BAB II HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA. konstitusi negara adalah pengaturan terkait Hak Asasi Manusia (human right). Negara

BAB II HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

D. Hak Konstitusional Warga Negara Dalam mencapai cita-cita bernegara salah satu substansi yang dimuat dalam konstitusi negara adalah pengaturan terkait Hak Asasi Manusia (human right). Negara yang menganut sisterm rule of law, salah satu unsur yang mutlak harus ada adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (basic rights).18 Hak dasar yang dimuat itu sebagai bentuk pengakuan negara serta sebagai bentuk jaminan perlidungan negara atas hak dasar warga negara, sehingga hak tersebut terlegitimasi secara hukum. Konsekuensi akan hal ini adalah setiap bentuk kebijakan serta peraturan perundangundangan yang diberlakukan tidak boleh melanggar atau meniadakan hak-hak dasar tersebut. Perkembangan ketatanegaraan modern mengenal hak dasar yang dituangkan dalam konstitusi tersebut sebagai hak konstitusional. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.19 Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum dari

perbuatan

yang

dimungkinkan

dilakukan

oleh

pemegang

kekuasaan

penyelenggara Negara dalam hubungan negara dan warga negara. 18 19

Jimly Asshiddiqie, Loc. cit, hlm. 343. http://elsiusaragae.blogspot.com diakses tgl. 16 maret 2015.

Universitas Sumatera Utara

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar.” 20 Menunjukkan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, dapat diartikan bahwa wujud demokrasi dalam penyelenggaraan negara tidak terbatas pada penentuan siapa yang duduk dalam kekuasaan negara melalui hak pilih rakyat yang menjadi hak konstitusional warga negara namun juga hak-hak yang diatur dalam konstitusi baik hak asasi maupun hak warga negara yang tidak dilanggar dan diabaikan oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, seluruh cabang kekuasaan negara wajib melindungi dan menghormatinya. Hak konstitusional terkait pula akan pengakuan negara atas subjek dari hak konstitusional yakni warga negara. dalam hal warga negara, mereke ialah orang yang diakui secara hukum serta disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, ia mempunyai hak yang sama dalam hal apapun sebagai warga negara Indonesia. Pengecualaian akan hal ini dalam kedudukan pencalonan Presiden sesuai rumusan Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 yakni: “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah menghianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” Dari penjelasan diatas bahwa hak konstitusional berkaitan dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang diberikan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh karena ia merupakan warga negara. oleh karena 20

Pasal I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.


itu, status kewarganegaraan warga negara menjadi tolak ukur dalam pemberian hak warga negara. Hak warga negara itu terdiri atas hak konstitusional dan hak legal. Hak legal ialah hak yang diberikan kepada warga negara oleh peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusional merupakan hak yang diberikan kepada warga negara dan dijamin oleh konstitusi negara yakni UndangUndang Dasar 1945. Hak konstitusional dapat dilihat sebagai timbal balik atas kewajiban konstitusional sehingga hak konstitusional dan kewajiban konstitusional tidak dapat dipisahkan, dimana dapat dijelaskan bahwa adanya hak konstitusional dikarenakan adanya kewajiban konstitusional yang dilahirkan oleh UUD 1945. Kewajiban konstitusional merupakan konsekuensi warga negara dalam kedudukannya sebagai warga negara dalam melaksanakan tindakan yang diwajibkan oleh negara. Misalnya kewajiban Negara untuk mengalokasi dana pendidikan 20 % dari APBN, serta kewajiban untuk belajar, semua melahirkan hak konstitusional bagi warga Negara, terhadap siapa Negara bekerja, serta yang menjadi tujuan Negara itu sendiri.

