BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSI, HAK ASASI MANUSIA, DAN NEGARA HUKUM. tentang ruang lingkup paham konstitusi terdiri dari:

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSI, HAK ASASI MANUSIA, DAN NEGARA HUKUM A. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi 1. Sejarah Pertumbuhan Konstitusi. Dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik, kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi terdiri dari: 1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum 2. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia 3. Peradilan yang bebas dan mandiri 4. Pertanggungjawaban kepada rakyat. Keempat prinsip di atas merupakan ciri bagi suatu pemerintahan yang konstitusional.

Akan tetapi, suatu pemerintahan ( negara) meskipun sudah

mengatur prinsip-prinsip diatas, namun tidak di implementasikan dalam praktik penyelenggaraan negara, maka belumlah dapat dikatakan sebagai negara yang konstitutional atau mengenut paham konstitusi. Catatan mengenai sejarah negara konstitutional dimulai sejak zaman Yunani, dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum. Pada masa kejayaannya (624-404 S.M) athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi dan koleksi aristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai negara. 23 Pemahaman awal konstitusi pada masa itu, hanyalah kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian

23

Dahlan Thaib,dkk, op cit hal 2

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

pada masa kekaisaran Roma, pengertian konstitusi menjadi lebih luas yaitu sebagai suatu kumpulan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar, pernyataanpernyataan dari para ahli hukum/negarawan, serta adat kebiasaan setempat, disamping undang-undang. Konstitusi Roma sampai abad pertengahan sangat berpengaruh mengenai konsep kekuasaan tertinggi (ultimate power) dari para kaisar Roma, telah menjelma menjadi L’etat General di perancis, dan di romawi ordo et unitas telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham “Demokrasi Perwakilan” dan “Nasionalisme”. 24 Pada abad VII lahirlah Piagam Madinah yang menjadi Konstitusi Negara Madinah yang dibentuk pada awal klasik islam, tepatnya sekitar tahun 622 M. Di Eropa Kontinental, pihak rajalah yang memperoleh kemenangan yaitu ditandai dengan semakin kokohnya absolutisme, khusunya di perancis, rusia, prusia, dan austria pada abad ke -15. Sedangkan di Inggris, kaum bangsawanlah yang mendapat kemenangannya ditandai dengan pecahnya The Glorious Revolution. Kemengan kaum bangsawan dalam revolusi istana ini telah menyebabkan berakhirnya absolitisme di Inggris, serta munculnya parlemen Inggris sebagai pemegang kedaulatan. Pada akhirnya, 12 negara koloni Inggris mengeluarkan Declaration of Independence dan menetapkan konstitusi-konstitusinya sebagai dasar negara yang berdaulat pada tahun 1776. Perjalanan sejarah berikutnya, pada tahun 1789 meletus revolusi dalam Monarki Absolutisme di Perancis yang ditandai dengan ketegangan-ketegangan di masyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan negara. Sampai pada akhirnya,

24

Ibid, hal 3


20 juni 1789 Estaaats Generaux memproklamirkan dirinya constituante, walaupun baru pada tanggal 14 september 1791 konstitusi pertama di Eropa diterima oleh Louis XVI. Di Perancis muncul sebuah buku yang berjudul Du Contract Social karya J.J Rousseau. Dalam bukunya Rousseau mengatakan bahwa “ manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya” sedangkan hukum meupakan ekspresi dari kehendak umum. Tesis Rousseau ini sangat menjiwai De Declaration des Droit de I’Homme et du Citoyen, karena deklarasi ini yang mengilhaminya pembentukan konstitusi Perancis (1791) khususnya yang menyangkut hak asasi manusia. 25

Pada masa inilah awal dari munculnya

konstitusi dalam arti tertulis (Modern) seperti yang ada di Amerika. Konstitusi model Amerika (yang tertulis) ini kemudian diikuti oleh berbagai konstitusi tertulis di berbagai negara di Eropa. Seperti Konstitusi SpanPada masa inilah awal dari munculnya konstitusi dalam arti tertulis (Modern) seperti yang ada di Amerika. Konstitusi model Amerika (yang tertulis) ini kemudian diikuti oleh berbagai konstitusi tertulis di berbagai negara di Eropa. Seperti Konstitusi Spanyol (1812), Konstitusi Norwegia (1815), Konstitusi Nederland (1815), Konstitusi Belgia (1861), Konstitusi italia (1848), Konstitusi Austria (1861), dan Konstitusi Swedia (1866). Sampai pada abad XIX, tinggal Inggris, Hongaria, dan Rusia yang belum mempunyai Konstitusi secara tertulis. 26 Konstitusi sebagai undang-undang dasar dan hukum dasar yang mempunyai arti penting baru muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya “sistem demokrasi perwakilan dan konsep nasionalisme”. Alasan inilah yang 25 26

Ibid, hal 5 ibid


menjadikan konstitusi sebagai hukum dasar yang lebih tinggi daripada raja, sekaligus terkandung maksud memperkokoh Lembaga Perwakilan Rakyat. Pada masa Perang Dunia I tahun 1914 telah banyak memberikan dorongan yang dahsyat bagi konstitusionalisme, yaitu dengan jalan menghancurkan pemerintahan yang tidak liberal, dan menciptakan negara-negara baru dengan konstitusi yang berasaskan demokrasi dan nasionalisme. Upaya ini dikonkretkan dengan didirikannya Liga Bangsa Bangsa untuk perdamaian dunia. Tiga tahun kemudian muncul reaksi keras melawan konstitusionalisme politik yang ditandai dengan Revolusi Rusia (1917), diikuti meletusnya fasisme di Italia, dan pemberontakan Nazi di Jerman, sampai akhirnya terjadi Perang Dunia II. Pengaruh perang dunia II terhadap konstitusionalisme adalah menjadi kesempatan kepada bangsa-bangsa menerapkan metode-metode konstitusionalisme terhadap bangunan internasional melalui Piagam Perserikatan bangsa-Bangsa untuk mencapai perdamaian dunia yang permanen. 2. Pengertian Konstitusi Pengertian Konstitusi sebagaimana dikenal dalam berbagai literatur dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit menyangkut aspek hukum saja dan konstitusi dalam arti luas tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga non-hukum. 27 Pembedaan pengertian konstitusi secara sempit maupun luas adalah berdasarkan dikotomi antara istilah constitution dengan gronwet (Undang-Undang Dasar). Sri Soemantri dalam disertasinya yang dikutip oleh Dahlan Thaib dalam bukunya Teori dan Hukum Konstitusi

