BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA. A. Pengertian dan Latar Belakang Hak Asasi Manusia

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA A. Pengertian dan Latar Belakang Hak Asasi Manusia Jhon Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah “hak - hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya”. 21 Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Dalam pasal 1 Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,hukum,pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Berdasarkan beberapa perumusan pengertian Hak Asasi Manusia di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat atau Negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia 21

Azyunardi Azra, Op.Cit,h.201

18

Universitas Sumatera Utara

19

secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik militer maupun sipil) bahkan Negara.Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan.Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) harus diikuti dengan pemenuhan terhadap kewajiban hak asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara.Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah keterpaduan antara Hak Asasi Manusia (HAM), kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsur asasi yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia yang melekat pada setiap individu manusia, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dan pergaulan global tidak berjalan secara seimbang, dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, anarkisme dan kesewenang - wenangan dalam tata kehidupan umat manusia.


20

Berdasarkan beberapa rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) di atas, maka dapat diketahui bebarapa ciri pokok hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu sebagai berikut : 22 1. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak perlu diberikan, dibeli atupun diwarisi. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian dari manusia secara otomatis. 2. Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa. 3. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM) walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak dilindungi atau melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). 23 Pembicaraan tentang keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari pengakuan terhadap adanya hukum alam (natural law) yang menjadi cikal bakal bagi kelahiran Hak Asasi Manusia (HAM). Pada umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM) di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terkait dengan hukum yang dibuatnya) menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggung jawabannya di muka hukum. Magna Charta telah menghilangkan hak absolutisme

22

Ibid., h.201-202 Ibid

23


21

raja.Sejak itu mulai dipraktekkan jika melanggar hukum harus diadili dan mempertanggung jawabkan kebijakan pemerintahannya kepada parlemen. Menurut Arlina Permanisari menyebutkan bahwa intisari dari hak - hak asasi manusia ( hard core rights ) atau disebutkan juga sebagai hak - hak yang paling dasar merupakan jaminan perlindungan minimal yang mutlak dihormati terhadap siapapun baik dimasa damai maupun diwaktu perang . Hak - hak yang paling dasar tersebut adalah hak untuk hidup, larangan perbudakan, jaminan peradilan. 24 Pasal 21 Magna Charta menggariskan “Earls and barons shall be fined by their equal and only in proportion the measure of the offence” (para Pangeran dan Baron akan dihukum (didenda) berdasarkan atas kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. 25 Selanjutnya dalam pasal 40 Magna Charta ditegaskan “ …no one will we deny or delay, rights or justice” (…tidak seorang pun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak atau keadilan). Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul pandangan (adagium) yang intinya bahwa manusia sama di muka hukum (equality before the law). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya Negara hukum dan Negara demokrasi.Bill of Rights

24

Arlina Permanisari., Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of The Red Cross, Jakarta ,1999,h.342 25 Ibid.,h.203


22

melahirkan asas persamaan harus diwujudkan, betapa pun berat resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan jika ada hak persamaan. 26 Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu. 27 Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Prancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi “tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena - mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang - orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bersalah.Kemudian prinsip ini dipertegas oleh freedom of religion (kebebasan menganut keyakinan/agama yang dikehendaki).The rights of property (perlindungan hak milik) dan hak - hak dasar lainnya. Jadi dalam French Declaration sudah tercakup hak - hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum . 28

26

Azyunardi Azra., Op.Cit,h.202 Ibid.,h.203 28 Ibid 27


23

Pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) terus berlangsung dalam rangka mencari rumusan yang sesuai dengan konteks ruang dan zamannya. Secara garis besar perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia dibagi pada 4 generasi yaitu : 29 1. Generasi pertama berpendapat bahwa pengertian hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan negara - negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. 2. Generasi kedua, pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak - hak sosial,ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada generasi kedua ini lahir dua covenant yaitu International Covenant on Economic, Social and cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights, kedua Covenant tersebut disepakati dalam siding Umum PBB 1966. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial budaya, hak ekonomi dan hak politik. 3. Selanjutnya lahir generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara yang disebut dengan hak - hak melaksanakan pembangunan (The Rights of

29

Ibid


24

Development). Dalam pelaksanaanya hasil pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) generasi ketiga juga mengalami ketidak seimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak - hak rakyat lainnya yang dilanggar. Jika kata ‘pembangunan’ tetap dipertahankan , maka pembangunan tersebut haruslah berpihak kepada rakyat dan diarahkan kepada redistribusi kekayaan nasional serta redistribusi sumber - sumber daya sosial, ekonomi, hukum, politik dan budaya secara merata. Keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai. 4. Setelah banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) generasi ketiga, lahirkan generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikirian Hak Asasi Manusia (HAM) generasi keempat dipelopori oleh negara – negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government . Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga berpihak kepada


