BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. A. Pengertian, Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Kekayaan Intelektual

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL A. Pengertian, Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Kekayaan Intelektual. 1.

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Hak kekayaan intelektual adalah suatu sistem yang melekat pada tata

kehidupan modern

18

. Hak Kekayaan Intelektual diterjemahkan menjadi

Intellectual Property. Selain istilah Intellectual Property, juga dikenal dengan istilah intangible property creative property dan incorporeal property.19 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual didalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual, atau disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights “(IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. 20 Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. 21 Terakhir, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

18

Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs,Bandung, P.T.Alumni, 2005, hal.1. 19 Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, Op.Cit., hal. 20. 20 Tomi Suryo Utomo, Op.Cit., hal.2. 21 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 31

21

Universitas Sumatera Utara

22

merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.22 Hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril). 23 Dalam Burgerlijk Wetboek (BW), pengaturan mengenai benda dapat dilihat dalam Buku II. Dalam sistem hukum perdata Barat (BW) yang berlaku di Indonesia, pengertian zaak (benda) sebagai objek hukum tidak hanya meliputi “benda yang berwujud” yang ditangkap panca indra, akan tetapi juga “benda yang tidak berwujud” , yakni hak-hak atas barang yang berwujud.24 Dilihat dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa menurut paham Undang-Undang yang dinamika kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai hak milik. 25 Berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata tersebut benda tak berwujud itu disebut hak. Jika disederhanakan dalam bentuk skema, uraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

22

Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.38. OK. Saidin, Op.Cit, hal. 11. 24 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Cetakan Ke 4, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group,2014, hal. 143. 25 R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita,Jakarta, 1986, hal. 155. 23


23

SKEMA I Benda Materil Benda

Barang

(Berwujud)

Pasal 499 Benda Immateril KUH Perdata

Hak

(Tidak Berwujud)

Sumber : Skema OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.14. Hal

ini

sejalan

dengan

pendapat

Abdulkadir

Muhammad

yang

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang (tangilable good) adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya kendaraan, sedangkan yang dimaksud dengan hak ( intangible good) adalah benda immaterial yang ada, tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya Hak kekayaan intelektual. 26 Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak . Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini adalah Hak kekayaan intelektual. 27 Benda Immateril atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, hak atas kekayaan intelektual (intellectual property rights) dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai hal ini Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahadi mengatakan, 26

Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994,

hal. 75. 27

Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hal.3.


24

serupa dengan hak tagih, hak immaterial itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai obyeknya. Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi obyek dari suatu hak benda. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa, hak benda adalah hak absolute atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak absolute yang obyeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama hak atas kekayaan intelektual (intellectual property rights).28 2.

Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual Didalam bidang kekayaan intelektual (Intellectual Property) ada bidang yang

khusus berkenaan dengan bidang industry dan pengetahuan, bidang ini sering disebut sebagai Hak Milik Perindustrian (Industrial Property). Dalam bidang tersebut yang diutamakannya yaitu bahwa hasil penemuan atau karyanya dapat dipergunakan untuk maksud-maksud industri. Penggunaan bidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari Hak Milik Perindustrian. Menurut W.R. Cornish :29 “Milik Intelektual melindungi pemakaian idea, dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi”.30 Menurut Abdulkadir Muhammad, jika ditelusuri lebih mendalam konsep HKI meliputi: 31

28

OK. Saidin, Op.Cit, hal. 13-14. Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, Op.Cit., hal. 21. 30 W.R.Cornish dalam Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, hal. 21. 29


25

a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif. b. Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik dan bersifat sementara. Disamping itu, untuk mengetahui ruang lingkup HKI maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu: 32 a. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya; b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan pabrik; c. Benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), hak kekayaan intelektual diklasifikasikan sebagai berikut :33 a. Hak Cipta dan Hak Terkait (Copyright and Related Right) b. Paten (Patents) c. Rahasia dagang (Trademarks) d. Desain Industri dan Sirkuit Terpadu (Industrial Design and Integrated Circuits) e. Indikasi geografis (Geographical Indications) f. Perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat (Protection Against Unfair Competition)

31

, Abdulkadir Muhammad, Op,Cit,,hal.1. Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bandung , PT. Citra Aditya Bhakti, 2000, hal 10 33 WIPO Intellectual Property Handbook : Policy, Law and Use, Switzerland,WIPO Publication, 2008, hal. 15. 32


26

Kemudian menurut para pakar hukum HKI ada yang harus ditambahkan yaitu), Merek Jasa (Service Mark). TRIP‟s (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right menambah satu bidang lagi ke dalam kelompok hak-hak diatas, yaitu: Perlindungan Varietas Tanaman (Varieties of Plants Protection)


27

SKEMA II

HUKUM PERDATA

Subjek Hukum Manusia/Badan Hukum

Hukum Harta Kekayaan

Hukum Waris (Salah satu cara untuk pengalihan HKI)

Hukum Perikatan

Hukum Benda

Franchise Obyek Franchise

Benda Materil

Benda Immateril

Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : 1. 2.

Hak Cipta Hak Milik Industri a. Merek b. Paten c. Desain Industri d. Sirkuit Terpadu e. Varietas Tanaman

Hak yang berkaitan dengan hak cipta Neighbouring rights Hak yang berkaitan dengan Merek : 1. 2.

Unfair competition Appliation of origin/indication of origin/geographical indication

Hak yang berkaitan dengan paten: 1. 2.

Trade secrets Informasi yang dirahasiakan/Undisclosed information

Sumber : Skema OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.19. 3.

Sumber Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, maka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut diatur dengan Undang-Undang khusus antara lain :


28

a.

Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014).

b.

Paten (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001).

c.

Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

d.

Varietas Tanaman (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000).

e.

Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000).

f.

Desain Industri (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000).

g.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000). Selain dari peraturan perundang-undangan nasional diatas, Indonesia juga

telah meratifikasi beberapa konvensi atau traktat internasional antara lain Konvensi Paris yang diratifikasi melalui Keppres No. 15 Tahun 1997, Patent Cooperation Treaty yang diratifikasi melalui Keppres No. 16 Tahun 1997, Trade Mark Law Treaty Ratifikasi melalui Keppres No. 17 Tahun 1997, Konvensi Bern yang diratifikasi melalui Keppres No. 18 Tahun 1997 serta WIPO Copyrights Treaty yang diratifikasi melalui Keppres No. 19 Tahun 1997. B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta 1.

