BAB II TINJAUAN UMUM HAK ASASI MANUSIA
A. Pengertian Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang interen tanpa memnadang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama. Mereka semua berhak menikmati hak-hakny. Pengertian sederhana ini menjadi sangat kompleks ketika dihadapkan pada kehidupan yang dinamik. 19
Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.
19
Moh, Yasir Alimi, DKK, Advokasi Hak-hak perempuan membela hak mewujudkan perubahan, LKIS 1999, Hal 13
Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :
1. Hak asasi pribadi / personal Right - Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat - Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat - Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan - Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
2. Hak asasi politik / Political Right - Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan - hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan - Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya - Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right - Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan - Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns - Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths - Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli - Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak - Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll - Hak kebebasan untuk memiliki susuatu - Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights - Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan - Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right - Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan - Hak mendapatkan pengajaran - Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat
Seperti yang kita ketahui HAM yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Human Rights dan Fundamental Rights, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah Mesenrechten, Grondrechten, Rechten Van Denmens sering disebut juga sebagai hak kodrat, hak dasar manusia atau hak mutlak, dan dalam terjemahan bahasa Indonesia, sampailah pada hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia. 20
Hak Asasi Manusia merupakan khas milik manusia dan oleh karena itu tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak seorang pun penguasa dan tidak satu pun sistem hukum dapat menguranginya. Dalam keputusan hukum tata negara di Belanda, terdapat pula istilah grond rechten, kalau rechten diartikan sebagai hak-hak dan grond diterjemahkan sebagai dasar, maka grond rechten dapat kita terjemahkna dengan hakhak dasar. Oleh karena itu, kalau kemudian Human Rights, droit de I’hommes dan mensenrechten diartikan Hak Asasi Manusia, maka HAM dirumuskan sebagai hakhak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Secara kodrat, yang tanpa hal itu seseorang tidak dapat hidup layak sebagai manusia.
20
AL Subandi Marsudi, Pancasila dan UUD 45 dalam Predigma Reformasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 83.
HAM ini adalah sebagian dari sejumlah hak yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di masyarakat. 21
Pembahasan konflik antara Teori Hukum Kodrat dan Positivisme Hukum menghasilkan kesimpulan bahwa walaupun bidang hukum harus dibedakan dari bidang moral, namun hukum tidak dapat dipertahankan legitimasinya kalau dilepaskan dari tuntutan-tuntutan wujud kehidupan yang adil dan sesuai dengan martabat manusia. Maksud untuk menjamin keadilan, kebebasan, dan kesetiakawanan sosial termasuk hakikat hukum. Sarana untuk mewujudkan maksud itu adalah hak-hak asasi manusia.
Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia. Dalam paham hak asasi manusia termasuk bahwa hak itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Negara dapat saja tidak mengakui hak-hak asasi itu. Dengan demikian hakhak asasi tidak dapat dituntut didepan hakim. Tetapi itulah yang menentukan, hak-hak itu tetap dimiliki. Dan karena itu hak-hak asasi seharusnya diakui. Tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia, sebagai manusia itu menunjukan bahwa dalam negara itu martabat manusia belum diakui sepenuhnya. Itulah paham tentang hak-hak asasi manusia.
21
Sri Soemantri M, HAM ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Makalah dalam seminar Internasional Refugee and Human Rights Protection, 1998, Hal 1
Paham hak-hak asasi manusia ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang kedudukan hak asasi sebagai hak, tentang apakah dapat dipaksakan, tentang dasar perumusan hak-hak asasi tertentu, tentang universalitas dan relavitasnya, terutama apakah paham ini berlaku secara struktural tentang perubahan dan perkembangannya. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah dikemukakan hampir sejak paham hak asasi lahir, yang barangkali paling mengesankan ialah bahwa paham ini tidak dapat dimatikan; bahwa semakin banyak sistem kekuasaan, dengan rela atau ditekan oleh masyarakat, mengakui semakin banyak hak asasi, bahwa tidak ada sistem kekuasaan yang masih dapat bersikap masa bodoh terhadap hak-hak asasi manusia. 22
B. Sejarah Perkembangan HAM
Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak- hak kodrat, hak-hak dasar manusia. natural rights, human rights, fundamental rights, gronrechten, mensenrechten, rechten van den mens dan fundamental rechten Menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak (rights), terkandung adanya suatu tuntutan (claim). 23
Pengertian hak asasi
manusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia 22
Bambang Sunggono, SH, MS. Aries Harianto, SH, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Hal 70. 23 Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsipprinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi), Peradaban, 2007, Hal. 33-34.
