BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA
A. HAK ASASI MANUSIA 1. Pengertian dan Macam-macam Hak Asasi Manusia Pengertian hak dalam berbagai bahasa dan menurut bangsa-bangsa barangkali tidak akan sama, disebabkan oleh perbedaan budaya, tradisi, agama dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat disuatu negara. Namun substansi hak yang merupakan kebenaran yang diperjuangkan oleh setiap orang maupun kelompok masyarakat pasti tidak akan banyak berbeda dan memiliki kesamaan yang sangat besar. Perbedaan faham tentang hak dilatarbelakangi oleh cara pandang masyarakat terhadap kebenaran. Secara etimologis, hak asasi manusia dalam bahasa Inggris di sebut Human Right, dan dalam bahasa Arab di sebut Huquuqul Insan. Right dalam bahasa Inggris berarti : hak; keadilan; kebenaran.1 Hak dalam Arab berarti lawan batil; kebenaran.2 Secara terminologis, yang disebut hak adalah wewenang atau kekuasaan secara etis untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan atau menuntut sesuatu.3 1
John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-25, 2003, hlm. 486. 2 Abu Rifqi al-Hanif, Kamus Arab al-Amanah Arab-Indonesia Dengan Cara Membacanya, Tuban : Amanah, 1996, hlm. 120. 3 Achmad Charris Zubair, Kuliah Etika, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet.ke-3, 1995, hlm. 59.
14
15
Pengertian hak asasi manusia menurut Shalahuddin Hamid ialah “Kebenaran yang diperjuangkan kewenangannya dan menjadi milik individu, kelompok sesuai dengan cara pandang terhadap kebenaran baik berupa materi maupun non materi”.4 Menurut Ramdlon Naning, hak asasi ialah “Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut di bawa manusia sejak lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara”.5 Hak yang bersifat kodrati tersebut berarti tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya. Dengan demikian, bukan berarti manusia dengan haknya dapat berbuat sebebas mungkin. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun macam-macam hak asasi manusia menurut Universal Declaration of Human Rights adalah : a. Hak-hak pribadi antara lain, hak persamaan, hak hidup, hak kebebasan, keamanan dan sebagainya yang termuat dalam pasal 3-11. b. Hak-hak yang dimiliki oleh individu dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok sosial di mana ia ikut serta, yaitu hak kerahasiaan kehidupan 4
keluarga
dan
hak
menikah,
hak
untuk
memiliki
Shalahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam, Jakarta : Amissco, cet.ke-1, 2000, hlm. 11. 5 Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, cet.ke-1, 1983, hlm. 127.
16
kewarganegaraan, hak untuk mencari suaka dalam keadaan adanya penindasan, hak-hak untuk mempunyai hak milik dan untuk melaksanakan agama, yang semuanya diatur dalam pasal 12-17. c. Kebebasan-kebebasan sipil dan hak-hak politik yang dijalankan untuk memberikan
kontribusi
bagi
pembentukan
instansi-instansi
pemerintahan atau ikut serta dalam proses pembuatan keputusan yang meliputi kebebasan berkesadaran, berfikir dan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak memilih dan dipilih, hak untuk menghubungi pemerintah dan badan-badan pemerintah umum. Hal ini diatur dalam pasal 18-21. d. Berkenaan dengan hak ekonomi dan sosial, yaitu hak-hak dalam bidang perburuhan, produksi dan pendidikan, hak untuk bekerja dan mendapatkan jaminan sosial serta hak untuk memilih pekerjaan dengan bebas, untuk mendapatkan upah yang sama atas kerja yang sama, hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat buruh, hak-hak istirahat dan bersenang-senang, memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan dan hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat, ini diatur dalam pasal 22-27. Sedangkan macam-macam hak asasi manusia menurut UUD 1945 adalah : a. Hak-hak dalam lapangan politik, contohnya kemerdekaan, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dalam UUD 1945 (pasal 28).