27

Krisna Harahap, op cit, hal 169


mengartikan bahwa konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar 28. Sedangkan pendapat L.J. Van Apeldoorn yang dikutip dalam buku Teori dan Hukum Konstitusi membedakan secara jelas antara konstitusi dan Undang-Undang Dasar 29. konstitusi adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Penyamaan pengertian antara Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, sudah dimulai sejak Oliver Cronwell (Lord Protector Republik Inggris 16491660) yang menamakan Undang-Undang Dasar itu sebagai Instrument of Government, yaitu bahwa Undang-Undang Dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah dan disinilah timbul identifikasi dari pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar hingga sampai saat ini beberapa ahli hukum ada yang mendukung antara yang membedakan dengan yang menyamakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Penganut paham yang membedakan pengertian konstitusi dengan UndangUndang Dasar antara lain Herman Heller dan F. Lasalle. Herman Heller yang dikutip oleh Taufiqrrohman Syahuri dalam bukunya Hukum Konstitusi memberikan pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu : 30 1. Die Politische verfassung als geselschaftlich wirk lichkeit. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis 2. Die Verselbtandigte revhtsverfassung. Konstitusi merupakan suatu kesatuan yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis 3. Die geshereiben verfassung. 28

Dahlan Thaib, op cit, hal 8 ibid 30 Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) , hal 32 29


Konstitusi yag ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatau negara. Dan pendapat F. Lassale dalam bukunya Uber Verfassungwesen uang dikutip oleh Dahlan Thaib dalam bukunya Teori dan Hukum Konstitusi membagi Konstitusi dalam dua pengertian, yaitu: 31 1. Pengertian sosiologis atau politis. Konstitusi adalah sintesis faktorfaktor kekuatan yang nyata (dereele machtsfactoren). Jadi konstitusi menggembarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut diantaranya : raja, parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik, dan lain-lain; itulah sesungguhnya konstitusi. 2. Pengertian yuridis. Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Dari pendapat Herman Heller dan F. Lassalle di atas dapatlah disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis saja. Dan sesungguhnya konstitusi mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar Undang-Undang Dasar yang hanya mengandung pengertian yuridis. Adapun penganut paham yang menyamakan pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar, adalah C.F Strong dan James Bryce. Pendapat James Bryce sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib dalam bukunya Teori dan Hukum Konstitusi menyatakan konstitusi adalah: A Frame of political society, organised through and by law, that is to say on in which law has established permanet institutionts with recognised functions and definte rights 32 Dari definisi itu, pengertian konstitusi dapat disederhanakan rumusannya sebagai kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan:

31 32

Dahlan Thaib, op cit, hal 10 Ibid, hal 11


1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanent. 2. Fungsi dari alat-alat perlengkapan. 3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian C.F.Strong melengkapi pendapat tersebut dengan pendapatnya sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib dalam bukunya Teori dan Hukum Konstitusi yaitu 33 : “constitution is a collection of principles according to which the power of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted.” Jika dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan : 4. Kekuasaan Pemerintah (dalam arti luas) 5. Hak-hak dari yang diperintah 6. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut di dalamnya masalah Hak Asasi Manusia) Jadi dari pendapat para ahli di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian konstitusi adalah meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. UndangUndang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Adapun batasan-batasan yang dapat dirumuskan dalam pengertian tersebut yaitu : 1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. 2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. 3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara.

33

Ibid, hal 12


4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Berdasarkan pengertian konstitusi di atas dapatlah dipahami bahwa Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia 1945 merupakan konstitusi dalam arti luas. Karena Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia 1945 bukan hanya dokumen hukum, melainkan juga mengandung aspek non-hukum, seperti pandangan hidup, cita-cita moral, dasar filsafati, keyakinan religius, dan paham politik suatu bangsa 3.

Materi Muatan Konstitusi

Menurut Henc Van Maarseven yang dikutip oleh Krisna Harahap dalam bukunya Konstitusi Republik Indonesia bahwa konstitusi harus dapat menjawab berbagai persoalan pokok, antara lain: 34 1. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara 2. Konstitusi harus merupakan sekumpulan aturan-aturan dasar yang menetapkan lembaga-lembaga penting negara. 3. Konstitusi melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan keterkaitannya. 4. Konstitusi mengatur hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban warga negara dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. 5. Konstitusi harus mengatur dan membatasi kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya. 6. Konstitusi merupakan idiologi elit penguasa. 7. Konstitusi menetukan hubungan materil antara negara dan masyarakat. Kemudian A.A.H Struycken berpendapat yang dikutip oleh Dahlan Thaib dalam bukunya Teori dan Hukum Konstitusi bahwa konsitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi yaitu: 35 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau; 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; 34 35

Krisna Harahap, op cit hal 179 Dahlan Thaib, op cit, hal 15


4. Suatu keinginan, dengan ketatanegaraan 5. bangsa hendak dipimpin.

mana

perkembangan

kehidupan

Apabila dicermati dari pendapat kedua ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di samping sebagai dokumen nasional dan tanda kemerdekaan sebagai bangsa, konstitusi juga sebagai alat yang berisi sistem politik dan sistem hukum yang hendak diwujudkan. Sedangkan menurut Mr.J.G. Stenbeek, sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib dalam bukunya Teori dan Hukum Konstitusi bahwa konstitusi berisi tiga hal yaitu: 36 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya; 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Pada umumnya isi dari suatu konstitusi di tiap-tiap negara di dunia ini mencakup tiga hal di atas, karena pada hakekatnya adalah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara dan memberikan jaminan hak-hak asasi warga negara. 4. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi dalam negara selalu berubahubah. Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan

mutlak

penguasa

ke

negara

nasional

demokrasi,

konstitusi

berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara perlahan-lahan mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. 37 Sejak itu setelah

