4/17/2010
HAK ASASI MANUSIA Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd
PENGERTIAN • Human rights could be generally defines as those
right which area inherent in our natural and without we can not live as human being.
• HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Jan Materson
1
4/17/2010
Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang y g tidak boleh diabaikan,, dirampas, p , atau diganggu oleh siapapun.
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakaan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999)
2
4/17/2010
Sejarah Perkembangan HAM • • • • •
Magna Charta(1215) di Inggris Habeas Corpus Act(1679) di Britania Raya Bill of Rights(1689) di Britania Raya Delaration of Independence(1776) di Amerika Declaration des Droits de L’homme et Du Citoyen (1789) di Perancis • Atlantic Charter (1941) plopornya FD. Roosevelt • Universal Declaration of Human Rights (1948), yaitu pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia • Pembukaan UUD 1945, merupakan piagam Hak asasi manusia di Indonesia
Perjuangan HAM di Indonesia • • • •
Kebangkitan Nasional, 20 Mei 1908 Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 Rumusan HAM secara eksplisit telah dicantumkan dalam UUD RIS dan UUDS 1950. • Sidang Umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan Tap MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc H untuk t k menyiapkan i k Dokumen D k R Rancangan Pi Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara. • Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993
3
4/17/2010
Instrumen HAM Nasional • • • • • • • • • • • • • •
UUD 1945 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM UU No 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR UU No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi CAT UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta UU No 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis UU No 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi CERD
Institusi HAM di Indonesia 1.
KOMNAS HAM 1993
2.
MENKUM HAM 1999
3.
DITJEN PERLINDUNGAN HAM
4.
BALITBANG HAM
5.
BIRO HAM SETWAPRES
6.
DIREKTORAT HUKUM DAN HAM BAPPENAS
7.
DIREKTORAT HAM, KEMANUSIAAN DAN SOSBUD DITJEN MULTILATERAL POLSOSKAM DEPARTEMEN LUAR NEGERI
8.
DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN HAM BERAT KEJAKSAAN AGUNG
9.
SUBDIREKTORAT HAK SIPIL DAN HAM DITJEN PEMERINTAHAN UMUM DEPDAGRI
10.
PEMDA PROPINSI, KABUPATEN/ KOTA
11.
PUSHAM PERGURUAN TINGGI
12.
PANNAS DAN PANPEL RANHAM
13.
LSM
4
4/17/2010
HAM dalam UUD 1945 berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU (Pasal 28J) **
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I) **
hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh k kesempatan t d dan manfaat f t guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H) **
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman serta untuk bebas dari penyiksaan (Pasal 28G) **
untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) **
HAK ASASI MANUSIA dalam UUD 1945
berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, (Pasal 28F) **
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B) **
mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif (Pasal 28C) ** pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan, berhak atas status kewarganegaraan g g (Pasal 28D) **
kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) **
Pelanggaran HAM Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang g atau kelompok p orang gy yang g dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil (Pasal 1 butir 7 UU No. 39/1999 tentang
HAM)
5
4/17/2010
Pelanggaran HAM di Indonesia (Perspektif Pelaku dan Korban)
1. Pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara lewat, acts of
commission maupun act of ommision
yang terjadi di Indonesia dilihat dari kegagalan negara dan/atau pemerintah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebutkan di dalam undangundang. 2. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku bukan negara.
