Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Law)
Dina Widyaputri Kariodimedjo FH UGM 2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
1
Tujuan
2006
Peserta Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang latar belakang, pengertian, dasar, prinsip, dan ruang lingkup HKI Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perkembangan HKI di lingkup internasional Dapat menganalisis dan memecahkan permasalahan HKI menurut prinsip-prinsip HKI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku HAKI - Dina Widyaputri K.
2
Pendahuluan
2006
Globalisasi perlindungan HKI Perjanjian GATT Pemberlakuan TRIPs Januari 2000 Peran PT pada IPTEK Penelitian v Perolehan HKI
HAKI - Dina Widyaputri K.
3
Pengertian
2006
Esensi HKI – berbicara mengenai hak atas kekayaan yang timbul/lahir karena kemampuan intelektual manusia Objek yang diatur dalam HKI – karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia Hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual – aspek ekonomi HKI – produk HKI – proses awal dan akhir produksi Globalisasi produk – globalisasi HKI – kebutuhan untuk melindungi HKI secara global HKI – perdagangan internasional, investasi, industri
HAKI - Dina Widyaputri K.
4
2006
Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization/WTO) – UU No. 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) 1994
HAKI - Dina Widyaputri K.
5
TRIPs Agreement (1994)
Part I: General Provisions and Basic Principles Part II: Standards concerning the Availability, Scope, and Use of IPRs
Part III: Enforcement of IPRs
2006
Copyright and Related Rights; Trademarks; Geographical Indications; Industrial Designs, Patents, Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits; Protection of Undisclosed Information; Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences General Obligations; Civil and Administrative Procedures and Remedies; Provisional Measures; Special Requirements related to Border Measures; Criminal Procedures
Part IV: Acquisition and Maintenance of IPRs and Related inter parties Procedures Part V: Dispute Prevention and Settlement Part VI: Transitional Arrangements Part VII: Institutional Arrangements; Final Provisions
HAKI - Dina Widyaputri K.
6
TRIPs Agreement
2006
Prinsip Full Compliance Konsekuensi keikutsertaan, seluruh peraturan perundangundangan HKI perlu disesuaikan. Prinsip kesesuaian secara penuh tersebut berlaku baik dalam norma maupun standar pengaturan untuk semua bidang HKI Ciri dan Prinsip TRIPs lebih berbicara mengenai norma dan standar TRIPs menetapkan full compliance terhadap beberapa perjanjian internasional bidang HKI sebagai persyaratan minimal TRIPs memuat ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa, yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang HAKI - Dina Widyaputri K.
7
TRIPs Agreement
Unsur-unsur yang berbeda dari segi peraturan perundang-undangan nasional tentang HKI
Ketentuan Peralihan
Memuat norma-norma yang baru Memiliki standar yang lebih tinggi Memuat ketentuan penegakan hukum yang ketat Pasal 65 – 5 tahun (TRIPs ditetapkan 1 Januari 1995, masa peralihan untuk Indonesia 31 Desember 1999/mulai 1 Januari 2000
Beberapa Prinsip Penting
Special Requirements Related to Border Measures (Bagian IV Pasal 51-60), diadopsi ke dalam:
2006
UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan HAKI - Dina Widyaputri K.
8
WIPO
2006
The World Intellectual Property Organization Badan khusus PBB yang dibentuk dengan tujuan untuk mengadministrasikan perjanjian/persetujuan multilateral mengenai HKI Indonesia menjadi anggota WIPO dan meratifikasi konvensi pada 1979
HAKI - Dina Widyaputri K.
9
Konvensi tentang HKI
2006
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works – ratifikasi Keppres No. 18 Tahun 1997, notifikasi ke WIPO 4 Juni 1997 berlaku 3 bulan setelah notifikasi – Article 31 (3) – 5 September 1997 (Indonesia) Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967) – ratifikasi Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention dan Convention Establishing the WTO pada tanggal 7 Mei 1997 (berlaku pada tanggal yang sama, 7 Mei 1997) dengan mencabut persyaratan (reservation) terhadap Pasal 1-12 (tentang ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan bidang paten, merek, desain industri)
HAKI - Dina Widyaputri K.
10
Kelompok-kelompok Utama HKI Berdasarkan Konvensi Pembentukan WIPO Hak Cipta (copyright) Hak atas Kekayaan Industri (industrial property right):
2006
Paten (patent) Merek (trade mark) Desain Industri (industrial design) Rahasia Dagang (trade secret) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (layout design of integrated circuit)
HAKI - Dina Widyaputri K.
11
Reasoning/Latar Belakang HKI 1/4
2006
Apabila tidak ada penghargaan HKI? Perlindungan? Tidak diakui sebagai pencipta – apa mau? Tidak ada karya? Tidak ada insentif? Secara ekonomis/pribadi? Penghargaan merupakan suatu kebutuhan? Peran negara: Keseimbangan antara kepentingan pemilik HKI dan umum Prinsip-prinsip: Keadilan (the principle of natural justice) Ekonomi (the economic argument) Kebudayaan (the cultural argument) Sosial (the social argument)
HAKI - Dina Widyaputri K.
12
Latar Belakang HKI 2/4
2006
Hak alamiah/ dasar pencipta: berhak memiliki dan mengontrol ciptaannya – wajar dan adil Sehingga adalah fair bahwa orang lain yang akan menggunakan ciptaan orang lain, untuk meminta izin dari pencipta terlebih dulu Meskipun demikian karena setiap kekayaan memiliki fungsi sosial, maka tetap ada pembatasan-pembatasan dalam pemberian HKI. Pada praktiknya, pelaksanaan fungsi sosial ini akan berdampingan dengan hak si pencipta. Si pencipta dapat menentukan bagaimana ciptaannya digunakan, ataupun mencegah orang lain untuk tidak menggunakan ciptaannya Investasi asing – efektivitas penegakan hukum HKI HAKI - Dina Widyaputri K.
13
Latar Belakang HKI 3/4
2006
Dalam berbisnis, sebuah perusahaan sangat membutuhkan reputasi yang baik. Untuk menciptakan reputasi/image ini, mereka seringkali menghabiskan dana dan waktu yang relatif banyak Tidak jarang, objek-objek yang dilindungi oleh HKI selain merupakan produk yang menjadi unggulan bagi suatu perusahaan juga telah menjadi simbol bagi perusahaan yang bersangkutan – image/reputasi
HAKI - Dina Widyaputri K.
14
Latar Belakang HKI 4/4
Penelitian & Pengembangan R&D
Penemuan/ Kreasi
Investasi
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
15
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
16
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
17
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
18
IFRAC Issue Fact
Rule IFRAC
Analysis
2006
Conclusion
HAKI - Dina Widyaputri K.
19
Isu dalam HaKI
2006
Hak monopoli & royalti menjadikan harga sebuah menjadi (lebih) mahal > akses terhadap barang tertentu menjadi terbatas Menghalangi penyebaran ilmu pengetahuan Karena nuansa ekonomis yang kuat, ada kemungkinan seseorang/suatu perusahaan tidak mengeksploitasi kreasi-kreasinya secara optimal karena tidak terlalu menguntungkan dari segi ekonomis, padahal di sisi lain kreasi tersebut mempunyai fungsi sosial yang signifikan > kepentingan sosial dikalahkan dari kepentingan mendapatkan keuntungan ekonomis HAKI - Dina Widyaputri K.
20
Peraturan Perundang-undangan HKI Indonesia ×
× ×
× × ×
2006
UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta HAKI - Dina Widyaputri K.
21
HAK CIPTA
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
22
Hak Cipta 1/17 Ilmu Pengetahuan, Seni, Sastra
Ciptaan asli Otomatis
Hak Cipta (UU 19/2002) 22 Juli 2002 Seumur hidup + 50 tahun
Buku, program komputer, pamflet, karya tulis yang diterbitkan, ceramah, alat peraga, lagu musik, drama, tari, fotografi, sinematografi, database, terjemahan, dll.
HAK PENCIPTA – PEMEGANG HAK CIPTA Eksklusif mengumumkan atau memperbanyak, atau memberikan izin pihak lain 2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
23
Hak Cipta 2/17
2006
Auteurswet 1912 UUHC 6/1982 (12 April 1982) UUHC 7/1987 (19 September 1987) UUHC 1997 UUHC 19/2002
HAKI - Dina Widyaputri K.
24
Hak Cipta 3/17
2006
UUHC 19/2002 Database Penggunaan alat untuk pemutaran produk cakram optik melalui media audio, media audiovisual, sarana telekomunikasi Penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase atau PSA Folklore Neighbouring rights Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar Batas waktu proses perkara perdata di bidang HC dan hak terkait (baik di pengadilan niaga maupun MA) Pelanggaran hak terkait Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produkproduk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait Ancaman pidana dan denda minimal Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum HAKI - Dina Widyaputri K.