Perkembangan konsep hak asasi manusia ditelusuri secara historis berawal dari dunia Barat dimulai dari abad XVII sampai dengan abad XX. Pada abad XVII, hak asasi manusia berasal dari hak kodrat (natural rights) yang mengalir dari hukum kodrat (natural law). Dua hak yang sangat ditonjolkan adalah kebebasan politik (political freedom) dan hak untuk ada (rights to be). Hal ini dipengaruhi keadaan masa sebelumnya dalam kehidupan bernegara yang absolut. Pada abad XVIII, hak kodrat dirasionalkan melalui konsep kontrak sosial dan mebuat hak tersebut menjadi sekular, rational, universal, individual demokratik dan radikal. Dua hak yang sangat ditonjolkan adalah kebebasan sipil (civil libertis) dan hak untuk memiliki (rights to have). Pada abad XIX masuk pemikiran sosialisme yang lebih memberikan penekanan pada masyarakat (society). Pada masa ini lahir fungsi sosial dan hak-hak individu. Dua hak yang sangat ditonjolkan adalah hak untuk berpartisipasi (participation rights) dan hak untuk berbuat (rights to do). Pada abad XX ditandai dengan usaha untuk mengkonversikan hak-hak individu yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum (form natural human rights into positive legal rights). Saat itu lahirlah The Universal Declaration of Human Rights. Hak yang meonjol pada abad ini adalah hak-hak sosial ekonomi (sosial economic rights) dan hak untuk mendapatkan sesuatu (rights to receive) 24 Pemikiran konsep hak asasi manusia, secara umum menurut Philipus M Hadjon, dibedakan dalam tiga kelompok, berdasarkan ide/ gagasan yaitu political and ideological thought yaitu Barat, sosialis dan dunia ketiga. Yang dikelompokkan dalam pemikiran barat meliputi Eropa Barat, amerika Serikat, Kanada, Aistralia, New Zealan, sebagian Amerika Latin yang dipengaruhi pemikiran Barat, dan Jepang (dari segi ekonomi). Kelompok sosialis meliputi negara sosialis di Eropa timur, Kuba,
24
Ibid., Hal 41.
Yugoslavia. Selain itu ada kelompok dunia ketiga yang tidak mempunyai kesatuan ideologi, misalnya India dan Indonesia. 25 Berkaitan dengan konsepsi hak asasi manusia di Barat disebutkan oleh Philipus M Hadjon, bahwa hak asasi manusia bersumber pada hak-hak kodrat (natural rights/ jus naturalis) yang mengalir dari hukum kodrat dan telah mengalami proses perkembangan yang panjang sejak abad XVII hingga abad XX. Konsep hak asasi manusia pada abad XX merupakan sintesis dari tesis abad XVIII dan antitesis abad XIX. Tesis abad XVIII : hak asasi manusia tidaklah ditasbihkan secara ilahi (divinely ordained) juga tidak dipahami secara ilahi (divinely conceived); hak-hak itu adalah pemberian Allah sebagai konsekuensi dari manusia adalah ciptaan Allah. Hakhak itu sifatnya kodrati (natural) dalam arti : -
kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia;
-
setiap orang dilahirkan dengan hak-hak tersebut;
-
hak-hak itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah (state of nture) dan kemudian
dibawanya
dalam
hidup
bermasyarakat.
