TUGAS AKHIR KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA SEMESTER GANJIL T.A. 2011/ 2012
HAK ASASI MANUSIA
Dosen Pengantar
: Drs. Tajahudin Sudibyo
Diajukan Oleh : Nama
: Fitriana Krisnandini
NIM
: 11.11.4772
Kelompok
:C
Program Studi
: Strata 1
Jurusan
: Teknik Informatika
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER STMIK “AMIKOM” YOGYAKARTA 2011
BAB I PENDAHULUAN
A. Abstrak
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antar individu atau antar institusi. HAM tiap orang tidak dapat dirampas atau diambil oleh siapapun. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang – undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang – Undang pengadilan HAM.
B. Latar Belakang Masalah
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antar individu atau antar institusi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh karena berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup seseorang. Masalah HAM adalah suatu hal yang sering dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi saat ini. HAM lebih dijunjung dan diperhatikan pada era reformasi daripada waktu era sebelum reformasi. Dalam hal pemenuhan hak, kita tidak hidup sendiri melainkan hidup bersama dengan orang lain sehingga jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam upaya perolehan dan pemenuhan HAM pada diri sendiri. Sebagai manusia yang merupakan makhluk Tuhan yang memiliki martabat tinggi, hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia dimana hal tersebut berlaku dimana saja dan kepada siapa saja, sehingga tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia juga dibutuhkan untuk melindungi diri serta martabat kemanusiaanya yang digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.
1
Selain adanya hak asasi manusia, juga terdapat kewajiban asasi manusia yang harus dilaksanakan demi terlaksananya Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM sebagai pemenuhan Tugas Akhir Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut : 1. Pengertian HAM 2. Perkembangan HAM 3. HAM ditinjau menurut agama (Islam) 4. Contoh – contoh pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita (Indonesia)
D. Tujuan dan Kegunaan Makalah
1. Tujuan Penulisan Makalah a. Mengetahui sejauh mana kaitan antara Pancasila dan HAM b. Mengetahui arti penting adanya HAM di Indonesia 2. Kegunaan Penulisan Makalah a. Bagi Penulis Penulisan makalah ini disusun sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah Pancasila b. Bagi Pihak Lain Makalah ini diharapkan dapat menjadi referensi pustaka tentang Pancasila dan HAM
E. Pembatasan Masalah
Agar pembahasan makalah tidak terlalu luas serta lebih terfokus pada masalah dan tujuan pembuatan makalah ini, maka dengan ini penulis hanya membatasi pada ruang lingkup HAM.
2
BAB II METODE PENULISAN
A. Objek Penulisan
Objek penulisan makalah ini adalah mengenai Pancasila dan hubungannya dengan HAM di Indonesia. Dalam makalah ini juga dibahas mengenai contoh – contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
B. Dasar Pemilihan Objek
Penulis sebagai penyusun makalah ini, memilih objek Pancasila dan HAM karena kedua hal ini merupakan dua komponen di Indonesia yang masing – masing memiliki pengaruh yang kuat bagi warga negara Indonesia dan apabila terjadi ketidakserasian antar kedua komponen tersebut maka akan terjadi suatu yang sulit untuk diselesaikan.
C. Metode Pengumpulan Data
Dalam penyusunannya, penulis menggunakan metode : 1. Metode deskriptif, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. (Atherton dan Klemack : 1982). 2. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian melalui kepustakaan berdasarkan data – data serta keterangan yang terdapat dalam buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah – masalah yang diteliti.
3
BAB III PENDEKATAN
A. Landasan Historis
Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus – ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpul cirri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam, yang meliputi lima prinsip (lima sila) yang kemudian diberi nama Pancasila. Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa reformasi, bangsa Indonesia sebagai bangsa harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang – ambing di tengah – tengah masyarakat internasional. Dengan lain perkataan bangsa Indonesia harus memiliki nasionalime serta rasa kebangsaan atau hegemoni ideology melainkan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa. Jadi secara historis bahwa nilai – nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai – nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Oleh karena itu berdasarkan fakta obyektif secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai – nilai Pancasila. Atas dasar pengertian dan alasan historis inilah maka sangat penting bagi para generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah, yang pada gilirannya akan memiliki suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai – nilai
yang dimilikinya sendiri.