E. Kedudukan HAM sebagai hak konstitusional warga Negara ditinjau dari UUD 1945 Dalam perjalananan perkembangan kehidupan bernegara dewasa ini, permasalahan Hak Asasi Manusia yang biasa disingkat HAM menjadi topik hangat


untuk dibicarakan. Dimana sebagai konsekuensi negara hukum (rechtstaat), penjaminan Hak Asasi Manusia harus diwujudkan melalui penghormatan dan dijunjung tinggi serta dijamin perlindungan hak asasi oleh negara. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.21 Dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia hak asasi tersebut diwujudkan dalam suatu legitimasi hukum. Bentuk legitimasi tersebut terdapat pada batang tubuh UUD 1945. Norma-norma yang terdapat dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur organisasi kekuasaan lembaga negara dan hubungan antar kekuasaan lembaga negara yang melahirkan kewenangan konstitusional (constitutional authorities) dalam penyelenggaraan kehidupan negara tetapi juga mengatur hubungan negara dengan warga negara dalam konteks kewenangan negara tersebut yang berhadapan dengan hak konstitusional warga negaranya. Dalam hubungan tersebut, hak warga negara diatur dalam UUD 1945 sebagai bentuk perlindungan hak warga negara yaitu hak konstitusional warga negara atas tindakan negara dalam penyelenggaraan negara. Hak tersebut tidak boleh dilanggar dan menjadi koridor pembatas tindakan negara dalam peyelenggaraan negara baik hak asasi maupun hak konstitusional warga negara. Sebagaimana dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak asasi telah mendapatkan jaminan konstitusional dalam 21

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.


Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Materi yang sudah diadopsikan ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 27 materi berikut :22 1. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya 23. 2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah 24. 3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 25. 4. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu 26. 5. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali 27. 6. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya 28. 7. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat 29. 8. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia 30. 9. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi 31.

22

Jimly Asshiddiqie, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta : Mahakamah Konstitusi, 2010), hlm. 3. Diakses melalui hhtp://www.jimly.com tgl 21 April 2015. 23 Pasal 28A Perubahan Kedua UUD 1945. 24 Ayat (2) ini berasal dari Pasal 28B ayat (1) Perubahan Kedua. 25 Berasal dari ayat 28B ayat (2) Perubahan Kedua. 26 Pasal 28I ayat (2) Perubahan Kedua. 27 Dari Pasal 28E ayat (1) Perubahan Kedua. 28 Pasal 28E ayat (2) Perubahan Kedua. 29 Pasal 28E ayat (3) Perubahan Kedua. 30 Dari Pasal 28F Perubahan Kedua. 31 Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28G ayat (1) Perubahan Kedua.


10. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain32. 11. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan33. 12. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan34. 13. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat 35. 14. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun 36. 15. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia37. 16. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya 38. 17. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum39. 18. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 40. 19. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan 41. 20. Negara, dalam keadaan apapun, tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 42.

32

Dari Pasal 28G ayat (2) Perubahan Kedua. Ayat (1) ini berasal dari Pasal 28H ayat (1) Perubahan Kedua. 34 Pasal 28H ayat (2) Perubahan Kedua. 35 Pasal 28H ayat (3) Perubahan Kedua. 36 Pasal 28H ayat (4) Perubahan Kedua. 37 Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28C ayat (1) Perubahan Kedua. 38 Dari Pasal 28C ayat (2) Perubahan Kedua. 39 Ayat (7) ini berasal dari Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua. 40 Ayat (8) ini berasal dari Pasal 28D ayat (2) Perubahan Kedua. 41 Ayat ini berasal dari Pasal 28E ayat (4) Perubahan Kedua. 42 Berasal dari rumusan Pasal 28I ayat (1) Perubahan Kedua yang perumusannya mengundang kontroversi di kalangan banyak pihak. Disini perumusannya dibalik dengan subjek negara. 33


21. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa 43. 22. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya 44. 23. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah45. 24. Untuk memajukan, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan46. 25. Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tersebut di atas, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dengan undang-undang47. 26. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 27. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis 48.