Pengertian Hak Cipta Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kali oleh Sutan Muhammad Syah

pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 ( yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu


29

hanyalah hak dari pengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts.34 Istilah hak cipta ini merupakan pengganti Auters Recht atau copyrights yang kandungan artinya lebih tepat dan luas, dibandingkan jika menggunakan istilah hak pengarang. Secara yuridis, istilah hak cipta telah dipergunakan dalam Undang-Undang Hak Cipta (1982) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam Auteurswet 1912.35 Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.36 Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta mengandung pengertian dan sifat hak cipta, yakni:37

34

Usman Rachmadi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia, Bandung, PT Alumni, 2003, hal. 85 35 Ibid, hal. 85-86 36 Harris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)., hal.14. 37 Yulia, Modul Hak atas Kekayaan Intelektual, Lhokseumawe, Unimal Press, 2015, hal.19.


30

a.

Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus istimewa atau eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.

b.

Hak yang bersifat khusus, tunggal, atau monopoli tadi meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaanya, memperbanyak ciptaannyadan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaaanya tersebut.

c.

Dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang telah diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tadi harus dilakukan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan-pembatasan tertentu.

d.

Hak cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain baik untuk seluruh maupun sebagian. Memperhatikan pada pengertian hak cipta yang diberikan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 dapat ditentukan unsur-unsur dari hak cipta, yakni :38 a.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta ;

b.

Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan ;

c.

Timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan ;

d.

Tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

38

Arif Lutviansori, Op.Cit., hal.78.


31

2.

Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hak Cipta Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus

memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni :39 a.

Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu : 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.

b.

Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud idenya. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (to make public / openbaarmaken). Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

39

Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal.8-10.


32

c.

Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Suatu

ciptaan

yang

diumumkan

maupun

yang

tidak

diumumkan

(published/unpublished work) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta. d.

Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

e.

Hak cipta bukan hak mutlak (absolut). Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu limited monopoly. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.



Subjek dan Objek Hak Cipta

1.

Subjek Hak Cipta Dalam menciptakan suatu karya cipta, tentu ada subjek atau orang yang

membuat atau menciptakan karya cipta tersebut. Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut.

40

Setiap ada hak tentu ada kewajiban. Setiap

pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas manusia

40

HFA Vollmar, terjemahan I.S. Adiwimarta, Pengantar Studi Hukum Perdata (I), Rajawali Press, Jakarta, 1983 dalam OK.Saidin., hal. 235.


33

(natuurlijk person) dan badan hukum (rechtspersoon). 41 Jika dikaitkan dengan hak cipta, maka subjeknya ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. 42 Dalam Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan yang dimaksud dengan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersamasama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dari pengertian pencipta dan pemegang hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka dapat dilihat adanya perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta. Seorang pencipta otomatis menjadi pemegang hak cipta yang merupakan pemilik dari hak cipta, sedangkan pemegang hak cipta belum tentu merupakan pencipta. Hal ini dimungkinkan karena pemegang hak cipta mungkin saja menerima pengalihan hak dari pencipta atau membeli hak cipta dari pencipta. Cara memperoleh suatu hak, bisa dengan pewarisan, hibah, wasiat atau pihak lain dengan perjanjian. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 41

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN. Balai Pustaka,Jakarta, 1980, hal. 2. 42

OK.Saidin, Op.Cit.,hal.235.


34

Subjek yang dianggap sebagai pencipta dapat dilihat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa yang menjadi pencipta, yaitu orang yang namanya : a. disebut dalam Ciptaan; b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta. Selain penjelasan diatas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menyatakan siapa saja yang dimaksud sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, yaitu : 1.

Pencipta adalah Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut.43

2.

Pencipta adalah orang yang memimpin penyelesaian seluruh ciptaan atau apabila tidak ada yang memimpin maka yang menjadi pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing bagiannya, ini berlaku terhadap suatu ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih.44

3.

Pencipta dapat diartikan sebagai orang yang merancang suatu ciptaan, walaupun seseorang yang sudah merancang suatu ciptaan namun dia

43

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, tanggal 16 Oktober 2014, Pasal 32 . 44 Ibid, Pasal 33.


35

menyuruh orang lain untuk mengerjakannya, maka pencipta tetaplah orang yang merancang ciptaan tersebut.45 4.

Pemegang hak pencipta adalah pihak yang untuk dinasnya ciptaan itu dikerjakan atau orang yang memesan suatu ciptaan dalam hubungan dinas kecuali diperjanjikan lain. Jadi apabila seseorang menciptakan suatu ciptaan dalam hal untuk kepentingan dinas atau tugasnya yang terikat dengan suatu perusahaan atau badan-badan lainnya maka yang memegang hak cipta adalah pihak yang menyuruh atau memesan suatu ciptaan tersebut.46

5.

Pencipta atau pihak yang membuat ciptaan adalah ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan.47

6.

Dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum.48 Dalam kaitannya dengan hak cipta di bidang musik atau lagu, pemegang

hak cipta sebagai subjek hak cipta adalah termasuk :49 1.

Pencipta melodi lagu (Komposer), yaitu orang yang menciptakan melodi dari suatu lagu atau musik.

2.

Pencipta lirik lagu (lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik dari suatu lagu atau musik. 45

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Op.Cit.,Pasal 34. 46 Ibid, Pasal 35. 47 Ibid, Pasal 36. 48 Ibid, Pasal 37. 49 Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya, Jakarta, Ind Hill Co.,2011, hal.58.


36

3.

Penata musik (arranger) yaitu orang yang mengubah lagu atau musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu atau menambah sedemikian rupa sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi.

4.

Pengadaptasi lirik (sub-lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia.

5.

Publisher dan sub publisher , badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik tersebut. Pada ciptaan yang telah diterbitkan tapi tidak diketahui nama penciptanya

atau hanya tertera nama samaran, dalam hal ini, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan penciptanya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 2.

Objek Hak Cipta Objek Hak Cipta merupakan suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

Ciptaan biasa disebut sebagai objek hak cipta atau Pencipta itu sendiri. Yang dimaksud dengan Ciptaan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi : “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”


37

Bentuk yang khas artinya bentuk yang lain dari ciptaan yang sudah ada. Menunjukkan keaslian artinya bukan tiruan atau jiplakan dari ciptaan orang lain. Ciptaan itu bersifat pribadi artinya berasal dari kemampuan intelektual yang menyatu dengan diri pencipta. Setiap ciptaan digolongkan dalam bidang ilmu pengetahuan , seni, dan sastra. Walaupun berasal dari kemampuan intelektual, suatu penemuan tidak termasuk bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, melainkan termasuk bidang teknologi.50 Berdasarkan Penciptanya, ciptaan diklasifikasikan sebagai berikut : a.

Ciptaan warga Negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia.

b.

Ciptaan bukan warga Negara Indonesia, bukan penduduk, bukan badan hukum Indonesia, atau diumumkan di Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ciptaan itu diumumkan untuk pertama kali di Indonesia.

c.

Ciptaan bukan warga Negara,bukan penduduk, bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan : 1) Negara mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta dengan Negara Republik Indonesia. 2) Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak lain yang berkaitan dengan hak cipta.51

50 51

Abdulkadir Muhammad, 2001, Op.Cit., hal.112. Ibid, hal. 113-114.


