HAK ASASI MANUSIA A. Pengertain HAM Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut. Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Dengan demikian hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Dalam paham hak asasi termasuk bahwa hak itu tidak apat di hilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Negara. Negara dapat saja tidak mengakui hak-hak asasi itu. Denga demikian hak –hak asasi tidak dapat di tuntut di depan hakim. Hak asasi manusia (HAM) dikenal juga dengan istilah human rights, yaitu hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, dengan kata lain hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Ini berarti bahwa hak-hak tersebut melekat pada manusia sejak manusia dilahirkan. Istilah hak-hak asasi manusia yang selanjutnya disebut HAM berasal dan populer dari bangsa-bangsa Barat. Ini dapat dilihat dalam pola-pola pemikiran dari beberapa tokoh dari Barat yang dipandang sebagai pelopor HAM, seperti: John Locke, Baron de Montesqieu, JJ. Rousseau, Cesare Beccaria dan sebagainya, yang pemikiran-pemikirannya dipandang sebagai dasar filosofis dari HAM. Adapun pemikiran John Locke yang dipandang sebagai dasar filosofis HAM terdapat dalam tulisannya yang berjudul Second Treaties of Government of Political or Civil Society, yang ditulisnya pada tahun 1690. "Man being born, as has been proved, with a title to perfect freedom and uncontrolled enjoyment of all the rights and privileges of the law
of nature equally with any other man or number of men in the world, has by nature a power not only to preserve his property that is, his life, liberty, and estate against the injuries and attempts of other men, but to judge and punish the breaches of that law and others as he is persuaded the offense deserves, even death itself in crimes where the heinousness of the fact in his opinion requires it." Dari tulisan John Locke tersebut dapat dilihat bahwa sesungguhnya pada saat manusia lahir telah mempunyai hak-hak atas kebebasan dan kenikmatan sepenuhnya dari hukum alam, yang pada saat ini dikenal dengan hak asasi manusia (HAM). Namun, kebebasan manusia yang dikenal dengan hak asasi manusia itu tidak bisa dijalankan secara mutlak, karena dapat melanggar hak asasi sesamanya, sehingga harus dibatasi dengan hukum, karena pada umumnya hukum merupakan pertimbangan manusia, sebagaimana dikatakan oleh Baron de Montesqieu tentang The Spirit of Laws (1748). Dalam tulisannya ini, Montesqieu hendak mengatakan bahwa hukum mempengaruhi seluruh penduduk dunia, sekalipun penggunaannya diterapkan hanya pada perkara-perkara khusus. Sedangkan JJ. Rousseau berpendapat tentang HAM dalam tulisannya yang berjudul The Social Contract, yang ditulisnya pada tahun 1762, khususnya mengenai Slavery (perbudakan). Dalam tulisannya tersebut dikatakan demikian: "Thus, in whatever way we regard things, the right of slavery is invalid, not only because it is illegitimate, but because it is absurd and meaningless. These terms, slavery and right, are contradictory and mutually exclusive." Dari tulisan JJ. Rousseau tersebut jelas sekali disebutkan bahwa antara hak dan perbudakan merupakan sesuatu yang sangat bertentangan antara yang satu dengan yang lain.