43

Berasal dari Pasal 28I ayat (3) yang disesuaikan dengan sistematika perumusan keseluruhan Pasal ini dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara. 44 Ini adalah ayat tambahan yang diambil dari usulan berkenaan dengan penyempurnaan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam lampiran TAP No.IX/MPR/2000, yaitu alternatif 4 dengan menggabungkan perumusan alternatif 1 butir ‘c’ dan ‘a’. Akan tetapi, khusus mengenai anak kalimat terakhir ayat ini, yaitu: “...serta melindungi penduduk dari penyebaran paham yang bertentangan dengan ajaran agama”, sebaiknya dihapuskan saja, karena dapat mengurangi kebebasan orang untuk menganut paham yang meskipun mungkin sesat di mata sebagian orang, tetapi bisa juga tidak sesat menurut sebagian orang lain. Negara atau Pemerintah dianggap tidak selayaknya ikut campur mengatur dalam urusan perbedaan pendapat dalam paham-paham internal suatu agama. Biarlah urusan internal agama menjadi domain masyarakat sendiri (public domain). Sebab, perlindungan yang diberikan oleh negara kepada satu kelompok paham keagamaan dapat berarti pemberangusan hak asasi kelompok paham yang lain dari kebebasan yang seharusnya dijamin oleh UUD. 45 Ayat (6) ini berasal dari Pasal 28I ayat (4) Perubahan Kedua. 46 Dari ayat (5) Pasal 28I Perubahan Kedua dengan menambahkan perkataan “...memajukan..”, sehingga menjadi “Untuk memajukan, menegakkan, dan melindungi....” 47 Komnas HAM memang telah dikukuhkan keberadaannya dengan undang-undang. Akan tetapi, agar lebih kuat, maka hal itu perlu dicantumkan tegas dalam UUD. 48 Berasal dari Pasal 28J Perubahan Kedua.


Dapat disimpulkan bahwa hak konstitusional warga negara ialah HAM yang dimuat dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945. Meskipun demikian hak konstitusional tidak selalu identik dengan HAM. Hal ini dapat dilihat pada hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, hak ini tidak berlaku pada orang yang bukan warga negara. Oleh karena itu, hak konstitusional berlaku bagi warga negara yang memenuhi syarat menurut hukum sebagai warga negara. Hal ini berbeda dengan hak asasi yang berlaku secara universal. Selain itu, dari pengertian hak asasi disimpulkan bahwa hak asasi tidak tergantung pada negara, apakah negara memberi hak asasi pada warga negaranya atau tidak? Hal ini dikarenakan hak asasi telah ada sebelum lahirnya negara. Jadi timbul suatu pertanyaan bahwa hak asasi itu siapa yang memberikannya? Dalam menjawab pertanyaan ini, dapat kita lihat dari pengertian hak asasi. Hak asasi itu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang mana hak asasi bersifat kodrati yang telah melekat sejak manusia itu dilahirkan dimuka bumi ini sebagai anugerah-Nya. Jadi dapat dikatakan sejak Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Tuhan, maka sejak saat itulah hak asasi itu telah ada. Sementara itu seseorang yang berstatus kewarganegaraan dalam suatu negara memperoleh hak warga negaranya. Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diberikan oleh negara yang diberikan oleh karena status kewarganegaraan yang terlegitimasi dalam UUD 1945. Hak ini merupakan hasil legitimasi yang diakui dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat dikatakan hak konstitusional merupakan hak warga negara.


Hak warga negara merupakan hak yang diberikan oleh negara atas status kewarganegaraan yang menurut peraturan perundang-undangan. Di dalam hak warga negara disamping hak konstitusional, terdapat hak sipil. Hak sipil merupakan hak yang diberikan dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan di luar konstitusi yang diberikan oleh negara oleh karena status kewarganegaraan seseorang. Jika ke-27 ketentuan yang disebutkan diatas diperluas dengan maksud menyempurnakan rumusan yang ada, lalu dikelompokkan kembali sehingga mencakup ketentuan-ketentuan baru yang belum dimuat di dalamnya, maka rumusan hak asasi dan hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar dapat mencakup empat kelompok materi, yaitu :49 1. Kelompok Hak-Hak Sipil yang dapat dirumuskan menjadi : a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan. c. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan. d. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. e. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani. f. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. g. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. h. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. i. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. j. Setiap orang berhak akan status kewarganegaraan. k. Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali ke negaranya. l. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik. m. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan 49

Jimly Asshiddiqie, Op. Cit, hlm. 6.


