HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) Dr. Bambang Kesowo, S.H., LL.M. Dina W. Kariodimedjo, S.H., LL.M. Magister Hukum Universitas Gadjah Mada

MH UGM

HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

1

Learning Objectives • Peserta mendalami latar belakang/ ratio/ filosofi/ teori sistem HAKI • Peserta mendalami kebijakan, latar belakang pandangan, dan pengembangan sistem HAKI • Peserta mengaplikasikan perspektif HAKI ke dalam bidang sumber daya alam • Peserta mampu menganalisis dan memecahkan masalah di bidang SDA terkait HAKI MH UGM


2

Kerangka Perkuliahan HAKI Tatap Muka ke-1 • Laporan Media-Massa tentang Persoalan HAKI – Mengapa HAKI menjadi penting? – Globalisasi Ekonomi = Globalisasi HAKI • Kemajuan teknologi – Informatika – Transportasi – Bagaimana asal mulanya? • Transformasi teknologi pasca era perang dingin di akhir dasawarsa 70an, dari industri militer ke industri sipil; • Perkembangan negara-negara berkembang sebagai kekuatan ekonomi baru dalam pasar/perdagangan internasional MH UGM


3

Kerangka Perkuliahan HAKI • Potensi dan Situasi Konflik – Tataran Multilateral: Globalisasi Ekonomi menuntut perlindungan HAKI yang lebih efektif! • Pergeseran institusional: dari WIPO ke WTO • Pergeseran instrumental: Perjanjian-perjanjian internasional dibidang HAKI yang dikelola WIPO ke Persetujuan TRIPs yang dikelola WTO • Pergeseran mekanisme pengendalian: TRIPs Council di WTO MH UGM


4

Kerangka Perkuliahan • Kondisi pengaturan di tataran internasional: – WIPO: 23 Perjanjian internasional (Konv/Traktat/Persetujuan) – UNESCO: UCC (Universal Copyright Convention) – WTO: Persetujuan TRIPs – Tataran Bilateral: • Pergeseran hubungan P to P menjadi G to G • Pergeseran sifat CrossRetaliation ke “leverage building” MH UGM


5

Kerangka Perkuliahan •

MH UGM

Pengalaman Indonesia – (Uraian kasus RI-AS, RI-UE, dll) – Pengaturan di tingkat nasional – Problema pelaksanaan: • Aspek Ek, Sos-Pol-Bud, Hub LN, Pemb SDM (kualitas, etos profesionalisme, dan produktivitas) • 3 Pilar penting: 1) Pengaturan 2) Pemahaman masyarakat (budaya/ sikap hidup) 3) Penegakan hukum: hakim, jaksa, penasehat hukum/pengacara, polisi • Pendidikan di 3 tataran: – HULU: Teknik, KU/ KG/ KH, Pertanian/ Tek. Pert, Peternakan, Kehutanan, Farmasi, Sastra; – TENGAH: Ekonomi – HILIR: Hukum, Polisi HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

6

Kerangka Perkuliahan Tatap Muka ke-2 1. HAKI > Pengertian: Apa itu? > Penjelasan unsur-unsur: • manusia • Kekayaan • hak 2. HAKI > Padanan untuk IPR vs Hak Milik Intelektual > Digunakan dalam hukum positif 3. HAKI dan konsep kekayaan HAKI memperkaya sistem hukum perdata di Indonesia MH UGM


7

Kerangka Perkuliahan 4.

5. MH UGM

HAKI Hak yang bersifat eksklusif 1. Hanya untuk penemu/ pencipta 2. Menggunakan/ mengeksploitasi sendiri 3. Untuk jangka waktu tertentu – Soal pro dan kontra: Re: sejarah » klasik: Eropa » UUD: AS – Eksklusifitas HAKI vs Hak milik lainnya. – Isu idiologis yang melingkupi: Re: soal eksklusivitas – HAKI juga mengenal batasanbatasan Sejarah HAKI HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

8

Kerangka Perkuliahan Tatap Muka ke-3 s.d. 5 6. Jenis dan pengelompokan HAKI • Unfair Competition? • Lingkup pengaturan • Isi hak: – Umum – Hak Cipta (issues neighbouring rights) – Paten dan Utility Models – Merek (Merek atau Merek Dagang?) – PVT – Integrated Circuit – Trade Secret – Industrial Design MH UGM


9

Kerangka Perkuliahan Tatap Muka ke-6 s.d. 10 • Hubungan TRIPs-CBD • Isu-isu HAKI terkait perlindungan sumber daya alam • Pengalaman negaranegara lain Tatap Muka ke-12 s.d. 14 • Diskusi • Presentasi MH UGM


10

Isu 1. Terdapat beberapa proposal yang mengangkat kepentingan cultural survival dan konservasi biologis, dengan memperlakukan cultural and indigenous knowledge as a form of intellectual property MH UGM