B. Tujuan Hak Azasi Manusia a.Melindungi Hak- Hak yang telah ada sejaak lahir b.Mengatur hubungan antar manusia c.Mengatur Perilaku manusia
C. Empat Kelompok Pandangan Tentang HAk Asasi Manusia Pendapat dikemukakan
lain
tentang
Franz
Magnis
macam Suseno
macam (1987:
hak 125
asasi
manusia
130)
yang
mengelompokanva menjadi empat Kelompok yaitu hak asasi negatif atau liberal, hak asasi aktif atau demokratis, hak asasi positif dan hak asasi sosial. 1. Hak Asasi Negatif atau Liberal. Kelompok hak asasi pertama ini diperjuangkan oleh liberalisme dan pada hakekatnva mau melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap campur tangan negara dan kekuatan kekuatan sosial lain. Hak asasi ini didasarkan pada kebebasan dan hak ¬individu untuk mengurus diri sendiri dan oleh karena itu juga disebut hak – hak ¬kebebasan (liberal). Sedangkan dikatakan negatif, karena prinsip yang dianutnya bahwa kehidupan saya (pribadi) tidak boleh dicampuri pihak luar. Kehidupan pribadi merupakan otonomi setiap orang, yang harus dihormati. Otonomi ini merupakan kedaulatan asasinya sendiri merupakan dasar segala usaha lain, maka hak asasi negatif ini tetap merupakan inti hak asasi manusia. Macam macam hak asasi manusia negatif antara lain : a. hak atas hidup. b. hak keutuhan jasmani c. kebebasan bergerak. d. kebebasan untuk memilih jodoh. e. perlindungan terhadap hak milik. f. hak untuk mengurus kerumahtanggaan sendiri. g. hak untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggal. h. kebebasan beragarna. i. kebebasan untuk mengikuti suara hati sejauh tidak mengurangi kebebasan serupa orang lain. j. kebebasan berpikir. k. kebebasan untuk berkumpul dan berserikat.
l. hak untuk tidak ditahan secara sewenang wenang. 2. Hak Asasi Aktif atau Demokratis Dasar hak ini adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat yang menuntut agar rakyat memerintah dirinya sendiri dan setiap pemerintah di bawah kekuasaan rakyat. Hak ini disebut aktif karena merupakan hak atas suatu aktivitas manusia untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat /negaranya. Yang termasuk hak asasi aktif, yaitu: a. hak untuk memilih wakil dalam badan pembuat undang undang b. hak untuk mengangkat dan mengontrol pemerintah c. hak untuk menyatakan pendapat d. hak atas kebebasan pers e. hak untuk membentuk perkumpulan politik. 3. Hak Asasi Positif Kalau hak hak negatif menghalau campur tangan negara dalam urusan pribadi manusia, maka sebaliknya hak hak positif justru menuntut prestasi prestasi tertentu dari negara. Paham hak asasi positif berdasarkan anggapan bahwa negara bukan tujuan pada dirinya sendiri,melainkan merupakan lembaga yang diciptakan dan dipelihara oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan pelayanan tertentu (pelayanan publik), Oleh karena itu tidak boleh ada anggota masyarakat yang tidak mendapat pelayanan itu hanya karena ia terlalu miskin untuk membayar biayanya. Hak asasi positif antara lain: a. hak atas perlindungan hukum (misalnya : hak atas perlakuan Yang sama di depan hukum, hak atas keadilan); b. hak warga masyarakat atas kewarganegaraan. 4. Hak Asasi Sosial Hak asasi sosial ini merupakan paham tentang kewajiban negara untuk menjamin hasil kerja kaum buruh yang wajar dan merupakan hasil kesadaran kaum buruh melawan kaum burjuasi. Hak asasi sosial mencerminkan kesadaran bahwa setiap anggota masyarakat berhak atas bagian yang adil dari harta benda material dan cultural bangsanya dan
atas bagian yang wajar dari hasil nilai ekonomis. Hak ini harus dijamin dengan tindakan negara. Hak asasi sosial antara lain a. hak atas jaminan sosial b. hak atas pekerjaan; c. hak membentuk serikat kerja; d. hak atas pendidikann; e. hak ikut serta dalam kehidupan kultural masyarakatnya. Jaminan hak asasi manusia dalam Undang undang Dasar 1945 (UUD 1945 sebelum perubahan/amandemen) dipandang oleh Kuntjoro Porboprawoto belum disusun secara sistematis. Selain itu, dalam UUD 1945 hanya empat pasal yang memuat ketentuan ketentuan tentang hak asasi, yakni pasal 27, 28, 29 dan 31. Meskipun dmnikian bukan berarti HAM kurang mendapat perhatian. Jaminan HAM dalam UUD 1945 adalah merupakan Inti inti dasar kenegaraan. Dari keempat pasal tersebut, terdapat lima pokok mengenai hak hak asasi manusia yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945. Pertama, tentang kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan(Pasal 27 ayat 1). Kedua, hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2). Ketiga,kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang (Pasal 28). Keempat, kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk di jamin oleh Negara (Pasal 29 ayat 2). Kelima, hak atas pengajaran (Pasal 3 1 ayat 1).