25
HC 4/17
Hak Cipta (UU 19/2002)
Buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga pendidikan/pengetahuan, lagu/musik dengan/tanpa teks, drama/drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa (seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, kolase, seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, karya pengalihwujudan
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
26
HC 5/17
2006
Keaslian: Ps 1 ayat (3) tidak jiplakan/tiruan dari ciptaan lain pencipta telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan pribadi Hukum HC Indonesia berlaku: Diciptakan oleh WNI Pertama kali diumumkan di Indonesia Hak Moral – Ps 6 Konvensi Bern, Ps 24 UUHC Royalti
HAKI - Dina Widyaputri K.
27
HC 6/17
2006
Pencipta dan pemegang HC: Pencipta (pemilik HC) atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pencipta – melalui penyerahan/assignment atau pemberian lisensi/lisensing Pemerintah – hubungan dinas kecuali diperjanjikan lain – Ps 8 ayat (1) Pegawai swasta Pekerja lepas Negara Yang berkaitan dengan potret Beberapa pencipta
HAKI - Dina Widyaputri K.
28
HC 7/17
2006
Pengumuman: pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, penyebaran ciptaan dengan alat apapun termasuk Internet sehingga dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain Perbanyakan: penambahan jumlah ciptaan, keseluruhan/sebagian yang substansial, menggunakan bahan yang sama/tidak, termasuk pengalihwujudan secara permanen/temporer Pelaku: aktor/aktris, penyanyi, pemusik, penari/mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, memainkan karya musik, drama, tari, sastra, folklore, dll. Produser rekaman: orang/badan hukum yang pertama kali merekan dan memiliki tanggung jawab melaksanakan perekaman suara/bunyi dari suatu pertunjukan/suara/bunyi lain HAKI - Dina Widyaputri K.
29
HC 8/17
2006
Lembaga penyiaran: organisasi penyelenggara siaran berbentuk badan hukum, melakukan penyiaran atas karya siaran menggunakan transmisi dengan kabel/sistem elektromagnetik Lisensi: izin yang diberikan oleh pemegang HC/hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaan/produk hak terkait dengan persyaratan tertentu Pengalihan Pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perUU HC hasil kebudayaan rakyat/folklore/ciptaan yang tidak diketahui penciptanya: dipegang oleh Negara HAKI - Dina Widyaputri K.
30
HC 9/17
Ratifikasi
The Berne Convention dengan Keppres 18/1997 WIPO Copyright Treaty (WCT) dengan Keppres 19/1997 TRIPs (1997) Persiapan: WPPT (WIPO Performances and Phonogram Treaty 1996 Konvensi lain The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) The Universal Copyright Convention (UCC) The Rome Convention (untuk performer) The Paris Convention (Netherlands East-Indies, 1888) The Madrid Convention (1893-1936) The Berne Convention (sejak 1914) National treatment Ide atau Perwujudan ide Pasal 9 ayat (2) TRIPs (bukan ide, proseur, metode pelaksanaan, konsep matematis)
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
31
HC 10/17
2006
Hak moral: hak melekat pada pencipta/pelaku, tidak dapat dihilangkan/dihapus dengan alasan apapun termasuk apabila HC/hak terkait dialihkan Hak ekonomi: hak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan/produk hak terkait Hak terkait: hak eksklusif berkaitan dengan HC, yaitu hak eksklusif: bagi pelaku untuk memperbanyak/menyiarkan pertunjukannya bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara/bunyi bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, menyiarkan karya suaranya Mengumumkan/memperbanyak: menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengimpor/mengekspor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun
HAKI - Dina Widyaputri K.
32
HC - Jangka Waktu 11/17
Umumnya: seumur hidup + 50 tahun Program komputer, sinematografi, fotografi, database, pengalihwujudan: 50 tahun sejak pertama kali diumumkan Perwajahan karya tulis: 50 tahun sejak diterbitkan/diumumkan Pelaku: 50 tahun sejak dipertunjukkan/dimasukkan ke media audio/visual Produser rekaman suara: 50 tahun sejak selesai direkam Lembaga penyiaran: 20 tahun sejak disiarkan HC yang dimiliki/dipegang oleh Negara ¾ ¾
2006
Ps 10 ayat (2): tanpa batas waktu Ps 11 ayat (1), (3): 50 tahun sejak diterbitkan
HAKI - Dina Widyaputri K.
33
HC - Pendaftaran 12/17
2006
Ciptaan yang dapat didaftarkan ¾ Bidang IP, seni, dan sastra ¾ Orisinil ¾ Telah diwujudkan dalam bentuk nyata bukan sekedar ide ¾ Bukan public domain Persyaratan ¾ Isi formulir pendaftaran (meterai Rp6.000,-) ¾ Biaya permohonan pendaftaran Rp75.000,-. Untuk program komputer Rp150.000,Hapusnya pendaftaran (Ps 44) ¾ Penghapusan permohonan ¾ Lampau waktu ¾ Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
HAKI - Dina Widyaputri K.
34
HC - Pelanggaran & Pidana 13/17
2006
Pelanggaran: perbuatan melanggar hak eksklusif Bukan pelanggaran: perbanyakan/pengumuman lambang negara, lagu kebangsaan, sesuatu oleh/atas nama pemerintah pengambilan berita aktual, pengambilan ciptaan pihak lain untuk pendidikan/penelitian, pembelaan hukum pertunjukkan gratis sepanjang tidak merugikan pencipta asli, ciptaan dengan huruf braile kecuali bersifat komersil perbanyakan ciptaan selain program komputer oleh perpustakaan umum non-komersial, perubahan dengan pertimbangan teknis (misal: karya arsitektur-bangunan) pembuatan salinan cadangan (back-up) oleh pemilik program komputer untuk digunakan sendiri. Semuanya dengan menyebutkan sumber lengkap. HAKI - Dina Widyaputri K.
35
HC - Pelanggaran & Pidana 14/17
2006
Apabila terjadi pelanggaran, pencipta/pemegang HC dapat: 1. Permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga, untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran, impor, dan untuk menyimpan bukti/menghindari penghilangan bukti 2. Gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga dan minta penyitaan dan minta putusan sela kepada Hakim 3. Lapor ke POLRI atau PPNS Ketentuan pidana (Ps 72 UUHC): penjara (1 bulan s.d. 7 tahun), denda (Rp1 juta s.d. Rp5 milyar) Penyidikan: POLRI dan PPNS yang diberi wewenang khusus (UU 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana)
HAKI - Dina Widyaputri K.
36
HC 15/17
2006
Pembajakan: Plagiarism (plagiat) Pirate (pembajakan) – album seleksi Bootleg – karya rekaman suara Fair dealing/fair use: Penggunaan wajar
HAKI - Dina Widyaputri K.
37
HC 16/17
2006
Cara lain: Arbitrase ADR: negosiasi, mediasi, konsiliasi Penetapan sementara pengadilan (injunction) Sifat: segera, efektif Mencegah berlanjutnya pelanggaran – mencegah masuknya barang/importasi Menyimpan bukti ybs – hindari penghilangan barang bukti Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan memberikan bukti: menyatakan pihak ybs memang berhak dan haknya memang sedang dilanggar Kendala: bukan budaya hukum Indonesia HAKI - Dina Widyaputri K.
38
HC 17/17
2006
PP No. 50 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman, a.l.: Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan: Rp75.000,00 per permohonan Berupa program komputer: Rp150.000,00 Permintaan paten: Rp575.000,00, paten sederhana: Rp125.000,00 Merek: Rp250.000,00 s.d. Rp750.000,00 HAKI - Dina Widyaputri K.
39
Tugas
Potensi dari HKI dihubungkan dengan manfaat HKI (sesuai bidang masing-masing) VCD
2006
Sinematografi, lagu, lirik, musik, performer, sampul (gambar, fotografi/potret) Mechanical rights – perbanyakan VCD ybs dalam jumlah besar - produser
Ide dan perwujudan ide
HAKI - Dina Widyaputri K.
40
Contoh Kasus HC
2006
Tahun 2004, penerbitan A menerbitkan sebuah buku kumpulan lagu-lagu daerah dalam not angka satu suara dengan syair bahasa daerah. Buku itu dijual secara luas di masyarakat. Tahun 22005, penerbitan B juga menerbitkan buku kumpulan yang mirip dengan A. Judul buku B sama dengan A, perwajahan buku B mirip dengan A , namun susunan lagu dan ada syair bahasa daerah yang berbeda. Selain itu, buku B dilengkapi dengan terjemahan syair dalam bahasa Indonesa. A tidak mendaftarkan bukunya ke DJ HKI. A berniat menggugat B karena melanggar hak ciptanya. Bagaimana analisis anda dan berikan alasan dari pendapat Anda. Menurut Anda apakah telah terjadi pelanggaran hak cipta A oleh B? Apabila menurut Anda ada fakta-fakta penting yang tidak disebutkan di dalam soal, sebutkan dan jelaskan arti perting dari fakta tersebut untuk Anda. Lengkapi analisis Anda dengan Counter Analysis.
HAKI - Dina Widyaputri K.