11

Isu 2. “When nature goes public” (Cori Hayden) 3. Pembicaraan di kalangan indigenous peoples/masyarakat adat, human rights advocates/advokat HAM, crop breeders/pemulia tanaman, pharmaceutical companies/perusahaan farmasi, conservationist, pakar sosial dan ahli hukum, proposal/pemikiran-pemikiran: – Masyarakat yang hidup di area dengan kekayaan biologis, hendaknya menyadari ada keuntungan secara ekonomis dari sumber-sumber kekayaan biologis yang berada dalam pengawasan mereka, merupakan hak mereka – Kompensasi finansial diberikan dalam rangka memberikan “penghargaan” terhadap pengetahuan tradisional yang bersangkutan dan sebagai reward untuk membagi pengetahuan tersebut (kedua hal tersebut mengandung makna memberikan kompensasi terhadap kekayaaan biologis and mendukung konservasi) MH UGM


12

Isu –

MH UGM

Menentukan nilai/ valuing dari pengetahuan tradisional, hal ini telah menginisiasi studi kasus di bidang HAM khususnya untuk masyarakat asli/ setempat/ tradisional/ lokal sebagaimana menjadi pembicaraan di tingkat internasional yang membahas seputar HAKI, konservasi, dan hak-hak masyarakat asli


13

Isu 4. Kelas Barang dan Kelas Jasa – Class 31: agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animal; malt – Class 44: medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services – Untuk pendaftaran merek menyesuaikan Nice Classification – The International Classification of Goods and Services (ICGS) MH UGM


14

Isu 5. HAKI untuk bioteknologi – Perlindungan: • Hak pemuliaan tanaman • Paten – Perjanjian internasional • The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) • The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (Deposit Treaty) • The Patent Cooperation Treaty (PCT) – Studi kasus: the Iguana Management Programme (IMP) MH UGM


15

Isu 6. Perdagangan Wildlife Products – Belum ada pengaturan yang spesifik – Sistem ini harus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal •

Insentif pemeliharaan tanah dan kekayaan biologis

– Persetujuan internasional – sleeping treaties • •

MH UGM

The Western Hemisphere Convention The 1950 Paris International Convention for Protection of Birds HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

16

Isu – The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) • Lingkup: – Tidak hanya fauna dan flora yang hidup, namun juga produk dan turunannya (sesuai daftar CITES) » From whole skins and manufactured leather products, through ivory carving, tortoiseshell jewelry, meat, seed, and feathers to medicinal products extracted from plants such as ginseng

MH UGM


17

Isu • Tujuan: – Mencegah perdagangan spesies fauna dan flora yang langka dan hampir punah – Mengawasi perdagangan tersebut • Terdiri dari 2 daftar spesies: – Species yang dilarang untuk perdagangan komersial internasional – Perdagangan yang dapat dilakukan dengan dikeluarkannya sebuah izin untuk itu (specimen harus dilengkapi export permits yang sah) MH UGM


18

Isu 7. Isu-isu yang dibicarakan pada the 18th Global Biodiversity Forum a. Trade and sustainable livelihoods • The relevance of trade to sustainable livelihoods objectives • Commodity chains setting a framework for producers of cotton, coffee, and cocoa • Sustainable trade initiatives – creating opportunities for sustainable livelihoods • Labelling and certification – economic incentives opening spaces • Trade policy supportive of sustainable livelihoods MH UGM


19

Isu b.

Risk, precaution and biosecurity

• • •

The pervasiveness of uncertainty Transparency and inclusiveness in research and decision-making Maize contamination in Mexico Affirming the equal status of the trade and environmental regimes – Dilaporkan bahwa varietas asli jagung yang tumbuh di daerah pedalaman Meksiko telah terkontaminasi oleh transgenic DNA (2002)

• • MH UGM

Preserving flexibility for decision making Biotechnology and invasive HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

20

Isu c.

MH UGM

CBD and TRIPs Relationship • Local community must play key role in PIC (Prior Informed Consent) procedure • Whether, when and how to create an international ABS (Access and Benefit Sharing) regime? • Traditional knowledge and IPRs • Calls to amend TRIPs on life patents and disclosure HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

21

Isu 8. High Level Roundtable on Trade and Environment, 2-3 Sep 2003 di Meksiko, membahas: a. Peran subsidi dalam kebijakan perdagangan dan lingkungan b. Dampak environmental measures tentang akses pasar c. Pentingnya membangun pendukung yang saling menguntungkan rezim perdagangan dan lingkungan d. Isu utama yang timbul dari liberalisasi perdagangan dari barang dan jasa terkait lingkungan e. Hubungan IPRs-lingkungan MH UGM


22

WTO-TRIPs • Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization/WTO) – UU No. 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 • Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) 1994 MH UGM


