Berdasarkan isi cuplikan berita tersebut masyarakat turut serta dalam upaya membantu terlaksananya urusan pemerintah daerah di bidang .... a. perpustakaan d. pendidikan b. pengarsipan e. sosial c. persandian Jawaban: e Urusan pemerintah di bidang sosial salah satunya adalah pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial akan terwujud apabila dalam daerah tersebut tidak terdapat masalah-masalah yang menghambat. Peran serta masyarakat sangat membantu dalam hal ini, misalnya peran serta karang taruna sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat menjadi pendorong perbaikan dan upaya-upaya penanggulangan masalah sosial, salah satunya yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat. B. Kerjakan soal-soal berikut! 1.

Apa saja yang menjadi urusan pemerintan pusat dalam bidang politik luar negeri? Jawaban: Urusan pemerintah pusat di bidang politik luar negeri antara lain mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, dan menetapkan kebijakan


137

5.

Sebutkan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan! Jawaban: Kewenangan daerah provinsi dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan sebagai berikut.

138

a.

b.


Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat, dan dunia usaha tingkat provinsi. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).

A.


1. Sebuah negara memiliki tujuan menyelenggarakan ketertiban. Ketertiban didasarkan pada penegakan hukum. Apabila ada orang yang melanggar peraturan, baik anak pejabat negara maupun anak orang biasa akan dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan paparan tersebut, negara yang dimaksud menganut teori .... a. Plato b. teokrasi c. negara polisi d. negara hukum e. negara kekuasaan Jawaban: d Dalam pandangan teori negara hukum, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasar dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa terkecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukum yang berkuasa di negara penganut teori ini. Pada paparan soal, menjelaskan bahwa siapa pun harus taat hukum, baik anak seorang pejabat maupun anak rakyat biasa. Apabila melanggar hukum, akan dikenakan sanksi yang sesuai sehingga semua orang tanpa terkecuali harus menaati hukum yang berlaku. Teori negara hukum digulirkan oleh Krabbe. 2. Perhatikan contoh-contoh berikut! 1) Mendirikan pembangkit tenaga listrik. 2) Membuka lapangan pekerjaan. 3) Memberikan bantuan modal usaha. 4) Meningkatkan kompetensi guru. 5) Melindungi para tenaga kerja Indonesia di negara asing. 6) Mendukung upaya damai kepada negara yang bersengketa. Contoh upaya negara Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum ditunjukkan oleh .... a. 1), 2), dan 3) d. 3), 5), dan 6) b. 2), 3), dan 4) e. 4), 5), dan 6) c. 3), 4), dan 5) Jawaban: a Salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Contohnya, upaya negara Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum adalah mendirikan pembangkit listrik, membuka lapangan pekerjaan, dan

140

memberikan bantuan modal usaha. Meningkatkan kompetensi guru menunjukkan upaya negara Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Melindungi para tenaga kerja Indonesia di negara asing menunjukkan upaya negara Indonesia dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. Mendukung upaya damai kepada negara yang bersengketa menunjukkan upaya negara Indonesia dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Lembaga yudikatif yang ada di Indonesia ditunjukkan pada tabel . . . . a.

- Presiden - Menteri-menteri

b.

- Dewan Perwakilan Rakyat - Dewan Perwakilan Daerah

c.

- Dewan Perwakilan Rakyat - Mahkamah Agung

d.

- Mahkamah Agung - Mahkamah Konstitusi

e.

- Dewan Perwakilan Daerah - Mahkamah Konstitusi

Jawaban: d Lembaga-lembaga negara di Indonesia antara lain lembaga eksekutif (presiden dan menteri) lembaga legislatif (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah), serta lembaga yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). 4. Selain membuat undang-undang dan menyusun RAPBN bersama dengan DPR, ia juga berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pernyataan tersebut mengarah pada wewenang .... a. presiden b. ketua DPR c. kepala BIN d. Menteri Dalam Negeri e. ketua Mahkamah Agung Jawaban: a Presiden sebagai kepala pemerintahan berkewajiban melaksanakan tugas pemerintahan negara untuk mencapai tujuan nasional seperti berikut. 1) Menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara tinggi.


2) 3)

Bersama DPR membuat undang-undang dan menyusun APBN. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

5. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa daerah otonom Indonesia dibagi menjadi dua tingkatan yaitu . . . . a. Dati I (pusat) dan Dati II (daerah) b. Dati I (pusat) dan Dati II (provinsi) c. Dati I (provinsi) dan Dati II (kotamadya) d. Dati I (kabupaten/kota) dan Dati II (desa) e. Dati I (provinsi) dan Dati II (kabupaten/kota) Jawaban: c Dalam pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen ditegaskan bahwa ”Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka. Lebih lanjut ditegaskan bahwa daerah otonom dalam wilayah negara Republik Indonesia dibagi atas dua tingkatan sebagai berikut. a. Daerah Tingkat I meliputi provinsi. b. Daerah Tingkat II meliputi kabupaten dan atau kotamadya. 6. Perhatikan berita berikut! Telah terjadi perjanjian kerja sama ekonomi antara Jepang dan Indonesia yang dikenal dengan EPA (Economic Partnership Agreement). Terjadinya perjanjian kerja sama ini berkat kerja keras dari kedua negara. Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa ada kewenangan pemerintah pusat dalam mengatur urusan di bidang . . . . a. yustisi b. keamanan c. pertahanan d. politik luar negeri e. moneter dan fiskal nasional Jawaban: d Urusan politik luar negeri merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Mengadakan perjanjian dengan negara lain merupakan salah satu contohnya. Perjanjian Indonesia dengan Jepang di bidang ekonomi adalah contoh konkret dari perjanjian internasional.

7. Perhatikan pernyataan berikut! 1) Daerah tidak mempunyai kekuasaan mengembangkan potensi daerahnya, bahkan akhirnya sangat bergantung kepada pemerintah pusat. 2) Semua keputusan ada di pemerintah pusat. 3) Kepentingan pemerintah pusat untuk terus mendominasi daerah berjalan beriringan dengan sistem politik yang cenderung represif dan tidak demokratis. Berdasar pada pernyataan tersebut, kekuasaan pemerintah merujuk pada asas . . . . a. sentralisasi d. otonomi daerah b. desentralisasi e. tugas pembantuan c. dekonsentrasi Jawaban: a Sebelum amandemen UUD 1945, terjadi sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat. Meskipun ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, bukan berarti pelaksanaan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, melainkan asas sentralisasi. Hal tersebut jelas tampak pada hal-hal berikut. 1) Daerah tidak memiliki kekuasaan untuk mengembangkan potensi daerahnya, bahkan akhirnya sangat bergantung kepada pemerintah pusat. 2) Semua keputusan ada di pemerintahan pusat. 3) Kepentingan pemerintah pusat untuk terus mendominasi daerah berjalan beriringan dengan sistem politik yang cenderung represif dan tidak demokratis. 8. Salah satu tugas pemerintah daerah adalah turut serta melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Berdasarkan pengertian di atas merujuk pada asas .... a. sentralisasi b. desentralisasi c. dekonsentrasi d. otonomi daerah e. tugas pembantuan Jawaban: e Ada tiga asas dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu asas sentralisasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membantu melaksanakan kekuasaan penyelenggaraan negara. Seluruh biaya


141

pelaksanaan tugas pembantuan dibebankan pada APBN. Pemerintah daerah yang mendapat mandat tugas pembantuan harus mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan kepada pemerintah yang menugaskan. 9. Pada tahun 1999 saat K.H. Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau segera mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Pembentukan lembaga Ombudsman yang dilakukan oleh presiden waktu itu merupakan cerminan dari kewenangan presiden dalam urusan di bidang .... a. moneter dan fiskal nasional b. pertahanan c. keamanan d. yustisi e. agama Jawaban: d Yustisi digunakan untuk menjamin semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dijalankan secara adil, tepat, dan benar, masalah peradilan tidak ditangani secara otonomi oleh pemerintah daerah melainkan oleh pemerintah pusat. Urusan yustisi atau peradilan, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan-kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional. Kewenangan presiden dalam mendirikan Ombudsman berarti kewenangan pemerintah pusat mendirikan lembaga peradilan. 10. Kantor kedutaan besar Australia yang ada di Indonesia mengajukan perwakilan diplomatik yang mewakili negaranya kepada pemerintah pusat Indonesia. Pemerintah Indonesia menyetujui dan mengangkatnya menjadi duta perwakilan negara Australia. Berdasarkan paparan tersebut, pemerintah pusat telah menjalankan urusan pemerintahan absolut di bidang . . . . a. moneter dan fiskal nasional b. politik luar negeri c. keamanan d. yustisi e. agama Jawaban: b Urusan politik luar negeri antara lain mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan

142

perjanjian dengan negara lain, dan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri. Urusan pemerintah pusat di bidang politik luar negeri, misalnya soal mengangkat diplomatik atau duta untuk negara lain, mengadakan perjanjian internasional, dan kebijakan luar negeri. 11. Perhatikan urusan-urusan berikut! 1) Pertahanan 4) Agama 2) Pariwisata 5) Kehutanan 3) Keamanan Berdasarkan urusan-urusan tersebut yang termasuk dalam urusan pemerintahan absolut ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1), 2), dan 3) d. 2), 3), dan 5) b. 1), 2), dan 4) e. 3), 4), dan 5) c. 1), 3), dan 4) Jawaban: c Urusan pemerintahan absolut sesuai pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri atas enam bidang sebagai berikut. 1) Politik luar negeri 2) Pertahanan 3) Keamanan 4) Yustisi 5) Moneter dan fiskal nasional 6) Agama 12. Perhatikan urusan konkuren berikut! 1) Pendidikan. 2) Kesehatan. 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang. 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 5) Ketenteraman, keter tiban umum, dan perlindungan masyarakat. Urusan konkuren tersebut merupakan urusan yang .... a. tidak berkaitan dengan pelayanan dasar b. berkaitan dengan pemerintahan umum c. berkaitan dengan pelayanan dasar d. berkaitan dengan kewenangan absolut e. tidak berkaitan dengan kewenangan absolut Jawaban: c Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib masih dibagi lagi menjadi dua yaitu berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai berikut. 1) Bidang pendidikan. 2) Bidang kesehatan. 3) Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 4) Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. 5) Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 6) Bidang sosial.


13. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha, upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan wajib di bidang . . . . a. tenaga kerja b. lingkungan hidup c. pemberdayaan masyarakat d. koperasi, usaha kecil dan menengah e. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Jawaban: d Kewenangan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dapat diwujudkan dalam pengembangan usaha mikro dengan berorientasi untuk meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil. Upaya tersebut dilakukan pemerintah agar masyarakat menjadi semakin maju dan penghasilannya menjadi lebih meningkat. 14. Sesuai pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa bidang yang masuk dalam urusan pemerintahan umum seperti . . . . a. kesehatan b. pertahanan c. tenaga kerja d. pekerjaan umum e. pembinaan persatuan dan kesatuan Jawaban: e Beberapa urusan yang termasuk dalam urusan pemerintahan umum sesuai pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 seperti berikut. 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 3) Pembinaan persatuan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila.

15. Perhatikan wacana berikut! TNI-AU kembali memaksa pesawat udara dari Arab Saudi yang terbang melewati batas wilayah udara Indonesia tanpa izin. Sebelumnya, TNI-AU juga telah berhasil menangkap pesawat udara dari Australia dan Singapura karena terbang secara ilegal di wilayah udara Indonesia. Wacana yang telah disajikan menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki urusan di bidang . . . . a. imigrasi d. perbankan b. moneter e. pertahanan c. keamanan Jawaban: e TNI harus siap menjaga dan mempertahankan wilayah Indonesia. TNI-AU yang bertugas menjaga wilayah udara Indonesia harus selalu siap terhadap masuknya pesawat-pesawat udara negara asing yang terbang di wilayah udara Indonesia tanpa izin. Contoh upaya TNI-AU tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki urusan di bidang pertahanan. Urusan pertahanan antara lain mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, dan bela negara bagi setiap warga negara. 16. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda dengan potensi daerah lain. Salah satunya daerah Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat memiliki potensi kerajinan sepatu yang patut dikembangkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat membuat program tentang pengembangan sepatu di Bandung. Hal ini sesuai amanah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari fakta tersebut adalah . . . . a. pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan pemerintahan daerah lainnya b. hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras c. dalam melaksanakan urusan daerahnya, tiaptiap provinsi, kabupatan, dan kota di Indonesia mempunyai pemerintahan daerah d. pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan e. pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain sesuai UUD 1945


143

Jawaban: e Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan fakta yang ada adalah dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah diberi wewenang membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya. Akan tetapi, peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan ini diberikan berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. 17. Politik luar negeri merupakan urusan pemerintahan pusat yang tidak dapat dilimpahkan kepada pemerintahan daerah. Hal ini karena urusan politik luar negeri berskala internasional dan berhubungan dengan kepentingan negara dan rakyat banyak. Ketentuan ini terdapat dalam hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat . . . . a. fungsional d. pilihan b. struktural e. wajib c. khusus Jawaban: a Hubungan fungsional pemerintahan pusat dan daerah adalah hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah yang menitikberatkan pada fungsi atau pelaksanaan kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Hubungan fungsional mencakup pembagian urusan pusat dengan daerah. Salah satunya tentang politik luar negeri yang menjadi urusan pemerintah pusat. 18. Pembentukan Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu realisasi dari urusan yang menjadi kewenangan pemerintah di bidang . . . . a. politik luar negari b. pertahanan c. keamanan d. yustisi e. fiskal Jawaban: c Kewenangan absolut pemerintah pusat salah satunya dalam bidang keamanan. Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang keamanan dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan seperti mendirikan dan membentuk kepolisian negara dan menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara. 19. Bidang berikut ini yang merupakan urusan pemerintah pusat ditunjukkan pada kolom . . . .

144

a.

- agama - kesehatan

d.

- keamanan - pertahanan

b.

- yustisi - pariwisata

e.

- kesehatan - pertahanan

c.

- kesehatan - pariwisata

Jawaban: d Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat memegang kekuasaan absolut yang meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, dan agama. 20. Perhatikan berita berikut! Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-21, para kepala negara ASEAN menyepakati Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2014. Semula, MEA akan diberlakukan pada pertengahan 2015. Sumber: http://www.kemenperin.go.id/artikel/9865/ASEANdinilai-Paling-Siap, diunduh pada tanggal 24 Maret 2015.

Keikutsertaan kepala negara Indonesia dalam menyepakati Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2014 merupakan wujud realisasi urusan pemerintahan pusat dalam bidang . . . . a. politik luar negeri d. yustisi b. pertahanan e. agama c. keamanan Jawaban: a Dalam bidang politik luar negeri, kepala negara (pemerintah) mempunyai kewenangan mengadakan perjanjian atau hubungan dengan negara lain. Dalam berita tersebut, kepala negara Indonesia ikut serta dalam menyepakati MEA. Artinya, pemerintah Indonesia telah melaksanakan kewenangannya dalam bidang politik luar negeri. 21. Dalam asas tugas pembantuan, perumusan kebijakan, perencanaan, dan pembiayaan dilakukan oleh . . . . a. presiden b. gubernur c. pemerintah pusat d. pemerintah daerah e. wakil kepala daerah Jawaban: c Dalam asas tugas pembantuan, perumusan kebijakan, perencanaan, dan pembiayaan dilakukan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena sifatnya membantu, pemerintah daerah harus melapor dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. 22. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menjadi bagian dari kewenangan . . . . a. warga masyarakat b. pemerintah pusat c. pemerintah daerah d. perangkat pemerintah e. seluruh masyarakat Indonesia


Jawaban: c Urusan pemerintah daerah meliputi bidang-bidang di luar bidang kewenangan pemerintah pusat. Contoh urusan pemerintah daerah yang dimaksud adalah penyelenggaraan pendidikan, penanganan bidang kesehatan, serta pelayanan kependudukan dan catatan sipil. 23. Perhatikan kewenangan-kewenangan berikut! 1) Pemberdayaan masyarakat 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5) Penanganan bidang kesehatan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi yang sifatnya . . . . a. pelimpahan d. pilihan b. pengganti e. wajib c. khusus Jawaban: e Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi antara lain pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum dan penanganan bidang kesehatan. 24. Perhatikan hal-hal berikut! 1) Stabilitas. 2) Keseimbangan fiskal. 3) Legalitas. 4) Pemerataan pendapatan. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan hal-hal yang ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1) dan 2) d. 2) dan 4) b. 1) dan 3) e. 3) dan 4) c. 2) dan 3) Jawaban: a Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. 25. Perhatikan berita berikut! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dibuat dengan berbagai dasar pikiran bahwa : pertama, pembangunan nasional sebagai suatu proses yang ber-

kelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; kedua, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Sumber: http://www.attayaya.net/2009/06/dasar-pembentukandan-penjelasan-undang.html,diunduh 5 Maret 2015.

Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut menunjukkan adanya kewenangan pemerintah pusat di bidang .... a. moneter dan fiskal nasional b. politik luar negeri c. pertahanan d. keamanan e. yustisi Jawaban: e Pembentukan undang-undang baru yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk urusan pemerintah di bidang yustisi. Urusan pemerintah di bidang yustisi adalah menjamin semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dijalankan secara asil, tepat, dan benar. Urusan pemerintah di bidang yustisi tidak hanya meliputi pembentukan undang-undang, tetapi juga dalam hal mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan-kebijakan kehakiman, memberikan grasi, amnesti, serta abolisi. 26. Perhatikan upaya-upaya berikut! 1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu daerah provinsi. 2) Penegakan perda provinsi dan peraturan gubernur. 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi. Upaya-upaya tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan upaya urusan konkuren di bidang . . . . a. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat b. pekerjaan umum dan penataan ruang c. pemberdayaan masyarakat d. lingkungan hidup e. perhubungan


145

Jawaban: a Urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 salah satunya meliputi tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal tersebut diupayakan pemerintah daerah dengan cara sebagai berikut. 1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu daerah provinsi. 2) Penegakan perda provinsi dan peraturan gubernur. 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi. 27. Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Penyelenggara kekuasaan kehakiman diatur pada UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan . . . . a. pasal 23F ayat (1) d. pasal 23G ayat (2) b. pasal 23F ayat (2) e. pasal 24 ayat (2) c. pasal 23G ayat (1) Jawaban: e Penyelenggara kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa ”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 28. Lembaga negara X berencana membentuk undang-undang perbukuan. Lembaga X adalah .... a. BPK d. DPD b. MPR e. MK c. DPR Jawaban: c Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Fungsi legislasi artinya DPR berwenang membentuk undang-undang. Dengan demikian, lembaga X yang berwenang membentuk undang-undang perbukuan adalah DPR. 29. Perhatikan kewenangan lembaga negara berikut! 1) Memutus pembubaran partai politik. 2) Menerima permohonan kasasi. 3) Mengusulkan pengangkatan hakim agung. 4) Memutus perselisihan hasil pemilu. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi ditunjukkan oleh nomor . . . .

146

a. 1) dan 2) d. 2) dan 3) b. 1) dan 3) e. 3) dan 4) c. 1) dan 4) Jawaban: c Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Wewenang Mahkamah Konstitusi antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 30. Salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang tecermin dalam . . . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. a. pasal 31 d. pasal 35 b. pasal 32 e. pasal 36 c. pasal 33 Jawaban: c Salah satu tujuan negara memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia ditegaskan dalam pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) serta pasal 32 ayat (1), (2), dan (3). Dalam pasal 33 ayat (1–3) ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas asas kekeluargaan, cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 31. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, susunan pemerintahan daerah terdiri atas . . . . a. DPRD dan DPD b. kepala daerah dan DPRD c. kepala daerah dan DPRD-GR d. kepala daerah dan perangkat daerah e. kepala daerah dan DPRD Komite Nasional Daerah Jawaban: a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 merupakan landasan hukum pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 susunan pemerintahan daerah terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD). 32. Pada suatu undang-undang, seorang DPD dipilih oleh dan dari anggota DPRD atas dasar perwakilan berimbang dari partai-partai politik dan diketuai oleh daerah (ex-officio). Undang-undang yang dimaksud adalah . . . . a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 c. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959


d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Jawaban: b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diperbaharui menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 karena adanya perkembangan ketatanegaraan. Susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang ini sebagai berikut. 1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 2) Dewan Pemerintah Daerah (DPD), yang dipilih oleh dan dari anggota DPRD atas dasar perwakilan berimbang dari partai-partai politik dan diketuai oleh kepala daerah (ex-officio), kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, ser ta DPD dan kepala daerah bertanggung jawab secara kolegial kepada DPRD. 33. Perhatikan wewenang pemerintahan daerah berikut! 1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut. 2) Menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat di daerah dan antarjawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah. 3) Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat. 4) Membuat peraturan rumah tangga sendiri (peraturan daerah) selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. 5) Kepala daerah menjalankan urusan pemerintahan pusat di daerah, kecuali urusan-urusan yang sudah dijalankan oleh kantor-kantor departemen di daerah. Kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1), 2), dan 3) d. 2), 3), dan 5) b. 1), 2), dan 4) e. 3), 4), dan 5) c. 1), 3), dan 5) Jawaban: a Wewenang pemerintahan daerah nomor 1), 2), dan 3) merupakan wewenang pemerintahan daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Adapun wewenang pemerintahan daerah nomor 4) dan 5) merupakan wewenang pemerintahan daerah yang diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1945. 34. Peran Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia ditunjukkan oleh . . . . a. menjabat ketua komite 6 untuk menyelesaikan masalah MNLF dengan pemerintah Filipina pada tahun 1993. b. memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu

c.

mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat d. pemberian dana bantuan operasional sekolah e. menyelenggarakan program SM3T Jawaban: a Salah satu tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia adalah aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia. Wujud keaktifan Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia ialah menjabat ketua komite 6 untuk menyelesaikan masalah MNLF dengan pemerintah Filipina pada tahun 1993. 35. Sebuah partai politik membuat iklan tentang partai politiknya yang ditayangkan di televisi. Selain melalui televisi, iklan juga dilakukan melalui koran. Iklan tersebut bertujuan agar masyarakat luas mengerti program-program yang akan dilakukan partai politik tersebut. Dalam kegiatan tersebut, partai politik sedang menjalankan fungsi . . . . a. pengatur konflik d. sosialisasi politik b. rekrutmen politik e. komunikasi politik c. partisipasi politik Jawaban: d Partai politik harus mampu menciptakan image memperjuangtkan kepentingan umum agar mendapat dukungan luas dari masyarakat dan senantiasa dapat memenangkan pemilu. Partai politik memiliki tujuan khusus dan fungsi. Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana sosialisasi politik. Sarana sosialisasi politik, artinya partai politik berfungsi melakukan upaya pemasyarakatan politik agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi politik dapat diwujudkan melalui iklan-iklan, baik di media cetak maupun media elektronik. B.


1. Tuliskan perbedaan teori tujuan negara antara teori negara hukum dan teori negara polisi! Jawaban: Perbedaan antara teori negara hukum dan teori negara polisi sebagai berikut. a. Teori negara hukum, dalam pandangan teori ini negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. b. Teori negara polisi, dalam pandangan teori ini negara bertujuan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung hak dan kebebasan warganya. 2. Dalam pemerintahan pusat terdapat urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut meliputi bidang pertahanan dan keamanan. Bedakan antara urusan pertahanan dan urusan keamanan! Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

147

Jawaban: Perbedaan urusan pertahanan dan urusan keamanan sebagai berikut. a. Urusan pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan berbahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, dan bela negara bagi setiap warga negara. b. Urusan keamanan merupakan masalah yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan sehingga ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Urusan keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara. 3. Berikan contoh urusan agama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat! Jawaban: Urusan agama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan. 4. Apa yang dimaksud urusan pemerintah absolut? Jawaban: Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. 5. Sebutkan tugas Badan Pemeriksa Keuangan! Jawaban: Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 6. Jelaskan peran kelompok penekan dalam mengontrol atau mendukung proses pengelolaan kekuasaan negara! Jawaban: Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan.

148

7. Sebutkan peran Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia! Jawaban: Peran Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia sebagai berikut. a. Mengirimkan Kontingen Garuda sebagai bagian dari pasukan perdamaian dunia. b. Indonesia berperan aktif dalam gerakan NonBlok. c. Indonesia berperan aktif dalam ASEAN di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta keamanan. d. Indonesia berperan aktif dalam Organisasi Kerja Sama Islam. 8. Tuliskan wewenang pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah! Jawaban: Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk sebagai lanjutan dari Dekret Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Juli 1959 tentang kembali kepada Undang-undang Dasar 1945. Wewenang pemerintahan daerah menurut undang-undang ini sebagai berikut. a. Menyelenggarakan koordinasi antarjawatanjawatan pemerintah pusat di daerah dan antarjawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah. b. Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat. 9. Berikan contoh urusan moneter dan fiskal nasional! Jawaban: Urusan moneter dan fiskal nasional antara lain kebijakan makroekonomi seperti mencetak uang, menentukan nilai mata uang, menentukan kebijakan moneter, dan mengendalikan peredaran uang. 10. Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya menangani urusan di bidang sosial. Sebutkan upaya pemerintahan daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan di bidang sosial! Jawaban: Upaya pemerintahan daerah provinsi dalam menyelenggarakan urusan sosial antara lain sebagai berikut. a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi. b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.


Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu: 1. menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara; 2. menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara; serta 3. berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender. Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik: 1. mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta 2. mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Upaya Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

•

•

•

• •

Menjelaskan hak warga negara Indonesia. Menguraikan kewajiban warga negara Indonesia. Mengidentifikasi jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

• •

• • • • • •

Menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mencontohkan bentuk kasus pelanggaran hak warga negara. Menyebutkan bentuk kasus pengingkaran kewajiban warga negara.

•

Mencontohkan upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Menyebutkan bentuk partisipasi dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara di berbagai lingkungan kehidupan.

Mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Mampu menguraikan pengertian hak dan kewajiban warga negara Indonesia berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mampu menyajikan kasus pelanggaran hak warga negara. Mampu memberikan contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Mampu menganalisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mampu mendukung penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.


149

A. Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara

A.


1. Setiap warga negara mempunyai hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh hak yang diatur secara eksplisit dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . . a. memperoleh pendidikan b. menjadi anggota legislatif c. mendapat kesejahteraan sosial d. mempelajari berbagai kebudayaan e. mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum Jawaban: a Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai hak pendidikan. Berdasarkan pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang mempunyai hak pendidikan yang sama. Pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus mengadakan sistem pendidikan yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Keseriusan tersebut dapat dilihat dari 20% alokasi dana APBN untuk pendidikan. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan hak politik kepada warga negara. Contoh hak politik warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . . a. mendapat perlakuan baik dari pemerintah b. mencalonkan diri menjadi anggota KPU c. menjadi pegawai negeri sipil d. mengikuti pemilihan umum e. mendirikan yayasan Jawaban: d Hak politik warga negara dapat berupa hak mencalonkan diri dalam pemilihan umum, hak berserikat, dan hak mengeluarkan pendapat. Pemilu merupakan bagian dari sistem politik. Setiap warga negara berhak mengikuti pemilihan

umum. Seseorang yang ikut ser ta dalam pemilihan umum berarti telah menggunakan hak politiknya sebagai warga negara. Ketentuan tentang pemilu diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab VIIB pasal 22E. 3. Negara mempunyai kewajiban menyejahterakan rakyat. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyat yaitu . . . . a. menyediakan lapangan pekerjaan b. menyediakan barang-barang murah c. menurunkan harga bahan bakar minyak d. membuka tempat hiburan bagi masyarakat e. memberi santunan kepada warga negara Jawaban: a Pemerintah mempunyai kewajiban menyejahterakan rakyat. Upaya menyejahterakan rakyat dapat dilakukan dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan. Penyediaan lapangan pekerjaan lebih efektif bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Rakyat tidak akan tergantung kepada pemerintah apabila kesejahteraannya terjamin. 4. Pemenuhan hak kesetaraan bagi perempuan oleh negara di bidang politik diwujudkan dengan . . . . a. memberi kesempatan menjadi anggota DPR b. menyalurkan TKW ke luar negeri c. membebaskan dari kewajiban mengurus rumah tangga d. memberi kesempatan untuk mendirikan lembaga sosial e. menggantikan semua pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki Jawaban: a Pemenuhan hak kesetaraan bagi perempuan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar pemberian hak tersebut dapat dilihat dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, perempuan harus mempunyai kesempatan yang sama dalam bidang pemerintahan.


155

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara. Hak warga negara yang terdapat dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . . a. mendapatkan pekerjaan yang layak serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil b. melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing c. memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif d. memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan e. menganut berbagai macam agama yang diakui negara Jawaban: b Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus memberikan jaminan kepada warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan isi pasal tersebut dapat dimaknai bahwa negara memberikan hak beragama kepada warga negara. 6. Salah satu titik fokus pasal 27 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Maksud pernyataan tersebut adalah . . . . a. warga negara yang baik akan diperlakukan baik oleh hukum b. pemerintah memberi hukuman kepada semua warga negara c. setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum d. orang yang melanggar hukum akan masuk lembaga pemasyarakatan e. pemerintah dapat membebaskan warga negara yang baik dari hukuman Jawaban: c Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pernyataan ini memberikan pengertian bahwa kata segala warga negara menunjuk kepada semua manusia. Jadi, semua manusia seyogyanya diperlakukan sama di hadapan hukum. Pernyataan tersebut memberikan arti hukum tidak bersikap diskriminasi terhadap manusia. 7. Berikut ini merupakan hak seorang peserta didik yaitu . . . .

156

a. mendapat kelompok piket kelas b. membawa kendaraan bermotor c. mendapat pengajaran d. mendapat nilai bagus e. memperoleh teman Jawaban: c Peserta didik merupakan orang yang sedang menjalankan proses belajar, baik di sekolah formal maupun nonformal. Setiap peserta didik mempunyai hak sama yaitu mendapat pengajaran. Dengan mendapatkan pengajaran tersebut seseorang dapat dikategorikan sebagai peserta didik. Oleh karena itu, mendapat pengajaran merupakan hak dasar bagi peserta didik. 8. Bacalah wacana di bawah ini! Pak Bobon mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Dia mendaftarkan diri pada panitia pemilihan kepala desa. Panitia merasa ragu dengan niat Pak Bobon untuk menjadi calon kepala desa. Panitia memandang Pak Bobon tidak akan sanggup mengikuti mekanisme pemilihan kepala desa. Pak Bobon dianggap tidak cukup memiliki pendukung untuk menjadi calon kepala desa. Terlebih lagi, Pak Bobon bukan termasuk orang terpandang di desanya. Panitia berupaya mempersulit syarat-syarat pencalonan bagi Pak Bobon, dengan meminta berkas-berkas yang bukan menjadi syarat pencalonan kepala desa. Pak Bobon menyerah dan terpaksa membatalkan niatnya. Berdasarkan wacana di atas terdapat pelanggaran hak warga negara yang dialami Pak Bobon. Pelanggaran hak warga negara tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam . . . . a. pasal 27 ayat (1) b. pasal 27 ayat (2) c. pasal 28E ayat (1) d. pasal 31 ayat (1) e. pasal 31 ayat (2) Jawaban: a Salah satu titik fokus pasal 27 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam pemerintahan. Pernyataan tersebut memiliki makna bahwa semua warga negara seyogyanya mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya dalam pemerintahan. Hal yang terjadi kepada Pak Bobon merupakan salah


membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti menyapu, mencuci piring, dan membereskan tempat tidur. Seorang anak wajib mengerjakan PR. PR merupakan tugas sekolah yang wajib dikerjakan di rumah. Apabila anak mengerjakan PR di sekolah berarti sudah melanggar kewajiban dan dikategorikan dalam bentuk pengingkaran kewajiban.

satu bentuk pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilu kepala desa. Dengan adanya pengingkaran kewajiban tersebut berakibat pada hilangnya hak Pak Bobon untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala desa. 9. Berikut merupakan kewajiban seseorang terhadap negara Indonesia yang berdampak pada keteraturan sosial adalah . . . . a. menghormati para guru b. membayar retribusi parkir c. menaati hukum yang berlaku d. menerima semua kebijakan pemerintah e. bekerja sungguh-sungguh sesuai profesi Jawaban: c Setiap warga negara mempunyai kewajiban menjaga keamanan negara. Upaya untuk menjaga keamanan negara dapat dilakukan dengan cara menaati hukum. Orang yang menaati hukum berarti telah berupaya menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Dengan dipatuhinya hukum akan tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan teratur.

B.


1.

Mengapa setiap warga negara harus menempuh pendidikan? Jawaban: Pendidikan merupakan upaya membekali warga negara menjadi pribadi yang berilmu. Warga negara yang berilmu akan memberikan pengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia suatu negara. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menempuh pendidikan supaya dapat berkontribusi dalam pembangunan negara.

Cerita di bawah ini untuk menjawab soal nomor 2 dan 3! Karta merupakan anak dari Pak Sura. Karta bersekolah di SMA Budi Utami. Dia duduk di kelas XIIC. Pak Sura berjanji tanpa sepengetahuan Karta bahwa dia mau memberikan hadiah sepeda. Walaupun Karta tidak mengetahui niat bapaknya, dia masih belajar dengan tekun. Dia sadar bahwa belajar merupakan kewajibannya. Bahkan untuk menghasilkan nilai yang baik, dia meminta difasilitasi bimbingan belajar. Pada saat ujian berlangsung, Karta tidak menemukan kesulitan dalam mengerjakan soalsoal ujian. Berkat keseriusan dan usahanya, Karta mendapat nilai yang sangat memuaskan. Pak Sura senang melihat keberhasilan anaknya. Pak Sura menyatakan kepada Karta mengenai niatnya membelikan sepeda. Karta sangat senang mendapatkan hadiah sepeda.

10. Bentuk kewajiban seorang anak di rumah ditunjukkan oleh kolom . . . . a.

– menghormati orang tua – membantu pekerjaan orang tua – mengerjakan PR

b.

– menaati tata tertib keluarga – membantu orang tua mencari nafkah – mengerjakan PR

c.

– menemani adik belajar – menyapu halaman rumah – membantu tetangga membangun rumah

d.

– memberi makan ternak – menyapu lantai – membantu orang tua mencari nafkah

e.

– menghormati orang tua – membantu orang tua mencari nafkah – mengerjakan PR

Jawaban: a Setiap orang akan menyandang hak dan kewajiban selama hidup, begitu pula dengan seorang anak. Anak mempunyai kewajiban yang harus dilakukan di rumah. Bentuk kewajiban anak yang harus dilaksanakan di rumah antara lain menghormati orang tua, membantu pekerjaan orang tua, dan mengerjakan PR. Seorang anak wajib menghormati orang tua karena orang tua merupakan orang yang telah berjasa membesarkan dan mendidiknya. Seorang anak wajib membantu pekerjaan orang tua. Membantu pekerjaan orang tua bukan berarti membantu mencari nafkah. Mencari nafkah merupakan kewajiban orang tua. Anak dapat

2.

Hubungkan nilai yang terdapat dalam cerita dengan kewajiban Karta sebagai seorang anak dan peserta didik! Jawaban: Nilai yang terdapat dalam cerita yaitu rajin belajar. Karta sadar dengan kewajibannya sebagai seorang anak dan peserta didik untuk rajin belajar. Dengan kepahamannya akan kewajibannya tersebut, Karta memperlihatkan kepada orang tuanya bahwa dia termasuk anak yang bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai seorang anak dan seorang peserta didik.Karena keseriusannya tersebut, Karta mampu menunaikan kewajibannya dan menghasilkan nilai yang sangat memuaskan.


157

3.

4.

Dalam cerita tersebut, Karta meminta kepada bapaknya difasilitasi bimbingan belajar. Hubungkan permintaan Karta tersebut dengan kedudukannya sebagai seorang anak! Jawaban: Karta merupakan anak Pak Sura. Karta mempunyai hak sebagai seorang anak dari Pak Sura. Salah satu hak yang diminta Karta yaitu meminta difasilitasi bimbingan belajar. Permintaan Karta dianggap wajar karena merupakan bagian dari haknya sebagai anak Pak Sura. Tuntutan hak yang diminta Karta akan mengakibatkan pemenuhan kewajiban kepada Pak Sura. Tuliskan lima hak warga negara sebagai konsekuensi dari aturan pasal 31 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945! Jawaban: Lima hak warga negara dalam bidang pendidikan sesuai ketentuan pasal 31 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

158

a. b. c.

d. e. 5.

Mendapat fasilitas pendidikan yang baik. Pendidikan terbuka bagi setiap orang tanpa ada diskriminasi. Adanya pendidikan kejuruan sehingga peserta didik bisa menyalurkan bakat dan minatnya. Adanya pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidikan dapat dilakukan secara formal dan nonformal.

Setiap peserta didik mempunyai kewajiban menjaga keamanan sekolah. Mengapa peserta didik berkewajiban menjaga keamanan sekolah? Jelaskan! Jawaban: Menjaga keamanan sekolah merupakan kewajiban warga sekolah. Peserta didik merupakan bagian dari warga sekolah. Oleh karena itu, peserta didik mempunyai kewajiban menjaga keamanan sekolah demi kenyamanan proses belajar.


B. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

A.


1. Bacalah wacana berikut! Menjamurnya pedagang kaki lima di sepanjang trotoar jalan menyebabkan terganggunya pejalan kaki. Padahal, peraturan daerah mengatur mengenai larangan berjualan di trotoar jalan. Pemerintah telah berusaha membangun lokasi berjualan bagi mereka. Akan tetapi, mereka menolak direlokasi atas dasar tempat yang disediakan tidak strategis untuk berjualan.

162

Kasus tersebut menunjukkan . . . . a. rendahnya kesadaran warga terhadap hukum b. rendahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah c. rakyat lebih berkuasa daripada pemerintah dan hukum d. pelaksanaan hak warga negara untuk kesejahteraan hidupnya e. pemerintah tidak mempunyai kekuasaan atas rakyatnya Jawaban: a Tindakan yang dilakukan pedagang kaki lima menunjukkan rendahnya kesadaran hukum mereka terhadap hukum. Terjadinya hal tersebut


dapat dipicu karena daya mengikat hukum yang lemah dan ketidaktegasan aparat penegak hukum sehingga mereka bisa melanggar hukum. 2. Bacalah cerita berikut ini! Pasar Baru identik dengan sebutan ’’Pasar Tumpah’’. Hal tersebut karena para pedagang sering berjualan di pinggir-pinggir jalan. Kondisi ini mengakibatkan lalu lintas di sepanjang pasar menjadi terganggu. Pemerintah daerah melalui dinas terkait berupaya merelokasi para pedagang yang berjualan di bahu jalan ke blog G. Para pedagang tetap menolak relokasi tempat jualan. Mereka menganggap berjualan di blog G menyulitkan para pembeli sehingga pembeli jarang berbelanja di blog G. Dari wacana ditemukan unsur . . . . a. pemenuhan hak pemerintah dan pengingkaran hak pedagang b. pemenuhan hak pengguna jalan dan pemenuhan hak pedagang c. pengingkaran kewajiban pemerintah dan pemenuhan hak pedagang d. pengingkaran kewajiban pemerintah dan pengingkaran kewajiban pedangang e. pelanggaran hak pengguna jalan dan pengingkaran kewajiban para pedagang Jawaban: e Wacana yang telah disajikan menggambarkan adanya unsur pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pengguna jalan telah dilanggar haknya oleh para pedagang. Oleh karena itu, para pedagang telah melakukan pengingkaran kewajiban. Berdasarkan perintah pemerintah, para pedagang wajib pindah ke blok G. Akan tetapi, para pedagang menolak yang pada akhirnya terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dengan adanya pengingkaran kewajiban yang dilakukan pedagang, bisa berakibat kemacetan di wilayah tersebut. 3. Perhatikan kasus berikut! 1) Andi mengendarai motor tanpa menggunakan helm. 2) Polisi mengamankan oknum yang memperkeruh suasana unjuk rasa. 3) Komar memberikan kesaksian palsu di pengadilan. 4) Panitia tidak membuat berita acara pemungutan suara pemilihan kepala desa. 5) Sobar tidak mendapatkan alasan ketidaklolosannya menjadi calon ketua OSIS.

Kasus yang dikategorikan sebagai bentuk pengingkaran kewajiban warga negara terdapat pada nomor . . . . a. 1), 3), dan 4) b. 1), 4), dan 5) c. 2), 3), dan 4) d. 2), 3), dan 5) e. 3), 4), dan 5) Jawaban: a Seseorang harus menunaikan kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab. Akan tetapi, terkadang orang dengan sengaja atau tidak sengaja lalai terhadap kewajibannya tersebut. Seperti halnya tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, memberikan kesaksian palsu dalam persidangan, dan tidak membuat berita acara pemilihan kepala desa. Tiga kasus tersebut merupakan contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Sudah seharusnya setiap orang memahami pentingnya menunaikan kewajiban. 4. Bacalah wacana di bawah ini! Fikri mengendarai motor ke sekolah dengan membawa surat kendaraan dan SIM. Dia tahu bahwa pihak sekolah melarang peserta didik membawa motor. Akan tetapi, Fikri tetap mengendarai motor. Pada saat di jalan, Fikri melihat Andi berjalan. Fikri tidak mengajak Andi naik motor. Di persimpangan jalan, terlihat lampu rambu lalu lintas menyala merah, tetapi Fikri tetap menjalankan kendaraannya. Fikri telah melakukan pengingkaran kewajiban berupa . . . . a. melanggar rambu lalu lintas b. tidak mengajak Andi naik motor c. membawa motor dengan ugal-ugalan d. tidak membawa surat izin mengemudi e. tidak membawa surat tanda nomor kendaraan Jawaban: a Seorang pengendara wajib membawa surat kendaraan dan SIM. Pengendara motor harus menggunakan helm untuk keamanan berkendara. Seorang pengendara motor juga harus memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Lampu lalu lintas berfungsi untuk mengatur laju kendaraan di setiap persimpangan jalan. Setiap pengendara harus tahu arti warna lampu lalu lintas. Dalam cerita, Fikri telah melanggar lampu lalu lintas. Artinya, dia telah melakukan pengingkaran kewajiban sebagai pengendara motor untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas.


163

5. Bacalah cerita di bawah ini! Anak-anak sibuk mencari uang di perempatan jalan. Dua anak bekerja membersihkan kaca mobil dengan kemoceng yang sudah rusak. Dua anak mencoba keberuntungan dengan mengamen. Satu anak berjualan koran. Kelima anak tersebut merupakan anak-anak putus sekolah. Ada seorang pria yang menolehkan kepalanya ke luar jendela mobil dan bertanya kepada salah satu anak yang sedang mengelap kaca mobilnya. Pria ini bertanya mengenai alasan tidak sekolah dan memilih bekerja. Anak tersebut menjawab dengan muka sedih bahwa orang tuanya memaksa dia untuk bekerja. Sesungguhnya orang tuanya terpaksa menyuruh anaknya untuk bekerja demi menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan cerita, ada unsur hak yang tidak terlaksana yaitu hak . . . . a. anak mendapat pendidikan b. penjual koran mendapatkan uang c. orang tua menyekolahkan anaknya d. pemerintah menyekolahkan anak jalanan e. pengendara mobil dibersihkan kaca mobilnya Jawaban: a Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak pendidikan dapat dilihat dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 31 ayat (1) diatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dalam kalimat tersebut tidak terdapat unsur diskriminasi terkait orang yang berhak mendapat pendidikan. Jadi, semua anak, baik anak orang kaya, anak orang miskin, maupun anak yatim piatu berhak mendapat pendidikan. 6. Bacalah wacana di bawah ini! Pemilihan umum kepala daerah berlangsung meriah. Aura yang dirawat di rumah sakit tidak bisa mengikuti pesta demokrasi. Hal ini karena Aura tidak terdaftar sebagai pemilih. Padahal, Aura sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Nasih mengalami nasib yang sama seperti Aura. Mereka berdua merupakan korban ketidakadilan panitia yang tidak mencantumkan namanya dalam daftar pemilih tetap. Kejadian yang dialami Aura dan Nasih merupakan jenis . . . .

164

a. b.

pelanggaran hak panitia pemilihan umum pengingkaran kewajiban yang dilakukan calon pemilih c. pelanggaran hak warga negara untuk memilih dalam pemilu d. pengingkaran kewajiban Aura untuk tidak mendaftarkan diri menjadi pemilih e. pengingkaran kewajiban Nasih untuk tidak mendaftarkan diri menjadi pemilih Jawaban: c Aura dan Nasih mengalami kasus pelanggaran hak warga negara. Mereka tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara dalam mengikuti pemilihan umum. Seharusnya, panitia memfasilitasi para pasien untuk mendapatkan haknya. Hak politik tidak menjadi gugur karena alasan warga negara sakit. Hak tersebut bersifat umum untuk semua warga negara. 7. Bentuk pengingkaran kewajiban warga negara yang berakibat tidak terpenuhinya hak orang lain adalah . . . . a. Tono tidak mengerjakan PR b. Soni tidak belajar dengan serius c. Lala tidak membereskan tempat tidurnya d. Santi tidak memberi uang kepada pengemis e. Anton memutar musik dengan keras pada malam hari Jawaban: e Pengingkaran kewajiban seseorang terkadang berimbas pada pelanggaran hak orang lain. Sebagai contoh Anton memutar musik dengan keras pada malam hari. Anton seharusnya paham bahwa malam hari orang-orang lebih banyak digunakan untuk istirahat. Oleh karena itu, ada kewajiban bagi Anton untuk menjaga ketenangan. Akan tetapi, Anton memutar musik dengan keras. Hal ini tentu telah melanggar hak orang lain untuk beristirahat. 8. Pemerintah memberikan jaminan pendidikan kepada semua warga negara. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memperhatikan dan memenuhi kebutuhan akan pemenuhan hak pendidikan warga negara. Kasus yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi hak warga negara dalam hal pendidikan adalah . . . . a. Kadir dan Ahmad bersekolah di sekolah yang mewah b. semua peserta didik SMA 6 berhasil lulus Ujian Nasional c. semua peserta didik di kelas XII A mendapat nilai bagus d. Sovia mendapat penghargaan dari pemerintah dalam bidang kalpataru e. Jaenal mendapat beasiswa di perguruan tinggi negeri karena memiliki nilai terbaik dalam Ujian Nasional


Jawaban: e Pilihan jawaban e menunjukkan adanya keseriusan pemerintah untuk memajukan pendidikan dalam rangka memenuhi hak pendidikan warga negara. Pemberian beasiswa yang diberikan pemerintah merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada warga negara yang mempunyai prestasi untuk mengembangkan potensinya dalam bidang akademik. Sedangkan, pilihan jawaban yang lain tidak menunjukkan adanya bentuk dukungan konkret pemerintah dalam memberikan hak pendidikan kepada warga negara.

Jawaban: b Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. B.


1.

Mengapa pemerintah harus memberikan pemenuhan hak atas kesetaraan dalam bidang hukum kepada semua warga negara? Jawaban: Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum. Hal ini memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan rasa keadilan kepada semua orang. Pemenuhan hak atas kesetaraan dalam hukum merupakan bentuk implementasi dari cita-cita hukum itu sendiri yaitu mendapatkan keadilan. Keadilan yang dicapai bukan sekadar keadilan materiel, melainkan mencakup juga keadilan formal.

2.

Bacalah wacana berikut!

9. Bacalah wacana di bawah ini! Pak Luri beserta keluarga baru pulang liburan tadi malam. Pak Lurah mengajak Pak Luri ikut kerja bakti memperbaiki jembatan yang rusak. Bu Luri melarang Pak Luri mengikuti kerja bakti. Bu Luri menyuruh Pak Luri beristirahat karena besok harus masuk kerja. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Pak Luri adalah . . . . a. mematuhi perintah Bu Luri b. mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga c. mencari alasan untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti d. menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa membantu e. memberi makanan sebagai ucapan permintaan maaf kepada warga Jawaban: b Menjaga keharmonisan hubungan antarmasyarakat, khususnya dengan tetangga merupakan kewajiban setiap orang. Sebagai anggota masyarakat, setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya. Kasus dalam wacana menunjukkan bentuk implementasi kewajiban sebagai warga masyarakat. Mengikuti kerja bakti merupakan kewajiban yang harus ditunaikan setiap anggota masyarakat. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan kewajiban seseorang sebagai makhluk sosial. 10. Salah satu hak yang terdapat dalam pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . . a. memeluk agama b. pengembangan diri c. mendapatkan informasi d. memperoleh kebebasan berserikat e. memperoleh pekerjaan yang layak

Kepolisian telah mengerahkan lima ratus anggotanya untuk mengamankan aksi unjuk rasa di kawasan 0 km Malioboro. Unjuk rasa didominasi oleh mahasiswa dari berbagai universitas di wilayah Yogyakarta dan sebagian dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka menuntut penurunan harga bahan bakar minyak. Unjuk rasa dilakukan dengan tertib. Mengapa pelaksanaan unjuk rasa harus dilakukan secara tertib? Hubungkan argumentasi Anda dengan hak dan kewajiban warga negara! Jawaban: Warga negara berhak menyampaikan saran dan kritik kepada pemerintah melalui unjuk rasa. Pelaksanaan unjuk rasa harus dilakukan dengan aman dan tertib. Unjuk rasa yang dilakukan dengan tertib tidak akan mengganggu hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan lalu lintas. Pelaksanaan unjuk rasa dengan tertib memperlihatkan bahwa pengunjuk rasa tidak bersikap egois. Mereka mengetahui kewajibannya untuk melakukan unjuk rasa dengan aman dan tertib.


165

3.


kelas masing-masing. Kepala sekolah mengatakan bahwa tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut yaitu supaya peserta didik merasa memiliki kelas dan mempunyai rasa tanggung jawab menjaga kebersihan.

Pemerintah membuat program kerja paket layanan pendidikan. Program ini diperuntukkan bagi warga negara yang tidak bersekolah di sekolah formal. Kejar paket diklasifikasikan menjadi kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Kejar paket A setara dengan sekolah dasar, kejar paket B setara dengan sekolah menengah pertama, dan kejar paket C setara dengan sekolah menengah atas. Mengapa pemerintah membuat program kejar paket layanan pendidikan bagi warga negara? Coba Anda analisis! Jawaban: Pendidikan kejar paket A, paket B, dan paket C dikategorikan dalam bentuk pendidikan nonformal. Pemerintah menyelenggarakan pendidikan nonformal demi memberikan layanan pendidikan untuk semua warga negara. Banyak warga masyarakat karena alasan tertentu tidak bisa mengikuti pendidikan formal. Oleh karena itu, pemerintah membuat program kejar paket A, paket B, dan paket C (pendidikan nonformal) demi memberikan kesempatan warga negara bisa mengikuti pendidikan nonformal. Jadi, kesempatan untuk mendapatkan hak pendidikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bisa terpenuhi. 4.


Bagaimanakah pendapat Anda mengenai kebijakan yang dibuat kepala sekolah SMA Melati? Jawaban: Kepala sekolah mempunyai hak atau wewenang untuk membuat peraturan sekolah. Terlebih lagi, tujuan dibuat kebijakan atau peraturan tersebut cukup baik dan rasional. Kepala sekolah SMA Melati mencoba menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik melalui kebijakannya. Kebijakan kepala sekolah akan menimbulkan kewajiban kepada peserta didik. Peserta didik harus melaksanakan peraturan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban. 5.

Mengapa tindakan korupsi yang dilakukan oknum pejabat publik dapat berakibat munculnya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Jawaban: Pejabat publik merupakan penyelenggara negara. Dia berkewajiban menyejahterakan warga negara melalui kebijakan-kebijakannya. Apabila pejabat publik melakukan korupsi berarti dia sudah menyalahgunakan kewenangannya. Penyalahgunaan kewenangannya tersebut berakibat munculnya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak dapat berupa pengabaian kesejahteraan warga negara.