41
Analisis Kasus HC (1)
2006
X adalah seorang penulis buku science fiction yang terkenal. Pada tahun 2003, X menulis buku tentang adanya dunia lain yang dapat didatangi melalui lorong waktu dengan menggunakan mesin waktu. Setelah diterbitkan, buku X sangat laris karena dianggap menarik, imajinatif, dan kreatif. Penulis lain, Y, menyatakan bahwa X telah menggunakan ide ceritanya. Y mengaku pernah bertemu X sebelum buku X terbit. Pada saat bertemu X, Y sempat memperlihatkan draft tulisannya yang belum selesai sepenuhnya kepada X. Y melakukan itu karena merasa percaya kepada X, dan Y sebenarnya ingin meminta X untuk memberikan kata pengantar untuk novelnya pada saat terbit. Bagaimana peluang Y?
HAKI - Dina Widyaputri K.
42
Analisis Kasus HC (2)
2006
A adalah fotografer freelance. Pada suatu ketika A memotret B seorang model pemula. A memotret B atas permintaan B untuk keperluan pribadi. Beberapa tahun kemudian, B telah menjadi foto model ternama dan memiliki reputasi yang baik, hingga B menjadi image sebuah produk kecantikan terkenal. Tanpa sepengetahuan B, A yang masih menyimpan negatif film foto B yang dulu, menjual foto B kepada sebuah tabloid gosip C, dan untuk itu B mendapatkan imbalan uang. Karena foto lama tersebut dinilai kurang sopan, dengan memasang foto B di halaman depan tabloidnya, C memperoleh keuntungan karena penjualannya meningkat. Di pihak lain, B merasa keberatan karena A memberikan fotonya kepada C tanpa izin dan foto tersebut mempengaruhi reputasinya yang sekarang. Bagaimana peluang B?
HAKI - Dina Widyaputri K.
43
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
44
HAK MEREK
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
45
Merek 1/6 Merek Dagang, Merek Jasa, Merek Kolektif, Indikasi Geografis
Merek (UU 15/2001) Digunakan dalam perdagangan barang/jasa
Tanda - Daya pembeda
10 tahun, dapat diperpanjang
Gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tadi
HAK PEMILIK MEREK Menggunakan sendiri atau memberikan izin pihak lain 2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
46
Merek 2/6
2006
Merek dagang: merek digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis Merek jasa: merek digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis Merek kolektif: merek digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang/badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang/jasa sejenis HAKI - Dina Widyaputri K.
47
Fungsi Merek dan Pengembangan Industri
2006
Jaminan kualitas barang/jasa Nama barang/jasa Alat promosi barang/jasa
HAKI - Dina Widyaputri K.
48
Merek 3/6 PEMOHON - Orang/persoon; - Badan hukum/recht persoon; - Beberapa orang/badan hukum (pemilikanbersama)
Merek Klasifikasi Internasional Barang & Jasa (WIPO 2001) – Nice Classification 8th Edition 2006
FUNGSI MEREK - Tanda pengenal sebagai pembeda; - Alat promosi; - Jaminan mutu barang; - Menunjukkan asal barang/jasa FUNGSI PENDAFTARAN -Alat bukti pemilik berhak - Dasar penolakan pendaftaran (keseluruhan/pada pokok) - Dasar mencegah orang lain memakai
HAKI - Dina Widyaputri K.
49
Merek 4/6
Merek
TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN Pemohon itikad tidak baik; Bertentangan: peraturan, moral agama, kesusilaan, tibum; Daya pembeda tidak; Milik umum; Berkaitan barang/jasa yang dimohonkan pendaftarannya (Pasal 4-5 UUM 2001) DITOLAK - Persamaan pada pokok/seluruh: merek terdaftar/merek terkenal barang/jasa sejenis/tidak sejenis (PP); IG dikenal; Menyerupai nama orang terkenal, foto, nama badan hukum milik orang lain, kec. persetujuan tertulis; Tiruan/menyerupai nama/singkatan nama, bendera, lambang/simbol/emblem, tanda/cap/stempel resmi negara/lemb. negara, kec. persetujuan 2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
50
Merek 5/6 Pidana penjara Pidana Kurungan Denda: Rp200 juta s.d. Rp1 milyar - Delik aduan -
BERALIHNYA MEREK TERDAFTAR pewarisan; wasiat; hibah; perjanjian; sebab lain sesuai peraturan perUU
Merek 10 tahun – diperpanjang secepat-cepatnya 12 bulan sebelum berakhir 2006
ALASAN PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR - Tidak digunakan 3 tahun berturut-turut - merek digunakan tidak sesuai dengan merek yang dimohonkan pendaftarannya
HAKI - Dina Widyaputri K.
51
Merek 6/6 INDIKASI GEOGRAFIS Tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis (faktor alam, manusia, atau kombinasi keduanya) memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan
Merek INDIKASI ASAL Suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa 2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
52
Indikasi Geografis
Geographical Indication (GI):
Pemohon
Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang ybs. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu:
2006
Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam Produsen barang hasil pertanian Pembuatan barang-barang kerajinan tangan/hasil industri Pedagang yang menjual barang ybs.
Kelompok konsumen barang tersebut
HAKI - Dina Widyaputri K.
53
Lanjutan
2006
Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada DJHKI (dikenai biaya dan akibat hukum berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak ketiga) Penghapusan DJHKI Permohonan pemilik merek terkait Putusan pengadilan Tidak diperpanjang jangka waktunya Alasan penghapusan: Pengadilan Niaga 3 tahun berturut-turut tidak digunakan, kecuali: larangan impor, larangan terkait izin bagi peredaran barang, larangan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Merek yang digunakan tidak sesuai merek dimohonkan pendaftarannya Kewenangan penghapusan dan pembatalan:
HAKI - Dina Widyaputri K.
54
Penyidikan dan Ketentuan Sanksi Pidana
2006
Pejabat Kepolisian Negara RI, Penyidik Pejabat PNS/Penyidik PNS (PPNS) di lingkungan DJHKI (UU 8/1981 Hukum Acara Pidana) Kewenangan: Pemeriksaan atas kebenaran aduan Pemeriksaan orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan aduan Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan tindak pidana Pemeriksaan pembukuan, catatan, dan dokumen lain Pemeriksaan di tempat diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti Meminta bantuan ahli HAKI - Dina Widyaputri K.
55
Sanksi Tindak Pidana
2006
Pasal 90-91 UUM 2001 IG - Pasal 92 ayat (1), (2), Pasal 93 Bagi orang yang memperdagangkan barang atau jasa hasil pelanggaran - Pasal 94 ayat (1) Delik aduan
HAKI - Dina Widyaputri K.
56
Domain Name 1/6
Domain names are internet addresses which were developed as a user-friendly means of performing the technical function of establishing connection between computers Masalah: alamat internet = merek terdaftar
2006
Nilai ekonomis On line trading
HAKI - Dina Widyaputri K.
57
DN 2/6
2006
The generic top level domain (gTLDs): .com, .net, .org, .info, .web, .nom Cybersquating Itikad tidak baik Pelanggaran terhadap hak pemegang hak merek (terdaftar) Re-sale Terbatas 1 nama, tidak bisa ada 2 pihak punya 1 nama yang sama First come, first served basis Gugatan ke ICANN (International Corporation for Assigned Named and Numbers) – Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) - .com, . net, .org (1999) Australia: auDA – Australian country code top level domain auDRP (Australian Uniform Dispute Resolution Policy) Perlindungan hukum masih relatif minim
HAKI - Dina Widyaputri K.
58
DN 3/6
2006
ccTLD (country code Top Level Domain): .id, .us, .uk, .tv (Tuvalu), .ca (Canada), .de (Germany), .ws (Western Samoa), .nl (the Netherlands), dll National courts: Perbedaan yurisdiksi Sulit untuk menggunakan HKI Well-known marks berbeda di setiap negara Tingkat perlindungan berbeda di setiap negara UDRP ke National Courts Australia – auDRP – konsep dasar dari UDRP – trademark dan passing off The U.S. – Anti-cybersquating Consumer Protection Act (ACPA) The U.K. – trademark dan passing off
HAKI - Dina Widyaputri K.
59
DN 4/6
2006
IANA (Internet Assigned Numbers Authority – it assigns IP addresses to new servers entering the internet – organisasi internasional sebagai koordinator APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) Asia/Pacific Region; ARIN (American Registry for Internet Numbers) - North America and Sub-Sahara Africa; LACNIC (Regional Latin-American and Caribbean IP Address Registry) - Latin America and some Caribbean Islands; RIPE NCC (Reseaux IP Europeens) - Europe, the Middle East, Central Asia, and African countries located north of the equator.
HAKI - Dina Widyaputri K.
60
DN 5/6
2006
Passing off occurs where person misrepresent his goods or services as being those of another person or that his business is associated with another’s business, so as to cause damage or likely damage to the other person’s goodwill or reputation Elemen PO: A misrepresentation Made by a trades in the course of trade To prospective customers of his or ultimate consumers of his goods or services supplied by him Which is calculated to injure the business or goodwill of another trader Which causes actual damages to a business or goodwill of the trader by whom the action is brought or … probably do so Penggugat harus punya reputasi dan penipuan harus sudah berlangsung
HAKI - Dina Widyaputri K.