23

TRIPs Agreement (1994) • •

•

• • • • MH UGM

Part I: General Provisions and Basic Principles Part II: Standards concerning the Availability, Scope, and Use of IPRs – Copyright and Related Rights; Trademarks; Geographical Indications; Industrial Designs, Patents, Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits; Protection of Undisclosed Information; Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences Part III: Enforcement of IPRs – General Obligations; Civil and Administrative Procedures and Remedies; Provisional Measures; Special Requirements related to Border Measures; Criminal Procedures Part IV: Acquisition and Maintenance of IPRs and Related inter parties Procedures Part V: Dispute Prevention and Settlement Part VI: Transitional Arrangements Part VII: Institutional Arrangements; Final Provisions HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

24

TRIPs Agreement •

•

MH UGM

Prinsip Full Compliance – Konsekuensi keikutsertaan, seluruh peraturan perundang-undangan HAKI penuh tersebut berlaku baik dalam norma maupun standar pengaturan untuk semua bidang HAKI Ciri dan Prinsip – TRIPs lebih berbicara mengenai norma dan standar – TRIPs menetapkan full compliance terhadap beberapa perjanjian internasional bidang HAKI sebagai persyaratan minimal – TRIPs memuat ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa, yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

25

TRIPs Agreement •

•

•

MH UGM

Unsur-unsur yang berbeda dari segi peraturan perundang-undangan nasional tentang HAKI – Memuat norma-norma yang baru – Memiliki standar yang lebih tinggi – Memuat ketentuan penegakan hukum yang ketat Ketentuan Peralihan – Pasal 65 – 5 tahun (TRIPs ditetapkan 1 Januari 1995, masa peralihan untuk Indonesia 31 Desember 1999/mulai 1 Januari 2000 Beberapa Prinsip Penting – Special Requirements Related to Border Measures (Bagian IV Pasal 51-60), diadopsi ke dalam: • UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

26

WIPO • The World Intellectual Property Organization • Badan khusus PBB yang dibentuk dengan tujuan untuk mengadministrasikan perjanjian/persetujuan multilateral mengenai HAKI • Indonesia menjadi anggota WIPO dan meratifikasi konvensi pada 1979 MH UGM


27

Kelompok-kelompok Utama HAKI Berdasarkan Konvensi Pembentukan WIPO

Hak Cipta (copyright) Hak atas Kekayaan Industri (industrial property right): • Paten (patent) • Merek (trade mark) • Rahasia Dagang (trade secret) • Desain Industri (industrial design) • Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (layout design of integrated circuit)

MH UGM


28

Peraturan Perundang-undangan HAKI yang saat ini berlaku di Indonesia • UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang • UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri • UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu • UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten • UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek • UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta MH UGM


29

Hak Cipta Folklore

Ilmu Pengetahuan, Seni, Sastra

Ciptaan asli Otomatis

Hak Cipta (UU 19/2002) 22 Juli 2002 Seumur hidup + 50 tahun

Buku, program komputer, pamflet, karya tulis yang diterbitkan, ceramah, alat peraga, lagu musik, drama, tari, fotografi, sinematografi, database, terjemahan, dll.

HAK PENCIPTA – PEMEGANG HAK CIPTA Eksklusif mengumumkan atau memperbanyak, atau memberikan izin pihak lain MH UGM


30

Merek

Tanda - Daya pembeda

Merek Dagang, Merek Jasa, Merek Kolektif, Indikasi Geografis

Merek (UU 15/2001) Digunakan dalam perdagangan barang/jasa

10 tahun, dapat diperpanjang

Gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tadi

HAK PEMILIK MEREK Menggunakan sendiri atau memberikan izin pihak lain MH UGM


31

Merek INDIKASI GEOGRAFIS Tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis (faktor alam, manusia, atau kombinasi keduanya) memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan

UU Merek (15/2001) INDIKASI ASAL Suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa MH UGM


32

Paten First to file system

Paten (UU 14/2001)

Invensi yang: baru (unsur novelty) mengandung langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri Paten: 20 tahun Paten Sederhana: 10 tahun (tidak dapat diperpanjang)

Bidang Teknologi Traditional knowledge

HAK INVENTOR – PEMEGANG PATEN Eksklusif melaksanakan sendiri atau memberikan izin pihak lain MH UGM


33

Paten & Paten Sederhana Keterangan

Paten

Paten Sederhana

Jumlah Klaim

1 invensi atau beberapa yang 1 invensi merupakan satu kesatuan

Masa Perlindungan

20 tahun (sejak penerimaan permohonan)

10 tahun (sejak penerimaan permohonan)

Pengumuman Permohonan

18 bulan setelah tanggal penerimaan

3 bulan setelah tanggal penerimaan

Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

6 bulan sejak diumumkan

3 bulan sejak diumumkan

Unsur yang diperiksa dalam Pemeriksaan Subtanstif

Kebaruan (novelty), langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri

Kebaruan (novelty), dapat diterapkan dalam industri

Lama Pemeriksaan Subtantif

36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan subtantif

24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan subtantif

Objek Paten

Produk dan Proses

Produk dan Alat

MH UGM


34

Rahasia Dagang Informasi Rahasia

- Teknologi - Bisnis

Rahasia Dagang (UU 30/2000) Dijaga oleh pemilik

Nilai ekonomi

HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG menggunakan sendiri, memberikan lisensi atau melarang pihak lain menggunakan/mengungkap untuk kepentingan komersial MH UGM