Sebelum
adanya
pemerintah individu itu otonom dan berdaulat, oleh karenanya tetap berdaulat di bawah setiap pemerintah karena kedaulatan tidak dapat dipindahkan (inalienable) dan adanya pemerintah hanya atas persetujuan dari yang diperintah. Antitesis abad XIX : pertama masuknya dukungan etik dan utilitarian, kedua pengaruh sosialisme yang lebih mengutamakan masyarakat atau kelompok daripada individu, bahwa keselamatan individu hanya dimungkinkan dalam keselamatan kelompok atau masyarakat. Sintesis abad XX : pertama , abad XX menjembatani
25
Ibid., Hal 43.
hukum kodrat dan hukum positif yaitu dengan menjadikan hak-hak kodrat sebagai hak-hak hukum posistif ( positive legal rights); kedua mengawinkan penekanan pada individu (yang sifatnya otonom dan memiliki kebebasan) dengan penekanan (sosialisme) pada kelompok serta penekanan kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk semua, mengawinkan pandangan pemerintah sebagai ancaman bagi kebebasan dengan pandangan terhadap pemerintah sebagai alat yang dibutuhkan untuk memejukan kesejahteraan bersama. Salah satu aspek dari sintesis ini adalah pandangan atas hak kebebasan dan persamaan : kalau abad XVIII lebih mengedepankan hak atas kebebasan, dan abad XIX lebih mengedepankan pada asas persamaan sehingga hak atas persamaan berada di atas hak atas kebebasan, maka bad XX menerima kedua hak tersebut (hak atas kebebasan dan persamaan) sebagai hak dasar (basic rights). Dalam konteks ini, abad XVII merupakan titik awal atau peletak dasar dari konsep tentang hak karena sebelumnya (abad XVI) yang mengedepan adalah kewajiban. Mengedepannya konsep kewajiban pada abad XVI karena dibutuhkan untuk membatasi kekuasaan hawa nafsu. 26Selanjutnya pemikiran konsep sosialis mengenai
hak asasi manusia, bersumber pada ajaran Karl Marx dan Engels.
Sosialisme tidak menekankan hak terhadap masyarakat, tetapi justru menekankan kewajiban pada masyarakat. Mendahulukan kemajuan ekonomi dari pada hak-hak sipil dan poliotik, mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan. Hak-hak asasi bukanlah bawaan kodrat manusia, tetapi hak setiap warga negara yang bersumber dari negara. Negaralah yang menetapkan apa yang menjadi hak. Bagi blok Rusia, setiap usaha dalam rangka perlindungan hak asasi manusi ayang melanggar batas wilayah negara adalah intervensi. Bagi blok Amerika, yang kerangka berpikirnya bersumber
26
Ibid., Hal 37.
dari hukum kodrat, menganggap setiap usaha dalam rangka perlindungan tehadap hak-hak asasi manusia dimanapun adalah tugas suci dan mulia. 27 Perbandingan konsep hak asasi manusia dalam tiga kelompok yaitu berdasar konsep Barat, konsep sosialis dan konsep negara-negara dunia ketiga. Konsep hak asasi manusia di India, mendasarkan pada surat Mahatma Ghandi tentang hak asasi manusia kepada Direktur Jendral UNESCO di Paris tanggal 25 Mei 1947, yaitu : Segala hak individu yang patut memperoleh pengakuan dan dimiliki dengan sah serta mendapat perlindungan ialah yang timbul dari kewajiban atau tugas yang dilaksankan dengan baik. Hak-hak tersebut meliputi 10 macam hak yang terbagi atas 5 hak yang termasuk kategori hak-hak sosial da 5 hak yang termasuk kategori hak-hak perseorangan. Hak-hak sosial meliputi : ahimsa (freedom from violence), asteya (freedom from wants), aparigraha (freedom from exploitation), avyabhicara (freedom from violation or dishonour), armitawa dan arogya (freedom from early dead and disease). Hak-hak perorangan meliputi : akredha ( absence of intolerance), bhutadaya atau astreha (compassion or fellow feeling), jnana vidya (knowledge), satya atau sunrta (freedom of thought and conscience), pravtti atau abhaya atau dhrti (freedom from fear and frustation or de spair) 28
Indonesia merupakan contoh dari kelompok konsep dunia ketiga yang tidak ikut dalam perumusan The Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948.