SMA Melati membuat aturan pembagian tugas piket kepada setiap peserta didik. Peserta didik diminta membersihkan

166


C. Upaya Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

A.


1. Hampir di setiap perempatan jalan di kota-kota besar dapat ditemukan ’’anak jalanan’’. Sebutan ’’anak jalanan’’ biasanya ditujukan kepada anakanak yang hidupnya sering di jalanan dan tidak melakukan aktivitas seperti anak-anak normal yaitu sekolah dan hidup dengan keluarga. Mereka ada yang menjadi pengamen dan pengemis. Keberadaan ’’anak jalanan’’ merupakan tanggung jawab pemerintah. Alasan yang menunjukkan bahwa keberadaan ’’anak jalanan’’ merupakan tanggung jawab pemerintah adalah . . . .

170

a.

pemerintah mempunyai kewajiban memberikan kesejahteraan kepada semua warga negara b. pemerintah mempunyai banyak dana untuk melakukan pembinaan kepada ’’anak jalanan’’ c. mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan keluarga d. ’’anak jalanan’’ meresahkan para pengendara kendaraan bermotor e. ’’anak jalanan’’ tidak mempunyai orang tua Jawaban: a Pemerintah mempunyai kewajiban menyejahterakan semua warga negara Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar


Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajiban tersebut berlaku kepada semua warga negara termasuk ’’anak jalanan’’. Pemerintah melalui Dinas Sosial bisa membuat kebijakan untuk memberikan pembinaan kepada mereka. 2. Anda sedang menunggu bus di halte. Tiba-tiba ada orang memarkir mobilnya di bahu jalan. Anda tahu bahwa area tersebut termasuk kawasan dilarang parkir. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah . . . . a. membiarkannya karena tidak mengganggu b. menegurnya untuk tidak parkir di area tersebut c. melaporkan kepada polisi atau pihak berwenang d. mengajak warga untuk memindah mobil tersebut e. memberi pelajaran dengan mengempeskan ban Jawaban: b Orang yang memarkir kendaraan di kawasan larangan parkir tentu telah melanggar aturan. Anda mempunyai kewajiban untuk menegurnya supaya tidak parkir di kawasan tersebut. Pemerintah tentu sudah memperhitungkan lokasi-lokasi untuk tempat parkir. Apabila kawasan halte digunakan untuk parkir tentu akan ada hak orang yang dilanggar. Seperti halnya sopir bus kesusahan menaikkan dan menurunkan penumpang. Selain itu, jalanan bisa menjadi macet karena bahu jalan digunakan untuk parkir. 3. Seorang pustakawan sangat kesal dengan ulah pengunjung yang sering menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Dia harus menegur setiap kali mereka melakukan kegaduhan. Upaya efektif yang sebaiknya dilakukan pustakawan tersebut adalah .... a. memberi hukuman kepada orang yang berbuat gaduh b. menutup perpustakaan ketika situasi sudah tidak kondusif c. membuat persyaratan bagi orang yang akan masuk perpustakaan d. membuat aturan yang menyatakan larangan berbicara di area perpustakaan e. membuat aturan yang menyatakan larangan membuat keributan beserta sanksinya Jawaban: e Perpustakaan merupakan tempat membaca buku dan berdiskusi. Oleh karena itu, setiap pengunjung harus menjaga ketenangan dan tidak melakukan kegaduhan di area perpustakaan. Untuk mengatasi permasalahan pengunjung yang membuat

gaduh, pustakawan bisa membuat papan pengumuman mengenai larangan membuat kegaduhan di area perpustakaan. 4. Perhatikan cerita berikut! Komar naik motor sendiri. Dia melihat Aldo berjalan. Komar mengajak Aldo naik motor. Di tengah jalan, polisi memaksa memberhentikan laju kendaraan Komar. Polisi memberikan surat tilang karena Aldo tidak menggunakan helm. Dalam cerita tersebut terdapat unsur ketidakpatuhan hukum yaitu . . . . a. Komar naik motor b. Komar membonceng Aldo c. Aldo tidak menggunakan helm d. satu motor dinaiki oleh dua orang e. Komar memberhentikan motor di depan polisi Jawaban: c Dalam pasal 290 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa pengendara yang tidak menggunakan helm dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 juta. 5. Bacalah cerita berikut! Warga Kampung Kakap sering mengalami pencurian. Para pencuri mulai beraksi malam hari. Mereka biasanya mencuri uang dan emas. Satu malam bisa dua keluarga yang kehilangan hartanya. Kondisi ini sudah berjalan selama satu bulan. Warga sudah sangat resah dengan ulah para pencuri. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan Kampung Kakap supaya terhindar dari pencurian yaitu . . . . a. warga dilarang tidur malam hari b. mengaktifkan kegiatan ronda malam c. setiap rumah harus dipasang kamera pengawas d. meminta polisi untuk berjaga di wilayah kampung Kakap e. membuat saluran sirine secara paralel ke setiap rumah warga Jawaban: b Setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban menjaga keamanan kampung. Upaya menjaga keamanan kampung dengan melakukan ronda malam. Upaya tersebut dianggap efektif untuk mencegah terjadinya pencurian.


171

6. Bacalah wacana di bawah ini! Perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain berdampak luas terhadap para pengusaha ekonomi mikro. Sebagian besar dari mereka belum siap dengan berlakunya sistem perdagangan bebas. Pemerintah seolaholah tinggal diam melihat kondisi tersebut. Seharusnya ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghindari kejadian tersebut. Dengan adanya pasar bebas, banyak pengusaha mikro gulung tikar. Hak mereka untuk berjualan terhambat akibat banyaknya produk yang berasal dari luar negeri. Upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah supaya hak para pengusaha mikro bisa terlindungi adalah . . . . a. memberikan pelatihan usaha dan pinjaman modal usaha b. memberi modal dan mengalihkan sektor usaha ke bidang jasa c. memberikan pelatihan dan memaksa mereka menghasilkan produk berkualitas d. memaksa mereka menghasilkan produk yang murah dan menghapuskan pajak e. melakukan evaluasi usaha dan memaksa bersaing dengan pengusaha dari luar negeri Jawaban: a Pemerintah sebelum mengikuti sistem perdagangan bebas seyogyanya mempersiapkan terlebih dahulu kesiapan para pengusaha mikro. Apabila tidak dipersiapkan dan diberi pembekalan serta pinjaman modal, mereka tidak bisa bersaing dengan barang-barang impor yang memiliki kualitas bagus dan harga murah. Pengusaha mikro akan gulung tikar apabila pemerintah tidak memperhatikan nasib mereka. 7. Bentuk pengingkaran kewajiban dengan upaya mengatasinya yang tepat adalah . . . . Pengingkaran Kewajiban

172

Upaya Mengatasi

a.

Tidak menghormati orang tua

Dipidana

b.

Membuang sampah sembarangan

Menyediakan tempat sampah di setiap tempat

c.

Mengendarai motor tidak membawa SIM

Didenda/dipidana

d.

Tidak mengerjakan tugas sekolah

Dikucilkan temanteman

e.

Berbuat gaduh di perpustakaan

Mencemoohnya

Jawaban: c Terjadinya pengingkaran kewajiban sesungguhnya bisa dihindari. Jika tidak bisa dihindari dapat dilakukan upaya represif. Salah satu contoh upaya represif kepada pelanggar peraturan lalu lintas yaitu memberi hukuman denda atau dipidana kurungan kepada orang yang tidak membawa SIM saat mengendarai sepeda motor. Upaya represif bertujuan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pelanggaran. 8. Bacalah wacana berikut! Kiki menjemput temannya dari luar kota di stasiun. Dia berangkat mengendarai sepeda motor. Tiba di stasiun, Kiki memarkir motornya di parkiran stasiun. Dia melihat ada petugas parkir yang sedang membereskan motor supaya terlihat rapi. Kiki meminta tolong kepada petugas tersebut untuk menjaga motornya. Petugas parkir kemudian memberi karcis retribusi parkir kepada Kiki. Kiki kemudian masuk ke stasiun dan menunggu di ruang tunggu. Beberapa saat kemudian, Kiki langsung keluar dari parkiran membawa sepeda motornya. Dalam cerita terdapat unsur pengingkaran kewajiban yaitu . . . . a. Kiki tidak membayar retribusi b. Kiki memarkir motor di tempat parkir c. tukang parkir tidak menjaga motor Kiki d. Kiki menyuruh orang menjaga motornya e. Kiki tidak bersikap ramah kepada penjaga parkir Jawaban: a Setiap orang harus menunaikan kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab. Menggunakan jasa parkir akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut akan diperoleh kedua belah pihak. Pengguna parkir berhak motornya dijaga dengan baik dan berkewajiban membayar balas jasa/retribusi. Penjaga parkir berhak menerima balas jasa dan berkewajiban menjaga motor dengan baik. 9. Bacalah wacana berikut! LD dan DR merupakan kawanan pencopet yang sering beroperasi di pasar. LD dan DR ketahuan bahwa mereka sedang berupaya mencopet tas Bu Linda yang sedang berbelanja. Pada saat kawanan


a.

anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik b. ibu-ibu berhak mendapatkan bahan makanan untuk memasak c. para pengemis berhak mendapatkan uang dari hasil mengemis d. para pengungsi berhak mendapat perlindungan dan tempat tinggal e. para pengungsi berhak mendapatkan belas kasihan dari pengguna jalan Jawaban: d Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dan tempat tinggal. Negara mempunyai kewajiban memberikan hak tersebut kepada semua warga negara. Lebih khusus, negara berkewajiban memberikan hak tersebut kepada para korban bencana alam. Akan tetapi, pada dasarnya kewajiban yang diemban negara dalam hal ini bukan semata-mata kewajiban negara. Warga negara harus bahu-membahu membantu para korban bencana. Kerja sama antara negara dengan warga negara dalam rangka membantu pengungsi merupakan upaya membangun kembali kehidupan sosial para pengungsi.

pencopet tersebut beraksi, Bu Linda berteriak minta tolong. Tidak lama kemudian LD dan DR dikeroyok warga pasar. Adi meminta warga untuk menyerahkan kepada polisi. Akan tetapi, warga sudah telanjur kesal dengan ulah mereka yang sering mencopet di pasar. Pada akhirnya, kedua orang tersebut dihakimi warga sekitar sampai parah. Pada saat polisi berpatroli, mereka melihat kerumunan orang di pasar. Polisi melihat LD dan DR sudah terbujur dengan muka dan bagian tubuh yang luka parah. Polisi kemudian membawa LD dan DR ke rumah sakit. Dokter menyatakan bahwa LD dan DR telah meninggal. Dalam cerita terdapat unsur pelanggaran hak warga negara yaitu . . . . a. Bu Linda tidak memberikan hukuman kepada LD dan DR b. warga berhak memberikan hukuman kepada LD dan DR c. polisi berhak memberi pengobatan kepada LD dan DR d. LD dan DR berhak mendapatkan maaf dari Bu Linda e. LD dan DR tidak diadili di sidang pengadilan Jawaban: e Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Keterangan tersebut merupakan bagian ketentuan yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. LD dan DR walaupun sudah melakukan tindak pidana, mereka berhak mendapatkan keadilan dari pengadilan. Warga tidak berhak menghakimi LD dan DR walaupun mereka terang-terangan melakukan kesalahan. 10. Bacalah wacana di bawah ini! Warga korban banjir bandang sudah satu minggu tinggal di pengungsian. Mereka belum bisa pulang karena rumah dan semua harta bendanya sudah tidak ada. Mereka mulai mengeluhkan ketersediaan bahan makanan dan keperluan bayi di barak pengungsian yang semakin terbatas. Sebagian dari mereka ada yang mengemis di jalan-jalan demi mencukupi kebutuhan hidup. Dalam cerita terdapat pelanggaran hak yang dialami warga negara. Hak warga negara dalam hal tersebut adalah . . . .

B.


1.

Bacalah informasi berikut! Tingkat penurunan kemiskinan pendidikan Indonesia hanya 0,7% untuk tahun 2012–2013. Data ini dirilis Bank Dunia pada tahun 2014. Bank Dunia menyatakan bahwa kondisi ini merupakan angka penurunan terkecil dalam satu dekade. Sekitar 68 juta pendidikan Indonesia tercatat rentan jatuh miskin karena pendapatan mereka hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin. Kondisi tersebut merupakan fakta yang harus dihadapi negara Indonesia. Sebagai peserta didik, apa usulan Anda untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jawaban: Angka kemiskinan warga negara Indonesia masih tinggi. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan warga negara untuk mengurangi angka kemiskinan. Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan sebagai berikut. a. Memberikan modal usaha kepada warga negara dalam bentuk kredit usaha. b. Memberikan pendidikan keterampilan kepada ibu rumah tangga supaya mereka bisa memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk bekerja.


173

c.

2.

3.

Meningkatkan keterampilan para peserta didik, khususnya bagi peserta didik yang bersekolah di sekolah menengah kejuruan.

Tuliskan lima upaya untuk menghindari terjadinya pengingkaran kewajiban pada saat mengendarai sepeda motor! Jawaban: Lima upaya untuk menghindari pengingkaran kewajiban pada saat mengendarai sepeda motor sebagai berikut. a. Membawa surat izin mengemudi. b. Membawa surat tanda nomor kendaraan. c. Menggunakan helm. d. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. e. Menyalakan lampu kendaraan pada siang hari. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan peserta didik supaya tidak melakukan pengingkaran kewajiban? Jawaban: Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk tidak melakukan pengingkaran kewajiban. Pertama, peserta didik harus mengetahui kewajibannya di sekolah. Kedua, peserta didik harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi atas kewajiban yang harus diembannya. Kedua hal tersebut dapat mencegah peserta didik terhindar dari pengingkaran kewajiban.

Wacana di bawah ini untuk menjawab soal nomor 4 dan 5! Herman, pria lanjut usia akhirnya meninggal dunia setelah ditabrak pengendara mobil. Herman merupakan korban ketiga dalam satu tahun terakhir yang tertabrak di daerah tersebut. Tingginya tingkat kecelakaan karena tempat tersebut merupakan daerah ramai penduduk yang hilir mudik menyeberang jalan. Hal tersebut diperparah dengan kondisi jalan yang rusak dan

174

tidak adanya fasilitas penyeberangan jalan yang dapat membantu penyeberang jalan menyeberang dengan aman. 4.

Analisislah bentuk pelanggaran hak warga negara dalam kasus tersebut dan berikan upaya pemecahan masalahnya! Jawaban: Kasus tersebut merupakan contoh pelanggaran hak warga negara dalam bidang lalu lintas. Setiap pengguna jalan mempunyai hak dalam menggunakan fasilitas jalan raya. Contohnya pengendara kendaraan berhak menggunakan fasilitas jalan raya yang layak. Pejalan kaki berhak menggunakan trotoar untuk berjalan dan jembatan penyeberangan. Hal ini yang tidak ada di daerah yang dijadikan contoh dalam kasus. Oleh karena itu, kasus tersebut memiliki unsur pelanggaran hak warga negara. Upaya untuk mencari jalan keluarnya yaitu memperbaiki jalan dan memberikan fasilitas yang baik buat para pejalan kaki dengan menyediakan trotoar dan jembatan penyeberangan.

5.

Kasus dalam wacana juga terdapat unsur pengingkaran kewajiban. Siapa yang melakukan pengingkaran dan mengapa dia dikategorikan melakukan pengingkaran kewajiban? Jawaban: Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak warga negara sebagai pengguna jalan raya. Kewajiban negara ini tersirat dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hak warga negara berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Dalam hal ini negara telah melakukan pengingkaran kewajiban dengan tidak memberikan fasilitas keamanan kepada warga negara. Padahal, pemberian fasilitas keamanan merupakan upaya menjaga keselamatan warga negara dalam menggunakan fasilitas jalan raya.


A.


1. Perhatikan kasus berikut! Lima pengendara motor terkena tilang aparat kepolisian. Polisi menilang karena mereka tidak membawa surat izin mengemudi dan melanggar lampu lalu lintas. Polisi kemudian memberikan surat tilang kepada kelima pengendara motor tersebut.

176

Dalam kasus tersebut telah terjadi . . . . a. pelanggaran hak warga negara dalam menggunakan motor b. pelanggaran kewajiban aparat kepolisian untuk menilang c. pelanggaran hukum yang dilakukan aparat kepolisian d. pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat sipil e. pelanggaran hak aparat kepolisian untuk menilang


Jawaban: d Warga negara berkewajiban mematuhi hukum yang berlaku. Bentuk kepatuhan terhadap hukum contohnya menaati Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai kewajiban pengendara bermotor untuk membawa surat izin mengemudi. 2. Pemerintah memberikan hak asasi manusia kepada setiap warga negara. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa . . . . a. warga negara mempunyai hak dalam bidang hukum dan peradilan b. pemerintah melakukan diskriminasi kepada semua warga negara asli c. pemerintah bersikap nondiskriminasi terhadap pemenuhan hak semua warga negara d. setiap warga negara berhak mengajukan hak kepada negara e. warga negara hanya mempunyai hak hidup, merdeka, dan memiliki Jawaban: c Kata setiap warga negara menunjukkan adanya kesetaraan atas pemenuhan hak. Pemerintah tidak bersikap diskriminasi dalam pemenuhan hak warga negara. Pemenuhan hak warga negara merupakan aturan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3. Warga negara mempunyai hak dalam bidang hukum. Contoh implementasi hak warga negara dalam bidang hukum adalah . . . . a. diperlakukan terhormat oleh hukum b. didampingi pengacara di sidang pengadilan c. mendapatkan perlakuan baik dari semua orang d. mendapat kesempatan berbicara di depan umum e. mendapatkan hak imunitas atas kesalahan yang diperbuat Jawaban: b Setiap warga negara mempunyai hak didampingi penasihat hukum atau pengacara. Hal ini merupakan bentuk upaya perlindungan warga negara supaya warga negara yang sedang menghadapi proses hukum mengetahui hak dan kewajibannya. Pengacara bisa menggantikan para pihak yang berperkara apabila para pihak berhalangan hadir dalam sidang pengadilan.

4. Perhatikan kasus berikut! Penduduk daerah A menganut agama yang berbeda. Penganut agama mayoritas menentang pembangunan rumah ibadah yang hendak dilakukan penganut agama minoritas. Mereka menganggap bahwa pembangunan rumah ibadah akan memberikan pengaruh buruk kepada anak-anak mereka. Penganut agama minoritas tidak menerima atas perlakuan penduduk yang tidak berkenan dengan pembangunan rumah ibadah. Konflik ini terus berlanjut sampai menimbulkan tindak kriminal. Dalam kasus tersebut terdapat unsur . . . . a. pelanggaran hak warga negara untuk membangun rumah ibadah b. pemenuhan hak warga negara untuk tidak menunaikan ajaran agama c. pelanggaran kewajiban warga negara untuk membangun rumah ibadah d. pemenuhan hak warga negara untuk melarang pembangunan rumah ibadah e. pemenuhan kewajiban warga negara untuk mengamankan lingkungan dari pengaruh agama Jawaban: a Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan aturan tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan beragama yang di dalamnya menyangkut penyediaan rumah ibadah untuk beribadah. 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak menunaikan ajaran agama yang dianutnya. Ketentuan tersebut diatur dalam . . . . a. pasal 29 ayat (1) b. pasal 29 ayat (2) c. pasal 31 ayat (1) d. pasal 31 ayat (2) e. pasal 31 ayat (3) Jawaban: b Hak beribadah diatur dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun termasuk negara. Justru, negara harus melindungi hak warga negara untuk beragama.


177

6. Dalam pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat unsur hak warga negara yaitu . . . . a. ikut serta dalam pemilihan umum b. mencalonkan diri secara langsung menjadi presiden c. melantik presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu d. mencalonkan diri secara langsung menjadi wakil presiden e. memutuskan seseorang menjadi presiden dan wakil presiden Jawaban: a Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kata ’’rakyat’’ menunjukkan kepada warga negara. Oleh karena itu, warga negara berhak mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. 7. Perhatikan kasus berikut! Satria terserempet mobil saat berjalan di bahu jalan. Peristiwa tersebut terjadi pada sore hari ketika Satria pulang dari sekolah. Kasus ini kemudian diproses di kantor polisi. Pengendara mobil merasa tidak bersalah karena Satria berjalan di bahu jalan raya. Satria terpaksa berjalan di bahu jalan raya karena tidak tersedia jalan khusus pejalan kaki. Kedua belah pihak merasa tidak bersalah atas kejadian tersebut. Dalam kasus tersebut terdapat unsur . . . . a. pelanggaran yang dilakukan Satria dengan menuntut pengendara mobil b. pelanggaran hak yang dilakukan pemerintah atas pengendara mobil c. pengingkaran kewajiban pengemudi mobil untuk mengobati Satria d. pengingkaran kewajiban pemerintah untuk menyediakan trotoar e. pelanggaran hukum yang dilakukan Satria Jawaban: d Pemerintah mempunyai kewajiban menjaga keamanan negara dan warga negara. Dalam rangka menjaga keamanan warga negara, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan semua fasilitas untuk menjaga kebutuhan rasa aman warga negara. Salah satu upaya memberikan jaminan sekaligus pelayanan keamanan yaitu menyediakan trotoar bagi pejalan kaki. Trotoar merupakan area yang sangat penting untuk hilir mudik pejalan kaki. Hal ini sangat penting demi menjaga keamanan pejalan kaki dari kendaran bermotor. 178

8. Perhatikan kasus berikut! Ratusan mahasiswa berkumpul di bundaran Hotel Indonesia. Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak. Mereka menyatakan bahwa pencabutan subsidi bahan bakar minyak hanya menyengsarakan orang miskin. Aparat pemerintah yang melihat aksi tersebut langsung membubarkan dengan paksa kerumunan tersebut. Aparat berdalih bahwa aksi yang dilakukan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Dalam kasus tersebut terdapat unsur . . . . a. pelanggaran hak warga negara b. pelaksanaan hak aparat pemerintah c. pengingkaran kewajiban pemerintah d. pelanggaran kewajiban warga negara e. pengingkaran kewajiban aparat pemerintah Jawaban: a Dalam kasus tersebut tidak ditemukan unsur kekerasan atau pelanggaran yang dilakukan pengunjuk rasa. Mereka melakukan unjuk rasa dengan tertib dan hal tersebut merupakan implementasi dari hak warga negara untuk mengemukakan pendapat. Seharusnya, pihak kepolisian tidak melakukan pembubaran paksa kawanan aksi. Dengan adanya tindakan tersebut, aparat sudah melakukan pelanggaran hak warga negara untuk mengemukakan pendapat. 9. Relevansi antara hak dan kewajiban yang benar adalah . . . . Kewajiban

Hak

a.

mengerjakan pekerjaan kantor

mendapatkan upah

b.

mengerjakan PR

mendapatkan nilai bagus

c.

membantu ibu

mendapatkan uang jajan

d.

membantu orang menyeberang

mendapatkan pujian

e.

membantu mengerjakan PR teman

mendapatkan bayaran

Jawaban: a Hak dan kewajiban selalu beriringan. Seseorang harus melakukan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak. Kewajiban merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan, sedangkan hak merupakan suatu pilihan. Seperti contoh pekerja yang selama satu bulan bekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut.


10. Setiap anak yang belum dewasa atau sudah menikah masih berada di bawah pengampuan orang tuanya. Kedudukan dan statusnya sebagai seorang anak akan menimbulkan . . . . a. hak dan tugas b. hak dan tuntutan c. hak dan kewajiban d. tugas dan kewajiban e. kewajiban dan tuntutan Jawaban: c Kedudukan seseorang sebagai anak akan menimbulkan hak dan kewajiban. Seorang anak akan mempunyai hak mendapatkan keamanan dan perlindungan dari orang tua. Seorang anak mempunyai kewajiban mematuhi perintah dan bersikap baik kepada orang tua. 11. Hak warga negara yang terdapat dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . . a. beragama b. pendidikan c. kesejahteraan sosial d. menjadi peserta pemilu e. mengemukakan pendapat Jawaban: b Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pasal yang mengatur mengenai hak pendidikan bagi warga negara dan kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan. Negara memberikan hak pendidikan kepada semua warga negara. Untuk menyelenggarakan pendidikan, pemerintah tidak mendiskriminasi hak warga negara atas pendidikan. Bagi warga negara yang putus sekolah bisa melanjutkan sekolah melalui jalur pendidikan nonformal seperti kejar paket A untuk sekolah dasar, kejar paket B untuk sekolah menengah pertama, dan kejar paket C untuk sekolah menengah atas. 12. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak pendidikan warga negara adalah . . . . a. membangun sekolah-sekolah di perkotaan b. menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai c. memberikan beasiswa kepada peserta didik asing d. membangun berbagai sekolah bertaraf internasional e. memperketat seleksi masuk perguruan tinggi negeri Jawaban: b Setiap orang berhak mendapat ilmu pengetahuan. Upaya untuk memperoleh ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan pendidikan di sekolah formal

atau nonformal. Pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai supaya peserta didik dapat belajar dengan baik demi memenuhi hak pendidikannya. 13. Perhatikan beberapa kasus pelanggaran hak warga negara berikut ini! 1) Ditilang polisi karena tidak menggunakan helm saat kampanye pemilu. 2) Memberi uang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu dalam pemilu. 3) KPUD menolak berkas persyaratan calon kepala desa karena lulusan perguruan tinggi swasta. 4) Tidak mendapat surat undangan untuk mengikuti pemilihan umum. 5) Warga negara dilarang memberikan kritik atas kebijakan pemerintah. 6) Warga negara diamankan polisi karena membakar bendera negara saat kampanye. Kasus yang termasuk dalam jenis pelanggaran hak warga negara dalam bidang politik ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1), 2), dan 3) d. 3), 4), dan 5) b. 2), 4), dan 6) e. 3), 4), dan 6) c. 2), 5), dan 6) Jawaban: d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak politik kepada warga negara. Hak politik warga negara antara lain terlibat dalam pemilihan umum, baik sebagai calon atau peserta pemilu. Hak politik warga negara yang lain yaitu hak mengeluarkan pendapat di muka umum. Pilihan jawaban nomor 1), 2), dan 6) merupakan keterlibatan warga negara dalam upaya pemenuhan hak politik, tetapi cara yang dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti contoh mengikuti kampanye pemilu. Walaupun sebagai peserta kampanye, pengendara motor harus mematuhi hukum yang berlaku. 14. Perhatikan kasus berikut! Satu lagi kasus penolakan pasien yang dilakukan rumah sakit KO. LD merupakan satu dari beberapa pasien miskin yang ditelantarkan pihak rumah sakit. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mencoba mengakomodasi kepentingan LD dengan melaporkan pihak rumah sakit kepada pihak kepolisian. Kasus ini terus berlanjut sampai sidang pengadilan.


179

Pihak rumah sakit berdalih bahwa penerimaan pasien dengan menggunakan fasilitas kesehatan gratis telah membuat petugas rumah sakit kerepotan. Akibat kejadian tersebut banyak pasien yang telantar di rumah sakit KO. Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kasus tersebut adalah . . . . a. rumah sakit KO keberatan atas laporan Lembaga Swadaya Masyarakat b. Lembaga Swadaya Masyarakat melaporkan rumah sakit ke polisi c. LD dirawat di rumah sakit KO dengan fasilitas kesehatan gratis d. hakim meminta keterangan dari pihak rumah sakit dan LD e. pihak rumah sakit menolak merawat LD Jawaban: e Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan adanya kasus tersebut telah menunjukkan bahwa adanya pelanggaran hak warga negara untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan. Kasus pelanggaran hak kesehatan merupakan bentuk ketidaktercapaian tujuan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Dengan banyak rakyat yang sakit berarti negara mempunyai banyak tanggungan. 15. Bacalah kasus berikut! Beberapa pengunjung selalu berbuat gaduh di area perpustakaan. Padahal, pustakawan sudah berusaha menempel papan imbauan tidak membuat kegaduhan di area perpustakaan. Hal ini mengakibatkan beberapa pengunjung perpustakaan terganggu. Akibat hal tersebut, pustakawan selalu mendapat teguran dari pengunjung yang merasa terganggu karena dianggap tidak bisa menjaga perpustakaan. Dalam kasus tersebut terdapat unsur pengingkaran kewajiban yaitu . . . . a. pengunjung perpustakaan menegur pustakawan karena dianggap gagal menjaga perpustakaan b. semua pengunjung perpustakaan mengindahkan imbauan larangan berbuat kegaduhan c. pustakawan tidak berusaha menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif d. beberapa pengunjung tidak menjaga suasana perpustakaan tetap tenang e. pustakawan mengeluh dengan kondisi perpustakaan yang tidak kondusif

180

Jawaban: d Perpustakaan merupakan tempat orang mencari buku dan belajar, serta diskusi. Oleh karena itu, perpustakaan selalu identik dengan suasana tenang. Jadi, para pengunjung harus menjaga ketenangan perpustakaan. Orang yang melakukan kegaduhan di area perpustakaan berarti telah melakukan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai pengunjung perpustakaan yaitu menjaga ketenangan. 16. Peserta didik sebagai pemuda mempunyai kewajiban berkontribusi pada lingkungan masyarakat. Kontribusi tersebut merupakan bentuk upaya penghindaran pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemuda sebagai bentuk kontribusi pada lingkungan masyarakat adalah . . . . a. mengikuti ronda malam b. membantu pekerjaan orang tua c. aktif dalam kegiatan karang taruna d. tidak memutar musik dengan kencang e. mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan Jawaban: c Pemuda mempunyai kewajiban berkontribusi kepada bangsa dan negara. Kontribusi dapat dilakukan di lingkungan masyarakat dan sekolah. Contoh bentuk kontribusi pemuda yang dilakukan di lingkungan masyarakat yaitu aktif dalam kegiatan karang taruna. Karang taruna merupakan organisasi pemuda yang berada dalam masyarakat. Karang taruna dapat dikatakan sebagai wadah bagi pemuda untuk berkontribusi dalam masyarakat. 17. Simaklah kasus berikut! Petugas piket tidak mengerjakan tugas membersihkan kelas. Pak Hadi dan peserta didik merasa terganggu dengan kondisi kelas yang kotor. Supaya proses pembelajaran tetap berlangsung, Pak Hadi mengajak peserta didik belajar di ruang diskusi perpustakaan. Berdasarkan kasus tersebut, penyebab utama Pak Hadi mengajak peserta didik belajar di perpustakaan adalah . . . . a. kondisi kelas tidak kondusif untuk melaksanakan proses pembelajaran b. peserta didik menginginkan belajar di ruang diskusi perpustakaan c. ada petugas piket yang tidak melaksanakan kewajibannya d. Pak Hadi ingin mencari suasana baru dalam mengajar e. petugas piket tidak menyapu lantai kelas


Jawaban: a Kasus tersebut menunjukkan adanya pengingkaran yang dilakukan petugas piket. Pengingkaran kewajiban yang dilakukan petugas piket berdampak pada pelanggaran hak peserta didik lain untuk mendapatkan suasana kelas dan belajar yang kondusif. Oleh karena itu, kasus tersebut memberikan pelajaran bahwa pengingkaran kewajiban dapat menimbulkan pelanggaran hak orang lain. 18. Bentuk pelanggaran hak yang bisa dilakukan seorang pemimpin terhadap warga negaranya adalah . . . . a. pemerintah tidak melibatkan unsur masyarakat dalam penyelesaian kasus hukum b. warga negara tidak diberi ruang untuk menyampaikan kritikan terhadap pemerintah c. warga negara tidak pernah dilibatkan dalam semua proses pembuatan kebijakan publik d. peserta didik tidak mendapatkan pendidikan yang mewah di sekolah e. peserta didik tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kurikulum Jawaban: b Warga negara mempunyai hak menyalurkan pendapat berupa saran dan kritikan kepada pemerintah. Hak penyaluran pendapat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hak politik warga negara. Apabila pemerintah tidak memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat kepada warga negara berarti pemerintah telah melakukan pelanggaran hak. 19. Pekerja Indonesia harus siap bersaing dengan para pekerja profesional yang berasal dari luar negeri. Hal ini bisa menjadi tantangan atau bencana bagi bangsa Indonesia. Indonesia masih mempunyai sumber daya manusia yang belum mapan. Kalangan profesional masih berjumlah sedikit. Apabila kondisi ini tidak disikapi dengan bijak, warga negara yang sedang mencari kerja bisa kalah bersaing dengan pekerja asing. Padahal sebagai warga negara berhak bekerja di negaranya sendiri. Supaya hal tersebut tidak terjadi, pemerintah harus melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu . . . . a. mempersulit syarat-syarat lamaran bagi calon pekerja asing b. meningkatkan kualitas perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta c. memberi kemudahan bagi pencari kerja yang berkewarganegaraan Indonesia

d.

mempersulit seleksi masuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta e. memberikan pendidikan profesi yang berstandar untuk meningkatkan kualitas para pekerja Jawaban: e Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan kerja sama yang dilakukan negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan serta menyaingi Tiongkok dan India. Kerja sama ini memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa ke negaranegara anggota ASEAN dengan bebas. Kerja sama ini akan dimulai pada akhir tahun 2015. Apabila pemerintah tidak bisa menyiapkan sumber daya manusia profesional, pekerja Indonesia akan kalah bersaing dengan pekerja profesional asing. 20. Rahmat sebagai moderator diskusi kelas melarang Ivan bertanya. Ivan merasa tersinggung dengan perlakuan Rahmat. Berdasarkan kasus tersebut terdapat . . . . a. pengingkaran kewajiban Ivan yang dilakukan Rahmat b. pelanggaran hak Ivan untuk bertanya yang dilakukan oleh Rahmat c. pelanggaran hak mengemukakan pendapat oleh Ivan d. pengingkaran kewajiban yang dilakukan Ivan untuk bertanya kepada Rahmat e. pelanggaran hukum yang dilakukan Rahmat sebagai moderator Jawaban: b Rahmat telah melanggar hak Ivan untuk bertanya. Padahal, sebagai peserta diskusi seharusnya Ivan mempunyai hak bertanya. Akan tetapi, hak dia sudah dilanggar oleh Rahmat. Kondisi tersebut tentu tidak dapat dijadikan sebagai pelajaran yang baik. Rahmat seharusnya memberikan kesempatan kepada Ivan bertanya. 21. Bentuk tindakan yang dikategorikan dalam jenis pengingkaran kewajiban yang dapat dilakukan warga negara adalah . . . . a. tidak membayar pajak bumi dan bangunan b. tidak menyediakan jembatan penyeberangan c. membuat kebijakan publik yang bersifat otoriter d. tidak memberikan perlindungan kepada fakir miskin e. menyediakan fasilitas pendidikan yang kurang memadai Jawaban: a Warga negara berkewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Pajak yang dibayarkan warga negara akan dialokasikan dan didistribusikan untuk kepentingan negara dan pelayanan masyarakat. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

181

Warga negara yang tidak membayar pajak berarti telah melakukan pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban membayar pajak akan berdampak pada pelanggaran hak warga negara yang dilakukan pemerintah. 22. Simaklah kasus berikut! Geri dan Randi bertengkar di sekolah. Randi telah menghina sepeda Geri. Randi mengatakan bahwa sepeda yang dimiliki Geri sudah tua. Geri tidak terima atas perlakuan Randi tersebut. Geri dan Randi kemudian berkelahi.

c.

aparat penegak hukum tidak menghukum Karim d. keluarga tidak berterima kasih kepada Karim e. Karim mempunyai banyak harta Jawaban: c Aparat penegak hukum seharusnya menegakkan hukum. Akan tetapi, dalam kasus tersebut penegak hukum tidak melakukan tindakan kepada Karim. Hal tersebut dapat diindikasikan adanya suap yang dilakukan Karim kepada aparat penegak hukum supaya dirinya tidak mendapatkan hukuman. Hal ini tentu sudah terpenuhi unsur pengingkaran kewajiban yang dilakukan polisi. 24. Bacalah berita berikut!

Kasus tersebut menjelaskan bahwa akibat dari adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban akan menimbulkan . . . . a. ketidakteraturan sosial b. keresahan masyarakat c. disintegrasi nasional d. konflik kepentingan e. aksi saling hina Jawaban: a Hak dan kewajiban berjalan beriringan. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban baru bisa menuntut hak. Kasus tersebut berhungungan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Apabila pemenuhan hak tidak tercapai dan terjadinya pengingkaran kewajiban, akan berakibat terciptanya ketidakteraturan sosial seperti yang terjadi dalam kasus tersebut. 23. Simaklah kasus berikut! Karim selaku ketua salah satu instansi pemerintah melakukan korupsi senilai triliunan rupiah. Dia tidak menikmati uang hasil korupsi sendirian. Uang hasil korupsi dibagikan kepada keluarga dan koleganya. Sebagian koleganya yaitu aparat penegak hukum. Tindakan yang dilakukan Karim sudah berjalan lima tahun. Berkat uang hasil korupsinya, dia bisa membeli vila mewah di daerah Puncak. Dia juga mempunyai lima SPBU di lima kota besar di Indonesia. Pihak penegak hukum seolah-olah menutup mata atas aksi Karim tersebut. Berdasarkan kasus tersebut terdapat pengingkaran kewajiban yaitu . . . . a. Karim tidak memberikan uang hasil korupsi kepada bawahannya b. Karim tidak membagi uang hasil korupsi secara merata

182

Kosim merupakan tetangga Jaja. Kosim mempunyai pohon mangga yang besar. Sebagian ranting pohonnya menutupi atap rumah Jaja. Hampir setiap hujan turun, rumah Jaja bocor yang diakibatkan ranting pohon mangga tersebut. Jaja merasa segan apabila harus memotong ranting tersebut. Akan tetapi, dia juga tidak berani menyampaikan hal tersebut kepada Kosim. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Kosim supaya tidak terjadi pelanggaran hak orang lain secara berkelanjutan adalah . . . . a. membiarkan ranting pohon tersebut tetap utuh b. memindahkan ranting tersebut ke rumahnya sendiri c. menebang pohon mangga karena kesal kepada Jaja d. menebang ranting pohon yang menutupi atap rumah Jaja e. memberi mangga kepada Jaja sebagai bentuk permintaan maaf Jawaban: d Membiarkan ranting pohon masuk pekarangan, bahkan sampai menutupi atap rumah orang lain seperti yang terjadi pada Kosim merupakan tindakan pelanggaran hak keperdataan. Berdasarkan cerita tersebut, Kosim telah melakukan pelanggaran hak terhadap Jaja. Pada dasarnya, Jaja berhak mendapatkan ketenangan di rumahnya. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi lagi kasus pelanggaran hak yang berkelanjutan, Kosim seharunya memotong ranting pohon yang masuk ke bagian rumah Jaja. Kasus ini apabila dimasukkan ke pengadilan merupakan jenis kasus perdata.


25. Bacalah wacana di bawah ini! Pemerintah daerah membuat peraturan daerah mengenai pedagang kaki lima. Peraturan daerah tersebut melarang para pedagang kaki lima berjualan di seputar alun-alun kota dan di taman bermain kota. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak dipatuhi oleh para pedagang. Mereka tetap berjualan di tempat tersebut. Dalam kasus di atas terdapat unsur . . . . a. pengingkaran kewajiban yang dilakukan pedagang b. larangan hak berjualan yang dilakukan pemerintah c. larangan kewajiban pemerintah membuat peraturan d. pengingkaran kewajiban yang dilakukan pemerintah e. peraturan daerah tidak mengakomodasi kepentingan pedagang Jawaban: a Pedagang harus mematuhi aturan mengenai larangan berjualan di seputar alun-alun. Hal ini merupakan kewajiban pedagang. Akan tetapi, pedagang telah melakukan pengingkaran kewajiban. Mereka masih berjualan di seputaran alunalun dan di taman bermain kota. Hukum yang bisa dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pidana berupa kurungan atau denda. B.


1. Bacalah wacana di bawah ini! Ibu Ahmad mempunyai dua orang anak bernama Leo dan Rudi. Walaupun keduanya bersaudara, mereka mempunyai sifat yang sangat berbeda. Leo sebagai anak tertua selalu bersikap kasar kepada orang tua. Dia tidak pernah membantu pekerjaan orang tua. Leo selalu menolak setiap ibunya meminta bantuan. Rudi anaknya lebih menurut kepada orang tua. Dia selalu membantu pekerjaan orang tua. Analisislah cerita tersebut dilihat dari sudut pandang kewajiban dan berikan argumentasi yang seharusnya dilakukan oleh para tokoh! Jawaban: Anak mempunyai kewajiban kepada orang tua. Kewajiban anak kepada orang tua adalah menghormati dan mematuhi perintahnya. Dalam kasus tersebut, Leo sosok yang tidak menunaikan

kewajibannya. Leo justru memperlakukan orang tuanya dengan kasar. Perbuatan Leo jelas bukan perbuatan terpuji. Leo seharusnya bersikap baik kepada orang tua. Selain itu, dia harus menunjukkan sikap dan perbuatan sayang kepada adiknya. Dia harus bisa menjadi contoh bagi adiknya. 2. Bacalah wacana di bawah ini! Luri membuat beberapa mural bertuliskan kritikan yang ditujukan kepada pemerintah di tembok pagar rumah orang. Para pemilik rumah merasa kesal dengan ulah Luri. Masyarakat melaporkan tindakan Luri yang dianggap telah meresahkan masyarakat. Luri merasa tindakan yang dilakukannya merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang dijamin UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Analisis kasus tersebut dilihat dari sudut pandang hak dan kewajiban warga negara! Jawaban: Luri sedang melakukan haknya menyampaikan kritikan kepada pemerintah. Hal tersebut dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, cara yang dilakukan Luri tidak benar. Pelaksanaan hak pribadi tidak boleh melanggar hak orang lain. Luri sudah melanggar hak orang lain. Dia juga sudah melanggar kewajiban menjaga hak orang lain tidak terganggu oleh ulahnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Luri berhak menyampaikan kritikan kepada pemerintah. Akan tetapi, Luri juga sudah melanggar kewajiban yang berakibat melanggar hak orang lain. 3. Apa tindakan yang akan Anda lakukan apabila melihat teman terjatuh dari sepeda dan mengapa Anda melakukan tindakan tersebut? Jawaban: Setiap orang hendaknya membiasakan hidup saling membantu. Jadi, ketika ada teman yang terjatuh dari sepeda segera membantunya. Membantu orang lain merupakan kewajiban sosial manusia. Hal tersebut tidak terlepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang hidupnya selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, untuk menciptakan keharmonisan antarteman sebaiknya mengutamakan sikap saling membantu sebagai suatu tanggung jawab sosial. 4. Jelaskan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara!


183

Jawaban: Negara merupakan organisasi terbesar yang terdiri atas pemerintah sebagai pelaksana organisasi dan warga negara sebagai bagian dari penerima kebijakan dari pemerintah. Dalam menjalankan perannya sebagai warga negara, setiap warga negara menyandang hak dan kewajiban. Seorang warga negara harus melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak. Oleh karena itu, seseorang harus menjalankan kewajiban sebagai warga negara supaya dia bisa menuntut haknya. 5. Tuliskan lima hak warga negara dalam bidang hukum! Jawaban: Lima hak warga negara dalam bidang hukum sebagai berikut. a. Diperlakukan adil dalam pengadilan. b. Didampingi kuasa hukum dalam pengadilan. c. Mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. d. Mengajukan permohonan uji materi undangundang. e. Mendapat perlakuan nondiskriminatif. 6. Tuliskan lima hak warga negara dalam bidang politik/pemerintahan! Jawaban: Lima hak warga negara dalam bidang politik/ pemerintahan sebagai berikut. a. Menjadi pemilih dalam pemilihan umum. b. Menjadi peserta pemilihan umum. c. Membuat organisasi. d. Mengemukakan pendapat di muka umum. e. Menjadi anggota partai politik. 7. Analisislah bentuk pelanggaran hak warga negara dalam kasus berikut! Pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi semua orang. Pemerintah baru bisa menyelenggarakan pendidikan yang cukup memadai di daerah perkotaan. Peserta didik harus berangkat ke kota untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus meninggalkan kampung halaman demi mendapatkan pendidikan yang baik. Kondisi ini terjadi karena pemerintah tidak menyelenggarakan pendidikan secara merata. Pemerintah berdalih bahwa penduduk desa masih sedikit, jadi pembangunan sekolah di daerah perdesaan dianggap kurang efektif karena peserta didiknya akan sedikit. Pendapat pemerintah tersebut berdampak pada tingginya angka putus sekolah di daerah perdesaan. Adapun peserta didik yang melanjutkan sampai perguruan tinggi hanya 2% dari setiap angkatan sekolah per tahun. 184

Jawaban: Warga negara mempunyai hak mendapatkan pendidikan. Kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hak warga negara. Pemerintah hendaknya penyelenggarakan pendidikan secara merata tidak hanya di kota-kota besar. Warga yang berada di perdesaan juga berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah melanggar hak pendidikan warga negara karena tidak menyediakan pendidikan bagi warga perdesaan. 8. Menurut Anda, apa upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah dan masyarakat supaya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa bisa berjalan dengan lancar? Jawaban: Pemerintah dan masyarakat hendaknya bekerja sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah membuat sistem pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan bangsa Indonesia. Masyarakat berkewajiban mendukung sistem pendidikan yang hendak diimplementasikan tersebut. Kedua belah pihak harus mempunyai pemahaman yang sama mengenai sistem yang hendak digunakan sebagai upaya mencerdaskan bangsa. 9. Jelaskan penyebab setiap orang harus menghormati orang yang sedang mengemukakan pendapatnya di muka umum! Jawaban: Sopan santun sebaiknya menjadi karakter pribadi bangsa Indonesia. Bersikap sopan dan santun merupakan bagian dari kewajiban warga negara. Setiap warga negara harus mengedepankan sikap sopan santun terutama kepada orang yang sedang berbicara di depan umum. Pendengar harus menghormati dan tidak menghardik orang yang sedang berbicara. Warga negara akan dikatakan tidak sopan apabila tidak mendengarkan dan menghardik orang yang sedang berbicara. Hal ini merupakan kewajiban warga negara untuk menghormati orang yang sedang berbicara di depan umum. 10. Berikan contoh kasus yang di dalamnya terdapat unsur pengingkaran kewajiban warga negara! Jawaban: Contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara sebagai berikut. Rudi tidak membantu dalam pengerjaan tugas kelompok. Dia seharusnya membantu anggota kelompok menyelesaikan tugasnya. Rudi hanya main game setiap kelompok kumpul untuk mengerjakan tugas. Dia sangat tidak memedulikan mengenai tugas.


A.


1. Pengamalan hak asasi manusia dalam sila pertama ditunjukkan oleh kegiatan . . . . a. pemerintah menetapkan hari raya sebagai hari libur nasional b. pemerintah daerah menjamin ketercukupan pupuk bagi para petani c. pemerintah memberi kebebasan kepada masyarakat untuk tidak beragama d. masyarakat gotong royong membersihkan gorong-gorong menjelang musim hujan e. aparat kepolisian mengawal demonstrasi menentang propaganda antiagama Jawaban: a Sila pertama mengandung pengakuan terhadap hak beragama. Melalui sila tersebut tiap-tiap orang mendapat perlindungan dalam memeluk agama dan melakukan peribadatan. Hari besar agama identik dengan kegiatan ibadah. Oleh karena itu, penetapan hari raya sebagai hari libur nasional merupakan wujud pengamalan hak asasi manusia dalam sila pertama. 2. Sila ketuhanan memiliki arti penting bagi Indonesia karena menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara . . . . a. ateis b. agama c. religius d. madani e. beradab Jawaban: c Sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara religius. Artinya, bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan beragama. Meskipun demikian, Indonesia bukan negara agama. Pemerintah mengakui agama-agama yang dianut warga negaranya dan memberi kebebasan bagi warga negaranya untuk beribadah sesuai keyakinan. 3. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran sila Pancasila terutama sila . . . .

a. b. c. d.

Ketuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jawaban: a Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan pasal tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut sila pertama dan selanjutnya diperinci dalam undang-undang. 4. Perhatikan simbol berikut!

Sumber: dokumen penerbit; ilustrator: Arnold Surya More

Simbol tersebut mengandung nilai . . . . a. ketuhanan d. kerakyatan b. kemanusiaan e. keadilan c. persatuan Jawaban: b Simbol rantai pada sila Pancasila melambangkan sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai moral dalam hidup bersama atas dasar hati nurani. Adapun nilai ketuhanan (bintang), persatuan (pohon beringin), kerakyatan (kepala banteng), dan keadilan (padi dan kapas).


185

5. Paham nasionalis atau nasionalisme identik dengan perjuangan hak asasi manusia dalam sila .... a. pertama d. keempat b. kedua e. kelima c. ketiga Jawaban: c Nasionalisme adalah paham yang meyakini perbedaan dalam masyarakat dapat disatukan sehingga tercipta negara persatuan yang kukuh. Nilai persatuan ada dalam sila ketiga. Persatuan dalam sila ketiga identik dengan hak asasi untuk merdeka dari penjajahan. Dengan demikian, nasionalisme identik dengan sila ketiga Pancasila. 6. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Tiaptiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai jaminan terhadap hak asasi manusia. Inti yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah .... a. musyawarah mufakat b. kemanusiaan c. ketuhanan d. persatuan e. keadilan Jawaban: a Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Inti dari sila keempat adalah musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian tanpa tekanan dan paksan dari pihak mana pun. 7. Dampak sifat rektro aktif Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap pelaku pelanggaran HAM adalah . . . . a. muncul pengadilan HAM Ad Hoc sebagai pengadilan HAM sementara b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bertentangan dengan pasal 28 I c. pelaku pelanggaran HAM masa lalu tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut d. pelanggaran HAM berat pada masa lalu dapat diadili dan ditindak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 e. pelaku pelanggaran HAM pascadiundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus diadili melalui pengadilan HAM Ad Hoc Jawaban: d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bersifat rektroaktif, artinya undang-undang ini berlaku surut.