61
DN 6/6
2006
Untuk penggugat: Sudah punya reputasi (‘distinctive character accepted by market’) dan itikad baik dalam barang/jasa ybs. Ada misrepresentasi dari tergugat, baik sengaja/tidak, sehingga konsumen mempercayai bahwa barang/jasa tergugat ada kaitannya dengan barang/jasa penggugat Ada kerugian yang telah dialami atau kerugiakan yang diperkirakan akan dialami oleh penggugat terhadap reputasi dan itikad baiknya
HAKI - Dina Widyaputri K.
62
Faktor Ekonomi Merek
2006
Merek berguna bagi: Konsumen: memudahkan konsumen dalam mencari barang (sesuai dengan selera, mutu/kualitas, harga, yang diinginkan) Produsen: barang lebih mudah untuk dikenali, apabila kualitas barang baik maka harga dapat lebih mahal sehingga produsen diuntungkan, mendapatkan fee dari licensee Negara/bangsa: perdagangan berkembang, investasi, untuk barang berkualitas baik dapat menaikkan prestige, ekspor meningkat HAKI - Dina Widyaputri K.
63
Karakteristik
Merek yang menunjukkan kualitas/mutu: Sony, Roll Royce, Rolex, Mercedes Benz, Toyota Merek yang menunjukkan:
2006
Geografis: Champagne, Havana, Toraja Person: Piere Cardin, Calvin Klein, Iwan Tirta, Suharti, dll Produsen/Company: Mitsubishi, Djarum, Coca Cola, IBM, Gudang Garam, Sampurna, dll
HAKI - Dina Widyaputri K.
64
Kasus “Extra Joss”
2006
PT. Bintang Toedjoe v PT. Sayap Mas Utama (anak perusahaan Wings Group) “Extra Joss” v “Enerjos” Merek serupa, beda kemasan (“Extra Joss”: sachet, “Enerjos”: botol) Pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membatalkan merek “Enerjos” “Extra Joss” No. Sertifikat 321841 diperpanjang No. 512898 (16 Juli 2002) Jenis barang kelas 5 untuk produk makanan dan minuman kesehatan Logo juga didaftarkan (kepalan tangan berwarna kuning) Didaftarkan di 15 negara selain Indonesia a.l. negara Asean, Jepang, U.S., Nigeria Pemasaran mulai 1992 Kata ‘joss’ merupakan unsur substansial, berkonotasi energi dan stamina
HAKI - Dina Widyaputri K.
65
Kasus “Extra Joss”
2006
Merek-merek Bintang Toedjoe yang lain: “Josskid”, “Supra Joss”, “Super Jos” Produk barang pertanian, logam, mesin, asesoris, pakaian, alat oleh raga, pendidikan – telah didaftarkan Tulisan ‘joss’ telah didaftarkan dengan No. 383312 (15 Agustus 1997) untuk kelas 5 Reputasi & Promosi Iklan gencar, mendatangkan Alexandro Del Piero sebagai bintangnya Sangat terkenal dan distinctive ‘Joss’ telah dikenal berhubungan dengan Bintang Toedjoe
HAKI - Dina Widyaputri K.
66
Kasus “Extra Joss”
“Enerjos”
Pihak PT. Sayap Mas Utama:
Bintang Toedjoe tidak bisa mengklaim “Extra Joss” sebagai merek terkenal – harus ada survey, meski sudah pula didaftarkan di negara-negara lain
Dasar dibatalkannya “Enerjos”:
2006
Telah didaftarkan 6 Juli 2000
Kesamaan bunyi maupun ucapan ‘joss’ dengan ‘jos’, padahal ini esensial Pasal 6 ayat (1) UUM 15/2001: “… memiliki persamaan pada pokoknya…” Bintang Toedjoe sebagai pendaftar merek pertama
HAKI - Dina Widyaputri K.
67
Kasus “Forever Friends”
Hallmarks Cards (Inggris) v Hendrawan (Indonesia) Hallmarks: pemilik merek “Forever Friends” berlukisan beruang “Forever Friends” Hallmarks
“Forever Friends” Hendrawan
2006
Kelas barang 6, 16, 21, 28 Promosi sejak 1987 Merek terkenal (Pasal 6 ayat (1)) No. 400605 pada 20 Oktober 1997 Kelas barang 16 (kertas tissue dan toilet, kertas pembungkus, karton, alat tulis)
HAKI - Dina Widyaputri K.
68
Kasus “Forever Friends”
2006
Hallmarks Persamaan pada pokoknya: bentuk tulisan, lukisan, bunyi ucapan maupun jenis barang Terkesan bahwa “Forever Friends” Hendrawan adalah produksi Hallmarks Pemboncengan reputasi, menjiplak Pasal 69 ayat (1) UUM 2001: gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 2004: Gugatan Hallmarks tidak dapat diterima karena daluarsa/lewat waktu Hallmarks mengajukan kasasi ke MA (ada bukti tambahan)
HAKI - Dina Widyaputri K.
69
Analisis Kasus Merek (1)
2006
‘LEWIS’ adalah merek terkenal untuk celana panjang berbahan denim. Pencipta merek ‘REVISE’ ingin mendaftarkan merek tersebut untuk barang yang sama. Bagaimana analisis Anda dan berikan alasan! Apakah menurut Anda ‘REVISE’ akan diberikan hak merek? Indonesia? Australia?
HAKI - Dina Widyaputri K.
70
Analisis Kasus Merek (2)
2006
TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN Pemohon itikad tidak baik; Bertentangan: peraturan/UU, moral agama, kesusilaan, tibum; Tidak punya daya pembeda; Milik umum; Merupakan keterangan/deskripsi/berkaitan dengan barang/jasa yang dimohonkan pendaftarannya (Pasal 4-5 UUM 2001) DITOLAK Mempunyai persamaan pada pokok/seluruh: merek terdaftar/merek terkenal barang/jasa sejenis/tidak sejenis (PP); IG dikenal; Menyerupai nama orang terkenal, foto, nama badan hukum milik orang lain, kecuali ada persetujuan tertulis; Tiruan/menyerupai nama/singkatan nama, bendera, lambang/simbol/emblem, tanda/cap/stempel resmi negara/lembaga negara kecuali ada persetujuan (Pasal 6 UUM 2001) HAKI - Dina Widyaputri K.
71
Pertanyaan
Bagaimana pendapat Anda tentang merek-merek di bawah ini sehubungan dengan tidak dapat didaftarkan/ditolaknya suatu merek?
2006
“Supermi” “Aqua” “Kampak” “Extra Joss” v “Enerjos” dsb
HAKI - Dina Widyaputri K.
72
Analisis Kasus Merek (3)
2006
Merek “Aqua” telah cukup lama digunakan oleh A sebagai merek dari produk air minum dalam kemasan botol. “Aqua” juga telah dikenal oleh masyarakat luas. Pada tahun 2000, B ingin mendaftarkan merek “Fresh Aqua” untuk jenis barang yang sama dengan “Aqua”. Diketahui bahwa B telah menggunakan merek “Fresh Aqua” dalam distribusi barang di daerah Indonesia Timur. B ingin mengembangkan penjualannya di Jawa dan Bali. A mengetahui adanya “Aqua Fresh” dan ingin menghentikan langkah B. Bagaimanakah peluang A? Bagaimanakah peluang B dengan “Aqua Fresh”-nya untuk diterima permohonan pendaftaran mereknya? “Djarum” v. “New Djarum” untuk produk rokok
HAKI - Dina Widyaputri K.
73
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
74
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
75
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
76
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
77
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
78
HAK PATEN
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
79
Sejarah
2006
UUM 1885 – zaman Pemerintah Belanda UU 21/1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan The Paris Convention – Keppres 24/1979, reservasi Pasal 1 s.d. 12, Pasal 28 ayat (1) UUM 19/1992 – 28 Agustus 1992/1 April 1993 UUM 1997 UUM 15/2001
HAKI - Dina Widyaputri K.
80
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
81
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
82
Paten 1/5 First to file system
Invensi yang: baru (unsur novelty) mengandung langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri
Paten (UU 14/2001)
Paten: 20 tahun Paten Sederhana: 10 tahun (tidak dapat diperpanjang)
Teknologi
HAK INVENTOR – PEMEGANG PATEN Eksklusif melaksanakan sendiri atau memberikan izin pihak lain 2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
83
Paten – Peraturan 2/5
2006
UU 7/1994 Agreement Establishing the WTO Keppres 16/1997 Pengesahan Patent Corporation Treaty Keppres 15/1997 Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property PP 34/1991 Tata Cara Permintaan Paten PP 11/1991 Bentuk & Isi Surat Paten Kepmenkeh M.01-HC.02.10/1991 Paten Sederhana Kepmenkeh M.02-HC.01-10/1991 Penyelenggaraan Pengumuman Paten Kepmenkeh N.04-HC.02.10/1991 Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten Kepmenkeh M.06-HC.02.10/1991 Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten Kepmenkeh M.07-HC.02.10/1991 Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten Kepmenkeh M.08-HC.02.10/1991 Pencatatan & Permintaan Salinan Dokumen Paten Kepmenkeh M.04-PR.07.10/1996 Sekretariat Komisi Banding Paten Kepmenkeh M.01-HC.02.10/1991 Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten
HAKI - Dina Widyaputri K.