The Universal Declaration of Human Rights merupakan suatu
deklarasi yang tidak memiliki watak hukum. Kekuatan mengikatnya karena ada pengakuan terhadap deklarasi itu oleh sistem hukum bangsa-bangsa beradab atau mendapat kekuatan dari hukum kebiasaan setelah memeuhi dua syarat yaitu keajegan 27 28
Ibid., Hal 45-46. Ibid., Hal 46-47.
dalam kurun waktu yang lama dan adanya opinion necesitatis. 29 Konsep hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam Undang – Undang Dasar 1945. Perumusannya belum diilhami oleh The Universal Declaration of Human Rights karena terbentuknya lebih awal. Dengan demikian rumusan HAM dalam UUD’45 merupakan pikiran-pikiran yang didasarkan kepada latar belakang tradisi budaya kehidupan masyarakat Indonesia sendiri 30 . Perkembangan konsep hak asasi manusia di dunia internasional secara umum dibedakan dalam tiga generasi yaitu generasi I dengan penekanan hak sipil dan politik, generasi II dengan penekanan hak sosial ekonomi dan budaya serta generasi ketiga yang melahirkan hak pembangunan. Konsepsi hak asasi manusia Hak-hak Sipil dan Politik (Generasi I)
Hak-hak bidang sipil mencakup, antara lain :
1. Hak untuk menentukan nasib sendiri 2. Hak untuk hidup 3. Hak untuk tidak dihukum mati 4. Hak untuk tidak disiksa 5. Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang 6. Hak atas peradilan yang adil
Hak-hak bidang politik, antara lain :
1. Hak untuk menyampaikan pendapat 2. Hak untuk berkumpul dan berserikat
29 30
Ibid.. Hal 53. Ibid.. Hal 54.
3. Hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum 4. Hak untuk memilih dan dipilih
Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya (Generasi II)
Hak-hak bidang sosial dan ekonomi, antara lain :
1. Hak untuk bekerja 2. Hak untuk mendapat upah yang sama 3. Hak untuk tidak dipaksa bekerja 4. Hak untuk cuti 5. Hak atas makanan 6. Hak atas perumahan 7. Hak atas kesehatan 8. Hak atas pendidikan
Hak-hak bidang budaya, antara lain :
1. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan 2. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan 3. Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta)
Hak Pembangunan (Generasi III)
Hak-hak bidang pembangunan, antara lain :
1. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat 2. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak
3. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai 31
Berbeda
dengan
pendapat
Jimly
Asshiddiqie
yang
membedakan
perkembangan konsep hak asasi manusia dalam lima generasi. Jimly Asshiddiqie menyebut Generasi I dan II sebagai generasi II, sedangkan generasi I mulai ditandatanganinya Piagam PBB sampai dengan tahun 1966. Generasi Pertama, dimulai dari persitiwa penandatanganan naskah Universal Declaration of Human oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskahnaskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan Magna Charta dan Bill of Rights, di Amerika Serikat dengan Declaration of Independence, dan di Perancis dengan Declaration of Rights of Man and of the Citizens. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.
Generasi Kedua, dimulai dari persitiwa penandatanganan International Couvenant on Civil and Political Rights dan International Couvenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966)
Generasi Ketiga, tahun 1986, muncul konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau rights to development. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap 31
http://www.komnasham.go.id.
orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya.
Generasi I, II, dan III pada pokoknya mempunyai karakteristik dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara. Setiap pelanggaran selalu melibatkan peran pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai crime by government yang termasuk ke dalam pengertian political crime (kejahatan politik) sebagai lawan dari pengertian crime against government (kejahatan terhadap kekuasaan resmi). Sasaran perjuangan hak asasi manusia adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya.