186

Ulangan Akhir Semester 1

Dengan demikian, pelanggaran HAM berat pada masa lalu dapat diadili dan ditindak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. 8. Perhatikan tahap pemeriksaan perkara berikut! 1) Penyelidikan 2) Penyidikan 3) Penuntutan 4) Pemeriksaan di sidang pengadilan Tahap pemeriksaan awal ditunjukkan oleh nomor .... a. 1) dan 2) b. 1) dan 3) c. 2) dan 3) d. 2) dan 4) e. 3) dan 4) Jawaban: a Berdasarkan tahap berperkara di muka peradilan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, penyelidikan dan penyidikan merupakan tahap pemeriksaan awal terhadap perkara yang diajukan di pengadilan. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, sebuah perkara melalui tahap selanjutnya yaitu proses penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan. 9. Aplikasi penegakan HAM di sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan . . . . a. ikut mengerjakan tugas teman b. mendengarkan pendapat teman c. memberikan pertolongan kepada teman saat ulangan umum d. mengajak teman mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah e. mendukung teman yang akan meninggalkan kelas pada jam pelajaran Jawaban: b Mendengarkan pendapat teman merupakan salah satu bentuk penerapan penghargaan HAM di lingkungan sekolah. Sebagai peserta didik salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan HAM adalah menghargai orang yang berpendapat dengan mendengarkannya. Hal ini karena berpendapat merupakan salah satu hak yang harus dihormati oleh setiap orang. 10. Simak informasi berikut! Perempuan Indonesia telah mendapat pengakuan dan tempat terhormat dalam bidang politik. Sebagaimana tren peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif yang dilansir oleh www.dpr.go.id. Tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif, terutama sejak pemilihan umum

(pemilu) 1999 hingga pemilu terakhir pada tahun 2009. Pada pemilu tahun 1999 (9%), pemilu tahun 2004 (11,8%), dan pemilu tahun 2009 (18%). KPU telah memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam kepengurusan partai politik. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam kebijakan afirmasi (affirmative action) atau kebijakan yang bersifat mendorong terhadap perempuan dalam bidang politik. Bersamaan dengan itu, segenap bangsa Indonesia mengharapkan perempuan-perempuan yang terwakili dapat berbuat banyak untuk perempuan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak sesuai informasi di atas termasuk . . . . a. hak politik b. hak wanita c. hak persamaan hukum d. hak kebebasan pribadi e. hak turut serta dalam pemerintahan Jawaban: b Hak wanita tercantum dalam pasal 45–51 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999. Hak wanita mencakup keterwakilan wanita dalam politik dan pemerintahan, hak kewarganegaraan bagi wanita yang menikah dengan WNA, hak atas pendidikan dan pengajaran, keselamatan kerja, persamaan hak antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinannya, serta hak asuh anak dan harta bersama saat terjadi perceraian. 11. Perhatikan informasi berikut! Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Jika membuka konstitusi Indonesia, lembaga negara dalam informasi tersebut diatur pada . . . . a. pasal 23 ayat (1) d. pasal 23E ayat (2) b. pasal 23 ayat (2) e. pasal 23F ayat (1) c. pasal 23E ayat (1)

Jawaban: c Peran BPK dapat dilihat dalam pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketentuan tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 12. Terdakwa kasus korupsi akhirnya harus mendekam di penjara selama 14 tahun. Terdakwa menerima hukuman tersebut dan tidak berupaya melakukan kasasi. Dengan demikian, keputusan hakim telah memiliki kekuatan hukum . . . . a. sementara d. tegas b. memaksa e. tetap c. mengikat Jawaban: e Putusan hakim dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila para pihak sudah tidak melakukan upaya hukum lain seperti banding atau kasasi. 13. Sebuah putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dapat dibatalkan karena beberapa alasan. Salah satunya .... a. tidak melampaui batas wewenang b. bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah c. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku d. tidak sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan kehakiman e. telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Jawaban: c Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya karena: 1) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; 2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan 3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. 14. Lembaga ini lahir setelah konstitusi mengalami amandemen dalam rangkaian ketiga. Kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung. Lembaga yang dimaksud adalah . . . .


187

a. Komisi Pemberantasan Korupsi b. Dewan Perwakilan Daerah c. Mahkamah Konstitusi d. Komisi Yudisial e. Ombudsman Jawaban: c Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah melahirkan lembaga baru yang menjadi bagian kekuasaan kehakiman. Lembaga ini berkedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung. Akan tetapi, kewenangan lembaga ini bersifat khusus dan limitatif. Lembaga peradilan yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi. 15. Lembaga ini bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta menjaga menegakkan dan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Lembaga yang dimaksud yaitu . . . . a. Ombudsman d. MA b. BPK e. KY c. MK Jawaban: e Komisi Yudisial merupakan komisi yang menunjang terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, Komisi Yudisial bersifat mandiri dalam artian komisi ini tidak berada di bawah lembaga negara yang lain. Oleh karena itu, Komisi Yudisial berhak dan bebas melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewenangannya tersebut dengan mekanisme check and balances antarlembaga lain. 16. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan kepolisian negara merupakan salah satu realisasi dari urusan yang menjadi kewenangan pemerintah yaitu bidang . . . . a. politik luar negari d. yustisi b. pertahanan e. fiskal c. keamanan Jawaban: c Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Salah satunya dalam bidang keamanan. Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya.

188


17. Pemerintah dalam arti sempit mencakup . . . . a. MPR, DPR, dan presiden b. MPR, presiden, dan menteri c. presiden dan wakil presiden d. presiden, wakil presiden, dan DPR e. presiden, wakil presiden, dan menteri Jawaban: e Pemerintah dalam arti sempit mencakup presiden, wakil presiden, dan menteri, sedangkan pemerintah dalam arti luas mencakup pelaksana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 18. Kedudukan presiden dan DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah . . . . a. DPR dapat menjatuhkan kedudukan presiden b. presiden bertanggung jawab kepada DPR c. kedudukan presiden dan DPR sejajar d. lebih tinggi presiden daripada DPR e. lebih tinggi DPR daripada presiden Jawaban: c Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial yang berlaku di Indonesia, kedudukan presiden dan DPR adalah setara. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus bekerja sama dengan DPR. 19. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, tanggung jawab penuh ada di tangan . . . a. MPR b. DPD c. DPR d. presiden e. gubernur Jawaban: d Dalam menjalankan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden atas nama pemerintah (eksekutif) bersama-sama dengan DPR membentuk undang-undang termasuk menetapkan APBN. 20. Perhatikan wacana berikut! DPR menduga ada masalah terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden/ wakil presiden sebagai lembaga eksekutif. Wacana di atas menunjukkan bahwa DPR memiliki fungsi . . . . a. legislasi b. anggaran c. pemantauan d. pengawasan e. pertimbangan

Jawaban: d DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam wacana menunjukkan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR memiliki hak interpelasi. Dengan digunakannya hak interpelasi berarti DPR menduga ada masalah terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden/ wakil presiden sebagai lembaga eksekutif. Jika DPR tidak puas dengan jawaban pemerintah, sesuai UU DPR dapat mengajukan usul hak DPR lainnya yang disetujui dalam rapat paripurna seper ti hak angket dan hak menyatakan pendapat. 21. Perhatikan beberapa fungsi negara berikut! 1) Melaksanakan penertiban. 2) Menghendaki kesejahteraan. 3) Melakukan pertahanan. 4) Mewujudkan keadilan. Fungsi negara yang benar menurut Moh. Kusnardi ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1) dan 2) d. 2) dan 4) b. 1) dan 3) e. 3) dan 4) c. 2) dan 3) Jawaban: a Moh. Kusnardi menyatakan fungsi negara dibagi ke dalam dua bagian, yaitu melaksanakan penertiban (law and order) dan menghendaki kesejahteraan. Artinya, negara harus melaksanakan penertiban untuk mencegah bentrokanbentrokan dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama dan menghendaki kesejahteraan ser ta kemakmuran rakyatnya. Melakukan pertahanan dan mewujudkan keadilan berkaitan dengan fungsi negara menurut Miriam Budiardjo. 22. Salah satu contoh tugas pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum seper ti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah .... a. menjalin kerja sama dengan negara tetangga b. menyediakan berbagai bentuk pelayanan kesehatan c. melindungi para tenaga kerja Indonesia di luar negeri d. memberi bantuan beasiswa kepada peserta didik berprestasi e. mengirim kontingen Garuda yang tergabung dalam misi PBB Jawaban: b Negara harus terlibat langsung dalam usaha-usaha kesejahteraan rakyatnya seperti secara langsung menyediakan berbagai bentuk pelayanan kesehatan. Bentuk pelayanan tersebut dengan berbagai sistem yang diterapkan harus dapat dijangkau oleh semua orang tanpa kecuali.

23. Perhatikan cuplikan berita berikut! Setelah melalui proses seleksi di Komisi III DPR, sidang paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan empat nama hakim agung terpilih untuk mengisi kekosongan hakim di Mahkamah Agung. Empat hakim agung yang ditetapkan di sidang paripurna itu adalah Amran Suadi, Sudrajat Dimyati, Purwosusilo, dan Sudaryono. Dalam pidatonya, Ketua Komisi III DPR Pieter C Zulkifli mengatakan pihaknya telah melakukan uji kelayakan terhadap calon hakim agung sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi. Ia pastikan, Komisi III bekerja dengan objektif demi mendapatkan hakim agung terbaik, berpengalaman, dan profesional. Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/09/23/259584/EmpatHakim-Agung-Terpilih-Disahkan-DPR-, diunduh 11 November 2014

Contoh berita tersebut menunjukkan urusan pemerintah pusat di bidang . . . . a. yustisi b. keamanan c. pertahanan d. politik luar negeri e. moneter dan fiskal nasional Jawaban: a Pemerintah pusat memiliki urusan dalam bidang peradilan atau yustisi. Kewenangan pemerintah pusat dalam menjalankan urusan di bidang yustisi atau peradilan, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan-kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional. Cuplikan berita tersebut menunjukkan kewenangan pemerintah pusat yang menjalankan urusannya di bidang yustisi yaitu mengangkat hakim agung. 24. Perhatikan beberapa kekuasaan berikut! 1) Membuat peraturan perundang-undangan. 2) Melaksanakan undang-undang. 3) Membuat perjanjian. 4) Mengadakan perdamaian. Menurut John Locke, lembaga federatif menjalankan kekuasaan yang ditunjukkan oleh nomor .... a. 1) dan 2) b. 1) dan 3) c. 2) dan 3) d. 2) dan 4) e. 3) dan 4) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

189

Jawaban: e John Locke dalam bukunya yang berjudul Two Treaties of Government mengusulkan agar kekuasaan dalam negara dibagi dalam organorgan negara yang mempunyai fungsi berbedabeda. Salah satu fungsi pada lembaga federatif. Kekuasaan federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain seperti menyatakan perang, membuat perjanjian, dan mengadakan perdamaian). 25. Pemerintah pusat memiliki urusan di bidang politik luar negeri contohnya . . . . a. ketua DPR memimpin acara rapat paripurna b. Presiden menghadiri KTT ke-14 APEC di Beijing c. Harry Azhar Azis menjadi Ketua BPK periode 2014–2019 d. Menteri Pertahanan membuka acara pameran alutsista di Jakarta e. Menteri Koperasi dan UMKM mengajak pelaku usaha untuk meningkatkan ekspor Jawaban: b Urusan pemerintah pusat di bidang politik luar negeri misalnya soal mengangkat diplomatik atau duta untuk negara lain, mengadakan perjanjian internasional, kebijakan luar negeri, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia tetap menjalin kerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam organisasi APEC. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia selalu aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan organisasi APEC seperti menghadiri KTT ke-14 APEC di Beijing, Tiongkok. 26. Perhatikan urusan pemerintah berikut! Indonesia berperan aktif dalam hubungan internasional. Salah satu peran Indonesia dalam hubungan internasional adalah menjadi mediator dalam peperangan. Melalui forum Jakarta Informal Meeting (JIM) Indonesia memediatori perang saudara di Kamboja. Menjadi mediator perang saudara di Kamboja mencerminkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Jika dikaitkan dengan pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan tersebut termasuk urusan pemerintahan . . . . a. umum d. absolut b. khusus e. konkuren c. mutlak Jawaban: d Urusan pemerintahan dalam informasi tersebut merupakan urusan di bidang politik. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

190


2014, politik luar negeri termasuk urusan pemeritahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. 27. Perhatikan kewenangan-kewenangan berikut! 1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Wewenang tersebut dimiliki oleh . . . . a. DPR d. DPRD b. MPR e. presiden c. DPD Jawaban: d Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Tugas dan wewenang DPRD meliputi hal-hal seperti berikut. 1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. 28. Partai politik berusaha mengerahkan massa (warga negara) dalam kegiatan politik merupakan fungsi partai politik sebagai sarana . . . politik. a. komunikasi d. rekrutmen b. partisipasi e. pengatur c. sosialisasi Jawaban: b Salah satu fungsi partai politik sebagai partisipasi politik. Partisipasi politik berarti partai politik berupaya memobilisasi atau mengerahkan massa (warga negara) dalam kehidupan dan kegiatan politik. Sedangkan komunikasi politik berarti partai politik bertugas menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Par tai politik sebagai sosialisasi politik berarti partai politik melakukan upaya pemasyarakatan politik agar dikenal oleh masyarakat. Adapun rekrutmen politik berarti partai politik berfungsi mengajak massa turut aktif dalam partai dan pengatur politik berarti partai politik menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat.

29. Indonesia menambah pasukan dan peralatan militer di wilayah perbatasan untuk mencegah pelanggaran wilayah oleh negara lain. Jika dikaitkan dengan pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, upaya Indonesia mencegah pelanggaran wilayah termasuk urusan di bidang . . . . a. politik d. pertahanan b. yustisi e. fiskal nasional c. moneter Jawaban: d Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang bidang-bidang yang menjadi urusan pemerintah absolut. Bidang tersebut antara lain politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Indonesia menambah pasukan dan peralatan militer di wilayah perbatasan merupakan urusan di bidang pertahanan negara terhadap ancaman dari luar negeri. 30. Dinas Sosial memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk membuka lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini termasuk urusan konkuren wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam wujud . . . . a. pendidikan b. kesehatan c. penata ruang d. lingkungan hidup e. pemberdayaan masyarakat Jawaban: e Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar (contoh pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat) dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar contoh pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, perpustakaan, dan tenaga kerja. 31. Perwujudan hak politik warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 terdapat pada kolom . . . . a.

- memilih bupati dan wakil bupati - mengikuti sosialisasi kurikulum baru

b.

- menjadi tim sukses sebuah partai politik - menjadi duta bahasa di daerahnya

c.

- membentuk suatu lembaga swadaya masyarakat - menuliskan sebuah aspirasi di media cetak

d.

- mendaftar sebagai anggota partai politik - membentuk kelompok separatis

e.

- mencalonkan diri sebagai ketua MPR - bergabung dalam partai oposisi

Jawaban: c Pasal UUD 1945 yang menegaskan hak warga negara di bidang politik antara lain pasal 1 ayat (2) tentang hak rakyat untuk berdaulat. Pasal 6A ayat (1), pasal 18 ayat (3) dan (4), pasal 19 ayat (1), pasal 22 C ayat (1), dan pasal 22 E ayat (4) tentang hak warga negara dalam bentuk kegiatan mengikuti pelaksanaan pemilu, baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu lembaga legislatif, maupun pemilu kepala daerah. Pasal 28 tentang hak warga negara dalam bentuk kegiatan menyampaikan aspirasi, baik melalui mimbar bebas, unjuk rasa, maupun demonstrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perwujudan pelaksanaan hak warga negara Indonesia dalam bidang politik seperti membentuk suatu lembaga swadaya masyarakat dan menuliskan sebuah aspirasi di media cetak. 32. Puluhan sarjana dari berbagai universitas di Indonesia bergabung dalam program SM3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Mereka dikirim untuk mengajar di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal di wilayah Indonesia. Kegiatan ini dilakukan pemerintah sebagai upaya menjamin hak warga negara Indonesia di daerah-daerah tertinggal untuk mendapatkan pendidikan. Pelaksanaan program tersebut sesuai amanat UUD 1945 yang terdapat pada . . . . a. pasal 27 ayat (1) d. pasal 31 ayat (1) b. pasal 28 e. pasal 34 ayat (2) c. pasal 30 ayat (1) Jawaban: d Hak warga negara mendapat pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, ’’Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Program SM3T tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menjamin hak-hak warga negaranya dalam bidang pendidikan dengan mengirimkan para sarjana untuk mengajar di daerah-daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan terdalam dari wilayah Indonesia. 33. Pelaksanaan hak warga negara yang terkandung dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tecermin dalam kegiatan . . . . a. kebebasan memilih agama b. memberikan suara dalam pemilu c. melaksanakan politik bebas aktif d. kewajiban menjunjung tinggi hukum e. kebebasan berserikat dan berkumpul Jawaban: a Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 mengatur pelaksanaan hak warga negara dengan memberikan kebebasan dalam beragama, baik memilih agama maupun melaksanakan ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

191

34. Kewajiban harus dilaksanakan dahulu sebelum menuntut hak. Bentuk pelaksanaan kewajiban seorang peserta didik di lingkungan sekolah terdapat pada kolom . . . . a.

- membayar biaya sekolah - menghargai pendapat teman - mendapat pembelajaran

b.

- mengerjakan PR - masuk kelas tepat waktu - memperhatikan penjelasan guru

c.

- membantu peserta didik lain saat ulangan - menjaga ketenangan kelas - berseragam sesuai ketentuan

d.

- menghormati guru - mengikuti upacara dengan khidmat - tidak terlambat sekolah

e.

- mendapat nilai bagus - mengerjakan tugas piket kelas - menjaga ketenangan kelas

Jawaban: d Kewajiban seorang peserta didik di lingkungan sekolah meliputi membayar biaya sekolah, menghargai pendapat teman, masuk kelas tepat waktu, menjaga ketenangan kelas, berseragam sesuai ketentuan, menghormati guru, mengikuti upacara dengan khidmat, datang tepat waktu, mengerjakan tugas piket kelas, dan menjaga ketenangan kelas. 35. Perhatikan informasi berikut! Komando Distrik Militer (Kodim) 0911 Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menambah pasukan penjaga perbatasan termasuk perbatasan Indonesia-Malaysia tahun 2014. Penambahan pasukan tersebut sebagai wujud nyata perhatian serius pemerintah Indonesia dalam menjaga per tahanan dan keamanan (hankam) masyarakat terutama yang berada di wilayah perbatasan. Aparat TNI akan lebih fokus menjaga aspek hankam wilayah perbatasan terutama penyelundupan narkoba karena dapat merusak dan menghancurkan bangsa. Pemerintah Indonesia akan memaksimalkan pertahanan keamanan dan kedaulatan NKRI yang akan direalisasikan pada tahun 2014 atau 2015 dengan menambah pasukan penjaga perbatasan menjadi dua batalion. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tersurat dalam informasi tersebut diatur dalam UUD 1945 . . . . a. pasal 27 ayat (1) d. pasal 30 ayat (1) b. pasal 27 ayat (3) e. pasal 30 ayat (2) c. pasal 28

192


Jawaban: d Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, ”Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Penambahan pasukan di daerah perbatasan merupakan usaha pertahanan dan keamanan oleh TNI. 36. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut! 1) Tidak bersifat diskriminatif dalam memberikan layanan kepada warga negara. 2) Tidak mengakui adanya diskriminasi di bidang hukum dan politik. 3) Setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum. Pernyataan-pernyataan di atas merupakan hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 di bidang . . . . a. politik dan negara b. hukum dan pendidikan c. hukum dan kebudayaan d. pemerintahan dan negara e. hukum dan pemerintahan Jawaban: e Hak warga negara sesuai ciri-ciri yang tersaji pada soal diatur dalam pasal 27 ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum. Konsep mengenai persamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan berarti setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh perlakuan yang sama di dalam pemerintahan. 37. Baik masyarakat biasa, pejabat, maupun aparat negara harus diadili sesuai hukum yang berlaku jika terbukti bersalah. Mengadili seorang terdakwa tanpa melihat pangkat dan kedudukan merupakan cerminan dari ketentuan hukum yang tercantum dalam . . . . a. pasal 27 ayat (1) UUD 1945 b. pasal 27 ayat (2) UUD 1945 c. pasal 27 ayat (3) UUD 1945 d. pasal 30 ayat (1) UUD 1945 e. pasal 31 ayat (1) UUD 1945 Jawaban: a Tiap-tiap orang berhak memperoleh perlakuan sama di depan hukum. Tidak perduli pangkat dan jabatannya jika terbukti bersalah orang tersebut akan dikenai sanksi hukum. Ketentuan tersebut

a. b. c. d. e.

menunda membayar pajak membayar pajak tepat waktu memprotes nilai besaran pajak membayar pajak dengan terpaksa menolak membayar pajak dengan terus terang Jawaban: b Wacana tersebut menunjukkan para pengusaha tempat hiburan enggan membayar retribusi dan pajak daerah yang telah ditentukan oleh pemda setempat. Sebaiknya, para pengusaha tempat hiburan tetap wajib membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

merupakan salah satu jaminan persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana amanat pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Meskipun memiliki kedudukan tinggi seorang terdakwa harus mengikuti proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Dalam hukum setiap warga negara mempunyai hak yang sama. 38. Maraknya pengklaiman budaya bangsa oleh negara lain membuat pemerintah menggalakkan kegiatan bertema kebudayaan. Dalam acara tersebut dijelaskan bahwa seluruh warga negara berhak memelihara dan mengembangkan nilai budaya bangsa. Jika dikaitkan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak warga negara ini terdapat pada . . . . a. pasal 28 b. pasal 30 c. pasal 31 d. pasal 32 e. pasal 34 Jawaban: d Pasal 32 UUD 1945 menjelaskan mengenai hak warga negara dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa. Mengikuti kegiatan bertema kebudayaan merupakan salah satu bentuk peran serta dalam memelihara budaya bangsa. 39. Menjelang Lebaran atau Natal seluruh perusahaan diminta segera memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerjanya. Bagi suatu perusahaan pemberian THR merupakan bentuk .... a. prestasi yang diraih pekerja b. balas jasa yang tidak ternilai c. hak yang harus dilaksanakan d. kewajiban terhadap pekerjanya e. terima kasih atas kerja keras pekerja Jawaban: d Setiap kali menjelang Lebaran seluruh perusahaan mempersiapkan kewajibannya untuk memberikan THR kepada para pekerjanya. Jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan mendapatkan sanksi karena telah melakukan pengingkaran terhadap kewajiban. 40. Kesadaran membayar retribusi dan pajak daerah di kalangan para pengusaha tempat hiburan tergolong rendah. Padahal aparat pemda sering mengimbau supaya para pengusaha mau membayar kontribusi pajaknya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membayar retribusi dan pajak daerah merupakan kewajiban wajib pajak. Oleh karena itu, para pengusaha seharusnya . . . .

B.


1. Jelaskan pengertian hak asasi manusia secara umum! Jawaban: Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia dalam proses penciptaannya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jelaskan hubungan antara peristiwa Sumpah Pemuda dan HAM dalam sila ketiga Pancasila! Jawaban: Sila ketiga Pancasila mengandung nilai persatuan, hak kemerdekaan dari penjajah, dan mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan awal persatuan bangsa Indonesia yang mengubah pola serangan kedaerahan menjadi persatuan. Melalui persatuan dalam Sumpah Pemuda Indonesia mampu mengusir penjajah dan berujung pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. 3. Buatlah deskripsi tentang Badan Pemeriksa Keuangan meliputi anggota dan masa jabatannya! Jawaban: Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anggota BPK terdiri atas sembilan orang, satu ketua merangkap anggota dan satu wakil ketua merangkap anggota, serta tujuh anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. 4.

Presiden pernah memberikan grasi kepada terpidana kasus narkoba, Meirika Franola alias Ola. Pemberian grasi tersebut berbentuk pengurangan hukuman mati. Hal ini merupakan wujud dari sikap sportif terhadap moratorium pengurangan hukuman mati yang disetujui oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia telah


193

a.

menandatangani moratorium pengurangan hukuman mati bersama 140 dari 163 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mayoritas negara telah menghapus hukuman mati. Adapun di Indonesia hukuman mati tersebut masih ada. Jelaskan urusan pemerintah pusat yang terdapat pada berita tersebut! Jawaban: Fokus berita di atas terletak pada pemberian grasi presiden kepada Ola dalam kasus penyelundupan narkoba. Pemberian grasi merupakan salah satu kewenangan pemerintah pusat dalam bidang yustisi. Kewenangan dalam bidang yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional. 5. Perhatikan gambar berikut!

b.

7. Tuliskan dua tugas wakil kepala daerah! Jawaban: Tiga tugas wakil kepala daerah sebagai berikut. a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah. b. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi. 8. Sebutkan urusan konkuren wajib pemerintahan daerah provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial! Jawaban: Salah satu urusan konkuren wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial sebagai berikut. a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi. 9.

Sumber: dokumen penerbit; fotografer: Arnold Surya More

Deskripsikan fungsi pajak berdasarkan gambar tersebut! Jawaban: Gambar tersebut adalah pembangunan jalan. Pembangunan jalan merupakan pelaksanaan fungsi distribusi pajak dari rakyat. Pajak yang diperoleh dari rakyat didistribusikan dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan murah, fasilitas pendidikan murah, pembangunan jalan, subsidi rumah murah, dan kebutuhan pokok lain. Fungsi distribusi berkaitan dengan penyaluran iuran pajak untuk membiayai kepentingan umum dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. 6. Bedakan konsep pemisahan kekuasaan antara pendapat John Locke dan Montesquieu! Jawaban: Perbedaan konsep pemisahan kekuasaan antara pendapat John Locke dan Montesquieu sebagai berikut.

194


John Locke memisahkan tiga macam kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Montesquieu memisahkan kekuasaan negara dalam tiga organ yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Tuliskan tiga tugas presiden sebagai kepala pemerintah untuk mencapai tujuan nasional! Jawaban: Presiden sebagai kepala melaksanakan tugas pemerintahan sebagai berikut. a. Menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara tertinggi. b. Bersama-sama dengan DPR membuat undang-undang termasuk menyusun Anggaran Pendapat dan Belanja Negara. c. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

10. ”Penetapan hari raya sebagai hari libur nasional dilakukan oleh pemerintah pusat. ” Tentukan urusan pemerintah dalam pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014! Jawaban: Urusan pemerintah dalam pernyataan tersebut merupakan urusan di bidang agama. Agama merupakan salah satu urusan pemerintah absolut. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu: 1. mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan internasional; dan 2. menyaji hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional. Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik: 1. mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 2. menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan.

Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional

Pola Hubungan Internasional yang Dibangun Indonesia

Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia

Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia

•

•

•

•

• •

Menjelaskan hakikat perjanjian internasional. Menguraikan bentuk hubungan internasional yang dilakukan Indonesia. Menjelaskan arti penting hubungan internasional. Memaparkan politik luar negeri Indonesia sebagai sarana hubungan internasional.

• • • • • • • • • • • • •

Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu

• • •

Menjelaskan pengertian,fungsi, asas, dan jenis perjanjian internasional. Mengklasifikasikan perjanjian internasional. Menjelaskan tahapan perjanjian internasional. Menguraikan berlakunya dan berakhirnya perjanjian internasional.

•

•

•

Menjelaskan pengertian, tugas, dan fungsi, serta hak perwakilan diplomatik. Menguraikan prosedur penunjukan dan penerimaan perwakilan diplomatik. Menjelaskan pembatalan dan berakhirnya perwakilan diplomatik. Menjelaskan perwakilan konsuler.

menguraikan hakikat hubungan internasional. menjelaskan bentuk hubungan internasional yang dilakukan Indonesia. menjelaskan arti penting hubungan internasional. menguraikan pengertian, fungsi, asas, dan jenis perjanjian internasional. mengklasifikasikan perjanjian internasional. mengutarakan tahapan pembentukan perjanjian internasional. mendeskripsikan penerapan perjanjian internasional. menjelaskan berakhirnya perjanjian internasional. mengutarakan pengertian perwakilan diplomatik. menyampaikan tugas pokok perwakilan diplomatik. menyebutkan perangkat perwakilan diplomatik. mengutarakan hak, prosedur, penunjukan, dan penerimaan perwakilan diplomatik. menguraikan perwakilan konsuler.


195

A. Pola Hubungan Internasional yang Dibangun Indonesia

A.


1. Indonesia sebagai negera merdeka berhak menentukan politik luar negerinya sendiri. Politik luar negeri Indonesia dilaksanakan sejak awal kemerdekaan demi tercapainya . . . . a. ketertiban dunia b. kejayaan bangsa Indonesia c. negara Indonesia yang abadi d. kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia e. keadilan bagi negara-negara berkembang

206


Jawaban: a Indonesia sebagai negara merdeka berhak menentukan politik luar negerinya sendiri. Dasar dari penentuan politik luar negeri dapat dilihat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2. Dasar hukum pelaksanaan hubungan internasional yang dilakukan Indonesia diatur dalam . . . UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. a. alinea ketiga Pembukaan b. alinea keempat Pembukaan c. pasal 1 ayat (1) d. pasal 5 ayat (1) e. pasal 8 ayat (2) Jawaban: b Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar bagi pelaksanaan hubungan internasional. Kalimat yang menyatakan bahwa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan hubungan internasional yaitu ’’. . . dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. . . ’’. 3. Negara merupakan subjek hukum hubungan internasional. Bentuk tindakan yang dapat dilakukan negara sebagai bagian dari aktivitas dalam melakukan hubungan internasional adalah . . . . a. Hani akan mengunjungi kakaknya yang sedang kuliah di Amerika Serikat b. Indonesia melakukan kerja sama dengan India mengenai proyek perfilman c. Nania seorang warga negara Indonesia berteman dengan Laura seorang warga negara Inggris d. terdapat lima orang warga negara asing yang ditahan di lembaga pemasyarakatan Nusakambangan e. pemerintah Indonesia melarang warga negara Indonesia pergi ke beberapa negara yang sedang berkonflik Jawaban: b Negara merupakan subjek hukum hubungan internasional. Sebagai subjek, negara berhak menjalin hubungan atau kerja sama dengan negara atau organisasi internasional. Dengan melaksanakan hubungan internasional, negara akan menyandang hak dan kewajiban dari hubungan yang dibuat. Pilihan b cukup menjelaskan bahwa Indonesia dan India merupakan suatu negara yang menjalin kerja sama dalam proyek perfilman. 4. Pelaksanaan hubungan internasional dapat dilakukan dengan cara bilateral, regional, dan multilateral. Pelaksanaan hubungan internasional yang bersifat regional yang diikuti Indonesia adalah . . . . a. Malaysia dan Indonesia mempersengketakan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan b. pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan untuk membantu NATO

c.

Pakistan mengajak Indonesia untuk menjalin hubungan bilateral d. Indonesia mengikuti Konferensi G-20 di Bali e. Indonesia mengirim pasukan ke Lebanon Jawaban: d Hubungan regional yang dilakukan Indonesia yaitu sebagai anggota G-20. Indonesia bukan anggota NATO maka pilihan b tidak tepat. Pilihan a, c, dan e menunjuk pada hubungan bilateral. Hubungan bilateral merupakan hubungan yang dijalin antardua negara seperti contoh Indonesia dengan Lebanon pada pilihan e. 5. Konflik yang terus terjadi di kawasan Timur Tengah telah memberikan duka mendalam bagi keluarga korban. Konflik tersebut telah merenggut hak-hak anak untuk mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik. Akan tetapi, para pihak seolah menutup mata dengan kondisi tersebut. Indonesia sebagai negara netral dapat melakukan tindakan sesuai politik luar negeri bebas aktifnya. Tindakan yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia adalah . . . . a. menawarkan diri sebagai bagian dari tim mediator penyelesaian konflik b. menyediakan persenjataan bagi salah satu pihak yang sedang berkonflik c. membawa semua anak-anak untuk dijadikan sebagai warga negara Indonesia d. membiarkan negara-negara untuk berkonflik karena jauh dari wilayah Indonesia e. memohon kepada kedua negara untuk menyelesaikan konfliknya demi anak-anak Jawaban: a Indonesia merupakan negara yang tergabung dalam Gerakan Non Blok. Hal tersebut sesuai dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Berdasarkan politik luar negeri tersebut, Indonesia berhak melakukan segala sesuatu di dunia internasional. Indonesia bebas dalam menentukan nasibnya sendiri. Indonesia aktif dalam menjalankan misi perdamaian dunia dengan berbagai kebijakan internasionalnya. 6. Baca wacana di bawah ini! Indonesia mendapat tawaran dari pemerintah Jepang untuk membuat perjanjian bilateral mengenai visa. Jepang menawarkan kerja sama dengan Indonesia dalam rangka mempermudah warga negara untuk keluar masuk ke tiap-tiap negara. Jepang menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan membantu dalam meningkatkan jumlah wisatawan ke tiap-tiap negara.


207

Pemerintah Indonesia bisa menerima atau menolak perjanjian tersebut setelah dibahas antara presiden dengan . . . . a. Sekretaris Negara b. Menteri Pariwisata c. Menteri Luar Negeri d. Dewan Perwakilan Daerah e. Dewan Perwakilan Rakyat Jawaban: e Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa ”Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.’’ Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa presiden sekalipun sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetap harus menjalin hubungan dengan DPR dalam hal menentukan kebijakan luar negerinya. 7. Baca wacana di bawah ini! Indonesia mengekspor berbagai sayuran dan rempah-rempah ke negara-negara Eropa. Bagi bangsa Eropa, sayuran dan rempahrampah sangat sulit ditanam di negaranya karena iklim yang kurang mendukung. Oleh karena itu, mereka harus mengimpor kebutuhan pokok tersebut dari Indonesia. Kegiatan ekspor-impor tersebut memberikan keuntungan bagi kedua negara. Indonesia mendapatkan uang dari ekspor, sedangkan negara-negara Eropa mendapatkan sayuran dan rempahrempah sebagai kebutuhan pokok. Wacana di atas menunjukkan bahwa hubungan internasional mempunyai arti penting bagi kedua negara. Arti penting hubungan internasional berdasarkan wacana di atas adalah . . . . a. saling membantu dalam memenuhi kebutuhan b. negara-negara Eropa akan ketergantungan kepada Indonesia c. Indonesia merasa bangga bisa membuka pasar di benua Eropa d. Indonesia memanfaatkan kekurangan yang dimiliki negara-negara Eropa e. kedua negara dapat merasakan sayuran dan rempah-rempah yang sama Jawaban: a Hubungan internasional mempunyai arti penting bagi negara. Salah satu arti penting hubungan internasional adalah saling membantu dalam memenuhi kebutuhan. Setiap negara tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara pasti membutuhkan negara lain dalam hal pangan seperti pada wacana tersebut. 208


8. Baca wacana di bawah ini! Semua negara anggota ASEAN berkumpul di Hanoi dalam rangka ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication/AMRDPE. Setiap negara diwakili oleh para menteri yang menangani pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan. Menteri dari Indonesia, Vietnam, dan Kamboja memberikan usulan dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan. Ketua mempersilakan kepada semua menteri menanggapi usulan yang disampaikan ketiga menteri tersebut. Semua menteri perwakilan dari negara masing-masing memberikan argumentasi. Wacana di atas menunjukkan bahwa . . . . a. ASEAN sangat peduli kepada warga miskin yang tinggal di perdesaan b. menteri yang berasal dari Indonesia sangat menguasai masalah kemiskinan c. semua negara mempunyai kedudukan yang sejajar dalam hubungan internasional d. menteri-menteri dari negara-negara lain sangat memuji usulan menteri dari Indonesia e. menteri dari Vietnam dan Kamboja mempunyai hak menyampaikan argumentasi Jawaban: c Suatu wilayah yang menyandang status sebagai negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat internasional. Hal ini berarti semua negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan internasional. Seperti halnya dalam pembuatan kerja sama. Negara-negara yang mengikuti kerja sama akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sesuai asas bahwa semua negara harus mematuhi semua ketentuan dalam kerja sama tersebut. 9. Pelaksanaan hubungan internasional yang berbentuk bilateral adalah . . . . a. Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik membuat kerja sama dalam bidang pertahanan negara b. Indonesia dan Timor Leste membuat kerja sama tentang pertukaran pelajar c. ASEAN melakukan kerja sama dengan Jepang dalam bidang perdagangan d. APEC mengajak negara-negara nonanggota untuk bergabung dalam APEC e. India menjadi Mitra Wicara penuh ASEAN pada KTT ASEAN ke-5 Jawaban: b Hubungan bilateral adalah hubungan yang dibangun antardua negara. Seperti contoh pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Timor Leste.

Bentuk hubungan ini sifatnya tertutup karena hanya berlaku bagi kedua negara saja. Oleh karena itu, apabila ada kerugian yang ditimbulkan akibat hubungan hanya dirasakan oleh kedua negara. 10. Tujuan politik luar negeri Indonesia adalah . . . . a. membentuk masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia b. menunjukkan kepada dunia mengenai kualitas sumber daya manusia Indonesia c. menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan bermartabat d. menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia unggul e. membentuk bangsa yang unggul dari bangsabangsa lain Jawaban: a Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut. 1) Pembentukan negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke. 2) Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur, materiel dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerja sama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju pada perdamaian dunia yang sempurna. B.


1.

Jelaskan sesuai pendapat Anda mengenai pengertian hubungan internasional! Jawaban: Hubungan internasional adalah hubungan yang dijalin antara subjek hukum hubungan internasional dengan subjek lain yang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang sama.

2.

Menurut Anda, bagaimana seharusnya suatu negara menjaga hubungan baik dengan negaranegara lain? Jawaban: Suatu negara selalu membutuhkan negara lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara menjalin hubungan dengan negara lain. Supaya hubungan antarnegara tetap harmonis ada hal yang harus dilakukan suatu negara. Negara harus selalu berempati kepada negara lain yang terkena musibah. Negara juga harus menjalin kerja sama,

bukan hanya dalam bidang politik, tetapi dalam bidang sosial dan budaya. Menumbuhkan keharmonisan antarnegara memang sangat penting. Oleh karena itu, negara harus tetap menjaga hubungan dan melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat menjaga hubungan antarnegara. 3.

Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan politik luar negerinya? Jawaban: Pemerintah Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Pemerintah harus ikut aktif dalam pergaulan internasional supaya menjadi negara yang dapat diperhitungkan dalam masyarakat dunia. Makna bebas dalam politik luar negeri mempunyai makna Indonesia berhak dalam menentukan sikap politik internasionalnya tanpa harus diatur negara lain. Pada intinya, pemerintah Indonesia harus benar-benar melaksanakan politik bebas aktif tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tujuan negara dalam menjaga keamanan negara demi menciptakan perdamaian dunia.

4.

Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menanggapi konflik yang sering terjadi di negara Timur Tengah? Berikan argumentasi Anda dengan menggunakan pendekatan politik luar negeri bebas aktif! Jawaban: Konflik sering terjadi di negara-negara Timur Tengah. Indonesia bisa berperan aktif membantu dalam menyelesaikan konflik tersebut secara diplomatis. Politik luar negeri Indonesia memberikan kesempatan kepada pemerintah Indonesia untuk membantu dalam menjaga perdamaian dunia. Pemerintah Indonesia bisa menawarkan diri untuk menjadi mediator penyelesaian konflik atau membantu merestrukturisasi sisa-sisa perang dan membantu menyalurkan makanan serta obatobatan bagi korban perang.

5.

Hampir setiap tahun tenaga kerja negara A ada yang dihukum di negara B. Mereka biasanya didakwa karena kasus pidana seperti pembunuhan dan kasus tenaga kerja ilegal. Kasus tersebut dapat mengganggu hubungan bilateral negara A dengan negara B yang sudah dibangun sejak lama. Berikan argumentasi Anda mengenai permasalahan tersebut dan berikan solusi yang terbaik supaya kasus tersebut tidak terulang sehingga hubungan negara A dengan negara B bisa harmonis! Jawaban: Permasalahan tenaga kerja sering terjadi setiap tahun. Adanya program penyaluran tenaga kerja ke negara B dapat membantu kedua negara, baik


209

negara A maupun negara B. Oleh karena itu, kedua negara harus memperhatikan dengan baik kasus tenaga kerja. Negara pengirim sebaiknya melakukan seleksi yang ketat terhadap calon tenaga kerja. Negara pengirim juga harus memberikan pelatihan secara profesional kepada para calon tenaga kerja supaya dia tahu hak dan kewajibannya sebagai tenaga kerja. Negara penerima juga harus menyeleksi calon majikan supaya

210


tenaga kerja tidak dimanfaatkan untuk dipekerjakan secara tidak manusiawi. Negara penerima juga harus memberikan pembekalan kepada calon majikan supaya tahu akan hak dan kewajibannya sebagai majikan. Pada intinya, kedua negara harus selalu berkoordinasi dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja supaya permasalahan tenaga kerja tidak menjadi penyebab ketidakharmonisan hubungan kedua negara.

B. Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia

A.


1. Banyak pakar mengemukakan pendapat mengenai perjanjian internasional. Pendapat dari para pakar dapat diambil benang merahnya sehingga menimbulkan pengertian baru. Pengertian perjanjian internasional dapat didefinisikan sebagai . . . . a. kesepakatan yang dibuat oleh subjek hukum internasional yang akan menimbulkan kewajiban kepada para pihak b. keseluruhan aktivitas negara yang dilakukan di luar negeri yang akan menimbulkan hak dan kewajiban c. perjanjian sakral yang dilakukan negara dan warga negara dunia yang akan menimbulkan kewajiban

d.

perjanjian yang harus dibuat oleh lebih dari dua negara dengan standar internasional e. semua prosedur yang harus dilakukan negara dalam menentukan masa depannya Jawaban: a Perjanjian internasional dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang dilakukan negara-negara. Negara-negara merupakan bagian dari subjek hukum internasional. Perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak. Oleh karena itu, paling tidak ada dua unsur yang harus melekat dalam definisi perjanjian internasional yaitu negara dan akibat hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.


215

2. Bacalah wacana di bawah ini! Indonesia membuat perjanjian bilateral dengan Spanyol dalam bidang perdagangan. Indonesia berkewajiban mengirim kapas setiap tahun ke Spanyol. Perjanjian sudah berjalan selama lima tahun dan tidak pernah terjadi wanprestasi yang dilakukan kedua negara. Akan tetapi, pada tahun keenam pengiriman kapas ke Spanyol mengalami hambatan. Spanyol menolak kapas yang dikirim Indonesia karena alasan menurunnya tingkat penjualan kapas. Padahal, dalam perjanjian disebutkan bahwa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi harus mengganti kerugian yang ditanggung pihak yang dirugikan. Akan tetapi, Spanyol tiba-tiba menolak mengganti kerugian yang dialami Indonesia. Berdasarkan wacana tersebut, fungsi perjanjian dapat dijadikan sebagai . . . . a. sarana bertransaksi b. sumber pendapatan negara c. sumber hukum internasional d. sarana peningkatan pendapatan e. pengembangan bursa tenaga kerja Jawaban: c Perjanjian internasional mempunyai beberapa fungsi dalam kehidupan masyarakat internasional. Fungsi perjanjian internasional secara umum sebagai berikut. 1) Perjanjian internasional sebagai sarana utama yang praktis bagi transaksi dan komunikasi antarsubjek pelaksana perjanjian internasional. 2) Perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional. 3) Perjanjian internasional sebagai sarana pengembangan kerja sama internasional secara damai dan efisien. 3. Bacalah wacana di bawah ini! Indonesia, Jepang, dan Vietnam membuat perjanjian dalam bidang transportasi. Ketiga negara bersepakat penghapusan visa bagi warga negara yang akan masuk ke wilayah masing-masing negara. Jepang sebagai negara penggagas mengajak Indonesia untuk berlaku curang dengan membuat klausul yang menimbulkan ketidakadilan bagi warga Vietnam. Jepang mengatakan bahwa hal ini tidak akan berdampak besar karena Vietnam termasuk negara kecil.

216


Tindakan Jepang telah melanggar asas perjanjian internasional. Asas yang telah dilanggar adalah .... a. rebus sic stantibus b. egality rights c. reciprositas d. bonafides e. courtesy Jawaban: b Para pihak dalam membuat perjanjian internasional harus memperhatikan asas perjanjian internasional. Asas perjanjian internasional sebagai berikut. 1) Courtesy adalah asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara. 2) Bonafides adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh iktikad baik. 3) Reciprositas adalah asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal. 4) Egality rights adalah asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. 5) Rebus sic stantibus adalah asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu. 4. Bacalah wacana di bawah ini! Liga Bangsa-Bangsa telah gagal mencapai tujuan organisasinya. Negara-negara kemudian membuat lembaga baru yang dikenal dengan Unaited Nations. Untuk melaksanakan program kerja, lembaga ini harus mempunyai anggaran dasar. Pembuatan anggaran dasar dapat membantu dalam pelaksanaan fungsi administrasi. Anggaran dasar Unaited Nations sebaiknya dituangkan dalam bentuk . . . . a. arrangement d. charter b. agreement e. statute c. protocol Jawaban: d Piagam (Charter) adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. Protokol (Protocol) adalah persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Persetujuan (Agreement) adalah suatu perjanjian atau persetujuan antara dua negara atau lebih yang mempunyai akibat hukum seperti dalam traktat. Perikatan (Arrangement) hampir

sama dengan persetujuan. Akan tetapi, perikatan biasanya digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat mengatur dan sementara serta tidak seformal traktat dan konvensi. Statuta (Statute) merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut hal-hal seperti konstitusi lembaga internasional. 5. Bacalah wacana di bawah ini! Indonesia membuat kerja sama dengan Rusia dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Hal ini dalam rangka memperkuat kedudukan militer Indonesia di mata dunia. Rusia siap menjadi penyedia alat utama sistem senjata bagi Indonesia. Rusia juga mengajak Indonesia dalam rangka latihan militer bersama yang dilaksanakan di kedua negara. Kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian bilateral. Tindakan yang sebaiknya dilakukan pemerintah Indonesia berkenaan dengan kerja sama tersebut adalah . . . . a. mewaspadai tawaran kerja sama dari Rusia supaya Indonesia tidak menjadi sekutu Rusia b. menerima tawaran kerja sama karena Rusia bisa memberikan keuntungan kepada Indonesia c. perjanjian dibuat dalam bentuk keputusan presiden karena hanya menyangkut mengenai latihan militer d. menerima tawaran Rusia karena Indonesia akan mendapatkan alat utama sistem senjata yang canggih e. dilakukan pengesahan dengan undangundang karena berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara Jawaban: e Pemerintah Indonesia bisa melakukan kerja sama dengan negara lain dalam bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang sudah disepakati harus dituangkan dalam bantuk keputusan presiden atau undang-undang. Perjanjian yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan harus dibuat dalam bentuk undangundang. 6. Berikut merupakan tahapan pembuatan perjanjian internasional berdasarkan pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 1) perundingan 2) penjajakan 3) penerimaan 4) perumusan naskah 5) penandatanganan

Urutan proses pembuatan perjanjian yang benar adalah . . . . a. 1), 2), 4), 5), dan 3) b. 2), 1), 4), 3), dan 5) c. 3), 4), 5), 2), dan 1) d. 4), 1), 2), 5), dan 3) e. 4), 2), 3), 1), dan 5) Jawaban: b Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diatur sebagai berikut. 1) Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahapan penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. 2) Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak. 7. Indonesia mengikuti pertemuan dalam rangka membuat perjanjian dalam bidang hukum internasional. Wakil dari Indonesia kemudian membawa naskah perjanjian yang belum diratifikasi ke Indonesia. Pemerintah kemudian membahas naskah tersebut bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah dikaji ternyata ada pasal yang bertentangan dengan hukum nasional Indonesia. Tindakan yang seharusnya dilakukan adalah . . . . a. menyuruh negara-negara lain untuk tidak meratifikasi perjanjian b. DPR memberikan kesempatan untuk memperbaiki pasal tersebut c. Indonesia menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum d. pemerintah Indonesia berhak untuk tidak meratifikasi perjanjian tersebut e. pemerintah tetap meratifikasi karena sudah mengikuti proses perumusan naskah dari awal Jawaban: d Sesuai dengan asas kedaulatan negara, tidak ada keharusan bagi suatu negara untuk meratifikasi suatu perjanjian. Akan tetapi, dalam praktik suatu negara yang telah menandatangani perjanjian diharapkan untuk meratifikasinya. Pertimbangan perlunya ratifikasi sebagai berikut. 1) Negara-negara berhak mengkaji dokumen yang telah ditandatangani oleh para wakil yang berunding. 2) Berdasarkan kedaulatan yang dimiliki oleh setiap warga negara, setiap warga negara berhak menarik diri apabila dikehendaki.


217

3)

4)

Dalam perjanjian perlu dilakukan penyesuaian dengan hukum nasional dari setiap negara yang mengadakan perjanjian. Pemerintah perlu meminta pendapat umum tetang isi perjanjian tersebut.

c.

negara-negara lain akan merasa kehilangan India d. Indonesia akan mengikuti jejak India e. perjanjian akan berakhir Jawaban: e Akibat hukum yang akan terjadi adalah hilangnya hak dan kewajiban para pihak atas perjanjian tersebut. Hal tersebut karena syarat berlakunya perjanjian tidak terpenuhi. Penyebabnya karena India keluar dari perjanjian. Keluarnya India dari perjanjian mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban bagi negara lain.

8. Bacalah wacana di bawah ini! Pemerintah Indonesia mengirimkan wakilnya dengan full power letter . Wakil Indonesia aktif mengikuti perundingan membahas perjanjian minyak terdapat empat puluh negara yang mengikuti perundingan tersebut. Klausul tersebut menyatakan bahwa setiap negara yang mempunyai cadangan minyak harus mengalokasikan 20% dari pendapatan minyak untuk disetorkan ke lembaga internasional. Perjanjian tersebut akan berlaku lima hari setelah negara ketiga puluh meratifikasi perjanjian. Saat ini baru ada 28 negara yang meratifikasi termasuk Indonesia. Pada tanggal 20 Januari 2015 Arab Saudi meratifikasi perjanjian tersebut. Kemudian disusul oleh negara Iran pada tanggal 15 Februari 2015. Setelah tiga hari kemudian disusul Qatar. Dengan demikian, perjanjian tersebut akan berlaku mulai tanggal . . . . a. 21 Januari 2015 b. 25 Januari 2015 c. 15 Februari 2015 d. 20 Februari 2015 e. 25 Februari 2015 Jawaban: d Berlakunya suatu perjanjian dapat ditentukan oleh perjanjian itu sendiri seperti yang ada pada wacana di atas. Perjanjian akan berlaku setelah negara ketiga puluh meratifikasi perjanjian. Iran sebagai negara ketiga puluh. Jadi, perhitungan berlakunya perjanjian tiga hari setelah Iran menyerahkan dokumen ratifikasi. 9. Perjanjian akan berlaku setelah negara ke-21 mengirimkan dokumen ratifikasi. Saat ini sudah ada lima belas negara yang meratifikasi perjanjian. Indonesia sebagai negara ke-21 yang meratifiaksi perjanjian. Perjanjian langsung berlaku setelah Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut. Lima tahun perjanjian tersebut berjalan, tiba-tiba India menyatakan diri keluar dari perjanjian. Akibat hukum yang akan terjadi adalah . . . . a. negara-negara sekutu India akan membatalkan ratifikasi b. India masih mempunyai kewajiban mematuhi perjanjian

218


10. Materi dalam perjanjian mengatur bahwa negaranegara yang telah meratifikasi perjanjian akan terikat dengan perjanjian pada hari kesepuluh setelah menyerahkan dokumen ratifikasi. Indonesia menyerahkan dokumen ratifikasi pada tanggal 20 Januari 2014. Selandia Baru menyerahkan dokumen ratifikasi pada tanggal 29 Maret 2014. Afrika Selatan menyerahkan dokumen ratifikasi pada tanggal 16 Januari 2015. Italia menyerahkan dokumen ratifikasi pada tanggal 17 Januari 2015. Jepang menyerahkan dokumen ratifikasi tanggal 2 Februari 2015. Urutan yang tepat berkenaan dengan jadwal mulai berlakunya perjanjian adalah . . . . a.

Indonesia

tanggal 31 Januari 2014

b.

Selandia Baru

tanggal 9 April 2014

c.

Jepang


d.

Afrika Selatan


e.

Italia


Jawaban: d Perjanjian menyatakan bahwa negara-negara yang meratifikasi akan terikat secara penuh pada perjanjian pada hari kesepuluh seteleh menyerahkan dokumen ratifikasi. Berdasarkan hal tersebut seharusnya jadwal keterikatan negara-negara dalam perjanjian sebagai berikut. 1) Indonesia tanggal 30 Januari 2014 2) Selandia Baru tanggal 8 April 2014 3) Afrika Selatan tanggal 26 Januari 2015 4) Italia tanggal 27 Januari 2015 5) Jepang tanggal 12 Februari 2015 B.


1.

Jelaskan makna asas Pacta Sunt Servanda! Jawaban: Pacta Sunt Servanda adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati. Ketaatan pada perjanjian hanya

berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam persetujuan perjanjian. Apabila ada pihak-pihak yang melanggar terhadap perjanjian bisa berakibat perjanjian berakhir karena tidak terpenuhinya syarat berlakunya perjanjian atau bisa berakibat lain yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi atau pengingkaran kewajiban. 2.