38

Dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat dilihat jenis ciptaan yang menjadi objek hak cipta antara lain yang meliputii ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yaitu:52 a.

buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

b.

ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c.

alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d.

lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

e.

drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f.

karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

g.

karya seni terapan;

h.

karya arsitektur;

i.

peta;

j.

karya seni batik atau seni motif lain;

k.

karya fotografi;

l.

Potret;

m. karya sinematografi; n.

terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

o.

terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; 52

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.Cit., Pasal 40 ayat (1).


39

p.

kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

q.

kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r.

permainan video; dan

s.

Program Komputer. Pengelompokan jenis ciptaan tersebut tetap dipakai karena ketentuan

tersebut merupakan ketentuan yang universal. Pengelompokan jenis ciptaan inipun sangat penting, dalam kaitannya dengan ketentuan lamanya perlindungan. Di Indonesia, perlindungan antara Hak Cipta yang asli (original) dengan yang turunan (derivatif) tidaklah sama. Perlindungannya dibedakan jangka waktunya, tetapi diakui sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya. Selain itu, karya cipta yang tidak atau belum diumumkan akan tetapi sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan hal karya itu juga dilindungi.53 Dalam Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,ada beberapa jenis hak cipta yang tidak diberikan hak ciptanya, antara lain: a.

Hasil rapat terbuka lembaga Negara;

b.

Peraturan perundang-undangan;

c.

Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;

d.

Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan 53

Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, Op.Cit., hal. 32-33.


40

e.

Kitab suci atau symbol keagamaan.



Fungsi dan Sifat Hak Cipta Hukum yang mengatur mengenai hak cipta dibuat, bertujuan untuk

melindungi karya-karya ciptaan dari para pencipta. Pencipta terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak pencipta harus dilindungi dari penjiplakan, pembajakan dan lainnya. Hak pencipta dihormati dan dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta sepanjang tidak bertentang dengan kepentingan umum. Ajip Rosidi pernah mengemukakan bahwa lebih dari hak milik yang manapun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya dalam masyarakat dan selama masyarakat masih memerlukannya, selama itulah hak cipta menjalankan fungsi sosialnya.54 Maka dapat diartikan bahwa seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan umum menghendaki. Fungsi sosial hak cipta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan

ciptaan

seseorang

untuk

kepentingan

pendidikan,

ilmu

pengetahuan, bahan pemecah masalah, pembela perkara di pengadilan, bahan ceramah, dengan tetap mencantumkan sumbernya secara lengkap.55

54

Ajip Rosidi, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, Jakarta, Djambatan, 1984, hal.12. 55 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal. 116.


41

Hak Cipta memiliki sifat-sifat yang melekat padanya. Otto Hasibuan mengemukakan beberapa sifat dasar yang melekat pada Hak Cipta (The Nature of Copyrights) adalah :56 1.

Hak Cipta adalah hak milik (property right) ; Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum menjamin

pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan penghargaan terhadap hasil kreasi dari pekerjaan manusia yang memakai kemampuan intelektualnya, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak milik dan tidak seorang pun bisa mempunyai hak atas apa yang dihasilkannya. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.57 2.

Hak Cipta adalah hak yang terbatas waktunya (limited duration); Perlindungan Hukum Hak Cipta diberikan untuk memberikan kepastian

hukum sampai kapan suatu ciptaan atau karya intelektual tersebut dapat dijamin perlindungannya dan dapat diberi tindakan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ciptaan

tersebut. Adanya jangka waktu perlindungan, diharapkan

mampu memberikan rasa aman untuk pencipta sebagai pemilik karya cipta agar dapat terus menciptakan karya-karya cipta yang baru. Batas-batas waktu tersebut menentukan berlaku dan berakhirnya masa perlindungan suatu ciptaan. Oleh

56 57

Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, Op.Cit., hal.72. OK.Saidin, Op.Cit., hal.276.


42

karena itu, dengan berakhirnya jangka waktu pemilikan tersebut, maka jadilah karya cipta itu sebagai karya milik umum (public domain). Pembatasan jangka waktu yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia bukanlah satusatunya peraturan hak cipta yang memberikan batasan. 58 Pengaturan mengenai jangka waktu suatu ciptaan dapat dilihat dalam pasal 57 sampai dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional membedakan pula jangka waktu perlindungan hak cipta yang didasarkan pada bentuk dan sifat ciptaan.59 Khusus untuk ciptaan :60 a.

Karya fotografi;

b.

Potret;

c.

Karya sinematografi;

d.

Permainan video;

e.

Program komputer;

f.

Perwajahan karya tulis;

g.

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

h.

Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

58

Stewart S.M, Stewart, S.M., International Copyright and Neighbouring Rights, 2nd Edition, Buuterworths & Co (Publisher) Ltd, London, 1989 dalam Henry Soelistyo, hal.111. 59 OK.Saidin, Op.Cit., hal. 220. 60 Ibid.


43

i.

Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

j.

Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Pada ciptaan yang disebutkan diatas, masa berlaku nya adalah berlaku

selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Demikian juga terhadap perlindungan Hak Cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.61 Pada hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh Negara, masa berlaku nya adalah tanpa batas.62 Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh Negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. Begitupula dengan Hak Cipta yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.63 Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas ciptaan

61

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.Cit., Pasal 59. Ibid, Pasal 60 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1). 63 Ibid., Pasal 60 ayat (1) & (2) jo. Pasal 39 ayat (1) & (2). 62


44

terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap ciptaan tersendiri. 64 3.

Hak Cipta adalah sebuah hak yang bersifat eksklusif (exclusive right); dan Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dimaksudkan dengan mengumumkan atau memperbanyak termasuk dalam kegiatan menerjemahkan, menjiplak , melakukan pengubahan baik dalam sebagian ataupun seluruhnya, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. 65 Dapat juga dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Beberapa eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk : a.

Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik) ;

b.

Mengimpor dan mengekspor ciptaan ;

64 65

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.Cit., Pasal 61. Ibid, Penjelasan Pasal 1 Ayat (1).


45

c.

Menciptakan karya turunan atau derivativatif suatu ciptaan (mengadaptasi ciptaan) ;

d.

Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum ;

e.

Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

4.

Hak Cipta adalah sebuah kumpulan hak di dalam sebuah karya (a multiple right, a bundle of rights in the work). Dalam suatu ciptaan terkandung hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta. Ada

2 hak yang terkandung dalam hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. 

Hak-Hak Pencipta : Hak Moral (Moral Right) dan Hak Ekonomi (Economic Right) Hak pencipta secara umum dibagi menjadi dua yaitu hak moral (Moral

Right) dan hak ekonomi (Economic Right). Hak Pencipta ini dilindungi pula melalui The Universal Declaration of Human Rights (1948) 66, dinyatakan dalam Pasal 27 : (1). Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the art and to share in scientific advancement and its benefit. (2). Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting for many scientific, literary or artistic production of which he is the author.