17
b. Hak-hak dalam lapangan ekonomi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27). c. Hak-hak dalam lapangan sosial, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 34). d. Hak-hak dalam lapangan kebudayaan, tiap-tiap warga negara mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional (pasal 31), pemerintah memajukan kebudayaan nasional (pasal 32). Macam-macam hak asasi manusia di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XVII/MPR/1998, dijelaskan sebagai berikut : a. Hak untuk hidup : 1) Berhak untuk hidup 2) Mempertahankan hidup 3) Kehidupan b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan : 1) Membentuk keluarga 2) Melanjutkan keturunan melalui perkawinan c. Hak mengembangkan diri : 1) Berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh berkembang secara layak. 2) Berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya, memperoleh dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
18
3) Berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan umat manusia. 4) Berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hakhaknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. d. Hak keadilan : 1) Berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan, hukum yang adil. 2) Berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. 3) Dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. 4) Berhak atas status kewarganegaraan. 5) Berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja. 6) Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. e. Hak kemerdekaan : 1) Berhak memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. 2) Berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai nurani. 3) Bebas memilih pendidikan dan pengajaran 4) Bebas memilih pekerjaan 5) Berhak memilih kewarganegaraan
19
6) Bebas bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya dan berhak untuk kembali 7) Berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. f. Hak atas kebebasan informasi : 1) Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya. 2) Berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. g. Hak keamanan : 1) Berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi 2) Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. 3) Berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain 4) Berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. 5) Berhak ikut serta dalam upaya perbedaan negara. h. Hak kesejahteraan : 1) Berhak hidup sejahtera lahir dan bathin 2) Berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
20
3) Berhak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak 4) Berhak memperoleh kemudahan perlakuan khusus di masa kanakkanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat. 5) Berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. 6) Berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. 7) Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.6 2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia Di muka telah dijelaskan bahwa hak asasi manusia bersifat kodrati, dengan demikian hak asasi manusia lahir bersama-sama dengan manusia, artinya sejak manusia mempunyai permasalahan, maka hak asasi manusia tersebut mulai timbul. Umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa, lahirnya hak asasi manusia di mulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi dia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Dari sinilah
6
Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998, Jakarta : Panca Usaha, 1998, hlm. 87-91.
21
lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi, dan mulai bertanggungjawab kepada hukum.7 Adanya Piagam Magna Charta itu, berarti kemenangan telah diraih. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hakhak asasi, karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja. Perkembangan berikutnya, Thomas Aquino (1215 – 1274) menyampaikan ajarannya : “Bahwa hukum dan undang-undang hanya dapat di buat atas kehendak rakyat, atau oleh seorang raja yang mencerminkan aspirasi rakyat”. Kemudian lahir John Locke (1632 – 1704) yang menggambarkan keadaan “status naturalis”, dimana manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan, Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara itu hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.8 Kemudian muncul beberapa teori tentang Fundering (pendasaran) kekuasaan negara, yang antara lain dikemukakan oleh J.J. Rousseau yang berpendapat bahwa kekuasaan negara itu timbulnya karena dan berdasarkan atas suatu persetujuan atau kontrak antara seluruh masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan, yakni segolongan manusia yang dikuasakan menjalankan pemerintahan. Teori ini terkenal dengan sebutan “kontrak sosial” (1762) yang dianut di Eropa kemudian sampai ke
7
Baharuddin Lopa, al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 2. 8 Moh. Mahfud MD, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, cet.ke-2, 2001, hlm. 9.