25

terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan. Selain itu Hak Asasi Manusia (HAM) Asia telah berbicara mengenai masalah kewajiban asasi bukan hanya hak asasi. Deklarasi tersebut juga secara positif mengukuhkan keharusan imperatif dari negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Beberapa masalah dalam deklarasi ini yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kaitan dengan pembangunan sebagai berikut : a. Pembangunan berdikari (self-development), Pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang membebasan rakyat dan bangsa dari ketergantungan dan sekaligus memberikan kepada rakyat sumber - sumber daya sosial ekonomi.Relokasi dan redistribusi kekayaan dan modal nasional haruslah dilakukan dan sudah waktunya sasaran pembangunan itu ditujukan kepada rakyat banyak di pedesaan. b. Perdamaian Masalah perdamaian tidak semata – mata berarti anti nuklir, dan anti perang bintang.Tetapi justru lebih dari itu suatu upaya untuk melepaskan diri dari budaya kekerasan (culture of violence) dengan segala bentuk tindakan.Hal itu berarti penciptaan budaya damai (culture of peace) menjadi tugas semua pihak baik rakyat, negara, regional, maupun dunia internasional. c. Partisipasi rakyat Soal partisipasi rakyat ini adalah suatu persoalan hak asasi yang sangat mendesak untuk terus diperjuangkan baik dalam dunia politik maupun dalam persoalan publik lainnya.


26

d. Hak-hak budaya Di beberapa masyarakat menunjukkan tidak dihormatinya hak - hak budaya. Begitu juga adanya upaya dan kebijakan penyeragaman budaya oleh negara merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi berbudaya, karena mengarah ke penghapusan kemajemukan budaya yang menjadi identitas kekayaan suatu komunitas warga dan bangsa . e. Hak keadilan sosial Keadilan sosial tidak saja berhenti dengan menaiknya pendapatan perkapita, tetapi justru baru berhenti pada saat tatanan sosial yang tidak adil dijungkirbalikkan dan diganti dengan tatanan sosial yang berkeadilan. B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang - Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM). Menurut Mohammad Fauzy menyebutkan : 30 Esensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bukan semata - mata pelanggaran

terhadap

hukum

yang berlaku

melainkan

degradasi

terhadap

30

Mohammad Fauzy., Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan asas Negara, Mandar Madju, Bandung,2003,h.175.


27

kemanusiaan atau merendahkan martabat dan derajat manusia menjadi serendah binatang. Oleh karena itu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tidak identik dengan pelanggaran hukum pidana dan terlebih lagi dalam setiap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat unsur perencanaan, dilakukan secara sistematik dengan cara tertentu yang lebih banyak bersifat kolektif baik berdasarkan agama, etnis atau ras tertentu. Dengan demikian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi Negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu : 31 1. Pelanggaran HAM berat yang meliputi : a. Kejahatan genosida b. Kejahatan kemanusiaan 2. Pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran berat salah satunya dalah kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota - anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok 31

Azyunardi Azra., Op.Cit,h.228


28

yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan - tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak – anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM). Sementara itu kejahatan HAM berat lainnya adalah kejahatan kemanusiaan yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang - wenang yang melanggar (asas - asas ) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kelamin, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk - bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alas an lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur Negara (state-actors) maupun bukan aparatur Negara (non state actors) (UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM).Karena itu penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur Negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan


29

terhadap pelanggaran HAM tersebut dilakukan melalui proses peradilan HAM mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pelanggaran HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum. Prinsip non - retroaktif dapat dikesampingkan untuk penanganan kasus kasus

pelanggaran

berat

hak

asasi

manusia

berdasarkan

keadilan

moral. 32Mengabaikan prinsip non - retroaktif memang melawan legalitas.Akan tetapi dalam keadaan tertentu, dalam upaya menegakkan keadilan, hal itu dapat diabaikan.Apalagi mengingat pemerintah memakai hukum sebagai alat politik untuk mengejar tujuannya.Dengan menggunakan hukum yang ada hak - hak para korban yang menuntut keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia dimasa lalu tidak dapat dilindungi. Argumen dasarnya adalah bahwa sejarah hukum hak asasi manusia internasional menunjukkan prinsip non retroaktif tidak berlaku absolut, untuk pertimbangan keadilan dan pencegahan terulang kembali pelanggaran yang sama. Dengan ungkapan lain asas non retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Oleh karena itu Undang - Undang No. 26 Tahun 2000 mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc yaitu pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan Ad Hoc

32

Komisi Hak Asasi Manusia., Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Lokakarya Internasional Kejahatan Terhadap Kemanusiaan,Jakarta,20-21 Juni 2001,h.44.