35

Desain Industri Kreasi - Baru

Desain Industri (UU 31/2000) Dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan

Pendesain – 10 tahun

Kesan estetis

Bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi

HAK PENDESAIN Eksklusif melaksanakan sendiri, melarang orang lain yang tidak berhak (membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan) memberikan persetujuan pihak lain melaksanakan, kecuali pendidikan & penelitian MH UGM


36

DTLST Orisinil, Bernilai ekonomi

DTLST (UU 32/2000)

Kreasi – Rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen (salah satunya elemen aktif) untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu Æ produk yang didalamnya terdapat berbagai elemen yang saling berkaitan dan terpadu untuk menghasilkan fungsi elektronik

10 tahun HAK PENDESAIN Eksklusif melaksanakan sendiri, melarang orang lain yang tidak berhak (membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan) memberikan persetujuan pihak lain melaksanakan, kecuali pendidikan & penelitian MH UGM


37

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) • Dasar perlindungan di Indonesia: – UU No. 29 Tahun 2000 Tentang PVT • Latar belakang/alasan: – Menciptakan keseimbangan antara penemu dan pengguna jenis tanaman baru – Menarik investasi – Bertambahnya jumlah penduduk – butuh pangan banyak padahal lahan terbatas – bioteknologi – panen meningkat – keseimbangan antara lahan dan produksi pangan MH UGM


38

PVT • Unsur-unsur: – Sifat pembeda/ sifat istimewa/ distinctive: • Pelita I/1 dan I/2: rasanya enak, hasil banyak, tiga kali panen setahun, responsif terhadap pemupukan – Keseragaman/ merata/ uniformity: • Sifat keistimewaan varitas tanaman yang baru harus didapati pada setiap pohon/tanaman yang dikembangkan dari varitas baru ini – Kemantapan/ stability: • Sifat keistimewaan harus mampu diwariskan turun menurun/seterusnya MH UGM


39

PVT • Hak-hak: – Memproduksi/ mengembangkan tanaman ybs – Menyiapkan tanaman untuk dikembangbiakan – Menawarkan tanaman untuk dijual – Menjual, mengimpor, mengekspor tanaman

• Lama perlindungan: – Beberapa jenis tanaman baru: 20 tahun – Pohon/ pinus: 25 tahun (waktu panen lebih lama) MH UGM


40

Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge/ TK) •

•

•

MH UGM

Karya dan pengetahuan tradisional yang diciptakan oleh masyarakat tradisional menjadi populer di seluruh dunia > bernilai ekonomis tinggi > dikuasai oleh perusahaan profit – Obat-obatan – Karya seni Hambatan: – Hak individu >< hak kolektif – Public domain – Hak cipta – asli, telah berwujud, jangka waktu terbatas Perlindungan TK dengan Paten? – Apakah unsur-unsur paten terpenuhi? • Baru • Inventif • Dapat diterapkan dalam industri/ berguna HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

41

Perlindungan TK •

MH UGM

Pasal 10 UUHC – Hak cipta atas karya-karya yang tidak dikenal penciptanya: • Negara memiliki hak cipta dari masa silam dan barang-barang bersejarah yang lainnya • Negara memiliki hak cipta atas adat istiadat yang bersifat komunal seperti cerita, legenda, mitos, sajak …. • Untuk mengumumkan/mereproduksi, warga negara asing harus memperoleh izin dari instansi pemerintah terkait yang berhak atas karya tersebut • Hak cipta ini tidak akan berakhir HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

42

Perlindungan TK •

•

MH UGM

UNESCO dan WIPO mengadakan World Forum on the Protection of Folklore – Membentuk komite ahli untuk menyelidiki pelestarian dan perlindungan terhadap cerita rakyat adat dan perlindungan UN International Year for the World’s Indigenous People – Article 12 of the Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: – Melestarikan, melindungi dan mengembangkan perwujudan dari masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang dari budaya ….. serta memberi ganti rugi atas pengambilan tanpa izin yang bebas dan wajar yang bertentangan dengan hukum dan adat istiadat mereka HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

43

The Convention on Biological Diversity (CBD) • •

UU No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan UNCBD, disahkan 1 Agustus 1994, LN 1994-41 Pencapaian – Working Group on Access and Benefit Sharing, 30 Jan- 3 Feb 2006 in Granada, Spanyol: menguji draft text for an international regime on access to genetic resources and benefit sharing – The 11th Meeting of the CBD’s Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA-11), 28 Nov2 Des 2005 in Montreal, Canada: dukungan CBD untuk memberikan insentif positif untuk mendukung biodiversity, akses, dan pembagian keuntungan (benefit sharing) • International trade in biodiversity-related goods and services menjadi penting untuk conservation and sustainable use of biodiversity