22
Amerika, sehingga semakin meningkatlah pergerakan untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan yang asasi itu.9 Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli 1776, merupakan pula Piagam Hak-Hak Asasi Manusia, karena mengandung pernyataan : “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Penciptanya. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan”.10 Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration, dimana hak-hak yang lebih dirinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula Presumption of Innocence, artinya orang-orang yang tidak ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.11 Pada tanggal 6 Januari 1941 Roosevelt membuat amanat yang berisi “The Four Freedom” di depan kongres Amerika Serikat yang isinya adalah : a. Kebebasan memilih agama (Freedom of Religion) b. Kebebasan dari rasa takut (Freedom from Fear) 9
Ibid., hlm. 10. Ibid., 11 Baharuddin Lopa, op.cit., hlm. 3. 10
23
c. Kebebasan berbicara dan mengemukakan pikiran (Freedom of Speech and Expression) d. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (Freedom from Want).12 Tanggal 26 Juni 1945 di Fransisco, PBB mengesahkan Piagam dan Statuta Mahkamah International menyangkut perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai terkandung di dalam “The Four Freedom”.13 Setelah Perang Dunia II tahun 1946, badan PBB yang di sebut ECOSOC merancang piagam hak-hak asasi manusia yang hasilnya disahkan dalam Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Piagam yang disahkan ini diterima sebagai “Universal Declaration of Human Right” (pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia).14 3. Pembagian Kelompok Hak Asasi Manusia Tinjauan historis di atas menunjukkan betapa erat kaitannya antara perkembangan paham hak asasi manusia dengan berbagai golongan. Menurut sifat dan arahnya hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi : a. Hak-hak asasi liberal Kelompok ini diperjuangkan oleh kaum liberal yang pada hakekatnya hanya melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap campur tangan negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Hak asasi paham ini mendasarkan kebebasan individu dan mengurus dirinya sendiri. Kebebasan di sini termasuk kebebasan hak atas hidup, kebutuhan jasmani, kebebasan bergerak, kebebasan dalam perkawinan, 12
Ramdlon Naning, op.cit., hlm. 129. Ibid., 14 Ibid., 13
24
perlindungan terhadap hak milik, hak untuk mengurus rumah tangga, untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggal, hak atas kebebasan beragama dan lain sebagainya. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan, di mana diri sendirilah yang berhak untuk menentukan dirinya. Dengan kata lain tidak boleh ada pihak-pihak yang mencampuri urusan hak perkawinan. b. Hak-hak asasi demokratis Hak asasi demokratis ini diperjuangkan oleh kaum liberal dan republik. Dasar hak-hak itu adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat yang menuntut agar rakyat mematuhi diri sendiri dan setiap pemerintah berada di setiap rakyat. Termasuk dalam hal ini adalah hak untuk menyatakan pendapatnya, hak atas kebebasan pers, hak untuk membentuk
perkumpulan
politik.
Hak-hak
asasi
demokratis
merupakan hak asasi klasik yang pertama kalinya mendapat kedudukan hukum dalam konstitusi negara-negara bagian Amerika Serikat dan kemudian diperjuangkan oleh kaum buruh dan borjuis selama abad 18 sampai dengan abad 19. c. Hak-hak asasi sosial Hak asasi ini merupakan perluasan paham tentang kewajiban negara yang merupakan hasil kesadaran yang tumbuh pada kaum buruh dalam perjuangan melawan borjuis untuk memperoleh hasil kerja yang wajar. Hak asasi sosial mencerminkan bahwa kesadaran setiap anggota masyarakat berhak atas bagian yang adil dari harta benda materiil dan kultural bangsanya serta atas bagian yang wajar dari
25