36 37

Ibid, hal 16 Ibid, hal 18


perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kekejian golongan penguasa, menjadi sebuat senjata untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti : Individualisme, Liberalisme, Demokrasi. Selanjutnya konstitusi dipengaruhi oleh ideologi yang melandasi negara. Negara yang mendasarkan diri atas ideologi demokrasi, maka konstitusi mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian konstitusi mampu menjamin dan memberikan perlindungan hak-hak warga negaranya. Jaminan perlindungan ini hampir dianut oleh negara-negara modern yang mempunyai political will untuk memajukan, melindungi, dan menegakkan hak-hak rakyatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Komisi Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang dikutip oleh Nukhtoh Arfawie Kurde dalam bukunya Teori Negara Hukum bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut: 38 1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. 2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru (a birth certificate of new state). Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk untuk, menjadi anggota PBB, karena itu dikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional 38

Nukthoh Arfawie Kurde, Teori Negara Hukum (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hal 40-44


ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjia internasional. 3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan bentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya, unifikasi hukum nasional, social control, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif, dan yudisial. 4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi menjadi suatu saran untuk memperhatikan berbagai nilai dan norma suatu bangsa negara, misalnya simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, negara hukum, yang dijadikan sandaran umtuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara, konstitusi suatu negara diharapkan dapat menyatakan persepsio masyarakat dan pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan dan kesatuan, perasaan bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. Konstitusi dapat memberikan pemenuhan atas harapan-harapan sosial, ekonomi dan kepentingan politik. Konstitusi tidak daja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalamlembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutuif, dan yudisial, akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan keseimbangan hubungan antara aparat pemerintah pusat dan daerah. 5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan alasan tersebut, menjadi sangat penting diperhatikan seberapa jauh formulasi pasal-pasal dalam konstitusi mengakomodasikan materi muatan pokok dan pentinh sehingga dapat mencegah timbulnya penafsiran yang beraneka ragam. 6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Konstitusi dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak dan kebebasan warga negaranya. 7. Berfungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 8. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan negara 9. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adlah rakyat) kepada organ negara. 10. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (Unity Nation) 11. Fungsi simbolik sebagai upacara (center of ceremony)


Menurut Mirza Nasution Tujuan konstitusi adalah juga tata tertib terkait dengan:

39

a). Berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara

bekerjanya, b) hubungan antar lembaga negara, c) hubungan lembaga negara dengan warga negara (rakyat) dan d) adanya jaminan hak-hak asasi manusia serta e) hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan agar mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. 5. Klasifikasi Konstitusi Dalam buku K.C. Wheare “Modern Constitution” (1975) yang dikutip oleh Mirza Nasution mengklasifikasikan konstitusi sebagai berikut: 40 1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis (written constitution and unwritten constitution); 2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution) 3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution) 4. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution) 5. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution) Pertama, yang dimaksud dengan konstitusi tertulis ialah suatu konstitusi (UUD) yang dituangkan dalam dokumen formal. Sedangkan konstitusi yang bukan dalam bentuk tertulis ialah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam dokumen formal. Seperti konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, New Zaeland. 39 40

Mirza nasution, op cit hal 3 Ibid, hal 6


Kedua, pembedaan antara konstitusi yang fleksibel dan rigid adalah berdasarkan cara dan prosedur perubahannya. Jika konstitusi itu mudah mengubahnya, maka ia digolongkan pada konstitusi yang fleksibel. Sebaliknya jika sulit cara dan prosedur perubahannya, maka ia termasuk jenis konstitusi yang rijid. Dalam konteks ini, UUD 1945 dalam realitanya termasuk konstitusi yang rijid. Adapun ciri- ciri khusus menurut J. Bryce yang dikutip oleh Dahlan Thaib dalam bukunya Teori dan Hukum Konstitusi adalah sebagai berikut: 41

(1)

Konstitusi fleksibel: elastis,diumumkan dan diubah dengan cara yang samaseperti undang-undang. Sedangkan (2) Konstitusi rigid: mempunyai kedudukan dan derajat yang jauh lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istemewa atau dengan persyaratan yang berat. Ketiga, yang dimaksud dengan konstitusi derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Disamping itu jika dilihat dari segi bentuknya, konstitusi ini berada di atas peraturan perundangundangan yang lain. Sementara konstitusi derajat tidak derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti derajat tinggi. Persyaratan mengubah konstitusi ini tidak sesulit mengubah konstitusi derajat tinggi, melainkan sama dengan pengubahan undang-undang. Keempat, bentuk suatu negara sangatlah menentukan konstitusi negara. Jika suatu negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Pembagian

41

Dahlan thaib, op cit, hal 64


tersebut diatur dalam konstitusinya atau undang-undang dasar. Dalam negara kesatuan pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai, karena seluruh kekuasaannya tersentralkan di pemerintah pusat, walaupun dikenal juga dalam desentralisasi. Hal ini juga diatur dalam konstitusi kesatuannya. Terakhir klasifikasi konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Pendapat C.F Strong yang dikuti oleh Dahlan Thaib mengemukakan bahwa di negara-negara di dunia ini ada dua macam sistem pemerintahan, dan adapun perbedaan ciri-cirinya. Pertama sistem pemerintahan presidensial yang mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut: 42 1. Di samping mempunyai kekuasaan sebagai kepala negara, presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. 2. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih seperti Amerika Serikat. 3. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif. 4. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan. Konstitusi yang mengatur beberapa ciri di atas, diklasifikasikan konstitusi sistem pemerintahan presidensial. Adapun sistem pemerintahan parlementer mempunyai ciri-ciri, yaitu: 1. Kabinet yang dipilih oleh perdana menteri dibentuk atau berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. 2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya, mungkin sebagian adalah anggota parlemen. 3. Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Kepala negara dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum.