MH UGM


44

CBD – Pada tanggal 5-9 Sep 2005 • Mempertimbangkan partnerships, private sector untuk kepentingan implementasi CBD – The 6th Conference of Parties (COP-6) to the CBD, 7-19 Apr 2002 di Hague, Netherlands • Adopts guidelines on access to GR and benefit sharing MH UGM


45

Pengaturan terkait HAKI dalam CBD • Pasal 15, Akses pada Sumber Daya Genetika • Pasal 16, Akses pada Teknologi dan Alih Teknologi • Pasal 17, Pertukaran Informasi • Pasal 18, Kerjasama Teknis dan Ilmiah • Pasal 19, Penanganan Bioteknologi dan Pembagian Keuntungan MH UGM


46

Akses pada Sumber Daya Genetika • •

Pasal 15 CBD Akses: – Kewenangan pemerintah nasional – Berdasarkan UU nasional • Kewajiban: perlancar akses SDG untuk pemanfaatan berwawasan lingkungan

– Diberikan atas dasar persetujuan – Wajib didasarkan mufakat pihak penyedia – Setiap pihak wajib berupaya mengembangkan dan melaksanakan penelitian ilmiah SDG – Setiap pihak wajib menyiapkan upaya legislatif, administratif atau upaya kebijakan, membagi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta keuntungan dari pendayagunaan komersial secara adil dengan pihak penyedia – pembagian harus didasarkan atas persyaratan yang disetujui bersama MH UGM


47

Akses pada Teknologi dan Alih Teknologi • Pasal 16 CBD • Cakupan teknologi: bioteknologi • Unsur-unsur penting pencapaian CBD: – Akses – Pengalihan teknologi di antara para pihak

• Para pihak disyaratkan: – Menyediakan dan/atau menciptakan akses dan alih teknologi yang sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau pemanfaatan SDG dan tidak menyebabkan kerusakan yang nyata terhadap lingkungan kepada pihak-pihak lain MH UGM


48

Akses pada Teknologi dan Alih Teknologi • Bagi negara-negara berkembang wajib dilengkapi dan/atau diperlancar dengan persyaratan yang adil dan paling menguntungkan – Persyaratan konsesi dan preferensi disepakati bersama – mekanisme pendanaan MH UGM


49

Akses pada Teknologi dan Alih Teknologi: Paten •

• •

MH UGM

Dalam hal teknologi yang memperoleh paten dan HAKI, akses dan alih teknologi tersebut harus diatur berdasarkan persyaratan yang mengakui dan konsisten dengan perlindungan HAKI yang memadai dan efektif Penerapan hal di atas harus konsisten dengan hukum internasional Kewajiban, memperlancar: – Negara-negara berkembang, yang menyediakan SDG diberi akses pada dan alih teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan SDG tersebut, berdasarkan persyaratan yang disepakati bersama, bila diperlukan termasuk teknologi yang dilindungi hak paten dan HAKI – Sektor swasta – Hak paten dan HAKI sebagai pendukung dan tidak bertentangan dengan tujuan CBD tentang akses pada teknologi dan alih teknologi HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

50

Pertukaran Informasi • Pasal 17 CBD • Para pihak wajib: – Memperlancar pertukaran informasi, dari semua sumber yang tersedia secara umum yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, dengan memperhatikan kebutuhan khusus negara-negara berkembang • Isu HAKI: bagaimana dengan sumber yang bersifat rahasia? MH UGM


51

Pertukaran Informasi • Pasal 17 CBD • Pertukaran informasi wajib: – Hasil penelitian teknis, ilmiah dan sosial ekonomi – Program pelatihan dan survei – Pengetahuan khusus – Pengetahuan asli dan tradisional – Kombinasinya dengan teknologi – harus melibatkan repatriasi informasi. Band: Pasal 16 ayat (1) MH UGM


52

Kerja Sama Teknis dan Ilmiah • Pasal 18 CBD • Bidang konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati – lembaga internasional dan nasional yang sesuai • Pengembangan SDM dan pembinaan kelembagaan • Mendorong dan mengembangkan metode kerja sama bagi pengembangan dan penggunaan teknologi – asli dan tradisional (kerja sama pelatihan personalia dan pertukaran pakar) • Menurut kesepakatan timbal balik, wajib dikembangkan program penelitian bersama dan usaha bersama bagi pengembangan teknologi yang sesuai dengan tujuan CBD MH UGM


53

Penanganan Bioteknologi dan Pembagian Keuntungan • • • •

•

MH UGM

Pasal 19 CBD Berperan serta secara efektif dalam penelitian bioteknologi khususnya oleh negara berkembang yang menyediakan SDG Akses prioritas – dengan dasar adil – hasil dan keuntungan yang timbul dari bioteknologi Prosedur yang sesuai: persetujuan yang diinformasikan terlebih dahulu di bidang pengalihan, penanganan, dan pemanfaatan secara aman terhadap organisme termodifikasi hasil bioteknologi, yang mungkin berakibat merugikan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati Informasi tentang organisme, penggunaan dan keamanan dalam menanganinya, dan dampak potensinya, harus disediakan oleh pihak penyedia kepada pihak penerima HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