3.

Mengapa negara menjadi subjek utama perjanjian internasional? Jawaban: Negara merupakan subjek utama dalam hukum perjanjian internasional. Hal ini karena negara menjadi pelaku penting dalam hubungan internasional. Selain itu, negara juga dinyatakan sebagai subjek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Aturan-aturan yang disediakan masyarakat internasional dapat dipastikan berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila mereka saling mengadakan hubungan. Adapun negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Tuliskan klasifikasi perjanjian internasional berdasarkan proses pembentukannya! Jawaban: Perjanjian internasional dilihat dari proses pembentukannya yaitu:

a.

b.

perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. perjanjian bersifat sederhana yang dibuat hanya melalui perundingan dan penandatanganan.

4.

Mengapa proses pembuatan perjanjian internasional harus didasari iktikad baik? Jelaskan menurut pendapat Anda! Jawaban: Perjanjian dibuat oleh para pihak yang mempunyai kepentingan sama. Dengan demikian, para pihak harus membuat perjanjian dilandasi asas iktikad baik supaya perjanjian yang dibuat bisa dirasakan adil bagi semua pihak. Apabila perjanjian tidak didasari iktikad baik dari para pihak tentu akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

5.

Tuliskan jenis materi perjanjian internasional yang harus dituangkan dalam bentuk undang-undang! Jawaban: Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan hal-hal berikut. a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. c. Kedaulatan atau hak berdaulat bagi negara. d. Pembentukan kaidah hukum baru. e. Pinjaman dan hibah luar negeri.


219

C. Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia

A.


1. Presiden mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara-negara sahabat. Untuk menentukan orang-orang yang akan menjabat duta dan konsul, presiden harus memperhatikan pertimbangan . . . . a. Mahkamah Agung b. Mahkamah Konstitusi c. Dewan Perwakilan Daerah d. Dewan Perwakilan Rakyat e. Majelis Permusyawaratan Rakyat Jawaban: d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 13 mengatur hal-hal berikut. 1) Presiden mengangkat duta dan konsul. 2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Perhatikan pernyataan berikut ini! 1) Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. 2) Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah kerjanya.

3) 4) 5)

Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan. Menyelenggarakan urusan pengamanan.

Fungsi perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 ditunjukkan oleh nomor .... a. 1) dan 2) d. 3) dan 4) b. 1) dan 3) e. 4) dan 5) c. 2) dan 3) Jawaban: b Berdasarkan Konvensi Wina 1961 diatur bahwa fungsi perwakilan diplomatik sebagai berikut. 1) Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. 2) Melindungi kepentingan negara pengirim di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. 3) Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. 4) Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. 5) Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.


225

3. Bacalah wacana di bawah ini! Warga negara Indonesia di negara Italia dituntut 2 tahun penjara atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Perwakilan diplomatik yang ada di negara tersebut kemudian berupaya membantu menyelesaikan kasus yang menimpanya. Perwakilan diplomatik terus memantau perkembangan kasus dan akan berupaya dengan keras membantu menyelesaikannya. Perwakilan diplomatik tersebut sedang menjalankan tugasnya dalam hal . . . . a. persahabatan d. negosiasi b. representasi e. proteksi c. observasi Jawaban: e Tugas perwakilan diplomatik meliputi hal-hal berikut. 1) Proteksi yaitu melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri. 2) Representasi yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima, serta mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya. 3) Negosiasi yaitu mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negaranegara lainnya. 4) Observasi yaitu menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima. 5) Persahabatan yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima. 4. Seorang diplomat mempunyai fungsi diplomatik. Implementasi fungsi diplomatik yang benar yaitu .... a. Duta Besar Indonesia atas nama pemerintah Indonesia menghadiri acara hari ulang tahun negara Kanada b. pemerintah Indonesia menempatkan para diplomatnya untuk menjadi spionase di negara penerima c. pemerintah Indonesia menerima laporan dari diplomat mengenai rahasia negara Inggris d. para diplomat di negara Iran diminta kembali ke Indonesia sampai keadaan Iran membaik e. Duta Besar Indonesia untuk Mesir menerima kewarganegaraan Mesir Jawaban: a Seorang diplomat mempunyai fungsi yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Salah satu fungsinya

226


yaitu mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. Duta Besar Indonesia menghadiri acara hari ulang tahun negara Kanada merupakan contoh implementasi sebagai wakil pemerintah Indonesia. 5. Bacalah wacana di bawah ini! Amerika Serikat mengusir empat diplomat Libia untuk Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mengusir keempat diplomat tersebut karena melakukan intimidasi terhadap para pembangkang Libia di Amerika Serikat. Mereka diberi waktu 72 jam untuk meninggalkan Amerika Serikat. Keempat diplomat Libia tersebut termasuk dalam diplomat . . . . a. persona nongrata b. persona grata c. charge d’affair d. minister e. gerzant Jawaban: a Persona nongrata merupakan diplomat yang diberhentikan atau dikembalikan atau yang ditolak oleh negara penerima. Ada beberapa alasan yang bisa dijadikan sebagai upaya penolakan diplomat, salah satunya ketidakpercayaan negara penerima terhadap pribadi diplomat. 6. Bacalah wacana di bawah ini! Para diplomat mempunyai hak-hak yang dapat melindunginya. Hak-hak tersebut antara lain hak pribadi atas nama benda, hak menolak kunjungan dari mana pun untuk masuk dikediamannya. Oleh karena itu, diplomat dapat melarang setiap orang untuk masuk ke rumahnya. Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu rumah diplomat dapat dimasuki tanpa izin dari pemiliknya. Hal tersebut dapat dilakukan apabila . . . . a. rumah diplomat sedang kosong b. diplomat mengadakan open house c. terjadi kebakaran di rumah diplomat d. diplomat sedang pulang ke Indonesia e. ada pembantu yang berkewarganegaraan asing Jawaban: c Kantor perwakilan diplomatik dan rumah kediamannya tidak boleh dimasuki tanpa izin dari duta, kecuali dalam keadaan darurat, seperti ada kebakaran dan terjadi banjir. Hal ini demi menjaga hak pribadi dari para perwakilan diplomatik. Hak ini biasa dikenal dengan hak imunitas.

7. Bacalah wacana di bawah ini!

a. b.

para diplomat mempunyai hak imunitas diplomat tidak akan pernah melakukan kesalahan c. para diplomat mempunyai tim kuasa hukum terbaik d. pemerintah negara pengirim dapat membantu kasusnya e. diplomat mempunyai hak untuk tidak menanggapi putusan pengadilan Jawaban: a Kekebalan dan keistimewan diplomatik mencakup dua pengertian sebagai berikut. 1) Immunity (kekebalan) yaitu kekebalan terhadap yurisdiksi dari hukum negara penerima, baik hukum pidana, perdata, maupun administrasi. 2) Inviolability (tidak dapat diganggu gugat) yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan para pejabat diplomatik.

Pemerintah menugaskan perwakilan diplomatik yang ada di Jerman untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Jerman. Wakil Indonesia membahas mengenai proyek kerja sama Indonesia dan Jerman. Ada beberapa hal yang harus ditinjau kembali mengenai kerja sama Indonesia dan Jerman dalam bidang pangan. Perwakilan Indonesia tersebut sedang manjalankan fungsinya dalam hal . . . . a. proteksi b. negosiasi c. observasi d. representasi e. persahabatan Jawaban: b Negosiasi merupakan salah satu fungsi diplomatik. Negosiasi adalah mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negaranegara lain. Fungsi ini dapat dilakukan oleh perwakilan negara Indonesia untuk membahas halhal tertentu sesuai dengan instruksi presiden. 8. Perhatikan pernyataan berikut! 1) Seorang PNS. 2) Bukan berasal dari kementerian luar negeri. 3) Ditempatkan di KBRI Malaysia. 4) Bertugas membantu duta besar. Pernyataan di atas merupakan beberapa ciri jabatan perwakilan Indonesia. Jabatan yang dimaksud adalah . . . . a. duta b. konsul c. atase teknis d. kuasa usaha e. menteri residen Jawaban: c Atase teknis dijabat oleh seorang PNS tertentu yang tidak berasal dari lingkungan kementerian luar negeri. Dia ditugaskan untuk membantu tugas duta besar. Dia berkuasa penuh melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari kementeriannya sendiri. Contoh atase perdagangan dan pendidikan. 9. Perwakilan diplomatik tidak dapat dihukum di negara tempat ia diakreditasikan. Hal ini berlaku, baik bagi kasus pidana maupun perdata. Negara penerima bisa mengembalikan perwakilan diplomatik sebagai bentuk kekecewaan yang diterima pemerintah negara penerima. Berkenaan dengan tidak dapat dihukumnya perwakilan diplomatik tersebut dikarenakan . . . .

10. Salah satu fungsi perwakilan konsuler adalah . . . . a. membantu supaya warga pengirim tidak melanggar hukum b. memberi keterangan mengenai strategi pengembangan pendidikan c. melindungi kepentingan negara dan warga pengirim di negara penerima d. melindungi kejahatan-kejahatan yang dilakukan warga negara Indonesia e. melakukan spionase dan melaporkan rahasia perdagangan negara penerima Jawaban: c Beberapa bentuk fungsi perwakilan konsuler sebagai berikut. 1) Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. 2) Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya. 3) Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan. B.


1.

Apa yang menyebabkan tugas perwakilan diplomatik berakhir sebelum tujuan tercapai? Jawaban: Menurut ketentuan pasal 43 Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, fungsi-fungsi seorang agen diplomatik berakhir atas pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwa fungsi agen diplomatik tersebut berakhir dan pemberitahuan oleh negara


227

penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima menolak mengakui agen diplomatik sebagai seorang anggota missi (perwakilan diplomatik. 2.

3.

Perwakilan diplomatik mempunyai hak-hak istimewa. Hak tersebut tetap akan berlaku apabila perwakilan diplomatik melakukan pelanggaran pidana. Apakah dengan diberikannya hak istimewa tersebut perwakilan diplomatik berhak melakukan segala sesuatu termasuk melanggar peraturan? Jelaskan! Jawaban: Perwakilan diplomatik akan mendapatkan hak kekebalan. Hak ini melindungi perwakilan diplomatik dari berbagai hak pribadinya dan ketaatan pada hukum. Walaupun mereka mempunyai hak istimewa, bukan berarti mereka bebas melakukan kejahatan di negara penerima. Jelaskan letak perbedaan antara atase pertahanan dan atase teknis! Jawaban: Atase pertahanan merupakan perwira militer. Dia menjabat sebagai diplomat dan bertugas memberi nasihat dalam bidang militer kepada duta besar berkuasa penuh. Atase teknis merupakan PNS yang diperbantukan untuk melaksanakan tugastugas teknis sesuai dengan latar belakang kementeriannya, seperti orang yang berasal dari kementerian pendidikan ditempatkan sebagai atase pendidikan.

228


4.

Jelaskan tugas konsuler dalam rangka membantu perekonomian negara! Jawaban: Konsuler mempunyai tugas khusus dalam bidang nonpolitik. Salah satu fokus kerjanya yaitu bidang ekonomi. Konsuler dapat membantu perekonomian negara Indonesia. Konsuler dapat mengetahui perkembangan hubungan dagang. Informasi yang diberikan konsuler sangat penting dalam mengembangkan hubungan kerja sama dalam bidang perekonomian antara negara Indonesia dengan negara penempatan konsuler.

5.

Jelaskan mekanisme pengangkatan dan penempatan konsul! Jawaban: Pengangkatan konsul dapat dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah sebagai berikut. a. Pemerintah negara pengirim menunjuk seorang untuk diangkat sebagai konsul. b. Penunjukan tersebut kemudian diberitahukan kepada calon negara penerima disertai permintaan dikeluarkannya eksekuatur konsuler dengan mengirimkan komisi konsuler melalui saluran diplomatik. c. Apabila calon negara penerima menyetujui penunjukan tersebut, dia akan mengeluarkan eksekuatur konsuler sebagai permulaan tugas konsul.

A.


1. Bacalah wacana di bawah ini! Indonesia, Singapura, dan Malaysia membuat perjanjian mengenai lalu lintas kapal laut. Ketiga negara menyepakati beberapa keputusan mengenai lalu lintas kapal laut di perbatasan ketiga negara. Perjanjian ini dapat menguntungkan ketiga negara. Malaysia berupaya mengajak Thailand dan Vitenam ikut dalam kerja sama tersebut. Thailand menyatakan akan ikut dalam perjanjian setelah dua tahun perjanjian ketiga negara penggagas melaksanakan perjanjian. Vietnam masih belum menentukan sikap. Saat ini perjanjian sudah berlangsung selama satu tahun. Negara yang harus menaati perjanjian dan menerima akibat hukum dari perjanjian tersebut saat ini yaitu . . . . a. Indonesia, Malaysia, dan Singapura b. Thailand, Singapura, dan Malaysia c. Singapura, Vietnam, dan Malaysia d. Vietnam, Malaysia, dan Indonesia e. Vietnam, Malaysia, dan Thailand Jawaban: a Perjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Hal tersebut sesuai dengan asas perjanjian internasional. Oleh karena itu, negaranegara yang akan terkena hak dan kewajiban pertama kali yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Thailand akan terkena hak dan kewajiban setelah bergabung dalam perjanjian. Vietnam belum terkena akibat hukum karena belum menentukan sikap akan bergabung atau tidak dalam perjanjian. 2. Bacalah wacana di bawah ini! Pemerintah Indonesia membantu korban bencana banjir yang menimpa negara Tiongkok. Banjir yang dialami Tiongkok merupakan banjir terbesar selama sepuluh tahun terakhir. Pemerintah mengirimkan 5.000 bungkus makanan ringan, 2.000 bungkus makanan bayi, dan obat-obatan. Pengiriman dilakukan oleh TNI Angkatan Udara melalui pesawat. TNI Angkatan Udara juga mengerahkan dua pesawat untuk membantu korban.

Tindakan yang dilakukan Indonesia merupakan bentuk hubungan internasional. Hubungan internasional yang dilakukan dalam rangka . . . . a. membantu korban banjir di Tiongkok b. memenuhi janji sebagai negara sahabat c. melaksanakan isi perjanjian kemanusiaan d. memberi dukungan kepada pemerintah Tiongkok e. membantu pemerintah Tiongkok membangun negara Jawaban: a Arti penting menjalin hubungan internasional adalah meningkatkan rasa kemanusiaan. Contoh pada wacana di atas merupakan realita yang sering dilakukan negara-negara di dunia. Mereka selalu membantu negara-negara lain yang terkena musibah. Membantu negara yang terkena musibah merupakan bentuk hubungan internasional. Wujud pemberian bantuan tersebut merupakan bagian politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Indonesia bebas melakukan kegiatan internasional sebagai subjek hukum hubungan internasional. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional dan aktif dalam membantu sesama. 3. Peran Indonesia di dunia internasional sangat besar, salah satunya dalam regional ASEAN. Indonesia mempunyai peran besar dalam perjalanan ASEAN sampai saat ini. Peran Indonesia dalam ASEAN adalah . . . . a. aktif dalam menjalin kerja sama dengan NATO b. sebagai hakim dalam sengketa antaranggota c. pemrakarsa penyelesaian konflik di Kamboja d. negara yang menentukan ketua ASEAN e. pemegang hak veto dalam sidang ASEAN Jawaban: c Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN mempunyai peranan penting dalam perjalanan ASEAN. Beberapa peran Indonesia dalam organisasi ASEAN antara lain sebagai: 1) pemrakarsa berdirinya ASEAN; 2) penyelenggara KTT I dan IX ASEAN di Bali; 3) tempat kedudukan sekretariat tetap di Jakarta; 4) tempat salah satu proyek pupuk urea amonia dari Komite Industri, Perdagangan, dan Energi; dan 5) pelopor penyelesaian pertikaian antarbangsa atau negara anggota ASEAN seperti yang terjadi di Kamboja.


231

4. Perjanjian internasional dapat berlaku dengan beberapa ketentuan. Banyak cara untuk memberlakukan perjanjian internasional, salah satunya adalah . . . . a. mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam naskah perjanjian b. dinyatakan berlaku oleh pemegang otoritas tertinggi c. setelah adanya putusan dari Mahkamah Internasional d. diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa e. pada saat objek perjanjian sudah terbentuk Jawaban: a Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa berikut ini. 1) Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding. 2) Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding. 3) Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku. Perjanjian mulai berlaku bagi negara tersebut pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain. 4) Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, serta cara dan tanggal berlakunya perjanjian diberlakukan sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu. 5. Bacalah wacana di bawah ini! Indonesia sebagai negara merdeka menentukan politik luar negerinya. Sikap politik luar negeri Indonesia begitu dihormati oleh negara-negara lain. Hal ini terlihat dari belum pernah ada negara mencampuri terhadap kebijakan-kebijakan Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang benar-benar berdaulat. Makna kata berdaulat sebagai negara yang bebas menentukan politik luar negerinya adalah . . . . a. selalu aktif dalam pergaulan internasional b. bebas dalam menentukan nasibnya sendiri c. berhak mengikuti haluan politik negara maju

232


d. e.

bebas dalam memilih haluan politik nasional dapat mengikuti politik luar negeri negara sahabat Jawaban: b Wilayah yang bebas dari penjajahan dapat memproklamasikan wilayahnya sebagai negara yang berdaulat selama unsur negara terpenuhi yaitu ada wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kemampuan berhubungan dengan negara lain. Negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang berdaulat. Berdaulat menunjukkan bahwa negara tersebut bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa ada pihak lain yang ikut campur dalam menentukan kebijakannya. 6. Bacalah wacana di bawah ini! Pemerintah melakukan hubungan bilateral. Hubungan tersebut terjalin antara Indonesia, India, dan Korea Selatan. Ketiga negara sepakat melakukan kerja sama dalam bidang perfilman. Ketiga negara sepakat melakukan kerja sama selama lima tahun. Mereka juga sepakat memperpanjang kerja sama apabila prospek kerja sama ke depan sangat baik. Akan tetapi, pada akhir tahun kelima, Korea Selatan menyatakan tidak memperpanjang kerja sama. Kalimat yang mempunyai makna salah ketika disatukan dalam wacana adalah . . . . a. pemerintah melakukan hubungan bilateral b. Korea Selatan menyatakan tidak memperpanjang kerja sama c. hubungan tersebut terjalin antara Indonesia, India, dan Korea Selatan d. ketiga negara sepakat melakukan kerja sama dalam bidang perfilman e. mereka sepakat memperpanjang kerja sama apabila prospek kerja sama ke depan sangat baik Jawaban: a Wacana di atas menginformasikan mengenai negara yang menjalin hubungan multilateral. Hubungan multilateral dilakukan oleh subjek hukum seperti negara dengan negara-negara lain yang jumlahnya lebih dari dua. Seperti contoh Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB merupakan organisasi internasional yang di dalamnya terdapat kerja sama antarnegara-negara.

7. Bacalah wacana di bawah ini! Pemerintah Indonesia beserta negara tetangga (Malaysia, Singapura, dan Timor Leste) menjalin kerja sama dalam bidang energi. Kerja sama ini sudah dimulai sejak lima tahun yang lalu. Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini bersifat tertutup, jadi kalau ada pihak yang melakukan wanprestasi akan berakibat pada tidak berlakunya perjanjian. Para pihak sepakat melaksanakan proyek ini sampai sepuluh tahun. Akan tetapi, pada tahun kedelapan Singapura menyatakan diri tidak meneruskan proyek tersebut. Risiko yang akan ditimbulkan akibat keluarnya Singapura dari perjanjian tersebut adalah . . . . a. Singapura akan dikucilkan dari pergaulan internasional b. kerja sama yang dibangun akan mengalami kerugian yang sangat besar c. negara-negara tetangga akan memandang buruk kepada keempat negara d. para pihak akan dikenakan sanksi internasional karena telah melakukan perjanjian e. perjanjian akan batal kalau ada negara yang menyatakan diri keluar dari perjanjian Jawaban: e Masa berlaku perjanjian bisa ditentukan oleh negara-negara pembuat perjanjian. Selain itu, perjanjian bisa berakhir apabila mekanisme berakhirnya perjanjian diatur dalam dokumen perjanjian itu sendiri, seperti contoh pada wacana di atas. Oleh karena Singapura keluar dari perjanjian, perjanjian menjadi tidak berlaku karena syarat berlakunya perjanjian tidak terpenuhi. 8. Indonesia menjalin hubungan regional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini merupakan organisasi terbesar di dunia. Anggota dari organisasi ini yaitu negara-negara di dunia. Indonesia mulai bergabung dengan PBB sejak tanggal . . . . a. 26 Juni 1945 b. 24 Oktober 1945 c. 27 September 1950 d. 20 Januari 1965 e. 8 Agustus 1967 Jawaban: c Piagam PBB ditandatangani di San Francisco tanggal 26 Juni 1945 dan mulai berlaku tanggal 24 Oktober 1945. Pada tanggal 27 September 1950 Indonesia menjadi negara keenam puluh.

Pada tanggal 20 Januari 1965 Indonesia keluar dari PBB. Akan tetapi, pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. 9. Bacalah wacana di bawah ini! Presiden Indonesia sedang melakukan lobi politik kepada setiap kepala negara seperti Presiden Amerika Serikat dan Presiden Rusia. Presiden Indonesia berharap pelaksanaan KTT APEC dilaksanakan di Indonesia. Presiden juga sudah berupaya memberikan fasilitas yang terbaik dengan keamanan yang ketat. Untuk mendapat dukungannya, presiden melakukan lobi-lobi dengan kepala negara yang lain. Tindakan yang dilakukan presiden merupakan .... a. strategi untuk meningkatkan peran diplomasi di bidang multilateral b. bentuk dari ketidakpunyaan kekuatan Indonesia di dunia internasional c. upaya untuk mendapatkan simpati dari kepala-kepala negara di dunia d. strategi dalam mengambil hati para pemimpin dari negara-negara superpower e. upaya mengambil peluang dari penyelenggaraan APEC terhadap pariwisata nasional Jawaban: a Pemerintah mempunyai kebijakan luar negeri untuk meningkatkan peran diplomasi Indonesia di bidang multilateral dengan melakukan beberapa strategi. Strategi yang dilakukan pemerintah merupakan upaya meningkatkan dan mengkaji inisiatif Indonesia dalam forum-forum multilateral termasuk mengupayakan agar Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan multilateral. 10. Indonesia sebagai negara berdaulat berhak menentukan politik luar negerinya. Salah satu tujuan dari politik luar negeri Indonesia adalah . . . . a. berupaya menjadi pemimpin dari organisasi besar dunia b. membentuk negara yang sejahtera dan berkeadilan berdasarkan ideologi dunia c. mementingkan kepentingan negara demi tercapai kesejahteraan bagi generasi muda d. pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materiel dan spiritual dalam wadah NKRI e. membangun persahabatan yang baik dengan negara-negara yang mempunyai pengaruh besar di dunia


233

Jawaban: d Semua kebijakan dalam politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut. 1) Pembentukan negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke. 2) Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materiel dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerja sama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju pada perdamaian dunia yang sempurna. 11. Bacalah wacana di bawah ini! Indonesia membuat perjanjian mengenai batas wilayah negara di bagian timur dengan negara Papua Nugini. Perjanjian ini bersifat bilateral karena dilakukan oleh dua negara. Perjanjian ini sangat penting demi mendapat kejelasan luas wilayah negara masingmasing. Perjanjian internasional tersebut harus dibentuk menjadi undang-undang karena . . . . a. bersifat bilateral b. perjanjian menyatakan demikian c. berhubungan dengan luas batas wilayah d. dibuat antarnegara-negara yang berdaulat e. bersifat tertutup hanya Indonesia dan Papua Nugini Jawaban: c Pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang harus memerlukan persetujuan DPR. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan hal-hal berikut. 1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. 2) Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. 3) Kedaulatan atau hak berdaulat bagi negara. 4) Pembentukan kaidah hukum baru. 5) Pinjaman dan hibah luar negeri.

234


12. Bacalah wacana di bawah ini! Indonesia sedang mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Bencana ini sudah berlangsung sejak lama karena curah hujan yang tinggi. Hal ini berakibat pada lingkungan yang menjadi rusak. Pemerintah negara Rusia memberikan bantuan utang sebesar Rp100.000.000.000,00. Pemerintah Indonesia menerima utang yang diberikan pemerintah Rusia. Perjanjian tersebut harus dibuat dalam undangundang karena . . . . a. Rusia termasuk negara kaya b. berhubungan dengan utang luar negeri c. berhubungan dengan nilai kepercayaan d. jumlah nominal utang yang sangat besar e. Indonesia mempunyai utang kepada Rusia Jawaban: b Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan hal-hal berikut. 1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. 2) Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. 3) Kedaulatan atau hak berdaulat bagi negara. 4) Pembentukan kaidah hukum baru. 5) Pinjaman dan hibah luar negeri. 13. Semua kebijakan politik luar negeri ditujukan untuk kepentingan nasional. Contoh implementasi politik luar negeri Indonesia yang bisa dikatakan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional adalah .... a. Palang Merah Indonesia membantu korban banjir bandang di Indonesia b. Indonesia melakukan kerja sama pertukaran pelajar dengan Belanda c. Laos berniat mengajak kerja sama perdagangan dengan Indonesia d. TNI membantu kaum pemberontak di Libia e. warga negara Indonesia berlibur ke Jepang Jawaban: b Politik luar negeri Indonesia harus ditujukan pada kepentingan nasional. Contoh implementasi tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan kerja sama pertukaran pelajar. Program ini merupakan upaya mencerdaskan bangsa yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Bacalah wacana di bawah ini! Vietnam sedang terkena bencana banjir dan topan. Bencana ini telah merusak ribuan hektare lahan pertanian. Para petani mengalami kerugian yang sangat besar. Pemerintah juga kebingungan dengan persediaan beras yang semakin menipis. Bencana tersebut telah memorak-porandakan cadangan pangan Vietnam. Di sisi lain, Indonesia sedang panen beras. Bahkan, Indonesia mempunyai cadangan banyak beras. Apabila hal ini terus dibiarkan justru akan merusak pada harga beras nasional akibat melimpahnya persediaan beras. Tindakan yang dapat dilakukan kedua negara untuk mengatasi persoalannya adalah . . . . a. Indonesia menjual beras dengan harga yang sangat mahal demi mendapat keuntungan besar b. Vietnam meminta beras kepada Indonesia untuk memulihkan pangan nasionalnya c. pemerintah menyerahkan sisa beras yang tidak termakan kepada Vietnam d. Vietnam membeli beras dari Indonesia untuk warganya yang gagal panen e. Indonesia menahan beras supaya terkumpul lebih banyak Jawaban: d Vietnam sedang kekurangan beras, sedangkan Indonesia kelebihan cadangan beras. Kondisi ini tentu akan mengganggu kondisi perekonomian kedua negara. Oleh karena itu, mereka bisa melakukan kerja sama di bidang pangan untuk melakukan jual beli beras. Hal ini merupakan contoh hubungan internasional dalam bidang perdagangan. 15. Perjanjian internasional yang dibuat oleh negaranegara bersifat executory treaties. Makna kata executory treaties adalah . . . . a. perjanjian dibuat oleh dua negara b. perjanjian akan dibuat oleh negara-negara maju c. perjanjian akan dilaksanakan secara berkesinambungan d. semua subjek hukum harus menyetujui isi perjanjian internasional e. para pihak harus mempunyai iktikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian Jawaban: c Perjanjian yang dilaksanakan (executory treaties), yaitu perjanjian yang pelaksanaan secara terusmenerus. Jenis perjanjian ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama tergantung kesepakatan para pihak.

16. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi terbesar di dunia. PBB beranggotakan negara-negara yang berdaulat. Untuk mengatur urusan organisasi PBB diperlukan suatu anggaran dasar. Peraturan tersebut dibuat dalam bentuk .... a. traktat d. konvensi e. persetujuan b. statuta c. piagam Jawaban: c Piagam (Charter) adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. Misalnya PBB dalam proses membentuk anggaran dasar dalam bentuk piagam. 17. Indonesia baru saja mengikuti perundingan multilateral dalam forum PBB untuk membahas pencegahan pemanasan global. Dokumen perjanjian kemudian dibawa ke Indonesia untuk dipelajari bersama DPR. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan untuk melakukan . . . . a. ratifikasi b. negosiasi c. perundingan d. penandatanganan e. pengembalian naskah Jawaban: a Ratifikasi merupakan proses dalam pembuatan perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang sudah disepakati oleh para pihak kemudian dibawa ke negaranya masing-masing untuk memberikan sikapnya terhadap isi perjanjian. Negara bisa menerima perjanjian atau menolaknya. Untuk memberikan kesimpulan tersebut harus dilakukan penelaahan terlebih dahulu. Apabila hasil penelaahan menyatakan keharusan menyetujui, negara dapat meratifikasi dokumen perjanjian yang menyatakan kesiapan negara tersebut untuk terikat pada perjanjian. 18. Modus vivendi merupakan salah satu dokumen internasional. Keberadaan modus vivendi biasanya menandai adanya perjanjian yang baru dibuat. Berdasarkan sifatnya, modus vivendi merupakan dokumen internasional yang bersifat . . . . a. sementara d. khusus b. fleksibel e. umum c. tertutup Jawaban: a Modus vivendi adalah suatu dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara. Modus vivendi tidak memerlukan ratifikasi. Modus vivendi biasanya digunakan untuk menandai adanya perjanjian yang baru dirintis.


235

19. Bacalah wacana di bawah ini! Indonesia, Selandia Baru, Norwegia, dan negara-negara lain di dunia bisa melakukan hubungan internasional. Setiap negara diperbolehkan bekerja sama dan mencari sekutu dengan negara lain. Setiap negara bisa meminta bantuan kepada negara lain, begitu pun sebaliknya setiap negara dapat membantu negara lain yang sedang membutuhkan. Terjadinya hubungan antarnegara tidak terlepas dari kemampuan negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain Wacana di atas menerangkan bahwa . . . . a. setiap negara dapat membantu negara lain b. negara merupakan subjek hukum internasional c. negara wajib menjalin hubungan dengan seluruh negara di dunia d. pemerintah suatu negara harus baik kepada pemerintah negara lain e. Indonesia, Selandia Baru, dan Norwegia merupakan negara berdaulat Jawaban: b Negara merupakan subjek hukum internasional. Negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional karena negara dianggap mampu melakukan hubungan dengan subjek hukum lain. Selain negara, subjek hukum internasional yang lainnya yaitu Palang Merah Internasional, Takhta Suci, organisasi internasional, perorangan, dan pemberontak.

Wacana ini untuk menjawab soal nomor 20 dan 21! Swedia, Panama, Indonesia, dan Argentina mengadakan perjanjian kerja sama. Berdasarkan materi perjanjian diatur bahwa perjanjian masih tetap akan berlaku walaupun salah satu negara menyatakan mengundurkan diri dari perjanjian sebelum pengerjaan proyek selesai. Pihak yang menyatakan keluar dari perjanjian sebelum pengerjaan proyek selesai harus menanggung 50% biaya pembangunan proyek. Argentina tiba-tiba menyatakan mengundurkan diri dari perjanjian sebelum proyek itu selesai dibangun. Berdasarkan perjanjian, Argentina harus membayar 50% dari biaya proyek. Akan tetapi, Argentina tidak melaksanakan kewajibannya. 20. Tindakan Argentina telah menyalahi isi perjanjian merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas .... a. pacta sunt servanda b. rebus sic stantibus

236


c. egality rights d. reciprositas e. bonafides Jawaban: a Subjek hukum yang melakukan perjanjian atau hubungan internasional harus memperhatikan asas perjanji internasional. Asas yana paling terkenal dalam perjanjian adalah pacta sunt servanda. Asas ini menyadarkan bahwa para pihak harus menaati, terikat, dan selalu dilandasi iktikad baik. Rebus sic Tantibus merupakan asas mengenai perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu. Egality rights merupakan asas mengenai kedudukan yang sama bagi subjek hukum. Reciprositas merupakan asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal. Bonafides merupakan asas mengenai para pihak untuk menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan didasari. 21. Status perjanjian pasca-Argentina keluar adalah .... a. secara otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum b. tetap mengikat kepada Swedia, Panama, dan Indonesia c. tetap berlaku dan terbuka bagi negara lain untuk bergabung d. berhenti sementara sampai Argentina menyelesaikan pembiayaan e. secara otomatis akan tetap mengikat selama Argentina belum membayar ganti kerugian Jawaban: b Perjanjian tetap mempunyai kekuatan hukum walaupun Argentina keluar dari perjanjian. Hal tersebut dapat diketahui dalam keterangan dinyatakan bahwa walaupun ada satu negara yang keluar, perjanjian tetap berlaku. Akan tetapi, Argentina telah melakukan wanprestasi, jadi kasus tersebut harus diselesaikan di Mahkamah Internasional. 22. Implementasi dari asas egality rights dalam proses pembuatan perjanjian internasional adalah .... a. para pihak mengakui bahwa setiap negara pembuat perjanjian mempunyai hak yang sama untuk mengajukan peninjauan terhadap isi perjanjian b. isi perjanjian memberikan hak veto kepada beberapa negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap terbentuknya perjanjian c. setiap negara pembuat perjanjian berhak mendapatkan hak istimewa untuk memutuskan sengketa yang muncul dari perjanjian

d.

semua subjek hukum dilarang keluar dari perjanjian e. Setiap negara diwajibkan menyatakan kesediannya tunduk dan patuh pada perjanjian Jawaban: a Egality rights merupakan asas yang memberikan kesederajatan kepada semua subjek hukum. Para pihak tidak boleh melakukan pembedaan dalam hal hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian. Perjanjian harus menjamin adanya egality rights setiap subjek hukum internasional. 23. Inti dari klausul pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah . . . . a. pembuatan perjanjian untuk kepentingan nasional b. Indonesia harus membuat perjanjian dengan iktikad baik c. isi perjanjian harus disesuaikan sesuai dengan hukum nasional d. para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam perjanjian e. setiap negara diperbolehkan mengambil keuntungan dari perjanjian Jawaban: b Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diatur bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik. 24. Berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Persetujuan Internasional, penandatanganan naskah perjanjian internasional merupakan bentuk . . . . a. persetujuan perjanjian b. persetujuan negosiasi c. persiapan perundingan d. iktikad dalam perjanjian e. pernyataan sikap awal terhadap perjanjian Jawaban: a Berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diatur bahwa pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahapan penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Tahapan pembuatan perjanjian ini biasanya dikhususkan untuk perjanjianperjanjian besar yang berdampak luas bagi banyak negara.

25. Perjanjian internasional harus dibuat dalam bentuk undang-undang apabila menyangkut . . . . a. pembentukan kaidah hukum baru b. penelitian dan ilmu pengetahuan c. urusan pertukaran budaya d. Olimpiade Internasional e. pertukaran pelajar Jawaban: a Pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang harus memerlukan persetujuan DPR. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan hal-hal berikut. 1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. 2) Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. 3) Kedaulatan atau hak berdaulat bagi negara. 4) Pembentukan kaidah hukum baru. 5) Pinjaman dan hibah luar negeri. 26. Bacalah wacana berikut ini! ASEAN merupakan organisasi regional. ASEAN beranggotakan negara-negara yang di kawasan Asia Timur. Negara-negara ASEAN bekerja sama dalam berbagai bidang seperti bidang sosial. Implementasi dari bidang sosial dapat dilihat dari adanya Komite ASEAN Mengenai Perempuan ( ASEAN Committee on Women/ACW ). Komite ini dibentuk pada tahun 1976. Keberadaan ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan kerja sama regional. Pernyataan yang tidak tepat berkenaan dengan ASEAN adalah . . . . a. Indonesia aktif dalam ASEAN b. ASEAN mempunyai komite mengenai perempuan c. komite mengenai perempuan dibentuk tahun 1976 d. ASEAN merupakan gabungan dari beberapa negara e. ASEAN merupakan organisasi di kawasan Asia Timur Jawaban: e ASEAN merupakan organisasi kerja sama negaranegara di kawasan Asia Tenggara. Komite mengenai perempuan dibentuk pada tahun 1976 dengan sebutan Sub-Komite Perempuan ASEAN. Indonesia merupakan negara yang aktif, bahkan sebagai pelopor pembentukan ASEAN. Adam Malik merupakan salah satu tokoh perwakilan Indonesia pembentuk ASEAN.


237

27. Berikut ini merupakan tokoh dan negara pendiri ASEAN . . . . a. Tun Abdul Razak dari Indonesia b. S. Rajaratnam dari Singapura c. Narciso Ramos dari Thailand d. Thanat Khoman dari Filipina e. Adam Malik dari Malaysia Jawaban: b Kelima pemimpin negara di Asia Tenggara pendiri ASEAN terdiri atas empat menteri luar negeri dan seorang wakil perdana menteri sebagai berikut. 1) Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. 2) Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. 3) S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. 4) Thanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand. 5) Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. 28. Subjek hukum internasional harus menghormati dan melaksanakan asas-asas yang berlaku secara internasional. Salah satu asas tersebut yaitu asas teritorial. Implementasi dari asas tersebut adalah .... a. sebagian besar negara-negara di Eropa menghapus hukuman mati b. sengketa antara Indonesia dengan Malaysia diselesaikan di Mahkamah Internasional c. pemerintah Indonesia memberikan usulan dalam pembentukan tata hukum baru di PBB d. warga negara Australia dihukum oleh pengadilan negeri dengan dakwaan penyelundupan narkoba e. Indonesia menghukum warga negara Indonesia yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan di negara lain Jawaban: d Subjek hukum internasional hendaknya menaati asas-asas hubungan internasional. Salah satunya asas teritorial. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerah atau wilayahnya. Artinya, negara melaksanakan berlakunya hukum dan peraturan-peraturan bagi semua orang dan barang yang ada di wilayahnya. Sebaliknya, di luar daerah atau wilayah negara tersebut berlaku hukum asing. Artinya, orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing. 29. Seorang konsul mempunyai hak-hak tertentu dalam menjalankan tugasnya sebagai konsuler. Salah satu hak konsuler adalah . . . . a. mendapat gaji dari negara penerima b. kekebalan dari surat dan arsip resmi konsul c. menerima rumah dinas dari negara penerima

238


d. menjadi pegawai pemerintah negara penerima e. terbebas dari semua tuduhan tindak kejahatan Jawaban: b Seorang konsul mempunyai hak dalam menjalankan tugasnya sebagai konsuler. Hak seorang konsuler yaitu hak inviolabilitas gedung-gedung konsuler. Hak tersebut membuat pengertian yaitu hak tidak dapat diganggu gugatnya gedung konsuler oleh penguasa negara penerima. Adapun hak-hak lain yang dapat didapatkan seorang konsul antara lain bebas dari biaya pengadilan dan kebebasan bagi surat dan arsip konsul. 30. Pasal 43 Konvensi Wina 1961 mengatur mengenai berakhirnya agen diplomatik. Aturan tersebut apabila . . . . a. agen diplomat tidak melaporkan perkembangan kondisi di negara penerima b. agen diplomatik melakukan kekeliruan dalam administrasi c. agen diplomatik diadili di pengadilan negara penerima d. negara penerima menolak mengakui agen diplomatik e. negara pengirim menutup kantor diplomatiknya Jawaban: d Seorang agen diplomatik dapat berarkhir dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 43 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Penyebab agen diplomatik dapat berakhir dari tugasnya sebagai berikut. 1) Atas pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwa fungsi agen diplomatik berakhir. 2) Atas pemberitahuan oleh negara penerima kepada negara pengirim bahwa negara penerima menolak mengakui agen diplomatik sebagai seorang anggota missi (karier). B.


1. Jelaskan bahwa Palang Merah Internasional dapat melakukan hubungan internasional! Jawaban: Palang Merah Internasional dapat melakukan hubungan internasional karena faktor sejarah. PMI bukan sebagai bagian organisasi di bawah negara, PMI merupakan organisasi independen yang dijamin oleh hukum internasional sebagai subjek hukum internasional. PMI bisa menjalin hubungan dengan subjek hukum lain yang berhubungan dengan kesehatan.

Wacana ini untuk menjawab soal nomor 2 dan 3! Indonesia mengikuti pertemuan dengan negara-negara di dunia untuk membahas mengenai pemanasan global. Ada sekitar lima puluh negara yang mengikuti pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan persetujuan perjanjian mengurangi pemakaian karbon dioksida. Perjanjian tersebut juga akan memberi dana kompensasi setiap tahun kepada negara-negara yang mempunyai hutan hujan tropis. Dana tersebut digunakan untuk melakukan perawatan hutan supaya tetap terjaga dengan baik. Perjanjian menyatakan akan berlaku apabila negara ketiga puluh telah meratifikasi perjanjian. Bagi negara yang sudah meratifikasi sebelum negara ketiga puluh meratifikasi perjanjian, negara-negara tersebut akan terikat dengan perjanjian lima belas hari setelah negara ketiga puluh menyerahkan naskah ratifikasi. Bagi negara yang menyerahkan naskah ratifikasi setelah negara ketiga puluh menyerahkan naskah ratifikasi, negara tersebut akan terikat dengan perjanjian lima belas hari setelah meratifikasi. Saat ini ada 25 yang sudah meratifikasi, salah satunya Indonesia. Pada tanggal 20 Januari 2015 sudah ada tiga negara yang meratifikasi. Vietnam dan Malaysia merupakan negara yang meratifikasi pada tanggal 22 Januari 2015. Selanjutnya, disusul oleh negara India pada tanggal 30 Januari. Afrika Selatan meratifikasi pada tanggal 4 Februari 2015. 2. Berdasarkan wacana di atas, jelaskan dan kapan negara Indonesia, Vietnam, Malaysia, India, dan Afrika Selatan terikat dengan perjanjian! Jawaban: Berdasarkan wacana di atas dinyatakan bahwa perjanjian akan berlaku setelah negara ketiga puluh meratifikasi perjanjian. Indonesia merupakan negara yang sudah meratifikasi sebelum negara ketiga puluh meratifikasi, maka Indonesia akan terikat dengan perjanjian mulai tanggal 6 Februari 2015. Vietnam dan Malaysia akan terikat dengan perjanjian sama dengan Indonesia karena Vietnam dan Malaysia merupakan negara ke-29 dan 30. India akan terikat dengan perjanjian mulai tanggal 14 Februari 2015. Afrika Selatan akan terikat dengan perjanjian pada tanggal 19 Februari 2015. 3. Mengapa permasalahan pemanasan global dibahas dalam forum internasional dan apa hubungannya dengan terlaksananya hubungan internasional?

Jawaban: Pemanasan global adalah meningkatnya suhu permukaan bumi. Hal ini akan berakibat pada kondisi iklim di bumi yang berubah-ubah. Pemanasan global dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, pemanasan global merupakan bagian topik penting yang harus dibahas oleh semua negara di dunia. Dengan adanya pembahasan pemanasan global telah menunjukkan bahwa setiap negara telah menjalin hubungan dalam mencari solusi dalam penanganan pemanasan global. 4. ASEAN merupakan organisasi regional. Keberadaan ASEAN merupakan salah satu bukti terjalinnya hubungan internasional yang baik di kawasan Asia Tenggara. Apa tujuan dibentuknya ASEAN? Jawaban: ASEAN dibentuk dengan beberapa tujuan sebagai berikut. a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan bangsa Asia Tenggara. b. Meningkatkan stabilitas dan keamanan regional dan mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB. c. Meningkatkan kerja sama bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. d. Saling membantu dalam hal pelatihan dan penelitian bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. e. Bekerja sama bidang pertanian, industri, perluasan perdagangan, transportasi, dan komunikasi. f. Memelihara kerja sama bidang organisasi regional maupun internasional yang mempunyai tujuan serupa atau sama dengan tujuan ASEAN. 5. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional. PBB beranggotakan negaranegara di dunia. Apa tujuan dari dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa? Jawaban: Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tercantum dalam pasal 1 Piagam PBB sebagai berikut. a. Memelihara perdamaian dunia dengan cara usaha bersama serta menyelesaikan perselisihan yang mungkin membahayakan perdamaian dunia. b. Mempererat persahabatan antarnegara anggota PBB atas dasar persamaan hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri.


239

c.

d.

Kerja sama dalam menyelesaikan masalahmasalah internasional di berbagai lapangan, seperti ekonomi, sosial, kebudayaan, dan menyempurnakan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dengan tidak memandang perbedaan bangsa, bahasa, dan agama. Menjadikan PBB sebagai pusat segala usaha untuk menunjukkan cita-cita tersebut.

6. Setiap perwakilan diplomatik mempunyai tugas yang sudah diatur oleh pemerintah negara asalnya. Jelaskan salah satu tugas perwakilan diplomatik! Jawaban: Salah satu tugas perwakilan diplomatik yaitu tugas sebagai representasi pemerintah negara asal. Perwakilan diplomatik mempunyai tugas melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima, serta mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya. Dalam hal ini, perwakilan diplomatik bertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintah di negara-negara yang ditempatinya. 7. Jelaskan melalui contoh salah satu arti penting menjalin hubungan internasional! Jawaban: Hubungan internasional mempunyai arti penting dalam bidang sosial kemanusiaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa negara-negara yang menjalin hubungan baik dapat saling membantu apabila salah satu negara mengalami bencana atau musibah. Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana tsunami dan gempa. Indonesia pernah dibantu oleh negara-negara lain untuk memulihkan kondisi tempat bencana seperti tsunami di Aceh, gempa di Jawa Tengah, dan tragedi pesawat jatuh. Beberapa negara membantu Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa menjalin hubungan dengan negara lain sangatlah penting. 8. Apa syarat-syarat untuk melakukan pembukaan perwakilan diplomatik? Jawaban: Syarat-syarat untuk melakukan pembukaan perwakilan diplomatik sebagai berikut.

240


a.

b.

Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjalin persahabatan antara keduanya dan kepentingan-kepentingan tiaptiap negara baik dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kepentingankepentingan lain. Kesepakatan ini dinyatakan dalam suatu perjanjian. Setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku dan prinsip-prinsip timbal balik.

9. Tuliskan tingkat-tingkat jabatan konsul berdasarkan Konvensi Wina 1963! Jawaban: Menurut Konvensi Wina 1963 tingkat-tingkat jabatan konsul sebagai berikut. a. Konsul Jenderal b. Konsul c. Konsul Muda d. Pelaksana Konsuler (Consuler Agent) e. Pegawai Konsuler 10. Tuliskan fungsi perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961! Jawaban: Fungsi perwakilan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961. Fungsi perwakilan diplomatik sebagai berikut. a. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. d. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. e. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu: 1. menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkukuh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika; serta 2. menyaji hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkukuh persatuan bangsa. Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik: 1. menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta 2. mengamalkan tanggung jawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap negara.

Strategi Negara Indonesia dalam Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Persatuan Bangsa

• • •

•

Menjelaskan pengertian ancaman. Menyebutkan bentuk-bentuk ancaman dalam membangun persatuan bangsa. Menguraikan strategi negara Indonesia mengatasi ancaman dalam membangun persatuan bangsa. Menjelaskan strategi keamanan nasional dalam menghadapi ancaman.

Model Praktis Partisipasi Warga Negara dalam Mengatasi Ancaman guna Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa

• •

•

•

• • • • •

Menjelaskan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Menyebutkan contoh bentuk partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Memberikan contoh partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Membiasakan diri bersikap peduli lingkungan.

Mampu menjelaskan pengertian ancaman. Mampu menjelaskan strategi keamanan nasional dalam menghadapi ancaman. Mampu menjelaskan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Mampu memberikan contoh partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Mampu membiasakan diri bersikap peduli lingkungan.


241

A. Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Persatuan Bangsa

A.


1. Dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan strategi nasional bangsa Indonesia yaitu . . . . a. menerapkan politik dumping b. membiasakan diri bersikap hedonis c. meningkatkan barang-barang impor d. menambah jumlah tenaga kerja asing e. meningkatkan pertahanan dan keamanan Jawaban: e Strategi nasional bangsa Indonesia yang mengutamakan pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan kepentingan nasional yang utama. Oleh karena itu, segenap upaya nasional, baik ke dalam maupun ke luar harus menunjang suksesnya pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, upaya pertahanan dan keamanan nasional berkewajiban mendukung usaha pembangunan itu dengan menjamin terpeliharanya suasana dan kondisi masyarakat yang damai, aman, tenteram, tertib, dan dinamis. 2. Perhatikan wacana berikut! Kelompok Organisasi Papua Merdeka mengganggu pendistribusian bahan-bahan kebutuhan pokok. Mereka memblokir jalan dan melakukan penembakan. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pemerintah pusat memberikan kemerdekaan. Wacana tersebut merupakan contoh gerakan yang dapat menyebabkan . . . . a. invasi b. spionase c. agresi militer d. disintegrasi bangsa e. konflik antargolongan Jawaban: d Disintegrasi bangsa artinya memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka merupakan contoh gerakan yang ingin

250

memisahkan diri dari pemerintah pusat. Kelompok Organisasi Papua Merdeka ini menjadi ancaman kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Perhatikan ciri-ciri berikut! 1) Perang terbatas 2) Subversi 3) Tawuran 4) Vandalisme 5) Premanisme Ancaman yang sukar untuk dapat dicegah dan kegiatan yang merupakan bahaya laten bagi setiap negara berkembang ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1) dan 2) d. 3) dan 4) b. 1) dan 3) e. 4) dan 5) c. 2) dan 3) Jawaban: a Perang terbatas tetap merupakan ancaman yang sukar untuk dapat dicegah, sedangkan kegiatan subversi senantiasa akan merupakan bahaya laten yang akan memanfaatkan setiap keadaan dalam negeri bangsa-bangsa yang sedang berkembang. Oleh karena itu, upaya pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kemampuan untuk dapat menghadapi dan menanggulangi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. 4. Kasus Ambalat merupakan contoh kasus sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Dalam penyelesaian kasus tersebut Indonesia menggunakan cara . . . . a. invasi d. spionase b. agresi e. diplomasi c. perang Jawaban: e Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang cinta damai. Bangsa Indonesia yang cinta damai mengutamakan penyelesaian masalah melalui perundingan dan diplomasi. Penyelesaian masalah melalui perundingan seperti terjadi pada kasus Ambalat. Indonesia menyelesaikannya dengan melakukan pertemuan bilateral dengan negara Malaysia. Melalui perundingan kedua negara diputuskan bahwa Pulau Ambalat sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


5. Perhatikan wacana berikut! Setiap tanggal 1 Oktober bangsa Indonesia memperingati hari Kesaktian Pancasila. Peringatan tersebut untuk mengenang jasa-jasa pahlawan revolusi yang telah gugur saat terjadinya pemberontakan G 30 S PKI. Sikap yang dapat Anda teladan dari para pahlawan revolusi adalah . . . . a. rela berkorban demi mempertahankan bangsa dan negara dari ancaman ideologi komunis b. berani melawan kelompok yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan yang sah c. pantang menyerah terhadap adanya agresi militer yang dilakukan bangsa lain d. amanah dalam menjalankan tugas meskipun tidak sesuai hati nurani e. jujur dalam memberikan informasi dan data rahasia negara Jawaban: a Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa para pahlawan bangsa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar karena dapat menghargai jasa para pahlawan bangsa seperti jasa para pahlawan revolusi. Para pahlawan revolusi telah berjuang mempertahankan bangsa dari rongrongan ideologi komunis. Ideologi komunis merupakan ideologi yang sangat bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian, kita dapat meneladan jasa para pahlawan revolusi tersebut dengan mengembangkan sikap rela berkorban demi mempertahankan bangsa dan negara. 6. Suku A merupakan suku pendatang yang hidup bersama suku B di suatu daerah. Suku B yang merupakan suku asli merasa terusik dengan suku A yang telah melanggar sumpah adat di daerah suku B. Kasus tersebut bisa menjadi potensi ancaman dari dalam negeri yaitu . . . . a. korupsi b. narkotika c. konflik antarkelompok d. penyelundupan barang e. penggantian ideologi komunis Jawaban: c Salah satu ancaman dari dalam negeri adalah potensi konflik antarkelompok/antargolongan. Bentuk ancaman ini bisa diakibatkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam masalah politik ataupun akibat dari adanya masalah sara.