hasil nilai ekonomis yang terus menerus diciptakan oleh masyarakat sebagai keseluruhan sistem-sistem pembagian kerja sosial. Hak itu harus dijamin sepenuhnya oleh negara. Hak asasi sosial terkemuka biasanya disebut hak atas jaminanjaminan sosial, hak atas pekerjaan, atas pilihan tempat dan jenis pekerjaan, atas syarat-syarat kerja yang memadai, atas upah yang wajar,
atas
perlindungan
terhadap
pengangguran,
hak
untuk
membentuk serikat kerja dengan bebas dan hak atas pendidikan. B. HAK ASASI MANUSIA DALAM WACANA ISLAM 1. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Islam Ajaran Islam banyak memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang lebih baik melalui Al Maqâshidu al-Khamsah (lima tujuan dasar), yaitu : a. Memelihara kemaslahatan agama Agama Islam harus terpelihara daripada ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya, serta yang akan mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang bathil. Agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi pengaruh agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut ajaran agama yang dianutnya. Agama Islam tidak memaksa kepada penganut
26
agama lain meninggalkan agamanya supaya masuk kedalam Islam.15 Hal ini ditegaskan dalam surah al Baqarah ayat 256, yang berbunyi :
ﻦ ْ ت َو ُﻳ ْﺆ ِﻣ ِ ﻦ َﻳ ْﻜ ُﻔ ْﺮ ﺏِﺎﻟﻄﱠﺎﻏُﻮ ْ ﻲ َﻓ َﻤ ﻦ ا ْﻟ َﻐ ﱢ َ ﺷ ُﺪ ِﻣ ْ ﻦ اﻟﺮﱡ َ ﻦ َﻗ ْﺪ َﺗ َﺒﱠﻴ ِ ﻵ ِإ ْآﺮَا َﻩ ﻓِﻲ اﻟﺪﱢﻳ : ﷲ ﺳَﻤِﻴ ٌﻊ ﻋَﻠِﻴ ٌﻢ )اﻟﺒﻘﺮاة ُ ﻻ ْا ْﻧ ِﻔﺼَﺎ َم ﻟَﻬَﺎ وَا َ ﻚ ﺏِﺎ ْﻟ ُﻌ ْﺮ َو ِة ا ْﻟ ُﻮ ْﺛﻘَﻰ َﺴ َ ﺳ َﺘ ْﻤ ْ ﷲ َﻓ َﻘ ِﺪ ا ِ ﺏِﺎ (٢٥٦ Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(Q.S. al Baqarah : 256).16 b. Memelihara jiwa Memelihara
jiwa
disini
adalah
mengembangkan
dan
memelihara jasmani dan rohani (fisik dan psychis) serta memelihara jiwa dari ancaman musuh. Islam
melarang
terjadinya
pembunuhan
karena
untuk
melindungi jiwanya demi kelangsungan hidup. Firman Allah SWT dalam surah al-Isra’ ayat 33 menjelaskan :
ﺟ َﻌ ْﻠ َﻨﺎ َ ﻈﻠُﻮﻣًﺎ َﻓ َﻘ ْﺪ ْ ﻞ َﻣ َ ﻦ ُﻗ ِﺘ ْ ﻖ َو َﻣ ﺤﱢ َ ﻻ ﺏِﺎ ْﻟ ﷲ ِإ ﱠ ُ ﺣ ﱠﺮ َم ا َ ﺲ اﱠﻟﺘِﻲ َ ﻻ َﺗ ْﻘ ُﺘﻠُﻮا اﻟ ﱠﻨ ْﻔ َ َو (٣٣:ن ﻣَ ْﻨﺼُﻮرًا )اﻹﺳﺮاء َ ﻞ ِإﻧﱠ ُﻪ آَﺎ ِ ف ﻓِﻲ ا ْﻟ َﻘ ْﺘ ْ ﺴ ِﺮ ْ ﻼ ُﻳ َ ﺳ ْﻠﻄَﺎﻧًﺎ َﻓ ُ ِﻟ َﻮِﻟ ﱢﻴ ِﻪ Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (Q.S al-Isra’ : 33)17
15
Ismail Muhammad Syah, et.al., Falsafah Hukum Islam, Jakarta : Bumi Aksara, 1992, cet.ke-2, hlm. 68. 16 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung : CV. Diponegoro, 2000, hlm. 33. 17 Ibid., hlm. 227.
27
Kelestarian hidup manusia, baik fisik maupun psikis, dibutuhkan makanan. Makanan fisik adalah jenis makanan yang baik dan halal, sedangkan makanan jiwa adalah ajaran agama Islam, terutama aqidah dan syari’ah. Disamping itu untuk pemeliharaan jasmani atau tubuh telah ditetapkan adanya qishash, diyat, kafarat dan hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan. Hukuman tersebut ada yang dari Allah dan ada pula hukuman dari manusia yang ditetapkan berdasarkan peraturan negara. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai hak asasi manusia. c. Memelihara akal Manusia adalah makhluk Allah SWT. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain, yaitu bentuk yang sebaikbaiknya dan akal. Mengenai manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya ialah dijelaskan dalam surah at-Tiin ayat 4-6, yang berbunyi :
ﻦ َ ﻻ اﱠﻟﺬِﻳ ِإ ﱠ,ﻦ َ ﻞ ﺳَﺎ ِﻓﻠِﻴ َ ﺳ َﻔ ْ ُﺛﻢﱠ َر َد ْدﻧَﺎ ُﻩ َأ,ﻦ َﺗ ْﻘﻮِﻳ ٍﻢ ِﺴ َﺣ ْ ن ﻓِﻲ َأ َ ﻹ ْﻧﺴَﺎ ِ َﻟ َﻘ ْﺪ ﺧَﻠَ ْﻘﻨَﺎ ا (٦-٤ : ن )اﻟﺘﻴﻦ ٍ ﻏ ْﻴ ُﺮ َﻣ ْﻤﻨُﻮ َ ﺟ ٌﺮ ْ َﻋ ِﻤﻠُﻮا اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤَﺎتِ َﻓَﻠ ُﻬ ْﻢ أ َ ءَا َﻣﻨُﻮا َو Artinya : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.(Q.S. at-Tiin : 4-6).18 Akal mendorong manusia untuk bertumbuh dan berkembang dalam menentukan arah baik atau buruk. Ajaran Islam melarang meminum minuman keras yang memabukkan karena merusak akal.