30

ini mempunyai fungsi untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkan undang undang ini.Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasar peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Pengadilan Umum. Di samping adanya Pengadilan HAM ad hoc, undang - undang ini menyebutkan juga keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR-RI No.V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan undang -undang sebagai lembaga ekstra - yudisial yang ditetapkan dengan undang - undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan san pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang di daerah hukumnya meliputi daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk daerah khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berada dan di lakukan di luar batas territorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga Negara Indonesia.Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara


31

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan. Dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara pengadilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Pengadilan HAM. C. Perlindungan Hak Asasi Manusia Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atas perbuatannya.Di samping itu untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dan dasar hak - hak dasar itulah yang disebut dengan hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak - hak ini tidak dapat diingkari.Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan.Oleh karena itu negara, pemerintah atau


32

organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali.Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu

menjadi

titik tolak

dan

tujuan

dalam

penyelenggaraan

kehidupan

bermasyarakat, berabangsa dan bernegara. Hukum bagi umat manusia, ditinjau dari hak asasi manusia, sebenarnya adalah untuk mewujudkan hak - hak atas dasar tersebut dan bukan untuk mematikan hak asasi manusia. Dalam sejarah tercatat beberapa peringatan hak asasi manusia dalam : a. Magna Charta tahun 1615 (di Inggris) b. Bill of Rights tahun 1988 (di Inggris) c. Declaration of the Rights of man and of the Citisen, 1978 (di Prancis) d. Bill of Rights, 1791 (di Amerika) e. Declaration of Human Rights, 1948 (PBB,Amerika) Dengan dicantumkannya Declaration of Human Rights sebagai piagam PBB, maka sejak tanggal 10 Desember seluruh dunia mengakui dengan resmi harkat dan martabat dari hak - hak asasi manusia itu. Namun dlam perjalanan hak asasi manusia itu, hak tersebut kadang - kadang ditinggalkan/dilupakan oleh manusia - manusia penguasa dan pelaksana hukum itu yang cenderung timbulnya penekanan - penekanan dari unsur - unsur hak kewajiban dan tanggung jawab yang tidak seimbang, karena faktor – faktor politik dan kekuasaan.


33

Di Indonesia perlindungan hak asasi manusia harus disesuaikan dengan pandangan hidup, falsafah dasar bangsa Indonesia Pancasila, serta kaedah asas hukum adat dan secara positif hak asas manusia dicantumkan dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang - Undang Dasar 1945 (Pasal 27 (1), Pasal 29 (2) “Perangkat HI ttg HAM”, Pasal 30 (1), Pasal 33 (1),(2),(3). D. Perangkat Hukum Internasional tentang HAM Perangkat hukum internasional tentang hak asasi manusia adalah Konvensi dan Deklarasi.Terdapat perbedaan antara keduanya, Konvensi bersifat mengikat secara hukum dan memiliki sanksi yang tegas, (hard law) sedangkan Deklarasi tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki sanksi yang tegas (soft law). Pelanggaran kemanusiaan di berbagai Negara kemudian menjadi topik pembahasan yang serius di PBB.Diskriminasi rasial termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Defenisi diskriminasi rasial adalah “Setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang didasarkan pada suku bangsa,warna kulit, keturunan atau asal bangsa atau suku yang mempunyai tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan pada dasar persamaan, hak - hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki dalam politik, ekonomi, sosial, budaya atau sesuatu bidang kehidupan masyarakat”. Dalam sejarah dunia setidaknya kita mencatat beberapa contoh peristiwa pelanggaran diskriminasi rasial yang besar. Kasus Afrika Selatan, semua penduduk Afrika Selatan didaftarkan berdasarkan rasnya. Tentu saja proses hukum ini juga melahirkan diskriminasi rasial dalam prakteknya. Selain beragam tindak kekerasan,