Konsekuensinya secara historis Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara serta ideologi bangsa dan negara bukannya suatu ideologi yang menguasai bangsa, namun justru nilai – nilai dan sila – sila Pancasila itu melekat dan berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri.
4
B. Landasan Sosiologis
Bangsa Indonesia memiliki budaya yang beragam dan multikultur berdasarkan etnis dan bahasa. Masyarakat Indonesia mengakui dan menghargai lintas budaya, betapapun kecilnya. Perbedaan ini harus dipandang sebagai potensi kekuatan bangsa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keragaman ini diikat dalam norma dan aturan untuk menjaga harmoni kehidupan untuk mewujudkan kesadaran moral dan hukum. Arus informasi yang berdampak pada goyahnya jati diri bangsa, diperlukan komitmen kebangsaan untuk mewujudkan cinta tanah air, kesadaran bela negara, persatuan nasional dalam suasana saling menghargai keberagaman. Persatuan dalam keberagaman budaya, adat istiadat, tradisi harus dibina dan ditingkatkan secara demokratis, terpola dan terus menerus.
C. Landasan Yuridis
Landasan yuridis perkuliahan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 telah menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan, wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Demikian juga berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional RI, No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa kelompok Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi, yang terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai realisasi dari SK tersebut Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, mengeluarkan Surat Keputusan No. 38/DIKTI/Kep/2002, tentang Rambu – Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa kompetensi kelompok mata kuliah MPK bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersifat rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Adapun rambu – rambu mata kuliah MPK Pancasila tersebut adalah terdiri atas selain segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara juga dikembangkan etika politik. Pengembangan rambu – rambu kurikulum tersebut diharapkan agar mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya, mengenali masalah hidup terutama kehidupan rakyat, mengenali perubahan serta mampu memaknai peristiwa sejarah, nilai – nilai budaya demi persatuan bangsa.
5
BAB IV PEMBAHASAN
A. Pengertian dan Ciri Pokok Hakikat HAM
1. Pengertian HAM adalah hak – hak dasar yang dimiliki oleh manusia seusai dengan kodratnya (Kaelan : 2002). Menurut John Locke HAM adalah hak – hal yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati (Mansyur Effendi : 1994), sedangkan Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak – hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dalam pasal 1 Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia dalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang deni kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
2. Ciri Pokok Hakikat HAM
Berdasarkan beberapa rumusan HAM diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut : a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi karena HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis. b. HAM berlaku untuk semua orang yang berarti HAM merupakan hak semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal – usul sosial dan bangsa. c. HAM tidak bisa dilanggar karena tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih : 2003)
6
3. Perkembangan Pemikiran HAM
a. Perkembangan pemikiran HAM dibagi atas 4 generasi, yaitu : 1) Generasi pertama Pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, dimana totaliterisme dan adanya keinginan negara – negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. 2) Generasi kedua Pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak – hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial budaya, hak ekonomi dan hak politik. 3) Generasi ketiga Merupakan reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak sosial budaya, hak ekonomi, hak hukum dan hak politik dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak – hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanaan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak – hak rakyat lainnya yang dilanggar. 4) Generasi keempat Mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti
diabaikannya
aspek
kesejahteraan
rakyat.
Selain
itu
program
pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan kelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara – negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government.
7
b. Sejarah perkembangan dan perumusan HAM Internasional 1) Hak Asasi Manusia di Yunani Socrates (470 – 399 SM) dan Plato (428 – 348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak – hak asasi manusia. Konsepnya adalah menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai – nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya. 2) Hak Asasi Manusia di Inggris Inggris sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak – hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen – dokumen tersebut adalah sebagai berikut : a) Magna Charta Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang–wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung. Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak – haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak – hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja. Isi dari piagam Magna Charta adalah sebagai berikut : -
Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
-
Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak – hak sebagai berikut :
8
(i) Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hakhak penduduk. (ii) Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. (iii) Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. (iv) Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. b) Petition of Rights Pada dasarnya Petition of Rights berisi pertanyaan – pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak – hak sebagai berikut : -
Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
-
Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
-
Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.
c) Hobeas Corpus Act Hobeas Corpus Act adalah undang – undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut : -
Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
-
Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.
d) Bill of Rights Bill of Rights merupakan undang – undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang : -
Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
-
Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
-
Pajak, undang – undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.
-
Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masingmasing .
-
Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.