66

The Universal Declaration of Human Rights, 1948.


46

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan moral dan material atas hasil ciptaannya tersebut. Dan hak dari pencipta tersebut dilindungi secara moral dan material (ekonomis) atas hasil ciptaannya, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau karya lainnya yang mana orang tersebut adalah pencipta aslinya. SKEMA III

Hak Cipta

Hak ekonomi (Dapat dialihkan)

Hak untuk mengumumkan

Hak untuk memperbanyak

Hak Moral (Tidak dapat dialihkan)

Hak melarang melakukan perubahan isi ciptaan

Hak melarang melakukan perubahan nama pencipta

Hak melarang melakukan perubahan judul ciptaan

Hak melakukan perubahan ciptaan

Sumber : Skema Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Bandung, PT. Alumni, 2009, hal. 57. Hak Moral (Moral Rights) Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: 67

67

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.Cit., Pasal 5.


47

a.

Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

b.

Menggunakan nama aliasnya atau samaran;

c.

Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

d.

Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

e.

Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (Distorsi ciptaan adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan. Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan. Modifikasi ciptaan adalah pengubahan atas ciptaan). Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si

pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai tiga dasar yaitu untuk mengumumkan (the right of publication), hak peterniti (the right of paternity) dan hak integritas (the right of integrity). Sedangkan Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta itu, meliputi larangan mengadakan perubahan dalam ciptaannya, larangan mengubah judul, larangan mengubah penentuan pencipta, dan hak untuk mengadakan perubahan.68 Ketentuan mengenai hak moral berakar pada ketentuan Berne Convention yaitu pada revisi Roma 1929,69 dinyatakan dalam Pasal 6 bis :70 “Article 6 bis (1) 68

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit., hal.74. Ibid. 70 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1979 69


48

Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation. “Article 6 bis (2) The rights granted to the author in accordance with the preceeding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where the protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceeding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.” Article 6 bis (3) The means of redress for safeguarding the rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed. Sesuai rumusan diatas, substansi Hak Moral meliputi :71

71

Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral,Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal 105-

106.


49

(1). The right to claim authorship; yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta. Hal ini dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan. (2). The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work; yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat mendistorsi, memotong atau menghilangkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta. (3). The right to object other derogatory action in relation to the said work; yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta. Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun Penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya: 72 a.

Meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan;

b.

Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;

c.

Mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan

d.

Mengubah isi ciptaan. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi

pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal

72

Walter Simanjuntak, Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, Jakarta, Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri.


50

dunia.

73

Dalam hal pengalihan

pelaksanaan hak moral, penerima dapat

melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.74 Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal :75 a.

Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

b.

Menggunakan nama aliasnya atau samaran;

c.

Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak

cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal :76 a.

Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

b.

Mengubah judul dan anak judul ciptaan. Sesuai dengan uraian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa konsepsi hak

moral adalah :77 1.

The Right of Paternity (Hak Atribusi) adalah hak pencipta untuk menuntut namanya dicantumkan dalam ciptaan.

2.

The Right of Integrity (Hak Integritas) adalah hak pencipta untuk melindungi reputasinya dengan menjaga martabat dan keutuhan ciptaannya. 73

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.Cit., Pasal 5 ayat (2). Ibid, Pasal 5 ayat (3). 75 Ibid, Pasal 57 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) , (b) & (e). 76 Ibid,Pasal 57 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (c) & (d). 77 Henry Soelistyo,Op.Cit., hal. 112. 74


51

3.

The Right of Publication / Divulge adalah hak pencipta untuk menentukan ciptaannya mau diumumkan atau tidak.

4.

The Right of Withdraw adalah hak pencipta untuk menarik ciptaan dari peredaran.

Hak Ekonomi (Economic Rights) Hak ekonomi diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.78 Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. 79 Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut. Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copy-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar, pencipta/pemegang

78 79

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal. 19. Hasbir Paserangi, Op.Cit., hal. 36.


52

hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut.80 Berne Convention menetapkan hak ekonomi (economic right )yang mencakup hal-hal sebagai berikut :81 a.

Article 8 : right of translation (hak penerjemahan).

b.

Article 9 : right of reproduction (hak perbanyakan).

c.

Article 11, 11bis, 11ter : right of public performance and wireless broadcasting and cabling of works (hak untuk penampilan di muka umum dan penyiaran kembali tanpa kabel serta perlengkapan ciptaan).

d.

Article 12 : right of adaptation (hak adaptasi).

e.

Article 14 : (1) (i) : the right of authorizing the cinematographic adaptation and reproduction of work and the distribution of the work thus adopted or reproduced (hak untuk memberikan hak bagi pihak lain untuk adaptasi dan perbanyakan ciptaan termasuk pendistribusiannya).

f.

Article 14: (1) (ii) : right of pulic performance and communication by wire of cinematographic adaptations and reproductions of work (hak untuk penunjukan di muka umum dan pengomunikasian dengan kabel dari adaptasi ciptaan film dan perbanyakan ciptaan).

g.

Article 14 ter(1) : artist resale right subject to reprocity test art (hak penjualan kembali seniman yang tunduk pada tes timbal balik).

80

Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Bandung : Penerbit Rineka Cipta, 2010, hal. 45. 81 Arif Lutviansoori, Op.cit.,hal. 74.


53

Hak ekonomi

pada

setiap undang-undang selalu berbeda, baik

terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya, setiap Negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak :82 a.

Hak Reproduksi atau Penggandaan (Reproduction Right)

-

Memperbanyak secara mekanis (Mechanical Reproduction);

-

Memperbanyak secara cetak/tertulis (Printing Reproduction)

b.

Hak Adaptasi (Adaptation Right) Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal (Universal Copyright Convention).83

c.

Hak Distribusi (Distribution Right) Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa foreign right, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. 84

d.

Hak Pertunjukan (Public Performance Right) 82

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit., hal. 67. Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, Op.Cit., hal.5. 84 Ibid. 83


54

Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak performing tersebut. e.

Hak Penyiaran (Broadcasting Right) Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.

f.

Hak Program Kabel (Cablecasting Right) Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televise mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siaran sudah pasti bersifat komersial.

g.

Droit de Suite adalah hak pencipta.Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan Pasal 14 ter hasil, revisi Stockholm 1967. Ketentuan Droit de Suite ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku Guide to the Berne Convention, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.

h.

Hak Pinjam Masyarakat (Public Landing Right) Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.


55

Bagi manusia yang menghasilkan karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan, tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini rasanya perlu dipahami dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberikan kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hak itu dapat diperoleh secara cuma-cuma. Mengenai hak ekonomi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengaturnya dalam pasal 8 sampai dengan 11, yaitu : 1.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :85

a.