84
Paten 3/5
2006
Invensi: ide inventor tertuang ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik bidang teknologi (produk/proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk/proses) Hak prioritas: hak pemohon untuk mengajukan permohonan berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the WTO untuk: Memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari perjanjian di atas, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention.
HAKI - Dina Widyaputri K.
85
Hak & Kewajiban Pemegang Paten 4/5 HAK Eksklusif melaksanakan paten dan melarang orang lain tanpa izin: Paten produk: membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual/disewakan/diserahkan produk yang diberi paten Paten proses: menggunakan untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dalam paten produk Memberikan lisensi berdasarkan surat perjanjian lisensi Menggugat ganti rugi Menuntut orang KEWAJIBAN Membayar biaya pemeliharaan (biaya tahunan) Melaksanakan paten di wilayah NKRI
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
86
Paten Sederhana 5/5
2006
Invensi produk/alat baru punya kegunaan praktis karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya Unsur: kebaruan (novelty), dapat diterapkan dalam industri 10 tahun perlindungan sejah tanggal penerimaan paten Pengumuman permohonan: 3 bulan setelah tanggal penerimaan Jangka waktu mengajukan keberatan: 3 bulan terhitung sejak diumumkan Pemeriksaan substantif: 24 bulan sejak penerimaan permohonan pemeriksaan substantif Objek paten: produk atau alat
HAKI - Dina Widyaputri K.
87
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
88
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
89
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
90
Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge)
Karya dan pengetahuan tradisional yang diciptakan oleh masyarakat tradisional menjadi populer di seluruh dunia > bernilai ekonomis tinggi > dikuasai oleh perusahaan (asing)
2006
Obat-obatan Karya seni
HAKI - Dina Widyaputri K.
91
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
92
Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge)
Hambatan:
2006
Hak individu >< hak kolektif Public domain Hak cipta – asli, telah berwujud, jangka waktu terbatas
HAKI - Dina Widyaputri K.
93
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
94
Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge)
Pasal 10 UUHC
Hak cipta atas karya-karya yang tidak dikenal penciptanya:
2006
Negara memiliki hak cipta dari masa silam dan barang-barang bersejarah yang lainnya Negara memiliki hak cipta atas adat istiadat yang bersifat komunal seperti cerita, legenda, mitos, sajak …. Untuk mengumumkan/mereproduksi, warga negara asing harus memperoleh izin dari instansi pemerintah terkait yang berhak atas karya tersebut Hak cipta ini tidak akan berakhir
HAKI - Dina Widyaputri K.
95
Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge)
Perlindungan TK dengan Paten? Unsur-unsur paten:
2006
Baru Inventif Dapat diterapkan dalam industri/berguna
HAKI - Dina Widyaputri K.
96
Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge)
2006
Rahasia Dagang?
HAKI - Dina Widyaputri K.
97
Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge)
2006
UNESCO dan WIPO mengadakan World Forum on the Protection of Folklore Membentuk komite ahli untuk menyelidiki pelestarian dan perlindungan terhadap cerita rakyat adat dan perlindungan UN International Year for the World’s Indigenous People – Article 12 of the Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Melestarikan, melindungi dan mengembangkan perwujudan dari masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang dari budaya ….. serta memberi ganti rugi atas pengambilan tanpa izin yang bebas dan wajar yang bertentangan dengan hukum dan adat istiadat mereka.
HAKI - Dina Widyaputri K.
98
Lisensi
Sukarela dan wajib
2006
Sukarela: memilih sendiri untuk melakukan Wajib: diharuskan oleh UU
Jenis: eksklusif atau non-eksklusif Teritorial: besar atau kecil, internasional, regional, nasional, lokal Isi: memberi penerima lisensi (licensee) semua hak pemilik (HKI) selama jangka waktu lisensi
HAKI - Dina Widyaputri K.
99
Lisensi
Perjanjian lisensi
Kontrak Biasa diatur dalam UU penanaman modal Memperhatikan:
2006
Hukum perjanjian UU HKI UU Anti Monopoli UU Penanaman Modal Kebijakan publik dan kepentingan umum (misal: kesesuaian teknologi dan kandungannya)
HAKI - Dina Widyaputri K.
100
Lisensi HKI dan UU Anti Monopoli
Pemberian lisensi memungkinkan HKI tersedia untuk sejumlah pengguna tetapi tidak untuk yang lain Beberapa negara menjadikan perjanjian lisensi dan waralaba sebagai pengecualian dari penerapan UU AM
2006
Karena, HKI merupakan jenis monopoli terbatas Sehingga, pemilik HKI dapat mengeksploitasi miliknya, namun pengontrolan akses atas HKI tersebut dapat mengakibatkan efek yang anti kompetitif
HAKI - Dina Widyaputri K.
101
Persaingan Curang – Beberapa Konsep Dasar
Persaingan pada umumnya wajar dan perlu didukung Pasal 50 (b) UU No. 5 Tahun 1999 tidak mencakup perjanjian yang berkaitan dengan HKI Tindakan tertentu yang secara sengaja merugikan hak dan nama baik pemegang HKI – perbuatan melanggar hukum Pasal 10 bis Paris Convention mewajibkan anggota beri perlindungan terhadap persaingan curang Tindakan persaingan curang
2006
Bertentangan dengan perilaku jujur dalam bidang industri dan perdagangan Secara eksplisit ada tindakan yang ditujukan menimbulkan kekeliruan terhadap barang/jasa pengusaha lain dan tindakan pernyataan palsu yang merugikan usaha lain
HAKI - Dina Widyaputri K.
102
Persaingan Curang – Beberapa Konsep Dasar
Hukum Federal di US
Hukum Negara Bagian di US
2006
Pasal 43 (a) Lanham Act (1946) – hukum federal persaingan curang Federal Trademark Dilution Act (1995) – melarang pemakaian merek terkenal kalau pemakaiannya akan mengurangi (dilute) kekhususan merek tersebut Common Law – merek dilindungi tanpa pendaftaran sesuai dengan prinsip-prinsip larangan persaingan curang (unfair competition) – sebagian merujuk Uniform Deceptive Trade Practices Act Memungkin pendaftaran – sebagian merujuk Model Trademark Bill HAKI - Dina Widyaputri K.
103
Passing Off – Perbuatan Melanggar Hukum (Tort) dalam Sistem Common Law
Common Law (Inggris, AS, Kanada, Australia, dll)
Memberi hak kepada pemegang merek memohon perlindungan dari pengadilan untuk menjamin hak tunggal pemakaian merek Hak menggugat atas dasar PO mencakup:
PO tidak sama dengan Infringement (pelanggaran hak)
2006
Substitusi barang atau jasa Peniruan merek atau perangkat kerja yang dipakai bersamaan dengan suatu merek Peniruan nama dagang
PO – menguntungkan diri sendiri secara melawan hak Infringement – memakai merek mirik orang lain
HAKI - Dina Widyaputri K.
104
Passing Off – Perbuatan Melanggar Hukum (Tort) dalam Sistem Common Law
PO – menjual barang palsu sebagai asli
Tidak mencakup pemakaian merek yang sama atas barang/jasa yang berlainan (beda kelas barang)
2006
Kecuali dapat menimbulkan kekeliruan
Tujuan – melindungi masyarakat dari penipuan mengenai sumber dan mutu barang/jasa Melarang tindakan yang dapat menimbulkan kekeliruan di masyarakat antara dua atau lebih barang/jasa HAKI - Dina Widyaputri K.
105
Passing Off – Perbuatan Melanggar Hukum (Tort) dalam Sistem Common Law
Pernyataan palsu (false statement)
Pernyataan yang:
2006
Ternyata palsu mengenai barang/jasa pengusaha lain Ternyata menyesatkan mengenai barang/jasa pengusaha lain, walaupun tidak palsu Jelas-jelas telah disampaikan kepada pihak ketiga
Pernyataan harus mengenai usaha, barang/jasa Pernyataan mungkin merupakan penghinaan (defamation) = injurious falsehood, slander of title, trade libel HAKI - Dina Widyaputri K.
106
Passing Off – Perbuatan Melanggar Hukum (Tort) dalam Sistem Common Law
Penjelasan palsu (false description)
Dilarang - penjelasan palsu/menyesatkan mengenai barang/jasa Harus menyangkut
2006
Sifat, mutu, jumlah atau komposisi Asal usul, atau Cara pembuatan, produksi atau penggunaannya
Merupakan tindak pidana disamping perbuatan melawan hukum
HAKI - Dina Widyaputri K.