7. Perhatikan peran-peran berikut! 1) Menjadi anggota NATO. 2) Menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. 3) Mendukung zona bebas nuklir di kawasan ASEAN. 4) Pencetus berdirinya forum kerja sama GNB. 5) Ikut andil lahirnya Konferensi Asia Afrika (KAA). Peran bangsa Indonesia di kawasan Asia Tenggara ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1), 2), dan 3) b. 2), 3), dan 4) c. 3), 4), dan 5) d. 3), 5), dan 6) e. 4), 5), dan 6) Jawaban: c Kepentingan Indonesia terhadap perdamaian dunia, khususnya keamanan di kawasan Asia Tenggara mewajibkan bangsa Indonesia untuk turut serta dalam upaya internasional maupun regional memelihara keamanan dan perdamaian. Peran bangsa Indonesia di kawasan Asia Tenggara seperti mendukung zona bebas nuklir di kawasan ASEAN dan sebagai salah satu pencetus berdirinya forum-forum kerja sama regional dan internasional seperti GNB, ASEAN, dan KAA. 8. Narkoba telah menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Oleh karena itu, semua pihak harus berperan dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Contoh peran Anda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba adalah . . . . a. memberikan sanksi yang tegas kepada pengedar narkoba b. memberikan ruangan khusus kepada pecandu narkoba c. mencoba sekali untuk mengetahui efek narkoba d. menghukum mati kepada kurir narkoba e. meningkatkan iman dan takwa Jawaban: e Narkoba merupakan salah satu bentuk ancaman bagi bangsa Indonesia. Luas wilayah Indonesia dan letak strategis Indonesia memberi peluang terjadinya peredaran narkoba, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penyalahgunaan narkoba perlu segera menjadi perhatian semua pihak. Pemerintah dan masyarakat perlu dilibatkan dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu cara dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba.


251

9. Perhatikan wacana berikut! Konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan dapat menghambat kerja sama antarnegara-negara di dunia seperti dalam sektor perdagangan. Oleh karena itu, Indonesia perlu ikut serta dalam penyelesaian konflik tersebut. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa . . . . a. suasana aman dan damai perlu diwujudkan b. konflik selalu saja terjadi di berbagai negara c. Laut Cina Selatan sebagai jalur perdagangan d. adanya kerja sama ekonomi di Laut Cina Selatan e. Indonesia terlibat langsung dalam konflik Laut Cina Selatan Jawaban: a Suasana aman dan damai di kawasan Laut Cina Selatan perlu diwujudkan. Dengan demikian, dapat terwujud perdamaian dunia. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara sebenarnya tidak terlibat secara langsung dalam konflik perebutan wilayah di Laut Cina Selatan tersebut. Akan tetapi, Asia Tenggara merupakan lahan strategis bagi Indonesia yang memiliki sejumlah potensi regionalitas di dalam keanggotaan ASEAN. Dengan demikian, apabila stabilitas regional dalam ASEAN terancam akibat konflik di kawasan Laut Cina Selatan, tentu akan berpengaruh bagi Indonesia. 10. Contoh bentuk ancaman bagi pembangunan bangsa Indonesia ditunjukkan pada kolom . . . . a.

• peredaran narkoba • tindakan terorisme

b.

• peredaran narkoba • tindakan vandalisme

c.

• tindakan terorisme • tindakan vandalisme

d.

• tindakan terorisme • perkembangan teknologi

e.

• tindakan vandalisme • perkembangan teknologi

Jawaban: a Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Peredaran narkoba dan tindakan terorisme dapat menjadi ancaman bagi pembangunan bangsa Indonesia.

252

11. Dalam melakukan hubungan internasional, Indonesia menjalankan politik bebas dan aktif. Politik bebas dan aktif negara Republik Indonesia diabdikan kepada . . . . a. seorang presiden yang dekat dengan rakyat b. para anggota terhormat di parlemen c. organisasi-organisasi independen d. kepentingan nasional e. kepentingan partai Jawaban: d Politik bebas dan aktif oleh negara Republik Indonesia yang diabdikan kepada kepentingan nasional. Politik bebas dan aktif juga bertujuan turut serta dalam usaha mencapai dan memelihara perdamaian dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang sangat besar pengaruhnya terhadap segenap upaya pembangunan nasional. 12. Perhatikan cuplikan berita berikut! TNI-AL akan menenggelamkan tiga kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Laut Natuna, Riau. Tiga kapal itu sudah dipastikan sebagai milik warga Vietnam. Cuplikan berita tersebut menunjukkan contoh peran TNI-AL dalam mewujudkan tujuan negara yaitu . . . . a. menyatakan kemerdekaan b. memajukan kesejahteraan umum c. mencerdaskan kehidupan bangsa d. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia e. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial Jawaban: d Penenggelaman kapal asing sebagai bentuk konsistensi dan ketegasan TNI-AL. Kapal-kapal asing tersebut telah dipastikan tidak memiliki surat izin usaha penangkapan ikan dan surat izin kapal pengangkut ikan. Dengan demikian, dapat dikategorikan kapal ilegal dan menjadi ancaman bagi kedaulatan wilayah Indonesia. Peran dan tugas yang telah dilaksanakan oleh TNI-AL dalam menjaga kedaulatan wilayah laut merupakan wujud pelaksanaan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 13. Jet tempur TNI-AU jenis Sukhoi berhasil mencegat dan memaksa satu pesawat Singapura mendarat ketika memasuki wilayah kedaulatan udara Republik Indonesia di Pangkalan Udara (Lanud) Supadio, Pontianak.


Kasus tersebut sebagai contoh ancaman militer dalam bentuk . . . . a. agresi b. spionase c. sabotase d. pelanggaran wilayah e. aksi teror bersenjata Jawaban: d Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ancaman militer dapat berbentuk antara lain: 1) agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa; 2) pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat nonkomersial; 3) spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer; 4) sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa; serta 5) aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau bekerja sama dengan terorisme dalam negeri. 14. Perhatikan cuplikan berita berikut! Sekarang ini banyak beredar pakaian bekas impor (awul-awul) di pasaran, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Disinyalir awul-awul tersebut masuk ke Indonesia secara ilegal dan mengandung bakteri yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Cuplikan berita tersebut menunjukkan adanya ancaman bagi bangsa Indonesia dalam bentuk .... a. penyebaran budaya b. penyusupan ideologi c. penyelundupan barang d. penyerangan antarsuku e. pelanggaran batas wilayah Jawaban: c Penyelundupan barang menjadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Penyelundupan barang merupakan salah satu ancaman fisik yang berasal dari luar negeri. Ancaman ini perlu diwaspadai. Bentuk kewaspadaan yang bisa kita lakukan, misalnya dengan tidak membeli pakaian bekas impor, selain mengandung bakteri yang berbahaya bagi kesehatan tubuh juga dapat merendahkan harga diri bangsa Indonesia.

15. Perhatikan bentuk-bentuk ancaman berikut! 1) Agresi 2) Aksi teror 3) Invasi 4) Perompakan 5) Penyelundupan Bentuk ancaman yang bersifat tradisional ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1) dan 2) d. 3) dan 4) b. 1) dan 3) e. 4) dan 5) c. 2) dan 3) Jawaban: b Ancaman tradisional adalah ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain berupa agresi atau invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan ancaman yang bersifat nontradisional adalah yang dilakukan oleh aktor nonnegara berupa aksi teror, perompakan dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkotika dan obatobat terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan. 16. Perhatikan wacana berikut! Selandia Baru diduga bekerja sama menyadap pejabat tinggi negara Indonesia melalui operator telepon di Indonesia. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan sangat menyesalkan penyadapan tersebut. Wacana tersebut merupakan salah satu contoh kasus penyalahgunaan kemajuan alat komunikasi yang dapat menyebabkan . . . . a. ketegangan politik internasional antarnegara b. keeratan hubungan internasional c. ketergantungan teknologi d. kepercayaan meningkat e. kestabilan ekonomi Jawaban: a Penyadapan yang dilakukan pemerintah Selandia Baru terhadap pejabat tinggi negara Indonesia merupakan salah satu contoh kasus penyalahgunaan kemajuan alat komunikasi yang terjadi antarnegara dalam kancah internasional. Permasalahan yang sudah melibatkan antara kedua negara atau lebih dapat menyebabkan terjadinya ketegangan politik internasional antarnegara tersebut dan berdampak buruk terhadap hubungan internasional antarnegara. 17. Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop ingin menawarkan barter tiga terpidana kasus narkoba warga negara Indonesia yang ditahan di Australia dengan dua gembong narkoba Andrew Chan dan


253

Myuran Sukumaran. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Australia . . . . a. menerapkan politik balas dendam dengan Indonesia b. melakukan intervensi sistem hukum di Indonesia c. menantang Indonesia untuk perang d. melakukan penyusupan ideologi e. menjalankan gerakan spionase Jawaban: b Australia tidak berhak mengintervensi sistem hukum di Indonesia. Masalah hukum tiap negara memiliki yurisdiksi masing-masing. Tidak boleh ada intervensi antara satu negara dengan negara lain dalam kaitan kemerdekaan mengatur sistem pengadilan di negara masing-masing.

Jawaban: a Kebijakan pemerintah tentang pelarangan penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang, pukat, dan hela sudah tepat. Akan tetapi, kebijakan tersebut telah membuat resah para nelayan. Oleh karena itu, permasalahan tersebut perlu diselesaikan dengan cara melakukan dialog kepada seluruh pihak yaitu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, dan para nelayan. Dengan cara dialog tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi semua pihak. 20. Perhatikan kasus berikut! Pasukan pengamanan kerap menangkap para pengedar narkoba yang memanfaatkan berbagai jalur tikus di perbatasan seperti perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan.

18. Perhatikan berita berikut! Begal sepeda motor alias perampasan motor di jalanan membuat resah warga masyarakat. Tidak hanya pengguna motor, mereka yang menunggu di rumah pun khawatir anggota keluarganya dilukai atau bahkan kehilangan nyawa di jalanan.

Berdasarkan kasus tersebut, upaya yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah . . . . a. mengamati aktivitas pasukan pengamanan b. memberikan apresiasi kepada pasukan pengamanan c. mempermasalahkan pengamanan di wilayah perbatasan d. mendiskusikan masalah minimnya pasukan pengamanan e. membangun pos tambahan untuk memperkuat pengamanan Jawaban: e Ada berbagai masalah mendasar di kawasan perbatasan. Salah satu di antaranya adalah masalah pengamanan. Perbatasan IndonesiaMalaysia menjadi salah satu pintu masuk penyelundupan narkoba di wilayah Indonesia Timur. Pasukan pengamanan sering menangkap para pengedar narkoba yang memanfaatkan berbagai jalur di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, peningkatan pengamanan dinilai sangat penting sehingga pemerintah berupaya membangun pos tambahan untuk memperkuat pengamanan.

Sumber: http://sp.beritasatu.com/tajukrencana/begal-yangsangat-meresahkan/79843, diunduh 9 Maret 2015

Upaya mengatasi kasus perampasan motor atau begal adalah . . . . a. mengendarai motor dengan cepat b. tidak melakukan perjalanan pada malam hari c. berani melawan kelompok begal seorang diri d. mengajak teman jika mengendarai motor pada malam hari e. ditindak tegas oleh pihak yang berwajib demi menegakkan hukum Jawaban: e Pihak yang berwajib atau kepolisian harus bertindak lebih tegas terhadap para pelaku begal yang telah meresahkan warga masyarakat demi menegakkan hukum. Upaya tersebut harus dilakukan karena para pelaku begal tidak segan-segan menghilangkan nyawa korbannya. 19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pelarangan penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang, pukat, dan hela. Kebijakan tersebut membuat para nelayan resah. Pelarangan tersebut menyebabkan para nelayan tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Kasus tersebut bisa diselesaikan dengan cara .... a. melakukan dialog kepada seluruh pihak b. mengadakan demo secara anarkis c. melakukan aksi mogok kerja d. mengadakan ancaman fisik e. mencari celah hukum

254

B.


1.

Apa yang dimaksud ancaman menurut penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002? Jawaban: Menurut penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dinyatakan bahwa yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa.


2.

Jelaskan secara singkat bahwa upaya penggantian ideologi Pancasila sebagai salah satu bentuk ancaman bagi pertahanan dan keamanan Indonesia! Jawaban: Upaya penggantian ideologi Pancasila sebagai salah satu bentuk ancaman bagi pertahanan dan keamanan Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tidak bisa diganti dengan ideologi lainnya. Akan tetapi, tidak bisa dimungkiri ada upaya-upaya untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi lain yang ekstrem atau yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Contohnya, peristiwa G 30 S/PKI yang terjadi pada tahun 1965.

3.

Jelaskan dengan contoh ancaman fisik yang berasal dari luar negeri! Jawaban: Ancaman fisik merupakan bentuk ancaman yang dapat membahayakan negara karena dilakukan secara fisik. Contohnya, agresi militer, pelanggaran batas wilayah, spionase, tawuran, penyerangan antarsuku, dan penyelundupan barang.

4.

Sebutkan dua hal pokok yang diperlukan dalam penerapan strategi keamanan nasional! Jelaskan secara singkat! Jawaban: Dua hal pokok yang diperlukan dalam penerapan strategi keamanan nasional sebagai berikut.

Pertama, pemahaman yang baik khususnya menyangkut kemampuan untuk mengatasi ancaman. Kedua, masalah keamanan bukan saja disandarkan pada kekuatan alutsista (alat utama sistem persenjataan) tetapi yang lebih penting adalah aspek sumber daya manusianya. Sehebat apa pun alutsista yang dimiliki tidak akan berarti jika diletakkan di atas fondasi rasa kebangsaan yang terwujud dalam sikap cinta tanah air. Persenjataan modern tinggal sekadar sebuah benda jika tidak dilapisi oleh semangat untuk membela negara. 5.

Meningkatkan rasa cinta tanah air merupakan salah satu strategi keamanan nasional dalam menghadapi ancaman. Jelaskan pernyataan tersebut! Jawaban: Dalam menghadapi ancaman diperlukan semangat rasa cinta tanah air bagi setiap warga negara. Rasa cinta tanah air itu hanya akan muncul ketika segenap warga negara tanpa terkecuali, merasa nyaman dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, partisipasi warga negara dalam proses demokrasi sangat diperlukan. Dengan demikian, warga negara secara otomatis mempunyai kemampuan untuk menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, penyebaran gagasan toleransi dan pluralisme juga wajib diperkuat.


255

B. Model Praktis Partisipasi Warga Negara dalam Mengatasi Ancaman Guna Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa

A.


1. Pelanggaran wilayah perbatasan yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia menjadi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Akan tetapi, kebijakan pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut mengacu pada prinsip sebagai . . . . a. bangsa antipenjajahan b. bangsa yang mengalah untuk menang c. bangsa yang mengedepankan keramahan d. bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan e. bangsa yang menjunjung sikap bijaksana, lembut, dan sabar Jawaban: d Dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, kebijakan pertahanan Indonesia tetap mengacu pada prinsip sebagai bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Pelaksanaan prinsip tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan pencegahan dengan mengoptimalkan upaya diplomatik terhadap segala ancaman bagi kedaulatan Indonesia. 2. Simaklah peristiwa berikut! Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Soekarno Hatta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba senilai Rp11 miliar. Narkoba tersebut merupakan paket kiriman dari Hongkong. Contoh peristiwa tersebut menjadi salah satu ancaman terhadap pertahanan Indonesia yaitu .... a. kejahatan lintas negara b. terorisme internasional c. kegiatan imigrasi gelap d. gerakan separatis e. aksi radikalisme Jawaban: a Kementerian Pertahanan memperkirakan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan negara Indonesia pada masa datang salah satunya adalah kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, serta bentukbentuk kejahatan terorganisasi lainnya.

260

3. Perhatikan cuplikan berita berikut! TNI dan Polri tetap berkomitmen untuk sekuat tenaga menjamin perlindungan bagi masyarakat untuk menjaga keamanan di seluruh wilayah Papua, terkait kasus-kasus penembakan dan ancaman yang timbul dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sumber: http://hankam.kompasiana.com/2015/01/07/ancamankekerasan-opm-di-tahun-2015-715212.html, diunduh 27 Januari 2015

Berdasarkan cuplikan berita tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi ancaman dalam bentuk . . . . a. kejahatan lintas negara b. gerakan separatis c. konflik komunal d. imigrasi gelap e. aksi teror Jawaban: b Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 dengan lambang burung mambruk dan bendera bintang kejora. OPM menjadi salah satu ancaman bagi negara Indonesia karena merupakan gerakan separatis yang memiliki tujuan untuk merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia. 4. Perhatikan ciri-ciri berikut! 1) Upaya perubahan dengan cara kekerasan. 2) Muncul karena tidak bisa menerima perbedaan. 3) Perbedaan adalah ancaman. Ciri-ciri tersebut menunjukkan salah satu bentuk ancaman terhadap pertahanan negara dalam bentuk aksi . . . . a. teror d. vandalisme b. bar-bar e. radikalisme c. anarkisme Jawaban: e Secara umum radikalisme adalah suatu konsep yang berupaya mengadakan perubahan kehidupan politik secara menyeluruh dan mendasar tanpa diperhitungkannya peraturan atau ketentuan konstitusi politis dan sosial yang sedang berlaku. Radikalisme juga dapat diartikan sebagai upaya perubahan dengan cara kekerasan, drastis, dan ekstrem. Aksi radikalisme muncul dikarenakan para pengikutnya tidak dapat menerima perbedaan. Mereka menganggap perbedaan adalah


ancaman sehingga harus dimusnahkan. Menurut Kementerian Pertahanan, aksi radikalisme merupakan salah satu ancaman bagi kepentingan pertahanan negara Indonesia pada masa datang. 5. Faktor-faktor yang dapat memicu konflik komunal di Indonesia ditunjukkan pada kolom . . . . a.

• masyarakat mengutamakan musyawarah • memiliki sikap toleransi yang tinggi

b.

• masyarakat cenderung temperamental • memiliki sikap toleransi yang tinggi

c.

• masyarakat cenderung temperamental • memiliki sikap egoisme yang tinggi

d.

• masyarakat tidak menjunjung integrasi • memiliki sikap toleransi yang tinggi

e.

• masyarakat tidak menjunjung integrasi • masyarakat mengutamakan musyawarah

Jawaban: c Masyarakat yang cenderung temperamental, egoisme tinggi, serta tidak menjunjung integrasi dan musyawarah dapat menjadi faktor pemicu konflik komunal. Terlebih kontrol dan kebijakan dari pemerintah yang banyak tidak mendukung demi terjadinya integrasi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman atau pengetahuan keindonesiaan yang dapat membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Keberhasilan penindakan Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terhadap pelaku penyelundupan barang yang masuk ke Indonesia ternyata belum mampu memberikan efek jera bagi para pelaku karena . . . . a. tingginya koordinasi dan kerja sama antarpetugas dan antarinstansi terkait b. sarana dan prasarana yang sudah memadai dalam penyidikan c. hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kurang maksimal d. meningkatnya kemampuan aparat penegak hukum e. tingginya kesadaran hukum masyarakat Jawaban: c Hukuman yang ringan menjadi salah satu faktor yang membuat penyelundupan terus marak terjadi. Beberapa pelaku penyelundupan yang pernah ditindak hanya dijatuhi hukuman satu hingga dua tahun oleh aparat penegak hukum. Jadi, hukuman yang kurang maksimal menjadi salah satu faktor penyebab tidak adanya efek jera bagi pelaku penyelundupan.

7. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut ini! 1) Menindak para produsen narkoba secara hukum. 2) Mengobati kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba. 3) Melakukan kampanye antipenyalahgunaan narkoba. 4) Memberikan penyuluhan seluk-beluk narkoba. Program preventif pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1) dan 2) d. 2) dan 4) b. 1) dan 3) e. 3) dan 4) c. 2) dan 3) Jawaban: e Program preventif pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba. Program preventif dimaksudkan agar masyarakat mengetahui tentang selukbeluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini meliputi kampanye antipenyalahgunaan narkoba, memberikan penyuluhan seluk-beluk narkoba, serta pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. 8. Perhatikan cuplikan berita berikut! Kepala Polda Sumatra Utara, Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo mengatakan empat tersangka pengedar 4,25 ton ganja yang ditangkap Polresta Medan terancam hukuman mati. Sumber: http://regional.kompas.com/read/2015/01/27/0052 1501/Tersangka.Pengedar.4.25.Ton.Ganja.akan. Dijerat.Hukuman.Mati, diunduh 27 Januari 2015

Cuplikan berita tersebut menunjukkan upaya pemerintah mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui program . . . . a. kuratif b. represif c. promotif d. preventif e. rehabilitatif Jawaban: b Program represif merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan tugas instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selain itu, juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Instansi


261

yang terkait dengan program ini antara lain polisi, Kementerian Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), imigrasi, bea cukai, kejaksaan, dan pengadilan. 9. Perhatikan wacana berikut! Si A berasal dari Afganistan. Si A dan kawan-kawannya adalah para pengungsi pascakemelut perang di Afganistan, Iran, dan Irak. Keselamatan mereka terancam bila masih berdiam diri di negaranya. Si A nekat meninggalkan seluruh keluarganya di Afganistan agar bisa selamat dari kemelut peperangan. Dia tidak peduli harus berdiam di negara mana pun asal tidak dipulangkan kembali ke Afganistan. Sekarang Si A dan kawan-kawannya berada di Indonesia meskipun tanpa paspor. Berdasarkan wacana tersebut, Si A dan kawankawannya menjadi ancaman terhadap kepentingan pertahanan negara Indonesia karena mereka . . . . a. melakukan aksi radikalisme b. termasuk para imigran gelap c. melakukan gerakan separatis d. menjadi bagian terorisme internasional e. sebagai penyebab terjadinya konflik komunal Jawaban: b Menurut Kementerian Pertahanan, kegiatan imigrasi gelap merupakan ancaman bagi kepentingan pertahanan negara Indonesia. Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain seperti yang dilakukan Si A dan kawankawannya. 10. Simaklah kasus berikut! Si B memburu ikan hias menggunakan sianida atau potas. Cairan potas dalam botol disemprotkan oleh Si B ke arah ikan-ikan yang bersembunyi di antara terumbu karang. Tidak berapa lama, ikan-ikan yang terkena semprotan potas tampak lunglai tidak sadarkan diri. Kondisi inilah yang memudahkan Si B menangkap sang buruan yang tidak berdaya. Tanpa Si B sadari semprotan beracun ini, perlahan-lahan mematikan komunitas terumbu karang. Contoh kasus tersebut merupakan bentuk . . . . a. bencana alam b. gerakan separatis c. ancaman terorisme d. kejahatan lintas negara e. gangguan keamanan laut

262

Jawaban: e Penangkapan ikan menggunakan bahan beracun dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan ekosistem. Kegiatan penangkapan ikan tersebut dapat mengganggu keamanan laut. Gangguan keamanan laut lainnya seperti pembajakan/ perompakan dan penangkapan ikan secara ilegal. 11. Setiap kali melihat bangunan di tepi jalan terlihat coret-coretan tulisan dan gambar yang tidak nyaman dilihat. Itulah yang dinamakan dengan aksi vandalisme yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aksi vandalisme tersebut sebagai bentuk . . . . a. terorisme b. bencana alam c. konflik komunal d. perusakan lingkungan e. kejahatan lintas negara Jawaban: d Aksi vandalisme merupakan aksi yang dilakukan oleh anak-anak muda dengan melakukan coretcoret, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar secara tidak bertanggung jawab. Aksi vandalisme tersebut sangat mengganggu kenyamanan orang yang melewatinya sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan lainnya seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal serta pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya. 12. Perhatikan wacana berikut! TNI-AL berhasil mengamankan sebuah kapal berbendera Vietnam yang tanpa dokumen resmi. Kapal Vietnam tersebut kedapatan membawa bahan peledak yang akan digunakan untuk menangkap ikan di perairan Nusantara. Berdasarkan wacana tersebut, masuknya kapal Vietnam ke perairan Nusantara menjadi ancaman terhadap kepentingan pertahanan negara Indonesia karena . . . . a. menggunakan bendera Vietnam yang masuk ke perairan Nusantara b. masuk ke perairan Indonesia untuk visi penyelamatan lingkungan c. masuk secara ilegal dan melakukan pencurian ikan d. membawa perlengkapan untuk menangkap ikan e. membawa dokumen resmi menangkap ikan Jawaban: c Kapal asing yang masuk ke perairan Nusantara secara ilegal dan melakukan pencurian ikan termasuk dalam bentuk gangguan keamanan laut.


Oleh karena itu, kita harus ikut mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam menindak tegas terhadap kapal asing yang masuk ke perairan Nusantara secara ilegal dan melakukan pencurian ikan. Dengan tindakan tegas tersebut bangsa Indonesia akan terhindar dari ancaman dan gangguan kepentingan pertahanan nasional. 13. Perhatikan kasus berikut! Beberapa nelayan yang menggunakan perahu berhasil ditangkap oleh gabungan aparat keamanan (TNI dan Polri) di tengah laut. Mereka dengan sengaja akan menyelundupkan bahan bakar minyak ke negara tetangga. Contoh kasus tersebut merupakan bentuk . . . . a. gangguan keamanan laut b. kejahatan lintas negara c. ancaman terorisme d. gerakan separatis e. bencana alam Jawaban: b Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, serta bentukbentuk kejahatan terorganisasi lainnya. Penyelundupan bahan bakar minyak ke negara tetangga termasuk kejahatan lintas negara yang harus ditindak tegas karena merugikan negara dan menjadi ancaman bagi pertahanan nasional Indonesia.

Kasus berikut ini untuk menjawab soal nomor 14 dan 15. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan menyikapi secara serius pemberian identitas penduduk Indonesia oleh Malaysia. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan pemberian identitas warga negara Indonesia di perbatasan oleh Malaysia merupakan modus yang harus disikapi dan harus diawasi. 14. Berdasarkan kasus tersebut pemberian identitas warga negara Indonesia oleh Malaysia dapat menjadi ancaman bagi Indonesia terutama masalah . . . . a. konflik komunal b. aksi radikalisme c. pencaplokan wilayah d. perebutan kekuasaan e. terorisme internasional Jawaban: c Pemberian identitas warga negara Indonesia di daerah perbatasan oleh Malaysia dapat menyebabkan penduduk Indonesia menjadi warga

negara Malaysia dengan tempat tinggalnya di wilayah Indonesia. Hal ini lambat laun membuat Malaysia mengklaim desa perbatasan tersebut sebagai wilayahnya dengan dukungan warga setempat. 15. Berdasarkan kasus tersebut, pemerintah Indonesia hendaknya . . . . a. tidak mengatur warga negaranya di perbatasan b. tidak perlu mengadakan kerja sama dengan Malaysia c. tidak boleh mengabaikan daerah-daerah di perbatasan d. tidak perlu menanggapi secara serius tindakan Malaysia e. tidak ragu-ragu menyelesaikan masalah perbatasan dengan perang Jawaban: c Kasus pemberian identitas warga negara Indonesia di perbatasan oleh Malaysia harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Indonesia untuk tidak boleh mengabaikan daerah-daerah di perbatasan. Warga negara Indonesia di perbatasan patut dihargai dan sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah Indonesia. Dengan demikian, mereka akan lebih mencintai tanah airnya dan tidak menerima kewarganegaraan lain. 16. Perhatikan wacana berikut! Pemerintah Belanda dan Prancis menarik duta besarnya dari Indonesia. Penarikan duta besar tersebut berkaitan dengan warganya yang dieksekusi mati. Dengan adanya penarikan duta besar oleh pemerintah Belanda dan Prancis, sikap pemerintah Indonesia adalah . . . . a. memutus kerja sama dengan kedua negara b. menarik Duta Besar Indonesia dari kedua negara c. tetap menjalin hubungan baik dengan kedua negara d. menghapus hukuman mati untuk masa yang akan datang e. meminta warga negara Indonesia waspada dengan kedua negara Jawaban: c Pemerintah Indonesia hendaknya tetap menegakkan hukum. Pemerintah Belanda dan Prancis menarik duta besarnya merupakan hak kedua negara tersebut. Akan tetapi, pemerintah Belanda dan Prancis harus menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan kedua negara.


263

17. Perhatikan wacana berikut! Ada dua kelompok warga yang terlibat tawuran. Mereka tawuran di tengah ruas jalan raya. Mereka saling lempar batu, kayu, dan botol. Tawuran yang terjadi sempat mengakibatkan arus kendaraan dari kedua arah jalan raya terputus. Tawuran baru mereda setelah polisi melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata. Arus kendaraan pun kembali normal seiring bubarnya dua kelompok warga yang terlibat bentrokan tersebut. Cara mencegah aksi tawuran seperti pada wacana adalah . . . . a. membentuk pemerintahan yang bersih b. mementingkan golongan atau kelompok c. melindungi salah satu kelompok yang bertikai d. menghambat akses untuk memperoleh kebutuhan dasar e. memberikan kesempatan berpendapat sebebas-bebasnya Jawaban: a Masyarakat akan merasa aman dan damai jika terbentuk pemerintahan yang bersih. Dalam pemerintahan yang bersih segala peraturan akan dijalankan secara objektif dan hukum akan ditegakkan secara tegas. Dengan terbentuknya pemerintahan yang bersih akan membuat warga masyarakat merasa dilindungi dan warga masyarakat akan menyadari bahwa setiap warga memiliki kewajiban dan hak yang sama. 18. Perhatikan cuplikan berita berikut! Upaya penyelundupan 5.000 telepon seluler atau ponsel dari Cina digagalkan aparat Kepolisian Daerah Jambi. Barang ilegal itu disita polisi dalam sebuah razia di pinggiran Sungai Batanghari. Sumber: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/556451penyelundupan-5-000-ponsel-cina-digagalkan-polisijambi, diunduh 11 Maret 2015

Salah satu sektor yang paling terpengaruh akibat penyelundupan adalah . . . . a. perekonomian b. kebudayaan c. pendidikan d. ideologi e. politik Jawaban: a Salah satu sektor yang paling terpengaruh akibat penyelundupan adalah perekonomian. Dengan adanya aktivitas penyelundupan barang ke dalam negeri, penyerapan barang produksi dalam negeri

264

akan berkurang serta akan memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak dan cukai. 19. Perhatikan wacana berikut! Seorang pejabat pemerintah menyetujui suatu proyek atau kontrak dengan komisi 10% sebagai balas jasa penyetujuan kontrak tersebut. Artinya, dana yang terpakai untuk kepentingan umum tinggal 90% karena yang 10% telah masuk sebagai keuntungan pribadi. Cuplikan berita tersebut menunjukkan adanya ancaman bagi bangsa Indonesia dalam bentuk .... a. kegiatan imigrasi gelap b. gerakan separatis c. aksi radikalisme d. terorisme e. korupsi Jawaban: e Jika korupsi yang terjadi dalam bentuk komisi, akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum. Ini merupakan pengalihan sumber-sumber kepentingan umum untuk keperluan perorangan. 20. Perhatikan cuplikan berita berikut! Penangkapan ikan secara ilegal atau terkenal dengan istilah illegal fishing ternyata masih menjadi salah satu masalah besar di sektor kelautan tanah air. Bahkan kasus tersebut mampu menyebabkan negara menanggung rugi hingga puluhan triliun rupiah. Sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/2124391/illegal-fishingbikin-negara-rugi-rp-30-triliun-per-tahun , diunduh 11 Maret 2015

Contoh tersebut menjadi salah satu ancaman terhadap pertahanan Indonesia yaitu . . . . a. kejahatan lintas negara b. terorisme internasional c. kegiatan imigrasi gelap d. gerakan separatis e. aksi radikalisme Jawaban: a Penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia sebagian besar merupakan tindak kejahatan lintas negara (kejahatan transnasional) karena pelakunya adalah orang asing atau orang Indonesia, tetapi melibatkan pihak asing di belakangnya. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapalkapal penangkap ikan asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal mengalami


peningkatan dalam beberapa tahun. Akibat praktik-praktik penangkapan ikan secara ilegal ini, negara berpotensi dirugikan sedikitnya 1,5 miliar dolar Amerika Serikat setiap bulannya. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan kerja sama antarnegara karena sifat kejahatan tersebut lintas negara.

a. b.

c. B.


1.

Apa tujuan digunakannya kekuatan pertahanan? Jawaban: Kekuatan pertahanan digunakan untuk menghadapi ancaman dan membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional.

2.

3.

Jelaskan secara singkat arti ancaman keamanan nontradisional! Jawaban: Ancaman keamanan nontradisional yaitu ancaman yang terjadi akibat dinamika politik di sejumlah negara dan kesenjangan ekonomi dunia yang semakin lebar. Ancaman tersebut telah menyebabkan kondisi timpang yang lambat laun berkembang dan menjalar melampaui batas-batas negara. Ancaman keamanan nontradisional yang timbul dalam negeri seperti gerakan separatis, akan dihadapi dengan mengedepankan cara-cara dialogis. Sebutkan tiga ancaman dan gangguan menurut Kementerian Pertahanan! Jawaban: Kementerian Pertahanan memperkirakan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan negara Indonesia pada masa datang sebagai berikut.

Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul dalam negeri. Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnik, ras, dan agama, serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.

4.

Bagaimana kebijakan pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah? Jawaban: Kebijakan pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah tetap mengacu pada prinsip sebagai bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan yaitu mengutamakan tindakan pencegahan dengan mengoptimalkan upaya diplomatik. Penggunaan kekuatan militer untuk tujuan perang merupakan tindakan terpaksa yang harus dilakukan sebagai jalan terakhir apabila caracara damai tidak membuahkan hasil.

5.

Sebutkan tiga contoh bentuk partisipasi warga negara untuk mengatasi ancaman! Jawaban: Contoh bentuk partisipasi warga negara untuk mengatasi ancaman sebagai berikut. a. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. b. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. c. Menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu.


265

A.


1. Dalam membangun bangsa diperlukan adanya paham kebangsaan. Bagi Indonesia, rumusan paham kebangsaan telah tercantum dalam . . . . a. Pembukaan UUD 1945 b. Sumpah Pemuda c. Piagam Jakarta d. proklamasi e. UUD 1945 Jawaban: a Bagi Indonesia, rumusan paham kebangsaan telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu membangun sebuah negara kebangsaan yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, membina persahabatan dalam pergaulan antarbangsa, menciptakan perdamaian dunia yang berlandaskan keadilan, serta menolak penjajahan, dan segala bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 2. Pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa bertujuan . . . . a. memajukan kesejahteraan umum b. mewujudkan masyarakat adil dan makmur c. mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi d. peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan e. meningkatkan martabat serta hak dan kewajiban asasi manusia warga negara Jawaban: e Pembangunan nasional memiliki arti luas yaitu membangun masyarakat Indonesia seutuhnya.

Dalam pembangunan nasional harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila bertujuan untuk meningkatkan martabat serta hak dan kewajiban asasi manusia sebagai warga negara Indonesia. 3. Perhatikan bentuk-bentuk ancaman berikut! 1) Peredaran narkoba. 2) Agresi. 3) Pelanggaran wilayah. 4) Spionase. 5) Penyelundupan barang. 6) Para imigran gelap. Bentuk ancaman militer yang benar ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1), 2), dan 3) d. 3), 5), dan 6) b. 2), 3), dan 4) e. 4), 5), dan 6) c. 3), 4), dan 5) Jawaban: b Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk sebagai berikut. 1) Agresi oleh negara lain. 2) Pelanggaran wilayah. 3) Spionase. 4) Sabotase. 5) Aksi teror bersenjata. 6) Pemberontakan bersenjata. 7) Perang saudara.


267

4. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara ditunjukkan pada kolom . . . . a.

• gerakan separatis • aksi radikalisme

b.

• aksi radikalisme • invasi

c.

• invasi • blokade terhadap pelabuhan

d.

• blokade terhadap pelabuhan • pemberontakan bersenjata

e.

• pemberontakan bersenjata • perang saudara

Jawaban: c Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara sebagai berikut. 1) Invasi berupa serangan kekuatan bersenjata negara musuh. 2) Bombardemen berupa penggunaan senjata/ bom yang dilakukan oleh musuh melalui Angkatan Udara. 3) Blokade terhadap pelabuhan, pantai, dan wilayah udara. 5. Indonesia memiliki karakteristik cinta damai dan cinta kemerdekaan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia . . . . a. memiliki misi ekspansi b. mengadakan perang sebagai cara utama c. memihak salah satu negara yang bertikai d. mengutamakan diplomasi dalam menyelesaikan masalah e. menjadi negara yang bisa bekerja sama untuk memerangi negara lain Jawaban: d Bangsa Indonesia tidak memiliki misi ekspansi dalam konsep geopolitiknya. Indonesia memiliki karakteristik cinta damai dan cinta kemerdekaan antiekspansi yang artinya misi pertahanannya adalah menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kesatuan wilayah Indonesia. Indonesia mengutamakan penyelesaian masalah melalui perundingan dan diplomasi. 6. Dua pesawat Sukhoi Su-27/30 Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar melaksanakan operasi penyergapan terhadap pesawat tanpa izin yang melintas di wilayah udara Kosek Hanudnas II. Hal ini membuktikan bahwa . . . . a. alutsista TNI belum canggih b. sistem keamanan udara masih lemah 268

c. d.

TNI selalu siap menegakkan kedaulatan Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif e. kerja sama dengan negara lain di bidang kedirgantaraan perlu ditingkatkan Jawaban: c Pesawat TNI berhasil mencegat dan memaksa mendarat pesawat terbang asing yang melanggar kedaulatan udara nasional. Hal ini membuktikan bahwa TNI selalu siap siaga sepanjang tahun tanpa henti untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di udara demi kepentingan dan keamanan nasional Indonesia. 7. Dahulu Australia pernah melakukan tindakan penyadapan terhadap pemerintah Indonesia. Contoh pernyataan tersebut menunjukkan adanya ancaman terhadap pertahanan negara Indonesia dalam bentuk . . . . a. blokade d. terorisme b. sabotase e. bombardemen c. spionase Jawaban: c Spionase merupakan kegiatan dari intelijen yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau rahasia militer atau negara. Spionase yang dilakukan Australia terhadap Indonesia mengakibatkan hubungan kerja sama kedua negara terganggu. 8. Perhatikan wacana berikut! Setiap tahun turis asing dari berbagai mancanegara berlomba-lomba datang untuk berlibur ke Indonesia. Mereka selalu menganggap Indonesia itu eksotis. Bayangkan, mereka bahkan rela terbang jauh-jauh hanya untuk menikmati keindahan panorama alam Indonesia. Dari wacana tersebut kita hendaknya . . . . a. mengikuti gaya hidup warga asing b. menganggap remeh warga negara asing c. merasa bangga menjadi orang Indonesia d. mengamankan kekayaan alam Indonesia e. merasa khawatir dengan kedatangan turis asing Jawaban: c Tidak ada yang lebih menbanggakan selain menjadi orang Indonesia. Negara yang diakui orang karena keramahan rakyatnya, serta kekayaan alam dan budayanya. Dengan berbagai kekayaan yang dimiliki Indonesia telah menarik minat turis asing untuk berkunjung ke Indonesia. Dengan tingginya minat turis asing berkunjung ke Indonesia telah memberi manfaat besar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita hendaknya merasa bangga menjadi orang Indonesia.


9. Bentuk kegiatan yang dapat memperkuat sikap rasa cinta tanah air adalah . . . . a. melestarikan budaya asing b. mengharumkan nama bangsa c. menindas kelompok minoritas d. mempermasalahkan asal keturunan e. mempertentangkan perbedaan suku Jawaban: b Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Rasa cinta tanah air tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan meraih prestasi olahraga di tingkat internasional. 10. Saat ini barang-barang impor begitu merajai pasar retail dan grosir sehingga barang produksi dalam negeri justru tidak mempunyai tempat di negeri sendiri. Melihat fenomena tersebut kita sebaiknya .... a. meniru barang-barang impor b. menggunakan produk dalam negeri c. membatasi masuknya barang impor d. mengendalikan pemakaian barang impor e. merasa kurang yakin terhadap mutu produk dalam negeri Jawaban: b Cinta produk Indonesia dapat menjadi gambaran betapa besarnya rasa cinta masyarakat pada bangsa ini. Bayangkan, ketika seluruh rakyat Indonesia dengan penuh kesadaran mengonsumsi produk-produk buatan lokal di tengah derasnya arus barang impor dari luar negeri. Secara tidak langsung, konsumsi yang begitu besar akan meningkatkan pendapatan pengusaha lokal, bahkan pendapatan nasional. 11. Perhatikan alasan-alasan berikut! 1) Meningkatkan kesejahteraan para pekerja lokal. 2) Menambah jumlah pengangguran. 3) Meningkatkan pendapatan negara. 4) Merendahkan jati diri bangsa. 5) Menjaga harkat dan martabat keluarga. Alasan yang benar Pak Makmun dan Ibu Amin lebih memilih mengenakan baju batik daripada baju Korea ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1) dan 2) d. 3) dan 4) b. 1) dan 3) e. 4) dan 5) c. 2) dan 3) Jawaban: b Banyak alasan yang membuat masyarakat Indonesia lebih memilih produk dalam negeri seperti batik. Pertama, membeli produk dalam negeri secara langsung dan tidak langsung akan

meningkatkan kesejahteraan para pekerja lokal. Kedua, membantu mengurangi jumlah pengangguran. Ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Keempat, dengan membeli produk dalam negeri akan meningkatkan jati diri bangsa. 12. Saat ini dunia sedang gencar-gencarnya berkampanye tentang pemanasan global. Pemanasan global bisa menjadi potensi ancaman bagi Indonesia. Oleh karena itu, salah satu contoh upaya mengurangi dampak pemanasan global adalah . . . . a. membangun rumah dengan konsep rumah kaca b. mengurangi jumlah ruang terbuka hijau (RTH) c. memakai listrik secara berlebihan d. melakukan penghijauan e. membakar hutan Jawaban: d Pemanasan global (global warning) berdampak pada perubahan iklim yang memengaruhi manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti kenaikan permukaan air laut, kenaikan intensitas dan frekuensi dari air hujan, badai tropis, serta kekeringan. Masalah deforestasi dan pembalakan liar merupakan hal pokok dari kurangnya oksigen bagi makhluk hidup. Hal tersebut jika dikelola lebih bijak dan tidak hanya menitikberatkan pada ekonomi semata permasalahan global warming pun bisa teratasi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya cara penghijauan dan paradigma ekologi dalam pemanfaatan hutan digunakan demi kelangsungan makhluk hidup. 13. Perhatikan cuplikan berita berikut! Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengerahkan sembilan helikopter untuk membantu pemda mengendalikan kebakaran hutan di berbagai daerah. Upaya pemadaman kebakaran hutan ini akan tidak efektif jika pembakaran masih berlangsung di darat. Sumber: http://news.liputan6.com/read/2119708/9-helikopterpadamkan-kebakaran-hutan-di-berbagai-daerah , diunduh 14 Februari 2015

Cuplikan berita tersebut menunjukkan bahwa . . . . a. pemadaman kebakaran hutan cukup dilakukan dari udara b. pencegahan lebih efektif dibandingkan dengan pemadaman c. pembukaan lahan lebih efektif dengan melakukan pembakaran d. pemerintah daerah masih memerlukan bantuan dalam upaya pemadaman e. pemadaman kebakaran hutan harus terus dilakukan tanpa upaya pencegahan


269

Jawaban: b Upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kebakaran hutan dengan cara pemadaman disebut juga dengan upaya represif. Upaya yang bersifat represif kurang efektif dalam mengatasi kebakaran hutan. Pengendalian kebakaran hutan akan lebih efektif jika dilakukan upaya yang bersifat preventif. Upaya yang bersifat preventif atau pencegahan tersebut seperti melakukan pemetaan daerah rawan dengan menggunakan citra satelit, melakukan pembuatan sistem deteksi dini, dan mengadakan penyuluhan kepada warga masyarakat. 14. Membela dan mempertahankan negara dari ancaman musuh merupakan perwujudan dari . . . . a. menghormati kemerdekaan b. cinta tanah air dan bangsa c. semangat primordialisme d. jiwa individualisme e. cinta perdamaian Jawaban: b Cinta tanah air dan bangsa diartikan suatu sikap yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara serta rela berkorban demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Cinta tanah air dan bangsa bukan untuk dihafal, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai kegiatan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing seperti dengan ikut membela dan mempertahankan negara Indonesia dari ancaman musuh. 15. Perhatikan wacana berikut! Sebuah perusahaan yang memproduksi minyak membuang limbah ke sungai. Perusahaan itu membuang limbah lewat saluran yang terhubung langsung dengan sungai. Akibatnya, sungai menjadi kotor dan berbau tidak sedap. Berdasarkan wacana tersebut, tindakan yang seharusnya dilakukan perusahaan yang memproduksi minyak adalah . . . . a. meningkatkan pengamanan dalam membuang limbah ke sungai b. melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan c. mengurangi membuang limbah ke sungai d. membuat instalasi pengolahan air limbah e. menghentikan proses produksi Jawaban: d Perusahaan hendaknya memperhatikan cara terbaik dalam mengelola air limbah. Pengelolaan air limbah tersebut untuk menjaga lingkungan sekitar seperti kelestarian sungai. Perusahaan dapat melakukan pengelolaan air limbah industri270

nya melalui perencanaan proses produksi yang efisien sehingga mampu meminimalkan limbah buangan industri. Selain itu, upaya pengendalian pencemaran air limbah industrinya dapat melalui pembuatan instalasi pengolahan air limbah. 16. Contoh bentuk tanggung jawab warga negara dalam membina keamanan dan ketertiban adalah .... a. mengikuti kerja bakti setiap hari Minggu b. melakukan ronda malam meskipun hujan c. melaksanakan ibadah dengan tertib dan tekun d. mendatangi rumah tetangga yang kena musibah e. menyantuni anak dari keluarga yang tidak mampu Jawaban: b Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang baik. Salah satu bagian terpenting dalam pemeliharan keamanan dan keter tiban lingkungan adalah peran serta masyarakat. Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan diwujudkan dengan melakukan kegiatan ronda malam. 17. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan contoh nilai perjuangan pahlawan bangsa sebagai wujud cinta tanah air adalah . . . . a. tabah dalam menghadapi cobaan b. mengembangkan sikap hemat dan cermat c. aktif berjuang melawan penjajah setiap saat d. semangat kepahlawanan tanpa mengenal lelah e. rela berkorban mengisi kemerdekaan melalui pembangunan Jawaban: e Rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tecermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, serta rela berkorban dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan demi kepentingan bangsa dan negaranya. 18. Beberapa narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan. Mereka membobol kamar tahanan dengan menggunakan kayu dan besi kemudian melarikan diri dengan cara memanjat pagar. Contoh kasus tersebut menjadi ancaman keamanan. Oleh karena itu, agar kasus serupa tidak terulang seharusnya petugas lembaga pemasyarakatan . . . .


a. mengurangi jam kerja b. mementingkan diri sendiri c. mengabaikan jumlah personel d. lebih aktif untuk melakukan patroli e. selalu bercengkerama dengan narapidana Jawaban: d Kaburnya narapidana dari lembaga pemasyarakatan dapat menjadi ancaman keamanan bagi bangsa Indonesia. Mengingat para narapidana yang kabur tersebut tersangkut beberapa kasus seperti pembunuhan dan narkoba. Kasus ini harus mendapat perhatian serius dengan berupaya menangkap kembali narapidana dan mencari solusi pemecahannya. Salah satu solusi pemecahannya ialah aktif melakukan patroli, menambah jumlah personel atau petugas lembaga pemasyarakatan, dan meningkatkan profesionalitas kerja. 19. Budaya asing bisa menjadi ancaman bangsa Indonesia. Akan tetapi, bangsa kita tidak dapat menutup diri dari pengaruh budaya yang datang dari luar, yang penting bagi kita adalah . . . . a. menerima semua budaya luar untuk mengejar ketinggalan b. menerima kebudayaan asing yang sangat kita perlukan saja c. memilih kebudayaan yang baik dan yang tidak baik d. menolak nilai-nilai asing demi kelestarian budaya bangsa e. menyerap kebudayaan dari luar yang sesuai dengan kepribadian bangsa Jawaban: e Kemajuan di segala bidang khususnya budaya mengharuskan bangsa Indonesia dapat lebih selektif dalam menyerap budaya asing, memilah dan memilih budaya yang cocok dengan kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia, serta bersikap kritis terhadap nilai-nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi ancaman dan tantangan pembangunan bangsa pada masa depan.

Wacana berikut ini untuk menjawab soal nomor 20 dan 21. Hujan yang mengguyur Jakarta dalam beberapa hari terakhir menyebabkan puluhan titik area terendam banjir. Hal ini mengakibatkan beberapa masyarakat terjebak banjir di wilayahnya. 20. Pernyataan yang benar berikut ini sebagai bentuk respons bencana banjir adalah . . . . a. wilayah Jakarta langganan banjir b. banjir selalu menjadi berita populer c. PMI membantu melakukan evakuasi d. beberapa instansi saling menyalahkan e. relawan memiliki pamrih dalam membantu

Jawaban: c Merespons bencana banjir ini, Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah Jakarta ikut membantu melakukan evakuasi di beberapa wilayah dengan mengerahkan relawan dan ambulans. 21. Berdasarkan wacana tersebut, bencana banjir dapat membangkitkan rasa . . . . a. bersalah b. penasaran c. penyesalan d. saling menyalahkan e. kesetiakawanan sosial Jawaban: e Bencana banjir yang melanda berbagai wilayah akhir-akhir ini membangkitkan rasa kesetiakawanan sosial. Musibah banjir menjadi momentum warga dari beragam suku bangsa dan agama untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. 22. Narkoba menjadi salah satu ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba dapat berdampak pada ketahanan bangsa di berbagai bidang. Dampak penyalahgunaan narkoba di bidang politik adalah . . . . a. adanya hedonisme b. timbulnya apatisme c. menurunnya patriotisme d. meningkatnya kriminalitas e. menurunnya produktivitas kerja Jawaban: b Dampak penyalahgunaan narkoba di bidang pertahanan dan keamanan adalah menurunnya patriotisme, nasionalisme, dan semangat bela negara. Di bidang ideologi, dampaknya adalah adanya hedonisme dan kebebasan tanpa batas. Di bidang politik adalah timbulnya apatisme atau sikap tidak peduli terhadap apa yang sedang terjadi di lingkungannya dan adanya konsep dasar politik yang kotor. Dampak di bidang ekonomi adalah timbulnya kemalasan untuk berusaha, menurunnya produktivitas kerja, dan meningkatnya kriminalitas. Dampak di bidang sosial budaya adalah timbulnya dekadensi moral atau kemerosotan nilai moral pada masyarakat. 23. Perhatikan upaya-upaya berikut! 1) Menegakkan hukum dengan tegas mengenai peredaran narkoba. 2) Melakukan koordinasi terhadap bidang-bidang terkait masalah pemberantasan narkoba. 3) Memberikan kemudahan terhadap izin pendirian tempat hiburan malam. 4) Memberi perhatian sejak dini kepada para peserta didik mengenai bahaya narkoba. 5) Menjaga keharmonisan hubungan antaranggota keluarga.