18
Ibid., hlm. 478-179
28
Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya surah al Maidah ayat 90 yang berbunyi :
ﻦ ْ ﺲ ِﻣ ٌ ﺟ ْ ِﻻ ُم ر َ ﻷ ْز َ ب َو ْا ُ ﻷ ْﻧﺼَﺎ َ ﺴ ُﺮ َو ْا ِ ﺨ ْﻤ ُﺮ وَا ْﻟ َﻤ ْﻴ َ ﻦ ءَا َﻣﻨُﻮا إِﻧﱠﻤَﺎ ا ْﻟ َ ﻳَﺂ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ (٩٠:ن )اﻟﻤﺎﺋﺪة َ ﺟﺘَﻨِﺒُﻮ ُﻩ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜ ْﻢ ُﺗ ْﻔِﻠﺤُﻮ ْ ن ﻓَﺎ ِ ﺸ ْﻴﻄَﺎ ﻞ اﻟ ﱠ ِ ﻋ َﻤ َ Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah : 90)19 d. Memelihara keturunan / kehormatan Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina serta yang mendekati zina. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Isra’ ayat 32 yang berbunyi :
(٣٢:ﻼ )اﻻﺳﺮأ ً ﺳﺒِﻴ َ ﺸ ًﺔ َوﺳَﺎ َء َﺣ ِ ن ﻓَﺎ َ ﻻ َﺗ ْﻘ َﺮﺏُﻮا اﻟﺰﱢﻧَﺎ ِإﻧﱠ ُﻪ آَﺎ َ َو Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’ : 32).20 Ajaran yang ditetapkan dalam Islam ini untuk menjaga dan melindungi hak-hak manusia dan menghindari dari perbuatan keji. e. Memelihara harta benda dan kehormatan Pada hekekatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Untuk itu Islam mensyari’atkan peraturan-peraturan di bidang mu’amalah (hubungan sesama manusia), mengharamkan mencuri, menipu, memakan riba, judi, merusak harta benda orang lain.
19 20
Ibid., hlm. 97 Ibid., hlm.227
29
Menyangkut pemeliharaan harta benda ini, Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut :
ﻦ ْ ﺤﻜﱠﺎ ِم ِﻟ َﺘ ْﺄ ُآﻠُﻮا َﻓﺮِﻳﻘًﺎ ِﻣ ُ ﻞ َوُﺗ ْﺪﻟُﻮا ﺏِﻬَﺎ ِإﻟَﻰ ا ْﻟ ِﻃ ِ ﻻ َﺗ ْﺄ ُآﻠُﻮا َأ ْﻣﻮَاَﻟ ُﻜ ْﻢ َﺏ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ ﺏِﺎ ْﻟﺒَﺎ َ َو (١٨٨ : س ﺏِﺎ ْﻟِﺈ ْﺛ ِﻢ َوَأ ْﻧ ُﺘ ْﻢ ﺗَ ْﻌﻠَﻤُﻮنَ )اﻟﺒﻘﺮاة ِ ل اﻟﻨﱠﺎ ِ َأ ْﻣﻮَا Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.(QS. Al-Baqarah : 188)21 Jadi harta yang akan dimiliki dan yang akan dimakan haruslah dari barang yang halal dan baik, tidak dibenarkan menipu, memperkarai harta orang lain untuk dikuasai dan dimiliki. Pengendalian diri memahami dan melaksanakan ajaran Islam diwajibkan bagi umat Islam, sehingga mengetahui hak dan kewajibannya. Penjelasan di atas dapat digarisbawahi bahwasannya Islam memberikan perlindungan-perlindungan kepada manusia, dalam hal ini termasuk perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian Hak Asasi Manusia dalam Islam Sedangkan pembagian kelompok hak asasi manusia dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut : 1. Hak-hak spiritual (Huquuqul Ubudiyah). Islam berpandangan ideologi yang tak terpisah dari seluruh aspek kehidupan manusia, didasarkan pada wahyu yang menekankan prinsip hak dan kewajiban. 21
Ibid., hlm. 23
30
a) Hak Allah : Allah yang menciptakan manusia, seluruh alam dan isinya, maka Ia berhak untuk dipatuhi, ditaati dan diagungkan. b) Hak Rasul : Beliau adalah utusan Tuhan yang menyampaikan wahyu dari-Nya, maka Ia berhak dipatuhi, ditaati dan dimuliakan. 2. Hak-hak manusia (Huquuqul Ibaad) a) Dilaksanakan oleh negara Pengakuan kebebasan, perlindungan hak, persamaan hak, hak sosial kemasyarakatan dan keadilan. b) Dilaksanakan oleh individu Hak pemimpin dan rakyat, hak orang tua, hak anak, hak suamiistri, hak kerabat, hak tetangga, hak orang di luar Islam dan toleransi. c) Dilaksanakan oleh negara dan masyarakat Kebebasan berpendapat, beragama, berserikat dan berkumpul, berpindah tempat. Hak hidup, hak milik, kehormatan dan kesucian, protes terhadap tirani. Hak yang sama di depan hukum, mendapat keadilan, kedudukan dalam pemerintahan. Jaminan kesejahteraan bagi masyarakat lemah, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan lain sebagainya.