107
Passing Off – Perbuatan Melanggar Hukum (Tort) dalam Sistem Common Law
Pihak yang dirugikan dapat menggugat, memohon
Pihak yang dirugikan dapat minta gani rugi
2006
Penghentian pernyataan palsu Penghentian ancaman proses hukum Penghentian PO Penghentian dan penghukuman terhadap penjelasan palsu/menyesatkan Penghentian tindakan persaingan curang yang lain (e.g. pengungkapan rahasia dagang) Penurunan nilai barang/jasa Ongkos mengatasi akibat dari pernyataan palsu (biaya litigasi, iklan) Kerugian yang timbul dari kontrak dengan pihak ketiga Hilangnya kesempatan usaha Tidak mencakup kerugian immaterial (e.g. stres) Dapat disertakan dengan ganti rugi yang bersifat menghukum (punitive damages)
HAKI - Dina Widyaputri K.
108
Waralaba (Franchising)
2006
Esensi: Merek – merek dagang dari produk/jasa Hak cipta – ciptaan Paten – proses produk Pihak: franchisor dan franchisee Perjanjian: seringkali berkaitan dengan penyewaan dengan tujuan retail, perjanjian untuk memasok komponen, perjanjian iklan, dan lain-lain Master franchisee: pemegang utama lisensi waralaba – daerah operasi luas
HAKI - Dina Widyaputri K.
109
RAHASIA DAGANG
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
110
Rahasia Dagang
Menyesuaikan dengan TRIPs – UU RD Perlindungan RD sangat penting untuk mencegah terjadinya persaingan curang
2006
Tingkat etik dan moralitas perdagangan masyarakat industri pelanggaran/free riding oleh pesaing bisnis dengan tidak memperhatikan cara-cara yang dilakukannya untuk memperoleh informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai komersial Kewajiban untuk menghargai rahasia dagang yang dimiliki individu maupun perusahaan HAKI - Dina Widyaputri K.
111
RD Why RD?
2006
Insentif dan penghargaan Mobilitas tenaga kerja dalam perekonomian Alternatif dari perlindungan paten – meningkatkan daya saingnya Mempertinggi kemampuan pemilik RD untuk memperoleh keuntungan lebih dari pesaing yang tidak memiliki pengetahuan rahasia ybs Keuntungan tersebut dapat meningkatkan insentif untuk berinvestasi untuk berinovasi HAKI - Dina Widyaputri K.
112
Rahasia Dagang
TRIPs
2006
Anggota harus menyediakan sarana kepada para pemilik HKI untuk mencegah perolehan, pengungkapan, atau penggunaan RD tanpa izin pemilik RD, yang mana tindakan tersebut adalah bertentangan dengan praktik perdagangan yang sah Undisclosed information – memberikan upaya efektif untuk mencegah perolehan, pengungkapan, atau penggunaan RD tanpa izin pemilik RD dan perbuatan-perbuatan serupa itu bertentangan dengan praktik-praktik perdagangan yang jujur (contrary to honest commercial practices) – Article 10 bis Paris Convention Article 39 TRIPs HAKI - Dina Widyaputri K.
113
Rahasia Dagang
TRIPs – interpretasi “bertentangan dengan praktikpraktik perdagangan yang jujur” (contrary to honest commercial practices) – Article 10 bis Paris Convention
2006
Pelanggaran terhadap kontrak Pelanggaran terhadap kepercayaan Usaha menghasut orang untuk melanggar kontrak Diperolehnya RD oleh pihak ketiga yang mengetahui atau lalai karena sepatutnya mengetahui bahwa praktik semacam itu dipergunakan untuk memperoleh informasi yang bersifat rahasia HAKI - Dina Widyaputri K.
114
Rahasia Dagang
UU RD
2006
Melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia terhadap penggunaan yang tidak sah atau pengungkapan yang dilakukan oleh seseorang yang memperoleh informasi bisnis melalui cara-cara yang tidak layak atau melalui hubungan kerja yang bersifat rahasia Tidak memberikan hak untuk menghentikan siapapun terhadap penggunaan inovasi atau informasi lain Memberikan perlindungan terhadap pengambilan secara tidak layak (“penyalahgunaan dari rahasia dagang”)
HAKI - Dina Widyaputri K.
115
Perbandingan RD dan Paten
2006
Timbul/lahir dari sifat kerahasiaan informasi, nilai komersialnya, dan dijaga kerahasiaannya oleh pihak yang berhak melalui upayaupaya yang layak Status RD dapat diterapkan untuk melindungi hal-hal yang tidak dapat dipatenkan Tidak perlu diajukan pendaftarannya Jangka waktu RD tidak terbatas, sepanjang kerahasiaannya tetap terjaga
Paten diberikan untuk penemuan yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri
Pengecualian
Memerlukan proses permintaan paten 20 tahun perlindungan sejak penerimaan permintaan paten
HAKI - Dina Widyaputri K.
116
Perbandingan RD dan Paten
2006
RD memberikan pemilik RD hak untuk melarang seseorang dalam hubungan yang bersifat khusus terhadap penggunaan atau pengungkapan RD tanpa izin pemilik RD Biaya-biaya RD tergantung pada keadaan bagaimana menjaga kerahasiaan dilakukan Haknya sangat luas (tergantung pada UU negara lain juga) Sanksi pidana, denda dan/atau penjara, ganti rugi
Paten memberikan pemilik paten hak eksklusif selama berlakunya paten
Biaya paten relatif dapat diperkirakan (e.g. apabila diajukan di berbagai negara)
Pemilik paten hanya memiliki hak di negara dimana paten dilindungi/terdaftar Pelanggara paten dapat dipidana penjara dan denda, serta membayar ganti rugi
HAKI - Dina Widyaputri K.
117
Rahasia Dagang
Tujuan pengaturan
2006
Melindungi informasi yang merupakan karya intelektual manusia, yang oleh pemiliknya memang sengaja dirahasiakan untuk melindungi kepentingannya Melarang kepemilikan atau pengusaan secara tidak sah atas suatu rahasia dagang atau informasi yang bersifat rahasia yang memiliki nilai komersial
HAKI - Dina Widyaputri K.
118
RD Faktor-faktor penting untuk menentukan status RD
2006
Bagaimana luasnya informasi tersebut diketahui di luar perusahaan? Siapa di dalam perusahaan yang mengetahui informasi tersebut? Langkah-langkah apa yang telah ditempuh perusahaan untuk menjamin bahwa informasi tetap rahasia? Bernilaikah informasi tersebut bagi perusahaan dan pesaingnya? Bagaimana besarnya upaya atau biaya yang telah dikeluarkan perusahaan dalam menghasilkan atau memperoleh rahasia? HAKI - Dina Widyaputri K.
119
Rahasia Dagang Informasi Rahasia
-Teknologi -Bisnis
Rahasia Dagang (UU 30/2000) Nilai ekonomi
Dijaga
HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG menggunakan sendiri, memberikan lisensi atau melarang pihak lain menggunakan/mengungkap untuk kepentingan komersial 2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
120
RD
Rahasia
Nilai ekonomi
Dengan status ‘rahasia’ itu, informasi ybs dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan/usaha yang menghasilkan keuntungan
Dijaga
2006
Tidak diketahui secara umum oleh masyarakat Hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu yang mampu menggunakannya untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomis
Pemilik/pihak yang mengusainya telah melakukan upaya perlindungan – langkah-langkah yang memadai untuk menjaga rahasia dan penguasaannya
HAKI - Dina Widyaputri K.
121
RD
2006
Informasi tersebut memberikan keuntungan bersaing kepada pemiliknya – karena informasi ybs tidak diketahui oleh semua pesaing di pasar Keuntungan bersaing: dapat dieksploitasi untuk mempertinggi pendapatan dan aset suatu bisnis
HAKI - Dina Widyaputri K.
122
RD
Perlindungan RD melalui kontrak
2006
Suatu kontrak dapat memberikan akses terhadap RD, sementara pembatasan penggunaan dari RD hanya untuk pasar tertentu atau tujuan-tujuan tertentu Cara-cara tidak layak: bujukan untuk melanggar kewajiban menjaga rahasia – untuk karyawan
HAKI - Dina Widyaputri K.
123
Rahasia Dagang
2006
Contoh: Daftar pelanggan Penelitian pasar atau teknis Resep makan/ramuan yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu Sistem kerja tertentu yang menguntungkan Ide atau konsep yang mendasari kampanye periklanan/pemasaran Informasi keuangan/daftar harga yang menunjukkan marjin laba dari sebuah produk Cara untuk mengubah/menghasilkan produk dengan menggunakan kimia/mesin
HAKI - Dina Widyaputri K.