54

WTO-WIPO •

•

•

MH UGM

Convening for the Special Session of the Committee on Trade and Environment (CTE-SS), 15-16 Sep 2005 – Liberalisasi barang-barang terkait lingkungan hidup The 8th Session of the WIPO Intergovernmental Committee on IP and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC), 6-10 Jun 2005 di Jenewa – gagal – mekanisme pendanaan (funding mechanism) untuk keikutsertaan masyarakat asli (indigenous people) The Meeting of the WTO Council for TRIPs, 8-9 Mar 2005 di Jenewa – Proposal tentang pentingnya untuk menyediakan bukti atas pembagian keuntungan dalam permohonan pendaftaran paten, sebagai pelengkap dari proposal tentang disclosure requirements dan prior informed consent HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

55

WTO • The WTO Committee on Trade and Environment (CTE), 21 Jun 2004 – Paragraf 51 dari Doha Mandate – Hubungan antara WTO dan Multilateral Environment Agreements (MEAs), liberalisasi perdagangan dalam barang-barang terkait lingkungan

• The WTO Council for TRIPs, 16 Jun 2004 – Article 27.3(b) (patentability of life forms), genetic resources, traditional knowledge and folklore (GRTKF) – tidak ada perkembangan yang berarti MH UGM


56

WTO • The WTO Council for TRIPs, 25-27 Jun 2002 – The Council terbagi menjadi 2 kelompok tentang peran IP untuk mencegah biopiracy – Geographical indication (indikasi geografis), khususnya mengenai manfaat GI sebagai sarana untuk melindungi TK

• The WTO Council for TRIPs, 45 Jun 2003 – Biodiversity dan TK MH UGM


57

WTO • The WTO Council for TRIPs, 8 Mar 2004 – Memperbarui usaha untuk menyelesaikan masalah potensial antara TRIPs Agreement dan CBD – EC, Norwegia, Swiss mendukung; AS dan Jepang cenderung menolak

• The WTO Council for TRIPs, 17-18 Nov 2003 – Kurangnya perhatian dan semangat dibandingkan dengan isu-isu dalam negosiasi TRIPs dan kesehatan masyarakat (public health) MH UGM


58

WIPO • The 3rd Meeting of the WIPO Intergovernmental Committee on IP and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF), 13-21 Jun 2002 di Jenewa – Elemen-elemen yang memungkinkan dari sistem hukum internasional bagi perlindungan TK – Persyaratan disclosure untuk negara asal dari GR dan/atau TK dalam permohonan pendaftaran paten – IPRs yang sesuai, khususnya GI bagi perlindungan TK dan folklore MH UGM


59

WTO • The WTO on Technical Barriers to Trade (TBT), 20-21 Jun 2002 – EC labelling, mencakup pengujian kosmetika pada hewan, dan GMOs (genetically modified organisms)

• The 2nd Regular Session of the WTO Committee on Trade and Environment (CTE), 13-14 Jun 2002 – Hubungan MEA-WTO – Pertautan TRIPs-CBD MH UGM


60

Pembahasan oleh Organisasi Dunia yang lain • UNEP (United Nations Environment Programme) – The 2nd Meeting of the Ad Hoc Open-Ended Working Group on Access and Benefit-Sharing • Mendiskusikan isu terkait implementasi dari pengaturan tentang akses dan pembagian keuntungan yang tercantum dalam CBD MH UGM


61

Pengalaman Cina •

Sistem dan pengaturan tentang perlindungan varietas tanaman baru – ditujukan untuk menjamin hak dan kepentingan dari investor yang terlibat – 1 Oktober 1997: Regulations on the Protection of New Varieties of Plants – Sebagai pelengkap di atas: • Rules for the Implementation of the Regulations on the Protection of New Varieties of Plants (Agriculture) • Rules for the Implementation of the Regulations on the Protection of New Varieties of Plants (Forestry) • Regulations on Agency of New Agricultural Plant Variety Rights • Regulations on Handling Cases of Infringement of New Agricultural Plant Variety Rights • Regulation of the Ministry of Agricultural on the Work of the Reexamination Board for New Varieties of Plants

MH UGM


62

Pengalaman Cina • Dibentuknya Office of Protection of New Varieties of Plants and the Reexamination Board for New Varietiies of Plants, di bawah Ministry of Agricultural and State Forestry Administration • Sistem pendukung teknologi: – Center for the Preservation of Breesing Materials of New Varieties of Agricultural Plants – Center for Testing of New Varieties of Plants and its 14 sub-centers – Center for the Testing of New Varieties of Forest Plants and its 5 sub-centers and 2 molecule determination labs MH UGM