D. HAM
DALAM
BEBERAPA
HUKUM
POSITIF
INDONESIA Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Dasar 1945 dalam penjelasannya menyebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat).
Bila kita mencermati keseluruhan gagasan, pemikiran jiwa dan semangat teks Undang-Undang Dasar 1945, mulai pembukaan, batang tubuh sampai penjelasannya serta perkembangan pemahaman kita terhadap hal-hal yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pengertian negara hukum yang kita miliki ternyata mengandung makna yang luas dan mendalam, yang memuat prinsip-prinsip tertib hukum, serta kesadaran untuk menjunjung tinggi hukum. Prinsip-prinsip tersebut bilamana diterapkan dengan sungguh-sungguh, maka akan mencakup tidak saja segi legalitas tindakan negara/pemerintah, dengan adanya peradilan bebas tetapi juga mencakup penghargaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.” Oleh karena itu setiap penegakan hukum haruslah diartikan tidak saja untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan tetapi juga termasuk di dalamnya tujuan kepastian hukum dan termasuk juga di dalamnya tujuan perlindungan HAM. Ada beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan HAM dan bisa disarikan setidaknya menjadi 15 prinsip HAM di mana beberapa prinsip yang terpenting dari 15 prinsip HAM tersebut antara lain yaitu: (1) Preambulet: Hak untuk menentukan nasib sendiri, (2) Pasal 26: Hak akan warga negara, (3) Pasal 27: Hak akan kesamaan dan persamaan di depan hukum, (4) Pasal 27: Hak untuk bekerja, (5) Pasal 27: Hak untuk hidup layak, (6) Pasal 29: Hak beragama, (7) Pasal 30: Hak untuk membela negara, (8) Pasal 31: Hak akan pendidikan, (9) Pasal 33: Hak akan kesejahteraan sosial, (10) Pasal 34: Hak akan jaminan sosial, (11) Pasal 24 dan 25: Hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan, (12) Pasal 32: Hak mempertahankan tradisi budaya, (13) Pasal 31: Hak mempertahankan bahasa daerah. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Dalam Undang-Undang tentang Hak asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 dalam Pasal-Pasalnya mengatur tentang: (1) Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 mengatur tentang Hak untuk mengembangkan diri, (2) Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 mengatur tentang Hak untuk memperoleh keadilan, (3) Pasal 20 sampai dengan Pasal 27
mengatur tentang Hak atas kebebasan pribadi, (4) Pasal 28 sampai dengan Pasal 35 mengatur tentang Hak atas rasa aman, (5) Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 mengatur tentang Hak atas kesejahteraan, (6) Pasal 43 sampai dengan Pasal 44 mengatur tentang Hak untuk turut serta dalam pemerintahan, (7) Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 mengatur tentang Hak-hak wanita, (8) Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 mengatur tentang Hak anak. Di samping itu diatur juga tentang masalah pengadilan hak asasi manusia untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia dan serta terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka dari itu dibentuklah pengadilan hak asasi manusia di lingkungan peradilan umum (Pasal 104). Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Dalam Undang-Undang tersebut diatur ketentuan-ketentuan antara lain tentang jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu kejahatan genocida dan kejahatan terhadap manusia (Pasal 7 sampai Pasal 9). Hukum Acara dari Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur mulai dari Pasal 10 sampai Pasal 33, yang mengatur tentang cara penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 1 Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut pada Tahun 2002 populer di Indonesia antara lain karena disidangkannya kasus Pelanggaran HAM berat di Timor-timur pada bulan Maret 2002, di Pengadilan Jakarta Pusat. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002; Adanya 15 prinsip-prinsip HAM dalam UUD 1945 jelas merupakan “Prime Factie Evidence” dari komitmen negara ini terhadap HAM, namun bisa juga dilihat sebagai possession paradox dalam artian memiliki HAM tetapi tidak menikmati HAM karena lemahnya rasa hormat terhadap HAM.