124
Rahasia Dagang Informasi Rahasia Dijaga
-Teknologi -Bisnis
Rahasia Dagang (UU 30/2000)
Lisensi: wajib dicatatkan pada DJ HKI (data administratif dari dokumen pengalihan hak)
Nilai ekonomi
Lingkup: metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dll
HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG menggunakan sendiri, memberikan lisensi atau melarang pihak lain menggunakan/mengungkap untuk kepentingan komersial, Mengajukan gugatan perdata/pidana 2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
125
Rahasia Dagang
Perbedaannya dengan HKI lain:
Delik aduan Perkara pidana atau perdata hakim dapat memerintahkan sidang dilakukan secara tertutup Penyelesaian sengketa:
2006
HKI lain tidak bersifat rahasia RD mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru
Gugatan ganti rugi, penghentian semua perbuatan, arbitrase/ADR
HAKI - Dina Widyaputri K.
126
RD Pendekatan terhadap kasus RD
Perhatikan
Keberadaan suatu RD yang dilindungi Kepentingan penggugat terhadap rahasia itu, dimana berdasarkan hal itu penggugat dapat mengajukan gugatan atas suatu penyalahgunaan
Intervensi pengadilan
2006
Apakah telah terdapat pencurian yang dilakukan dengan sengaja? Berdasarkan hal-hal yang tidak layak (improper means) – Jika YA, ada penyalahgunaan
Tidak perlu menunggu perbuatan selesai – dapat pada waktu penyalahgunaan dirasakan mengancam Tujuan intervensi: mencegah tindakan penyalahgunaan selanjutnya, seperti pengungkapan (disclosure) atau penggunaan informasi HAKI - Dina Widyaputri K.
127
RD Pendekatan terhadap kasus RD
Contoh
2006
Pengungkapan rahasia berdasarkan kepercayaan oleh karyawan/rekan bisnis Pengeksposan secara tidak sengaja
HAKI - Dina Widyaputri K.
128
RD
2006
Pasal 1365 KUHPerdata – perbuatan melawan hukum Pasal 382 bis KUHP – masalah persaingan curang Keduanya tidak memadai lagi
HAKI - Dina Widyaputri K.
129
DESAIN INDUSTRI
Industri dasar Aneka industri Industri kecil
Penting artinya bagi pembinaan dan pengembangan produksi
- Pola diversifikasi produk - Penyaluran hasil produksi/ effective market - Optimalisasi produksi - Peningkatan nilai tambah - Program pengendalian ekspor impor bahan baku & barang hasil industri -Standarisasi dan normalisasi/peningkatan mutu 2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
130
Industrial Design (ID)
Desain dan produk industri dikembangkan sebagai komponen dari “technological innovation” khususnya sebagai suatu disiplin dari “product development” Tujuan perlindungan
2006
Menstimulus aktivitas kreatif Mendorong berdirinya industri
HAKI - Dina Widyaputri K.
131
Hubungan ID, Desainer, dan Mutu/Kualitas Produk
2006
Masyarakat membutuhkan barang yang berkualitas baik Kebutuhan ini semakin meningkat seiring dengan kebutuhan ingin meningkatkan kualitas hidup Kebutuhan ini bertemu dengan situasi kemajuan teknologi yang pesat dan situasi persaingan dalam bisnis dimana perusahaan selalu berupaya untuk menghasilkan kualitas produk yang lebih baik HAKI - Dina Widyaputri K.
132
Hubungan ID, Desainer, dan Mutu/Kualitas Produk
2006
Peran desainer sangat besar dalam pewujudan sebuah desain ID atau product design erat kaitannya dengan fungsi, bahan baku, teknologi, serta pemasaran (marketable product)
HAKI - Dina Widyaputri K.
133
Beberapa fungsi desain produk
Fungsi teknik
Fungsi fisik
Harga terjangkau – tahan lama, kualitas, umur pakai, dll
Fungsi sosial
2006
Proporsi dari bentuk, warna, dll berdasarkan apresiasi terhadap bagus/cantik serta berhubungan dengan selera baik
Fungsi ekonomis
Latar belakang sosial, keadaan dari pemakai, nilai simbolik, mode/trend, kegunaan dari produk, sifat produk, dll
Fungsi estetis
Siapa pemakai?
Fungsi psikologis
Aman dan sehat bagi pemakai, dapat diandalkan/reliability dari product, teknologi, dll
Efek dibuatnya desain terhadap masyarakat – sumber bahan, sumber energi, pencemaran udara/lingkungan, dll
HAKI - Dina Widyaputri K.
134
Beberapa fungsi desain produk
2006
Seseorang mengambil keputusan untuk membeli sesuatu produk/barang, didasarkan kepada fungsi-fungsi tersebut tadi
HAKI - Dina Widyaputri K.
135
DI sebagai Salah Satu Komponen Technological Innovation
DI dipandang dan dipromosikan sebagai suatu disiplin dari suatu pengembangan produk, prosesnya: Dapat/tidaknya barang dipakai (useability)
Produktivitas (productivity)
Manufaktur produk dengan nilai pakai yang relatif tinggi, harga rendah, tenaga kerja terampil yang tersedia
Kualitas estetis
2006
Permintaan pasar
Keuntungan/laba (profitability)
Sumber-sumber teknologi: mesin, bahan baku, keterampilan, pengalaman tenaga kerja, proses manufaktur, know-how, dll
Pemasaran (marketability)
Praktis, pemakaiannya mudah, pemeliharaannya dan perbaikannya mudah
Penampilan produk secara visual: bentuk, warna, tekstur, dll
HAKI - Dina Widyaputri K.
136
DI sebagai Salah Satu Komponen Technological Innovation
Faktor lain yang mempengaruhi Latar belakang budaya Standar sosial Kebiasaan dari pemakai/pembeli/konsumen produk
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
137
DI Seni & Teknologi
2006
Seni atau teknologi? Pada dasarnya seni, namun proses desain sudah dipengaruhi: suatu produk didesain agar dapat berfungsi dengan baik dan dapat diproduksi maka harus diperhatikan pula bahwa perbedaan antara desain yang feasible dan desain yang optimum terletak pula pada nilai ekonomisnya, efisiensi dan engineering pembuatannya (pengurangan biaya produksi, dll) DI teknologi juga HAKI - Dina Widyaputri K.
138
DI Seni & Teknologi
Cost reduction bukan berarti low quality Sebelumnya produk diperkenalkan, dilakukan tes Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh desainer
2006
Konsep engineering untuk desain yang efisien Metode matematika dalam pengurangan biaya produksi Desain kuat dengan bahan minimum Simplifying assembly HAKI - Dina Widyaputri K.
139
Desain Industri
Seni – rasa estetika yang mengandalkan keindahan Ilmu pasti – dari intelek Desain industri – menarik
2006
Ada kesadaran bahwa desain merupakan kunci dari pemasaran produk industri Kegiatan mendesain – ada kebutuhan terhadap kepraktisan – kebutuhan seseorang sehari-harinya
HAKI - Dina Widyaputri K.
140
Desain Industri Kreasi - Baru
Desain Industri (UU 31/2000) Dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan
Pendesain – 10 tahun
Kesan estetis
Bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi
HAK PENDESAIN Eksklusif melaksanakan sendiri, melarang orang lain yang tidak berhak (membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan) memberikan persetujuan pihak lain melaksanakan, kecuali pendidikan & penelitian 2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
141
DI
Baru
2006
Tidak baru, apabila sebelum desain didaftarkan telah dipergunakan oleh masyarakat, atau telah disediakan untuk dipergunakan oleh masyarakat Jika suatu desain dipamerkan dalam sebuah pameran resmi atau diakui resmi, ybs dapat mendaftarkan desainnya dalam jangka waktu 6 bulan sesudah pameran tersebut diadakan
HAKI - Dina Widyaputri K.
142
Desain Industri
Pencipta desain – orang yang menghasilkan desain sebagai buah pikir asal ciptaannya dalam keadaan yang bisa dilihat
2006
Gambar, maket/model, desain itu sebagaimana telah dipakai/dipasang sesuatu benda
HAKI - Dina Widyaputri K.
143
DI
Past experience Economic & Market Research
2006
Research Demand Laboratory Testing Engineering (Preliminary Specifications) Design Prototype Development Testing Industrial Exploitation
HAKI - Dina Widyaputri K.
144
DI
Desain tradisional
2006
Desain produk kerajinan tangan Negara memegang hak ciptanya (Pasal 10 UUHC) Tidak diketahui penciptanya Desain kontemporer/pengembangan dari desain tradisional/klasik tetap dilindungi dengan DI
HAKI - Dina Widyaputri K.
145
DI
Desain batik
Motif batik sebagai ciptaan yang dilindungi Motif klasik (sidomukti, parang, dll) – public domain Pengembangan-pengembangan dari motif klasik itu dapat dilakukan – apabila ingin dilindungi DI, desain harus baru “Batik dipatenkan”
2006
Proses pembuatan batik, bukan desainnya, yaitu dengan proses yang baru dan bukan lagi secara tradisional seperti masih banyak dijumpai di Indonesia HAKI - Dina Widyaputri K.
146
DI
Indonesia ikut serta dalam Paris Convention dan Haque Agreement
2006
Ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut berlaku untuk Indonsia WNI dapat mendaftarkan DInya di luar negeri, di negara-negara anggota konvensi, dan akan mendapat perlindungan hukum di negara-negara anggota konvensi tersebut
HAKI - Dina Widyaputri K.