9
3) Hak Asasi Manusia di Amerika Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak – hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (life, liberty, and property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak – hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan Declaration Of Independence Of The United States. Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence – nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak – hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebhagiaan”. John Locke menggambarkan keadaan status naturalis, ketika manusia telah memiliki hak – hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama – sama, hidup lebih maju seperti yang disebut dengan status civilis, locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara. Declaration of Independence di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter. Amanat Presiden Flanklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni : a) Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and expression). b) Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (freedom of religion) c) Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear). d) Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want).
10
Kebebasan- kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan – kebebasan tersebut juga merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar. 4) Hak Asasi Manusia di Perancis Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenangwenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan Declaration Des Droits De L’homme Et Du Citoyen yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite, fraternite). Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya Declaration des Droits de I’homme et du Citoyen. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. revolusi ini diprakarsai pemikir – pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak Asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain : a) Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka. b) Manusia mempunyai hak yang sama. c) Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain. d) Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum. e) Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang – undang. f) Manusia mempunai kemerdekaan agama dan kepercayaan. g) Manusia merdeka mengeluarkan pikiran. h) Adanya kemerdekaan surat kabar. i) Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat. j) Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul. k) Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan. l) Adanya kemerdekaan rumah tangga. m) Adanya kemerdekaan hak milik. n) Adanya kemedekaan lalu lintas. 11
o) Adanya hak hidup dan mencari nafkah. 5) Hak Asasi Manusia oleh PBB Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak – hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa Universal Declaration Of Human Rights atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia. Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk : a) Hidup b) Kemerdekaan dan keamanan badan c) Diakui kepribadiannya d) Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah e) Masuk dan keluar wilayah suatu Negara f) Mendapatkan asylum g) Mendapatkan suatu kebangsaan h) Mendapatkan hak milik atas benda i) Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan j) Bebas memeluk agama k) Mengeluarkan pendapat l) Berapat dan berkumpul m) Mendapat jaminan sosial n) Mendapatkan pekerjaan o) Berdagang p) Mendapatkan pendidikan q) Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat r) Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan
12
Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan – kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya. 6) Hak Asasi Manusia di Indonesia Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis – garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas – bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan – ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia yaitu, antara lain : a) Undang – Undang Dasar 1945 b) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia c) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Di Indonesia, hak – hak asasi manusia itu dapat dibedakan sebagai berikut : -
Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
-
Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
13
-
Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
-
Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality).
-
Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
-
Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.
Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998. Selain itu dalam perkembangannya, terdapat empat hak kebebasan (the four freedom) yang berisi tentang hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan yang dalam pengertiannya yaitu setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain (Mansyur Effendi,1994). Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu: -
Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945
-
Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat
-
Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950
-
Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945
14
4. HAM Dalam Tinjauan Agama (Islam)
Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk yang terhormat dan mulia. Perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran yang harus dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia, tanpa terkecuali. Hak – hak yang diberikan Allah itu bersifat permanent, kekal dan abadi, tidak boleh dirubah atau dimodifikasi (Abu A’la Almaududi, 1998). Dalam Islam terdapat dua konsep mengenai hak, yaitu hak manusia/ insan dan hak Allah. Hak – hak tersebut saling melandasi satu sama lain yang dalam aplikasinya tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut. Sementara dalam hak insan/ manusia, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya (hak kepemilikan). Kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teosentris yang berarti menempatkan Allah melalui ketentuan syariatnya sebagai tolak ukur tentang baik buruknya tatanan kehidupan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat/ bangsa. Konsep Islam tentang HAM ini berlandaskan pada ajaran tauhid, yakni mengandung ide persamaan, persaudaraan manusia dan persatuan semua makhluk yang oleh Harun Nasution dan Bahtiar Effendi disebut dengan ide perikemakhlukan. HAM menurut agama Islam terbagi atas 3 tingkatan yaitu : a) Hak Dasar (Hak Darury) Segala sesuatu yang apabila hak tersebut dilanggar maka tidak hanya akan membuat manusia sengsara tetapi juga eksistensinya serta hilangnya harkat kemanusiaan. b) Hak Sekunder (Hajy) Hak – hak yang apabila tidak terpenuhi akan menghilangkan hak – hak elementernya. c) Hak Tersier (Tahsiny) Hak yang menurut (Masdar F. Mas’udi, 2002) merupakan hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder. HAM juga berkaitan dengan hak – hak warga negara. Menurut Al Maududi, hak asasi pertama dan utama bagi warga negara menurut pandangan Islam yaitu : a) Perlindungan atas nyawa, harta serta martabat mereka bersama dengan jaminan bahwa hak ini tidak dapat dicampuri oleh orang lain, kecuali dengan alasan – alasan yang sah dan legal. b) Perlindungan atas kebebasan pribadi dimana kebebasan tersebut tidak dapat dilanggar kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan.