E.PENEGAKAN HUKUM DAN PELANGGARAN HAM Pelanggaran HAM dalam Rangka Perlindungan HAM; dalam melaksanakan tugas penegak hukum dapat terjadi pelanggaran HAM yang
seharusnya ditegakkan. Selama pelaksanaan tugas penegakan berdasarkan ketentuan hukum maka hilanglah sifat melanggar HAM misalnya tugas POLRI dalam menangkap, menahan, memborgol dan sebagainya. Semuanya itu dilaksanakan berdasarkan kewenangannya sebagai penegak hukum. Tindakan kekerasan yang melanggar HAM; Dalam hal-hal tertentu tindakan kekerasan dibenarkan oleh Konvensi HAM yaitu Pasal 29 Deklarasi Umum HAM, tindakan kekerasan tersebut bermaksud untuk menjamin hak orang lain, moral, ketertiban dan keselamatan umum yang harus ditegakkan oleh Undang-Undang. Tetapi harus kita akui juga bahwa kenyataan dalam praktek penegakan hukum tidak sesuai dengan Pasal 29 di atas. Misalnya tindakan kekerasan penegak hukum dalam rangka mendapatkan informasi, atau kadang-kadang karena emosional petugas yang sangat bersemangat menegakkan HAM masyarakat lalu melupakan hak asasi tersangka. Tindakan kekerasan lain yang juga sering kita dengar dan lihat adalah tindakan kekerasan terhadap pelaku kejahatan atau petugas, dengan kata lain tersangka tidak lagi membahayakan kepentingan umum, karena sudah tertangkap, tetapi karena masih ada tindak kekerasan main hakim sendiri yang melanggar HAM maka tindakan tersebut tidak kita tolerir/ salah. Pelanggaran HAM oleh masyarakat; Pelanggaran HAM oleh anggota masyarakat terhadap masyarakat lainnya; Tindak kekerasan yang melanggar HAM bukan hanya monopoli aparat, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya, seperti penganiayaan, pembunuhan, penghinaan, perkosaan, dan jenis-jenis kejahatan lain yang
mengganggu hak-hak asasi manusia di bidang hak hidup, hak milik dan hak penghormatan.” Hak-hak tersebut menimbulkan pemikiran bagi kita, bahwa pengertian dan pemahaman tentang HAM harus dipahami secara baik oleh setiap anggota masyarakat agar masyarakat tersebut mengerti akan hak-haknya dan juga respon terhadap hak asasi orang lain. Pelanggaran masyarakat terhadap hukum; F. Lembaga Penegak Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di
Indonesia a. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) Pada awalnya dibentuk dengan Kepres. No. 50 tahun 1993. Terbentuknya UU HAM pada 1999 membuat Komnas HAM harus menyesuaikan diri dengan UU tersebut. Tujuan komnasHAM adalah: 1) Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM 2) Meningkatkan
perlindungan
dan
penegakan
HAM
guna
berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan partisipasi dalam berbagai bisang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM menjalankan fungsinya sebagai berikut: 1) Pengkajian dan Penelitian
Meliputi; mengkaji dan meneliti instrument internasional HAM (kemungkinan aksesi dan ratifikasi) dan instrument nasional HAM (rekomendasi pembentukan, perubahan dan pencabutan per-UUan) 2)
Penyuluhan Meliputi; menyebarluaskan wawasan HAM kepada masyarakat, peningkatan kesadaran HAM dalam lembaga formal dan non-formal, dan kerjasama dengan organisasi lain dalam bidang HAM
3) Pemantauan Meliputi; pengamatan dan penyusunan laporan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan HAM, penyelidikan dan pemeriksaan peristiwa pelanggaran HAM dalam masyarakat, pemanggilan kepada pelapor atau korban atau atau saksi atau yang diadukan terkait pelanggaran HAM, peninjauan lokasi pelanggaran HAM, pemanggilan pihak terkait dan pemeriksaan setempat terhadap suatu tempat atau bangunan yang dimiliki pihak tertentu dengan izin pengadilan dan pemberian pendapat erdasar persetujuan ketua pengadilan dalam kasus HAM 4)
Mediasi Meliputi; perdamaian, penyelesaian perkara, pemberian saran untuk menempuah jalan pengadilan, penyampaian rekomendasi kepada pemerintah DPR RI untuk ditindaklanjuti
b. Pengadilan HAM