Generasi Keempat, mempunyai sifat hubungan kekuasaan dalam konsepsi yang bersifat horizontal. Hal ini dipengaruhi adanya fenomena : Pertama, fenomena konglomerasi berbagai perusahaan berskala besar dalam suatu negara yang kemudian berkembang menjadi Multi National Corporations (MNC’s) atau disebut juga Trans-National Corporations (TNC’s) dimana-mana di dunia. Hubungan kekuasaan yang dipersoalkan dalam hal ini adalah antara produsen dan konsumen. Kedua, memunculkan fenomena Nations without State, seperti bangsa Kurdi yang tersebar di berbagai negara Turki dan Irak; bangsa Cina Nasionalis yang tersebar
dalam jumlah yang sangat besar di hampir semua negara di dunia; bangsa Persia (Iran), Irak, dan Bosnia. Ketiga,
fenomena berkembangnya suatu lapisan sosial tertentu dalam setiap
masyarakat di negara-negara yang terlibat aktif dalam pergaulan internasional, yaitu kelompok orang yang dapat disebut sebagai global citizens, dikalangan diplomat dan pekerja atau pengusaha asing. Sebagai contoh, di setiap negara, terdapat apa yang disebut dengan diplomatic shop yang bebas pajak, yang secara khusus melayani kebutuhan para diplomat untuk berbelanja. Keempat, fenomena berkembangnya corporate federalism sebagai sistem yang mengatur prinsip representasi politik atas dasar pertimbangan-pertimbangan ras tertentu ataupun pengelompokan kultural penduduk. Pembagian kelompok English speaking community dan French speaking community di Kanada, kelompok Dutch speaking community dan German speaking community di Belgia, dan prinsip representasi politik suku-suku tertentu dalam kamar parlemen di Austria, dapat disebut sebagai corporate federalism dalam arti luas. Kelompokkelompok etnis dan kultural tersebut diperlakukan sebagai suatu entitas hukum tersendiri yang mempunyai hak politik yang bersifat otonom dan karena itu berhak atas representasi yang demokratis dalam institusi parlemen.
Generasi kelima dengan ciri pokok yang terletak dalam pemahaman mengenai struktur hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara produsen yang memiliki segala potensi dan peluang untuk melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap pihak konsumen yang mungkin diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil. 32
32
http://www.jimly.com/makalah/namafile/2/ Demokrasi dan hak asasi manusia.doc.
Dari kondisi-kondisi diatas kita dapat melihat bahwa secara struktural implementasi hak-hak asasi manusia sangat berbekas baik pada faktor-faktor hukum, sosial politik, budaya maupun ekonomi yang terdapat dalam suatu negara. Disamping itu, tampak bahwa faktor hukum merupakan persyaratan mutlak untuk perlindungan dan pengamanan bagi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum yang esensial yaitu sebagai penjamin stabilitas dan kepastian. C. Kedudukan Individu Dalam Hukum Internasional Individu sebagai salah satu subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional telah diterima dalam praktek kontemporer. Praktek kontemporer ini didasarkan pada perkembangan cabang hukum internasional yaitu hukum hak asasi manusia, hukum maniter internasional, dan hukum pidana internasional sejak permulaan abad XX yang memberikan peran dan kedudukan individu secara de facto maupun de jure sebagai subjek internasional. Secara normatif, pandangan Hans Kelsen memperkuat peran dan kedudukan individu sebagau subjek hukum internasional. Kelsen (1881-1973), beragumentasi bahwa tidak ada perbedaan antara Negara dengan hukum internasional karena keduanya berlaku mengikat terhadap individu. 33 Kelsen mendasari hukum internasional pada pandangan monistik yang menyatakan bahwa hukum internasional berada diatas hukum nasional dari pada merupakan dua hukum yang saling berbeda. Pandangan Kelsen didasari asumsi bahwa hukum internasional , seperti hukum pada umumnya merupakan suatu aturan yang mengatur tingkah laku manusia, kepada manusialah hukum internasional itu berlaku; kepada manusialah hukum
33
IA Searer, 1994, Starke’s International Law, Hal. 48-50.