147
DI The Haque Agreement
The Haque Agreement of November 6, 1925, Concerning the International Deposit of Industrial Design Disempurnakan di London tahun 1934 dan di Haque tahun 1960. Dilengkapi Additional Act Monaco 1961 dan Complementary Act Stockholm 1967, disempurnakan lagi tahun 1979 Deposit internasional dapat dilakukan
2006
WIPO Kantor DI nasional
HAKI - Dina Widyaputri K.
148
DI dan Paten
Dapat diperoleh sekaligus Contoh:
2006
X ingin mendapatkan hak paten untuk suatu penemuan lampu dan sekaligus hak DI. DI hanya menyangkut penampilan luar saja dari produk tersebut, sedangkan paten menyangkut aspek mekanis dari lampu tersebut, yang ada di dalam lampu dan tidak terlihat dari luar apabila lampu dihidupkan.
HAKI - Dina Widyaputri K.
149
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
150
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
151
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
152
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
153
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
154
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
155
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
156
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
157
Contoh
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
158
DTLST
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
159
Integrated Circuits (IC)
Industri IC Indonesia
2006
1936 – Nederland Indische Electroniche Lampenen – produk lampu 1940 – Philips (MNC Belanda) – lampu 1970 – perusahaan Jepang (National, Sanyo, Sharp) 1973 – Fairchild (MNC AS) 1974 – National Semiconductor
HAKI - Dina Widyaputri K.
160
Integrated Circuits (IC)
Industri IC nasional
Mulai 1980an, impor mulai 1990an
2006
PT Galva Corp (Merk Galindra, milik U. Wijaya) PT Transistor Manufactoring Corp (Radio Merk Cawang, milik HTM Gobel)
HAKI - Dina Widyaputri K.
161
Integrated Circuits (IC) Pembagian kelompok industri elektronika INDUSTRI
Produk elektronik konsumsi: - Elektronik video - Audio, lemari es - Alat-alat istrik 2006
Produk elektronik bisnis industri: - Peralatan komunikasi - Perangkat pengolah data - Peralatan kantor
HAKI - Dina Widyaputri K.
Komponen dan bagian: - Komponen aktif - Komponen pasif
162
Integrated Circuits (IC)
Industri prospektif untuk Indonesia – tumbuh sangat pesat Sudah diproduksi di Indonesia: bipolar IC, linier IC, RAMs, DRAMs, MOS, opto electronics Produsen
2006
PT Omedata Industri PT Astra Microtonics Technology PT Sharp Semiconductor Indonesia PT Matsushita Semiconductor Indonesia PT NEC Humpuss Semiconductor Indonesia HAKI - Dina Widyaputri K.
163
Integrated Circuits (IC)
Lingkup
2006
Rangkaian elektronika terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya berisi elemen-elemen, dan paling tidak salah satu dari elemen masih aktif, dan sebagian atau seluruhnya saling berkaitan, dibentuk secara integrasi di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimasukkan untuk menghasilkan fungsi elektronik
HAKI - Dina Widyaputri K.
164
DTLST Orisinil Bernilai ekonomi
DTLST (UU 32/2000)
Kreasi – Rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen (salah satunya elemen aktif) untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu Æ produk yang didalamnya terdapat berbagai elemen yang saling berkaitan dan terpadu untuk menghasilkan fungsi elektronik
10 tahun HAK PENDESAIN Eksklusif melaksanakan sendiri, melarang orang lain yang tidak berhak (membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan) memberikan persetujuan pihak lain melaksanakan, kecuali pendidikan & penelitian 2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
165
IC
Orisinil
2006
Merupakan hasil upaya intelektual pendesain (hasil karya mandiri) Tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain yang ahli di bidang tersebut
HAKI - Dina Widyaputri K.
166
IC Tren global dan arah perkembangan elektronika
STRATEGI Posisi dan perkembangan pesaing
Industri elektronika Indonesia TARGET & KEBIJAKAN
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
167
IC Teknologi Komponen
Teknologi Desain
Software System, Produk Elektronika, Sistem Engineering
SISTEM ELEKTRONIKA
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
168
IC
Masalah yang dihadapi
2006
Manufaktur dan teknologi tergantung principal R&D lokal lemah Komponen lokal terbatas Marketing network lemah
HAKI - Dina Widyaputri K.
169
Perlindungan Varitas Tanaman (PVT)
2006
HAKI - Dina Widyaputri K.
170
Perlindungan Varitas Tanaman (PVT)
2006
Bengawan, Syntha, Si Gadis, Remaja, Jelita, PB 5, PB 8, Pelita I/1, Pelita I/2 UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) – 37 negara
HAKI - Dina Widyaputri K.
171
PVT
Dasar:
Latar belakang/alasan:
2006
UU No. 29 Tahun 2000 Menciptakan keseimbangan antara penemu dan pengguna jenis tanaman baru Menarik investasi dari perusahaan Bertambangnya jumlah penduduk – butuh pangan banyak padahal lahan terbatas – bioteknologi – panen meningkat – keseimbangan antara lahan dan produksi pangan
HAKI - Dina Widyaputri K.
172
PVT
Unsur-unsur:
Sifat pembeda/sifat istimewa/distinctive
Keseragaman/merata/uniformity
Sifat keistimewaan varitas tanaman yang baru harus didapati pada setiap pohon/tanaman yang dikembangkan dari varitas baru ini
Kemantapan/stability
2006
Pelita I/1 dan I/2: rasanya enak, hasil banyak, tiga kali panen setahun, responsif terhadap pemupukan
Sifat keistimewaan harus mampu diwariskan turun menurun/seterusnya
HAKI - Dina Widyaputri K.
173
PVT
Hak-hak:
2006
Memproduksi/mengembangkan tanaman ybs. Menyiapkan tanaman untuk dikembangbiakan Menawarkan tanaman untuk dijual Menjual, mengimpor, mengekspor tanaman
HAKI - Dina Widyaputri K.
174
PVT
Lama perlindungan:
2006
Beberapa jenis tanaman baru: 20 tahun Pohon/pinus: 25 tahun (waktu panen lebih lama)
HAKI - Dina Widyaputri K.
175
Penyelesaian Sengketa HKI
2006
Litigasi melalui pengadilan (niaga) Penyelesaian sengketa alternatif/arbitrase
HAKI - Dina Widyaputri K.
176
Arbitrasi WIPO
World Intellectual Property Organization – UN special agency – WIPO Arbitration Center (1994, di Jenewa, Swiss):
Wadah penyelesaian sengketa internasional HKI – sengkera HKI antara private parties melalui arbitrasi dan/atau mediasi:
2006
Memilih arbitrator/pihak netral lain dengan keahlian khusus dalam konteks keahlian yang tinggi dan keilmuan – narasumber dalam proses penyelesaian sengketa
HAKI - Dina Widyaputri K.
177
Arbitrasi
Prosedur yang melibatkan cara-cara penyelesaian yang telah disetujui para pihak, didasarkan kepada sebuah perjanjian bahwa sengketa akan diselesaikan oleh arbitrator atau arbitrator tribunal yang dipilih dan disetujui oleh para pihak:
2006
Hukum dan prosedur ditentukan oleh para pihak Keputusan final and binding
HAKI - Dina Widyaputri K.
178
Mediasi
2006
Prosedur penyelesaian dengan pihak ketiga netral sebagai mediator Mediator memetakan masalah dan membantu memberikan pengertian posisi masing-masing pihak, namun tidak punya kekuasaan untuk menentukan penyelesaian Membantu untuk penyelesaian yang mutual satisfactory settlement
HAKI - Dina Widyaputri K.
179
Pengaturan
2006
UU Hak Cipta: Pasal 55-66 UU Merek: Pasal 76-84 (khusus 84) UU Paten: Pasal 117-124 UU RD: Pasal 11-12 UU DI: Pasal 46-48 UU DTLST: Pasal 38-40
HAKI - Dina Widyaputri K.
180
PELANGGARAN
2006
UU Hak Cipta: Pasal 67-70 UU Merek: Pasal 85-88 UU Paten: Pasal 125-128 UU RD: Pasal 13-15 UU DI: Pasal 49-52 UU DTLST: Pasal 38-40
HAKI - Dina Widyaputri K.
181
Referensi
2006
Sunaryati Hartono, 1982, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Cet. Pertama, Binacipta, Bandung Tim Lindsey et.al, 2003, Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar, Alumni, Bandung DJHKI, 2003, Panduan HKI, DJHKI DJHKI, Kompilasi UU HKI Asian Law Group, 2001, IPR (Elementary) Team Teaching IPR MHBK UGM, Bahan Kuliah HKI 1 dan 2 Tim Presentasi Dit. IE Depperindag, 2000, Perkembangan Industri IC dan Upaya Perlindungan atas HKI di Bidang Industri Elektronika Indonesia HAKI - Dina Widyaputri K.
182