271

Upaya pemerintah dalam memberantas narkoba ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1) dan 2) d. 3) dan 4) b. 1) dan 3) e. 4) dan 5) c. 2) dan 3) Jawaban: a Narkoba adalah salah satu ancaman ketahanan nasional yang cukup mengerikan. Pemerintah dan masyarakat hendaknya perlu memberikan tindakan yang tegas untuk memberantas peredaran narkoba khususnya di kalangan pelajar agar tidak terjerumus dalam jebakan narkoba. Adapun upaya pemerintah di antaranya perlunya peraturan dan penegakan hukum yang tegas mengenai peredaran narkoba, serta perlunya koordinasi terhadap bidang-bidang terkait masalah pemberantasan narkoba. Masyarakat dan orang tua hendaknya memberikan pendidikan dan perhatian sejak dini kepada anak-anaknya mengenai narkoba beserta efek yang terjadi bila mengonsumsi narkoba. 24. Bentuk partisipasi peserta didik dalam mewujudkan cita-cita perjuangan pahlawan adalah . . . . a. mendoakan arwahnya agar diampuni Tuhan Yang Maha Esa b. memberikan sumbangan kepada keluarga para pahlawan c. mempersiapkan diri sebagai tenaga ahli bidang tertentu d. rajin belajar agar menjadi orang berguna bagi bangsa e. mengadakan peringatan hari Pahlawan di sekolah Jawaban: d Para pejuang bangsa berjuang untuk meraih kemerdekaan. Sekarang kita mempunyai kewajiban mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam melaksanakan pembangunan nasional. Setiap warga negara harus turut serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai pelajar kita dapat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan dengan rajin belajar sehingga dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat bangsa, dan negara. 25. Perhatikan wacana berikut! Dengan adanya pasar bebas akan membuat barang-barang dari luar negeri bebas dipasarkan di dalam negeri. Kita dengan mudah dapat menikmati produk-produk tersebut dan jika kita kalah bersaing, kita akan dikuasai oleh pihak asing. Wacana tersebut menunjukkan contoh adanya ancaman di bidang . . . .

272

a. politik b. ideologi c. ekonomi d. sosial dan budaya e. pertahanan dan keamanan Jawaban: c Ekonomi merupakan salah satu penentu posis tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ancaman berdimensi ekonomi dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. 26. Perhatikan contoh kasus berikut! Seorang polisi ditembak oleh orang tak dikenal. Saat berangkat kerja polisi tersebut mengendarai motor dengan melewati hutan yang suasananya sepi. Seorang warga yang sedang melintas melihat polisi sudah meninggal dunia karena terkena tembakan di dada kirinya. Serangan terhadap petugas kepolisian merupakan salah satu indikator ancaman . . . . a. konflik antargolongan b. konflik antarkelompok c. agresi militer d. terorisme e. spionase Jawaban: d Serangan terhadap kepolisian merupakan salah satu indikator ancaman terorisme di dalam negeri. Aparat keamanan hendaknya dapat meningkatkan kewaspadaan terkait terjadinya peristiwa teror yang terjadi di Indonesia. 27. Perhatikan wacana berikut! Niko mengalami nasib sial saat melintasi jalan di sebuah desa. Niko terkena peluru senapan angin di dadanya dan harus menjalani perawatan serius di rumah sakit. Bentrokan antarwarga desa yang berlangsung di tepi jalan terjadi secara anarkis sehingga membuat Niko kesulitan untuk menyelamatkan diri. Jika Anda menjadi teman Niko, yang sebaiknya Anda lakukan adalah . . . . a. melihat terjadinya bentrokan b. menengok Niko di rumah sakit c. mengapresiasi keberanian Niko d. menindak tegas para pelaku bentrokan e. membantu warga yang sedang bentrok


Jawaban: b Bentrokan antarwarga seharusnya tidak akan terjadi jika akar permasalahannya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Bentrokan antarwarga tidak memberikan solusi, tetapi justru menambah permasalahan. Bahkan, dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Niko yang tidak tahu-menahu menjadi korban bentrokan antarwarga. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sikap rukun, baik kepada anggota keluarga, teman, maupun tetangga. Contohnya, jika ada teman yang sakit sebaiknya kita menengok. 28. Pihak kepolisian telah berhasil menangkap tiga pelaku tawuran. Satu pelaku ditangkap karena membawa senjata tajam dan dua pelaku lainnya ditangkap karena memprovokasi warga masyarakat untuk tawuran. Tindakan cepat yang dilakukan oleh pihak kepolisian dimaksudkan agar . . . . a. warga masyarakat secara objektif dapat menilai kinerja kepolisian b. aksi tawuran kembali terjadi dalam beberapa waktu kemudian c. suasana dan kondisi lingkungan masyarakat menjadi aman d. provokator tidak berkembang di dalam masyarakat e. pelaku tawuran segera diberi sanksi hukuman Jawaban: c Pihak kepolisian memiliki tugas untuk segera bertindak cepat sehingga aksi tawuran segera dihentikan. Kita juga mengharapkan agar polisi bertindak cepat dan tegas sehingga suasana dan kondisi lingkungan masyarakat bisa kembali kondusif dan aman. 29. Perhatikan wacana berikut! Menurut Ichrodjuddin, guru besar farmakologi klinik di Universitas Diponegoro Semarang, narkoba dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ancaman ini ditandai dengan semakin meluasnya peredaran dan konsumen narkoba. Berdasarkan wacana tersebut, peran Anda sebagai anggota masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba adalah . . . . a. menawarkan narkoba kepada warga masyarakat b. memberikan kesempatan terjadinya transaksi narkoba c. melakukan aktivitas bersama dengan para pecandu narkoba

d.

memberikan sanksi yang mendidik bagi para pemakai narkoba e. memberi informasi kepada pihak berwajib jika ada pengedar narkoba Jawaban: e Kita sebagai anggota masyarakat perlu mendorong peningkatan pengetahuan setiap anggota masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan obatobat terlarang. Selain itu, kita sebagai anggota masyarakat perlu memberi informasi kepada pihak yang berwajib jika ada pemakai dan pengedar narkoba di lingkungan tempat tinggal. 30. Perhatikan cuplikan berita berikut! Sebanyak 119 tenaga kerja wanita (TKW) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil diselamatkan dari tempat penampungan di Jakarta sebelum dikirim ke Malaysia secara ilegal. Para TKW ini adalah korban human trafficking (perdagangan orang). Human trafficking merupakan kejahatan yang luar biasa. Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/09/26/0586 09834/119-TKI-Korban-Trafficking-Diselamatkan , diunduh 27 Januari 2015

Atas maraknya human trafficking seperti berita tersebut, yang harus dilakukan pemerintah Indonesia terhadap para calon tenaga kerja wanita atau tenaga kerja Indonesia adalah . . . . a. membuat peraturan agar pengurusan dokumen TKI melalui beberapa instansi b. memperpanjang izin usaha PJTKI yang merekrut calon TKI secara ilegal c. menampung calon TKI di tempat penampungan yang kurang layak d. mengirim langsung calon TKI tanpa perlu adanya pelatihan e. membangun balai pelatihan bagi TKI Jawaban: e Atas maraknya human trafficking dan perekrutan calon TKI secara ilegal pemerintah Indonesia hendaknya membangun tempat penampungan dan balai pelatihan bagi TKI sehingga mereka ditampung dan dilatih di tempat itu sebelum dikirim bekerja ke luar negeri. 31. Sekarang ini beberapa warga masyarakat Timor Leste yang berada perbatasan masih menggunakan mata uang rupiah, bahasa Indonesia, dan berinteraksi sosial dengan masyarakat Indonesia. Masalah perbatasan dengan Timor Leste jika tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia dapat berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks.


273

Hikmah yang dapat diambil dari wacana tersebut adalah . . . . a. masalah perbatasan dapat diselesaikan melalui perundingan b. mata uang rupiah harus segera ditarik peredarannya dari Timor Leste c. masyarakat Timor Leste harus meminta izin menggunakan bahasa Indonesia d. masyarakat Indonesia harus membatasi diri berinteraksi dengan masyarakat Timor Leste e. masalah perbatasan tidak perlu dirisaukan karena Timor Leste pernah menjadi bagian dari NKRI Jawaban: a Timor Leste yang dahulu bernama Timor Timur pernah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdirinya negara Timor Leste sebagai negara merdeka menyebabkan terbentuknya perbatasan baru antara Indonesia dengan negara tersebut. Perundingan penentuan batas darat dan laut antara Indonesia dan Timor Leste telah dilakukan dan masih berlangsung sampai sekarang. Perundingan merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah perbatasan antarkedua negara.

Kasus berikut ini untuk menjawab soal nomor 32 dan 33. Jajaran Polsek Undaan, Kudus, Jawa Tengah berhasil mengungkap praktik pembalakan liar ( illegal logging ) di hutan lindung kawasan Wonosoco, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap praktik pencurian kayu di kawasan hutan Perhutani perbatasan Kudus-Pati. 32. Berdasarkan wacana tersebut, salah satu akibat dari pembalakan atau penebangan hutan secara liar adalah . . . . a. terjadinya bahaya banjir b. terjadinya konflik komunal c. munculnya aksi radikalisme d. timbulnya gerakan separatis e. munculnya terorisme internasional Jawaban: a Salah satu akibat dari penebangan hutan secara liar adalah banjir dan untuk mencegah banjir, tindakan penebangan hutan secara liar harus dihindari. Jika penebangan liar tersebut dibiarkan, bukan tidak mungkin banjir akan terus terjadi dan akan membawa korban lebih banyak lagi. 33. Berdasarkan wacana tersebut, sebagai generasi muda hendaknya kita melestarikan hutan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah . . . . a. melakukan eksploitasi hutan b. menanam kembali hutan yang gundul 274

c. d.

membuka lahan dengan membakar hutan membangun gedung di kawasan hutan lindung e. menebang hutan industri untuk kepentingan pribadi Jawaban: b Kalau hutan yang kita miliki habis, maka akan terancam bencana seperti banjir. Agar hutan kita tetap lestari, maka harus melestarikannya. Usahausaha yang dapat kita lakukan misalnya dengan cara sebagai berikut. 1) Menanam kembali hutan yang gundul (reboisasi). 2) Tidak menebang hutan secara sembarangan. 3) Mengurangi pemakaian bahan-bahan yang berasal dari pohon. 4) Melakukan gerakan penanaman seribu pohon dan merawatnya. 5) Menjaga hutan dari penebang liar dengan menjadikan hutan-hutan sebagai hutan lindung. 34. Perhatikan cuplikan berita berikut! Pejabat Singapura dan Malaysia meminta Indonesia segera menyelesaikan masalah kebakaran hutan di Riau yang mulai mengganggu wilayahnya. Akibat kebakaran itu, polusi udara Singapura naik ke tingkat tidak sehat. Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/09/18/11860 7874/Singapura-Kena-Imbas-Kebakaran-Hutan-diSumatera, diunduh 12 Maret 2015

Berdasarkan wacana tersebut, upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan adalah . . . . a. membuka lahan gambut yang mudah terbakar b. memberdayakan posko kebakaran hutan di semua tingkatan c. membiasakan bercocok tanam penduduk dengan cara membakar d. memperpanjang urusan birokrasi dalam menanggulangi kebakaran hutan e. mengizinkan pembakaran lahan secara meluas yang bermotifkan finansial Jawaban: b Pemerintah Indonesia selain melakukan upaya pencegahan juga melakukan penanggulangan melalui berbagai kegiatan seperti berikut. 1) Memberdayakan posko-posko kebakaran hutan di semua tingkatan. 2) Mobilitas semua sumber daya, baik manusia, peralatan, dan dana di semua tingkatan. 3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. 4) Meminta bantuan luar negeri untuk memadamkan kebakaran.


35. Perhatikan wacana berikut! Penggunaan teknologi internet dengan jaringan komputer semakin membuka peluang untuk terjadinya perang antarnegara. Perang menggunakan teknologi internet dan jaringan komputer dalam media cyber disebut cyber war. Berdasarkan wacana tersebut, untuk menghadapi cyber war sebagai perang modern Indonesia perlu mempersiapkan . . . . a. strategi perang gerilya b. senjata pemusnah massal c. peralatan tempur yang canggih d. gudang-gudang senjata dan logistik e. sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi Jawaban: e Menghadapi cyber war sebagai perang modern, Indonesia perlu mempersiapkan sumber daya manusia teknologi informasi (SDM TI), infrastruktur, dan pembuatan doktrin serta strategi kebijakan keamanan cyber nasional untuk menghadapi cyber war yang sesungguhnya pada masa yang akan datang. 36. Perhatikan wacana berikut! Korea Selatan merupakan salah satu negara di Asia yang mempunyai dominasi dan pengaruh yang kuat terhadap negara lain, terutama dengan adanya penyebaran budaya pop Korea. Penyebaran budaya pop ini dapat dilihat persebarannya melalui tayangan program di televisi, surat kabar, majalah, internet, dan media komunikasi lainnya yang mulai dapat memengaruhi gaya hidup, pola pikir, pola tingkah laku, bahkan pola kehidupan masyarakat di Indonesia. Budaya pop Korea tersebut bisa menjadi ancaman budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, wujud sikap waspada terhadap ancaman tersebut adalah .... a. mencegah masuknya budaya asing b. menyaring acara televisi dari luar negeri c. menerima budaya Korea dan menolak budaya Barat d. melakukan protes terhadap masuknya budaya Korea e. menerima dengan terbuka budaya asing tanpa harus diseleksi Jawaban: b Generasi muda seharusnya lebih waspada terhadap acara televisi dari luar negeri dengan cara menyaring atau memilih acara yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Generasi muda

hendaknya juga berupaya untuk menjaga dan mempertahankan kebudayaannya atau bahkan dapat mengikuti jejak budaya pop Korea dengan menonjolkan kelebihan dan keunikan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. 37. Perhatikan cuplikan berita berikut! Indonesia tidak mau lagi menjadi menjadi ladang bagi teroris untuk melancarkan aksinya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kini fokus mengembangkan sistem dan penanggulangan terorisme untuk mewujudkan perdamaian di Indonesia. Sumber: http://news.liputan6.com/read/2185072/bnpt-kami-takmau-ri-jadi-ladang-teroris, diunduh 12 Maret 2015

Berdasarkan kasus tersebut, dalam rangka melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme berarti . . . . a. menghapus ketentuan wajib lapor b. mengesampingkan komunikasi dan dialog c. mengurangi sistem pengamanan swakarsa d. membutuhkan suatu kerja sama secara menyeluruh e. mempersempit pelaksanaan kerja sama di bidang investigasi Jawaban: d Pencegahan dan penanggulangan terorisme membutuhkan suatu kerja sama secara menyeluruh. Selain kualitas dan kuantitas aparat yang telah dibentuk pemerintah, juga perlu adanya dukungan terhadap kepedulian masyarakat karena dengan melibatkan masyarakat penanggulangan dan pencegahan secara dini terhadap seluruh aksi atau kegiatan terorisme dapat dengan mudah diatasi. 38. Perhatikan cuplikan berita berikut! Kualitas air Kali Bekasi, Cikeas, dan Cileungsi, terus menurun. Air sungai tersebut sudah tidak layak konsumsi karena tercemar limbah industri. Adapun Sungai Ciliwung tidak luput dari pencemaran limbah rumah tangga. Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2015/02/04/08363 9959/Bogor-Akui-Limbah-Industri-Cemari-Kali-Bekasi, diunduh 13 Maret 2015

Berkaitan dengan cuplikan berita tersebut, tindakan penanggulangan yang dapat dilakukan pemerintah adalah . . . . a. memberi sanksi tegas kepada pihak yang membuang limbah rumah tangga b. menutup pabrik yang membuang limbah industri c. melakukan konservasi sumber daya air d. memperdebatkan pencemaran sungai e. mengurangi limbah industri Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

275

Jawaban: c Pencemaran sungai dapat meresahkan masyarakat sekitar, terutama bagi mereka yang secara langsung memanfaatkan sungai. Pemerintah dapat melakukan konservasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dilakukan dengan cara mengelola air sungai yang baik dan benar. Pengendalian pencemaran tersebut dilakukan dengan mencegah masuknya bendabenda yang dapat mencemarkan sumber air terutama sungai. 39. Perhatikan wacana berikut! Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan banyak jenis ikan hias asli Indonesia diklaim negara lain. Beberapa jenis ikan hias yang diklaim tersebut antara lain botia yang diklaim Singapura, cupang oleh Thailand, rainbow oleh Amerika Serikat, dan jenis udang hias laut oleh Prancis. Wacana tersebut menunjukkan bahwa Indonesia harus . . . . a. menanggung akibatnya b. menerima keadaan begitu saja c. mengakui keunggulan negara lain d. memprotes keras pengklaiman negara lain e. memberdayakan ikan hias secara lebih optimal Jawaban: e Ikan hias air laut Indonesia memiliki lebih dari tujuh ratus jenis spesies yang sebagian besar hanya terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus memberdayakan ikan hias secara lebih optimal. Potensi ikan hias yang dimiliki Indonesia apabila ditangani serius antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan ikan hias Indonesia, Indonesia akan mampu berbicara banyak di pasar internasional dan menjadi eksportir terbesar di dunia. 40. Perhatikan cuplikan berita berikut! Menjelang pelaksanaan eksekusi mati narapidana kasus narkoba asal Australia, Konsulat Jenderal RI di Sydney, Australia mendapat teror pelemparan balon berisi cairan merah. Dari wacana tersebut pemerintah Indonesia hendaknya . . . . a. menganggap remeh masalah b. mengikuti kemauan pemerintah Australia c. merasa tertekan oleh pemerintah Australia

276

d.

melakukan teror balasan terhadap kedutaan Australia di Indonesia e. menyerahkan kepada aparat keamanan setempat untuk mengamankan kedutaan RI di Australia Jawaban: e Teror yang diarahkan kepada Konsulat Jenderal RI merupakan bentuk sikap ketidakpuasan pemerintah Australia terkait putusan eksekusi mati warga negaranya. Pemerintah Indonesia hendaknya menyerahkan kepada aparat keamanan setempat untuk menjaga dan mengamankan kedutaan RI di Australia. 41. Perhatikan wacana berikut! Menurut Mahfud M.D., Indonesia sedang terancam bahaya karena belum berhasil menyejahterakan rakyat dan kemiskinan semakin meningkat. Selain itu, beliau menilai kesenjangan sosial ekonomi yang sangat tinggi di Indonesia disebabkan oleh korupsi yang merajalela dan ketidakadilan di segala bidang. Berdasarkan wacana, kesenjangan sosial ekonomi dapat menyebabkan . . . . a. munculnya sikap patriotisme b. tumbuhnya jiwa nasionalisme c. meningkatnya sikap toleransi d. tumbuh suburnya aliran radikal e. tingginya semangat kebangsaan Jawaban: d Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat semakin tinggi antara penduduk yang kaya dan penduduk yang miskin. Kesenjangan sosial ekonomi ini bisa mengancam keberlangsungan NKRI karena penduduk yang miskin akan sangat mudah dibujuk untuk masuk kepada kelompok aliran radikal. 42. Perhatikan wacana berikut! Para suporter terlibat bentrok dengan warga masyarakat. Permasalahan ini terjadi ketika para suporter usai mendukung tim sepak bolanya berkonvoi di sepanjang jalan raya. Mereka tidak puas dengan hasil pertandingan karena tim kesayangannya kalah dalam babak adu penalti. Rasa kekesalannya dilampiaskan dengan melakukan aksi lempar batu ke arah rumah-rumah penduduk di sepanjang jalan raya yang dilewatinya. Akibat ulah para suporter ini warga masyarakat tidak terima karena merasa dirugikan dan bentrok pun tidak terhindarkan.


Berkaitan dengan wacana, yang seharusnya dilakukan para suporter adalah . . . . a. mempermasalahkan koordinator pertandingan b. menyalahkan kepemimpinan wasit c. menghormati masyarakat sekitar d. menyesali jalannya pertandingan e. memprovokasi suporter lawan Jawaban: c Dalam suatu pertandingan sikap sportivitas harus dijunjung tinggi oleh para pemain begitu juga para suporternya. Dalam suatu pertandingan sepak bola, jika timnya kalah para suporter harus menerima kekalahan dengan lapang dada. Biasanya setelah pertandingan selesai para suporter berkonvoi di jalanan. Konvoi para suporter tersebut membuat pengguna jalannya lainnya merasa terganggu dan warga masyarakat sekitar merasa khawatir jika terjadi kericuhan. Seharusnya para suporter tetap menaati tata tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis yang bisa membuat keresahan masyarakat apalagi bisa mencelakainya. Dengan demikian, jika para suporter mengadakan konvoi tetap menaati peraturan lalu lintas dan menghormati masyarakat sekitar. 43. Perhatikan wacana berikut! Pemerintah menggencarkan gerakan penanaman pohon di taman kota maupun perumahan. Kegiatan ini untuk menciptakan lingkungan yang indah dan sejuk. Berkaitan dengan cuplikan berita tersebut, upaya yang seharusnya dilakukan warga masyarakat sebagai wujud rasa cinta pada tanah air Indonesia adalah . . . . a. memelihara dan merawat pohon b. memasang papan iklan di pohon c. mendirikan warung di taman kota d. membakar sampah di samping pohon e. memangkas ranting pohon untuk kayu bakar Jawaban: a Rasa cinta pada tanah air Indonesia dapat dilakukan dengan melestarikan lingkungan hidup. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mengadakan gerakan penanaman pohon. Upaya penanaman pohon dapat diikuti dengan adanya pemeliharaan dan penjagaan dari warga masyarakat, misalnya warga masyarakat tidak melakukan perusakan pohon yang ditanam di pinggir jalan dan taman kota. 44. Perhatikan cuplikan berita berikut! Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho, sebagian besar wilayah Indonesia

akan mengalami puncak hujan pada Januari 2015 sehingga potensi longsor dan banjir meningkat. Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/11/21/2005 3691/BNPB.Longsor.Jadi.Bencana.Paling.Mematikan. Sepanjang.2014?utm_campaign=related&utm_ medium=bp-kompas&utm_source=news&, diunduh 14 Maret 2015

Berkaitan dengan cuplikan berita tersebut, upaya yang seharusnya dilakukan warga masyarakat adalah . . . . a. menutup diri terhadap segala informasi yang berkembang b. selalu khawatir terhadap informasi yang diterima c. menganggap sepele informasi yang diterima d. cukup dengan mendengarkan informasi e. selalu meningkatkan kesiapsiagaan Jawaban: e Kita sebagai warga masyarakat hendaknya memperhatikan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jika BNPB memberikan informasi tentang bahaya tanah longsor dan banjir, sebagai warga masyarakat kita perlu untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan. 45. Perhatikan cuplikan berita berikut! Penebangan hutan secara liar di kawasan hutan Kabupaten Bengkalis, Riau, masih berlangsung dan terpantau saat tim dari kecamatan berkeliling di udara dengan menggunakan helikopter. Sumber: http://www.antaranews.com/berita/263946/penebangan-liar-terpantau-di-bengkalis, diunduh 14 Maret 2015

Berkaitan dengan cuplikan berita di atas, akibat yang akan diderita karena kerusakan hutan adalah .... a. tanah menjadi subur b. terjadi perubahan iklim c. terhindar dari bahaya banjir d. tanaman tumbuh dengan baik e. bertambahnya keanekaragaman hayati Jawaban: b Akibat yang akan diderita karena kerusakan hutan sebagai berikut. 1) Terjadi perubahan iklim. 2) Tanah menjadi tidak subur sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. 3) Terjadi kekeringan pada musim kemarau dan akan terjadi banjir pada musim hujan. 4) Punahnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan sehingga menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati.


277

46. Perhatikan cuplikan berita berikut! Indonesia sudah mewabah dengan korupsi. Korupsi, dengan beberapa perkecualian, sudah merajalela di hampir seluruh instansi publik di seluruh eselon pemerintahan di pusat maupun daerah. Hampir tanpa ada rasa malu lagi bila yang bersangkutan tersangkut korupsi. Bahkan pihak swasta, nonpemerintah, turut bermain mata, kongkalikong, bila berurusan dengan instansi/pegawai pemerintah. Sumber: http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_ content&view=article&id=240:korupsi-di-indonesia& catid=161:catatan-ketua-khn&Itemid=621, diunduh 14 Maret 2015

Berkaitan dengan cuplikan berita tersebut, salah satu contoh menghindari korupsi adalah . . . . a. membeli barang bajakan b. mengunduh lagu dari internet c. memberi jawaban soal ketika tes d. tidak membuang sampah pada tempatnya e. tidak menyontek ketika mengerjakan soal ulangan Jawaban: e Korupsi telah melanda bangsa Indonesia. Kita harus menghindari tindakan korupsi. Korupsi menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional. Kita dapat mencegah tindakan korupsi mulai sejak dini dan melalui tindakan-tindakan sederhana seperti tidak menyontek ketika mengerjakan soal ulangan atau membiasakan diri berbuat jujur, baik dalam ucapan maupun perbuatan. 47. Perhatikan cuplikan berita berikut! Pada tanggal 14 Maret 2015 Sekolah Pilar Indonesia menggelar Festival Musik Keroncong Muda 2015 yang berlangsung selama satu hari penuh sejak pagi hingga malam hari di Amphi Theater, Sekolah Pilar Indonesia, kawasan Cibubur. Festival yang digelar atas kerja sama Sekolah Pilar Indonesia dengan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Artis Musik Keroncong Indonesia (HAMKARI) ini diikuti oleh grup musik/orkes keroncong dari berbagai daerah di Indonesia dengan rentang usia peserta 15–20 tahun. Festival Keroncong Muda yang menjadi kegiatan pertama Indonesia ini diikuti oleh dua belas peserta dari berbagai daerah. Sumber: http://www.koran-sindo.com/read/976972/152/festivalkeroncong-muda-pertama-di-indonesia-1426482348, diunduh 17 Maret 2015

Keikutsertaan para pemuda dalam festival tersebut mencerminkan rasa cinta tanah air dalam hal . . . .

278

a. menumbuhkan jiwa petualang b. mengembangkan seni budaya c. membangun kepedulian sosial d. meningkatkan kesadaran lingkungan e. mewujudkan semangat kewirausahaan Jawaban: b Kita harus mengembangkan seni budaya Indonesia. Salah satu contohnya dengan menggelar festival keroncong. Festival keroncong dapat mendorong minat dan mengenalkan musik keroncong lebih dalam kepada generasi muda. Selain itu, festival keroncong dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih memiliki sikap dan rasa tanggung jawab dalam pelestarian budaya Indonesia. 48. Perhatikan wacana berikut! Bencana banjir telah menimbulkan berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernapasan atas, diare, dan gatal-gatal. Berbagai penyakit tersebut telah menjangkiti warga masyarakat korban banjir yang ada di tempat pengungsian. Kondisi para pengungsi sangat memprihatinkan sehingga perlu upaya penanganan. Jika kita melihat para korban bencana banjir seperti wacana, upaya yang sebaiknya kita lakukan adalah . . . . a. memberikan bantuan dengan ikhlas b. mendengarkan keluhan para pengungsi c. melihat para korban di tempat pengungsian d. mengajak foto bersama dengan para pengungsi e. memasang bendera partai politik di tempat pengungsian Jawaban: a Kita seharusnya memperhatikan para korban bencana. Perhatian tersebut diwujudkan dengan ikut membantu meringankan beban para korban yang tertimpa bencana. Kita dapat memberikan bantuan dengan ikhlas sesuai kemampuan, baik dalam bentuk uang, makanan, maupun obatobatan. 49. Perhatikan wacana berikut! Pada tanggal 19 Februari hingga 2 Juni 2015 Korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat menyelenggarakan ekspedisi NKRI Koridor Kepulauan Nusa Tenggara. Kegiatan itu berlangsung di Kabupaten Karangasam, Lombok Timur, Sumbawa, Bima, Sumbawa Barat, Ende, Alor, dan Subkorwil Belu, NTT. Kegiatan ekspedisi tersebut antara lain


penjelajahan, penelitian di bidang kehutanan, geologi, potensi bencana, sosial budaya dan flora fauna serta komunikasi sosial. Berikut ini yang bukan manfaat diselenggarakan ekspedisi NKRI adalah . . . . a. meningkatkan daerah pariwisata b. meningkatkan wawasan kebangsaan c. meningkatkan potensi pertahanan nasional d. mendata sumber daya alam untuk kepentingan golongan e. membangun insfrastruktur di pedalaman daerah tertinggal Jawaban: d Ekspedisi NKRI diselenggarakan Korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat. Kegiatan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, potensi pertahanan nasional, membangun insfrastruktur di pedalaman daerah tertinggal, meningkatkan daerah pariwisata, mendata dan meneliti sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. 50. Perhatikan wacana berikut! Pada tanggal 17 hingga 21 Maret 2015 Malaysia mengadakan kegiatan pameran dirgantara. Pada kegiatan tersebut Panglima Tentara Diraja Malaysia mengundang tim TNI AU untuk ikut berpartisipasi. Berkaitan dengan wacana tersebut, keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan tersebut dengan maksud . . . . a. mencari kelemahan militer negara lain b. mengakui keunggulan militer negara lain c. mengawasi kekuatan militer dari negara lain d. merendahkan kemampuan militer negara lain e. meningkatkan kerja sama militer dengan negara lain Jawaban: e Pada saat ini hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia memasuki masa yang tenang dan kondusif. Hubungan bilateral tersebut terjalin dalam bentuk kerja sama, baik dalam hal kerja sama antarpemerintah maupun kerja sama militer. Salah satu bentuk kerja sama militer adalah pemerintah Malaysia mengundang Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam pameran dirgantara. B.


1.

Bagaimana penger tian ancaman menurut penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002?

Jawaban: Menurut penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dinyatakan bahwa yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. 2. Sebutkan dua contoh bentuk ancaman yang berasal dari dalam negeri! Jawaban: Contoh bentuk ancaman yang berasal dari dalam negeri sebagai berikut. a. Disintegrasi bangsa. Bentuk ancaman ini bisa muncul karena adanya gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan ataupun pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Contohnya, gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka. b. Upaya penggantian ideologi Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tidak bisa diganti dengan ideologi lainnya. Akan tetapi, tidak bisa dimungkiri ada upaya-upaya untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi lain yang ekstrem atau yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Contohnya, peristiwa G 30 S/PKI yang terjadi pada tahun 1965. 3. Bedakan antara ancaman fisik dan ancaman ideologi! Jawaban: Perbedaan antara ancaman fisik dan ancaman ideologi sebagai berikut. a. Ancaman fisik. Bentuk ancaman yang dapat membahayakan negara karena dilakukan secara fisik. Contohnya, agresi militer, pelanggaran batas wilayah, spionase, tawuran, penyerangan antarsuku, dan penyelundupan barang. b. Ancaman ideologi. Bentuk ancaman yang dapat membahayakan negara karena dilakukan melalui penyebaran paham ataupun aliran-aliran tertentu. Contohnya, penyusupan ideologi (infiltrasi) dan penyusupan budaya. 4. Bagaimana upaya TNI dalam melakukan modernisasi pertahanan? Jawaban: Upaya TNI dalam melakukan modernisasi pertahanan dimulai dari modernisasi struktural dan doktrinal TNI. Selajutnya, diterapkan proyek peningkatan profesionalisme dan modernisasi militer di bawah kontrol sipil yang dijalankan secara objektif serta demokratis. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

279

5. Jelaskan pengertian ancaman keamanan nontradisional dan berikan contohnya! Jawaban: Ancaman keamanan nontradisional yaitu ancaman yang terjadi akibat dinamika politik di sejumlah negara dan kesenjangan ekonomi dunia yang makin lebar. Ancaman tersebut telah menyebabkan kondisi timpang yang lambat laun berkembang dan menjalar melampaui batas-batas negara. Ancaman keamanan nontradisional yang timbul dalam negeri seperti gerakan separatis, akan dihadapi dengan mengedepankan cara-cara dialogis. 6. Berikan contoh gangguan keamanan laut dan gangguan keamanan udara! Jawaban: Contoh gangguan keamanan laut dan gangguan keamanan udara sebagai berikut. a. Gangguan keamanan laut seperti pembajakan/perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem. b. Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara. 7. Jelaskan secara singkat strategi pertahanan Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme internasional! Jawaban: Strategi pertahanan Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme internasional adalah memerangi dan mengatasi ancaman terorisme internasional yang melancarkan aksinya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan cara bersama-sama dengan kekuatan dunia lainnya. 8. Bagaimana pendapat Anda tentang cara mencegah penyalahgunaan narkoba? Jawaban: Cara mencegah penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten, baik di sekolah maupun dalam masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

280

9. Perhatikan cuplikan berita berikut! Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti sejumlah kabupaten dan kota di Riau. Di Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan, jarak pandang bahkan hanya dua kilometer. Adapun wilayah lainnya berkisar antara 4 kilometer. Sumber: http://news.liputan6.com/read/2082330/kabut-asapkepung-riau-lagi-jarak-pandang-cuma-2-km, diunduh 6 Februari 2015

Berdasarkan cuplikan berita tersebut, tuliskan dua cara menanggulangi bahaya kebakaran hutan! Jawaban: Cara menanggulangi bahaya kebakaran hutan seperti yang terjadi di Riau sebagai berikut. a. Melengkapi fasilitas untuk menanggulangi kebakaran hutan, baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya seperti alat pemadam kebakaran dan alat pemantau adanya titik-titik api melalui layar monitor. b. Menerapkan sanksi hukum kepada pelaku pelanggaran di bidang lingkungan khususnya yang memicu atau penyebab langsung terjadinya kebakaran. 10. Perhatikan cuplikan berita berikut! Pada tanggal 5 Desember 2014 TNI Angkatan Laut Republik Indonesia menenggelamkan tiga kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan Tarempa, Kepulauan Riau. Sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/ 12/141205_indonesia_kapal_asing, diunduh 6 Februari 2015

Berdasarkan cuplikan berita tersebut, bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan pemerintah Indonesia? Jawaban: Pemerintah Indonesia harus tegas mengatasi adanya kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah Nusantara. Upaya ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi kapal asing yang mencuri ikan di perairan Nusantara. Dengan demikian, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia akan memberikan pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki kedaulatan wilayah sehingga segala ancaman yang mengganggu wilayah Indonesia akan ditindak tegas.


A.


1. Indonesia berperan aktif dalam hubungan internasional. Salah satu peran Indonesia yaitu menjadi mediator dalam peperangan. Melalui forum Jakarta Informal Meeting (JIM) Indonesia memediasi perang saudara di Kamboja. Menjadi mediator perang saudara di Kamboja mencerminkan hubungan internasional berbentuk kerja sama di bidang . . . . a. politik b. sosial c. budaya d. ekonomi e. pertahanan Jawaban: a Peran Indonesia dalam hubungan internasional meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Di bidang sosial peran Indonesia adalah ikut serta dalam pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat, di bidang budaya menyelenggarakan festival lagu ASEAN, di bidang ekonomi membawa pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata, sedangkan di bidang politik Indonesia telah menjadi mediator dalam perang saudara antarnegara yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. 2. Contoh peran serta Indonesia dalam hubungan internasional di bidang ekonomi tecermin pada peristiwa . . . . a. sebagai salah satu pencetus berdirinya forum kerja sama regional dan internasional seperti GNB, ASEAN, dan KAA b. mendukung pembentukan pasar bebas di kawasan ASEAN (AFTA) dan Asia Pasifik (APEC) c. sebagai salah satu pencetus berdirinya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan bergabung dengan organisasi NATO d. mendukung zona bebas nuklir di kawasan ASEAN e. temu karya pemuda ASEAN

Jawaban: b Indonesia berperan aktif dalam hubungan internasional. Peran aktif tersebut ditunjukkan dengan bergabungnya Indonesia di ASEAN dan PBB. Indonesia sangat berperan dalam hubungan internasional khususnya di bidang ekonomi. Peran Indonesia dalam hubungan internasional di bidang ekonomi adalah mendukung pembentukan pasar bebas di kawasan ASEAN (AFTA) dan Asia Pasifik (APEC). 3. Dalam hubungan internasional diperlukan asas pacta sunt servanda, yang berarti. . . . a. janji yang mengikat b. janji dihadapan hakim c. janji yang harus ditepati d. janji yang harus ada saksi e. janji yang berkekuatan hukum Jawaban: a Salah satu asas dalam hubungan internasional adalah pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda sangat diperlukan dalam hubungan internasional yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian antara pihak yang satu dengan yang lain karena pacta sunt servanda berarti janji yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian. 4. Subjek hukum internasional hendaknya menaati asas-asas hubungan internasional. Salah satunya asas kepentingan umum. Contoh pemenuhan asas kepentingan umum tecermin pada tindakan .... a. menggunakan helm yang berlogo SNI bagi setiap pengendara sepeda motor di Indonesia b. tidak membeda-bedakan negara yang satu dengan yang lain c. mengizinkan warga negara mengikuti pemilu di negara lain d. setiap warga negara wajib membela negaranya di muka negara lain e. menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat Jawaban: e Asas hukum internasional terdiri atas asas kebangsaan, teritorial, persamaan derajat, keterbukaan, dan kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang berdasarkan


281

pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terkait dengan batasbatas wilayah suatu negara. Penerapan asas ini tecermin dalam peristiwa penampungan dan pelaksanaan aspirasi rakyat. 5. Fungsi perwakilan diplomatik sesuai Konvensi Wina Tahun 1961 adalah . . . . a. melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya b. bertindak sebagai tempat pencatatan sipil dan pemberian paspor c. menggunakan semua daya dan tenaga untuk mencapai tujuan d. mengurus kepentingan negara serta warga negaranya e. mengurus masalah-masalah yang dihadapi kedua negara Jawaban: a Fungsi perwakilan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961. Fungsi perwakilan diplomatik sebagai berikut. 1) Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. 2) Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. 3) Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. 4) Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. 5) Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara. 6. Sumber hukum pelaksanaan hubungan internasional yang dilakukan Indonesia diatur dalam .... a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 Jawaban: a Sumber hukum pelaksanaan hubungan internasional yang dilakukan Indonesia sebagai berikut. 1) Pancasila sila kedua yang mengandung nilai mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 2) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

282


3)

4)

Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 11 ayat (1–3) dan pasal 13 ayat (1–3). Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

7. Perhatikan unsur-unsur berikut! 1) Penduduk tetap. 2) Wilayah tertentu. 3) Pemerintahan. 4) Kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain. 5) Individu yang mempunyai kriteria tertentu. Unsur-unsur konstitutif yang harus terpenuhi dalam suatu negara sebagai pribadi hukum internasional ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1), 2), 3), dan 4) d. 1), 3), 4), dan 5) b. 1), 2), 3), dan 5) e. 2), 3), 4), dan 5) c. 1), 2), 4), dan 5) Jawaban: a Dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 yang menyebutkan bahwa negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat atau unsur-unsur konstitutif sebagai berikut. 1) Penduduk tetap. 2) Wilayah tertentu. 3) Pemerintahan. 4) Kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain. Sedangkan individu yang mempunyai kriteria tertentu merupakan salah satu subjek hukum internasional. 8. Pengaturan pelaksanaan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan the Japan Foundation, merupakan salah satu wujud hubungan internasional yang berbentuk .... a. regional b. bilateral c. bikameral d. multilateral e. internasional Jawaban: b Kerja sama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan the Japan Foundation merupakan kerja sama yang dilakukan

dua negara tidak lebih dan bersifat tertutup. Hubungan bilateral adalah hubungan yang dilakukan dua negara. Hubungan bilateral bersifat tertutup, dalam artian menutup kemungkinan negara lain ikut andil dalam hubungan tersebut. Hubungan bilateral biasanya terjalin antara negara satu dengan negara lain dalam hal pembuatan kerja sama. Jadi, pengaturan pelaksanaan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan the Japan Foundation merupakan wujud dari hubungan bilateral. 9. Perhatikan subjek hukum berikut ini! 1) Negara. 2) Takhta Suci Vatikan. 3) Badan hukum perdata. 4) Organisasi internasional. 5) Palang Merah Internasional. Berdasarkan subjek hukum di atas, yang merupakan subjek hukum dalam hubungan internasional ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1), 2), 3), dan 4) b. 1), 2), 3), dan 5) c. 1), 2), 4), dan 5) d. 1), 3), 4), dan 5) e. 2), 3), 4), dan 5) Jawaban: c Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional adalah negara, Takhta Suci Vatikan, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, kelompok pemberontak, individu, serta perusahaan multinasional. 10. Beberapa organisasi kawasan tertentu disebut hubungan . . . . a. multilateral b. internasional c. unilateral d. bilateral e. regional Jawaban: e Hubungan regional dapat dijadikan sebagai sarana memastikan tercapainya tujuan nasional Indonesia. Kementerian Luar Negeri menekankan pada kerja sama diplomatik dengan negara-negara di dunia internasional dalam seri lingkaran konsentris yang terdiri atas lingkaran pertama adalah Association of South East Asian Nations

(ASEAN) yang merupakan pilar utama bangsa Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Jadi, hubungan regional adalah hubungan yang dilakukan Indonesia dengan beberapa organisasi kawasan tertentu. 11. Indonesia dapat mencapai tujuan politik luar negeri apabila . . . . a. aktif dalam salah satu blok b. berhubungan dengan negara lain c. menjalin kerja sama dengan negara-negara di dunia d. menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa antarnegara e. ikut serta sebagai anggota persekutuan internasional pertahanan Jawaban: c Indonesia mengarahkan hubungan internasional pada upaya untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan nasional, turut serta mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang dilandasi prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam politik luar negeri ini citra positif Indonesia harus dikembangkan, ditingkatkan, dan diperluas melalui promosi, peningkatan hasil pembangunan, peningkatan diplomasi dan lobi internasional, pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa, serta kegiatan olahraga. Salah satu contoh konkretnya adalah menjalin kerja sama dengan negara-negara di dunia dalam upaya mengembangkan dan membangun bangsa. 12. Perjanjian internasional dapat berlaku dan mengikat setelah melewati tahap . . . . a. ratifikasi b. pengesahan c. perundingan d. penandatanganan e. pengajuan kepada parlemen Jawaban: a Ratifikasi merupakan persetujuan kepala negara atau pemerintah atas penandatanganan perjanjian internasional yang dilakukan oleh kuasa penuhnya yang ditunjuk sebagaimana mestinya. Dalam praktik modern, ratifikasi mempunyai arti lebih daripada sekadar tindakan konfirmasi. Ratifikasi dianggap sebagai penyampaian pernyataan formal oleh suatu negara mengenai persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. Seusai ratifikasi dilakukan berarti perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum tetap.


283

13. Pada awal pembentukan ASEAN, jumlah anggota ASEAN adalah lima negara yaitu . . . . a. Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia b. Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam c. Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura d. Malaysia, Laos, Vietnam, Filipina, dan Myanmar e. Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia Jawaban: c Pada awal pembentukan ASEAN, jumlah anggota ASEAN adalah lima negara yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kelima negara tersebut juga merupakan pendiri ASEAN. Dalam bahasa Indonesia, kemudian pada tanggal 7 Januari 1984 Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN yang ke-6. Negaranegara Asia Tenggara lainnya juga bergabung menjadi anggota ASEAN seper ti Vietnam (bergabung pada tanggal 28 Juli 1995), Laos dan Myanmar (bergabung pada tanggal 23 Juli 1997), kemudian pada tanggal 16 Desember 1998 Kamboja dan Filipina juga ikut bergabung dalam organisasi ASEAN. 14. Perhatikan tujuan organisasi internasional berikut! 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan bangsa Asia Tenggara. 2) Meningkatkan stabilitas dan keamanan regional dan memenuhi prinsip-prinsip piagam PBB. 3) Menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang. 4) Saling membantu dalam hal pelatihan dan penelitian bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. 5) Meningkatkan kerja sama bidang ekonomi, teknik, sosial, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Berdasarkan pemaparan tujuan tersebut, yang termasuk tujuan didirikan ASEAN ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1), 2), 3), dan 4) d. 1), 3), 4), dan 5) b. 1), 2), 3), dan 5) e. 2), 3), 4), dan 5) c. 1), 2), 4), dan 5) Jawaban: c ASEAN memiliki semboyan untuk membina persahabatan antarnegara-negara anggota ASEAN. ASEAN dibentuk dengan beberapa tujuan sebagai berikut. 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan bangsa Asia Tenggara.

284


2)

Meningkatkan stabilitas dan keamanan regional dan mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB. 3) Meningkatkan kerja sama bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4) Saling membantu dalam hal pelatihan dan penelitian bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. 5) Bekerja sama bidang pertanian, industri, perluasan perdagangan, transportasi, dan komunikasi. 6) Memelihara kerja sama bidang organisasi regional maupun internasional yang mempunyai tujuan serupa atau sama dengan tujuan ASEAN. Menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang merupakan tujuan PBB yang tercantum dalam Preambule. 15. Contoh organisasi regional ditunjukkan oleh kolom .... a.

APEC, EEC, dan ASEAN

b.

PBB, OPEC, dan EEC

c.

ASEAN, ECC, dan OPEC

d.

NATO, NGO, dan ASEAN

e.

PBB, NATO, dan NGO

Jawaban: a Hubungan regional adalah hubungan yang dilakukan antara negara-negara yang ada dalam satu kawasan. Kerja sama regional didasarkan atas kepentingan yang sama antarnegara-negara dalam satu kawasan. Beberapa contoh organisasi internasional yang dibentuk atas dasar kerja sama negara-negara satu kawasan seperti berikut. 1) ASEAN (Association of South East Asian Nations) merupakan organisasi internasional yang bersifat regional beranggotakan negaranegara di kawasan Asia Tenggara. 2) APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) merupakan forum kerja sama negara di kawasan Asia Pasifik. 3) EEC (Europe Economic Community) atau (Masyarakat Ekonomi Eropa) kawasan Eropa merupakan yang didirikan pada tahun 1957 berdasarkan perjanjian antarnegara Eropa Barat di Roma, Italia. Adapun PBB, OPEC, NGO, dan NATO merupakan organisasi internasional yang bersifat multilateral.

1) 2) 3) 4)

PBB merupakan perserikatan berbentuk bilateral maupun multilateral. OPEC ( Organization of the Petroleum Exporting Countries) NGO (Non-Governmental Organizations). NATO (North Atlantic Treaty Organization) merupakan sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949 sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara.

16. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional juga negaranegara. Pengertian tersebut dikemukakan oleh .... a. Konvensi Wina Tahun 1969 b. Oppenheimer-Lauterpacht c. Mochtar Kusumaatmadja d. Schwarzenberger e. Van Kant Jawaban: d 1) Schwarzenberger Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajibankewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. 2) Oppenheimer-Lauterpacht Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. 3) Mochtar Kusumaatmadja Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. 4) Konvensi Wina Tahun 1969 Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibatakibat hukum tertentu. Tegasnya perjanjian internasional mengatur perjanjian antarnegara saja selaku subjek hukum internasional. 5) Van Kant adalah seorang ahli hukum yang mengemukakan pendapat bahwa hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

17. Perhatikan paparan-paparan berikut ini! 1) Sarana utama yang praktis bagi transaksi dan komunikasi antarsubjek pelaksana perjanjian internasional. 2) Sumber hukum internasional. 3) Sarana pengembangan kerja sama internasional secara damai dan efisien. Paparan-paparan di atas menunjukkan . . . perjanjian internasional. a. manfaat b. wahana c. fungsi d. tujuan e. asas Jawaban: c Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Untuk mencapai tujuan perjanjian internasional, fungsi pun harus terpenuhi. Fungsi perjanjian internasional adalah sarana utama komunikasi antarsubjek pelaksana perjanjian internasional, sumber hukum internasional, serta sarana pengembangan kerja sama internasional secara damai dan efisien. 18. Arrangement studi kelayakan proyek tenaga uap di Aceh yang ditandatangani tanggal 19 Februari 1976 antara Departemen Pertambangan Republik Indonesia dan President the Canadian International Development Agency, merupakan contoh dari jenis perjanjian . . . . a. traktat b. protokol c. konvensi d. perikatan e. persetujuan Jawaban: d Perikatan ( Arrangement) adalah istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Contohnya, proyek tenaga uap di Aceh yang ditandatangani tanggal 19 Februari 1976 antara Departemen Pertambangan Republik Indonesia dan President the Canadian International Development Agency. Contoh tersebut tergolong dalam perikatan (Arrangement) karena perikatan antara Departemen Pertambangan Republik Indonesia dan President the Canadian International Development Agency mengenai proyek tenaga uap hanya bersifat sementara yang terbatas oleh jangka waktu bukan untuk selamanya.


285

19. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 1) Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya. 2) Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption ), baik melalui kelicikan atau penyuapan. 3) Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu. 4) Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum (asas ius cogent). 5) Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta, baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, penyebab pembatalan perjanjian internasional ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1), 2), 3), dan 4) d. 1), 3), 4), dan 5) b. 1), 2), 3), dan 5) e. 2), 3), 4), dan 5) c. 1), 2), 4), dan 5) Jawaban: c Pembatalan perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 dapat terjadi karena berbagai alasan berikut. 1) Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya. 2) Adanya unsur kesalahan (error) pada saat perjanjian dibuat. 3) Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian. 4) Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption ), baik melalui kelicikan atau penyuapan. 5) Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta, baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan. 6) Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum (asas ius cogent). 20. Perhatikan wacana berikut! Perebutan wilayah berawal ketika pemerintah kolonial Inggris menarik garis perbatasan antara Tiongkok dan India yang dikenal sebagai Garis McMahon, yang menyebabkan daerah Kashmir terbagi. Dari garis inilah kesalahpahaman antara Tiongkok dan India bermula. Dalam rangka memperbaiki hubungan diplomatik antara Tiongkok dan India, para elite politik (perwakilan diplomatik) antara dua negara semakin sering mengadakan kunjungankunjungan dan kerja sama. Salah satu

286


langkah yang dilakukan adalah pada bulan Januari 2008, Perdana Menteri India, Manmohan Singh tiba di ibu kota Tiongkok, Beijing. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemitraan di pentas global. Sejumlah permasalahan dengan agenda utama yaitu perselisihan wilayah perbatasan dan masalah lain seperti reformasi PBB, dialog regional, perubahan iklim, keamanan energi, perdagangan internasional, serta kontraterorisme menjadi topik utama pembahasan kedua negara. Kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk menghapuskan ketidakpercayaan selama beberapa dekade terakhir atau setelah perang perbatasan pada tahun 1962. Berdasarkan wacana di atas perwakilan diplomatik tersebut sedang menjalankan tugasnya dalam hal .... a. persahabatan b. representasi c. observasi d. negosiasi e. proteksi Jawaban: d Negosiasi adalah mengadakan perundingan atau pembicaraan, baik dengan negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negara-negara lainnya. Dalam kasus ini langkah negosiasi yang dilakukan adalah perwakilan diplomatik antara dua negara semakin sering mengadakan kunjungankunjungan dan kerja sama. Sejumlah permasalahan dengan agenda utama yaitu perselisihan wilayah perbatasan dan masalah lain seperti reformasi PBB, dialog regional, perubahan iklim, keamanan energi, perdagangan internasional, dan kontraterorisme menjadi topik utama pembahasan kedua negara. 21. Organisasi Papua Merdeka atau yang sering disebut dengan OPM adalah salah satu bentuk ancaman dari dalam negeri berupa . . . . a. upaya penggantian ideologi Pancasila b. potensi konflik antarkelompok c. keresahan sosial d. disintegrasi e. narkotika Jawaban: d Salah satu bentuk ancaman dalam membangun persatuan bangsa berasal dari dalam negeri. Di antaranya adalah keresahan sosial, narkotika, korupsi, konflik antarkelompok, upaya penggantian ideologi Pancasila, serta disintegrasi.