42

Ibid, hal 27-28


B. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia 1. Sejarah Hak Asasi Manusia Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa ada perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh negara dan disadari bahwa hak asasi telah dilanggar, maka timbullah keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia dalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterima Universal Declaration of Human Rights (pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia) oleh negaranegara yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa. Dalam sejarah umat manusia telah tercatat banyak kejadian dimana seseorang atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya. Kenyataan ini terjadi di beberapa negara di benua Eropa dan Amerika yang menginspirasi secara berangsur-angsur pembuatan naskah yang menjamin hak-hak yang bersifat asasi dan universal. Pembuatan naskah tersebut menurut Miriam Budiarjo adalah sebagai berikut: 43 1. Magna Charta (Piagam Agung, 1215), suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh raja Jhon dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Piagam ini menjadi pembatas kekuasaan raja. 43

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu politik, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama), hal 120-121


2. Bill of rights (Undang-Undang Hak, 1689), suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalm tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution of 1688) 3. Declaration des droits de I’homme et du citoyen ( Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama. 4. Bill of rights ( Undang-Undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh Rakyat Amerika dalam tahun 1789, dan yang menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar pada tahun 1791. Naskah-naskah di atas sangat dipengaruhi oleh pengaruh Hukum Alam seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dan Jean Jaques Rousseau (17121778) yang terbukti bahwa naskah-naskah di atas hanya terbatas hak-hak politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya. Pada Abad ke-20, naskah-naskah di atas masih dianggap kurang sempurna, sehingga muncullah hak-hak lain yang lebih luas lingkupannya. Yang sangat terkenal ialah empat hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D.Rossevelt pada permulaan Perang Dunia II ketika berhadapan dengan agresi Nazi-Jerman yang menginjak-injak hak asasi manusia. Hak-hak tersebut terkenal dengan istilah The Four Fredoms (Empat Kebebasan), yaitu: 1. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech) 2. Kebebasan beragama (freedom of religion) 3. Kebebasan dari ketakutan (freedom from far) 4. Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want) Adanya hak atas kebebasan dari kemelaratan menunjukkan bahwa hak-hak politik tidak cukup memberikan kesejahteraan bagi manusia. Karena ada


anggapan bahwa hak politik, yaitu hak memilih dalam pemilihan umum tidak ada artinya jika kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan, tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, hak manusia tidak cukup hanya hak politik tetapi juga hak ekonomi, sosial, budaya. Atas dasar itu, Komisi hak-hak asasi (Commission on Human Rights) yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1946, yang ditugaskan merancang pernyataan

hak –hak asasi manusia. Akhirnya, pada tahun 1948

Komisi ini menetapkan Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang di dalamnya merinci beberapa hak politik, dan juga hak ekonomi dan sosial. Pernyataan ini jauh lebih lengkap dari Declaration of Independence dan Declaration des droit de I’homme et du citoyen, namun pengaruh kedua Deklarasi itu sangat besar. Universal Declaration of Human Rights dianggap sebagai langkah awal untuk melaksanakan tindak lanjutnya, yaitu menyusun suatu perjanjian (Covenant) yang mengikat secara yuridis. Sehingga pada tahun 1966 dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Perjanjian tentang Hak-Ha Ekonomi, sosial, dan budaya (Covenant on Economic, Social, and Cultural rights) serta perjanjian tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Covenant on Civil and Political Rights). Hak-Hak yang terdapat dalam dua perjanjian itu yang dikutip oleh Miriam Bidiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu politik adalah sebagai berikut : 44 1. Hak-Hak Sipil dan Politik : 1.1 Pasal 6 : Right to life- Hak atas hidup 44

Ibid, hal 126-127


1.2 Pasal 9 : Right to liberty and security of person- Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya 1.3 Pasal 14 : Right to equality before the courts and tribunalsHak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan 1.4 Pasal 18 : Right to freedom of thought, consience and religion- Hak atas kebebasan berpikir, mempunyai conscience, beragama. 1.5 Pasal 19 : Right to hold opinions without interference- Hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan. 1.6 Pasal 21 : Right to peaceful assembly- Hak atas kebebasan berkumpul secara damai. 1.7 Pasal 22 : Right to freedom of association- Hak untuk berserikat. 2. Hak- Hak Ekonomi, Sosial, dam Budaya mencakup antara lain: 2.1 Pasal 6 : Right to work- Hak atas pekerjaan. 2.2 Pasal 8 : Right to form trade unions- Hak untuk membentuk serikat kerja. 2.4 Pasal 9 : Right to social security- Hak atas pensiun 2.4 Pasal 11 : Right to an adequate standard of living for him self and his family, including adequate food, clothing and housingHak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan yang layak. 2.5Pasal 13 : Right to education- Hak atas pendidikan. 2. Hak-Hak Asasi di Indonesia 2.1 Sejarah Perkembangan Hak asasi Manusia Di Indonesia, perdebatan pengaturan HAM dalam peraturan perundangundangan berlangsung sejak berdirinya negara. Perdebatan ini dimulai sejak pembuatan naskah UUD 1945. Perdebatan yang terjadi bertitik pangkal pada apakah negara harus mengatur HAM ataukah tidak. Menurut soekarno, Indonesia harus dibangun sebagai negara kekeluargaan. Hal ini jelas dinyatakan dalam pidatonya di hadapan Sidang Kedua BPUPKI, pagi 15 Juli 1945. “Buanglah sama sekali faham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan ‘rights of the citizens’ sebagai yang dianjurkan oleh republic perancis itu adanya…Tuan-tuan yang terhormat! Kita menghendaki keadilan social. Buat apa Grondwet menuliskan bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, kemerdekaan memberikan hal suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada social rechtvaardigheid yang demikian itu? Buat apa kita membikin grondwet, apa guna