2.

berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Kelompok Hak-Hak Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya a. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai. b. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat. c. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik. d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan. e. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan. f. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. g. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat. h. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. i. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran. j. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. k. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.50 l. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional. m. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.51 3. Kelompok Hak-Hak Khusus dan Hak Atas Pembangunan 50

Berasal dari Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang disesuaikan dengan sistematika perumusan keseluruhan Pasal ini dengan subjek negara dalam hubungannya dengan warga negara. 51 Ini adalah ayat tambahan yang diambil dari usulan berkenaan dengan penyempurnaan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam lampiran TAP No.IX/MPR/2000, yaitu alternatif 4 dengan menggabungkan perumusan alternatif 1 butir ‘c’ dan ‘a’. Akan tetapi, khusus mengenai anak kalimat terakhir ayat ini, yaitu: “... serta melindungi penduduk dari penyebaran paham yang bertentangan dengan ajaran agama”, sebaiknya dihapuskan saja, karena dapat mengurangi kebebasan orang untuk menganut paham yang meskipun mungkin sesat di mata sebagian orang, tetapi bisa juga tidak sesat menurut sebagian orang lain. Negara atau Pemerintah dianggap tidak selayaknya ikut campur mengatur dalam urusan perbedaan pendapat dalam paham-paham internal suatu agama. Biarlah urusan internal agama menjadi domain masyarakat sendiri (public domain). Sebab, perlindungan yang diberikan oleh negara kepada satu kelompok paham keagamaan dapat berarti pemberangusan hak asasi kelompok paham yang lain dari kebebasan yang seharusnya dijamin oleh UUD.


a. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama. b. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional. c. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. d. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya. e. Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam. f. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. g. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminasi dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini, tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (13). 4. Tanggungjawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. c. Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan dan kedudukannya diatur dengan undang-undang. Dalam menjalankan kehidupan bernegara, Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan hak konstitusional warga negara. Hak kostitusional dapat dilihat dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk meribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. 5. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 6. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 7. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai. 8. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat. 9. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik. 10. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat. 11. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama.


12. Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.

F. Bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara 1. Penghormatan Hak Konstitusional Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, Indonesia telah mengakui dan menghormati hak konstitusional. Penghormatan tersebut ditemukan dalam Pancasila sebagai ideologi atau pandangan dasar negara Indonesia. Dalam sila ke-2 yang menyatakan : Kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ke-5 yang menyatakan : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bertolak

dari

kedua

sila

tersebut

bahwa

dalam

penyelenggaraan

ketatanegaraan Indonesia harus melihat nilai kemanusiaan yang terdapat di dalam diri manusia yang merupakan hal yang kodrati yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan di dunia ini. Penghormatan nilai kemanusiaan ini diaplikasikan ke dalam setiap tindakan pemegang kekuasaan negara. Oleh karena itu, warga negara harus diperlakukan secara beradab oleh pemegang kekuasaan negara. Bentuk penghormatan tersebut harus mencerminkan keadilan yang mana keadilan tersebut mencakup seluruh aspek sosial masyarakat. 2. Pemenuhan Hak Konstitusional Pengakuan hak konstitusional mengisyaratkan adanya pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pemenuhan hak konstitusional warga negara dituangkan


dalam UUD 1945 sebagai aturan dasar negara. Pemenuhan hak konstitusional warga negara dimuat dalam Pasal 27 hingga Pasal 32 UUD 1945, terlebih lagi dalam pasal 28 A Hingga Pasal 28 J. Pemenuhan hak tersebut merupakan jaminan hak warga negara yang mana harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Semua bentuk kebijakan ataupun Produk hukum yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara tidak dapat mengesampingkan hak yang termuat dalam UUD 1945. Pemenuhan hak tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari penghormatan hak konstitusional warga negara. 3. Perlindungan Hak Konstitusional Keberadaan hak konstitusional sebagai batasan tindakan pemegang kekuasaan negara dalam penyelenggaraan negara yang berhadapan atas hak konstitusional warga negara bermuara pada satu titik yakni bagaimana hak itu dijamin oleh negara melalui pengaturan dalam konstitusi. Salah satu acuan dalam menentukan apakah telah terselenggaranya penjaminan hak konstitusional warga negara ialah adanya mekanisme hukum yang tegas dalam melindungi hak konstitusional warga negara dari tindakan pemegang kekuasaan negara dalam praktik kehidupan bernegara. Di dalam buku I Dewa Gede Palguna dijelaskan ada 2 (dua) mekanisme yang dapat ditempuh dalam menjamin hak konstitusional warga negara yaitu :