Disintegrasi muncul dikarenakan adanya gerakangerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan ataupun pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Dapat diambil contoh adalah Organisasi Papua Merdeka. 22. Perhatikan ancaman berikut ini! 1) Spionase 2) Pelanggaran batas wilayah 3) Penyusupan budaya 4) Peristiwa G 30 S/PKI 5) Penyelundupan barang 6) Infiltrasi Berdasarkan bentuk ancaman-ancaman di atas, yang termasuk dalam ancaman luar negeri berbentuk fisik ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1), 2), dan 3) b. 1), 2), dan 5) c. 2), 3), dan 4) d. 2), 3), dan 5) e. 3), 4), dan 5) Jawaban: b Bentuk ancaman luar negeri terbagi menjadi dua yaitu ancaman fisik dan ancaman ideologi. Ancaman fisik adalah bentuk ancaman yang dapat membahayakan negara karena dilakukan secara fisik, misalnya agresi militer, tawuran, penyelundupan barang, pelanggaran batas wilayah, serta spionase. 23. Mempersiapkan angkatan perang yang dilakukan oleh Indonesia bertujuan untuk . . . . a. menghadapi perang yang akan datang b. menjamin identitas etnik dan budaya c. menumbuhkan rasa cinta tanah air d. agar pluralisme tetap terjaga e. menumbuhkan toleransi Jawaban: a Strategi negara Indonesia mengatasi ancaman dalam membangun persatuan bangsa salah satunya dengan cara mempersiapkan angkatan perang sebagai wujud modernisasi pertahanan. Hal ini dilakukan untuk menghadapi perang yang akan datang. 24. Kasus penyadapan pembicaraan Presiden Indonesia melalui jaringan telepon yang dilakukan oleh inteligen asing termasuk dalam bentuk ancaman . . . . a. ideologi b. terorisme c. spionase d. disintegrasi e. cyber crime

Jawaban: c Spionase merupakan salah satu bentuk ancaman luar negeri berupa ancaman fisik. Spionase adalah upaya mengumpulkan data atau informasi rahasia mengenai sebuah negara atau organisasi lainya tanpa seizin pemilik sah informasi. Salah satu contohnya adalah penyadapan jaringan telepon yang dilakukan oleh inteligen asing terhadap Presiden Indonesia. Hal ini sangat membahayakan negara Indonesia. 25. Dalam era globalisasi untuk menghadapi AFTA (ASEAN Free Trade Area), hal paling mendasar yang harus Indonesia siapkan adalah . . . . a. keamanan b. stabilitas politik c. sosial dan budaya d. perekonomian rakyat e. sumber daya manusia Jawaban: e Indonesia bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lainnya akan memulai AFTA pada tahun 2015. Dengan berlakunya AFTA, Asia Tenggara akan memasuki perdagangan bebas. Di mana negara tidak lagi menjadi sebuah kendala dalam kegiatan ekonomi. Hal paling mendasar yang harus dipersiapkan Indonesia adalah sumber daya manusia karena sumber daya yang ada di seluruh negara ASEAN akan berkompetisi dalam menghadapi AFTA. Persaingan sumber daya manusia tidak lagi dalam lingkup negara, tetapi dalam lingkup internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus mempersiapkan SDM agar dapat bersaing dengan SDM luar negeri. 26. Ancaman dalam negeri ditunjukkan oleh kolom . . . . a.

– agresi militer – penyelundupan barang

b.

– infiltrasi – penyusupan budaya

c.

– gerakan separatis – peristiwa G 30 S/PKI

d.

– spionase – pelanggaran batas wilayah

e.

– korupsi – penyusupan budaya

Jawaban: c Bentuk-bentuk ancaman membangun persatuan bangsa yang tergolong ancaman dalam negeri adalah disintegrasi yang dilakukan melalui gerakan-gerakan separatis. Adapun untuk penggantian ideologi ditunjukkan dengan peristiwa gerakan 30 September 1965 oleh PKI atau disebut dengan G 30 S/PKI.


287

27. Ikut membela serta mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Indonesia dengan segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas. Hal tersebut merupakan wujud strategi keamanan nasional yang termasuk dalam . . . . a. modernisasi alutsista b. kesiapan operasional c. kemampuan pertahanan d. modernisasi pertahanan e. meningkatkan rasa cinta tanah air Jawaban: e Strategi keamanan nasional dalam menghadapi ancaman dapat diuraikan dalam dua hal sebagai berikut. 1) Modernisasi alutsista. Hal ini dilakuan dengan peningkatan profesionalisme dan modernisasi militer di bawah kontrol sipil yang dijalankan secara objektif serta demokratis. 2) Meningkatkan rasa cinta tanah air. Dalam menghadapi ancaman diperlukan semangat rasa cinta tanah air bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, partisipasi warga negara dalam hal ini sangat diperlukan. Salah satu contoh partisipasi warga adalah ikut membela serta mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Indonesia dengan segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas. 28. Fungsi negara yang terutama berkaitan untuk mewujudkan tujuan NKRI ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” adalah . . . . a. kesejahteraan dan kemakmuran b. kehormatan negara c. pertahanan d. kebebasan e. keadilan Jawaban: c ”Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” merupakan wujud dari pertahanan yang dilakukan oleh negara Indonesia, baik dari ancaman dalam negeri maupun ancaman luar negeri. 29. Contoh ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang timbul di dalam negeri dan bersifat nontradisional yaitu . . . . a. agresi militer b. penyelundupan c. gerakan separatis d. penangkapan ikan secara ilegal e. perdagangan narkotika dan obat terlarang Jawaban: c Ancaman nontradisional merupakan ancaman yang terjadi akibat dinamika politik sejumlah

288


negara yang semakin melebar. Ancaman nontradisional yang timbul di dalam negeri seperti gerakan-gerakan separatis. Gerakan separatis yang terjadi menjadi ancaman negara dan dihadapi dengan cara-cara dialogis. 30. Seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi membobol data yang dimiliki KPU melalui komputer dan jaringan internet. Nama-nama partai yang tersimpan rahasia di KPU diubahnya sehingga mengakibatkan kekacauan di Indonesia. Kejahatan yang dilakukan mahasiswa tersebut termasuk dalam ancaman berupa . . . . a. agresi militer d. radikalisme b. separatisme e. spionase c. cyber crime Jawaban: c Kejahatan yang dilakukan mahasiswa tersebut merupakan ancaman berupa kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya (cyber crime) merupakan bentuk kejahatan yang dalam operasinya tidak dilakukan secara terbuka, tetapi secara tersembunyi dengan menggunakan berbagai peranti pendukung. Ancaman jenis ini sangat membahayakan sistem komputer. Bentuk kejahatan ini antara lain pencurian data dan pemblokiran situs. 31. Cinta tanah air merupakan perwujudan upaya atau strategi mengatasi ancaman dalam membangun persatuan bangsa. Tindakan yang bisa kita lakukan salah satu contohnya adalah . . . . a. mengutamakan penggunaan barang-barang produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian b. lebih baik membeli barang luar negeri daripada membuat sendiri karena biayanya lebih mahal c. menganggap derajat bangsa Indonesia yang paling unggul, sedangkan derajat bangsa lain rendah d. lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada meniru bangsa lain e. bekerja sama dengan negara lain yang menguntungkan diri sendiri Jawaban: a Meningkatkan rasa cinta tanah air merupakan salah satu strategi dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Rasa cinta tanah air akan muncul ketika segenap warga negara tanpa terkecuali merasa nyaman dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan cara mengutamakan penggunaan barangbarang produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian.

32. Perhatikan wacana berikut! Adanya pasar bebas membuat barangbarang dari luar negeri bebas dipasarkan di Indonesia. Akibatnya, ekonomi Indonesia bisa dikuasai negara lain bila produk Indonesia kalah saing. Berdasarkan wacana tersebut Indonesia mengalami ancaman di bidang . . . . a. sosial d. ekonomi b. budaya e. pertahanan c. ideologi Jawaban: d Berbagai ancaman nonfisik yang berasal dari luar negeri dibagi menjadi beberapa bidang seperti berikut. 1) Ancaman di bidang ideologi. 2) Ancaman di bidang sosial budaya. 3) Ancaman di bidang pertahanan keamanan. 4) Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi yang terjadi di Indonesia misalnya pasar bebas yang membuat barang-barang dari luar negeri bebas dipasarkan di dalam negeri. Akibatnya, ekonomi Indonesia bisa dikuasai negara lain apabila produk Indonesia kalah saing dengan produk luar negeri. 33. Perhatikan tabel berikut ini! Strategi-Strategi Menanggulangi Ancaman 1) Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecahbelahan dari anasir luar dan kaki tangannya. 2) Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. 3) Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia.

Sesuai pemaparan dalam tabel, hal-hal tersebut menunjukkan strategi dalam penanggulangan ancaman . . . . a. infiltrasi b. spionase c. terorisme d. disintegrasi e. agresi militer Jawaban: d Disintegrasi merupakan ancaman yang muncul dari gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan

daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi disintegrasi antara lain meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecahbelahan bangsa, menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi, menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia, serta membentuk satuan sukarela yang terdiri atas unsur masyarakat, TNI dan Polri dalam memerangi separatis. 34. TNI-AU pada pertengahan bulan November 2014 berhasil menggiring paksa pesawat Saudi Arabian Airlines untuk turun karena tidak memiliki izin melintas di wilayah Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh TNI-AU tersebut adalah upaya dalam menangani ancaman . . . . a. dalam negeri b. luar negeri c. keamanan d. nonmiliter e. militer Jawaban: b Ancaman dari luar negeri dapat berupa ancaman fisik dan ancaman nonfisik. Ancaman fisik adalah bentuk ancaman yang dapat membahayakan negara karena dilakukan secara fisik. Bentuk ancaman yang termasuk ancaman fisik, misalnya agresi militer, spionase, penyelundupan barang, serta pelanggaran batas wilayah. Pesawat Saudi Arabian Airlines pernah melakukan pelanggaran batas wilayah terbang di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, TNI Angkatan Udara yang mengetahui hal tersebut sesegera mungkin melakukan tindakan pendaratan paksa terhadap pesawat asing tersebut karena sudah melanggar batas wilayah. 35. Fungsi perwakilan diplomatik sesuai Konvensi Wina Tahun 1961 adalah . . . . a. melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima b. mengurus masalah yang dihadapi negaranegara yang melakukan perjanjian c. bertindak sebagai tempat pencatatan sipil dan pemberian paspor d. menggunakan semua daya dan tenaga untuk mencapai tujuan e. mengurus kepentingan negara serta warga negaranya


289

Jawaban: a Fungsi perwakilan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961. Fungsi perwakilan diplomatik sebagai berikut. 1) Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. 2) Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. 3) Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. 4) Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. 5) Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara. 36. Perhatikan upaya-upaya berikut ini! 1) Menjalin persahabatan antarsuku bangsa. 2) Mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. 3) Memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah. Upaya-upaya tersebut merupakan wujud partisipasi warga negara dalam ranah . . . . a. rela berkorban b. menjaga keamanan c. kesiapan budaya rakyat d. menghormati perbedaan budaya e. menjaga persatuan dan kesatuan Jawaban: e Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu cara untuk menghindari perpecahan yang merupakan suatu ancaman bagi negara Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditunjukkan dengan caracara berikut ini. 1) Menjalin persahabatan antarsuku bangsa. 2) Mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. 3) Memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah. 4) Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, serta tidak mudah marah atau menyimpan dendam. 5) Menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, bahasa, dan kebudayaan. 37. Definisi ancaman berupa ”spionase” yaitu . . . . a. tindakan militer oleh kekuatan asing berupa melumpuhkan objek-objek vital negara b. kerja sama aktivitas mata-mata dengan kekuatan asing yang lebih kuat

290


c.

aksi memata-matai rahasia penting negara oleh kekuatan asing d. tindakan sabotase terhadap rencana militer dalam negeri e. tindakan menghasut oleh negara asing Jawaban: c Ancaman dari luar negeri salah satunya berbentuk spionase. Spionase pernah dilakukan oleh inteligen Australia terhadap Presiden Republik Indonesia melalui jaringan telepon. Spionase sendiri berarti aksi memata-matai data rahasia yang dimiliki oleh negara lain. Kegiatan mata-mata ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 38. Tujuan pertahanan negara adalah . . . . a. agar Indonesia tetap berdaulat, utuh, dan warga negaranya selamat dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri b. menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia adalah bangsa yang gagah perkasa dan tak terkalahkan c. agar segenap warga negara selamat dari serbuan penjajah bangsa asing d. menunjukkan modernisasi alutsista yang dimiliki Indonesia e. menunjukkan kebesaran Indonesia Jawaban: a Strategi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi ancaman, salah satunya adalah meningkatkan pertahanan. Peningkatan pertahanan memiliki tujuan yaitu agar Indonesia tetap berdaulat, utuh, dan warga negaranya selamat dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. 39. Perhatikan wacana berikut! Seorang warga negara Indonesia (WNI) mendapat perlakuan tidak adil di negara X. Atas perlakuan tidak adil tersebut, perwakilan diplomatik Indonesia yang ada di negara X berupaya untuk membantu warga negara Indonesia tersebut memperoleh keadilan. Berdasarkan wacana di atas perwakilan diplomatik telah melakukan tugas dalam hal . . . . a. persahabatan b. representasi c. observasi d. negosiasi e. proteksi Jawaban: e Proteksi yaitu melindungi pribadi, harga benda, dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri. Dalam kasus tersebut perwakilan diplomatik memberikan perlindungan

kepada teman sebangsanya. Bentuk proteksi perwakilan diplomatik Indonesia dalam wacana tersebut yaitu memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (teman sebangsanya) yang tidak mendapatkan keadilan di negara tempat ia bertugas. 40. A adalah seorang warga negara Indonesia. Tanpa disengaja A melihat seorang teroris yang akan membahayakan keselamatan bangsa dan negara dengan meledakkan salah satu hotel di kawasan Z. A seharusnya melakukan tindakan . . . . a. membiarkannya karena takut diancam b. melaporkan kepada pihak yang berwajib c. bersikap masa bodoh karena bukan urusannya d. segera menjauhi orang tersebut karena takut menjadi saksi e. berteriak agar semua orang mengetahui jika ada teroris di kawasan ini Jawaban: b Ancaman yang saat ini dihadapi oleh Indonesia salah satunya adalah tindak terorisme. Tindak terorisme sangat membahayakan keselamatan seluruh bangsa karena tindakan ini mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Sebagai warga negara yang baik apabila mengetahui akan adanya ancaman terorisme, sesegera mungkin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Hal ini bertujuan agar tidak ada korban jiwa. B.


1. Sebut dan jelaskan dua contoh peran Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada percaturan internasional! Jawaban: Peran Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada percaturan internasional tampak pada keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan seperti berikut. a. Peran Serta dalam AFTA AFTA merupakan bentuk pasar bebas negaranegara ASEAN. Dalam pasar bebas setiap negara mau tidak mau harus menerima produk dari negara-negara kelompok ASEAN dan harus menerima persaingan tenaga kerja. Kita tidak perlu heran apabila orang berjualan satai, bakso, dan soto banyak yang berasal dari negara lain. Yang seharusnya dilakukan bangsa Indonesia yaitu meningkatkan kualitas produksi, perdagangan, pelayanan jasa maupun meningkatkan sumber daya manusianya, agar nantinya kita dapat bersaing dalam era pasar bebas.

b.

Peran Indonesia dalam ASEAN (Association of South East Asia Nation) Indonesia juga aktif dalam kerja sama regional ASEAN yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967.

2. Apa yang dimaksud persona nongrata? Jawaban: Persona nongrata adalah istilah untuk perwakilan diplomatik yang tidak disukai oleh negara penerima. Perwakilan diplomatik di- persona nongrata-kan karena diplomat yang bersangkutan dikatakan telah melakukan kegiatan campur tangan/intervensi terhadap urusan dalam negara penerima, menunjukkan sikap yang tidak bersahabat (hostile action), dan lainnya. Hal seperti ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hubungan diplomatik yang sudah terjalin dan akibat dari hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan terjadinya pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara. Perwakilan diplomatik yang di-persona nongrata-kan akan dikembalikan ke negara pengirim. 3. Konsul dilihat dari praktik tukar-menukarnya dikenal dua jenis. Sebut dan jelaskan! Jawaban: Konsul dilihat dari praktik tukar-menukarnya dikenal dua jenis sebagai berikut. a. Consules missi yaitu seorang pejabat yang khusus dikirim oleh negaranya sebagai konsul di negara asing. Konsul ini menjalankan tugasnya sebagai konsul secara penuh. b. Consules electii yaitu seorang warga negara dari negara penerima yang diangkat oleh negara asing sebagai konsul kehormatan. Ia tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai konsul kehormatan. 4. Jelaskan maksud pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik! Jawaban: Para diplomat hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima. Para diplomat beserta stafnya tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima. Menurut Konvensi Wina 1961, perwakilan diplomatik diberikan kekebalan dan keistimewaan dengan maksud sebagai berikut. a. Menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. b. Menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.


291

5. Bagaimana langkah negara penerima perwakilan diplomatik jika perwakilan diplomatik melakukan banyak pelanggaran di negaranya serta penyalahgunaan hak istimewanya? Jawaban: Langkah yang dilakukan negara penerima adalah melaporkan tindakan kriminal pejabat diplomatik kepada negara asal, dan mengajukan permintaan penangguhan hak kekebalan hukum agar pejabat diplomatik tersebut dapat diadili serta negara penerima dapat melayangkan persona nongrata dengan meminta negara pengirim untuk meminta pejabat tersebut kembali pulang dan diadili sesuai peraturan perundang-undangan negerinya sendiri. Apalagi untuk kasus-kasus yang sangat serius seperti ikut serta dalam rencana penggulingan pemerintahan yang sah, negara penerima dapat menahan dan mengusirnya. 6. Jelaskan arti penting membina persatuan dan kesatuan bangsa! Jawaban: Membangun persatuan dan kesatuan bangsa merupakan alat untuk mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan yaitu menciptakan keamanan, kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan. Dengan persatuan, Indonesia bisa mengadakan hubungan internasional serta dapat mewujudkan kerja sama yang baik antarwarga negara sehingga menghindarkan dari perselisihan. 7. Sebutkan contoh ancaman perusakan ekosistem yang dilakukan warga negara di lingkungan hutan! Jawaban: Ancaman di lingkungan hutan yang dilakukan oleh warga negara menjadi masalah sangat serius, karena kerusakan hutan banyak satwa yang mati serta terjadi banjir di banyak wilayah karena sudah tidak ada resapan air. Kerusakan yang terjadi di lingkungan hutan antara lain pembakaran hutan, penebangan pohon secara ilegal, pembukaan lahan kelapa sawit, serta pembuangan limbah berbahaya di kawasan hutan. 8. Korupsi merupakan ancaman yang sangat memprihatinkan di negara Indonesia. Negara telah banyak dirugikan karena tindak pidana korupsi. Agar korupsi tidak semakin merajalela, langkah apa yang dapat dilakukan pemerintah? Jawaban: Langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi ancaman korupsi yang merajalela di negara Indonesia bisa melalui beberapa cara sebagai berikut. a. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. b. Meningkatkan pendidikan antikorupsi sejak dini. 292


c. d.

Penegakan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Tidak tebang pilih dalam mengadili pelaku tindak pidana korupsi.

9. Belakangan ini banyak kasus pencurian sumber daya alam yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah pencurian kekayaan laut yang dilakukan oleh warga negara asing. Bagaimana sikap pemerintah untuk membuat jera para pelaku yang mengancam kelestarian kekayaan laut Indonesia? Jawaban: Strategi yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi ancaman pencurian kekayaan laut oleh warga negara asing sebagai berikut. a. Penenggelaman kapal-kapal ikan yang terbukti melakukan pencurian. b. Sinergitaskan seluruh institusi pengaman dan penegak hukum di laut. c. Memperkuat armada kapal laut sehingga kapal-kapal laut dan kapal perang RI yang memang dipersiapkan untuk menjaga seluruh perairan Indonesia tidak kalah dengan kapalkapal pencuri. d. Deteksi dini dan menjadikan nelayan kita sebagai mata dan telinga aparat yang berwenang. e. Tindak tegas oknum-oknum yang ”main mata” di laut dan melakukan praktik pembekingan terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan laut Nusantara. f. Menegakkan hukum di seluruh perairan Indonesia. Siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak tegas dan tidak pilih kasih. 10. Sebutkan contoh partisipasi warga negara yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan! Jawaban: Setiap warga negara mempunyai kewajiabn menjaga keutuhan wilayah negara sesuai posisi dan kemampuannya masing-masing. Beberapa hal yang dapat dilakukan warga negara untuk hal itu seperti berikut. a. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. b. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. c. Menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. d. Meneladan sikap para pahlawan, tokoh, elite bangsa yang telah berjasa terhadap nusa dan bangsa. e. Melestarikan dan melaksanakan budaya bangsa yang adiluhur seperti budaya saling menghormati.

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu: 1. menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal; serta 2. menyaji hasil analisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal. Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik: 1. mengamalkan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat, dan integrasi nasional dalam konteks NKRI; serta 2. menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan.

Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal

Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI

Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks Federal

•

•

• •

Menguraikan pengertian penyelenggara dan penyelenggaraan negara. Memaparkan konsep dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menguraikan dinamika kehidupan bernegara di Indonesia dari periode 1945–sekarang.

• • • • •

• •

Menguraikan konsep dan karakteristik negara federal. Mengidentifikasi penyelenggaraan negara Indonesia masa RIS. Membuat makalah tentang dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan federal.

Mampu memaparkan dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan federal. Mampu membuat petisi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan membuat makalah tentang dinamika penyelenggaraan negara. Mampu menjelaskan konsep negara kesatuan dan federal serta konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dari periode 1945–sekarang. Mampu melakukan debat dengan tema bentuk negara yang ideal bagi Indonesia. Mampu menerapkan sikap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia.


293

A. Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI

A.


1.

Perhatikan bagan berikut! UUD 1945 X

DPR

Presiden

BPK

Kotak berhuruf X seharusnya diisi . . . . a. Mahkamah Agung b. Mahkamah Konstitusi

DPA

c. Dewan Perwakilan Daerah d. Dewan Pengawas Keuangan e. Majelis Permusyawaratan Rakyat Jawaban: e Bagan tersebut merupakan struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 (konstitusi pertama yang disahkan PPKI). Dengan demikian, kotak berhuruf X seharusnya diisi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan konstitusi pertama (UUD 1945), Majelis Permusyawaratan Rakyat berkedudukan sebagai lembaga tertinggi pelaksana kedaulatan rakyat. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, ”Kedaulatan adalah di tanggan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”


307

2.

Penyelenggaraan negara dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dalam arti sempit terdapat pada kolom . . . . a.

– presiden – wakil presiden – menteri negara

b.

– Dewan Perwakilan Rakyat – Majelis Permusyawaratan Rakyat – Dewan Perwakilan Daerah

c.

– Mahkamah Agung – Mahkamah Konstitusi – Komisi Yudisial

d.

– Badan Pengawas Keuangan – Komisi Pemilihan Umum – Komisi Pemberantasan Korupsi

e.

– Majelis Permusyawaratan Rakyat – Mahkamah Agung – Mahkamah Konstitusi

Jawaban: a Pemerintah merupakan lembaga, organ, atau badan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemerintah dapat dibedakan atas pemerintah dalam arti luas dan sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi keseluruhan lembaga negara legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Pemerintah dalam arti sempit meliputi presiden, wakil presiden, dan menteri negara. 3. Perhatikan bunyi pasal berikut! ”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.” Pasal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan . . . . a. presidensial b. parlementer c. semipresidensial d. parlementer semu e. semiparlementer Jawaban: a Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Dalam sistem presidensial kekuasaan menjalankan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, ”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.”

308

4. Pada tanggal 16 Oktober 1945 telah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X. Konsekuensi dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X adalah . . . . a. kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dijalankan oleh presiden dibantu KNIP b. sistem pemerintahan Indonesia berubah dari parlementer menjadi presidensial c. terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif d. perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat e. kekuasaan menteri dialihkan kepada presiden Jawaban: d Konsekuensi dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X adalah bergesernya fungsi KNIP. Maklumat tersebut berisi ketentuan bahwa sebelum MPR dan DPR dibentuk, Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Melalui ketentuan tersebut kedudukan KNIP berubah dari badan pembantu presiden menjadi suatu badan yang diberi tugas melakukan pekerjaan MPR dan DPR. 5. Pada periode awal kemerdekaan Indonesia, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk segala kekuasaan lembaga-lembaga tersebut dijalankan oleh . . . . a. presiden dan wakil presiden b. presiden dan menteri c. presiden dan sekretaris negara d. presiden, menteri, dan BPK e. presiden dengan bantuan Komite Nasional Jawaban: e Dalam pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 ditegaskan bahwa ”Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut undang-undang dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional.” 6. Bandingkan struktur pemerintahan pada UUD 1945 dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia setelah amandemen. Perbedaan di antara keduanya ditunjukkan oleh pernyataan . . . . a. kedudukan DPA sebagai lembaga negara dihapuskan diganti dengan DPD b. kedudukan MPR dari lembaga tinggi negara menjadi lembaga tertinggi negara c. kedudukan DPR dari lembaga tinggi negara menjadi lembaga tertinggi negara d. kedudukan DPR dari lembaga tertinggi negara menjadi setara dengan lembaga lainnya e. kedudukan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi setara dengan lembaga lainnya


Jawaban: e Lembaga negara sebagai penyelenggara negara menurut UUD 1945 terdiri atas MPR sebagai lembaga tertinggi serta lembaga tinggi negara yaitu DPR, BPK, Presiden, DPA, dan MA. Adapun lembaga negara menurut UUD 1945 setelah amandemen kedudukan MPR setara dengan lembaga lainnya yaitu DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK, KPU, bank sentral, dan Komisi Yudisial. 7. Pada periode awal penggunaan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia terjadi beberapa penyimpangan. Penyimpangan tersebut terdapat pada pilihan jawaban . . . . a. terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer b. pembubaran DPR hasil pemilu 1955 melalui Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 c. membentuk MPRS yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden d. membentuk DPA dan MA dengan penetapan presiden e. lembaga-lembaga negara dipimpin oleh presiden Jawaban: a Pada periode awal kemerdekaan terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD 1945 seperti berikut. 1) Berubahnya fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. 2) Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul Badan Pekerja KNIP (BPKNIP). 8. Periode berlakunya Konstitusi RIS berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949–17 Agustus 1950. Pada periode tersebut kabinet bertanggung jawab kepada . . . . a. presiden d. perdana menteri b. wakil presiden e. senat c. parlemen Jawaban: c Sistem pemerintahan yang diterapkan Indonesia berdasarkan Konstitusi RIS adalah parlementer. Akan tetapi, parlementer yang diterapkan Indonesia pada periode ini bukan sistem parlementer murni, melainkan parlementer semu. Dalam sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat besar. Dalam sistem parlementer semu, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) sehingga DPR dapat membubarkan kabinet.

9. Perhatikan konsep berikut! UUD 1945

1945–1949

Konstitusi RIS

X

Agar menjadi konsep yang padu kotak berhuruf X seharusnya berisi . . . . a. 1949–1950 b. 1950–1959 c. 1959–1966 d. 1966–1998 e. 1998–Sekarang Jawaban: a Konstitusi RIS berlaku berdasarkan Keputusan Presiden RIS Nomor 48 Tanggal 31 Januari tentang Mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Diumumkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1950 oleh menteri kehakiman. Konstitusi RIS berlaku pada periode 1949–1950. 10. Pada pelaksanaan sistem parlementer semu terdapat hubungan kerja sama antarlembaga negara. Hal itu terlihat dari pelaksanaan kekuasaan pembentukan undang-undang yang dijalankan oleh . . . . a. presiden dan menteri b. presiden dan BPK c. BPK dan MA d. pemerintah, DPR, dan senat e. pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan MA Jawaban: d Pada pelaksanaan sistem parlementer semu terdapat hubungan kerja sama antarlembaga negara seperti berikut. 1) Kekuasaan pembentukan undang-undang dijalankan oleh pemerintah, DPR, dan senat. 2) Kekuasaan pelaksanaan undang-undang atau pemerintahan negara berada di tangan pemerintah. 3) Kekuasaan mengadili pelanggaran undangundang dijalankan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. B.


1.

Dalam praktik kenegaraan terdapat dua bentuk negara. Jelaskan kedua bentuk negara tersebut! Jawaban: Dua bentuk negara yang dianut negara-negara di dunia adalah negara kesatuan dan federal. Negara kesatuan atau unitaris adalah suatu negara yang mempunyai satu pemerintahan terpusat yang bertanggung jawab atas seluruh wilayah negara.


309

Negara kesatuan merupakan negara bersusun tunggal dan hanya terdiri atas satu negara, satu pemerintah, satu kepala negara, satu undangundang dasar negara, dan satu lembaga legislatif untuk seluruh wilayah negara. Adapun bentuk negara federal atau federasi adalah negara yang pemerintahannya dibagi dalam pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pemerintah federal merupakan pemerintahan pusat yang anggotanya berasal dari negara-negara bagian. Adapun pemerintah negara bagian adalah pemerintah daerah negara bagian tersebut. 2.

pemerintahan parlementer. Penyelenggaraan negara pada periode penggunaan UUDS sebagai konstitusi berjalan tidak stabil karena terjadi krisis kabinet. Krisis kabinet terjadi karena mosi tidak percaya dari DPR. DPR dapat menggunakan mosi tidak percaya untuk menjatuhkan kabinet. Akibatnya, pada periode ini terjadi tujuh kali pergantian kabinet yaitu Kabinet Natsir (1950– 1951), Kabinet Sukiman Suwiryo (1951–1952), Kabinet Wilopo (1952–1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953–1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955–1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956–1957), dan Kabinet Djuanda (1957–1959).

Perhatikan struktur pemerintahan berikut! 4.

Identifikasilah periode penyelenggaraan dan pokok-pokok pemerintahan berdasarkan struktur pemerintahan tersebut! Jawaban: Struktur pemerintahan tersebut berdasarkan UUD 1945 yang diterapkan pada periode 18 Agustus 1945–27 Desember 1949, periode 5 Juli–1966, dan periode 1966–21 Mei 1998. Periode tersebut dikenal dengan masa revolusi, Orde Lama, dan Orde Baru. Ketiga periode itu sama-sama melaksanakan sistem presidensial dalam penyelenggaraan negara. Akan tetapi, praktik penyelenggaraan negara berbeda. Masa revolusi penyelenggaraan negara belum stabil karena masih terjadi upaya penjajahan kembali oleh Belanda. Pada periode ini beberapa lembaga negara belum terbentuk sehingga penyelenggaraan negara belum sesuai dengan konstitusi. Pada Orde Lama sistem presidensial diwarnai oleh dominasi kuat pada figur presiden sehingga dikenal dengan sistem demokrasi terpimpin. Pada Orde Baru sistem presidensial diterangkan dalam tujuh kunci pokok sistem pemerintahan. Penyelenggaraan negara pada Orde Baru ditandai dengan dominasi kekuasaan pada lembaga kepresidenan. 3.

Mengapa pada penyelenggaraan negara periode 1950–1959 terjadi krisis kabinet di Indonesia? Jawaban: Periode 1950–1959 Indonesia menggunakan UUDS sebagai konstitusi negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara menganut sistem

310

Perhatikan tokoh berikut!

Sumber: http://jelajahunik.blogspot.com/2011/12/warisan-terakhirpresiden-soekarno.html, diunduh 15 Februari 2015

Deskripsikan dinamika sistem penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan tokoh tersebut! Jawaban: Tokoh pada gambar tersebut adalah Ir. Soekarno. Ir. Soekarno memerintah mulai kemerdekaan hingga tahun 1966. Pada periode tersebut terjadi pasang surut penyelenggaraan negara. Pada awal kemerdekaan konstitusi yang digunakan UUD 1945–1949. Pada periode itu sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Lembagalembaga negara menurut konstitusi pertama terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Pada tahun 1949–1950 sistem pemerintahan Indonesia menggunakan Konstitusi RIS. Bentuk negara beralih dari kesatuan menjadi serikat, selanjutnya pada tahun 1950–1959 Indonesia beralih menggunakan UUDS. Penyelenggaraan negara dilaksanakan dengan sistem parlementer. Alat kelengkapan negara berdasarkan UUDS 1950 terdiri atas presiden dan wakil presiden, menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada periode 1959–1966 Indonesia kembali pada UUD 1945 setelah dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959.


Demokrasi ini dikenal dengan nama demokrasi terpimpin. Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia tahun 1959–1966 dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Ir. Soekarno. Periode ini dominasi kekuasaan ada pada presiden sebagai kepala negara. 5.

Tuliskan tiga pokok sistem pemerintahan pada masa UUDS 1950!

Jawaban: Pokok-pokok sistem pemerintahan pada masa UUDS 1950 sebagai berikut. a. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang dibantu oleh seorang wakil presiden. b. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. c. Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai pembentuk kabinet. Dalam rangka pembentukan kabinet, presiden mengangkat seorang sebagai perdana menteri dan mengangkat menteri-menteri yang lain.


311

B. Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks Negara Federal

A.


1. Perhatikan ilustrasi berikut! Texas memutuskan bergabung dengan Amerika Serikat. Dengan demikian, Texas menjadi negara bagian Amerika Serikat. Konsekuensinya Texas mendelegasikan sebagian kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat. Proses penyerahan kekuasaan seperti ilustrasi di atas disebut . . . . a. konfederasi b. koordinasi c. delegasi d. federasi e. limitatif Jawaban: e Dalam konsep negara federal dikenal adanya limitatif yaitu penyerahan kekuasaan dari negara bagian kepada negara serikat. Limitatif merupakan konsekuensi dari negara yang bergabung menjadi bagian negara federal atau serikat. Meskipun

316

demikian, hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. 2. ”Negara serikat adalah negara yang bersusun jamak”. Pilihan jawaban yang mendukung pernyataan tersebut adalah . . . . a. terdapat proses limitatif dan delegated powers b. negara serikat memiliki satu pemerintahan terpusat c. tidak mengenal pemerintah federal dan pemerintah negara bagian d. dalam negara hanya terdiri atas satu negara satu pemerintahan dan satu kepala negara e. memiliki satu undang-undang dasar negara yang berlaku untuk seluruh wilayah negara Jawaban: a Negara serikat atau federal adalah negara yang pemerintahannya dibagi dalam pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Dalam negara serikat terjadi proses limitatif yaitu penyerahan kekuasaan dari negara bagian kepada negara serikat. Delegated powers adalah kekuasaan yang diberikan negara bagian kepada negara serikat. Adapun pilihan jawaban b–e adalah karakteristik negara kesatuan.


3. Dalam KMB Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Atas kesepakatan dalam KMB pada tanggal 27 Desember 1949 terbentuk negara Republik Indonesia Serikat dengan konstitusi .... a. UUD 1945 b. Konstitusi RIS c. UUDS 1950 d. UUD 1945 setelah amandemen e. undang-undang negara federal Jawaban: b Dengan terbentuknya RIS, Republik Indonesia hanya sebagai negara bagian dari RIS. Undangundang dasar yang digunakan oleh negara RIS adalah Konstitusi RIS. Adapun sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem pemerintahan parlementer. 4. Perhatikan karakteristik penyelenggaraan negara berikut! 1) Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. 2) Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak parlemen. 3) Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti. Karakteristik tersebut menunjukkan ciri-ciri sistem pemerintahan . . . . a. presidensial b. parlementer c. semipresidensial d. parlementer semu e. semiparlementer Jawaban: d Penyelenggaraan negara yang dianut konstitusi RIS adalah sistem pemerintahan berdasarkan sistem kabinet parlementer. Akan tetapi, parlementer yang diterapkan Indonesia pada periode ini bukan sistem parlementer murni, melainkan parlementer semu (Quasy Parlementary). Ciri-ciri sistem pemerintahan menurut Konstitusi RIS sebagai berikut. 1) Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. 2) Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak parlemen. 3) Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti. 4) Kabinet dapat dijatuhkan setiap waktu oleh parlemen, sebaliknya pemerintah dapat membubarkan parlemen. 5. Perhatikan tugas-tugas berikut! 1) Pemegang kekuasaan legislatif. 2) Pemegang kekuasaan kepala pemerintahan.

3) 4) 5)

Pemegang kekuasaan kepala negara. Panglima tertinggi dalam kemiliteran. Mengangkat dan melantik para anggota MPR dari utusan daerah atau golongan.

Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan negara periode 1966–1998, tugas tersebut diemban oleh .... a. presiden d. MK b. DPR e. KY c. MA Jawaban: a Periode 1966–1998 dikenal dengan era Orde Baru. Pada era Orde Baru negara diselenggarakan dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang menunjukkan bahwa kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Presiden memiliki beberapa tugas antara lain memegang kekuasaan kepala pemerintahan, kepala negara, panglima tinggi kemiliteran, serta mengangkat dan melantik anggota MPR. Selain kelima tugas tersebut, presiden juga memiliki kekuasaan mengangkat para menteri dan pejabat negara, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, mengangkat duta dan menerima duta dari negara lain, memberi gelar, tanda jasa,dan tanda kehormatan, serta memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. 6. Perhatikan fakta berikut! Negara-negara bagian yang tergabung dalam RIS satu per satu bergabung dengan negara Republik Indonesia. Akibat penggabungan tersebut, negara federasi RIS hanya tinggal tiga negara bagian yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatra Timur. Ketiga negara bagian itu bermusyawarah dan akhirnya mencapai kata sepakat kembali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Kesimpulan yang benar berdasarkan fakta tersebut adalah . . . . a. tiap-tiap wilayah di Indonesia ingin merdeka b. Indonesia mempertahankan bentuk negara federasi c. negara serikat bertentangan dengan konstitusi negara d. negara federasi lebih cocok untuk Indonesia daripada negara kesatuan e. pemerintahan berdasar Konstitusi RIS tidak berjalan karena negara RIS bukan cita-cita bangsa Indonesia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

317

Jawaban: e Fakta tersebut membuktikan bahwa bentuk negara serikat atau federasi tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul tuntutan untuk kembali pada negara kesatuan. Selanjutnya, Indonesia kembali pada konsep awal berdirinya negara Indonesia yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dijalankan berdasarkan konsep negara kesatuan. Artinya, negara Indonesia adalah satu negara dengan satu pemerintahan, satu kepala negara, satu undangundang dasar negara, dan satu lembaga legislatif untuk seluruh wilayah negara. 7. Perhatikan fakta berikut! Berdasarkan Konstitusi RIS Indonesia terdiri atas tujuh negara bagian dan sembilan daerah otonom. Tujuh negara bagian RIS meliputi Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Negara Indonesia Timur, dan Republik Indonesia (RI). Adapun kesembilan daerah otonom tersebut meliputi Riau, Bangka, Belitung, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara . . . . a. konfederasi b. kesatuan c. republik d. unitaris e. federal Jawaban: e Negara bagian dalam fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara federal. Negara federal atau federasi adalah negara yang pemerintahannya dibagi dalam pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pemerintah federal merupakan pemerintahan pusat yang anggotanya berasal dari negara-negara bagian. Adapun pemerintah negara bagian adalah pemerintah daerah negara bagian tersebut. 8. Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda membawa pengaruh besar bagi penyelenggaraan negara di Indonesia. Pengaruh tersebut ditunjukkan oleh pernyataan . . . . a. lahirnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai hukum dasar negara Indonesia b. bentuk negara Indonesia bergeser dari negara serikat kembali pada negara kesatuan c. lahirnya badan penyusun undang-undang dasar yang disebut Konstituante

318

d.

berlakunya sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Konstitusi RIS e. Indonesia memiliki satu pemerintahan yang terpusat Jawaban: a Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus–2 November 1949 membawa pengaruh besar bagi penyelenggaraan negara di Indonesia. Bentuk negara Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Perubahan bentuk negara diikuti penggantian konstitusi negara. Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi negara serikat melahirkan konstitusi RIS bagi Indonesia. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan menurut Konstitusi RIS antara lain kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen, susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak parlemen, masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti, dan kabinet dapat dijatuhkan setiap waktu oleh parlemen, sebaliknya pemerintah dapat membubarkan parlemen. 9. Negara federal juga disebut negara serikat yaitu negara bersusunan jamak dan terdiri atas beberapa negara bagian yang semula berdiri sendiri. Dalam negara federal pemegang kekuasaan asli ada pada . . . . a. pemerintah federal b. pemerintah pusat c. negara bagian d. serikat negara e. konfederasi Jawaban: c Pemegang kedaulatan dalam negara serikat adalah gabungan negara bagian yang disebut negara federal. Meskipun pemerintah federal yang memegang kekuasaan tertinggi atas negara bagian, kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian karena negara bagian berhubungan langsung dengan rakyatnya. 10. Pernyataan berikut ini yang bukan termasuk lembaga yang ada pada periode berlakunya Konstitusi RIS adalah . . . . a. presiden b. menteri c. senat d. Dewan Perwakilan Rakyat e. Badan Pemeriksa Keuangan Jawaban: e Pada periode berlakunya Konstitusi RIS negara terbagi dalam enam lembaga negara atau alatalat kelengkapan federal RIS. Lembaga-lembaga tersebut adalah presiden, menteri, senat, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan.


B.


1.

Tuliskan ciri-ciri sistem pemerintahan menurut konstitusi RIS! Jawaban: Ciri-ciri sistem pemerintahan menurut Konstitusi RIS sebagai berikut. a. Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. b. Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak parlemen. c. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti. d. Kabinet dapat dijatuhkan setiap waktu oleh parlemen, sebaliknya pemerintah dapat membubarkan parlemen.

2.

Gambarkan struktur pemerintahan berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat! Jawaban: Struktur pemerintahan berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai berikut.

3.

Tuliskan lembaga-lembaga penyelenggara negara berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat! Jawaban: Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat negara Indonesia terbagi dalam enam lembaga atau alatalat kelengkapan federal RIS. Lembaga-lembaga tersebut adalah presiden, menteri, senat, DPR, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan.

4.

Berdasarkan karakteristik dan kondisi geografis Indonesia, apakah bentuk negara serikat sesuai untuk Indonesia? Jelaskan! Jawaban: Jawaban peserta didik tentang bentuk negara Indonesia akan bervariasi. Bapak/Ibu Guru dapat memberikan penilaian berdasarkan argumen yang dikemukakan peserta didik. Indonesia adalah negara kepulauan. Artinya, Indonesia terdiri atas beberapa pulau dan wilayah Indonesia meliputi wilayah perairan dan wilayah daratan. Oleh karena itu, negara Indonesia sesuai jika berbentuk negara kesatuan.

5.

Deskripsikan penyelenggaraan negara Indonesia dalam konteks federal! Jawaban: Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia sempat mengalami pergeseran bentuk negara yaitu dengan lahirnya Republik Indonesia Serikat (RIS). Bentuk Negara Republik Indonesia pada kurun waktu 27 Desember 1949–17 Agustus 1950 adalah federal dengan sistem pemerintahan parlementer. Berdasarkan UUD RIS bentuk negara Indonesia adalah federal, terdiri atas tujuh negara bagian dan sembilan daerah otonom. Pemerintahan berdasarkan Konstitusi RIS tidak berjalan dan muncul tuntutan kembali pada negara kesatuan.


319

A.


1. Perhatikan informasi berikut! Melalui deklarasi tersebut wilayah Indonesia meliputi laut di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia. Deklarasi itu juga menyatakan penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis penghubung titik terluar pada pulau-pulau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun menuai berbagai reaksi dari dunia internasional, deklarasi tersebut akhirnya diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB, United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Tokoh pencetus deklarasi dalam informasi tersebut adalah . . . . a. Ir. Soekarno b. Soeharto c. Mohammad Hatta d. Mohammad Roem e. Djuanda Kartawijaya Jawaban: e Deklarasi yang dimaksud dalam informasi adalah deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda dicetuskan oleh Djuanda Kartawijaya. Melalui deklarasi tersebut wilayah Indonesia berkembang meliputi laut di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia. Deklarasi itu juga menyatakan penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis penghubung titik terluar pada pulau-pulau Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Di Indonesia presiden memegang fungsi rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurut UUD 1945, presiden dibantu oleh . . . . a. wakil presiden b. sekretaris kabinet c. menteri d. ketua partai e. dewan penasihat Jawaban: c Dalam UUD 1945 pasal 17 ayat (1) ditegaskan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Bantuan para menteri ini dimaksudkan dalam upaya penyelenggaraan negara. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden.

322

3. Perhatikan karakter sistem pemerintahan berikut! 1) Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak parlemen. 2) Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti. 3) Kabinet dapat dijatuhkan setiap waktu oleh parlemen. 4) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Ciri-ciri pemerintahan menurut Konstitusi RIS terdapat pada nomor . . . . a. 1), 2), dan 3) d. 2), 4), dan 5) b. 1), 3), dan 4) e. 3), 4), dan 5) c. 2), 3), dan 4) Jawaban: a Ciri-ciri sistem pemerintahan menurut Konstitusi RIS sebagai berikut. 1) Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. 2) Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara terbanyak parlemen. 3) Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti. 4) Kabinet dapat dijatuhkan setiap waktu oleh parlemen, sebaliknya pemerintah dapat membubarkan parlemen. Adapun karakteristik pada nomor 4) dan 5) merupakan ciri-ciri penyelenggaraan negara berdasarkan UUD 1945 periode 1966–1998. 4 Perhatikan karakteristik berikut! 1) Dalam negara terdapat pembagian wilayah negara (daerah). 2) Pemerintah daerah tidak memiliki wewenang tertinggi dalam pemerintahan. 3) Tiap-tiap daerah memiliki organisasi kenegaraan dan pemerintahan sendiri. Karakteristik tersebut menunjukkan bentuk negara .... a. serikat b. republik c. federal d. kesatuan sistem sentralisasi e. kesatuan sistem desentralisasi Jawaban: e Negara kesatuan atau unitaris adalah suatu negara yang mempunyai satu pemerintahan terpusat yang bertanggung jawab atas seluruh wilayah negara. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua sistem yaitu sistem


desentralisasi dan sistem desentralisasi. Karakteristik pada soal merupakan karakteristik negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. 5. Amati perubahan struktur pemerintahan berikut!

Perubahan struktur pemerintahan tersebut terjadi karena . . . . a. Dekret Presiden 5 Juli 1959 b. Maklumat Wakil Presiden Nomor X c. Surat Perintah Sebelas Maret d. Keputusan Dewan Menteri tertanggal 19 Februari 1959 e. tuntutan reformasi Jawaban: e Perubahan struktur pemerintahan tersebut merupakan akibat salah satu tuntutan reformasi yaitu amandemen UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 karena penyelenggaraan negara tidak sesuai dengan amanat rakyat dalam konstitusi UUD 1945. Berbagai penyimpangan terjadi antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu ”luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. 6. ” Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang bersusun tunggal”. Keterangan yang mendukung pernyataan tersebut adalah . . . . a. Indonesia terdiri atas beberapa provinsi yang berdiri sendiri b. di Indonesia terdapat pemerintah federal dan pemerintah negara bagian

c.

tiap daerah memiliki satu kepala negara, satu parlemen, dan satu dewan menteri demi kepentingan Indonesia d. tiap provinsi Indonesia boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia e. Indonesia terdiri atas satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, dan satu undang-undang dasar negara untuk seluruh wilayah Indonesia Jawaban: e Negara Indonesia adalah negara yang bersusun tunggal. Artinya, negara Indonesia hanya terdiri atas satu negara, satu pemerintah, satu kepala negara, satu undang-undang dasar negara, dan satu lembaga legislatif untuk seluruh wilayah negara. Kebalikan dari negara bersusun tunggal adalah negara bersusun jamak. Negara bersusun jamak dikenal dengan negara federal. Negara fedaral adalah negara yang pemerintahannya dibagi dalam pemerintahan federal dan pemerintah negara bagian. Negara federal sering disebut negara serikat yaitu negara bersusun jamak yang terdiri atas negara bagian yang semula berdiri sendiri. 7. Pada umumnya negara-negara di dunia menganut dua bentuk negara yaitu kesatuan dan federal. Kelompok negara federal terdapat pada kolom .... a.

– – – –

Amerika Serikat Australia Jerman India

b.

– – – –

Indonesia Korea Utara Tiongkok Jepang

c.

– – – –

Jepang Amerika Serikat Jerman Inggris

d.

– – – –

Inggris Belanda Malaysia Indonesia

e.

– – – –

Vietnam Thailand Indonesia India

Jawaban: a Negara federal juga disebut negara serikat yaitu negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang semula berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, secara otomatis negara tersebut mendelegasikan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

323

kepada negara serikat. Contoh Negara-negara federasi antara lain Amerika Serikat, Australia, India, dan Jerman. 8. Cermatilah peristiwa pada gambar berikut!

Sumber: http://dtrimbawan.blogspot.com/p/blog-page.html, diunduh 15 Februari 2015

Peristiwa tersebut mengawali perubahan konstitusi Indonesia dari . . . ke . . . . a. UUD 1945, UUDS 1950 b. UUD 1945, Konstitusi RIS c. Konstitusi RIS, UUDS 1950 d. UUDS 1950, UUD 1945 e. UUD 1945, UUD 1945 amandemen Jawaban: e Peristiwa tersebut adalah peristiwa pendudukan gedung DPR/MPR oleh mahasiswa. Mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah menyuarakan tuntutan reformasi, salah satunya amandemen UUD 1945. Konstitusi Indonesia UUD 1945 mengalami amandemen dengan empat rangkaian. Amandemen UUD 1945 diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang prorakyat bersih dari praktik KKN sehingga tercipta masyarakat adil dan makmur. 9. ”Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Keterangan tentang bentuk negara tersebut terdapat dalam . . . UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. a. pasal 1 ayat (1) d. pasal 2 ayat (1) b. pasal 1 ayat (2) e. pasal 2 ayat (2) c. pasal 1 ayat (1) Jawaban: a Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, ”Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Konsep negara kesatuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia selanjutnya dijadikan kerangka dalam menjalankan kehidupan bernegaranya sesuai konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan.

324

10. UUD 1945 menjadi konstitusi pertama yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konstitusi tersebut tercantum secara tegas bentuk kenegaraan yaitu dalam ketentuan . . . . a. pasal 1 ayat (1) d. pasal 2 ayat (1) b. pasal 1 ayat (2) e. pasal 2 ayat (2) c. pasal 1 ayat (3) Jawaban: a Bentuk negara Indonesia tercantum secara tegas dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan tersebut berbunyi ”Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.” 11. Perhatikan pokok-pokok penyelenggaraan negara berikut! 1) Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. 2) Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. 3) Kedaulatan negara Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4) Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem parlementer. 5) Indonesia berbentuk negera federal. Pokok-pokok penyelenggaraan negara periode 1945–1949 terdapat pada nomor . . . . a. 1), 2), dan 3) d. 2), 3), dan 4) b. 1), 2), dan 4) e. 3), 4), dan 5) c. 1), 2), dan 5) Jawaban: a Periode 1945–1949 dikenal dengan masa revolusi karena pada masa itu segenap bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan NKRI. Konstitusi yang digunakan pada periode 1945– 1949 adalah UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pokok-pokok pemerintahan negara dalam UUD 1945 terdapat pada nomor 1), 2), dan 3). Nomor 4) dan 5) merupakan pokok-pokok penyelenggaraan negara pada periode 1949–1950. 12. Perhatikan bagan berikut!