34

juga dibuat banyak peraturan yang amat membatasi hak kaum kulit hitam.Misalkan : dibuat ghetto - ghetto bagi kaum kulit hitam, aturan yang melarang kaum kulit hitam mempelajari budaya selain budayanya sendiri, harus memiliki surat jalan jika hendak keluar dari wilayahnya dan bahkan juga larangan perkawinan antar ras. Kasus Turki di Eropa yang dianggap bukan sebagai “pribumi” Eropa. Mereka dianggap bangsa asing (Asia) yang berusaha mendapatkan keuntungan dari Eropa dengan melakukan asimilasi dan penyeludupan hukum. Kasus kaum Indian di Amerika.Kelompok Indian sebagai penduduk asli (indigenous people) benua Amerika mengalami penyerangan, pembunuhan massal dan pengusiran dari wilayah - wilayah tempat tinggal mereka oleh kelompok kaum pendatang kulit putih.Selain tindak kekerasan tersebut, kaum pendatang juga mendatangkan berpeti - peti minuman keras yang mendatangkan kebiasaan bermabuk - mabukan di kalangan pemuda Indian.Stigmatisasi juga dilakukan secara kejam.Kelompok Indian digambarkan sebagai kelompok yang biadab, mempunyai kebiasaan menari - nari dan membakar manusia.Stigmatisasi ini berlangsung ratusan tahun.Sampai sekarang rasialisme masih tumbuh dengan subur di benua Amerika. Pelanggaran kemanusiaan di berbagai negara ini kemudian menjadi topic pembahasan yang serius di PBB. Setelah melalui proses perdebatan yang panjang pada banyak persidangan Majelis Umum PBB, akhirnya dibuka dan ditandatangani sebuah konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial pada tanggal 7 Maret 1966. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian menyusun sebuah rancangan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala


35

Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD). Dengan disahkannya konvensi ini, maka konvensi ini menjadi memiliki kekuatan hukum kepada negara anggota

yang menandatangani konvensi ini.

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani konvensi ini pada tanggal 25 Mei 1999, Tiga puluh empat tahun setelah konvensi ini dibuat. Deklarasi HAM Universal 1948 adalah dokumen tertulis pertama tentang HAM yang diterima semua bangsa.Karena itu, Majelis Umum PBB meyebut Deklarasi HAM Universal 1948 sebagai a common standard of achievement for all peoples and nations (pencapaian yang jadi standar bersama bagi semua orang dan bangsa). Deklarasi HAM Universal 1948 diadopsi lewat Resolusi PBB No.217 (III) tahun 1948.Deklarasi HAM Universal 1948 dilahirkan di tengah reruntuhan peradaban manusia akibat Perang Dunia II dan kebrutalan monster-monster kemanusiaan, semisal Hitler, Mussolini, dan Jepang di Asia Pasifik. Selain itu, awal berlangsungnya perang dingin yang membuat polarisasi dunia yang kian menajam dan mengorbankan HAM, memicu semangat untuk membuat instrumen perlindungan HAM, yang kini kita kenal sebagai deklarasi HAM. Sejalan dengan itu, PD II yang berakhir tahun 1945, mengilhami dan memicu semangat dekolonisasi, khususnya di Asia dan Afrika.Seluruh kejadian ini membulatkan tekad warga negara dunia untuk membuat daratan yang bisa dipakai bersama guna menegakkan prinsip-prinsip HAM.


36

Deklarasi yang memiliki 30 pasal ini, secara garis besar, berbicara mengenai hak - hak dan jaminan agar tiap individu bisa hidup dan tidak boleh ada satu orang pun yang leluasa membunuhnya (life), tiap individu dijamin agar tidak ada individu lain yang menyiksanya (no torture) dan kebebasan (liberty). Level operasional Deklarasi HAM Universal 1948 dapat dibagi dalam empat kelompok besar, yaitu: Pertama, penegasan prinsip yang menjadi fondasi dasar deklarasi ini bahwa tiap orang lahir dengan kebebasan dan persamaan dalam hak dan martabat. Kedua,

prinsip

kesamaan

dan

tidak

dibenarkan

memberlakukan

diskriminasi.Kelompok ini memberi kewajiban kepada negara untuk melindungi dan menegakkan prinsip-prinsip itu. Ketiga, kewajiban tiap individu di masyarakat untuk menjalankan dan menegakkan HAM dan kebebasan. Keempat, larangan bagi negara, kelompok, atau individu untuk berbuat sesuatu yang bisa mencederai hak-hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi HAM Universal 1948. Kendati deklarasi ini hanya singkat, ternyata cakupan soal yang dilindunginya cukup besar. Bahkan, ada hal-hal yang dicantumkan deklarasi tetapi tidak ada dalam Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, misalnya, hak untuk kepemilikan, hak untuk memperoleh suaka, dan hak untuk menentukan kebangsaan. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia sebagai standar umum keberhasilan sesame manusia dan semua bangsa dengan tujuan bahwa setiap individu


37

dan setiap organ masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan dan melalui upaya-upaya yang progresif baik secara nasional dan internasional, menjamin pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif, baik oleh rakyat negara peserta maupun rakyat yang berada di dalam wilayah yang masuk dalam wilayah hukumnya. Menurut Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia bahwa semua manusia dilahirkan mereka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani serta hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tanpa membedakan dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, bangsa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA. A. Pengertian dan Latar Belakang Hak Asasi Manusia

Recommend Documents