Penerbitan Ciptaan;

b.

Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;www.hukumonline.com

c.

Penerjemahan Ciptaan;

d.

Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

e.

Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

f.

Pertunjukan Ciptaan;

g.

Pengumuman Ciptaan;

h.

Komunikasi Ciptaan; dan

i.

Penyewaan Ciptaan.

2.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.86 85

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.Cit., Pasal 9 ayat (1) .


56

3.

Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial Ciptaan.87 Tabel I Ruang Lingkup Hak Ekonomi Pencipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta88 Hak Mengumumkan 

Hak Membacakan

Hak Memperbanyak 

Hak menambah jumlah (menggandakan)

3.



Hak Menyiarkan



Hak Memamerkan



Hak Menjual



Hak Mengedarkan



Hak Menyebarkan



Hak mengalihwujudkan

Pendaftaran Hak Cipta Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan

intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Hal ini mendasari semua UndangUndang Hak Kekayaan Intelektual yang ada di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan

86

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.Cit., Pasal 9 ayat (2). Ibid, Pasal 9 ayat (3). 88 Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga,Op.Cit., hal.77. 87


57

pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum. Secara umum, dikenal dua sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, yaitu: 1) First To File System, berdasarkan pada pendaftar pertama. Artinya, jika ada dua orang yang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftar terlebih dahululah yang diprioritaskan untuk diproses. 2) First To Use System, berdasarkan pada pengguna pertama. Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang pertama yang menggunakan kekayaan intelektual tersebut. Sistem yang dianut Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah sistem first to use system, dimana tidak mewajibkan dilakukan pendaftaran. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Ini berarti suatu ciptaan, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetaplah dilindungi. Pada

hak cipta

berlaku pendaftaran secara

sukarela

(voluntary

registration), artinya apabila pencipta ingin mendaftarkan ciptaannya, dia dapat melakukan pendaftaran dengan persyaratan dan tata cara yang telah diatur dengan Undang-Undang. Pendaftaran ciptaan tidak bermaksud untuk mengesahkan hak cipta, melainkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa


58

mengenai hak cipta. Ciptaan yang tidak terdaftar atau didaftarkan akan lebih sulit pembuktiannya apabila ada pelanggaran hak cipta jika dibandingkan dengan hak cipta yang didaftarkan. Pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang / jasa atau digunakan sebagai lambing organisasi, badan usaha, atau badan hukum.89 Tujuan untuk dilakukannya pendaftaran diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta memudahkan dalam proses pengalihan haknya. Seperti yang dinyatakan oleh Prof. Mariam Darus, pendaftaran itu tidak hanya sematamata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum “mengetahui” perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan.90 Pencatatan ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri . 91 Permohonan tersebut dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan : a.

Menyertakan contoh ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya; 89

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.Cit., Pasal 65. Ibid, hal. 248. 91 Ibid, Pasal 66 ayat (1). 90


59

b.

Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan Hak Terkait, dan

c.

Membayar biaya. Permohonan pendaftaran hak cipta dapat diajukan oleh :92

a.

Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut, atau

b.

Badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus

dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih. 93 Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa. 94 Yang melakukan pemeriksaan atas permohonan pencatatan hak yang telah diajukan itu adalah Kementerian Hukum dan HAM dan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan pencatatan tersebut.95 Mengenai pendaftaran Hak Cipta, Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu peraturan, yaitu Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01HC,03,01 tentang Pendaftaran ciptaan. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan secara tegas bahwa prosedur permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan

92

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.Cit.,Pasal 67 ayat (1). Ibid, Pasal 67 ayat (2). 94 Ibid, Pasal 67 ayat (3). 95 OK.Saidin, Op.Cit., hal. 246. 93


60

kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Direktur Hak Cipta, dengan syarat sebagai berikut : 1.

Dengan surat rangkap dua ;

2.

Ditulis dalam bahasa Indonesia ;

3.

Diketik di atas kertas folio berganda ;

4.

Lembar pertama dibubuhi Materai Rp. 6000,-;

5.

Ditanda tangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon atau kuasanya.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut berisi sebagai berikut : 1.

Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;

2.

Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta;

3.

Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;

4.

Jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan;

5.

Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia;

6.

Uraian ciptaan; Dalam permohonan tersebut Menteri melakukan pemeriksaan terhadap

permohonan yang telah memenuhi syarat, menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal di terimanya permohonan.96 Pendaftaran ciptaan dikenakan biaya.Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 96

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.Cit., Pasal 68 ayat (4).


61

Manusia dalam Lembaran Negara No. 125 Tahun 2014 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5541. Besarnya biaya pencatatan ciptaan tergantung pada jenis permohonan yang diajukan, yaitu sebagai berikut : Tabel II. Tarif Permohonan Pendaftaran Ciptaan No.

Jenis Pendaftaran

Satuan

Tarif (Rp.)

Permohonan pendaftaran suatu 1.

Per Permohonan

300.000,-

program Per Permohonan

500.000,-

ciptaan Permohonan pendaftaran suatu 2.

ciptaan

berupa

komputer Permohonan pemindahan

pencatatan hak

atas

suatu

3.

Per Nomor Daftar

150.000,-

Per Nomor Daftar

100.000,-

Per Nomor Daftar

100.000,-

ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan Permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang 4. terdaftar dalam daftar umum ciptaan

5.

Permohonan pendaftaran

petikan ciptaan

tiap dalam


62

daftar umum ciptaan Permohonan

salinan

surat

6.

Per Nomor Daftar

100.000,-

Per Nomor Daftar

100.000,-

Per Permohonan

100.000,-

pendaftaran hak cipta 7.

Pencatatan lisensi hak cipta Permohonan keterangan tertulis

8. mengenai ciptaan terdaftar Permohonan

perbaikan

data Per

Permohonan

9.

100.000,permohonan pendaftaran ciptaan Hak Cipta Koreksi ciptaan

10.

surat atas

pendaftaran

kesalahan

data

permohonan pendaftaran ciptaan Per Nomor Daftar yang

disampaikan

100.000,-

oleh

pemohon Permohonan

Rekomendasi

Cakram Optik

Per Judul

11. a. UMKM

Per Jenis

b. Non UMKM

300.000 1.000.000,-

Sumber : -

Tabel OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 271.

-

Buku Panduan Kekayaan Intelektual 2016 , hal.26.


63

4.