grondwet itu kalau ia tak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. Grondwet yang berisi droit de ‘I home et du citoyen itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau betul-betul hendak mendasar negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan social, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiapa-tiap paham individualisme dan liberalisme padanya” 45 Pendapat Soekarno didukung Soepomo (darinya kita mengenal negara kekeluargaan) yang juga berpendapat tidak perlu memasukkan pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar. “UUD yang kami rancangkan, berdasar atas paham kekeluargaan, tidak berdasar atas paham perseorangan, yang telah kita tolak. Pernyataan berkumpul dan berserikat di dalam UUD adalah sistematik dari paham perseorangan, oleh karena itu dengan menyatakan hak bersidang dan berserikat di dalam UUD kita akan menantang sistematik paham kekeluargaan.” 46 Soepomo dengan sadar membenturkan paham kekeluargaan dan hak-hak warga negara yang disebut Soekarno sebagai bagian paham Liberal dan Individual. Akibatnya, dengan sendirinya hak-hak tersebut termasuk ke dalam ranah paham individualisme dan liberalisme. Lebih jauh Soepomo menambahkan bahwa. “Dalam sistem kekeluargaan sikap warga negara bukan sikap yang selalu bertanya : apakah hak-hak saya, akan tetapi sikap yang menanyakan: apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar, ialah negara Indonesia ini. Bagaimanakah kedudukan saya sebagai anggota keluarga darah (familie) dan sebagai anggota kekeluargaan daerah, misalnya sebagai anggota desa, daerah, negara, Asia Timur Raya dan Dunia itu? Inilah pikiran yang harus senantiasa diinsyafkan oleh kita semua.” 47 Pandangan dan pendapat Soekarno dan Soepomo ditentang oleh M.Hatta dan M.Yamin yang menginginkan agar hak-hak manusia diatur dalam UUD. Kekhawatiran Hatta adalah bahwa tidak adanya jaminan atas hak tersebut dalam 45

Ibid., hal 22. Ibid. 47 Ibid., hal 23. 46


UUD akan menjadikan negara yang baru dibentuk menjadi negara kekuasaan. Hatta mengatakan secara tegas dalam siding BPUPKI mengenai kekhawatirannya. “Memang kita harus menentang individualisme…Kita mendirikan negara baru diatas gotong royong dan hasil usaha bersama. Tetapi suatuhal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam UUD yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara…Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi Negara Kekuasaan.” 48 Pendapat Hatta diperkuat M.Yamin dalam siding BPUPKI sehingga menimbulkan dua kutub pemikiran, yang terdiri atas paham kekeluargaan dan paham pencantuman hak asasi. Dalam pendapatnya Yamin menyatakan: “Supaya aturan kemerdekaan warga negeri dimasukkan ke dalam UUD dengan seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya…saya hanya minta perhatian betul-betul, karena yang kita bicarakan ini hak rakyat. Kalau hal ini tidak terang dalam hukum dasar, ada kekhilafan daripada grondwet;grondweetlijke fout, kesalahan undang-undang hukum dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menantikan hak daripada republik; misalnya mengenai yang tertuju kepada warga negara yang akan mendapat hak, juga penduduk akan diperlindungi oleh republik ini.” 49 Akhirnya, pada 16 juli 1945 perdebatan dalam BPUPKI menghasilkan kompromi sehingga diterima beberapa ketentuan dalam UUD.

Dan sampai

sekarang ketentuan mengenai HAM masih dipertahankan dalam konstitusi kita dan terus dijamin dengan membuat peraturan- peraturan, pengadilan HAM, bahkan telah membentuk Komisi Nasional HAM. 2.2 Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Pada tanggal 13 November 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat memutuskan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia . Ketetapan ini memuat salah satu naskah yaitu: 50 48

Ibid. Ibid., hal 24. 50 Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia 49


Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia A. Pendahuluan Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut sebagai hak asasi. Tanpa perbedaan antar yang satu dengan yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangan bagi kesejahteraan manusia. Manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara, dalam mengembangkan diri, berperan dan memberikan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia, ditentukan oleh pandangan hidup dan kepribadiaan bangsa. Pandangan hidup dan kepribadiaan bangsa Indonesia sebagai kristalisasi nilainilai luhur bangsa Indonesia, menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur hak asasi manusia sesuai dengan sistem nilai dan pandangan hidup masing-masing. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sejarah dunia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Menyadari bahwa perdamaian dunia serta kesejahteraan merupakan dambaan umat manusia, maka hal-hal yang menimbulkan penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan serta yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia harus ditanggulangi setiap bangsa. Bangsa Indonesia, dalam perjalanan sejarahnya mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh penjajahan. Oleh sebab itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bangsa Indonesia bertekad ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia dan keadilan sosial yang pada hakikatnya merupakan pandangan kewajiban setiap bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidal terpisahkan dengan kewajibannya. A. Landasan 1. Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. 2. Bangsa Indonesia sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.


B. Sejarah, Pendekatan; Substansi 1. Sejarah Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia sejak awal perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah menuntut dihormatinya hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat jelas dalam tonggak-tonggak sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan sebagai berikut: A. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, yang diawali dengan lahirnya berbagai pergerakan kemerdekaan pada awal abad 20, menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain. B. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai suatu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia C. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dalam pembukaannya “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan aturan dasar yang sangat pokok, termasuk hak asasi manusia. D. Rumusan hak asasi manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kedua konstitusi tersebut mencantumkan secara rinci ketentuanketentuan mengenai hak asasi manusia. Dalam sidang konstituante upaya untuk merumuskan naskah tentang hak asasi manusia juga telah dilakukan. E. Dengan tekad melaksanakan Unddang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka pada sidang umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sementara Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad hoc untuk menyiapkan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Berdasarkan Keputusan Pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 Nomor 24/B/1967, hasil kerja Panitia ad hoc diterima untuk dibahas pada persidangan berikutnya. Namun pada Sidang Umum MPRS tahun 1968 Rancangan Piagam tersebut tidak dibahas karena sidang lebih mengutamakan masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi nasional sete;ah terjadi tragedi nasional berupa pemberontakan G-30-S/PKI pada tahun 1965, dan menata kembali kehidupan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. F. Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang mendapat tanggapan