Pelanggaran HAM
Perspektif Peristiwa Peristiwa satu-tindakan: kasus pembunuhan buruh Marsinah; kasus peledakan bom di gedung WTC, gereja di berbagai tempat, rumah Dubes Filipina;
6
4/17/2010
Peristiwa banyak tindakan 1) Rangkaian tindakan yang berkaitan: kasus penyiksaan Pengurus BEM IAIN Ar Raniry Banda Aceh, dilanjutkan pengambilan secara paksa, penangkapan, pemenjaraan, pangawasan oleh satuan polisi dan Brimob Banda Aceh; kasus pemeriksaan tanpa surat, dilanjutkan dengan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap guru Ngaji (ustadz) Muzakir Abdullah (disangka Muzakir Manaf Panglima GAM) oleh satuan militer di Nisam, Aceh Utara; kasus penangkapan secara paksa, dilanjutkan dengan pemerkosaan, penganiayaan, terhadap perempuan di Aceh oleh satuan Brimob dan TNI; kasus penggrebegan, dilanjutkan dengan penggledahan tanpa surat, pemeriksaan, penangkapan beberapa personel NGO koalisi HAM di Banda Aceh oleh satuan-satuan polisi. 2) Tindakan serentak: kasus pembunuhan tujuh orang (termasuk anak-anak anak anak dan remaja) penjaga tambak di Aceh; kasus pemukulan dan penendangan para demonstran yang melakukan protes; 3) Kombinasi tindakan berurutan dan serentak; kasus penangkapan di luar hukum dan pemeriksaan berbagai aktivis HAM di Banda Aceh
Pelanggaran HAM bukan Berat Pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat non derogable. HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun adalah: (a) hak untuk hidup, (b) hak untuk tidak disiksa, (c) hak kebebasan pribadi, pikiran hati nurani, (d) hak beragama, (e) hak untuk tidak diperbudak, (f) hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan (g) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. (Pasal 4 UU. No. 39 /1999)
7
4/17/2010
Pelanggaran HAM bukan Berat Pelanggaran hak asasi manusia yang deregoble: 1. pelanggaran atas untuk berkumpul, berapat, dan berserikat (pasal 24): pelarangan pertemuan “Paguyuban Paguyuban Korban Orde Baru Baru” di solo. solo 2. Pelanggaran hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, hak untuk mogok (pasal 25): penerapan kembali “pasal karet”. 3. Pelanggaran hak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam wilayah negara RI (pasal 17,40): kasus “cegah-tangkal” (cekal). 4. Pelanggaran hak atas rasa aman (pasal 30, 35): sweeping KTP orang Aceh di Jakarta. 5. Pelanggaran atas hak reproduksi perempuan (pasal 49): pelarangan atas hak cuti karena haid, pelecehan seksual (penggeledahan buruh perempuan pabrik). 6. Pelanggaran atas hak anak (pasal 58, 63, 66): perdagangan anak, pelacuran anak, perekruitan anak sebagai ‘cantoi’. 7. Pelanggaran atas hak partisipasi dalam pemajuan, penegakan HAM (pasal 101): Maklumat PDMD yang melarang NGOs asing dan NGOs nasional bergiat di Aceh.
Pelanggaran HAM Berat • Pelanggaran berat HAM mengandung unsur kesengajaaan dan sikap membiarkan suatu perbuatan yang seharusnya dicegah (act of ommission),
unsur sistematis yang menimbulkan akibat meluas dan rasa takut luar biasa,
dan unsur serangan terhadap penduduk sipil. • Pelanggaran HAM yang berat meliputi a. Kejahatan genosida, dan b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.
8
4/17/2010
1. Genosida Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, bangsa ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain Pasal 8 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
pembunuhan, pemusnahan, pemusnahan perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenangwenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual
pelacuran secara paksa, pemaksaan hamil, hamil pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentukbentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid. (Pasal 9 UU. No.26/2000)
9
4/17/2010
3. Kejahatan Perang Kejahatan perang merupakan bagian dari satu rencana atau kebijakan besar, dan melanggar konvensi Jenewa 12 Agustus 1949,, p pasal 3 konvensi ini khususnya y melindungi g p penduduk sipil dan personel militer yang tidak lagi secara aktif mengambil bagian dalam permusuhan selama terjadinya konflik bersenjata internal. Konvensi ini melarang pembunuhan, penyiksaan, perlakuan kejam, penyanderaan, perlakuan mempermalukan dan mendegradasikan, penghukuman dan pembunuhan ekstrayudisial. Konvensi ini mendesak perlindungan minimal atas proses pengadilan yang jujur dan satu kewajiban yang memaksa untuk mengumpulkan dan merawat yang terluka dan sakit.
10