internasional menyediakan sanksi, dan kepada manusia pulalah hukum internasional menciptakan norma-norma yang mengatur kehidupan mereka. 34 Dengan demikian, menurut Kelsen, posisi individu sebagai subjek hukum internasional memainkan peranan vital karena individu merupakan pusat dari hak dan kewajiban hukum dalam hukum internasional. Peranan dan posisi individu dalam hukum internasional memperoleh penegasan, walaupun hanya secara implisit dalam pertanyaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Mahkamah Internasional mengenai personalitas hukum dari PBB. Pertanyaan kapasitas PBB diajukan pada kasus Reperations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations Case. Mahkamah Internasional menyatakan bahwa subjek hukum internasional mengacu pada suatu entitas yang memiliki kewajiban-kewajiban, hak-hak internasional dan dengan memiliki hak tersebut mereka dapat mengajukan tuntutan-tuntutan internasional. Dari pendapat Mahkamah Internasional tersebut, secara implisit terkandung makna bahwa kondisi personalitas hukum dari subjek hukum internasional haruslah memenuhi dua syarat. Pertama, ketentuan tentang personalitas hukum tersebut harus berasal dari ketentuan-ketentuan internasional yang menyediakan kriteria pada pengakuan personalitas hukum tersebut yang berkembang sesuai dengan perkembang waktu. Kedua, tersedianya saran penegakkan hukum terhadap personalitas hukum dari subjek hukum internasional tersebut. Sejalan dengan perkembangan waktu, hak dan kewajiban individu serta hak untuk dapat mengajukan tuntutan-tuntutan internasional pada hukum internasional terutama pada kejahatan internasional telah berkembang sejak berakhirnya Perang Dunia II.
34
Hans Kelsen, 1996, Principles of International Law, Hal. 180.
Setelah pembentukan Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo, yurisprudensi atas peranan dan tanggung jawab individu sebagai salah satu subjek hukum internasional terhadap kejahatan internasional yaitu kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan produk legal dari Mahkamah Nuremberg untuk mencegah terjadinya kejahatan internasional yang dilakukan oleh individu dan untuk menyediakan sarana pertanggungjawaban bagi individu yang melanggar hukum internasional. Dengan demikian ratio personae memiliki kapasitas hukum berdasarkan hukum internasional adalah mendasarkan asumsi pada pandangan hukum positif yang didukung dengan kenyataan empiris yang terjadi hingga saat sekarang ini. Dasar pada asumsi pembenar ini adalah tidak adanya ketentuan yang mencegah individu untuk dapat bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan dari perbuatan-perbuatannya dalam konteks hukum internasional. Kapasitas hukum individu berkembang sesuai dengan hak-hak tertentu, kewajiban-kewajiban tertentu, dan situasi-situasi khusus yang membedakan hak dan kewajiban individu dengan subjek hukum internasional yang lainnya. Asumsi pembenar itu menyebabkan pertanggungjawaban individu diterima sebagai hukum normatif yang berlaku mengikat dan akan terus berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan sosial dalam hukum internasional yang dipengaruhi oleh pembentukan ketentuan normatif terhadap pertanggungjawaban individu dalam instrumen internasional, dan dipengaruhi parktek-praktek penuntutan terhadap pelanggaran hukum internasional. Asumsi pembenar kedua adalah adanya pengaruh yang signifikan dari subjek-subjek hukum internasional yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum internasional yang menyediakan
suatu
kondisi-kondisi
tertentu
bagi
pertanggungjawaban
individu
terhadap