positif masyarakat menunjukkan besarnya perhatian bangsa Indonesia untuk segera merumuskan hak asasi manusia menurut sudut pandang Indonesia. G. Kemajuan mengenai perumusan tentang hak asasi manusia tercapai ketika Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1998 telah tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara secara lebih rinci. 2. Pendekatan dan Substansi Perumusan substansi hak asasi manusia menggunakan pendekatan normatif, empirik, deskriptif, dan analitik sebagai berikut: A. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu- gugat oleh siapapun B. Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana sampai modern, pada dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan. Masyarakat kekeluargaan telah mengenal pranata sosial yang menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat yang terdiri atas pranata religius yang mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajibannya; Pranata keluarga sebagai wadah manusia hidup bersama untuk mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan keberadaannya; pranata ekonomi yang merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan; pranata pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan dan kepribadian manusia; pranata informasi dan komunikasi untuk memperluas wawasan dan keterbukaan; pranata hukum dan keadilan untuk menjamin ketertiban dan kerukunan hidup; pranata keamanan untuk menjamin keselamatan setiap manusia. Dengan demikian substansi hak asasi manusia meliputi : hak untuk hidup; hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak mengembangkan diri; hak keadilan; hak kemerdekaan; hak berkomunikasi; hak keamanan; dan hak kesejahteraan. C. Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup di dalam lingkungannya yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. Oleh karena itu tiap individu disamping mempunyai hak asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain, tata tertib masyarakat serta kelestarian fungsi, perbaikan tatanan dan peningkatan mutu lingkungan hidup. C. Pemahaman Hak Asasi Manusia bagi Bangsa Indonesia. 1. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak


sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. 2. Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dam bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan perannanya secara utuh. 3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaanya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2.3 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia di Indonesia Di dalam undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dituliskan bahwa Hak asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut C.S.T kansil dalam bukunya Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini bahwa bentuk- bentuk hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi: 51 1. Hak-hak asasi pribadi atau personal rights yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya. 2. Hak-hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya. 3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut Rights of legal equality 4. Hak-hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik, dan sebagainya. 5. Hak-hak asasi sosial, dan kebudayaan atau social and cultural rights, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. 51

C.S.T. Kansil,Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini, (Jakarta, Karya Unipress, 2003), hal 13


6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan atau tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Pengaturan bentuk-bentuk hak asasi manusia menurut Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dalam naskah Piagam Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak-Hak Asasi terdiri dari: 52 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hak untuk hidup Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan Hak mengembangkan diri Hak keadilan Hak kemerdekaan Hak atas kebebasan informasi Hak keamanan

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pengaturan hak- hak yang diatur dalam Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia telah mengalami perubahan, adapun perubahan bentuk-bentuk hak-hak asasi manusia tersebut adalah: 1. Hak untuk Hidup (pasal 9) 2. Hak berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (pasal 10) 3. Hak Mengembangkan Diri (pasal 11-16) 4. Hak Memperoleh Keadilan (pasal 17-19) 5. Hak atas Kebebasan Pribadi (pasal 20-27) 6. Hak atas Rasa Aman (pasal 28-35) 7. Hak atas Kesejahteraan (pasal 36-42) 8. Hak turut serta dalam Pemerintahan (pasal 43-44) 9. Hak Wanita (pasal 45-51) 10. Hak Anak (pasal 52-66).

52

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia


C. Tinjauan Tentang Negara Hukum. Sebelum meninjau tentang negara hukum, perlu dibahas secara ringkas mengenai Negara. mempelajari apa yang dimaksud dengan negara, sifat-sifat negara, dan apa yang menjadi tujuan dan fungsi negara. 1. Pengertian Negara. Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang ditulis oleh Miriam Budiarjo mengutip beberapa pendapat para sarjana yaitu: 53 1. Roger H. Soltau :Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat 2. Harold J. Laski :Negara adalah suatu masyarakat yang diintegerasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat. 3. Max Weber :Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Jadi dari tiga pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa negara adalah suatu alat yang mempunyai daerah teritorial yang dapat memerintah dan menuntut masyarakatnya untuk patuh terhadap penguasa atas dasar wewenang yang sah. 2. Sifat-sifat Negara Negara mempunyai sifat-sifat khusus atas dasar wewenang yang diberikan oleh masyarakat. Sifat-sifat khusus itu adalah sifat memaksa, sifat

53

Miriam budiarjo, opcit, hal 39-40


monopoli, dan sifat mencakup semua. Sifat-sifat inilah yang membedakan negara dengan asosiasi atau organisasi lainnya. 1. Sifat memaksa, negara bertujuan mewujudkan rasa aman, dan mencegah timbulnya anarki dalam masyarakat. Oleh karena itu, negara membuat peraturan agar ditaati, dalam penegakan peraturan tersebut pemerintah melalui polisi, tentara, dan lembaga lainnya memiliki sifat memaksa yaitu dapat menggunakan kekerasan fisik secara legal. 2. Sifat monopoli, negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan

bahwa

suatu

aliran

politik

dilarang

hidup

dan

disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. 3. Sifat mencakup semua, negara dalam membuat peraturan perundangundangan memberlakukan untuk semua orang terkecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang maupun kelompok dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. 3. Tujuan dan Fungsi Negara Negara dibentuk oleh masyarakat dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi rakyatnya. Tujuan negara pada umumnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu : (1) tujuan negara dihubungkan dengan tujuan terakhir dari hidup manusia, yang sebetulnya


bukan bidang kenegaraan melainkan bidang eschatologie yaitu menyangkut hari kiamat (2) tujuan negara yang dihubungkan dengan kebutuhan kelompok masyarakat secara empiris pada saat tertentu . Dari peninjauan secara empiris tentang tujuan negara dapat ditinjau beberapa teori, yaitu teori Shang Yang, tujuan negara adalah kekuasaan demi kekuasaan , suatu negara kekuasaan, negara sebagai pusat dari segala kekuasaan. Menurut teori Nicollo Machevelli bahwa tujuan negara adalah kemakmuran dan persamaan. Menurut teori Imannuel Kant, tujuan negara adalah menegakkan hak dan kebebasan warga negaranya, yang berarti bahwa negara harus menjamin kedudukan hukum individu dalam negara itu. Untuk mencapai tujuan negara maka negara harus mempunyai fungsifungsi. Menurut Miriam Budiarjo fungsi-fungsi mutlak yang dimiliki suatu negara adalah: 54 1. Melaksanakan penertiban; untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melakukan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara sebagai stabilisator. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru. 3. Pertahanan; hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. 4. Menegakkan keadilan; hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Adapun ajaran yang lain mengenai fungsi negara ialah menurut montesquieu yaitu negara bertugas Fungsi

54

sebagai (1) Fungsi Legislatif; membuat undang-undang, (2)

Eksekutif;

melaksanakan

undang-undang,

(3)

Fungsi

Yudikatif;

Ibid, hal 26


mengawasi agar peraturan ditaati. Pelaksanaan tugas ini menurut Van Volen Hoven masih belum lengkap maka ia mengajukan empat fungsi negara, yaitu: 1. Fungsi Regeling ( fungsi perundang-undangan) 2.