63

Pengalaman Cina • Tujuan – Memastikan evaluasi ilmiah and kewenangan dari hak varietas tanaman – Memenuhi standar internasional untuk pengujian varietas tanaman baru • Membuat guidelines/ panduan untuk pengujian 57 varietas tanaman baru (termasuk corn/ jagung, rice/ padi, poplar, peony), dan 18 diantaranya telah dilaksanakan dengan standar nasional ataupun standar industri MH UGM


64

Pengalaman Cina •

MH UGM

Pencapaian – 5 daftar varietas baru yang dilindungi untuk tanaman pertanian – 4 daftar varietas baru yang dilindungi untuk tanaman hutan – Mencakup: 119 genera dan species, termasuk 41 tanaman pertanian dan 78 tanaman hutan – Hasil-hasil ini melebihi standar yang disyaratkan oleh International Convention for the Protection of New Varieties of Plants – Di akhir 2004, the Ministry menangani 2.046 pendaftaran varietas tanaman: 1999:115, 2004:735 (average annual increase: 44,9%) • 1.875 field crops, 87 vegetables, 52 fruit trees, 32 decorative plant • 2.174 pendaftar dari institusi penelitian, teknologi, dan pendidikan, 772 dari perusahaan dan perseorangan (termasuk 32 perusahaan dan perseorangan asing) • 503 permohonan pendaftaran di-granted HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

65

Pengalaman Cina •

MH UGM

Pencapaian – Di akhir tahun 2004, the State Forestry Administration • menangani 305 pendaftaran (64 dari Perancis, Jerman, Netherlands, Belgia, USA) • 72 diantaranya di-granted • Jenis tanaman: chinese rose, peony, christmas flower, azalea, poplar, chinese chestnut, apricot, eucalyptus, dan walnut • 253 pendaftaran mengenai decorative arbors • Pendaftar: lembaga penelitian di Cina (50,2%), perseorangan asing di bidang breeding (14,4%), dan universitas di Cina (11,1 %) – Sejak 2001, wilayah kerja: 12 propinsi dan kabupaten terpilih; di akhir tahun 2004: 17 propinsi menangani 863 kasus pelanggaran hak varietas tanaman and pemalsuan varietas tanaman baru HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

66

Pengalaman Hong Kong • 2005, negosiasi tentang persyaratan to disclose the origin of genetic resources dalam pendaftaran paten, untuk mencegah penggunaan yang tidak sah dari materi biologis dan materi terkait pengetahuan tradisional (traditional knowledge/TK) – Penolakan dari AS, Japan, dan Korea – Rekomendasi: memperjelas hubungan CBD-TRIPs MH UGM


67

Pengalaman UK • Pada 9 Mar 2004, Pemerintah UK menyetujui penanaman jagung dari hasil rekayasa genetika untuk tujuan komersial (commercial growing of genetically modified (GM) corn) – Pro kontra kalangan bioteknologi MH UGM


68

Pengalaman Meksiko • The North American Commission for Environmental Cooperation (CEC), 8 Mar 2004, mengeluarkan draft pertama “Maize and Biodiversity: the Effects of Transgenic Maize in Mexico” untuk mendapatkan masukan publik – Draft ini menguji isu-isu tentang gen dari varietas transgenik, dalam hal ini maize, dan konservasi biodiversity MH UGM


69

Pengalaman AS • The 8th Meeting of American Trade Ministers, 17-18 Nov 2003 di Miami – Melanjutkan negosiasi tentang FTAA (Free Trade Agreement of the Americas) – Dampak FTAA terhadap lingkungan, isu HAKI dan biodiversity

• Jul 2002, terkait dengan perkembangan pembicaraan mengenai labelling GM food products, termasuk transgenic fish – negara-negara bagian California dan Oregon

MH UGM


70

Pengalaman India • 15-16 Sep 2005, proposal oleh India – “Project approach”: link the accelerated liberalization of environment goods to their use in environmental projects MH UGM


71

Pengalaman EC • 3 Jul 2002, Parlemen Eropa melakukan pemungutan suara mengenai proposal EC mengenai regulasi baru traceability dan labelling untuk produk-produk genetically modified (GM) makanan (food) dan pakan (feed products). – Didukung oleh NGOs tetapi dikritik oleh AS dan UK, alasan: • Adanya biaya tambahan untuk memberlakukan regulasi tersebut akan ditanggung oleh konsumen Eropa MH UGM


72

ICTSD • International Centre for Trade and Sustainable Development – BRIDGES Trade BioRes – Trade and Biological Resources News Digest (22 Nov 2001) • Publikasi ini disusun atas kerjasama dengen IUCN (the World Conservation Union), dan komisi IUCN, Commission on Environment, Economic and Social Policy (CEESP) – Pentingnya pertautan antara perdagangan dengan biological resources MH UGM