1. Melalui Mekanisme Pengadilan Perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme pengadilan guna mempertahankan hak konstitusionalnya dari tindakan pelanggaran yang mencederai hak konstitusional tersebut yang dilakukan pemegang kekuasaan negara adalah sebagai berikut : a. Mekanisme Pengadilan Tata Negara Pengadilan tata negara di Indonesia yang dimaksud yakni Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara dalam bidang yudikatif yang mempunyai kompetensi mengadili pengujian konstitusionalitas undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 sebagai upaya tegaknya hak konstitusional warga negara atas kelalaian pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam menyusun undang-undang yang menyebabkan tercederainya hak konstitusional warga negara. Mekanisme ini merupakan upaya dalam menjamin konstitusionalitas baik judicial review maupun constitutional complaint. Dalam hal ini judicial review dan constitutional complaint harus dibedakan karena judicial review merupakan upaya pengujian konstitusionalitas atas berlakunya undang-undang di masyarakat sedangkan constitutional complaint merupakan upaya uji konstitusionalitas terhadap perbuatan pemegang kekuasaan negara.52 Meskipun demikian, ada kemungkinan pengertian judicial review dan constitutional complaint bertemu, yaitu takkala pengujian dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract norm) dan yang diuji adalah konstitusionalitas dari norma itu.53 Kedua mekanisme ini memang merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh dalam mempertahankan hak konstitusional warga negara. Namun, judicial review

52

I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Hlm. 153. 53 Ibid.


harus tetap dipandang sebagai mekanisme hukum dalam menguji konstitusionalitas undang-undang yang mana dapat dikatakan bahwa uji konstitusionalitas dalam pengertian sempit. Hal berbeda dengan constitutional complaint, dimana ketika dikaitkan dengan konsep negara dan kedaulatan, maka constitutional complaint merupakan mekanisme hukum dalam pengertian luas yang melindungi hak-hak warga negara. b. Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara Di dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian diatas, diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang beersifat konkret, individual dan final menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.54 Keputusan tersebut dapat digugat apabila keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam hal ini ada 3 pengertian bertentangan dengan peraturan perundang-undang, yakni :55 a) Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal 54 55

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986. I Dewa Gede Palguna, Loc. cit Hlm. 153.


b) Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.56 1) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut. 2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalm Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Dari uraian diatas bahwa mekanisme ini dapat ditempuh karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melanggar hak konstitusional orang atau badan hukum yang diatur Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana keputusan tersebut melanggar hak konstitusionalnya yang diperjelas melalui Undang-Undang yang mengatur akan hal tersebut serta sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Undang-Undang Dasar termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan mekanisme yang dapat melindungi hak konstitusional warga negara atas dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

56

Phillipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 326-327.


c. Mekanisme Pengadilan Biasa Dalam praktik peradilan umum, ada dua dua jenis perkara yang menjadi kompetensi absolut pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara yakni pengadilan pidana dan pengadilan perdata. Dalam pengadilan perdata sifat sengketa yang diadili adalah sengketa antar individu atau badan hukum dan kebenaran yang ditegakkan ialah kebenaran formal. Meskipun demikian terkait perlindungan hak konstitusional warga negara dapat kita temukan pada upaya hukum yang dapat ditempuh yakni : banding, kasasi, verzet maupun peninjauan kembali. Mekanisme hukum ini dapat ditempuh apabila salah satu pihak bersengketa merasa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim (hakim direpresentasikan sebagai kekuasaan negara). pelanggaran itu berupa penerapan maupun penafsiran hukum yang salah yang menyebabkan salah satu pihak bersengketa dicederai hak konstitusionalnya dalam meperoleh keadilan dan kepastian hukum. Sementara dalam pengadilan pidana, sengketa yang diperiksa dan diadili bersifat antar individu dan negara-perlindungan yang diberikan kepada seseorang individu sifatnya luas yang dimaksudkan bahwa perlindungan telah diberikan sejak seseorang berstatus tersangka dimana ia masih dianggap tidak bersalah dalam perkara yang diperiksa dan diadili sebelum hakim menjatuhkan vonis serta dalam pengumpulan alat bukti adanya larangan dalam mendapatkan alat bukti secara tidak sah yang mengganggu kebebasan individu. Selain itu, tersangka dapat menempuh upaya pra peradilan sebelum perkara diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim apabila