Merupakan pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum di kabupaten atau kota yang secara khusus menangani kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida (pemusnahan massal terhadap suatu ras, etnis, bangsa atau agama tertentu) dan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan,
pemusnahan,
pengusiran,
perkosaan,
pemaksaan
pemandulan, peganiayaan, penculikan, kejahatan apartheid (penindasan dan dominasi terhadap suatu kelompok ras demi mempertahankan kekuasaan) dan lain-lain (menurut UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Dikenal juga pengadilan HAM ad hoc yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU HAM lahir (menganut asas retroaktif atau berlaku surut) c. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) KNPA lahir berawal dari gerakan nasional perlindungan anak sejak 1997. Setelah reformasi, tanggung jawab tersebut diserahkan pada masyarakat. KNPA melakukan perlindungan anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi,
penelantaran,
kekejaman,
kekerasan,
penganiayaan,
ketidakadilan dan perlkuan salah yang lain. Ada juga KPAI yang dibentuk berdasar pasal 76 UU No, 23 tahun 2002. KPAI dibentuk dengan tujuan: 1) Melakukan sosialisasi per-UUan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
2) Mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 3) Member laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalm rangka perlindungan anak. d. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Komisi ini dibentuk berdasar kepres No. 181 tahun 1998 dengan dasar pertimbangan sebagai upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Tujuan komisi ini adalah: 1) Menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan 2) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan 3) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan. Fungsi komisi ini antara lain: 1) Penyebarluasan pemahaman, pencegahan penanggulangan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan 2) Pengkajian dan penelitian terhadap instrument PBB terkait perlindungan HAM terhadap perempuan 3) Pemantauan dan penelitian terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan 4) Penyebarluasan hasl pemantauan thd kekerasan terhadap perempuan
5) Pelaksanaan kerjasama regionl dan internasional dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan e. Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi Dibentuk berdasar UU No. 27 tahun 2004 dengan tujuan: 1) Memberikan alternative penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan (non litigasi) HAM ketika pengadilan HAM mengalami kebuntuan 2) Sarana mediasi pelaku dan korban pelanggaran HAM berat di luar jalur sidang. f. LSM Pro Demokrasi dan HAM Merupakan organisasi non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) yang
berfokus
pada
pengembangan HAM.
pengembangan
kehidupan
demokratis
dan
Yang termasuk LSM ini antara lain: YLBHI
(Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Kontras (Komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan), Elsam (lembaga studi dan advokasi masyarakat), PBHI (Perhimpunan bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan lain-lain. LSM semacam ini kebanyakan lahir sebelum lahirnya KomnasHAM. Dalam pelaksanaannya, LSM merupakan mitra kerja Komnas HAM yang mendampingi korban pelanggaran HAM ke Komnas HAM.
Dafatr Pustaka Alamsyah, Nur. 2000. Peradilan Terhadap Pelaku Kejahatan HAM Yang Berat. LBH Medan Atmasasmitha, Romli. 2001. Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Mandar Maju. Bandung. Marbun, BN. 2000. Penegakan Hukum dan Hak Asasi di Indonesia. Bina Cipta. Jakarta. Magnis, Franz Susenao, Etika Politik, Prinsip Moral Kenegaraan Modern, Gramedia Pusdtaka, 2006 Jakarta Senoadji, Indriyanto. 1998. Penyidikan dan HAM dalam Prospektif KUHAP Bidang Penyidikan. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Citra Umbau. Bandung Media Internet