Lembaga-lembaga negara pada bagan merupakan penyelenggara negara pada periode . . . . a. 1949–1950 d. 1966–1998 b. 1950–1959 e. 1998–sekarang c. 1959–1966


Jawaban: e Lembaga-lembaga negara pada bagan merupakan penyelenggara negara pada periode 1998– sekarang. Seluruh lembaga negara memiliki kedudukan sejajar tidak saling bertanggung jawab sehingga tidak saling menjatuhkan. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Tiap-tiap lembaga negara memiliki kekuasaan terpisah tetapi dalam penyelenggaraan negara dilakukan dengan sistem checks and balances saling mengawasi antarlembaga negara. 13. Konsekuensi dari perpindahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat ke Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 adalah . . . . a. bentuk negara Indonesia kembali ke bentuk kesatuan b. dewan menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada parlemen c. sistem pemerintahan Indonesia kembali pada sistem presidensial d. presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan e. negara Indonesia menjadi negara bersusun jamak Jawaban: a Pergantian Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara 1950 memberikan perubahan pada sistem pemerintahan Indonesia. UUDS 1950 ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950 dan mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950. Sejak saat itu terjadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia. Bentuk negara kembali pada bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. 14. Dalam praktiknya konsep negara kesatuan pernah bergeser menjadi konsep federal. Pergeseran tersebut terjadi pada periode . . . . a. 1945–1949 d. 1959–1966 b. 1949–1950 e. 1966–1998 c. 1950–1959 Jawaban: b Konsep negara kesatuan diterapkan Indonesia pada periode 1945–1949, tetapi pada periode 1949–1950 konsep bernegara di Indonesia bergeser menjadi konsep federal. Konsep federal yang diterapkan di Indonesia tidak bertahan lama karena konsep federal tidak cocok dengan karakteristik Indonesia. Selanjutnya, pada periode 1950–sekarang Indonesia kembali menerapkan konsep negara kesatuan dalam kehidupan bernegara. 15. Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Dalam otonomi daerah, setiap daerah otonom diberi kewenangan yang luas dalam hal . . . .

a. yustisi b. politik luar negeri c. moneter dan fiskal d. pertahanan dan keamanan e. mengelola daerah sesuai dengan potensi Jawaban: e Dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, dan norma. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah mengelola daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 16. Penyelenggaraan negara Indonesia dijalankan melalui konsep negara kesatuan dengan tujuan mewujudkan integrasi nasional. Dengan demikian, akan tercipta kehidupan bernegara dengan penyelenggaraan negara yang kukuh. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan perjuangan keras. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai integrasi nasional dalam bingkai NKRI adalah . . . . a. menghilangkan keragaman suku dan adat kedaerahan b. mengunggulkan budaya masing-masing daerah c. mengadakan pertukaran pelajar daerah d. menghilangkan kebudayaan daerah e. memperkukuh semangat kesukuan Jawaban: c Banyak cara dapat dilakukan untuk mencapai integrasi nasional salah satunya dengan pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar diharapkan dapat diikuti pengenalan keragaman budaya di Indonesia. Pertukaran pelajar dapat digunakan sebagai sarana untuk mengenalkan budaya daerah ke daerah lain di Indonesia. Dengan demikian, akan terjadi proses kenal budaya yang selanjutnya diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia. Rasa cinta dan bangga terhadap tanah air akan memperkukuh integrasi nasional. 17. Pada periode ini Indonesia mengalami krisis kabinet, tercatat Indonesia mengalami tujuh kali pergantian kabinet. Periode yang dimaksud . . . . a. periode 1949–1950 b. periode 1950–1959 c. periode 1959–1966 d. periode 1966–1998 e. periode 1998–Sekarang


325

Jawaban: b Pada periode 1950–1959 Indonesia menganut sistem multipartai. Sistem multipartai yang diterapkan berimbas pada terganggunya kestabilan penyelenggaraan negara. Perubahan kabinet menjadi indikator terganggunya kestabilan penyelenggaraan negara. Krisis kabinet terjadi akibat mosi tidak percaya DPR kepada kabinet. Pada periode ini terjadi tujuh kali pergantian kabinet yaitu Kabinet Natsir (1950–1951), Kabinet Sukiman Suwiryo (1951–1952), Kabinet Wilopo (1952–1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953– 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955–1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956–1957), dan Kabinet Djuanda (1957–1959). 18. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara republik Indonesia telah mengalami perubahan. Perubahan atau amandemen terhadap konstitusi dilakukan dengan empat rangkaian. Amandemen tersebut terjadi pada penyelenggaraan negara periode . . . . a. 1949–1950 b. 1950–1959 c. 1959–1966 d. 1966–1998 e. 1998–Sekarang Jawaban: e Keempat rangkaian amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terjadi pada masa reformasi periode 1998– sekarang. Amandemen terhadap konstitusi tersebut dilatarbelakangi oleh tuntutan reformasi yang salah satunya berisi tuntutan untuk mengamandemen konstitusi agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat bukan penguasa. 19. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 tidak menganut sistem pemerintahan dari negara mana pun, tetapi suatu sistem yang khas bagi bangsa Indonesia. UUD 1945 sebagai landasan operasional sistem pemerintahan Indonesia sebelum diamandemen memberikan kekuasaan dominan kepada . . . . a. presiden b. DPR c. BPK d. MA e. MK Jawaban: a Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah executive heavy, yakni kekuasaan dominan berada di tangan presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain 326

memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi), serta kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. 20. Pada periode berlakunya Konstitusi RIS Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer semu. Dalam sistem parlementer semu, kabinet bertanggung jawab kepada . . . . a. DPR c. BPK b. DPD e. presiden d. MPR Jawaban: a Berdasarkan Konstitusi RIS, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Adapun sistem pemerintahannya adalah parlementer. Akan tetapi, parlementer yang diterapkan di Indonesia pada periode berlakunya Konstitusi RIS bukan sistem parlementer murni, melainkan parlementer semu. Dalam sistem parlementer semu, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) sehingga DPR dapat membubarkan kabinet. 21. Bukti bahwa negara Indonesia berdasarkan sistem konstitusional adalah . . . . a. setiap pelanggaran mendapat sanksi hukum b. kekuasaan negara dibatasi oleh undangundang c. kekuasaan tertinggi negara ada di tangan rakyat d. adanya pemberantasan KKN e. negara memiliki perangkat perundangundangan Jawaban: b Pemerintah Indonesia berdasarkan sistem konstitusional berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintahan Indonesia tidak bersifat absolut (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dibatasi oleh ketentuan konstitusi, selain ketentuanketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti ketetapan MPR dan undang-undang. 22. Contoh hubungan tata kerja antara BPK dan DPR berdasarkan susunan kekuasaan negara Republik Indonesia adalah . . . . a. DPR melaporkan keuangan yang telah digunakan untuk membiayai pembangunan kepada BPK b. BPK memberi laporan kepada DPR tentang hasil pemeriksaannya c. BPK dan DPR sama-sama sebagai lembaga tinggi negara d. BPK dan DPR bersama-sama menyusun rencana anggaran negara e. BPK di bawah kekuasaan DPR


Jawaban: b Menurut UUD 1945 sebelum perubahan, hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR. Setelah perubahan UUD 1945, hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR dan DPD. Hal itu terjadi karena DPD juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas APBN. Selain itu, BPK harus menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada DPRD karena BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam APBD. 23. Alasan tidak stabilnya penyelenggaraan negara pada periode pemberlakuan UUDS 1950 karena .... a. efek sistem multipartai b. efek sistem parlementer c. perubahan bentuk negara d. perubahan konstitusi negara e. kegagalan konstituante membuat undangundang Jawaban: a Ketika Indonesia menerapkan UUDS 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959), pemerintahan berlangsung secara tidak stabil. Akibat adanya sistem multipartai menyebabkan tiap-tiap partai mementingkan kepentingan partai dan bukan kepentingan bangsa dan negara. Sistem demokrasi di parlemen dan pemerintahan pun berlangsung dengan tidak sehat. 24. Tahun 2014 seluruh rakyat Indonesia menggelar pesta demokrasi memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilihan presiden secara langsung membuktikan bahwa Indonesia kembali kepada prinsip dasar negara yaitu . . . . a. undang-undang dasar sebagai hukum dasar b. kedaulatan ada di tangan rakyat c. menerapkan demokrasi yang benar d. rakyat menentukan segala sesuatunya e. rakyat dapat merasa puas dengan pilihannya Jawaban: b Prinsip dasar negara seperti tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undangundang dasar. Hal ini tecermin dalam kegiatan pemilihan umum. 25. Salah satu penyebab kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan karena . . . . a. bentuk negara RIS bertentangan dengan citacita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 b. Konstituante tidak berhasil membuat undangundang dasar untuk menggantikan UUDS 1950

c.

ketidakpuasan daerah kepada pemerintahan pusat d. negara-negara bagian hanya dijadikan boneka bagi Belanda e. keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1950 Jawaban: a Berikut sejumlah faktor yang memengaruhi proses kembalinya negara RIS menjadi NKRI. 1) Bentuk negara RIS bertentangan dengan citacita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 2) Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat. 3) Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia. B.


1. Mengapa mempelajari penyelenggaraan negara tidak akan lepas dari pembahasan tentang penyelenggara dan sistem pemerintahan? Jawaban: Mempelajari konsep negara tidak akan lepas dari pembahasan tentang penyelenggara negara dan sistem pemerintahan karena penyelenggara negara merupakan organ pelaku atau pelaksana penyelenggaraan negara. Adapun sistem pemerintahan merupakan wujud nyata dari penyelenggaraan negara. 2. Jelaskan pengertian penyelenggaraan negara berdasarkan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia! Jawaban: Penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI merupakan proses pelaksanaan hal-hal berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konteks negara kesatuan. Penyelenggaraan negara dilakukan oleh penyelenggara negara yaitu pemerintah. Pemerintah merupakan lembaga, organ, atau badan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. 3. Tuliskan dua dasar berlakunya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia! Jawaban: Dasar hukum berlakunya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia sebagai berikut. a. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. b. Keputusan Dewan Menteri tertanggal 19 Februari 1959 mengenai ”Pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali pada UUD 1945.”


327

4. Deskripsikan penyelenggaraan negara berdasarkan pada periode 1966–1998! Jawaban: Periode ini dikenal dengan zaman Orde Baru. Praktik penyelenggaraan negara dalam sistem pemerintahan presidensial diterangkan dalam penjelasan UUD 1945, Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka; pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas); kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat; presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis; presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat; menteri negara ialah pembantu presiden; serta kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. 5. Tuliskan tiga aturan perundang-undangan yang mengukuhkan kedudukan sakral UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI pada zaman Orde Baru! Jawaban: Pada masa Orde Baru UUD 1945 dijadikan konstitusi yang sangat sakral melalui sejumlah peraturan berikut. a. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. b. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum (pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983). 6. Perhatikan ketentuan berikut! Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendirisendiri. Jelaskan sistem penyelenggaraan negara berdasarkan ketentuan tersebut! Jawaban: Ketentuan tersebut merupakan bunyi pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) UUDS 1950. Pasal tersebut menegaskan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia pada saat itu adalah parlementer. Sistem kabinet parlementer dengan demokrasi liberal pada periode ini memiliki ciri-ciri antara lain 328

presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan, presiden berhak membubarkan DPR, dan Perdana menteri diangkat oleh presiden. 7. Mekanisme pemilihan presiden secara langsung menguatkan sistem presidensial pada era reformasi. Tuliskan tiga ketentuan sistem pemerintahan Indonesia pada masa reformasi! Jawaban: Ketentuan-ketentuan sistem pemerintahan Indonesia pada masa reformasi sebagai berikut. a. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. b. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. c. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 8. Jelaskan perubahan-perubahan sistem penyelenggaraan dan penyelenggara negara Indonesia setelah amandemen UUD 1945! Jawaban: Perubahan-perubahan dalam sistem penyelenggaraan dan penyelenggara negara Indonesia setelah amandemen UUD 1945 antara lain adanya pemilihan presiden secara langsung, sistem bikameral, mekanisme checks and balances, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. 9. Bagaimanakah bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan Indonesia pada periode pemberlakuan Konstitusi RIS? Jawaban: Periode berlakunya Konstitusi RIS berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949–17 Agustus 1950. Pada periode ini pemerintahan didasarkan pada Konstitusi RIS. Berdasarkan Konstitusi RIS, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Adapun sistem pemerintahan yang diterapkan Indonesia berdasarkan Konstitusi RIS adalah parlementer (parlementer semu). 10. Tuliskan tiga faktor yang melatarbelakangi kembalinya Indonesia dari RIS menjadi NKRI! Jawaban: Berikut sejumlah faktor yang memengaruhi proses kembalinya negara RIS menjadi NKRI. a. Bentuk negara RIS bertentangan dengan citacita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. b. Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat. c. Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia.


A.


1. Hak yang terdapat dalam sila keempat adalah hak .... a. ikut serta dalam pemerintahan b. mendapat kehidupan yang layak c. mendapat rasa aman dan damai d. dihormati dan dihargai sebagai manusia e. menunaikan ajaran agama dengan aman Jawaban: a Sila keempat Pancasila berisi ’’Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.’’ Sila tersebut memberikan dan menjamin setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan hak-hak dalam bidang pemerintahan sesuai demokrasi Pancasila. Warga berhak ikut serta dalam pemerintahan seperti mengikuti pemilu dan menyalurkan ideide politik dalam berbagai media masa. 2. Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang yang bersifat limitatif sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan wewenang tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan pada kasus . . . . a. perselisihan dalam menentukan harta waris b. korupsi yang terjadi di setiap lembaga negara c. peredaran narkoba yang tersangkanya berkewarganegaraan asing d. pembunuhan berencana pada tingkat kasasi e. perselisihan tentang hasil pemilihan umum Jawaban: e Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. 1) Menguji undang-undang terhadap undangundang dasar. 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. 3) Memutus pembubaran partai politik. 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan negara. Lembaga yang terlibat dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah .... a. DPR, presiden, dan Mahkamah Agung b. presiden, kepala daerah, dan DPRD c. Mahkamah Agung, MPR, dan DPR d. presiden, DPR, dan MPR e. presiden, DPR, dan DPD Jawaban: e Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibuat oleh presiden yang diserahkan kepada DPR. DPD memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan presiden. Apabila RAPBN disetujui, pemerintah menjalankan APBN yang baru. Akan tetapi, apabila DPR tidak menyetujui RAPBN, pemerintah menggunakan anggaran APBN tahun sebelumnya untuk membiayai negara satu tahun ke depan. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah pusat. Bentuk pemberian kekuasaan tersebut dalam bentuk . . . . a. pemerintah pusat meminta dana khusus pendidikan kepada setiap daerah b. pemerintah berwenang menyelesaikan kasus hukum yang ada di daerah c. daerah diberi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab d. semua kepala daerah harus berasal dari partai penguasa e. semua anggota DPRD harus patuh kepada presiden Jawaban: c Nyata dalam artian bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pada faktorfaktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakantindakan yang secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Tanggung jawab adalah pemberian otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan pemerintah. Jadi, segala kebijakan tentang daerah selalu diputuskan oleh pusat.


329

5. Bacalah wacana berikut! Para pengendara sepeda motor selalu mendapat akal untuk mempercepat waktu tempuh. Mereka sering menggunakan trotoar sebagai jalan alternatif. Mereka berdalih bahwa trotoar membantunya dalam mempersingkat waktu tempuh. Berdasarkan wacana di atas terdapat kasus . . . . a. pengingkaran kewajiban pejalan kaki b. pelanggaran hak pejalan kaki untuk menggunakan trotoar c. pelanggaran hak pengendara motor untuk menggunakan jalan raya d. pengingkaran kewajiban pemerintah dalam mengurangi laju pertumbuhan penduduk e. pengingkaran kewajiban pemerintah dalam mengurangi kendaraan bermotor di kota besar Jawaban: b Trotoar merupakan tempat pejalan kaki berjalan. Akan tetapi, terkadang trotoar dialihfungsikan sebagai jalan sepeda motor dan tempat jualan. Hal ini jelas telah terjadi pelanggaran hak yang dialami pejalan kaki. Pemerintah sebaiknya memperhatikan hak-hak pejalan kaki dengan memberikan batas supaya kendaraan bermotor tidak bisa melewati trotoar sehingga trotoar bisa digunakan sesuai fungsinya. 6. ASEAN merupakan contoh kerja sama regional negara-negara Asia Tenggara. Tujuan dibentuk ASEAN yaitu . . . . a. membentuk komunitas pertahanan negaranegara Asia Tenggara sebagai lawan dari NATO b. meningkatkan stabilitas dan keamanan regional dan mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB c. mencapai pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup warga miskin dunia d. saling membantu dalam hal dukungan senjata dalam konflik e. meningkatkan produksi alat-alat berteknologi tinggi Jawaban: b Tujuan ASEAN sebagai berikut. 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan bangsa Asia Tenggara. 2) Meningkatkan stabilitas dan keamanan regional dan mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB. 3) Meningkatkan kerja sama bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.

330


4)

5)

6)

Saling membantu dalam hal pelatihan dan penelitian bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Bekerja sama dalam bidang pertanian, industri, perluasan perdagangan, transportasi, dan komunikasi. Memelihara kerja sama dalam bidang organisasi regional maupun internasional yang mempunyai tujuan serupa atau sama dengan tujuan ASEAN.

Perhatikan contoh klausul dalam perjanjian berikut ini! Perjanjian ini berlaku untuk menjawab soal nomor 7–12. BAB II Asas-Asas Perjanjian Pasal 3 Para pihak wajib mematuhi asas-asas perjanjian sebagai berikut. a. Teritorial b. Keterbukaan c. Kepentingan umum d. Pacta Sunt Servanda Pasal 4 Para pihak akan melaksanakan isi perjanjian berdasarkan asas-asas sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

BAB III BERLAKUNYA PERJANJIAN Pasal 5 Negara yang menyerahkan naskah perjanjian sebelum negara kelima meratifikasi tidak ada kewajiban melaksanakan isi perjanjian. Negara yang sudah meratifikasi sebelum negara kelima meratifikasi akan terikat dengan perjanjian bersamaan dengan negara kelima meratifikasi perjanjian. Negara yang meratifikasi setelah perjanjian berlaku akan terikat dengan perjanjian setelah lima hari terhitung dari penyerahan naskah ratifikasi. Pihak yang mengundurkan diri dari perjanjian tidak menjadikan perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan pada ayat (4) dikecualikan apabila perjanjian disetujui kurang dari lima negara.

BAB IV PAJAK Pasal 6 (1) Para pihak wajib membebaskan biaya pajak terhadap barang-barang impor. (2) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan bagi negara-negara yang tidak termasuk dalam perjanjian.

Jawaban: b Dalam pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak wajib membebaskan biaya pajak terhadap barang-barang impor. Ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan pada ayat (1) dikecualikan bagi negaranegara yang tidak termasuk dalam perjanjian. Berhubung Jepang tidak ikut dalam perjanjian, jadi barang-barang yang dikirim Jepang akan terkena pajak.

Perjanjian di atas merupakan perjanjian yang dilakukan oleh negara Indonesia, Yaman, Spanyol, Panama, Argentina, Meksiko, Laos, dan Kanada. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian dalam bidang perdagangan. Para pihak bersepakat akan melakukan perdagangan bebas. Indonesia, Yaman, dan Spanyol meratifikasi perjanjian pada tanggal 24 Januari 2015. Panama meratifikasi pada tanggal 19 Februari 2015. Argentina meratifikasi perjanjian pada tanggal 20 Februari 2015. Meksiko dan Laos meratifikasi perjanjian pada tanggal 17 Maret 2015. Kanada meratifikasi perjanjian pada tanggal 20 Juni 2015.

9. Meksiko akan terikat perjanjian terhitung pada tanggal . . . . a. 20 Februari 2015 d. 22 Maret 2015 b. 25 Februari 2015 e. 23 Maret 2015 c. 21 Maret 2015 Jawaban: c Mexico meratifikasi perjanjian pada tanggal 17 Maret 2015. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa negara yang meratifikasi setelah perjanjian berlaku akan terikat dengan perjanjian setelah lima hari terhitung dari penyerahan naskah ratifikasi. Oleh karena itu, Meksiko akan terkena kewajiban untuk terikat secara penuh pada perjanjian mulai tanggal 21 Maret 2015.

7. Perjanjian akan mengikat pertama kali terhitung pada tanggal . . . . a. 21 Januari 2015 b. 26 Januari 2015 c. 20 Februari 2015 d. 25 Februari 2015 e. 30 Februari 2015 Jawaban: c Dalam pasal 5 ayat (3) mengatur bahwa negara yang sudah meratifikasi sebelum negara kelima meratifikasi akan terikat dengan perjanjian bersamaan dengan negara kelima meratifikasi perjanjian. Negara kelima yang meratifikasi yaitu Argentina pada tanggal 20 Februari 2015. Dengan demikian, perjanjian akan mulai berlaku pertama kali kepada empat negara pada tanggal 20 Februari 2015

10. Lima negara yang pertama kali terikat kebijakan adalah . . . . a. Kanada, Spanyol, Laos, Yaman, dan Meksiko b. Meksiko, Spanyol, Yaman, Panama, dan Argentina c. Panama, Argentina, Laos, Kanada, dan Indonesia d. Panama, Argentina, Indonesia, Spanyol, dan Meksiko e. Yaman, Panama, Argentina, Indonesia, dan Spanyol Jawaban: e Negara yang pertama kali akan terikat pada perjanjian antara lain Yaman, Indonesia, Panama, dan Spanyol. Keempat negara tersebut akan terkena hak dan kewajiban mulai tanggal 20 Februari 2015. Setelah keempat negara tersebut kemudian disusul oleh negara Argentina yang akan terkena hak dan kewajiban mulai tanggal 24 Februari 2015.

8. Jepang mengekspor 100 unit mesin pemotong rumput ke negara Meksiko. Berkenaan dengan objek barang yang dijadikan transaksi akan dikenai pajak karena . . . . a. Meksiko merupakan negara yang dikecualikan dalam perjanjian b. Jepang tidak termasuk dalam subjek perjanjian perdagangan c. mesin pemotong rumput tidak termasuk objek perjanjian d. pesanan mesin kurang dari 1.000 unit e. Meksiko telah keluar dari perjanjian

11. Keberadaan klausul dalam pasal 4 menunjukkan bahwa . . . . a. para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik b. negara-negara akan mendapatkan hak dan kewajiban c. para pihak sangat pandai dalam membuat perjanjian d. setiap pihak dilarang keluar dari perjanjian e. perjanjian yang dibuat sangat sakral


331

Jawaban: a Dalam pasal 4 mengatur tentang para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian berdasarkan asasasas sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik. 12. Pemerintah Kanada menyatakan keluar dari perjanjian karena dianggap perjanjian akan mengakibatkan kerugian kepada negaranya. Status hukum dari perjanjian ketika Kanada keluar adalah . . . . a. perjanjian akan tetap berlaku b. para pihak harus mengubah isi perjanjian c. perjanjian akan tetap mengikat pemerintah Kanada d. perjanjian tidak mempunyai kekuasaan hukum mengikat kepada semua negara e. para pihak harus menghentikan perjanjian terhitung tanggal keluarnya Kanada dari perjanjian Jawaban: a Dalam pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa pihak yang mengundurkan diri dari perjanjian tidak menjadikan perjanjian tidak berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, walaupun Kanada keluar dari perjanjian, perjanjian akan tetap berlaku bagi negara-negara lain. 13. Pelaksanaan politik luar negeri aktif Indonesia dapat terlihat dalam . . . . a. Indonesia mengirimkan pasukan keamanan PBB untuk membantu para korban konflik b. pemerintah memberikan pernyataan sikap tentang kondisi di Mesir c. pemerintah melakukan kerja sama dengan negara Inggris d. Indonesia melakukan kerja sama dengan negara Peru e. pemerintah Indonesia menjadi anggota NonBlok Jawaban: a Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas berarti Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri. Indonesia bisa melakukan sesuatu yang sesuai keinginannya dengan dilandasi kepentingan nasional. Aktif berarti Indonesia aktif dalam berbagai kegiatan internasional seperti membantu mengirim pasukan keamanan PBB. 14. Tujuan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah . . . .

332


a. b. c. d. e.

melaksanakan ketertiban dunia menciptakan kondisi aman dan damai menjamin kehidupan masyarakat dunia mencerdaskan kehidupan anak-anak di dunia menjaga keamanan seluruh wilayah Nusantara Jawaban: a Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia peduli terhadap kondisi dunia. Indonesia berupaya melaksanakan ketertiban dunia melalui politik luar negeri bebas aktifnya. 15. Indonesia merupakan bagian dari negara pemrakarsa perjanjian regional yang terkenal dengan ASEAN. Selain Indonesia, negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN adalah . . . . a. Laos d. Kamboja b. Vietnam e. Brunei Darussalam c. Malaysia Jawaban: c Negara pemrakarsa ASEAN sebagai berikut. 1) Indonesia 2) Malaysia 3) Singapura 4) Thailand 5) Filipina 16. Alasan Indonesia bisa ikut campur dalam pergaulan dunia karena Indonesia . . . . a. mempunyai hak dan kewajiban moral sesuai politik luar negerinya b. merupakan bagian dari negara-negara terkuat di dunia c. sebagai salah satu anggota NATO d. mempunyai kekuatan militer yang besar e. sebagai negara terkuat di Asia Tenggara Jawaban: a Indonesia mempunyai politik luar negeri bebas aktif. Oleh karena itu, tidak ada satu pun negara yang bisa mengintervensi kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan politik luar negerinya Indonesia mampu melakukan segala sesuatu yang ditujukan pada kepentingan nasional. 17. Konflik sara yang terjadi jika tidak segera diselesaikan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Konflik tersebut pada dasarnya disebabkan oleh . . . . a. kebijakan yang prorakyat b. lemahnya penegakan hukum c. kesadaran untuk hidup rukun d. adanya perlindungan hak asasi manusia e. adanya pemerataan pembangunan dan hasilnya

Jawaban: b Konflik yang terjadi di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, adanya ketidakadilan akibat benturan antarperadaban yang terjadi, kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kurang tepat, serta terjadinya perubahan kondisi sosial politik dan ekonomi. 18. Pemerintah Indonesia harus mencari solusi pemecahan jika terjadi konflik. Salah satu solusi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah konflik adalah . . . . a. menguatkan ideologi Pancasila b. debat dalam lembaga parlemen c. mencari popularitas dari kelompok tertentu d. langsung meminta bantuan kepada negara lain e. lebih mengutamakan jabatan daripada kepentingan rakyat Jawaban: a Pemerintah Indonesia dapat menyelesaikan konflik dengan cara menguatkan ideologi Pancasila. Penguatan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila harus terus dilakukan karena Pancasila merupakan dasar negara dan pengayom serta arah hidup rakyat Indonesia. Pancasila berfungsi menyatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi satu kesatuan dalam keberagaman. 19. Perhatikan cuplikan berita berikut! Tingkat peredaran narkotika di Indonesia tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Bahkan, perputaran uang dalam bisnis haram ini cukup tinggi. Sumber: http://nasional.sindonews.com/read/951777/15/ peredaran-narkotika-indonesia-tertinggi-di-asean1421421852, diunduh 16 Februari 2015

Pernyataan yang benar untuk menyikapi fakta tersebut adalah . . . . a. pemerintah merasa ragu dalam memberikan hukuman mati b. pemerintah harus menindak tegas para pengedar narkotika c. masyarakat pesimis terhadap upaya yang dilakukan pemerintah d. masyarakat yakin upaya pemerintah hanya untuk membangun citra e. pemerintah dan masyarakat tunduk pada tekanan yang dilakukan oleh negara lain Jawaban: b Dari adanya fakta bahwa Indonesia memperoleh peringkat tertinggi dalam peredaran narkotika di wilayah Asia Tenggara, pemerintah Indonesia perlu memberikan perhatian serius dalam upaya mengatasinya. Oleh karena itu, pemerintah harus me-

nindak tegas para pengedar narkotika. Ketegasan pemerintah tersebut contohnya dalam mengeksekusi terpidana mati kasus narkotika sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. 20. Perhatikan contoh-contoh berikut ini! 1) Riza seorang pelajar yang menerima hadiah ulang tahun dari temannya. 2) Yana seorang saksi ahli yang memberikan keterangan dalam suatu persidangan. 3) Budi seorang pemborong yang berbuat curang dalam menjalankan bisnis sehingga merugikan keuangan negara. 4) Ida seorang bakal calon bupati menyuap hakim agar lolos verifikasi. 5) Mila seorang pegawai negeri yang menolak menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Contoh yang menunjukkan bentuk tindakan korupsi adalah . . . . a. 1) dan 2) b. 2) dan 3) c. 3) dan 4) d. 3) dan 5) e. 4) dan 5) Jawaban: c Korupsi telah merajalela di Indonesia. Hampir seluruh instansi publik, baik di tingkat pusat maupun daerah terlibat kasus korupsi. Perbuatanperbuatan korupsi sangat beragam seperti pemborong berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, menyuap hakim, menyuap pegawai negeri, dan pengacara menerima suap. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap berbagai bentuk perbuatan korupsi dan harus menghindari korupsi. 21. Perhatikan wacana berikut! Ribuan buruh mengadakan unjuk rasa besar-besaran menolak upah minimum 2015 di jalan raya. Mereka menggunakan sepeda motor dan melakukan orasi di tengah jalan. Akibatnya, terjadi kemacetan panjang di sepanjang jalan raya. Aksi unjuk rasa tersebut menimbulkan keresahan sosial karena . . . . a. merugikan pihak pengusaha b. mengganggu pengguna jalan raya c. mengakibatkan banyaknya pekerja yang diPHK d. menyebabkan naiknya harga kebutuhan pokok e. menyebabkan terputusnya hubungan diplomatik dengan negara lain


333

Jawaban: d Aksi unjuk rasa buruh yang dilakukan di jalan raya dimaksudkan untuk menarik perhatian masyarakat luas. Akan tetapi, seharusnya aksi unjuk rasa tidak dilakukan di jalan raya. Jalan raya merupakan fasilitas dan tempat umum. Berdasarkan peraturan yang berlaku, unjuk rasa tidak boleh dilakukan di tempat umum. Jadi, aksi unjuk rasa di jalan raya termasuk pelanggaran hukum. Selain itu, unjuk rasa di jalan raya mengganggu pengguna jalan raya. 22. Pada bulan Februari 2015 pemerintah Indonesia mengeksekusi mati dua warga negara Australia. Sebelum dua warga Australia dieksekusi mati, pemerintah Australia mengancam akan memboikot pariwisata Indonesia termasuk Bali. Terhadap ancaman tersebut, sikap pemerintah Indonesia seharusnya . . . . a. tidak perlu khawatir terhadap pemboikotan pemerintah Australia b. meminta maaf kepada pemerintah Australia c. membalas ancaman terhadap Australia d. menghentikan hubungan kerja sama e. menarik duta besar Jawaban: a Pemerintah Indonesia tidak perlu merasa khawatir terhadap pemboikotan yang dilakukan Australia. Masih banyak warga negara lain yang ingin berkunjung ke Indonesia termasuk ke Bali. Indonesia kaya dengan keindahan alamnya sehingga warga negara lain sangat antusias untuk mengunjungi objek-objek wisata di beberapa daerah di Indonesia termasuk Bali. 23. Perhatikan cuplikan berita berikut! Tim Gakkum Ditpolair Polda Kalimantan Timur (Kaltim) menangkap dua kapal trawl asal Indonesia yang menangkap ikan tanpa izin. Diduga kapal ini dimodali cukong asal Malaysia. Sumber: http://news.detik.com/read/2015/02/16/212054/ 2834923/10/2-kapal-trawl-tanpa-izin-ditangkapditpolair-kaltim, diunduh 18 Februari 2015

Dari contoh berita tersebut seharusnya pemerintah Indonesia . . . . a. melakukan aksi balasan b. memberikan toleransi kepada para pelaku c. mengelola wilayah perairan negara dengan baik d. mengabaikan karena keterbatasan sarana dan prasarana e. mencari bantuan negara lain untuk mengelola wilayah perairan Jawaban: c Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mengelola wilayah perairan dengan baik terutama untuk daerah perairan perbatasan. Dengan pengelolaan 334


yang baik, berbagai sumber kekayaan alam yang ada di sekitarnya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan rakyat. 24. Perhatikan beberapa contoh berikut! 1) Penyusupan ideologi. 2) Penyerangan antarsuku. 3) Penyelundupan barang. 4) Penyusupan budaya. Contoh ancaman fisik yang benar ditunjukkan oleh nomor . . . . a. 1) dan 2) d. 2) dan 4) b. 1) dan 3) e. 3) dan 4) c. 2) dan 3) Jawaban: c Ancaman fisik merupakan bentuk ancaman yang dapat membahayakan negara karena dilakukan secara fisik. Contohnya, agresi militer, pelanggaran batas wilayah, spionase, tawuran, penyerangan antarsuku, dan penyelundupan barang. 25. Dahulu Indonesia menghadapi ancaman berupa agresi militer dari negara penjajah. Sekarang Indonesia menghadapi ancaman agresi selain militer dari negara lain contohnya . . . . a. menerima hibah dari negara asing dalam rangka restrukturisasi wilayah bencana b. masuknya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia c. Indonesia menjadi negara pelopor berdirinya Konferensi Asia Afrika d. Indonesia mengirim pasukan Garuda ke Lebanon e. Indonesia mengekspor barang kerajinan ke Eropa Jawaban: b Setiap negara mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam. Ada kemungkinan kebudayaan setiap negara tidak bisa diterima di negara lain. Kebudayaan asing yang tidak sesuai kebudayaan Indonesia dapat dikategorikan sebagai ancaman bagi bangsa Indonesia. Hal itu dapat mengubah pola kebudayaan yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Contoh ini merupakan salah satu bentuk ancaman nonmiliter yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Setiap orang harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan dan memproteksi semua kebudayaan asing yang akan masuk Indonesia. Kewaspadaan ini bukan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tertutup dengan kebudayaan asing, melainkan melindungi generasi muda dari kebudayaan-kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.

26. Setiap kali Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi atau pemilihan umum selalu terjadi gejolak politik. Gejolak politik yang tidak menentu dapat menjadi ancaman bangsa Indonesia. Salah satu dampak negatif dari adanya gejolak politik tersebut adalah . . . . a. mengurangi tingkat kemiskinan b. menekan laju pertumbuhan penduduk c. menghambat masuknya budaya asing d. menghambat investor menanamkan modalnya di Indonesia e. menghambat para demonstran melakukan aksi demonstrasi Jawaban: d Gejolak politik sangat berpengaruh terhadap tingkat investasi. Gejolak politik yang tidak menentu dapat menghambat para investor menanamkan modalnya di Indonesia, misalnya terhadap investasi di sektor tambang. Bagi industri pertambangan, situasi atau gejolak politik menjadi ancaman serius bagi kedaulatan energi nasional. Iklim investasi akan rusak seiring keraguan investor terhadap kepastian penanaman modal di tanah air. Akibatnya, pemerintah akan sulit mewujudkan kedaulatan energi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus membenahi kondisi politik yang sedang bergejolak tersebut. 27. Perhatikan wacana berikut! Dunia sedang diramaikan dengan adanya kasus wabah virus ebola. Wabah virus ebola berkembang di negara Afrika. Akibatnya, terjadi banyak korban jiwa. Virus ebola menular sangat cepat ke beberapa negara sehingga menjadi ancaman bagi seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Sikap pemerintah Indonesia terhadap ancaman virus ebola adalah . . . . a. mengimbau warga negara Indonesia untuk berwisata ke Afrika b. menolak warga Afrika yang akan berkunjung ke Indonesia c. memeriksa jika ada pasien terduga terjangkit ebola d. menghentikan kerja sama di bidang kesehatan e. menolak Duta Besar Afrika terkait kasus ebola Jawaban: c Menyikapi ancaman virus ebola, pemerintah Indonesia telah menyatakan kesiagaannya. Kesiagaan tersebut ditunjukkan dalam bentuk tindakan menyiapkan kantor kesehatan pelabuhan di pintu-pintu masuk terutama bandara, menyiagakan Laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan untuk memeriksa jika

ada pasien terduga terjangkit ebola, mengimbau masyarakat agar menunda rencana bepergian ke kawasan Afrika khususnya negara-negara yang terserang wabah virus ebola. 28. Pada tahun 1822 hingga 1889 Brasil memiliki dua puluh enam negara bagian dan sebuah distrik. Berdasarkan keterangan tersebut, Brasil termasuk dalam bentuk negara . . . . a. uni b. koloni c. federal d. mandat e. kesatuan Jawaban: c Dalam praktik kenegaraan, negara-negara di dunia banyak menganut dua bentuk negara yaitu kesatuan dan federal. Negara kesatuan atau unitaris adalah suatu negara yang mempunyai satu pemerintahan terpusat. Pemerintahan tersebut bertanggung jawab atas seluruh wilayah negara. Negara federal adalah bentuk negara yang pemerintahannya dibagi dalam pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Oleh karena Brasil memiliki negara bagian dan distrik, Brasil termasuk dalam negara berbentuk federal. 29. Perhatikan karakteristik berikut! 1) Negara Indonesia berbentuk kesatuan. 2) Negara hukum. 3) Indonesia menggunakan UUDS sebagai konstitusi negara 4) Penyelenggaraan negara menggunakan sistem parlementer. Keterangan tersebut menunjukkan informasi tentang dinamika kehidupan penyelenggaraan negara pada periode . . . . a. 1945–1949 b. 1949–1950 c. 1950–1959 d. 1959–1966 e. 1966–1998 Jawaban: c Karakteristik tersebut merupakan pokok-pokok penyelenggaraan negara pada periode 1950–1959. Pada periode 1945–1949 penyelenggaraan negara menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi dengan sistem presidensial, periode 1949–1950 Indonesia menggunakan Konstitusi RIS dengan pergeseran bentuk negara menjadi negara serikat. Pada periode 1959–1966 Indonesia menggunakan UUD 1945 dengan demokrasi terpimpin dan periode 1966–1998 Indonesia masuk zaman Orde Baru dengan dominasi kekuasaan lembaga kepresidenan. Konstitusi yang digunakan UUD 1945 dengan sistem pemerintahan presidensial.


335

30. Negara bersusun tunggal atau unitaris adalah suatu negara yang mempunyai satu pemerintahan pusat. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari konsep negara. . . . a. federal b. kesatuan c. sentralisasi d. desentralisasi e. dekonsentrasi Jawaban: b Konsep negara kesatuan berarti negara bersusun tunggal atau unitaris. Negara kesatuan adalah suatu negara yang mempunyai satu pemerintahan pusat. Selain konsep negara kesatuan terdapat konsep negara serikat atau federal. Negara federal adalah bentuk negara yang pemerintahannya dibagi dalam pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. 31. Selama lebih dari enam dekade Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara yang penuh dinamika. Indonesia pernah mengalami pergeseran konsep penyelenggaraan negara menjadi negara federal pada periode . . . . a. 1966–1998 b. 1959–1966 c. 1950–1959 d. 1949–1950 e. 1945–1949 Jawaban: d Konsep negara kesatuan diterapkan di Indonesia pada periode 1945–1949, tetapi pada periode 1949–1950 konsep bernegara di Indonesia bergeser menjadi konsep negara federal. Oleh karena konsep negara federal tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, konsep negara federal tidak bertahan lama. Pada periode 1950–sekarang Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. 32. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi konstitusi pertama di Indonesia. Konstitusi ini mencantumkan lembagalembaga negara yang terdiri atas . . . . a. MPR, presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA b. MPR, presiden, wakil presiden, DPR, BPK, dan MA c. presiden, wakil presiden, BPK, MA, MK, dan DPA d. presiden, DPA, BPK, MPR, DPR, MK, dan MA e. presiden, wakil presiden, DPA, BPK, MA, dan MK

336


Jawaban: a Konstitusi pertama Indonesia disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam konstitusi tersebut tercantum secara tegas bentuk kenegaraan dan sistem ketatanegaraan Indonesia, yang salah satunya menyebut bahwa lembagalembaga negara terdiri atas MPR, presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. 33. Negara Indonesia pada periode 1959–1966 menjalani periode demokrasi terpimpin. Periode tersebut disebut demokrasi terpimpin karena . . . . a. konsep negara Indonesia adalah kesatuan b. penyelenggaraan pemerintahan Indonesia menggunakan UUDS c. terdapat penandatanganan piagam Konstitusi Republik Indonesia Serikat d. demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan kepemimpinan Presiden Soekarno e. kedaulatan negara Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR Jawaban: d Periode 1959–1966 dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia tahun 1959–1966 dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. 34. Pemilihan umum menjadi bukti bahwa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan . . . . a. parlementer semu b. semipresidensial c. presidensial d. parlementer e. campuran Jawaban: c Pemilihan wakil rakyat secara langsung merupakan indikasi pelaksanaan sistem presidensial. Sistem presidensial merupakan penyelenggaraan kekuasaan negara yang menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan) sepenuhnya berada di tangan presiden. 35. Pokok-pokok penyelenggaraan negara berdasarkan periode 1949–1950 terdapat pada kolom . . . . a.

– –

b.

– –

Indonesia menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia berbentuk negara kesatuan Indonesia menerapkan sistem presidensial lembaga kepresidenan mendominasi penyelenggaraan negara

c.

– –

Indonesia menggunakan Konstitusi RIS Indonesia menerapkan sistem parlementer

d.

– –

Indonesia menggunakan UUDS Indonesia menjadi negara serikat atau federasi

e.

– –

Indonesia menggunakan UUD 1945 terjadi krisis kabinet di Indonesia

Jawaban: c Periode 1949–1950 merupakan masa transisi dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS. Bentuk negara dan pemerintahan juga ikut bergeser. Bentuk negara yang semula kesatuan menjadi serikat, sedangkan sistem pemerintahan yang semula presidensial menjadi parlementer. Pemerintahan berdasarkan Konstitusi RIS tidak berjalan karena negara RIS bukanlah cita-cita bangsa Indonesia. 36. Perhatikan alat kelengkapan negara berikut! 1) Presiden dan wakil presiden 2) Menteri 3) DPR 4) Mahkamah Agung 5) Dewan Pengawas Keuangan Alat kelengkapan negara tersebut merupakan penyelenggara negara pada periode . . . . a. 1949–1950 b. 1950–1959 c. 1959–1966 d. 1966–1998 e. 1998–sekarang Jawaban: b Ketentuan tentang alat kelengkapan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun1950. Indonesia menggunakan UUDS 1950 pada periode 1950–1959. Dengan demikian, alat kelengkapan negara tersebut merupakan penyelenggara negara pada periode 1950–1959. 37. Cermati informasi berikut! Kabinet yang pertama kali memerintah adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi dan PNI sebagai partai oposisi. Selanjutnya, disusul dengan terbentuknya Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman jatuh dan diganti oleh Kabinet Wilopo. Lalu diikuti oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo. Setelah itu, diganti lagi oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Peristiwa dalam informasi tersebut terjadi akibat .... a. pergantian konstitusi b. amandemen UUD 1945 c. pergeseran bentuk negara

d. penerapan sistem multipartai e. penerapan sistem pemerintahan presidensial Jawaban: d Peristiwa dalam informasi tersebut adalah krisis kabinet pada penerapan UUDS 1950 periode 1950–1959. Jatuh bangunnya kabinet pada periode tersebut merupakan imbas dari penerapan sistem multipartai. Tiap-tiap partai mementingkan kepentingan partai, bukan kepentingan bangsa dan negara. Partai politik berlomba-lomba mendominasi kekuasaan di parlemen. Parlemen akan menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya untuk memperoleh kekuasaan. Akibatnya, terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali. 38. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dominasi presiden tersebut terjadi pada penyelenggaraan negara masa . . . . a. revolusi b. Orde Lama c. demokrasi terpimpin d. Orde Baru e. reformasi Jawaban: d Orde Baru merupakan istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno (Orde Lama) dengan masa Soeharto. Ciri dari sistem pemerintahan presidensial pada masa Orde Baru adalah kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, presiden merangkap jabatan sebagai kepala negara dan simbol negara. Presiden mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat seremonial. Sebagai kepala pemerintahan, presiden mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan dan mengatur semua administrasi negara mencakup ranah keeksekutifan. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandeman mengatur bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, presiden mempunyai kekuasaan dalam bidang legislatif. Hal ini tentu berbeda dengan pasal 5 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandeman yang mengatur bahwa presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan konstituante yang sudah diamandeman dinyatakan bahwa presiden hanya berhak mengajukan rancangna undang-undang. Pasal 20 ayat (1) Konsituante baru mengatur bahwa


337

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi, jelas bahwa terdapat perbedaan kewenangan presiden pada masa Orde Baru dan reformasi dalam hal pemegang kekuasaan legislasi. 39. Dalam pasal 7 UUD 1945 diatur bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ketentuan ini kemudian diamandemen menjadi presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Amandemen terhadap pasal tersebut dilakukan karena . . . . a. klausul dalam pasal tersebut membatasi masa jabatan presiden b. menyesuaikan perkembangan penyelenggaraan negara c. mengikuti pergantian sistem pemerintahan d. klausul dalam pasal tersebut multitafsir e. presiden tidak dipilih oleh rakyat Jawaban: d Salah satu faktor amandemen UUD 1945 adalah adanya pasal-pasal multitafsir. Contoh pasal yang dianggap multifafsir yaitu pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen. Sebelum amandemen tidak dinyatakan berapa kali seseorang dapat menjabat sebagai presiden. Hal ini tentu sangat penting demi mendapat kejelasan masa jabatan presiden. Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa setelah lima tahun, mantan presiden dapat menjabat kembali sebagai presiden secara terus-menerus sepanjang dirinya terpilih oleh MPR. Hal ini berbeda dengan pasal yang sudah diamandemen. Pasal tersebut memberikan penjelasan masa jabatan presiden yaitu maksimal dua periode. 40. Perhatikan pokok-pokok sistem penyelenggaraan negara Indonesia berikut! 1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 2) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 3) Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 4) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Pokok-pokok penyelenggaraan negara berdasarkan UUD 1945 pascaamandemen ditunjukkan oleh nomor . . . .

338


a. 1), 2), dan 3) b. 1), 2), dan 4) c. 2), 3), dan 5) d. 2), 4), dan 5) e. 3), 4), dan 5) Jawaban: a Ketentuan-ketentuan sistem pemerintahan Indonesia pada masa reformasi pascaamandemen sebagai berikut. 1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 2) Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. 3) Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 4) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pokok-pokok penyelenggaraan negara pada nomor 4) dan 5) merupakan penyelenggaraan negara pada zaman Orde Baru berdasarkan UUD 1945 pertama kali yang disahkan oleh PPKI. B.


1. Bagaimanakah suatu negara dapat menjalin hubungan dengan subjek hukum internasional? Jawaban: Suatu negara dapat menjalin hubungan internasional dengan subjek hukum hubungan internasional. Ada hal yang harus diperhatikan oleh negara yang akan berupaya menjalin hubungan dengan subjek hukum internasional. Pemerintah tersebut harus mampu menyelenggarakan negara. Hal ini penting supaya negara lain menganggap bahwa negara tersebut dianggap mampu membangun negara dan mampu menjalin hubungan dengan negara lain. Penting bagi negara untuk menjadi bagian dari PBB sebagai organisasi negara-negara di dunia. Negara juga harus bersikap terbuka dengan perkembangan global. Dengan cara tersebut, negara tersebut dapat dianggap bisa menjalin hubungan negara subjek hukum internasional. 2. Tuliskan lima tugas perwakilan diplomatik! Jawaban: Lima tugas perwakilan diplomatik sebagai berikut. a. Mewakili pemerintah negara dan melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima, serta mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.

b.

c. d.

e.

Mengadakan perundingan atau pembicaraan, baik dengan negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negara-negara lain. Menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima. Melindungi pribadi, har ta benda, dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri. Meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima.

3. Jelaskan bahwa hubungan internasional dapat membantu dalam penyelesaian konflik antarnegara! Jawaban: Setiap negara akan berupaya menjaga perdamaian dunia. Apabila ada negara yang sedang berkonflik, negara-negara bisa membantu mengupayakan penyelesaian konflik. Upaya yang dapat dilakukan melalui kerja sama multilateral di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga ini dapat membantu dalam menyelesaikan konflik melalui lembaga peradilan internasional. Oleh karena itu, suatu negara akan sangat perlu menjalin hubungan dengan negara lain supaya tidak dikucilkan dalam pergaulan internasional. 4. Banyak bentuk ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman, negara Indonesia memiliki strategi keamanan nasional. Ada dua hal pokok yang diperlukan dalam penerapan strategi tersebut. Sebutkan! Jawaban: Ada dua hal pokok yang diperlukan dalam penerapan strategi keamanan nasional sebagai berikut. a. Pemahaman yang baik khususnya menyangkut kemampuan untuk mengatasi ancaman. b. Masalah keamanan tidak hanya disandarkan pada kekuatan alutsista (alat utama sistem persenjataan), tetapi yang lebih penting adalah aspek sumber daya manusianya. Sehebat apa pun alutsista yang dimiliki tidak akan berarti jika tidak diletakkan di atas fondasi rasa kebangsaan yang terwujud dalam sikap cinta tanah air. 5. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara yang dapat dilakukan

sebagai cara untuk mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Tuliskan empat contoh tindakan yang mencerminkan sikap menghormati perbedaan-perbedaan tersebut! Jawaban: Empat contoh tindakan yang mencerminkan sikap menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit sebagai berikut. a. Belajar bahasa daerah dari suku lain. b. Belajar tarian dari suku lain. c. Berteman tanpa membedakan suku dan ras. d. Menghormati pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya. 6. Potensi konflik antarkelompok atau antargolongan merupakan salah satu bentuk ancaman dari dalam negeri terhadap persatuan bangsa. Sebutkan dua hal yang memicu terjadinya konflik antarkelompok atau antargolongan tersebut! Jawaban: Dua hal yang memicu terjadinya konflik antarkelompok atau antargolongan adalah adanya perbedaan pendapat antarkelompok dalam masalah politik dan munculnya masalah sara. 7. Tuliskan perbedaan antara penyelenggaraan negara dengan sistem presidensial dan parlementer! Jawaban: Sistem presidensial merupakan penyelenggaraan kekuasaan negara yang menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan) sepenuhnya berada di tangan presiden. Sistem parlementer merupakan sebuah sistem pemerintahan yang memungkinkan parlemen memiliki peranan paling penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang mengangkat perdana menteri dan menjatuhkan pemerintahan. Parlemen dapat menjatuhkan pemerintah dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya. 8. Identifikasi kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada penyelenggaraan negara periode 1966–1998 dan periode 1998–sekarang! Jawaban: Terdapat perbedaan kedudukan MPR pada periode 1966–1998 dan periode 1998–sekarang. Pada periode 1966–1998 MPR menjadi pemegang


339

kekuasaan tertinggi negara, sedangkan pada periode 1998–sekarang kedudukan MPR sejajar dengan lembaga lainnya. Kedudukan MPR terlihat jelas dalam struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan UUD 1945 pascaamandemen. 9. Pada masa Orde Baru UUD 1945 dijadikan konstitusi yang sangat sakral. Tuliskan tiga peraturan yang mengukuhkan kesakralan UUD 1945! Jawaban: Pada masa Orde Baru UUD 1945 dijadikan konstitusi yang sangat sakral melalui sejumlah peraturan berikut. a. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. b. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum.

340


c.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum (pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983).

10. Mengapa pada akhirnya Indonesia kembali pada bentuk negara kesatuan? Jawaban: Indonesia kembali pada bentuk negara kesatuan karena bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia. Belanda menciptakan negara bagian sebagai negara boneka. Artinya, negara bagian akan dikendalikan Belanda untuk mengalahkan negara RI. Negara-negara bagian yang tergabung dalam RIS mengajukan tuntutan untuk kembali pada negara kesatuan. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1950 Indonesia kembali pada bentuk negara kesatuan.

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Recommend Documents