Fungsi Bestuur ( fungsi pemerintahan)

3. Fungsi Rechtspraak ( fungsi kehakiman) 4. Fungsi Politie ( fungsi kepolisian) Meninjau sifat, dan fungsi negara di atas telah tercerminkan bahwa negara membutuhkan hukum sebagai dasar pelaksanaan sifat, dan fungsi negara untuk mencapai tujuan negara. Menurut Plato, yang dikutip oleh Nukhtoh Arfawie Kurde bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah yang diatur oleh hukum. 55 Dan menurut Aristoteles yang dikutip oleh Nukhtoh Arfawie Kurde menyatakan suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. 56 Bagi, Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaan yang menetukan baik-buruknya suatu hukum, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja . Pendapat inilah yang pertama sekali memperkenalkan negara hukum dan ajaran inilah yang sampai sekarang menjiwai negarawan untuk menciptakan suatu negara hukum. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian Negara Hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara sekarang ini yang mempunyai wilayah yang luas dan berpenduduk banyak. Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan 55 56

Nuktoh Arfawie Kurde, op cit, hal 14 Ibid, hal 14


musyawarah, di mana seluruh warga negaranya ikut serta dalam penyelenggaraan negara. 57 Lebih lanjut Aristoteles mengatakan, aturan konstitutional dalam negara berkaitan secara erat, juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum, selama suatu pemerintahan menurut hukum, oleh sebab itu supremasi hukum adalah sebagai tanda negara yang baik dan bukan sematamata sebagai keperluan yang tidak layak. Dalam

perkembangannya,

perumusan

negara

hukum

selanjutnya

dikenalkan oleh Imanuel Kant, sejalan dengan lahirnya faham liberalisme yang menentang kekuasaan absolut dari para raja. Imanuel kant memberikan gambaran tentang negara hukum berfungsi sebagai penjaga malam, artinya tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar, mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh ikut campur tangan, negara hanya sebagai nachtwachters staat. 58 Dalam pandangan Imanuel Kant negara tidak mungkin ikut campur tangan dalam urusan individu warganya. Akan tetapi tuntutan perkembangan masyarakat menghendaki paham liberalisme itu tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga negara terpaksa harus ikut campur tangan dalam urusan kepentingan rakyat. Hanya saja campur tangan itu masih menurut hukum-hukum yang sudah ditentukan, sehingga lahirlah negara hukum formil. Dari pandangan ini, terlihatlah jelas bahwa negara hukum yang dikhendaki adalah sebuah negara yang memiliki unsur-unsur: (1) perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, (2) pemisahan kekuasaan. 57 58

Ibid, hal 16 Ibid, hal 17


Pada negara hukum formil sebagaimana dikemukakan oleh F.J. stahl yang dikutip oleh Nukhtoh Arfawie Kurde unsur-unsurnya bertambah menjadi empat, yaitu: 59 1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 2. Pemisahan kekuasaan 3. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundangundangan 4. Adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri Kedua unsur terdahulu tidak boleh dipisahkan satu sama lain, karena keduaduanya mempunyai hubungan yang erat. Pemisahan kekuasaan itu justru diadakan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. 60 Konsep negara hukum di atas berkembang di Eropa (kontinental) sedangkan Di Inggris serta negara-negara Anglo Saxon lainnya berkembang pengertian Rule of Law. Di Inggris ide negara hukum sudah terlihat dalam pikiran John Locke, yang membagi kekuasaan dalam negara ke dalam tiga kekuasaan, antara lain membedakan antara penguasa pembentuk undang-undang dan pelaksana undangundang, dan berkait erat dengan konsep rule of law yang berkembang di inggris pada waktu itu. Di Inggris rule of law dikaitkan dengan tugas-tugas hakim dalam rangka menegakkan rule of law. A.V. Dicey salah seorang pemikir Inggris yang mengemukakan tiga unsur utama negara hukum yang dikutip oleh Nukhtoh Arfawie Kurde , yaitu: 61 1. Supremacy of law, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara hukum (kedaulatan hukum).

59

Ibid, hal 18 Moh. Kusnardi,Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, ( Jakarta: Pusat studi hukum tata negara UI, 1976), hal 76 61 Nukhtoh Arfawie Kurde, op cit, hal 18-19 60


2. Equality Before the Law, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara. 3. Constitution Based on Individual Rights, artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak-hak asasi itu harus dilindungi. Dari rumusan di atas, tercermin adanya pengakuan kedaulatan hukum atau supremasi dari hukum untuk membatasi kekuasaan-kekuasaan penguasa. Dengan demikian, maka tujuan dari rule of law pada hakekatnya ialah melindungi individu terhadap pemerintahan yang sewenang-wenang. Dari konsep negara hukum di atas yaitu rechtstaat dan rule of law dapat kita identifikasi perbedaan dan persamaan antara keduanya. Kedua konsep tersebut sama-sama menekankan perlindungan hak-hak asasi manusia. Untuk mencapai itu perlu dilakukan pembatasan ataupun pemisahan kekuasaan karena dengan itu dapat diminimalkan sekaligus mencegah pelanggaran hak-hak asasi manusia. Sedangkan perbedaannya terletak dalam lembaga peradilannya. Keduanya menawarkan lingkungan yang berbeda: pada konsep rechtstaat terdapat lembaga peradilan admionistrasi yang merupakan peradilan yang berdiri sendiri, tetapi dalam konsep the rule of the law tidak terdapat peradilan administrasi sebagai lingkungan yang berdiri sendiri karena menganggap sama kedudukannya di depan hukum sehingga bagi warga negara maupun pemerintah harus disediakan peradilan yang sama. Pada abad ke XX telah muncul istilah welfare state sebagai reaksi atas konsep negara hukum di atas. Lahirnya konsep negara hukum (rechtstaat) yang begitu revolusioner menentang absolutisme telah melahirkan pemisahan