73

Daftar Pustaka •

• • •

•

•

MH UGM

Bainbridge, David A., 1996, Intellectual Property, Pitman Publishing, London-Hong KongJohannesburg-Melbourne-Singapore-Washington DC Chisum, Donald S. & Jacobs, Michael A., 1992, Understanding Intellectual Property Law, Matthew Bender & Co. Inc., New York Cornish, W.R., 1989, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Alied Rights, Sweet & Maxwell, London Correa, Carlos M. & Yusuf Abdulqawi A., 1998, Intellectual Property and International Trade: The TRIPs Agreement, Kluwer Law International, London-The Hague-Boston Cottier, Thomas & Mavroidis, Peter C., 2003, Intellectual Property: Trade, Competition, and Sustainable Development, World Trade Forum, Vol. 3, The University of Michigan Press, Ann Arbor Dratler Jr., Jay, 1994, Intellectual Property Law: Commercial, Creative, and Industrial Property, Law Journal Seminars-Press HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

74

Daftar Pustaka • • •

• • •

MH UGM

Dutfield, Graham, 2000, Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity: Seeds and Plant Varieties, Earthscan Publication Ltd., London Edenborough, Michael, 1995, Intellectual Property Law, Cavendish Publishing Ltd., London Kartadjoemena, H.S., 1996, GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan, Penerbit Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta Kartadjoemena, H.S., 1997, GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round, Penerbit Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta Korah, Valentine, 1989, Knowhow Licensing Agreement and the EEC Competition Rules, Regulation 556/89, ESC Publishing Limited, Oxford Landes, William M. & Posner, Richard A., 2003, The Economic Structure of Intellectual Property Law, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England


75

Daftar Pustaka • • • • • • • •

MH UGM

Lee, Lewis C., & Davidsonm Scott, 1990, Introduction to Intellectual Property Law, Butterworths, London, Dublin Edinburgh McFarlane, Gavin, 1986, Copyright through the Cases, Waterlow Publishers Ltd., London Merges, Robert P., Menell, Peter S. & Lemley, Mark A., 2003, Intellectual Property in the New Technology, ASPEN Publisher, New York Milgrim, Roger M., 1992, Milgrim on Licensing, Matthew Bender & Company Ltd., New York-Oakland Phillip, Jeremy, 1990, Butterworths Intellectual Property Law Handbook, Butterworths, London, Dublin, Edinburgh Phillip, Jeremy J. & Firth, Alison, 1990, Introduction to Intellectual Property Law, Butterworths, London, Dublin, Edinburgh Sherwood, Robert M., 1990, Intellectual Property and Economic Development, Westview Press, San Francisco Wolfhard, Eric, 1991, “International Trade in Intellectual Property: the Emerging GATT Regime”, University of Toronto, Faculty of Law Review, Vol. 49 Winter HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

76

Daftar Pustaka • • • • • • • •

MH UGM

WIPO, 2004, WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO Publication No. 489 (E), Geneve WIPO, 1988, Background Reading Material on Intellectual Property, WIPO Publication No. 659 (E), Geneve White Paper on IPR Protection, www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-04/>, diakses 20/3/06 Sunaryati Hartono, 1982, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cet. Pertama, Binacipta, Bandung Tim Lindsey et.al, 2003, Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar, Alumni, Bandung DJHAKI, 2003, Panduan HAKI, DJHAKI DJHAKI, Kompilasi UU HAKI Asian Law Group, 2001, Intellectual Property Rights, Asian Law Group Tim Presentasi Dit. IE Depperindag, 2000, Perkembangan Industri Integrated Circuit dan Upaya Perlindungan atas HAKI di Bidang Industri Elektronika Indonesia


77

Daftar Pustaka • Melendez-Ortiz, Ricardo & Sanchez, Vicente (Ed.), November 2005, Trading in Genes: Development Perspectives on Biotechnology, Trade and Sustainability, ICTSD – Objective: to help stakeholder understand international processes to manage risks and benefits and highlights the flexibilities offered by the multinational trading system to support biosafety and biotechnology

MH UGM


78

Glossary •

MH UGM

Beberapa istilah (dalam bahasa Inggris) dan singkatan – Glaberrima types, source country government, access seekers, collecting agreements, garden researchers, collective invention, ethnobotanical knowledge, crop germaplasm, biocultural diversity, crop genetic resources, intellectual property rights system, biodiversity prospecting, local community rights, ancestral blessing, ethnobotanical research, indigenous knowledge, plant genetic resources, collection agreement, situ conservation, genetic resource conservation, plant variety protection, other intellectual property rights, biodiversity resources, crop cultivars, tribal inhabitants, biotechnology, biosafety, sustainable development, trade HAKI - Kelas Departemen Kehutanan

79

Glossary •

MH UGM

Beberapa istilah (dalam bahasa Inggris) dan singkatan – The Convention on Biological Diversity (CBD) – The 1994 International Tropical Timber Agreement (ITTA) – International Tropical Timber Organization (ITTO) – UN Conference on Trade and Development UNCTAD – Multilateral Environmental Agreement (MEA) – The World Conservation Union (IUCN)


80

HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Recommend Documents