Pengalihan Hak Cipta Pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum hak cipta dapat dilihat

dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak ciptanya dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijualbelikan oleh pemilik atas pemegang haknya, baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat ataupun melalui suatu perjanjian seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa atau lisensi.97 Hak Cipta beralih atau dialihkan, baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagian melalui pewarisan, hibah, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Perlu juga dipahami bahwa yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. 98 Persetujuan yang dilakukan secara lisan tidak diakui oleh UndangUndang Hak Cipta. Dalam hal ini dalam pengubahan aransemen lagu, tidak meminta persetujuan baik secara lisan ataupun tulisan kepada pemegang hak cipta, tentu saja pihak yang melakukan pengubahan aransemen lagu

tersebut tidak

memiliki hak untuk melakukan pengubahan aransemen. Persetujuan secara tertulis dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan daripada persetujuan secara lisan, apalagi persetujuan yang dilakukan tanpa diketahui pihak manapun, Hal ini mengingat banyaknya kepentingan yang tersangkut dalam 97 98

Eddy Damian, Op.Cit, hal.19. OK.Saidin, Op.Cit, hal.202.


64

persoalan-persoalan hak cipta di kemudian hari. Di bagian akhir redaksi Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Dengan kata lain, cara penggunaannya (fungsi) atau cara pemindahannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentun yang berlaku, tidak mengurangi hak-hak orang lain dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Ini adalah konsekuensi logis dari keberadaan hak atas kekayaan yang dalam penggunaannya harus menghormati hak orang lain. Setiap sisi dari hak, berpadanan

dengan

itu

terdapat

kewajiban.

menyeimbangkannya. Abus de droit , atau

Hukum

misbruik van

berperan

untuk

rechts adalah

pelanggaran hak atau penyalah-gunaan yang menyebabkan orang lain dirampas haknya. 99 Tidak hanya benda bergerak saja, tetapi juga hak cipta dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu : a.

„transfer’ : merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/ orang lain, misalnya dalam pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.

b.

„assignment’ : merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

99

OK.Saidin, Op.Cit, hal.203.


65

Hak cipta dapat beralih baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, dan dijadikan milik negara. Hak-hak eksploitasi dari pemegang hak cipta, misalnya hak reproduksi, hak mempertunjukkan, hak mengadaptasi, dan hak menerjemahkan dapat dialihkan secara keseluruhan, dapat juga secara satu persatu atau sebagian saja, bahkan dapat juga hanya dalam bentuk tertentu saja, antara lain sebagai berikut : 100 a.

Bidang hak reproduksi, yang dialihkan hanyalah hak reproduksi/ menerbitkan ciptaan itu dalam bentuk buku, bukan dalam majalah, bukan dalam surat kabar, dan sebagainya;

b.

Bidang hak mempertunjukkan/ memainkan, yang dialihkan hanyalah hak untuk memainkan musik tertentu;

c.

Bidang hak adaptasi, yang dialihkan adalah hak untuk membuat film dari ciptaan yang bersangkutan bukan untuk disandiwarakan;

d.

Bidang hak terjemahan, yang dialihkan adalah hak untuk menerjemahkan karangan yang bersangkutan.

Penjelasan mengenai cara pengalihan hak tesebut, adalah sebagai berikut : 101 a.

Pewarisan Hak Cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Hak cipta dapat diwariskan setelah pencipta atau pemegang hak cipta (pewaris) meninggal dunia. Ahli waris yang berhak mewaris diutamakan adalah golongan pertama dan apabila tidak ada baru ahli waris golongan berikutnya. Jika ahli warisnya lebih dari satu orang tidak menjadi 100 101

J. C. T. Simorangkir, Op.Cit., hal. 74. Gatot Supramono, Op.Cit., hal. 30.


66

masalah dalam menerima warisan karena hak cipta dapat dimiliki oleh mereka secara bersama-sama. b.

Hibah Pengalihan hak cipta dengan cara hibah dapat dilakukan dengan cara hibah. Pemegang hak cipta dapat membuat akta hibah dihadapan seorang notaris. Apabila tidak paham caranya maka pemegang hak cipta mengutarakan niatnya kepada notaris yang nantinya langsung dibuatkan akta sehingga yang bersangkutan tinggal menandatangani akta bersama notaris dan para saksi yang biasanya pegawai notaris. Dengan dasar akta hibah tersebut penerima hibah sah sebagai pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang pada akhirnya berhak menjalankan hak eksklusifnya .

c.

Wasiat Pada dasarnya semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris) menurut Undang-Undang adalah milik ahli warisnya namun demikian ada kekecualiannya mengenai hal tersebut yaitu apabila ada surat wasiat (testamen) yang dibuat oleh pewaris.

d.

Perjanjian Tertulis Bentuk perjanjian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Hak Cipta, penulis bukan perjanjian hibah seperti diatas tapi lebih cenderung kepada perjanjian yang bertimbal balik dimana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik antara satu dengan yang lainnya. Apabila bentuk perjanjian yang bertimbal balik maka perjanjiannya dapat berupa perjanjian jual beli


67

atau perjanjian tukar menukar. Pemegang hak cipta dapat menjual hak ciptanya kepada orang lain, atau menukarkan hak ciptanya dengan barang lain. Kedua perjanjian tersebut berakibat beralihnya hak milik atas suatu benda. e.

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan Apabila mengacu bagaimana cara memperoleh hak suatu benda ada tiga macam yaitu, karena warisan, perjanjian dan putusan pengadilan. Mengenai karena warisan dan perjanjian yang berhubungan dengan beralihnya hak cipta sudah dilakukan pembahasan sebagaimana diatas. Mungkin beralihnya hak cipta karena sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan antara lain dengan putusan pengadilan.

5.

Lisensi Hak Cipta Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pihak

pencipta/ pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta. Pemberian izin dari pencipta/ pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut dengan lisensi.102 Pengertian lisensi menurut Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Jadi pada dasarnya lisensi hak cipta merupakan suatu bentuk pemberian izin

102

Gatot Supramono, Op.Cit., hal. 47.


68

pemanfaatan atau penggunaan hak cipta, yang bukan merupakan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam jangka waktu tertentu, yang pada umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti. Adanya izin dalam lisensi hak cipta tersebut bersifat mutlak dan izin yang diberikan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian. Hal ini membawa konsekuensi bahwa lisensi harus dibuat secara tertulis antara pihak pemberi lisensi yaitu pemegang hak cipta dengan pihak penerima lisensi. Lisensi Karya Cipta Indonesia merupakan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu milik pemegang Hak Cipta Indonesia dan Asing yang dikelola oleh Karya Cipta milik Indonesia. Sistem ini menghindarkan para pengguna dari kewajiban mencari, meminta izin, bernegosiasi dan membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta satu persatu. Adapun mekanisme pemberian lisensi hak mengumumkan dilakukan dengan cara “Blanket License” yaitu lisensi diberikan untuk memutar atau memainkan seluruh repertoire 103 yang dikelola Karya Cipta Indonesia (KCI), yaitu jutaan lagu sedunia dalam satu paket. Izin tidak diberikan lagu perlagu. Dalam sistem ini royalti dibayar di muka, sesuai dengan konsep umum perizinan dan pengguna tinggal melaporkan repertoire yang dipergunakan kepada KCI. Sedangkan mekanisme pemberian lisensi hak memperbanyak dilakukan tidak menggunakan sistem “Blanket License”, melainkan izin untuk per lagu dengan tarif untuk merekam lagu dalam kaset, CD, VCD, DVD, dan sebagainya dipergunakan presentase dari harga jual dealer.104

103

Repertoire adalah seluruh karya cipta musik yang diserahkan oleh para pemegang hak cipta untuk dikelola baik dalam maupun luar negeri kepada Karya Cipta Indonesia untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya. 104 www.kci.or.id , Lisensi Hak Cipta, hal.22.