15
c) Kebebasan mengemukakan pendapat serta menganut kepercayaan sesuai keyakinan masing – masing. d) Kebebasan dalam jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. 5. HAM dalam Perundang – undangan Nasional
HAM seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia terdiri atas 3 pokok yaitu : hak hidup (life), hak kebebasan (liberty) dan hak memiliki (property). Selain itu, HAM digolongkan atas 6 macam antara lain : a. Hak asasi pribadi , ialah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang. Contoh : hak beragama , hak berbicara. b. Hak asasi politik, hak yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh : hak berorganisasi dan mengemukakan pendapat. c. Hak asasi ekonomi, berhubungan dengan kehidupan perekonomian. Contoh : hak menjual dan memiliki barang serta hak untuk mendirikan usaha/ perusahaan. d. Hak asasi budaya , hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh : hak mendapat pendidikan, pekerjaan dan hak mengembangkan budaya. e. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, berhubungan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh : hak diperlakukan adil, mendapat perlindungan hukum dan hak menjabat/ menjadi pejabat pemerintahan. f. Hak diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh : penyelidikan, penahanan dan penyitaan.
Berbagai instrument dalam HAM tercantum dalam : a. Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 1) Pembukaan UUD 1945 Terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea I dan alinea IV 2) Batang tubuh UUD 1945 Tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang terdiri atas : a) Hak dalam bidang politik (pasal 27 (1) dan pasal 28) b) Hak dalam bidang ekonomi (pasal 27 (2), pasal 33 dan pasal 34) c) Hak dalam bidang sosial budaya (pasal 29 , pasal 31 dan pasal 32) 16
d) Hak dalam bidang pertahanan keamanan (pasal 27 (3) dan pasal 30) Lembaga – lembaga perlindungan HAM di Indonesia : a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM dijelaskan bahwa dalam meningkatkan HAM di Indonesia maka dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dengan nama “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)”. Tujuan KOMNAS HAM menurut Undang – Undang RI No. 39 Tahun 1999 pasal 75 tentang HAM dijelaskan atas beberapa tujuan KOMNAS HAM, antara lain : 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan nya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. b. Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Keputusan Negara RI, antara lain dinyatakan “Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”. c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan PBB tentang hak-hak anak. Meskipun UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan undang-undang sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan anak, dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tugas atas Komisi Perlindungan Anak Indonesia, antara lain : 1) melakukan sosialisasi seluruh kutentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 17
2) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. d. Lembaga Bantuan Hukum Lembaga ini didirikan untuk mencegah adanya ledakan gejolak sosial dan keresahan masyarakat. Keberhasilan gerakan bantuan hukum akan dapat mengembalikan wibawa hukum dan wibawa pengadilan yang selama ini terpuruk di negara kita. e. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Dalam rangka pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakai, beberapa fakultas hukum mengadakan biro konsultasi dan bantuan hukum. Biro ini ditangani oleh dosen – dosen
muda yang masih dalam proses belajar untuk menjadi advokat
profesional.
6. Pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM
Sebuah adigium berbunyi bahwa pelanggaran HAM tidak bisa dikatakan sebuah pelanggaran HAM jika ia dilindungi oleh undang – undang. Hal inilah yang banyak terjadi dimasyarakat dimana keadilan masyarakat tidak pernah diakui, dan aparat penegak hukum sudah berubah bentuk menjadi seorang robot, paham positivis-legalistis yang mengejawantah dalam ranah perundang – undangan Indonesia membuah rasa keadilan menjadi hambar . Dalam ranah undang – undang sebuah undang – undang tidaklah boleh bertentangan dengan undang – undang yang ada diatasnya, dalam arti bahwa jika ada yang bertentangan dengan undang – undang dasar maka hukum yang ada didalam undang – undang itu akan batal demi hukum. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan – keadaan apapun dan oleh siapapun adalah kata yang jelas tercantum dalam undang – undang sehingga itulah makna rigid yang mau tidak mau harus dilakukan dalam pelaksanaannya dalam bentuk undang – undang. Namun peraturan itu kontraproduktif dengan undang – undang Peradilan HAM yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dalam kententuan tentang Peradilan Ad Hoc yaitu pasal 43 Ayat (1) yang berbunyi : Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang – undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
18
Yang jelas tercantum dalam pasal tersebut memberikan sebuah pengertian bagi para hamba hukum tentang apa yang harus dilakukan terhadap undang – undang tersebut. Karena undang – undang tersebut bersifat retroaktif yaitu undang – undang tersebut bisa mengadila dan member keputusan tetap mengenai sesuatu tindak pidana yang dilakukan disaat undang – undang belum dibuat, jelas asas tersebut melanggar asas perundang – udangan yang dipakai dalam semua peraturan perudang – udangan yaitu asas legalitas. Sesungguh mengenai hal tersebut sudah tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945 bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan dalam undang-undang hak asasi manusia juga sudah tercantum bahwa undang – undang tersebut juga menolak aturan retroaktif dalam pasalnya namun tidak saat kita melihat penjelasan dalam undang – undang tersebut. Undang – Undang Dasar sengaja tidak dilengkapi penjelasannya agar tidak terjadi pasal karet sehingga menimbulkan multitafsir atas keadaannya sehingga saat terjadi proses amandemen undang – undang dasar kalimat perkalimat undang – undang dasar dibuat sejelas mungkin. Namun dalam penjelasan Undang – Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan pasal tersebut akan terus dipertahankan kecuali untuk para pelanggar HAM berat yang digolongkan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia sudah tercantum jelas bahwa salah satu hak manusia adalah tidak boleh dituntut atas kesalahannya disaat belum ada peraturan yang melarangnya. Ketentuan mengenai asas retroaktif dalam undang – undang HAM diindonesia sungguh sangat tidak menjamin keadilan dalam masyarakat ditambah dalam asas perundang – undangan HAM di Indonesia juga menganut asas Tidak ada Daluarsa. 7. Contoh – contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
a. Pelanggaran HAM oleh TNI, terjadi pada masa pemerintahan Presiden Suharto, dimana (dikemudian hari berubah menjadi TNI dan Polri) menjadi alat untuk menopang kekuasaan. Pelanggaran HAM oleh TNI mencapai puncaknya pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, dimana perlawanan rakyat semakin keras. b. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Maluku, penyusup masuk ke wilayah perbatasan dan melakukan pembunuhan serta pembakaran rumah. c. Pelanggaran atas nama agama Sekelompok manusia dengan atribut agama, berlindung dalam lembaga agama, mereka justru melakukan kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity). Mereka melakukan “pelecehan yang tidak suci” kepada sesamanya manusia.
19
d. Pelanggaran oleh mantan Gubernur Tim – Tim Adanya diskriminasi dalam pemutusan hukuman bagi mantan Gubernur Tim – Tim, Abilio Jose Osorio Soares atas pelanggaran HAM yang dilakukannya. e. Kontroversi G30S Di antara kasus – kasus pelanggaran berat HAM, perkara seputar peristiwa G30S bagi KKR bakal menjadi kasus kontroversial. Dilema bisa muncul dengan terlibatnya KKR untuk memangani kasus pembersihan para aktivis PKI.
20
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antar individu atau antar institusi. HAM tiap orang tidak dapat dirampas atau diambil oleh siapapun. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang – undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang – Undang pengadilan HAM.
B. Saran Untuk mengembangkan nilai – nilai Pancasila dan memadukannya dengan Hak Asasi Manusia, diperlukan usaha yang cukup keras. Salah satunya kita harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Selain itu, kita juga harus mempunyai kemauan yang keras guna mewujudkan negara Indonesia yang aman, makmur dan nyaman bagi setiap orang yang berada di dalamnya
21
DAFTAR PUSTAKA
http://organisasi.org.com http://id.wikipedia.org.com http://komunitasmahasiswa.info.com www.irchan.co.cc/2009/01/sejarah-perkembangan-ham.com http://hitsuke.blogspot.com http://bluecryztal.blogspot.com http://chaplien77.blogspot.com http://www.akujagoan.com/2011/02/contoh-contoh-pelanggaran-ham-di.html Pendidikan kewarganegaraan: perjuangan menghidupi jati diri bangsa, Oleh Minto Rahayu Dr. H. Kaelan. M. S, 2010 : Buku Pendidikan Pancasila, Yogyakarta, Paradigma Offset
22