kekuasaan yang meletakkan pemerintah pada posisi di bawah parlemen. Baik rechtstaat maupun rule of law yang lahir pada abad ke XIX dan yang menitik beratkan individualisme telah menjadikan pemerintah sebagai penjaga malam (nachwachterstaat) yang lingkup tugasnya sangat sempit, terbatas pada pelaksanaan keputusan-keputusan parlemen yang dituangkan dalam undangundang. Di dalam konsep negara hukum abad XIX itu pemerintah dituntut pasif dalam arti hanya menjadi wasit atau pelaksana berbagai keinginan takyat yang dituangkan dalam undang-undang oleh parlemen. Kekuasaan pemerintah dibatasi secara ketat agar tidak terjerumus pada pola absolutisme seperti sebelum lahirnya konsep negara hukum. Pembatasan itu dituangkan di dalam konstitusi sehingga paham negara hukum berkait erat dengan konstitusionalisme. Konstitusionalisme menurut Carl J. Friedrich yang dikutip oleh Moh. Mahfud MD dalam bukunya Hukum dan pilar-pilar demokrasi, 62 merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivita yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang memberi jaminan bahwa kekuasaan tidak dapat disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas memerintah. Konsep negara demikianlah yang disebut negara hukum formal. Setelah perang dunia I, konsep negara hukum formal mulai mendapat gugatan karena ternyata telah menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Individualisme liberal yang mendasari konsep tersebut telah menyebabkan dominannya para pemilik modal dalam lembaga perwakilan rakyat karena dengan kekayaan yang dimiliki mereka dapat merekayasa pemilu 62

Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta, Gama Media, 1999), hal 129


untuk mengisi parlemen sehingga wakil-wakil yang terpilih adalah dari kalangan mereka. Menurut Soekarno dalam bukunya Dibawah Bendera Revolusi 63djilid pertama cetakan ketiga, yaitu: para pemilik modal muncul karena mereka mempunyai perusahaan-perusahaan, mereka punya perniagaan, punya pertukangan. Untuk suburnya dan selamatnya mereka punya perusahaan, perniagaan, dan pertukangan itu, perlulah mereka mendapat kekuasaan. Mereka sendirilah yang lebih tahu mana undang-undang, mana aturan-aturan, mana tjara pemerintahan, jang paling baik buat kepentingan mereka,dan bukan kaum radja, bukan kaum ningrat, bukan kaum penghulu agama. Selanjutnya soekarno menjelaskan bagaimana cara kaum pemilik modal masuk dalam parlemen. 64 Kekuasaan yang masih ada di tangan raja, dibentengi oleh kaum ninggrat dan kaum penghulu agama. “Welnu” kata kaum burdjuis, “kekuasaan itu harus direbut!” tetapi buat merebut, orang harus mempunyai kekuatan! Padahal kaum burdjuis belum mempunyai kekuatan itu! “nah” kata kaum burjuis sekali lagi, “kita memakai kekuatan rakyat-djelata!” dan begitulah maka rakyat-djelata itu oleh kaum burdjuis lalu diajak bergerak, diabui matanya, bahwa pergerakannya itu ialah untuk mendatangkan “kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan”! “Liberte, Fraternite, Egalite” adalah semboyannya pergerakan burdjois memakai tenaga rakyat itu. Rakyat menurut, ja, rakyat berkelahi mati-matian! Apakah sebabnya rakyat mau diajak bergerak? Sebabnya ialah bahwa nasibnya rakyat di bawah pemerintahan otokrasi itu adalah nasib jang sengsara sekali, dan bahwa rakyat itu masih kurang sadar jang ia hanya mendjadi perkakas burdjuis sahadja. Pergerakan menang! Radja runtuh, kaum ningrat runtuh, kaum penghulu agama runtuh, pendek kata: otokrasi runtuh, diganti dengan cara pemerintahan baru yang dinamakan “demokrasi”. Di negeri diadakan parlemen, dan “rakyat boleh mengirim utusan ke-parlemen itu”. Tjara pemerintahan inilah jang kini dipakai oleh semua negeri di Eropah Barat dan Amerika. Parlemen yang didominasi oleh kaum pemilik modal ini kemudian membuat produk hukum yang menguntungkan kaum kapitalis sehingga

63 64

Sukarno, Dibawah Bendera Revolusi, (Jakarta: Dibawah Bendera Revolusi, 1964), hal 171 Ibid, hal 172


eksploitasi dari kaum kaya kepada kaum tak punya menjadi mempunyai landasan hukum. Menghadapi kenyataan ini maka pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa, karena menurut prinsip negara hukum formal pemerintah hanya bertugas menjalankan keputusan-keputusan oleh parlemen tanpa boleh campur tangan terhadap apa yang dilakukan masyarakat sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang. Kenyataan ini menjadi pendorong ketidakpuasan sehingga muncullah gagasan negara hukum material (welfare state). Gagasan ini juga didorong seperti ekses-ekses industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata serta kemengan beberapa partai sosialis di eropa. 65 Gagasan ini mendorong pemerintah agar aktif dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya sehingga harus ikut campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Menurut gagasan ini, cakupan perlindungan hak asasi semakin diperluas. Karena, dalam paham ini perlindungan juga diberikan sampai kepada hak-hak sosial dan ekonomi. Untuk itu pemerintah diberikan kewenangan yang lebih luas dengan freises ermessen, yakni kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan cara-cara pengaturan, penetapan, dan materiile daad. 66

65 66

Moh. Mahfud MD, op cit, Hal 130 Ibid


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSI, HAK ASASI MANUSIA, DAN NEGARA HUKUM. tentang ruang lingkup paham konstitusi terdiri dari:

Recommend Documents