69

Dari rumusan ketentuan pasal diatas , maka yang menjadi objek lisensi bukan hanya hak cipta tetapi juga hak lain yang terkait dengan hak cipta. Hak cipta yang dimaksudkan misalnya hak cipta di bidang lagu atau musik, dimana lagu berkaitan dengan suara yang dapat direkam sehingga menimbulkan hak di bidang rekaman. Kemudian apabila ciptaan itu disiarkan kepada masyarakat juga menimbulkan hak siar. Hak rekam dan hak siar merupakan hak yang menjadi ruang lingkup objek lisensi.105 Pada dasarnya lisensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual tidak sematamata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja,akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik antara pihak satu dengan pihak lain. Atas hal tersebut maka lisensi merupakan perjanjian yang mengikat mereka. Dalam ilmu hukum perjanjian yang demikian disebut perjanjian obligatoire.106 Perjanjian lisensi hak cipta juga merupakan merupakan perjanjian konsensualise, karena terjadinya perjanjian itu dilandasi dengan sebuah consensus atau kata sepakat. Kemudian lahirnya perjanjian lisensi hak cipta mengikuti asas kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian apa saja, kapan saja, dan berisi apa saja asal tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan, dan kepatutan. Batasan-batasan yang diberikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap kebebasan dalam melakukan perjanjian lisensi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 82 bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia; isi 105 106

Gatot Supramono, Loc.Cit. Ibid


70

perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambilalih seluruh hak pencipta atas ciptaanya. Perjanjian lisensi harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa lisensi hak cipta dibuat dengan dasar perjanjian tertulis. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka suatu perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dimuat dalam Daftar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Namun, jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Pada dasarnya perjanjian yang berbentuk tulisan sengaja dibuat oleh mereka memang untuk kepentingan pembuktian apabila dikemudian hari timbul sengketa,akan lebih mudah membuktikan peristiwanya.Tetapi walaupun UndangUndang menghendaki demikian, namun keharusan membuat perjanjian lisensi secara tertulis ternyata tidak diikuti dengan sanksi hukum yang tegas, sehinggaapabila perjanjiannya dilakukan secara lisan tidak mempunyai akibat hukum. Perjanjian lisensi secara tidak tertulis tetap sah sepanjang para pihak melaksanakan perjanjiannya dengan itikad baik.107 Mekanisme lisensi di bidang hak cipta ternyata terdapat perbedaan mekanisme dalam pelaksanaan pemberian lisensi antara obyek hak cipta yang satu 107

Gatot Supramono,Op.Cit., hal.51.


71

terhadap obyek hak cipta yang lain, baik antara lisensi lagu atau musik, lisensi penerbitan buku maupun lisensi komputer program atau piranti lunak program komputer. Di samping itu, di dalam mekanisme lisensi hak cipta, menyangkut pembuatan perjanjian lisensi ada yang menggunakan kontrak baku dan ada pula yang tidak. Di dalam mekanisme lisensi pengumuman lagu atau musik, perjanjian lisensinya dibuat setelah para pengguna (user) mengumumkan lagu atau musik terlebih dahulu dan itupun ditagih oleh kuasa dari para pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik. Dalam konteks Ciptaan lagu atau musik, pada dasarnya ada 5 (lima) macam lisensi penggunaan karya cipta lagu atau musik, yaitu: 108 1.

Lisensi mekanikal (mechanical licenses); Lisensi mekanikal (mechanical licenses) diberikan kepada perusahaan

rekaman sebagai bentuk izin penggunakan karya cipta. Seorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya untuk dieksploitir. Artinya, siapa saja yang ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial bekewajiban mendapatkan Lisensi Mekanikal. Bila sebuah lagu telah dirilis secara komersial untuk pertama kalinya dan telah melewati batas waktu yang disepakati bersama, si pencipta lagu dapat memberikan lisensi mekanikal untuk lagu ciptaannya tersebut kepada siapa saja yang memerlukannya untuk dieksploitasi kembali. Biasanya bentuk album rilis

108

Syarifuddin, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, Bandung, 2013, hal. 87.


72

kedua dan selanjutnya ini diterbitkan dalam bentuk cover version, album seleksi atau kompilasi. 2.

Lisensi pengumuman/penyiaran (performing licenses); Lisensi pengumuman/penyiaran (performing licenses) ialah bentuk izin

yang diberikan oleh pemegang hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran seperti televisi, radio, konser dan lain sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalti kepada si pencipta lagunya. Pemungutan royalti performing rights ini umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta (collective Administration of Copyright) atau Collecting Society atau yang dalam disertai ini disebut Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). 3.

Lisensi sinkronisasi (synchronization licenses); Lisensi Sinkronisasi (synchronization licenses) adalah lisensi yang

diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial. Hal ini banyak diproduksi dalam bentuk lagu nyanyian atau dimuat pada majalah musik dan lain-lain. 4.

Lisensi mengumumkan lembar hasil cetakan (print licenses); Lisensi penerbitan lembar cetakan (print licenses) adalah bentuk izin yang

diberikan oleh pemegang hak cipta kepada seseorang atau pihak lain untuk dapat mengeksploitasi ciptaan dalam bentuk visual image untuk kepentingan komersial.


73

Visual image ini biasanya berbentuk biasanya berbentuk film, video, VCD, program televisi atau audio visual lainnya. 5.

Lisensi luar negeri (Foreign licenses). Lisensi luar negeri (foreign licenses) adalah sebuah lisensi yang diberikan

pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah Agency di sebuah negara untuk mewakili mereka dalam memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh user di negara bersangkutan malah diseluruh dunia. Disamping lima macam lisensi yang diuraikan di atas, dalam lingkungan hukum hak cipta di kenal istilah lisensi paksa atau lisensi wajib (compulsory license). Maksud dari lisensi wajib ini adalah bahwa untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, pemerintah dapat mewajibkan agar pencipta memberi izin untuk menerjemahkan, dan atau memperbanyak ciptaannya. Walaupun disebut lisensi wajib, biasanya pencipta tetap juga mendapat imbalan, tetapi jumlahnya bukan berdasarkan hasil kesepakatan, melainkan ditentukan sendiri oleh pemerintah. Pemberian lisensi oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam karya cipta lagu dan musik kepada pengguna dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disebut YKCI) atas dasar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagai pemberi lisensi, akan memperoleh royalti dari penerima lisensi (Pasal 80 ayat (3) dan (4) UUHC). Disinilah hak ekonomi atas ciptaan dapat terwujud. Pada karya musik dan lagu, perjanjian lisensi ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu


74

untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaan mereka. Besarnya royalti tersebut yang wajib diperjanjikan dalam perjanjian lisensi, agar terdapat kejelasan tentang royalti didalam klausulnya. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemberi lisensi oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 80 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. C. Tinjauan Umum tentang Neighboring Rights 1.