3. Hak makhluk dan alam semesta (Huquuqul Kholqi) Dilaksanakan oleh negara dan masyarakat untuk melindungi lingkungan dan satwa (flora dan fauna) dari kepunahan dan kerusakan akibat olah dan ketamakan manusia. Tanpa kepedulian negara dan
31
masyarakat niscaya akan berdampak negatif terhadap manusia itu sendiri. Seperti terjadinya longsor, kebakaran hutan, banjir, menipisnya ozon dan sebagainya.22
C. JAMINAN HAK ASASI MANUSIA 1. Pengertian Jaminan Hak Asasi Manusia Sebelum penulis jelaskan tentang pengertian jaminan hak asasi manusia, terlebih dahulu akan penulis uraikan pengertian jaminan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dapat dijumpai, pengertian jaminan yang berarti tanggungan, garansi; jaminan hak paten; jaminan hukum berarti kepastian yang dijamin oleh hukum; tawanan jaminan berarti sandera.23 Dalam Kamus Hukum, pengertian jaminan menurut hukum adat adalah jaminan berarti suatu benda (tanah atau rumah) dijadikan jaminan atas hutang. Sering dipakai istilah Belanda borg, menjadi borok untuk itu. Dahulu dikenal juga jaminan orang, yaitu seseorang bekerja untuk orang lain karena tidak mampu membayar hutangnya (Pandeling).24 Pengertian jaminan hak asasi manusia, dalam memudahkannya penyusun dapat melihat dari pengertian jaminan hukum yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jaminan hukum diartikan kepastian yang dijamin oleh hukum. Selanjutnya pengertian jaminan hak asasi manusia dengan mengacu pengertian dari jaminan hukum, dapat diartikan jaminan
22
Sholahuddin Hamid, op.cit., hlm. 20-21. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2003, edisi ke-3, hlm. 466. 24 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 285-286. 23
32
hak asasi manusia adalah kepastian yang dijamin oleh hak-hak dasar manusia. Pengertian lain jaminan hak asasi manusia adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan hak asasi manusia bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat guna memelihara dan
memperjuangkan
kemajuan
masyarakat
serta
standar-standar
kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar. Pengertian jaminan hak asasi manusia dalam hukum perkawinan menurut hemat penyusun adalah kepastian jaminan hak asasi manusia akan seluruh sistem perlindungan, pemeliharaan dan pengakuan akan hak asasi manusia yang terkandung di dalam hukum perkawinan. 2. Prinsip-Prinsip Jaminan Hak Asasi Manusia Setelah memahami, definisi dari jaminan hak asasi manusia dalam hukum perkawinan, selanjutnya dapat dirumuskan prinsip-prinsip jaminan hak asasi manusia dalam hukum perkawinan bagi rakyat (Indonesia). Dengan menggunakan konsepsi Universal Declaration of Human Rights sebagai kerangka berfikir, prinsip-prinsip jaminan hak asasi manusia dalam hukum perkawinan bagi rakyat adalah prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam perkawinan yang bersumber dari Universal Declaration of Human Rights. Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat manusia dalam perkawinan bersumber dari deklarasi PBB, dikarenakan watak hukum kebiasaan (internasional) dan dengan demikian negara Republik Indonesia sebagai
33
anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terikat pada deklarasi universal tersebut.