pelanggaran tersebut. 35 D. Hak Asasi menurut UUD 1945. Secara historis hak asasi manusia yang saat ini kita dikenal (baik yang di cantumkan dalam berbagai piagam maupun dalam UUD 1945), memiliki riwayat perjuangan panjang bahkan sejak Abad XIII perjuangan untuk mengukuhkan gagasan hak asasi manusia ini sesudah dimulai segera setelah di tanda tanganinya Magna Charta pada tahun 1215 oleh raja John Lackbland, maka sering kali peristiwa ini permulaan dari sejarah perjuangan hak-hak asasi manusia. Kalau pada tahun 1215 raja berhadapan dengan kaum bangsawan dan gereja, yang mendorong lahirnya Magna Charta, maka pada tahun 1628 tersebut raja berhadapan dengan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (The House Of Comouons), Menurut Muhammad Kusnardi dan Ibrahim (1981:308), bahwasannya perkembangan dari hak-hak asasi manusia adalah dengan ditanda tanganinya Polition of Rights pada tahun 1628 oleh raja Charles kenyataan ini memperlihatkan bahwa perjuangan hak-hak asasi manusia memiliki korelasi yang erat sekali dengan perkembangan demokrasi. Namun dalam hal ini yang perlu dicatat hak asasi manusia itu telah ada sejak abad 13, karena telah adanya pejuangan-perjuangan dari rakyat untuk mengukuhkan gagasan hak asasi mausia . Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, 35
Lyal Sunga, 1992, Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations, Hal. 156.
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM memiliki beberapa ciri khusus, yaitu sebagai berikut: •
Hakiki (ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan).
•
Universal, artinya hak itu berlaku untuk semua orang.
•
Permanen dan tidak dapat dicabut.
•
Tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Telah di jelaskan pada pembangian sebelumnya bahwa Undang-Undang
Dasar 1945 terdiri dari tiga bagian yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari Pasal 37.dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 banyak menyebutkan hak-hak asasi sejak alinia 1 sampai alinea ke4. - Alinea pertama: pada hakekatnya adalah merupakan pengakuan akan adanya kebebasan untuk merdeka.pengakuan akan perikemanusiaan adalah inti sari dari hakhak asasi manusia, - Alinea kedua: Indonesia sebagai negara yang adil -Alinea
ketiga:
Dapat
disimpulkan
bahwa
rakyat
indonesia
menyatakan
kemerdekaannya supaya tercapai kehidupan bangsa indonesia yang bebas. - Alinea ke empat: berisikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam segala bidang,dan dalam batang tubuhUndang-undang dasar 1945 mengatur hak-hak asasi manusia dalam 7 pasal ,yaitu Pasal-Pasal yang langsung berbicara mengenai hak-hak asasi. Ketujuh pasal tersebut adalah :
1. Pasal 27: Tentang persamaan dalam hukum dan penghidupan yang layak bagi manusia. 2. Pasal 28: Tentang kebebasan berserikat,berkumpul,dan mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. 3. Pasal 29: Tentang kemerdekaan untuk memeluk agama 4. Pasal 31: Tentang hak untuk mendapat pengajaran 5. Pasal 32: Perlindungan yang bersifat kulturil 6. Pasal 33: Tentang hak ekonomi 7. Pasal 34: Tentang kesejahteraan sosial Namun dalam hal ini yang perlu dicatat, bahwa dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945 dan dalam batang tubuh UUD 1945. Hak-hak asasi itu telah ada. Karena itu tidak heranlah bahwasannya Negara Indonesia saat ini telah mengatur masalah UUD 1945, dan yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana supaya segera menyusun undang-undang pelaksanaannya. Bangsa Indonesia menyatakan hak-hak asasinya dalam berbagai peraturan perundangan sebagai berikut: 1. UUD 1945 2. Tap. MPR No. XXVI/MPR/1998 tentang HAM 3. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM 4. UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia mempunyai tugas pokok, yaitu meningkatkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sedangkan Pengadilan HAM memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan di luar territorial wilayah Negara RI oleh Warga Negara Indonesia.
E. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Internasional Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia. Konsep HAM membuat perbedaan status seperti ras, gender, dan agama tidak relevan secara politis dan hukum dan menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang yang bersangkutan memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya. Secara konseptual, ada beberapa teori yang berkenaan dengan HAM, yaitu:
1. Teori hak-hak alami (natural rights), yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat. 2. Teori positivis (positivist theory), yang berpandangan bahwa hak harus dituliskan dalam hukum yang riil, misalnya melalui konstitusi. 3. Teori relativis kultural (cultural relativist theory), teori ini merupakan antitesis dari teori hak alami, karena berpandangan bahwa hak yang bersifat universal merupakan pelanggaran terhadap dimensi kultural yang lain, atau dalam kata lain disebut dengan imperialisme kultural. 4. Doktrin Marxis (marxist doctrine and human rights), teori ini juga menolak natural rights karena beranggapan bahwa negara atau sifat kolektif yang menjadi sumber segala hak.
Namun demikian, konsepsi HAM yang berkembang mempunyai hakikat untuk melindungi kepentingan perseorangan setiap individu. Pada saat ini telah ada beberapa instrumen yuridik untuk melindungi HAM dalam konteks hukum internasional. Namun sebelum munculnya instrumen yuridik tersebut, telah terjadi perdebatan mengenai status individu dalam hukum international.
Dalam hukum internasional, paradigma negara-sentris telah mengakar sejak lama. Sehingga ketika muncul ide untuk membuat perlindungan internasional terhadap HAM, maka pro-kontra terjadi. Beberapa pendapat mengatakan bahwa hukum internasional hanya mengatur hubungan antar negara, sehingga individu tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional. 36 Namun menurut Prof. George Scelle, hanya individu yang menjadi subyek hukum internasional. Pendukung terhadap pendapat ini mengatakan bahwa tujuan akhir dari pengaturan-pengaturan konvensional adalah individu dan oleh karena itu individu mendapatkan perlindungan internasional. Pendapat lain mengatakan bahwa negara sebenarnya adalah entitas yang abstrak, dan pada dasarnya negara terdiri dari individu-individu, sehingga sudah sewajarnya individu dapat dikategorikan sebagai subyek hukum internasional meskipun hanya dalam hal-hal tertentu. Hadirnya Pengadilan Nuremberg, yang ditujukan untuk menghukum para pelaku kejahatan perang selama Perang Dunia II, berhasil menegaskan status individu menjadi subyek hukum internasional, sehingga secara langsung individu mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Untuk melindungi HAM, instrumen yuridik menjadi sebuah hal yang sangat diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan penegakan HAM. Secara historis-empiris, ada beberapa instrumen yuridik yang muncul untuk melindungi HAM, antara lain : 37
1. Magna Charta 1215, dokumen ini mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John itu.
36
Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, Hal. 591. 37 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, Hal. 120.
2. Bill of Rights 1698, undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris setelah terjadi perlawanan terhadap Raja James II dalam revolusi tidak berdarah yang dikenal dengan The Glorious Revolution of 1688. 3. Declaration des droits de l’homme et du citoyen 1789, naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis, sebagai perlawanan terhadap rezim yang lama. 4. Declaration of Independence, naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789 dan kemudian menjadi bagian dari Konstitusi Amerika pada tahun 1791
Hak-hak yang dihasilkan dalam dokumen-dokumen tersebut sangat dipengaruhi o;eh gagasan Hukum Alam, dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis seperti persamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih, dan lainnya. Namun instrumen yuridik yang lahir pada masa pertengahan tersebut menjadi dasar bagi pembentukan instrumen yuridik perlindungan HAM modern. Salah satu tonggak terwujudnya perlindungan HAM modern adalah empat hak yang dirumuskan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, yaitu:
1.
kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech);
2.
kebebasan beragama (freedom of religion);
3.
kebebasan dari ketakutan (freedom from fear);
4.
kebebasan dari kemelaratan (freedom from want).