Pengertian Neighboring Rights Disamping memunculkan hak moral dan hak ekonomi, hak cipta juga

menghasilkan hak terkait (Neighboring Rights). Hak ini lebih ditujukan kepada bukan penciptanya, namun kepatda pihak-pihak yang ikut andil dalam publikasi ciptaan tersebut. Dalam hal ini adalah pelaku (performer), produser rekaman suara (producer

of

phonogram),

dan

organisasi

penyiaran

(broadcasting

organization).109 Definisi Neighboring Rights (Hak Terkait) terdapat dalam Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta 110 yang merupakan hak eksklusif yang meliputi:111 a.

Hak moral Pelaku Pertunjukan; 109

Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (copyright’s law), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 204. 110 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.Cit., Pasal 1 angka (5). 111 Ibid, Pasal 20.


75

b.

Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;

c.

Hak ekonomi Produser Fonogram; dan

d.

Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

2.

Ruang Lingkup Neighboring Rights

Ada 3 (tiga) hak yang termasuk dalam lingkup hak terkait, yaitu :112 a.

Hak pelaku pertunjukan Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.113 Hal ini juga mencakup pementasan langsung dari sebuah karya seni, drama atau musik yang sudah ada sebelumnya, atau pembacaan karyakarya sastra yang sudah ada sebelumnya. Karya-karya yang ditampilkan tidak harus dimuat didalam suatu media atau bentuk publikasi yang tetap dan merupakan public domain atau yang sudah dilindungi oleh hak cipta. Pertunjukan dapat pula dalam bentuk improvisasi apakah improvisasi dari karya asli atau berdasarkan karya-karya yang sudah ada.114

b.

Hak produser fonogram Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman

112 113

OK.Saidin, Op.Cit., hal.303. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.Cit., Pasal 1 angka

(6). 114

World Intellectual Property Organization (WIPO) ,Ekspresi Kreatif Pengantar Hak Cipta dan Hak Terkait untuk Usaha Kecil dan Menengah (Intellectual Property for Business Series Number:4), Jakarta, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2008, hal.4.


76

suara atau bunyi lain. 115 Selain hak mengawasi perekaman, hak produser Fonogram juga mempunyai hak untuk menerima pembayaran setimpal jika rekaman suara tersebut (ada pada waktu yang diinginkan oleh anggota masyarakat) dan hak untuk mengkomunikasi kepada publik. c.

Hak lembaga penyiaran Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.116 Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri,

memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a.

Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;

b.

Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;

c.

Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;

d.

Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;

e.

Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik;dan

f.

Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik. Penyiaran atau komunikasi tidak berlaku terhadap :117

a.

Hasil fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau

115

(7).

116 117

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.Cit.,Pasal 1 angka Ibid,Pasal 1 angka (8). Ibid, Pasal 23 ayat (3).


77

b.

Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan. Pendistribusian tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah

difiksasi, dijual atau dialihkan. 118Setiap orang yang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalam kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.119 Produser Fonogram memiliki hak ekonomi. 120 Hak ekonomi produser fonogram terdapat dalam Pasal 24 ayat (2). Hak ekonomi Produser Fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a.

Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;

b.

Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;

c.

Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram;dan

d.

Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik. Pendistribusian tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan

yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain. 121 Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram. 122

118

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.Cit.,Pasal 23 ayat (4). Ibid, Pasal 23 ayat (5). 120 Ibid, Pasal 24 ayat (1). 121 Ibid, Pasal 24 ayat (3). 122 Ibid, Pasal 24 ayat (4). 119


78

Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi. 123 Dan hak ekonomi lembaga penyiaran terdapat dalam pasal 25 ayat (2). Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a.

Penyiaran ulang siaran;

b.

Komunikasi siaran;

c.

Fiksasi siaran; dan/atau

d.

Penggandaan Fiksasi siaran.

Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.124 3.

Perlindungan Hukum Neighboring Rights Perlindungan neighboring rights selain diatur dalam UU Indonesia saat ini

pengaturannya terdapat juga dalam kaedah hukum internasional yakni : 125 1.

Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization (1961)

2.

Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms againts Unauthorized Duplication of Their Phonograms .

3.

Brussels Convention Relative to the Distribution of Programme Carrying Signal Transmitted by Satellite .

(1).

123

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Op.Cit., Pasal 25 ayat

124

Ibid, Pasal 25 ayat (3). OK.Saidin, Op.Cit., hal.307.

125


79

Rome Convention dan TRIPs Agreement menetapkan masa berlaku hak terkait berbeda-beda berdasarkan jenis ciptaannya. Dalam Rome Convention telah ditentukan standar jangka waktu perlindungan rekaman suara (soundrecording) adalah selama 20 tahun terhitung sejak akhir tahun dibuatnya suatu rekaman, dipertunjukkannya suatu pertunjukan jika pertunjukan tersebut tidak termasuk dalam

suatu

rekaman.

Sedangkan

dibidang

penyiaran

(broadcasting),

perlindungan hak terkait dimulai sejak penyiaran dilakukan. TRIPs Agreement memberi perlindungan yang lebih lama atas hak terkait, yaitu selama 50 tahun bagi pertunjukan pelaku.Sedangkan perlindungan hak terkait atas rekaman suara terhitung sejakpertunjukan dan rekaman dibuat. Untuk karyadi bidang penyiaran, jangka waktu perlindungan hak terkait lebih singkat,yaitu selama 20 tahun sejak disiarkan. Perlindungan Hak Terkait terdapat dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa perlindungan ekonomi bagi : a.

Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;

b.

Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan

c.

Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan. Pembatasan perlindungan Hak Terkait tidak berlaku terhadap :


80

a.

Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

b.

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

c.

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

d.

Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran hak-hak ini yaitu hak melarang

orang lain tanpa persetujuannya memperbanyak karya rekaman suara atau bunyi, memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lainnya 126 , disamakan dengan sanksi pelanggaran Hak Cipta. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kemungkinan adanya kerugian ekonomis dan lain-lain yang timbul karena pelanggaran terhadap hak-hak ini pada dasarnya sama dengan kerugian pada pelanggaran Hak Cipta.127

126 127

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Loc.Cit. Ibid, hal. 79.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL. A. Pengertian, Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Kekayaan Intelektual

Recommend Documents