dalam proses penangkapan dan penyidikan perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ditemukan prosedur yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan. Meskipun Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut, apabila ditemukan pelanggaran oleh hakim yang merugikan terdakwa, putusan tersebut mungkin terjadi kesalahan hakim dalam menerapkan norma hukum. Perlindungan hak kontitusional warga negara dapat dilakukan melalui upaya banding, kasasi, kasasi demi hukum dan peninjauan kembali. Secara umum tujuan dari dilakukannya sistem peradilan ini mengandung prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.57 Meskipun demikian, perlindungan dalam sistem peradilan ini tidak hanya terkait atas perlindungan hak konstitusional warga negara (dalam kaitan status kewarganegaraan tersangka) namun juga menyangkut hak-hak asasi manusia yang perlindungannya diakui secara universal.

d. Mekanisme Pengadilan HAM ad Hoc Hak konstitusional juga berkenaan akan hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam menegakkan hak asasi yang menjadi bagian hak konstitusional warga negara maka mekanisme ini dapat ditempuh oleh warga negara yang merasa hak asasi manusianya telah dilanggar oleh karena itu ia dapat menempuh upaya ini dalam mempertahankan hak-haknya yakni hak asasinya yang terkandung dalam konstitusi

57

Andrew Ashworth, Sentencing and Criminal Justice, (Cambridge : Cambridge University Press, 2005), hlm. 92-94.


maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini terkait juga atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses perjalanan ketatanegaraan Indonesia. 2. Melalui mekanisme diluar pengadilan Selain melalui proses pengadilan, mekanisme hukum yang dapat ditempuh dalam mempertahankan hak konstitusional warga negara dapat ditempuh melalui jalur diluar pengadilan. Wujud dari perlindungan tersebut berupa institusi yang dibentuk berdasarkan maksu pembentukan, wewenang serta aktifitasnya.58 Institusi itu antara lain : a. Ombudsman Republik Indonesia Ombudsman Republik Indonesia dibentuk berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Nomenklatur lembaga ini sebelumnya ialah Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 2000. Dalam Pasal 1 angka 1 UU no 37 tahun 2008, ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ombudsman sebagai lembaga yang memberi perlindungan hak konstitusional warga negara dapat kita lihat dari tujuan dibentuknya lembaga ini yang dimuat dalam Pasal 4 UU Ombudsman, yaitu :

58

I Dewa Gede Palguna, Op. Cit hlm. 164.


1) Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera. 2) Mendorong penyelenggara dan pemerintahan negara yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 3) Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan yang baik. 4) Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan prakti-praktik maladministrasi 59, diskriminasi, korupsi, kolusi serta nepotisme. 5) Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. Dari penjelasan tujuan atas dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui Ombudsman RI, warga negara yang terlanggar hak konstitusionalnya dapat menempuh upaya ini dengan melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, keseimbangan dalam penyelenggaraan negara dapat teraplikasi dengan baik serta pelindungan hak konstitusional warga negara dapat dijamin. b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut Komnas HAM merupkan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993 dan diperkuat oleh UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Dalam Pasal 1 angka 7 UU HAM, Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia.

59

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.


Perlindungan hak konstitusional warga negara yang diberikan lembaga ini dapat kita lihat dalam Pasal 75 UU HAM yang menjelaskan tujuan lembaga ini dibentuk, yakni : 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM. 2) Meningkatkan perlindungan dan pengegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa lembaga ini memberikan perlindungan kepada warga negara dalam mempertahankan hak konstitusionalnya serta harkat martabat sebagai manusia. c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang biasa disingkat LPSK dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 angka 3, dijelaskan bahwa : Lembaga ini merupakan lembaga yang bertugas untuk memberi perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi atau korban. Secara tersirat tujuan lembaga ini ialah memperjuangkan hak-hak tertentu saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penjaminan dan perlindungan hak konstitusional warga negara diberikan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana yang mana harus dilindungi dan dijamin hak-haknya selama proses peradilan pidana dilakukan.


BAB II HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA. konstitusi negara adalah pengaturan terkait Hak Asasi Manusia (human right). Negara

Recommend Documents